Surabaya, 15 September 2016
Pengakuan Kualifikasi Lulusan Pendidikan Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter/Dokter Gigi Spesialis WNI/WNA Lulusan Luar Negeri Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perlindungan masyarakat penerima layanan kedokteran dalam rangka ketahanan nasional di bidang kesehatan melalui harmonisasi kebijakan pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dokter dan dokter gigi di Indonesia
Latar Belakang TANTANGAN NASIONAL Pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien
TANTANGAN GLOBAL Sektor prioritas MEA & AFTA : pelayanan kesehatan yang meliputi jasa tenaga kesehatan dan wahana pelayanan kesehatan
REFORMASI PENDIDIKAN TINGGI : UU NO.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan NawaCita 2014-2019
REFORMASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN : UU NO.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran Sistem pendidikan kedokteran sebagai bagian dari pendidikan tinggi perlu diperkuat untuk menghasilkan dokter/dokter gigi yang kompeten untuk memberikan pelayanan paripurna
SISTEM PENATAAN KARIR
SINKRONISASI KEBUTUHAN PELAYANAN
•Kerangka Kualifikasi •Sistem merit •Jenjang jabatan/kepangkatan (fungsional, akademik) •Sistem insentif
•Sistem pelayanan kesehatan •Sistem pembiayaan •Sistem credential •Sistem distribusi •Sistem lisensi
PENGEMBANGAN KEILMUAN •Pengembangan dan penetapan cabang keilmuan baru •Pengembangan penelitian baru (terutama penelitian translasional) •Responsible Conduct of Science (RSC)
Penataan Pendidikan Kedokteran
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PENGELOLAAN PRODI •Nomenklatur program studi •Penetapan gelar •Pembukaan prodi baru •Penyelenggaraan pendidikan sesuai standar pendidikan dan standar kompetensi •Pengelolaan program studi pada FK •Pembinaan program studi
SISTEM PENJAMINAN MUTU •SPMI •SPME : akreditasi •Uji Kompetensi •Sistem registrasi •Pangkalan data pendidikan yang terintegrasi, transparan dan akuntabel
Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kedokteran LAM PT Kesehatan INSTRUMEN AKREDITASI*
AKREDITASI
STATUS AKREDITASI
(MUTU INSTITUSI) • PT • OP • AIP T
• SNPK • SN-Dikti • Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi
PENGGUNA (MUTU INDIVIDU)
BLUE PRINT KOMPETENSI (soal)
UJI * KOMPETENSI
KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN
Uji kompetensi dilaksanakan secara nasional oleh Panitia Nasional (ditetapkan Menristekdikti) DEMAND (Global & nasional)
Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi (UKMPPD/DG) untuk WNA Penegasan Melalui SE Dirjen Belmawa No. 84/B/111/2016
UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Permenristekdikti No.18/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan UKMPPD/G
Pasal 30 : WNA dapat menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pasal 36 : Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi Pasal 3 : Mahasiswa dapat mengikuti uji kompetensi apabila terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
• Setiap mahasiswa WNA yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran wajib mengikuti UKMPPD/G untuk mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi. • Setiap Rektor perlu memasukkan peraturan ini pada pedoman akademik di masingmasing perguruan tinggi dan memastikan agar mahasiswa WNA tersebut terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEDOKTERAN (SNPK) : Posisi SNPK pada Pendidikan Kedokteran (Harmonisasi UU No.20/2013 dengan UU No.12/2012 dan UU No.29/2004)
Permenristekdikti
SNP SN-DIKTI SNPK
Perkonsil (KKI) SPSKD & SPSKDG
• • • • •
Perkembangan Saat Ini : Rancangan Permenristekdikti tentang SNPK akan ditelaah oleh Biro Hukor Kemristekdikti setelah penyelesaian RPP tentang Pelaksanaan UU No.20/2013
SNP : Standar Nasional Pendidikan SN-Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNPK : Standar Nasional Pendidikan Kedokteran SPSKD : Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter (termasuk spesialis) yang disahkan KKI SPSKDG : Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter Gigi (termasuk spesialis) yang disahkan KKI
9 8 7 6 5 4
3 2 1
kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.
perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan SDM secara nasional
Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/ atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
• CERTIFICATE OF COMPETENCE • PROFESSIONAL CERTIFICATES
• AWARD CERTIFICATES • PROFESSIONAL CERTIFICATES
• DIPLOMA • DIPLOMA SUPPLEMENT
• • • •
CAREER RECOGNITION AWARD CERTIFICATES CERTIFICATE OF COMPETENCE PROFESSIONAL CERTIFICATES
A Mutual Agreement on IQF Level Descriptions (Harmonisasi dengan SNPK)
S3
S3(A)
S2
S2(A)
SPECIALIST
Doktor/Spesialis -Subspesialis
9 8
PROFESSIONAL
S1
7 S1(A)/DIV
6
DIII
5
DII
Magister/DLP /Spesialis
EXPERT
Profesi (dr/drg) Sked/SKG TECHNICIAN/ ANALYST
4
DI
3 General High School
Vocational High School
LEARNING PROGRESS IN ACADEMIC BASED EDUCATION
LEARNING PROGRESS IN COMPETENCE BASED EDUCATION
2 PROFESSION ENHANCEMENT IN PROFESSIONAL TRAINING OR EDUCATION PROGRAMS
OPERATOR
1 OCCUPATION UPGRADING OR JOB CAREER PATHWAYS IN TRAINING / NON FORMAL EDUCATION PROGRAMS
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Permenristekdikti No.26/2016 tentang RPL RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) adalah proses pengakuan atas CP (Capaian Pembelajaran) seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihanpelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama pengalaman hidupnya.
RPL untuk penyetaraan kualifikasi dengan kualifikasi tertentu : •
•
ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi atau pihak lain yang diakui oleh Kementerian RPL untuk dosen : pengakuan atau penyetaraan tenaga ahli sebagai dosen yang kualifikasinya mencapai level 8 atau level 9 KKNI
RPL untuk melanjutkan pendidikan formal : a. pendidikan formal berupa alih kredit; b. pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja berupa pembebasan kredit mata kuliah tertentu.
*) Teknis Pengaturan tentang Mekanisme RPL untuk tiap bidang akan diatur pada Juknis RPL *) WNI/WNA lulusan LN dapat mengikuti mekanisme RPL sesuai ketentuan yang berlaku
Program Adaptasi Perkonsil No.41/2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri
Koordinasi dengan Kemristekdikti : • Verifikasi persyaratan adaptasi -
KKI meminta klarifikasi terhadap pengakuan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi luar negeri yang menerbitkan ijazah dan transkrip Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri yang mengajukan permohonan mengikuti Program Adaptasi
• Pembinaan dan pengawasan program adaptasi – Perlu kejelasan bentuk pembinaan dan pengawasan yang perlu dijalankan oleh masing-masing pihak – KKI perlu berkoordinasi dengan Kemristekdikti dalam hal penentuan institusi pelaksana program adaptasi dan penyusunan materi penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan
Rencana Tindak Lanjut 1. Penguatan koordinasi antara Kemristekdikti, KKI dan AIPKI dalam hal penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan program adaptasi untuk WNI lulusan PT luar negeri (difasilitasi oleh KKI dan/atau Kemristekdikti) 2. Harmonisasi pengaturan KKNI pada SNPK dengan Perkonsil No. 12/2013, dan penyusunan petunjuk teknis tentang KKNI bidang Kedokteran 3. Penyusunan petunjuk teknis RPL untuk bidang kedokteran (termasuk pengaturan RPL untuk WNI/WNA lulusan PT luar negeri) 4. Kerjasama Kemristekdikti dan lintas stakeholders untuk integrasi data pendidikan dan pelayanan (melibatkan KKI, Kemkes, PB IDI, AIPKI)
MARI BERSINERGI untuk meningkatkan mutu pendidikan kedokteran di Indonesia
TERIMA KASIH www.ristekdikti.go.id
