WALIKOTA BANJARBARU KATA SAMBUTAN

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU KATA SAMBUTAN Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terwujudnya sebuah perencanaan pembangunan yang baik sangat ditentukan oleh tersedianya informasi yang akurat mengenai kondisi awal dan perkembangan terakhir dari suatu wilayah. Oleh karenanya saya menyambut gembira terbitnya publikasi “Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru Tahun 2012” ini, data dan informasi yang dimuat sangat penting sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan sektor sanitasi di Kota Banjarbaru. Pembangunan sektor sanitasi merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Kota Banjarbaru. Sanitasi yang layak dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menjadi pilar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banjarbaru. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya sepatutnya diberikan kepada seluruh anggota Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarbaru yang telah bekerja keras sehingga publikasi ini dapat disusun dan diterbitkan. Selanjutnya saya mengharapkan publikasi ini dapat menjadi basis data dan acuan untukmenyusun perencanaan pembangunan sanitasi secara sistematis dan bersifat menyeluruh. Pada akhirnya saya berharap kiranya publikasi Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kota Banjarbaru. Semoga niat baik kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah SWT, Amin. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarbaru,

September 2012

M. RUZAIDIN NOOR

BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

halaman

i

Walikota Banjarbaru


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat petunjuk dan ijin-Nya publikasi Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru ini dapat diselesaikan. Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru ini merupakan gambaran dan potret realitas dari tingkat layanan, potensi, kendala, serta permasalahan yang ada saat ini pada sektor sanitasi di Kota Banjarbaru yang mencakup sub sektor air limbah, persampahan, dan drainase serta perilaku masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat (PHBS). Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini dilakukan oleh Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarbaru dibantu oleh tim pendamping (fasilitator) yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja AMPL pusat sebagai penanggung jawab Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Terbitnya Buku Putih Sanitasi ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang lebih lengkap, baik yang berkaitan dengan kebijakan maupun hal-hal teknis sehingga penyusunan proram dan kegiatan untuk penanganan sektor sanitasi menjadi lebih baik, terintegrasi dan tepat sasaran. Publikasi Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih banyak ditemui kekurangan. Oleh karenanya sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan review Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru di masa yang akan datang. Akhir kata kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Buku Ptih Sanitasi ini, khususnya kepada seluruh anggota Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarbaru.

Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarbaru Ketua

halaman

ii

Drs. H. Said Abdullah, M.Si NIP. 19650928 199203 1 008



DAFTAR SINGKATAN ATAU AKRONIM AMPL

: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB

: Buang Air Besar

: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB

BPS

: Badan Pusat Statistik

CTPS

: Cuci Tangan Pakai Sabun

DKP

: Dinas Kebersihan dan Pertamanan

DPPKAD

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DSS

: Diagram Sistem Sanitasi

EHRA

: Environment and Health Risk Assessment

FGD

: Focus Group Discussion

IPAL

: Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPLT

: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Kemenkes

: Kementerian Kesehatan

KK

: Kepala Keluarga

KLH

: Kantor Lingkungan Hidup

KSM

: Kelompok Swadaya Masyarakat

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

MCK

: Mandi Cuci Kakus

MDGs

: Millennium Development Goals

Monev

: Monitoring dan Evaluasi

PDAM

: Perusahaan Daerah Air Minum

PDRB

: Produk Domestik Regional Bruto

PHBS

: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PKK

: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

PMJK

: Partisipasi Masyarakat, Jender, dan Kemiskinan

Pokja

: Kelompok Kerja


halaman

BPMP dan KB

iii

Bappeda dan PM : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal


: Pos Pelayanan Terpadu

PRA

: Partiicipatory Rapid Assessment

PT

: Perguruan Tinggi

PU

: Pekerjaan Umum

RDTRK

: Rencana Detail Tata Ruang Kota

Renstra

: Rencana Strategis

RKPD

: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RT

: Rukun Tetangga

RW

: Rukun Warga

SANIMAS

: Sanitasi Berbasis Masyarakat

SD

: Sekolah Dasar

SDM

: Sumber Daya Manusia

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMA

: Sekolah Menengah Atas

SMP

: Sekolah Menengah Pertama

SR

: Sambungan Rumah

SSK

: Strategi Sanitasi Kota

TPA

: Tempat Pengolahan Akhir

TPS

: Tempat Penampungan Sementara

TTPS

: Tim Teknis Pembangunan Sanitasi

Tupoksi

: Tugas Pokok dan Fungsi

WHO

: World Health Organization

halaman

iv

Posyandu



i

PENGANTAR KETUA POKJA SANITASI KOTA BANJARBARU ...................

ii

DAFTAR ISI ............................................................................

v

DAFTAR TABEL .......................................................................

viii

DAFTAR GAMBAR.....................................................................

xii

LAMPIRAN ..............................................................................

xiv

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................

1 - 1

1.1

Latar Belakang .......................................................

1 - 1

1.2

Landasan Gerak ......................................................

1 - 4

a. Visi Kota Banjarbaru .............................................

1 - 5

b. Misi Kota Banjarbaru ............................................

I - 6

1.3

Maksud dan Tujuan ..................................................

I - 7

1.4

Metodologi ............................................................

I - 7

1.5

Dasar Hukum Dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain ....................................................................

I - 7

1.5.1 Dasar Hukum ................................................

I - 8

1.5.2 Kaitan Buku Putih Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .......................................................

I -11

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH .............................................

II - 1

2.1

2.2

2.3

Geografis, Administratif Dan Kondisi Fisik.......... .............

II - 1

2.1.1 Geografis ......................................................

II - 1

2.1.2 Administratif..................................................

II - 2

2.1.3 Kondisi Fisik...................................................

II -16

Demografi .............................................................

II -20

2.2.1 Jumlah Penduduk ............................................

II -20

2.2.2 Kepadatan Penduduk ........................................

II -22

Keuangan dan Perekonomian Daerah .............................

II -27

2.3.1 Struktur Ekonomi.............................................

II -28


halaman

SAMBUTAN WALIKOTA BANJARBARU.............................................

v

Halaman


2.4

2.5

2.3.2 Pendapatan Perkapita ......................................

II -29

2.3.3 Pengelolaan Keuangan Daerah ............................

II -30

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru ..................

II -33

2.4.1. Rencana Struktur Ruang Kota Banjarbaru ...............

II -33

2.4.2 Rencana Pola Ruang Kota Banjarbaru ....................

II -34

Sosial Budaya .........................................................

II -44

2.5.1 Pendidikan ...................................................

II -44

2.5.2 Kesejahteraan Masyarakat .................................

II -48

2.5.3 Perumahan ................................................... . II -48 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah ............................

II -49

BAB III PROFIL SANITASI KOTA BANJARBARU ................................. III - 1 3.1

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene

III - 1

3.1.1 Tatanan Rumah Tangga ..................................... III - 2 3.1.2 Tatanan Sekolah............................................. III - 5 3.2

Pengelolaan Air Limbah Domestik ................................. III - 7 3.2.1 Kelembagaan................................................. III - 7 3.2.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan ........................... III -12 3.2.3 Kesadaran Masyarakat Dan Pmjk.......................... III -16 3.2.4 Pemetaan Media............................................. III -19 3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha..................................... III -21 3.2.6 Pendanaan Dan Pembiayaan ............................... III -22 3.2.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak............... III -23

3.3

Pengelolaan Persampahan .......................................... III -26 3.3.1 Kelembagaan................................................. III -26 3.3.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan ........................... III -28 3.3.3 Kesadaran Masyarakat Dan PMJK.......................... III -33 3.3.4 Pemetaan Media............................................. III -34 3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha..................................... III -36 3.3.6 Pendanaan Dan Pembiayaan ............................... III -36 3.3.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak............... III -37

3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan.................................. III -38

3.4.3 Kesadaran Masyarakat Dan PMJK.......................... III -47


halaman

3.4.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan ........................... III -41

vi

3.4.1 Kelembagaan ................................................. III -38


3.4.4 Pemetaan Media............................................. III -47 3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha .................................... III -49 3.4.6 Pendanaan Dan Pembiayaan ............................... III -50 3.4.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak............... III -50 BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DAN YANG DIRENCANAKAN ............................................. IV - 1 4.1

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. IV - 1

4.2

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik ................. IV - 4

4.3

Peningkatan Pengelolaan Persampahan ......................... IV - 5

4.4

Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan.................. IV - 7

4.5

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi ........................ IV - 9 4.5.1 Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Air Bersih ........ IV -10 4.5.2 Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori ................ IV -11

BAB V. INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI 5.1

............................................

V - 1

a)

Area Beresiko Menurut Data Sekunder .....................

V - 1

b)

Area Beresiko Menurut Persepsi SKPD ......................

V - 4

c)

Area Beresiko Menurut Studi EHRA ........................

V - 6

Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini

.............................

V -10

5.2.1 Pengelolaan Sanitasi Sub-Sektor Air Limbah Domestik

V -11

5.2.2 Pengelolaan Sanitasi Sub-Sektor Persampahan ........

V -12

5.2.3 Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan

V -13

5.2.4 Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor PHBS ..................

V -14

halaman

vii

5.2

Area Beresiko Sanitasi

V - 1



Nomor

Halaman

2.1

Luas Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarbaru ............

II - 3

2.2

Wilayah Administrasi dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Banjarbaru Utara .. .......................................................................

II - 7

2.3

Wilayah Administrasi dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Banjarbaru Selatan .........................................................................

II - 8

2.4

Wilayah Administrasi Dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Landasan Ulin

II - 8

2.5

Wilayah Administrasi Dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Liang Anggang

II -15

2.6

Wilayah Administrasi Dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Cempaka .....

II -15

2.7

Kelas Ketinggian Dari Permukaan Laut Kota Banjarbaru .................

II -16

2.8

Kelas Lereng/Kemiringan Kota Banjarbaru ................................

II -16

2.9

Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Wilayah Kota Banjarbaru .................

II -19

2.10 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2006 – 2011

II -20

2.11 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011 ........

II -22

2.12 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Di Kota Banjarbaru Tahun 2012 – 2022 .............................................................

II -24

2.13 PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2007 – 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribuan Rupiah) .................................................

II -27

II -31

2.16 Ringkasan Realisasi APBD Kota Banjarbaru Tahun 2006 – 2010 ........

II -31

2.17 Ringkasan Anggaran Belanja Sektor Sanitasi Kota Banjarbaru ..........

II -32

2.18 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 – 2011....

II -32

2.19 Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru ..................................

II -34

2.20 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Dan Tingkatan Sekolah Di Kota Banjarbaru ......................................................................

II -44

2.21 Jumlah Sekolah, Guru Dan Murid Menurut Tingkatan Sekolahdi Kota Banjarbaru Tahun 2010 ....................................

II -45

2.22 Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Yang Terdapat Di Kota Banjarbaru Tahun 2011........................................................

II -46


halaman

2.15 PDRB Perkapita Kota Banjarbaru Tahun 2009–2010 .......................

viii

2.14 Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2007 – 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribuan Rupiah) ...................................... II -28


2.23 Angka Partisipasi Kasar (APK) Dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Banjarbaru Tahun 2011 ...........

II -47

2.24 Jumlah Dan Prosentasi Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Ijazah Yang Dimiliki Tahun 2011 ............................. II -47 2.25 Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 II -48 2.26 Jumlah Rumah Per-Kecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2011.........

II -48

2.27 Tipologi Kawasan Kumuh di Kota Banjarbaru ..............................

II -49

2.28 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru .........................

II -50

3.1

Tempat Yang Digunakan Untuk Buang Air Besar (% KK) ................. III - 3

3.2

Tempat Penyaluran Buangan Akhir Tinja (% KK) .......................... III - 3

3.3

Pengelolan Sampah Rumah Tangga (% KK) ................................. III - 4

3.4

Frekuensi Pengambilan Sampah Rumah Tangga (% KK) .................. III - 4

3.5

Kondisi PHBS Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 ............................. III - 5

3.6

Rekapitulasi Kondisi Fasilitas Sanitasi Di Sekolah/Pesantren ............ III - 6

3 .7 Kondisi Sarana Sanitasi Di Sekolah ........................................... III - 7 3.8

Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Air Limbah Domestik Kota Banjarbaru ................................................... III - 8

3.9

Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kota Banjarbaru ................... III -10

3.10 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik ............. III -14 3.11 Sistem Pengelolaan Air Limbah Yang Ada Di Kota Banjarbaru .......... III -15 3.12 Pembuangan Limbah Di Kota Banjarbaru Tahun 2012.................... III -16 3.13 Pengelolaan Sarana Jamban Dan MCK Di Masyarakat ..................... III -17 3.14 Kondisi Sarana MCK Di Masyarakat ......................................... III -17 3.15 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat ............ III -18 3.16 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru ...................... III -20 3.17 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru ............................. III -20 3.18 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi ........................................... III -21 3.19 Daftar Mitra Potensial ........................................................ III -21 3.20 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik yang Ada Di Kota Banjarbaru . III -21

halaman

3.22 Realisasi Anggaran Pengelolaan Air Limbah Per SKPD Kota Banjarbaru 2009 – 2012 ..................................................................... III -22

ix

3.21 Realisasi Anggaran Pengelolaan Air Limbah Di Kota Banjarbaru 2009 – 2012 ..................................................................... III -22



3.23 Permasalahan Mendesak Di Sub Sektor Pembuangan Limbah Di Kota Banjarbaru ...................................................................... III -24 3.24 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Persampahan ................................................................... III -26 3.25 Peta Peraturan Persampahan Domestik Kota Banjarbaru ................ III -27 3.26 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan di Kota Banjarbaru III -29 3.27 Pelayanan Persampahan....................................................... III -29 3.28 Teknis Pengelolaan Persampahan Dengan Sistem Swakelola Swasta .............................................................. III -30 3.29 Teknis Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah ...................... III -31 3.30 Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kota ................................ III -33 3.31 Daftar Program / Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat ........... III -34 3.32 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru ...................... III -34 3.33 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru ............................. III -35 3.34 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi (Pengelolaan Sampah) ................. III -35 3.35 Daftar Mitra Potensial ........................................................ III -36 3.36 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kota Banjarbaru ...................................................................... III -36 3.37 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Sub Sektor Pengelolaan Persampahan Di Kota Banjarbaru 2009 - 2012 ............................. III -36 3.38 Permasalahan Mendesak di Sub Sektor Persampahan di Kota Banjarbaru ...................................................................... III -37 3.39 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan Di Kota Banjarbaru ................... III -38 3.40 Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kota Banjarbaru ................... III -39 3.41 Kondisi Genangan / Banjir di Kota Banjarbaru ........................... III -42 3.42 Kondisi Saluran Drainase ...................................................... III -43 3.43 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kota Banjarbaru ...................................................................... III -45 3.44 Sistem Pengelolaan Drainase yang Ada di Kota Banjarbaru ............. III -45 3.45 Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kecamatan....................... III -47 3.46 Daftar Program / Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat ........... III -47

3.49 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi (Pengelolaan Sampah) ................. III -49


halaman

3.48 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru ............................. III -48

x

3.47 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru ...................... III -48


3.50 Daftar Mitra Potensial ........................................................ III -49 3.51 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kota Banjarbaru ...................................................................... III -49 3.52 Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Subsektor Pengelolaan Drainase ......................................................................... III

50

3.53 Permasalahan Mendesak di Sub Sektor Persampahan di Kota Banjarbaru ...................................................................... III -51 4.1

Rencana Program Dan Kegiatan PHBS Dan Promosi Higiene Tahun 2013 ..................................................................... IV - 2

4.2

Program Dan Kegiatan PHBS Dan Promosi Higiene Yang Sedang Berjalan ......................................................................... IV - 3

4.3

Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2013 ..................................................................... IV - 4

4.4

Program Dan Kegiatan Air Limbah Yang Sedang Berjalan (Tahun 2012) ................................................................... IV - 5

4.5

Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Domestik Tahun 2013 ......................................................... IV - 6

4.6

Program Dan Kegiatan Persampahan Yang Sedang Berjalan (Tahun 2012) ................................................................... IV - 7

4.7

Rencana Program Dan Kegiatan Drainase Tahun 2013 ................... IV - 8

4.8

Program Dan Kegiatan Drainase Yang Sedang Berjalan (Tahun 2012) .. IV - 9

4.9

Jumlah Pelanggan Air Bersih (PDAM) Dirinci SetiapKecamatan Tahun 2012 ..................................................................... IV -10

4.10 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air BersihTahun 2013 .... IV -10 4.11 Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Tahun 2012 .............................. IV -11 4.12 Rencana Program Dan Kegiatan Perlindungan dan Konservasi SDA Tahun 2013 ..................................................................... IV -11

Penentuan Area Beresiko Menurut Data Sekunder.........................

V - 2

5.2

Penentuan Area Beresiko Menurut Persepsi SKPD ........................

V - 4

5.3. Area beresiko menurut hasil studi EHRA ...................................

V - 6

5.4

Hasil Akhir Penentuan Area Beresiko Berdasarkan Hasil Kompilasi Data Sekunder,Persepsi SKPD dan Studi EHRA ................................... V - 8

5.5

Area Beresiko Sanitasi Dan Penyebab Utamanya ..........................

V -10

5.6

Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik Saat ini Di Kota Banjarbaru ......................................................................

V -12


halaman

5.1

xi

4.13 Rencana Program Dan Kegiatan Perlindungan dan Konservasi SDA Tahun 2012 ..................................................................... IV -12


5.7

Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Air Persampahan Saat Ini Di Kota Banjarbaru ............................................................

V -13

5.8

Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan Saat Ini Di Kota Banjarbaru ........................................................

V -14

Nomor

Halaman

2.1

Proporsi Luas Wilayah Kota Banjarbaru ....................................

II - 3

2.2

Posisi Kota Banjarbaru dalam Konteks Provinsi Kalimantan Selatan ....

II -

2.3

Peta Penggunaan Lahan Eksisting di Kota Banjarbaru ....................

II - 5

2.4

Peta Batas Wilyah Administrasi Kota Banjarbaru ..........................

II - 6

2.5

Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Banjarbaru Utara ...............................................................

II -

9

2.6

Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Banjarbaru Selatan.............................................................

II -

10

2.7

Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahandi Kecamatan Landasan Ulin ...................................................................

II -11

2.8

Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Liang Anggang...................................................................

II -12

2.9

Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Cempaka II -13

2.11 Rata-Rata Kelembaban Udara Kota Banjarbaru Tahun 2005-2009.......

II -18

2.12 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2006-2011 ....

II -21

2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarbaru Per-kecamatan, Tahun 2005 – 2011..............................................................

II -21

2.14 Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011 .......................

II -23

2.15 Sebaran Penduduk Kota Banjarbaru Per-Kecamatan Tahun 2011 ......

II -23

2.16 Peta Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011 .................

II -25

2.17 Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2010 ............................

II -29

2.19 Peta Kawasan Strategis di Kota Banjarbaru ................................

II -41

2.20 Peta Rencana Pola Ruang Kota Banjarbaru ................................

II -42

2.21 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru .........................

II -51


xii

II -17

halaman

2.10 Rata-Rata Curah Hujan Kota Banjarbaru Tahun 2005-2009 ..............

4


3.1

Diagram Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah............................ III -11

3.2

Diagram System Sanitasi On Site ............................................. III -12

3.3

Diagram Sistem Sanitasi Off Site ............................................. III -14

3.4

Diagram Sistem Sanitasi Persampahan di Kota Banjarbaru............... III -28

3.5

Peta Pelayanan Persampahan di kota Banjarbaru ......................... III -32

3.6

Struktur Organissi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru ............. III -40

3.7

Peta Pelayanan Drainase di Kota Banjarbaru............................... III -46

5.1. Peta Area Beresiko Menurut Data Sekunder ................................ IV - 3 5.2. Peta Area Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD ............................ IV - 5 5.3 Peta Area Beresiko menurut Hasil Studi EHRA .............................. IV - 7 5.4 Peta Area Beresiko Sanitasi di Kota Banjarbaru ........................... IV - 9 Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah ........................ IV -11

5.6

Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Persampahan ..................... IV -12

5.7

Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan............. IV -14

5.8

Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor PHBS ............................... IV -15

halaman

xiii

5.5



Nomor

Halaman

SK Walikota Banjarbaru Nomor 115 tentang Pembenntukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarbaru Tahun 2012 ...................

L - 1

2.

Dokumentasi Kegiatan Program PPSP Kota Banjarbaru Tahun 2012 ......................................................................

L - 2

halaman

xiv

1


Pendahuluan


Bab 1 1.1 Latar Belakang Akses terhadap air bersih dan sanitasi telah diakui PBB sebagai hak asasi manusia melalui deklarasi dalam Sidang Umum PBB yang berlangsung pada akhir bulan Juli 2010. Deklarasi ini semakin mempertegas dan memperluas pengakuan tentang betapa pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Sebelumnya pada tahun 2000, para pemimpin dunia juga bersepakat untuk memasukkan akses terhadap air bersih dan sanitasi sebagai salah target dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai pada tahun 2015. Pengakuan sanitasi sebagai hak asasi manusia dan salah satu target MDGs mengindikasikan adanya keprihatinan dunia akan persoalan sanitasi yang setidaknya didasarkan atas fakta bahwa masih banyak penduduk dunia (terutama penduduk miskin) yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Menurut WHO (2010), sampai dengan tahun 2008 sedikitnya 2,6 milyar penduduk dunia belum memiliki akses terhadap sanitasi. WHO juga menambahkan bahwa penyakit diare yang biasanya terjadi akibat kondisi air bersih dan sanitasi yang buruk menjadi penyakit kedua terbesar di dunia. Hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) 2007 menunjukkan, meski 71 persen penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas sudah berperilaku benar dalam buang air besar (BAB), 29 persen atau sekitar 70 juta penduduk Indonesia masih belum berperilaku benar BAB sehingga menimbulkan penyakit diare. Tak hanya diare, penyakit demam tifus, hepatitis A, dan polio juga menghantui masyarakat akibat mikroba yang terbawa oleh perilaku tidak sehat masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki persoalan yang serius dalam sektor sanitasi. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sanitasi dengan mencanangkan beberapa target penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 Bidang Permukiman dan Perumahan. Beberapa target penting yang dimaksud adalah sebagai berikut :


halaman

1

1. Terwujudnya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) nasional hingga akhir tahun 2014, baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui pemicuan perubahan perilaku BABS dengan target sesuai Renstra 2010-2014 masing-masing Kementerian/Lembaga;

I

Pendahuluan


2. Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 persen rumah tangga hingga tahun 2014; dan 3. Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan. Disisi lain, buruknya kondisi sanitasi bukan saja disebabkan terbatasnya akses penduduk pada sarana dan kualitas fasilitas sanitasi yang tersedia, tetapi juga disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan. Masih terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor, dan tanggap kebutuhan juga menjadi salah satu kendala pembangunan sanitasi. Saat ini tidak banyak kota/kabupaten yang memiliki rencana strategis, master plan, dan dokumen proyek untuk perbaikan layanan sanitasi. Akibatnya akses pada sumbersumber pendanaan pun menjadi terbatas. Dengan potret seperti itu, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta masyarakat, tidak bisa lagi memandang persoalan sanitasi sebagai business as usual, penanganan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan tidak boleh terulang lagi. Sanitasi harus ditangani secara multistakeholder dan komprehensif. Pembangunan sektor sanitasi tidak hanya memerlukan penyediaan sarana fisik, tetapi juga ada masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama agar sarana fisik tersebut bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karenanya pembangunan sektor sanitasi membutuhkan dukungan banyak pihak, dan masyarakat juga harus bisa melakukan perubahan untuk diri sendiri dan lingkungannya. Untuk itu perencanaan pembangunan sektor sanitasi harus disusun secara lebih terintegratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong terjadinya kesepakatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan melahirkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).


halaman

2

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi dalam skala kota.

I

Pendahuluan


Sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia, pembangunan sektor sanitasi di Kota Banjarbaru pada tahun-tahun sebelumnya masih dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga acapkali termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain. Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan sanitasi yang tengah berjalan masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “skenario besar” dengan sasaran yang komprehensif serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Masih kuatnya ego-ego sektoral menyebabkan sering terjadi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan lebih buruknya lagi tidak berkelanjutan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah juga menyebabkan pemerintah daerah harus lebih fokus pada untuk menangani persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, sehingga belum optimal menyiapkan perencanaan yang bersifat jangka panjang dan terintegrasi antar sektor. Seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk di dalamnya sektor sanitasi, dengan mencantumkan persoalan pengelolaan lingkungan di dalam RPJMD Tahun 2011-2015. Sasaran pembangunan yang dimaksud adalah Banjarbaru menjadi kota hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menjadi wahana yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan road map pembangunan sanitasi yang komprehensif, yang dapat menjawab tantangan perkembangan kota yang terus tumbuh dengan cepat. Sebagai sebuah kota yang terus berkembang, tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru dapat dikategorikan sangat tinggi yaitu rata-rata 5,27% pada periode 2005-2010. Pertumbuhan jumlah penduduk ini tentunya berdampak langsung pada pertumbuhan kawasan-kawasan permukiman serta meningkatnya tuntutan akan penyediaan infrastruktur yang layak termasuk sarana sanitasi. Volume sampah dan limbah rumah tangga lainnya yang terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk tentunya harus segera diantisipasi oleh para pemangku kepentingan di Kota Banjarbaru, demikian juga dengan fenomena semakin meluasnya daerah genangan air sebagai akibat dari semakin berkurangnya daerah-daerah resapan dan tangkapan air yang terjadi karena beralih fungsinya lahan-lahan terbuka menjadi kawasan-kawasan permukiman.


halaman

3

Sebagai dasar pijakan untuk menyusun sebuah strategi yang komprehensif dan terintegrasi secara multisektoral, dan yang terpenting tepat sasaran sebagaimana kebutuhan riil masyarakat, tentunya diperlukan data dasar yang esensial mengenai struktur dan situasi sanitasi di seluruh wilayah Kota Banjarbaru, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

I

Pendahuluan


Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan “database sanitasi kota atau kabupaten” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi.

1.2 Landasan Gerak Pengertian sanitasi dari beberapa sumber adalah sebagai berikut

:

Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidupnya (WHO)1. Sedangkan pengertian sanitasi menurut panduan TTPS Sanitasi juga diartikan sebagai usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah, dan sampah secara higienis yang akan berkontribusi pada kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup penanganan Sanitasi dalam program PPSP adalah sebagai berikut: 1. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. 2. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 5. Perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat (PHBS), terutama untuk tatanan rumah tangga yang diharapkan berdampak pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kota Banjarbaru. Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis pembangunan Sanitasi Kota yang memuat rencana

4

skala kota. Buku Strategi

halaman

sanitasi 1

Victor M. Ehler dan Ernest W. steel Municipal and Rural Sanitation, Tata Mc Graw Hill Publishing Company LTD, New Dehli, Edition 1976 hal 2


I

Pendahuluan


pembangunan sanitasi kota dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi

dan setelah 3 tahun (seiring dengan berakhirnya RPJMD 2011 -

2015), semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. Berdasarkan visi, misi walikota di dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2011 – 2015, serta tujuan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota Banjarbaru tahun 2012 – 2032 maka di jelaskan sebagai berikut : a) Visi Kota Banjarbaru:

"MANDIRI DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN" Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kota Banjarbaru yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Banjarbaru yang terdepan karena pelayanan aparatur publiknya dalam pelayanan pendidikan, pelayanan ekonomi (jasa, industri dan perdagangan), pelayanan pemukiman dan pelayanan pemerintahan. 1. Pelayanan Pendidikan. Kota Banjarbaru sebagai kota yang bertumpu pada sumber daya manusia yang handal dan terampil dengan disertai nilai-nilai agama dan budaya leluhur.

Kreatifitas dan ketrampilan penduduk kota

Banjarbaru menjadi nilai tambah yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru. 2. Pelayanan ekonomi (Jasa, Industri dan Perdagangan). Sebagai sebuah kota yang akan banyak menyandarkan perekonomiannya pada pergerakan barang dan terutama jasa, maka peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran ekonomi sangat diperlukan, kualitas jalan yang bagus dan angkutan yang layak misalnya Kota Banjarbaru menghubungkan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dengan dengan 13 (tiga belas) kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah dan dan Kalimantan Timur adalah sebuah keuntungan dalam pengembangannya sebagai kota jasa dan perdagangan.

Dalam

pembangunan kota, pengembangannya lebih banyak diarahkan pada sektor yang mempunyai kontribusi besar pada barang dan jasa.

Iklim usaha juga

menjadi penting dalam mendorong perkembangan sektor industri di Kota Banjarbaru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. 3. Pelayanan Pemukiman. Perkembangan Kota Banjarbaru telah menyebabkan peningkatan permintaan perumahan bagi penduduk.

Implikasinya, peranan

5

tata ruang kota dan kepastian hukum bagi status kepemilikan lahan menjadi

halaman

sangat penting sehingga tidak terjadi kekacauan manajemen kota (urban sprawl) di masa depan. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I

Pendahuluan


representatif dan berwawasan lingkungan serta adanya kepastian hukum bagi kepemilikan lahan menjadi agenda jangka panjang pembangunan Kota Banjarbaru. 4. Pelayanan Pemerintahan. Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai kota pelayanan publik harus bertumpu pada good governance/tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai syarat mencapai itu, diperlukan aparat yang terampil, handal dan berakhlak mulia dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dengan mengedepankan asas demokrasi dan keadilan sosial. Dengan terdepannya Banjarbaru dalam pelayanan publiknya, maka akan menimbulkan multi effect bagi pembangunan daerah, terutama dari sisi ekonomi. Karena diharapkan dalam lima tahun ke depan Banjarbaru menjadi pusat investasi di Kalimantan Selatan. b) Misi Kota Banjarbaru Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2011-2015 adalah :

“MEWUJUDKAN BANJARBARU YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA” BERDAYA SAING Mengandung makna terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan secara rasional dan obyektif dengan mempertimbangan aspek keterbukaan, partisipasi publik dan kesamaan, dengan demikian menjamin adanya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabel sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. SEJAHTERA Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Banjarbaru yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru c) Tujuan Tata Ruang dalam RTRW kota Banjarbaru


halaman

6

“Mewujudkan penataan ruang Kota Banjarbaru yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri, pemerintahan, dan permukiman dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan”.

I

Pendahuluan


Sebagai wujud dari penataaan ruang maka RTRW Kota Banjarbaru dijadikan pedoman dalam :

a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang; b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah; c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Banjarbaru;

d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;

e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. Penataan ruang kawasan strategis; g. Penataan ruang wilayah Kota Banjarbaru.

1.3 Maksud Dan Tujuan Buku Putih Sanitasi Kota ini disusun dengan maksud untuk menggambarkan profil sanitasi (sanitation mapping) atau gambaran secara lebih lengkap yang mengdeskripsikan kondisi dan karakteristik sanitasi kota dengan cara melakukan beberapa studi, antar lain Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assesment/ EHRA) yang didukung oleh data-data sekunder yang ada. Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi ini adalah : 1) Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kota Banjarbaru serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor sanitasi. 2) Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku (stakeholder) AMPL-BM Kota Banjarbaru. 3) Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

1.4 Metodologi


halaman

7

Mempertimbangkan bahwa secara administratif Kota Banjarbaru hanya terdiri dari 20 kelurahan yang tersebar merata di 5 kecamatan, maka penulisan Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan populasi. Populasi atau seluruh kelurahan akan digunakan sebagai sumber data dalam penulisan Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru. Jadi yang menjadi target pendekatan penelitian ini adalah populasi.

I

Pendahuluan


a) Metode pengumpulan data : •

desk study (kajian literature, data sekunder, browsing, internet, dll)

•

field Research (observasi, wawancara responden)

•

FGD dan indepth interview.

b) Metode analisis : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif Koleksi data merupakan tahapan yang penting dalam penulisan Buku Putih Sanitasi ini. Data-data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data-data sekunder ini diperoleh dari laporan atau publikasi yang dikeluarkan oleh SKPD terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru maupun publikasi yang diterbitkan oleh BPS. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti Enviromental Health Risk Assessment (EHRA). Selanjutnya dalam tahap penentuan area beresiko, kedua jenis data tersebut akan dikompilasi dengan persepsi masing-masing SKPD pada masingmasing wilayah yang dinilai. Penyusunan buku putih sanitasi ini dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan, transaparan dan akuntabel. Sebutkan bentuk partisipatif apa yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder di kab/kota. Pendekatan yang dilakukan antara lain, berupa : •

Pendekatan partisipatif

•

Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach)

•

Pendekatan berbasis fakta/masalah (evidence-based approach)

1.5 Dasar Hukum Dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.5.1 Dasar Hukum Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru Tahun 2012 ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis bagi penyusunan strategi sanitasi (SSK) tingkat kota/kabupaten dengan tetap berbasis pada dokumen perencanaan yang sudah ada antara lain RPJPD, RPJMD, Renstra dan RTRW. Rencana pembangunan sanitasi dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi.


halaman

8

Di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Kegiatan Program Percepatan Pembangunan

I

Pendahuluan


Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Banjarbaru didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: a.

Undang-Undang 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya; 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolan Sampah; 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2009

Tentang

Perlindungan

dan

10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; c.

Peraturan Presiden Republik Indonesia


halaman

9

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

I

Pendahuluan


d. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air e. Keputusan Menteri 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;

Indonesia

Nomor

2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; f.

Peraturan Menteri 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)

g.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru 2011-2015;


halaman

10

2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

I

Pendahuluan


h. Petunjuk Teknis 1) Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2) Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata Cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 3) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan. 4) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih. 5) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. 6) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik. 7) Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan. 8) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. 9) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara 10) Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus. 11) Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 12) Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK

1.5.2 Kaitan Buku Putih Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya a. Hubungan Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan RPJMD

halaman

11

RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Buku Putih Sanitasi. Oleh karena itu, BPS ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD.


I

Pendahuluan

b.


Hubungan BPS dengan Renstra SKPD Renstra SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan BPS. Mengingat bahwa Renstra SKPD hanya mengatur tentang rencana sektor sanitasi secara parsial dan sektoral, maka dalam BPS dilakukan sinergitas rencana sektor sanitasi dalam sebuah kondisi sanitasi yang saling berkait, simultan dan berkesinambungan. Karena Renstra SKPD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan BPS ini maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPD yang terkait dengan sanitasi.

c.

Hubungan BPS dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan BPS, dimana perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. BPS mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terlaksana pula implementasi dari BPS.

d.

Hubungan BPS dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) BPS diharapkan dapat menjadi bahan dasar bagi RKPD dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah khususnya dalam bidang sanitasi. Dengan demikian dapat diharapkan adanya kebijakan penetapan pagu anggaran untuk sanitasi setiap tahun anggaran mulai tahun 2014 sampai dengan 2018 sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam BPS ini.

halaman

12

Gambar 1.1 Kedudukan Buku Putih Sanitasi


I

Gambaran Umum Wilayah


Bab 2 Kantor Balai Kota Banjarbaru

Cikal bakal lahirnya Kota Banjarbaru bermula pada tahun 1951 saat gubernur Dr. Murdjani memimpin apel di halaman kantor gubernur di Banjarmasin, saat itu hujan turun dengan derasnya yang membuat halaman gubernuran menjadi “calap” (tergenang air). Oleh karenanya Dr. Murdjani memerintahkan untuk merancang Banjarbaru sebagai alternatif ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk meralisasikan gagasan tersebut, ditugaskanlah Van Der Pijl untuk merancang Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Namun dalam perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Banjar. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Kota Banjarbaru berdiri sendiri sebagai daerah otonom.

2.1 Geografis, Administratif Dan Kondisi Fisik 2.1.1 Geografis Secara geografis Kota Banjarbaru terletak antara 3º 25’ 40”-3º 28’ 37’’ Lintang Selatan dan 114º 41’ 22’’-114º 54’ 25’’ Bujur Timur. Posisi geografis Kota Banjarbaru adalah 35 km pada arah 296°30' sebelah tenggara Kota Banjarmasin yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang

No. 9 Tahun

1999

2

memiliki wilayah seluas ±371,38 Km atau hanya 0,88% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luasan tersebut, Kota Banjarbaru menempati wilayah terkecil

kedua

setelah

Kota

Banjarmasin

dibandingkan

dengan

wilayah

kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Berdasarkan batas administrasi Sebelah Utara

:

Kecamatan Martapura (Kabupaten Banjar);



Sebelah Timur

:

Kecamatan Karang Intan (Kabupaten Banjar);



Sebelah Selatan :

Kecamatan Bati-Bati (Kabupaten Tanah Laut);



Sebelah Barat

Kecamatan Gambut (Kabupaten Banjar)

:


II

halaman



1

wilayah, Banjarbaru memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:



Dalam kontelasi hubungan antar-wilayah, Kota Banjarbaru memiliki kedudukan yang penting dan strategis, khususnya dalam sistem transportasi darat dan udara. Kota Banjarbaru memiliki akses Jalan Simpang Tiga Liang Anggang yang menghubungkan Banjarmasin – Kotabaru dan Banjarmasin – Hulu Sungai hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain itu, Banjarbaru memiliki akses pelabuhan laut Trisakti sebagai gerbang jalur transportasi laut melalui Jalan Lingkar Selatan Liang Anggang dan akses Bandar Udara Syamsuddin Noor sebagai jalur transportasi udara di Kalimantan Selatan. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan, Industri, Jasa dan Perdagangan, serta Pemerintahan dan Permukiman. Untuk lebih jelasnya mengenai posisi Kota Banjarbaru dalam konteks Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat Gambar 2.1. 2.1.2 Administratif Pada awal perkembangannya, Banjarbaru ditetapkan sebagai Kota Administratif dengan tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru dan Kecamatan Cempaka (berdasarkan UU No. 5/1974 Pasal 27 ayat (4) dan PP No. 26/1975 yang diperkuat dengan Permendagri No. 12/1975 tentang Pokok Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Banjarbaru dan Permendagri No. 24/1975 tentang Pelaksanaan PP No. 26/1975 tanggal 29 Oktober 1975). Selanjutnya setelah menjadi daerah otonom, Kota Banjarbaru mengalami 2 (kali) pemekaran wilayah, terakhir dengan Perda Kota Banjarbaru No. 4 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (dua) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru. Pemekaran kecamatan terjadi pada Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang, serta Kecamatan Banjarbaru dipecah menjadi Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3.

II

halaman


2

Dengan demikian, secara administratif saat ini Kota Banjarbaru terdiri dari 5 Kecamatan dengan 20 kelurahan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka. Kelima kecamatan tersebut selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat-pusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru. Kecamatan yang memiliki perkembangan paling pesat adalah Kecamatan Banjarbaru (Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan) sebagai pusat pemerintahan provinsi, pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan umum dan sosial, transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer; Kecamatan Landasan Ulin (Landasan Ulin dan Liang Anggang) sebagai pusat pelayanan transportasi regional, pusat pengembangan industri, pengembangan permukiman dan kawasan rekreasi; serta Kecamatan Cempaka sebagai pusat pertambangan intan tradisional, pengembangan permukiman, lahan cadangan dan konservasi.



Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarbaru NO. 1

2

3

4

5

KOTA BANJARBARU KECAMATAN KELURAHAN Landasan Ulin Landasan Ulin Timur Guntung Payung Syamsuddin Noor Guntung Manggis LANDASAN ULIN Liang Anggang Landasan Ulin Barat Landasan Ulin Selatan Landasan Ulin Tengah Landasan Ulin Utara LIANG ANGGANG Cempaka Palam Bangkal Sungai Tiung Cempaka CEMPAKA Banjarbaru Utara Loktabat Utara Mentaos Komet Sungai Ulin BANJARBARU UTARA Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan Kemuning Guntung Paikat Sungai Besar BANJARBARU SELATAN TOTAL KESELURUHAN

LUAS Ha 1.876,00 1.525,00 1.867,00 3.974,00 9.242,00 1.615,00 2.635,00 2.386,00 1.950,00 8.586,00 1.475,00 2.980,00 2.150,00 8.065,00 14.670,00 1.424,00 162,00 244,00 614,00 2.444,00 858,00 361,00 247,00 730,00 2.196,00 37.138,00

% 5,05 4,11 5,03 10,70 24,89 4,35 7,10 6,42 5,25 23,12 3,97 8,02 5,79 21,72 39,50 3,83 0,44 0,66 1,65 6,58 2,31 0,97 0,67 1,97 5,91 100,00

Gambar 2.1. Proporsi Luas Wilayah Kota Banjarbaru BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

3

Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka, 2011



POSISI KOTA BANJARBARU


II

Gambar 2.2 Posisi Kota Banjarbaru dalam Konteks Provinsi Kalimantan Selatan




II

Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Eksisting di Kota Banjarbaru




II

Gambar 2.4 Peta Batas Wilyah Administrasi Kota Banjarbaru

Laporan Pendahuluan


a. Kecamatan Banjarbaru Utara Secara astronomis, Kecamatan Banjarbaru Utara terletak pada posisi 3° 27' LS dan 114° 45' BT, dengan luasan wilayah mencapai ± 2.444 Ha atau 6,58% dari luas wilayah Kota Banjarbaru. Kecamatan Banjarbaru Utara memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Kecamatan Martapura (Kabupaten Banjar);



Sebelah Timur

: Kecamatan Karang Intan (Kabupaten Banjar);



Sebelah Selatan

: Kec. Banjarbaru Selatan dan Kec. Cempaka;



Sebelah Barat

: Kecamatan Landasan Ulin.

Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan bagian dari pusat kota (CBD) yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, kawasan hankam, permukiman, serta perdagangan dan jasa. Untuk lebih jelasnya, luas masingmasing kelurahan dan jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Banjarbaru Utara dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2 Wilayah Administrasi dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Banjarbaru Utara NO.

KECAMATAN BANJARBARU UTARA

1

Kelurahan Loktabat Utara

2

LUAS

JUMLAH %

RT

RW

1.424,00

58,27

47

9

Kelurahan Mentaos

162,00

6,63

28

6

3

Kelurahan Komet

244,00

9,98

19

6

4

Kelurahan Sungai Ulin

614,00

25,12

28

7

2.444,00

100,00

122

28

TOTAL

Ha

Sumber: Kecamatan Banjarbaru Utara dalam Angka, 2011

b. Kecamatan Banjarbaru Selatan Secara astronomis, Kecamatan Banjarbaru Selatan terletak pada posisi 3° 27' 5" LS dan 114° 45' 0" BT, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Kecamatan Banjarbaru Utara;



Sebelah Timur

: Kecamatan Banjarbaru Utara;



Sebelah Selatan

: Kecamatan Cempaka;



Sebelah Barat

: Kecamatan Landasan Ulin.


halaman

7

Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan bagian dari pusat kota (CBD) yang memiliki fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi dan permukiman. Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki wilayah seluas ± 2.196 Ha (5,91% dari luas wilayah Kota Banjarbaru), yang terbagi menjadi 4 kelurahan dan 127 Rukun Tetangga (RT). Adapun luas masing-masing kelurahan

II

Laporan Pendahuluan


dan jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Banjarbaru Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Wilayah Administrasi dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Banjarbaru Selatan NO.

LUAS

KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Ha

%

RT

JUMLAH RW

1

Kelurahan Loktabat Selatan

858,00

39,07

27

6

2

Kelurahan Kemuning

361,00

16,44

25

5

3

Kelurahan Guntung Paikat

247,00

11,25

29

5

4

Kelurahan Sungai Besar

730,00

33,24

46

7

TOTAL

2.196,00

100,00

127

23

Sumber: Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam Angka, 2011

c. Kecamatan Landasan Ulin Secara astronomis, Kecamatan Landasan Ulin terletak pada posisi 3° 27' 5" LS dan 114° 45' BT, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Kecamatan Sungai Tabuk (Kabupaten Banjar);



Sebelah Timur

: Kec. Banjarbaru Utara, Banjarbaru Kec. Cempaka;



Sebelah Selatan

: Kecamatan Bati-Bati (Kabupaten Tanah Laut);



Sebelah Barat

: Kecamatan Liang Anggang.

Selatan

dan

Kecamatan Landasan Ulin sebagai sub pusat kota memiliki fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, kawasan bandara, pertanian dan permukiman. Kecamatan Landasan Ulin memiliki wilayah seluas ± 9.242 Ha (24,89% dari luas wilayah Kota Banjarbaru), yang terbagi menjadi 4 kelurahan dan 141 Rukun Tetangga (RT). Tabel 2.4 Wilayah Administrasi Dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Landasan Ulin NO.

KECAMATAN LANDASAN ULIN

LUAS Ha

JUMLAH %

RT

RW

1

Kelurahan Landasan Ulin Timur

1.876,00

20,30

44

9

2

Kelurahan Guntung Payung

1.525,00

16,50

13

3

3

Kelurahan Syamsuddin Noor

1.867,00

20,20

38

9

4

Kelurahan Guntung Manggis

3.974,00

43,00

46

6

9.242,00

100,00

141

27

TOTAL

halaman

8

Sumber: Kecamatan Landasan Ulin Dalam Angka, 2011


II

Laporan Pendahuluan

BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Gambar


II

2.5 Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Banjarbaru Utara

Laporan Pendahuluan

BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Gambar 2.6


II

Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Banjarbaru Selatan

Laporan Pendahuluan



II

Gambar 2.7 Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Landasan Ulin

Laporan Pendahuluan



II

Gambar 2.8 Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Liang Anggang

Laporan Pendahuluan



II

Gambar 2.9 Peta Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Cempaka

Laporan Pendahuluan


d. Kecamatan Liang Anggang Secara astronomis, Kecamatan Liang Anggang terletak pada posisi 3° 27' 5" LS dan 114° 45'

BT, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai

berikut: 

Sebelah Utara

: Kecamatan Sungai Tabuk (Kabupaten Banjar);



Sebelah Timur

: Kecamatan Landasan Ulin;



Sebelah Selatan

: Kecamatan Bati-Bati (Kabupaten Tanah Laut);



Sebelah Barat

: Kecamatan Sungai Tabuk (Kabupaten Banjar).

Kecamatan Liang Anggang sebagai sub pusat kota memiliki fungsi sebagai kawasan industri,

perdagangan dan jasa, serta permukiman.

Kecamatan Liang Anggang memiliki wilayah seluas ± 8.586 Ha (23,12% dari luas wilayah Kota Banjarbaru), yang terbagi menjadi 4 kelurahan dan 66 Rukun Tetangga (RT). Adapun luas masing-masing kelurahan dan jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Liang Anggang dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini. Tabel 2.5 Wilayah Administrasi Dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Liang Anggang NO.

KECAMATAN LIANG ANGGANG

LUAS Ha

%

JUMLAH RT RW

1

Kelurahan Landasan Ulin Barat

1.615,00

18,81

14

-

2

Kelurahan Landasan Ulin Selatan

2.635,00

30,69

12

-

3

Kelurahan Landasan Ulin Tengah

2.386,00

27,79

14

-

4

Kelurahan Landasan Ulin Utara

1.950,00

22,71

26

-

8.586,00

100,00

66

-

TOTAL

Sumber: Kecamatan Liang Anggang dalam Angka, 2011

e. Kecamatan Cempaka Secara astronomis, Kecamatan Cempaka terletak pada posisi 233° 27' LS dan 114° 45' BT, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: : Kec. Banjarbaru Utara, Kec. Landasan Ulin;

Banjarbaru Selatan dan



Sebelah Timur

: Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;



Sebelah Selatan

: Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;



Sebelah Barat

: Kec. Landasan Ulin dan Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

15

Sebelah Utara

halaman




II

Laporan Pendahuluan


Kecamatan Cempaka sebagai sub pusat kota memiliki fungsi sebagai kawasan pertambangan, perdagangan, pertanian, pariwisata dan permukiman. Kecamatan Cempaka memiliki wilayah seluas ± 14.670 Ha (39,50% dari luas wilayah Kota Banjarbaru), yang terbagi menjadi 4 kelurahan dan 102 Rukun Tetangga (RT). Adapun luas masing-masing kelurahan di Kecamatan Cempaka dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini. Tabel 2.6 Wilayah Administrasi Dan Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Cempaka KECAMATAN CEMPAKA

NO.

LUAS Ha

%

JUMLAH RT RW

1

Kelurahan Palam

1.475,00

10,05

12

-

2

Kelurahan Bangkal

2.980,00

20,31

13

-

3

Kelurahan Sungai Tiung

2.150,00

14,66

34

-

4

Kelurahan Cempaka

8.065,00

54,98

43

-

14.670,00

100,00

102

-

TOTAL Sumber: Kecamatan Cempaka Dalam Angka 2011

2.1.3 Kondisi Fisik Kondisi fisik alamiah Kota Banjarbaru yang dipaparkan di sini meliputi kondisi topografi dan kelerengan, kondisi fisik tanah, klimatologi dan hidrologi. Paparan rona fisik ini diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi bentang alam/geografis Banjarbaru yang berimplikasi pada pola pembangunan di Kota Banjarbaru. a. Topografi Dan Kelerengan Secara topografi, Kota Banjarbaru memiliki topografi bervariasi antara 0 – 500 m dari permukaan air laut (dpl), dengan bentuk bentang alam (morfologi) yang cukup variatif (beragam). Sebagian besar wilayah Kota Banjarbaru berada di ketinggian 7 – 25 m dpl yaitu sekitar 10.615 Ha atau 33,23% dari luas Kota Banjarbaru. Kondisi ketinggian ini mengindikasikan bahwa morfologi wilayah ini sangat cocok untuk budidaya tanaman. Dari segi kemiringan tanah, Kota Banjarbaru memiliki kemiringan tanah bervariasi antara 0-15%, namun cenderung landai. Kemiringan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah; semakin tinggi/terjal, semakin peka terhadap erosi.


halaman

16

 Sebagian besar wilayah Kota Banjarbaru memiliki kelerengan 0 – 2% (± 59,35%). Kondisi ini sangat cocok untuk budidaya pertanian maupun untuk kegiatan perkotaan;

II

Laporan Pendahuluan


 Kelerengan antara 2–8% (± 25,78%) berada di sebagian wilayah Cempaka, Banjarbaru Utara dan Selatan. Di kelas lereng ini, kegiatan budidaya masih dapat dilaksanakan, tetapi harus menggunakan teknologi yang tepat sebagai bentuk antisipasi erosi tanah;  Kelerengan antara 8–15% (± 12,08%) berada di sebagian wilayah Cempaka. Kelas lereng ini masing memungkinkan untuk budidaya perkebunan atau kehutanan dengan jenis tanaman yang berakar dalam. Tabel 2.7 Kelas Ketinggian Dari Permukaan Laut Kota Banjarbaru No

Kecamatan

1

Landasan Ulin

2

Liang Anggang

3

Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut (Ha)

Luas

>7-25 m

>25 100 m

>100 500 m

6.526

2.790,5

-

-

-

9.317

29,16

5.250

1.540

-

-

-

6.790

21,25

Cempaka

30

2.218,0

7.840

1.121

-

11.209

35,09

4

Bjb. Utara

-

2.240,0

283

-

-

2.523

7,90

5

Bjb. Selatan

-

1.827,0

280

-

-

2.107

6,60

11.806

10.615

8.403

1.121

-

TOTAL

0-7 m

>500

Ha

%

31.945 100,00


Tabel 2.8 Kelas Lereng/Kemiringan Kota Banjarbaru No.

Kecamatan

Kelas Lereng/Kemiringan/Slope Class (Ha) 0-2 %

>2-8 %

>8-15 %

>15 %

Luas Ha

%

1

Landasan Ulin

9.316,5

-

-

-

9.317

29,16

2

Liang Anggang

6.789,5

-

-

-

6.790

21,25

3

Cempaka

7.734,0

2.242

112

1.121

11.209

35,09

4

Banjarbaru Utara

2.352,0

171

-

-

2.523

7,90

5

Banjarbaru Selatan

1.937,0

170

-

-

2.107

6,60

28.129,0

2.583

112

1.121

31.945

100,00

TOTAL


Secara umum, tanah di Kota Banjarbaru stabil dengan tingkat resiko erosi relatif kecil, kemampuan lahan yang baik dan bertekstur tanah halus. Hal

17

ini sangat menunjang bagi pengembangan perkotaan serta pelaksanaan

halaman

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. Namun, di sisi lain menjadi kendala bagi pengembangan kota, karena kondisi topografi yang relatif datar tersebut menjadikan aliran air permukaan (surface run off) menjadi BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

Laporan Pendahuluan


lambat dan potensial menciptakan genangan baik secara tetap maupun secara periodik. b. Klimatologi Berdasarkan sistem Koppen, Banjarbaru beriklim Hutan Tropika Humid dengan suhu udara bulanan rata-rata berkisar antara 26,4 °C sampai dengan 28,1°C dengan sedikit variasi musiman. musiman Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan September (36,2°C) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli (20,0°C). Rata-rata Rata rata tekanan udara di Kota Banjarbaru tahun 2009 berkisar antara 1.010,60 mb sampai dengan 1012,70 mb sedangkan rata rata-rata kecepatan angin sekitar 3,3 knots. Curah hujan tahunan rata-rata rata rata Kota Banjarbaru berkisar 180,8 mm/tahun dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan September (21 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan Januari (384 mm). Sed Sedangkan rata-rata jumlah hari hujan 16 hari hujan dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari (30 hari), sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan Agustus (2 hari). Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan dalam beraktivitas (terutama tama aktivitas di luar ruangan) ruangan serta tingkat pelayanan suplai air bersih dari PDAM.

Gambar 2.10 Rata-Rata Rata Rata Curah Hujan Kota Banjarbaru Tahun 2005 2005-2009 (Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka) Angka

Penyinaran matahari rata-rata rata rata pada saat musim hujan 2,8 jam/hari dan di musim kemarau 6,5 jam/hari dengan kelembaban udara rata rata-rata berkisar antara 47% – 97%.. Kelembaban udara relatif bulanan rata-rata rata ter tertinggi jatuh pada bulan Januari yaitu ± 89% – 94% dan terendah pada bulan September yaitu

18

± 47% – 74%. %. Evaporasi dari d permukaan air bebas karena penyinaran matahari dan pengaruh angin rata-rata rata rata harian sebesar 3,4 mm/hari di musim hujan dan

halaman

4,1 mm/hari di musim kemarau. Evaporasi maksimum yang pernah terjadi sebesar 11,4 mm/hari dan minimum 0,2 mm/hari. Dengan kondisi fisik BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

Laporan Pendahuluan


tersebut, kenyamanan bangunan di Banjarbaru dipengaruhi oleh sistem peredaran udara (sirkulasi udara), pembatasan radiasi panas sebagai sistem pengendalian iklim serta penggunaan struktur dan bahan bangunan.

Gambar 2.11 Rata-Rata Rata Kelembaban Udara Kota Banjarbaru Tahun 2005 2005-2009 (Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka) Angka

c. Kondisi Fisik Tanah Secara umum, jenis tanah di Banjarbaru terdiri dari tanah podsolik (63,82%),, organosol (29,82%) dan lathosol (6,36%). Jenis tanah Podsolik Merah Kuning (Ultisols)) tersebar sebagian besar di Kecamatan Cempaka dan Banjarbaru; sedangkan Aluvial (Entisols ( dan Inceptisols), ), Gambut ((Histosols) dan Spodosols tersebar di Kecamatan Landasan Ulin. Jenis tanah podsolik mempunyai ciri tanah dengan tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Walaupun demikian, di Kota Banjarbaru tetap dapat dikembangkan budidaya pertanian (padi, palawija, sayuran, perkebunan), tetapi disertai dengan teknologi pengolahan yang tepat. Sedangkan jenis tanah organosol mempunyai ciri tanah dengan tingkat kesuburan yang baik, sehingga potensial untuk pengembangan budidaya tanaman pangan (khususnya padi sawah dan holtikultura).

19

Dilihat dari segi tekstur tanah, wilayah Banjarbaru memiliki 3 (tiga) tekstur tanah, yaitu halus, sedang dan kasar. Sebagian besar wilayah bagian tengah (seluas 88% dari luas keseluruhan) memiliki tekstur tanah cenderung halus dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, sedangkan tekstur tanah kasar hanya sebagian kecil di bagian selatan (4% dari luas keseluruhan). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi pengembangan tanaman budidaya, karena tanah dengan tekstur halus dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm memiliki kecenderungan baik untuk ditanami dan tahan terhadap erosi.


halaman

Ditinjau segi drainase tanah, secara umum wilayah Banjarbaru memiliki tingkat drainase yang tidak pernah tergenang. Hal ini mengindikasikan bahwa

II

Laporan Pendahuluan


daerah ini sangat cocok sebagai kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, karena tidak memerlukan kondisi tanah yang jenuh air. Namun, terdapat daerah yang tergenang periodik – tergenang kurang dari 6 bulan – yaitu Kecamatan Landasan Ulin sebagai peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh. d. Hidrologi Secara hidrologi, Kota Banjarbaru terdiri dari air permukaan dan air tanah. Kondisi air permukaan di Banjarbaru ditunjang oleh adanya 2 (dua) buah DAS (Daerah Aliran Sungai) sebagai catchment area, yaitu DAS Barito/Riam Kanan dan DAS Taboneo. Daerah Aliran Sungai tersebut merupakan asset kawasan yang berpotensi besar bagi aspek-aspek kehidupan masyarakat, yakni sebagai bahan baku untuk minum, perikanan dan pariwisata. Namun, Di sepanjang hamparan aliran DAS/Sub-DAS telah mengalami degradasi lahan (kategori lahan kritis) disebabkan kegiatan penduduk yang tidak sesuai peruntukan. Sedangkan air tanah di Kota Banjarbaru dapat ditemukan dengan kulitas yang cukup baik. Tabel 2.9 Daerah Aliran Sungai (Das) Di Wilayah Kota Banjarbaru NAMA DAS

LUAS (Ha)

DAS RIAM KANAN

113.445

DAS TABONIO

338.083

DEBIT (M3/Dtk)

Sumber : Balai Wilayah Sungai Kalimantan II

2.2 Demografi 2.2.1 Jumlah Penduduk Selama tahun 2006 – 2011, jumlah penduduk Kota Banjarbaru terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 5,48% per tahun atau meningkat sebanyak 50.243 jiwa penduduk selama 6 tahun terakhir, hal ini disebabkan karena terjadi arus migrasi penduduk dari daerah sekitarnya maupun dari luar pulau (terutama dari Pulau Jawa). Salah satu daya tarik yang menyebabkan tingginya minat orang untuk bermigrasi ke Kota Banjarbaru adalah berpindahnya Ibukota Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.


halaman

20

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) di Kota Banjarbaru pada tahun 2011 menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan (angka sex ratio 106). Angka sex ratio tersebut dapat menjadi potensi pembangunan dan pengembangan internal bagi Kota Banjarbaru. Sex ratio yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang sebesar 108, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu sebesar 104.

II

Laporan Pendahuluan


Tabel 2.10 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2006 – 2011 NO. 1

KOTA BANJARBARU KECAMATAN / KELURAHAN

LUAS (Ha)

LANDASAN ULIN

Landasan Ulin Timur Guntung Payung Syamsuddin Noor Guntung Manggis 2

LIANG ANGGANG

Landasan Ulin Barat Landasan Ulin Selatan Landasan Ulin Tengah Landasan Ulin Utara 3

CEMPAKA

Palam Bangkal Sungai Tiung Cempaka 4

BANJARBARU UTARA

Loktabat Utara Mentaos Komet Sungai Ulin 5

BANJARBARU SELATAN

Loktabat Selatan Kemuning Guntung Paikat Sungai Besar

TOTAL KESELURUHAN

KEPADATAN PENDUDUK

2005 Laki-laki

Perempuan

2006 TOTAL

Laki-laki

Perempuan

2007 TOTAL

Laki-laki

Perempuan

2008 TOTAL

Laki-laki

Perempuan

2009 TOTAL

Laki-laki

Perempuan

2010 TOTAL

Laki-laki

Perempuan

2011 TOTAL

TOTAL

9.242,00

17.917

17.054

34.971

18.322

17.443

35.765

19.061

18.250

37.311

19.546

18.728

38.274

20.138

19.832

39.970

26.514

24.996

51.510

52.482

1.876,00 1.525,00 1.867,00 3.974,00

5.649 2.825 4.087 5.356

5.393 2.586 3.863 5.212

11.042 5.411 7.950 10.568

5.777 2.889 4.179 5.477

5.516 2.645 3.951 5.331

11.293 5.534 8.130 10.808

6.009 3.006 4.348 5.698

5.771 2.767 4.134 5.578

11.780 5.773 8.482 11.276

6.162 3.083 4.459 5.842

5.922 2.839 4.243 5.724

12.084 5.922 8.702 11.566

6.349 3.176 4.594 6.019

6.271 3.006 4.493 6.062

12.620 6.182 9.087 12.081

7.200 3.363 5.579 10.372

6.978 3.111 5.309 9.598

14.178 6.474 10.888 19.970

14.439 6.613 11.074 20.356

8.586,00

12.183

13.292

12.447

25.739

13.694

13.181

26.875

17.725

16.823

34.548

35.201

2.248 3.041 3.972 3.186

4.733 6.590 7.877 6.539

2.560 3.656 4.023 3.455

2.381 3.220 4.206 3.374

4.941 6.876 8.229 6.829

3.363 2.927 4.616 6.819

2.960 2.765 4.614 6.484

6.323 5.692 9.230 13.303

6.429 5.837 9.406 13.529

11.334

23.517

12.459

11.593

24.052

12.962

12.130

25.092

1.615,00 2.635,00 2.386,00 1.950,00

5.531

4.816

10.347

5.656

4.926

10.582

5.884

5.154

11.038

3.579 3.073

3.616 2.902

7.195 5.975

3.660 3.143

3.699 2.968

7.359 6.111

3.808 3.270

3.871 3.105

7.679 6.375

2.485 3.549 3.905 3.353

14.670,00

12.943

12.018

24.961

13.095

12.262

25.357

13.356

12.647

26.003

14.100

13.398

27.498

14.527

14.188

28.715

14.645

13.674

28.319

28.854

1.475,00 2.980,00 2.150,00 8.065,00

1.448 1.880 3.875 5.740

1.380 1.763 3.682 5.193

2.828 3.643 7.557 10.933

1.465 1.902 3.921 5.807

1.408 1.799 3.757 5.298

2.873 3.701 7.678 11.105

1.494 1.940 3.999 5.923

1.452 1.856 3.875 5.464

2.946 3.796 7.874 11.387

1.577 2.048 4.222 6.253

1.538 1.967 4.105 5.788

3.115 4.015 8.327 12.041

1.625 2.110 4.350 6.442

1.629 2.083 4.347 6.129

3.254 4.193 8.697 12.571

1.563 2.135 4.084 6.863

1.538 2.082 3.902 6.152

3.101 4.217 7.986 13.015

3.180 4.312 8.132 13.230

2.444,00

16.851

16.558

33.409

17.090

16.783

33.873

17.701

17.591

35.292

18.183

18.045

36.228

18.733

19.109

37.842

21.803

21.002

42.805

43.614

1.424,00 162,00 244,00 614,00

6.352

6.129

12.481

6.443

6.212

12.655

6.673

6.511

13.184

5.226

5.262

10.488

5.299

5.334

10.633

5.489

5.591

11.080

5.273

5.167

10.440

5.348

5.237

10.585

5.539

5.489

11.028

6.855 1.860 3.779 5.689

6.678 1.842 3.894 5.631

13.533 3.702 7.673 11.320

7.062 3.912 1.766 5.993

7.073 4.131 1.930 5.975

14.135 8.043 3.696 11.968

8.924 4.772 1.895 6.212

8.656 4.659 2.124 5.563

17.580 9.431 4.019 11.775

17.728 9.813 4.231 11.842

2.196,00

17.247

16.391

33.638

17.494

16.614

34.108

18.120

17.412

35.532

18.614

17.863

36.477

19.178

18.916

38.094

21.598

20.847

42.445

43.247

858,00 361,00 247,00 730,00

3.620

3.410

7.030

3.672

3.457

7.129

3.803

3.623

7.426

7.624

7.164

14.788

7.733

7.261

14.994

8.010

7.610

15.620

6.003

5.817

11.820

6.089

5.896

11.985

6.307

6.179

12.486

3.907 3.676 4.552 6.479

3.717 3.497 4.310 6.339

7.624 7.173 8.862 12.818

4.025 3.788 4.690 6.675

3.936 3.703 4.564 6.713

7.961 7.491 9.254 13.388

4.333 4.322 4.031 8.912

4.027 4.173 3.944 8.703

8.360 8.495 7.975 17.615

8.530 8.666 8.139 17.912

37.138,00

77.141

73.355

150.496

78.460

74.695

153.155

81.200

78.030

159.230

83.735

80.481

164.216

86.270

85.226

171.496

101.938

97.421

199.627

4,05

4,12

4,29

4,42

Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka, 2006 sampai dengan 2011 Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2011


II

4,62

5,38

203.398

5,48

Laporan Pendahuluan


Gambar 2.12 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2006-2011 (Kota Banjarbaru Dalam Angka, Tahun 2006 s/d 2011)

Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarbaru Per-kecamatan, 2005 - 2011 2.2.2 Kepadatan Penduduk Dari tahun 2005 – 2011, kepadatan penduduk di Kota Banjarbaru rata-rata terus meningkat. Rata-rata kepadatan penduduk di Kota Banjarbaru adalah Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru merupakan daerah kedua setelah Kota Banjarmasin yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hal ini wajar karena di Kota Banjarbaru terdapat sarana BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

22

sebesar 5,48 jiwa per kilometer persegi. Dibanding dengan daerah lain di

Laporan Pendahuluan


pendidikan, kesehatan dan prasarana pembangunan yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan daerah lainnya. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk kota Banjarbaru dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu : 

Kepadatan < 25 jiwa/Ha disebut kawasan pedesaan (rural)



Kepadatan 25 – 100 jiwa/Ha disebut kawasan peri urban



Kepadatan 100 -175 jiwa/Ha disebut kawasan Urban Low



Kepadatan 175-250 jiwa/Ha disebut kawasan Urban medium



Kepadatan > 250 jiwa/Ha disebut kawasan Urban high Tabel 2.11 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2010 NO.

1

2

3

4

5

KOTA BANJARBARU KECAMATAN KELURAHAN

Landasan Ulin

LUAS (Ha)

Landasan Ulin Timur Guntung Payung Syamsuddin Noor Guntung Manggis LANDASAN ULIN Liang Anggang Landasan Ulin Barat Landasan Ulin Selatan Landasan Ulin Tengah Landasan Ulin Utara LIANG ANGGANG Cempaka Palam Bangkal Sungai Tiung Cempaka CEMPAKA Banjarbaru Utara Loktabat Utara Mentaos Komet Sungai Ulin BANJARBARU UTARA Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan Kemuning Guntung Paikat Sungai Besar BANJARBARU SELATAN

1.876,00 1.525,00 1.867,00 3.974,00 9.242,00 1.615,00 2.635,00 2.386,00 1.950,00 8.586,00 1.475,00 2.980,00 2.150,00 8.065,00 14.670,00 1.424,00 162,00 244,00 614,00 2.444,00 858,00 361,00 247,00 730,00 2.196,00

TOTAL KESELURUHAN

37.138,00

JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)

14.178 6.474 10.888 19.970 51.510 6.323 5.692 9.230 13.303 34.548 3.101 4.217 7.986 13.015 28.319 17.580 9.431 4.019 11.775 42.805 8.360 8.495 7.975 17.615 42.445

KEPADATAN (JIWA/HA)

199.627

7,56 4,25 5,83 5,03 5,57 3,92 2,16 3,87 6,82 4,02 2,10 1,42 3,71 1,61 1,93 12,35 58,22 16,47 19,18 17,51 9,74 23,53 32,29 24,13 19,33

5,38

Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka, BPS, 2011

Berdasarkan data pada tabel 2.11 di atas, hanya 2 (dua) kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk lebih dari 25 orang/Ha

sehingga bisa disebut

sebagai kawasan Peri Urban, yaitu Kelurahan Mentaos di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Guntung Paikat di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Sedangkan 18

KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

BUKU PUTIH SANITASI

23

kelurahan lainnya masih masih termasuk dalam kawasan rural (pedesaan).

Laporan Pendahuluan


BANJARBARU SELATAN

19,33

BANJARBARU UTARA

CEMPAKA

17,51

1,93

LIANG ANGGANG

4,02

LANDASAN ULIN

5,57 0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Gambar 2.14. Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2010 (Sumber: Aplikasi SIAK Disdukcapil/Data Perkembangan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011)

Dilihat dari sebaran penduduk, paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Landasan Ulin sebesar 52.482 jiwa (26% dari total penduduk Kota Banjarbaru) jumlah penduduk terendah di kecamatan Cempaka sebesar 28.854 jiwa (14% dari total penduduk Kota Banjarbaru).

Gambar 2.15 Sebaran Penduduk Kota Banjarbaru Per-Kecamatan Tahun 2010


II

halaman

BUKU PUTIH SANITASI

24

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Banjarbaru tahun 2005 sampai tahun 2010, dengan melihat tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 5,27%, maka analisis yang dipergunakan untuk proyeksi jumlah penduduk beberapa tahun ke depan adalah analisis bunga berganda/exponensial.

Laporan Pendahuluan


Tabel 2.12 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Di Kota Banjarbaru Tahun 2012 – 2022 No

1

Kecamatan

Kelurahan

Landasan Ulin

2011 14,439

2012 15,338

2013 16,294

2014 17,308

2015 18,387

2016 19,532

2017 20,748

2018 22,040

2019 23,413

2020 24,871

2021 26,421

2022 28,066

Guntung Payung

6,613

7,025

7,462

7,927

8,421

8,945

9,503

10,094

10,723

11,391

12,101

12,854

Syamsuddin Noor

11,074

11,764

12,496

13,275

14,102

14,980

15,913

16,904

17,957

19,075

20,263

21,525

Guntung Manggis

20,356

21,624

22,971

24,401

25,921

27,536

29,251

31,072

33,008

35,064

37,248

39,567

Kumulatif

2

52,482

55,751

59,223

62,912

66,830

70,993

75,414

80,111

85,101

90,401

96,032

102,013

Landasan Ulin Tengah

9,406

9,992

10,614

11,275

11,978

12,724

13,516

14,358

15,252

16,202

17,211

18,283

Landasan Ulin Utara

13,635

14,484

15,386

16,345

17,363

18,444

19,593

20,813

22,110

23,487

24,949

Liang Anggang

6,323

6,717

7,135

7,580

8,052

8,553

9,086

9,652

10,253

10,892

11,570

12,290

5,837

6,201

6,587

6,997

7,433

7,896

8,388

8,910

9,465

10,054

10,681

11,346 68,423

Cempaka

35,201

37,393

39,722

42,197

44,825

47,617

50,582

53,733

57,079

60,634

64,411

Palam

3,180

3,378

3,588

3,812

4,049

4,302

4,570

4,854

5,156

5,478

5,819

Banjarbaru Utara

4,312

4,581

4,866

5,169

5,491

5,833

6,196

6,582

6,992

7,428

7,890

8,382

8,132

8,638

9,177

9,748

10,355

11,000

11,685

12,413

13,186

14,008

14,880

15,807

Cempaka

13,230

14,054

14,929

15,859

16,847

17,896

19,011

20,195

21,453

22,789

24,208

25,716

28,854

30,651

32,560

34,588

36,742

39,031

41,462

44,044

46,788

49,702

52,797

56,086

Loktabat Utara

17,728

18,832

20,005

21,251

22,575

23,981

25,474

27,061

28,746

30,537

32,439

34,459

Mentaos

10,063

10,690

11,356

12,063

12,814

13,612

14,460

15,361

16,317

17,334

18,413

19,560

Komet

3,981

4,229

4,492

4,772

5,069

5,385

5,721

6,077

6,455

6,857

7,284

7,738

Sungai Ulin

11,842

12,580

13,363

14,195

15,080

16,019

17,016

18,076

19,202

20,398

21,669

23,018

Kumulatif

5

Banjarbaru Selatan

Kumulatif Total

6,181

Bangkal Sungai Tiung

Kumulatif

4

26,503

Landasan Ulin Barat Landasan Ulin Selatan Kumulatif

3

PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)

Landasan Ulin Timur

43,614

46,330

49,216

52,281

55,538

58,997

62,671

66,575

70,721

75,126

79,805

84,776

Loktabat Selatan

8,530

9,061

9,626

10,225

10,862

11,539

12,257

13,021

13,832

14,693

15,608

16,580

Kemuning

8,666

9,206

9,779

10,388

11,035

11,723

12,453

13,228

14,052

14,927

15,857

16,845

Guntung Paikat

8,139

8,646

9,184

9,756

10,364

11,010

11,695

12,424

13,198

14,020

14,893

15,820

Sungai besar

17,912

19,028

20,213

21,472

22,809

24,230

25,739

27,342

29,045

30,854

32,776

34,817

43,247

45,941

48,802

51,842

55,070

58,500

62,144

66,015

70,126

74,494

79,134

84,062

203,398

216,066

229,524

243,819

259,005

275,137

292,274

310,478

329,815

350,358

372,179

395,360


II

halaman

25

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, Aplikasi SIAK Disdukcapil/Data Perkembangan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011dan Hasil Analisis

Laporan Pendahuluan



II Gambar 2.16 Peta Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011

Laporan Pendahuluan


2.3 Keuangan Dan Perekonomian Daerah Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di daerah adalah jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun, atau disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selama tahun 2010,

perekonomian Kota Banjarbaru mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp 1.887.724.660.000,00 (atas dasar harga berlaku). PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kapasitas perekonomian suatu daerah tanpa memperhatikan adanya pengaruh faktor inflasi sehingga kurang tepat jika digunakan untuk mengukur atau menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDRB harus dihitung berdasarkan harga konstan dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai harga dasar. PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan besaran kontribusi suatu sektor yang sesungguhnya karena telah memperhatikan pengaruh faktor inflasi. Data pada tabel berikut memperlihatkan PDRB Kota Banjarbaru atas dasar harga konstan dengan menggunakan harga tahun 2000 sebagai satuan dasar. Tabel 2.13 PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2007 – 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribuan Rupiah) 2007

2008

2009*)

2010**)

1

Pertanian

43,052,318

45,547,479

47,098,963

49,066,346

2

Pertambangan & Penggalian

68,566,872

68,373,154

68,430,720

70,246,125

3

Industri Pengolahan

125,048,344

126,329,796

128,019,687

132,337,740

4

Listrik dan Air Minum

14,905,880

15,827,170

16,675,715

17,353,691

5

Bangunan

119,601,525

133,063,485

147,294,660

156,362,077

6

Perdag, Resto & Perhotelan

191,186,996

202,929,224

215,881,900

230,335,607

7

Pengangkutan & Kom.

62,390,356

63,967,724

68,254,031

73,584,296

8

Bank & Lembaga Keuangan

31,162,410

35,836,932

39,086,096

40,451,272

9

Jasa-jasa

148,357,503

159,407,865

170,749,364

184,514,360

804,272,204

851,192,829

901,491,135

954,251,514

PDRB/GDRP

*) : Angka Perbaikan **) : Angka Sementara

27

Ket :

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka 2011, BPS


II

halaman

S e k tor

Laporan Pendahuluan

Data pada tabel


diatas menunjukkan bahwa perekonomian Kota

Banjarbaru pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sekitar 5,85%. Dari tabel 2.7 tersebut juga terlihat bahwa pada tahun 2010 sektor pengangkutan dan telekomunikasi

merupakan

sektor

yang

mengalami

pertumbuhan

tertinggi

dibandingkan sektor lainny, yaitu tumbuh sekitar 7,81% dibandingkan kondisi tahun 2009, disusul oleh sektor perdagangan, restoran dan perhotelan yang mengalami pertumbuhan sekitar 6,69%.

Sektor lain yang mengalami pertumbuhan cukup

signifikan adalah adalah sektor jasa-jasa dan sektor bangunan. 2.3.1 Struktur Ekonomi Struktur ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2010 relatif masih sama dengan kondisi

pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan PDRB atas dasar

harga konstan tahun 2000, sektor perdagangan, hotel dan restoran masih menjadi penyumbang utama dengan share sebesar 24,14%, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2009 yang memberi sumbangan sebesar 23,95% dari total PDRB Kota Banjarbaru. Jika dilihat dari perkembangan share-nya, maka sektor

yang

peranannya

mengalami

peningkatan

cukup

signifikan

dalam

perekonomian Kota Banjarbaru adalah sektor jasa-jasa, meningkat sebesar 0,4% dibandingkan struktur ekonomi tahun 2009. Tabel 2.14 Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2007 – 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribuan Rupiah) S e k tor

2007

2008

2009*)

2010**)

1

Pertanian

5.35

5.35

5.22

5.14

2

Pertambangan &Penggalian

8.53

8.03

7.59

7.36

3

Industri Pengolahan

15.55

14.84

14.20

13.87

4

Listrik dan Air Minum

1.85

1.86

1.85

1.82

5

Bangunan

14.87

15.63

16.34

16.39

6

Perdag, Resto & Perhotelan

23.77

23.84

23.95

24.14

7

Pengangkutan & Kom.

7.76

7.52

7.57

7.71

8

Bank & Lembaga Keuangan

3.87

4.21

4.34

4.24

9

Jasa-jasa

18.45

18.73

18.94

19.34


II

halaman

28

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka 2011, BPS (data diolah)

Laporan Pendahuluan

19,34

4,24


5,14

Pertanian 7,36

Pertambangan &Penggalian 13,87

7,71

Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum

16,39 24,14

Bangunan Perdag, Resto & Perhotelan Pengangkutan & Kom. Bank & Lembaga Keuangan Jasa-jasa jasa

Gambar 2.17 2. Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2010 2.3.2. Pendapatan Perkapita Meskipun tidak sepenuhnya tepat, PDRB per kapita umum digunakan sebagai acuan mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku, Pendapatan perkapita penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.9.456.259,00. Rp. Pendapatan perkapita tahun 2010 ini turun sebesar -4,41% 4,41% jika dibandingkan pada tahun 2009 yang mencapai Rp.9.456.259,00. Sedangkan Pendapatan Perkapita berdasarkan Harga Konsta Konstan (ADHK Tahun 2000) pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.4.780.173,00, turun sebesar -9,06% 9,06% dibandingkan PDRB perkapita pada tahun 2009 sebesar Rp.5.256.631,00. Tabel 2.15 PDRB DRB Perkapita Kota Banjarbaru Tahun 2009–2010 2010

Atas Dasar Harga Berlaku

Growth (%)

2007

8,118,764

7.88

5,051,009 009

1.63

2008

9,116,073

12.28

5,182,269 269

2.60

9,893,016

8.52

5,256,631 631

1.43

9,456,259

-4.41

4,780,173 173

-9.06

2009 *)

2010


29

Ket : *) : Angka Sementara Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka 2011, BPS (data diolah)

II

halaman

Tahun

PDRB Perkapita Growth Atas Dasar (%) Harga Kostan

Laporan Pendahuluan


2.3.3. Pengelolaan Keuangan Daerah Dari seluruh komponen tentang pengelolaan keuangan daerah, APBD merupakan komponen strategis. la menjadi instrumen kebijakan keuangan daerah yang sangat penting, karena di dalamnya menyangkut tentang perkiraan dan perencanaan tentang pendapatan dan belanja daerah. APBD yang disusun dengan cermat dan akurat akan membantu terciptanya tertib anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 pendapatan daerah Kota Banjarbaru meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan pembiayaan, serta penerimaan lain-lain yang sah. Gambar 2.17 menunjukkan bahwa meskipun selama periode 2001 - 2010 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan ± sembilan kali lipat, dana perimbangan (khususnya dana alokasi umum) masih sangat dominan dalam komposisi struktur pendapatan daerah. Dalam periode ini, dana perimbangan mencapai proporsi di atas 75%. Belanja daerah adalah sisi lain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terdiri atas belanja aparatur dan belanja publik. Berdasarkan pada PP Nomor 58/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan biaya tak langsung.

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

320.895.878,30

23.900.000 20.793.581,39

339.713.477,50 286.091.228,61

19.634.912 18.455.000

252.145.000

16.000.000 8.095.038

253.446.525,90

13.147.553,20 5.145.647,90

176.175.931,90

10.182.044,50 6.068.744,90 10.700.912,10 4.739.067 6.831.313,90 3.144.667 4.829.849,50 3.940.000 3.079.540,60

135.469.014 126.763.710,90 103.002.052 80.206.237,10

Lain-Lain

Dana Perimbangan

PAD

30

2009

66.367.461,80 29.800.000 41.131.145,90

Gambar 2.18 Struktur Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 – 2010 (Rp.000) BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

2010

Laporan Pendahuluan


Tabel 2.16 Ringkasan Realisasi APBD Kota Banjarbaru Periode Tahun 2006 – 2010 No. A

B

Anggaran

Pendapatan 1 PAD a) Pajak Daerah b) Retribusi Daerah c) Hasil Daerah d) Lain2 PAD 2 Dana Perimbangan 3 Lain2 Pendapatan Belanja 1 Belanja Langsung 2 Belanja Tidak Langsung

C

Surplus/Defisit Anggaran

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

230,756,000,000 10,050,000,000

286,609,000,000 16,000,000,000 6,038,897,000 5,636,647,200

326,519,722,000 19,634,912,000

404,094,623,400 23,250,000,000

389,252,657,900 27,360,000,000

7,068,599,000

8,207,566,000

8,736,361,000

8,030,308,400

9,572,217,000

12,332,889,910

5,094,696,125 4,197,303,875 85,500,000

385,500,000

397,065,000

848,028,100

975,232,315

672,500,000

3,938,955,800

4,138,939,600

4,622,188,500

5,315,516,775

220,706,000,000 0

252,154,000,000 18,455,000,000

286,091,228,608 20,793,581,392

339,713,477,500 41,131,145,900

319,656,892,000 42,235,765,900

241,853,624,000

314,598,950,800

375,115,271,000

473,328,266,800

408,149,657,900

160,309,005,867 81,544,618,133

196,852,994,565 117,745,956,235

249,873,282,658 125,241,988,342

298,521,654,638 174,806,612,162

205,005,114,972 203,144,542,928

-11,097,624,000

-27,989,950,800

-48,595,549,000

-69,233,643,400

-18,897,000,000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru


II

Laporan Pendahuluan


Tabel 2.17 Ringkasan Anggaran Belanja Sektor Sanitasi Kota Banjarbaru No

Tahun

Anggaran

1

Air Limbah (Rp.)

2

Persampahan (Rp.)

3

Drainase (Rp.)

4

PHBS (Rp.)

5

Total Belanja Sanitasi

6

Proporsi Belanja Sanitasi thd APBD

7

2009 ---

2011

2012

686.654.950

2.384.986.420

1.743.988.400

3.791.686.050

3.313.010.350

5.464.712.860

10.011.520.000

14.111.442.550

12.155.581.642

10.765.364.630

11.869.319.400

623.925.650

611.739.125

754.968.050

889.766.000

18.527.054.250

16.766.986.067

19.370.031.960

24.514.593.800

3,91%

4,11%

4,34%

3,98%

171.496

199.627

203.398

239.647

108.032

83.992

95.232

102.295

Jumlah Penduduk (jiwa) Belanja Sanitasi perPenduduk (Rp./jiwa)

8

2010

Sumber : Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, data diolah.

Desentralisasi berdampak

langsung

fiskal pada

yang merupakan persaingan

antar

bagian dari otonomi daerah

untuk

daerah

meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah masing-masing dalam rangka membiayai tugas-tugas pemerintahan.

Gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang

dicerminkan melalui penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin ini disebut dengan Indeks Kapasitas Fiskal daerah. Tabel 2.18 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 – 2011 No

Tahun

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kalimantan Selatan

Kota Banjarbaru

1

2008

1,4816

2,5363

2

2009

2,4487

1,6689

3

2010

0,3979

2,1136

4

2011

1,6699

2,3308


II

halaman

32

Sumber : Ditjend Keuangan Daerah Kemendagri

Laporan Pendahuluan


2.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru (2012 – 2032) Kota Banjarbaru berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Metropolitan

Banjarbakula

(meliputi

Kota

Banjarmasin,

Kota

Banjarbaru,

Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala. 2.4.1. Rencana Struktur Ruang Kota Banjarbaru Rencana struktur ruang wilayah Kota Banjarbaru berdasarkan RTRW tahun 2012-2032 merupakan kerangka tata ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah Kota Banjarbaru merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kota Banjarbaru, yang meliputi : a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pusat-Pusat Pelayanan Kota (PPK) berfungsi untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, PPK di Kota Banjarbaru terdiri atas: 1) PPK I : pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara 2) PPK II : pusat pelayanan ekonomi di simpang tiga Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang. Kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota. b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Fungsinya adalah untuk melayani sub-wilayah kota. Kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai sub pusat pelayanan kota yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR Kota ini meliputi: 1) Sub PPK I : sub pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka; dan 2) Sub PPK II : sub pusat pelayanan ekonomi di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin; dan 3) Sub PPK III : sub pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin. c. Pusat Lingkungan (PL)


II

halaman

BUKU PUTIH SANITASI

33

Pusat Lingkungan (PL) melayani skala lingkungan wilayah kota. Pusat Lingkungan (PL) di Wilayah Kota Banjarbaru terdiri atas kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 5 (lima) kecamatan.

Laporan Pendahuluan


Tabel 2.19 Struktur Ruang Wilayah Kab/Kota No

Fungsi

Nama Kec/Kel Kec. Banjarbaru Utara, Kel. Komet Kec. Liang Anggang, kel. Landasan Ulin Kec. Cempaka, Kel Sungai Tiung

1

PPK I

2

PPK II

3

SUB PPK I

4

SUB PPK II

Kec. Landasan Ulin , Kel Syamsudin Noor

5

SUB PPK III

Kec. Landasan Ulin , Kel Guntung Manggis

Fungsi Primer Pusat Pemerintahan Pusat Pelayanan Ekonomi sub pusat pelayanan pemerintahan sub pusat pelayanan ekonomi sub pusat pelayanan pemerintahan

Sekunder -

Sumber : RTRW kota Banjarbaru Tahun 2012-2032

2.4.2 Rencana Pola Ruang Kota Banjarbaru Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang yang disusun tersebut berfungsi : a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota; b. Untuk mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka panjang menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan d. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah kota. Rencana pola ruang wilayah Kota Banjarbaru meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. a. Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi : 1) Kawasan hutan lindung; 2) kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan resapan air; 3) Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan sungai; 4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota; dan

b. Rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri atas: 1) Kawasan permukiman 2) Kawasan perdagangan dan jasa; BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

34

5) Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan banjir.

Laporan Pendahuluan


3) Kawasan perkantoran; 4) Kawasan industri; 5) Kawasan pariwisata; 6) Kawasan ruang terbuka non hijau; 7) Kawasan ruang evakuasi bencana; 8) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; 9) Kawasan peruntukan lainnya. a. Rencana pola ruang kawasan lindung 1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung, meliputi hutan lindung yang terletak di Kecamatan Liang Anggang dengan luas total kurang lebih 1261 Ha terbagi menjadi Blok I yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Utara dengan luas 960 Ha dan Blok II yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan dengan luas 301 Ha yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. 2) Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya Kawasan yang memberikan bawahannya terdiri atas:

perlindungan

terhadap

kawasan

a) Kawasan bergambut yang berada di Kecamatan Liang Anggang, dan b) Kawasan resapan air yang berada di Kecamatan Cempaka. 3) Kawasan perlindungan setempat Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan sungai yang ditetapkan dengan kriteria : Sungai Kemuning, dengan panjang 7000 m dan lebar 5 - 12 m; Sungai Paring, dengan panjang 500 m dan lebar 5 - 12 m; Sungai Ulin, dengan panjang 1500 m dan lebar 7 - 10 m; Sungai Lurus, dengan panjang 2100 m dan lebar 6 – 8 m; Sungai Lukudat, dengan panjang 7000 m dan lebar 12 m; Sungai Pinang, dengan panjang 4200 m dan lebar 2 – 4 m; Sungai Batulicin, dengan panjang 3600 m dan lebar 2 – 3 m; Sungai Ujung Murung Hula, dengan panjang 2500 m dan lebar Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai

Batu Kapur, dengan panjang 4100 m dan lebar 1 – 4 m; Mangguruh, dengan panjang 800 m dan lebar 1 – 3 m; Sambangan, dengan panjang 3200 m dan lebar 1 – 2 m; Tiung, dengan panjang 3300 m dan lebar 1 – 2 m; Apukan, dengan panjang 20400 m dan lebar 5 – 12 m; Basung, dengan panjang 3100 m dan lebar 1 – 2 m; Lukas, dengan panjang 2800 m dan lebar 1 – 2 m;


35

Sempadan Sempadan Sempadan Sempadan Sempadan Sempadan Sempadan Sempadan 6 – 8 m; i) Sempadan j) Sempadan k) Sempadan l) Sempadan m) Sempadan n) Sempadan o) Sempadan

II

halaman

a) b) c) d) e) f) g) h)

Laporan Pendahuluan

p) Sempadan q) Sempadan r) Sempadan s) Sempadan t) Sempadan u) Sempadan v) Sempadan w) Sempadan x) Sempadan


Sungai Banyu Irang, panjang 18000 m dan lebar 10 – 12 m; Sungai Salak, dengan panjang 6800 m dan lebar 2 – 4 m; Sungai Guntung Payung, panjang 5300 m dan lebar 3 – 6 m; Handil Kerokan, panjang 7000 m dan lebar 10 – 12 m; Sungai Ampayo, dengan panjang 5500 m dan lebar 3 – 4 m; Handil Berkat Karya, panjang 4300 m dan lebar 1 – 3 m; Handil Papikul, dengan panjang 7000 m dan lebar 2 – 6 m; Handil Hanyar, dengan panjang 4300 m dan lebar 3 – 5 m; Sungai Peramuan, dengan panjang 8500 m dan lebar 6 – 8 m.

4) Ruang terbuka hijau (RTH) kota Kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam wilayah Kota Banjarbaru dialokasikan seluas 9.651,07 hektar (30,036 %), yang terdiri atas RTH privat seluas ± 3.430,44 hektar (10,031 %) dan RTH publik seluas ± 6.427,97 hektar (20,005 %). a) RTH eksisting seluas ± 2.638,83 Ha (8,213 %): a.1) RTH privat seluas ± 288,44 Ha (0,898 %) meliputi:

 Pekarangan rumah tinggal seluas ± 1,70 Ha (0,005 %)  Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha seluas ± 286,73 Ha (0,893 %) a.2) RTH Publik seluas ± 2.350,40 Ha (7,315 %) meliputi:

   

Taman RT seluas ± 0,22 Ha (0,001%); Taman RW seluas ± 5,31 Ha (0,017%); Taman kelurahan ± 6,62 Ha (0,021%); Taman kecamatan ± 9,36 Ha (0,029%); yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka;

 Taman kota seluas ± 46,82 Ha (0,140%) yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Landasan Ulin;

 Hutan kota seluas ± 1.483,77 Ha (4,443%) yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Kecamatan Cempaka;

Utara,

Kecamatan

Landasan

Ulin,

 Sabuk hijau (green belt) seluas ± 241,34 Ha (0,723%) yang terletak di Kecamatan Cempaka;

 Pulau jalan dan median jalan dengan luas ± 395,81 Ha (1,185%) yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka; di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan; BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

36

 Jalur pejalan kaki dengan luas ± 2,17 Ha (0,006%) yang terletak

Laporan Pendahuluan


 Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi dengan luas ± 129,87 Ha (0,389%) yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka;

 RTH sempadan sungai seluas ± 0,19 Ha (0,001%) yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka;

 Pemakaman dengan luas ± 28,92 Ha (0,087%) yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka. b) Rencana pengembangan RTH, terdiri atas: b.1) RTH Privat seluas ± 2.934,67 hektar (9,133 %), meliputi:  RTH privat pekarangan rumah tinggal seluas ± 2.699,03 hektar (8,4 %); dan  RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha seluas ± 235,64 hektar (0,733%). b.2) RTH Publik seluas ± 4.077,57 Ha (12,690 %) meliputi:

 




37

    

Taman RT di lima kecamatan seluas ± 590,80 Ha (1,839%); Taman RW di lima kecamatan seluas ± 250,89 Ha (0,781%); Taman kelurahan di lima kecamatan seluas ± 20,63 Ha (0,064% ); Taman kecamatan di lima kecamatan seluas ± 28,97 Ha (0,090%); Taman kota seluas ± 442,53 Ha (1,377 %) terdiri atas:  Rencana pembangunan taman Kehati (keanekaragaman hayati) seluas ± 50 Ha (0,156 %) di Kecamatan Cempaka;  Rencana pembangunan kebun raya di kawasan pusat perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 123 Ha (0,383%);  Taman Masjid Agung Banjarbaru seluas ± 3 Ha (0,009%);  Taman skala kota seluas ± 266,53 Ha (0,829%); Hutan kota seluas seluas ± 80 Ha (0,249%); Pulau jalan dan median jalan seluas ± 72,50 Ha (0,226%); Jalur pejalan kaki seluas ± 80,60 Ha (0,251%); RTH sempadan rel kereta api seluas ± 72 Ha (0,224%); Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi seluas ± 191,21 Ha (0,595%); RTH sempadan sungai seluas ± 1.856,90 Ha (5,579%) RTH pengamanan sumber air baku/mata air berupa rencana pembangunan taman danau kota di Kecamatan Cempaka seluas 314 Ha (0,977%); dan RTH pemakaman seluas ± 76,54 Ha (0,238%).

II

halaman

    

Laporan Pendahuluan


5) Kawasan rawan bencana alam Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud, terdiri atas kawasan rawan bencana banjir di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka dan Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan. a. Rencana pola ruang kawasan budidaya 1) Kawasan Permukiman Kawasan permukiman dengan luas total kurang lebih 15.423 Ha, terdiri atas: a) Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi berada di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Cempaka seluas kurang lebih 1.542,3 Ha (10%). b) Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang di Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 4.626,9 Ha (30%); dan c) Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah di Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 9.253,8 Ha (60%). 2) Kawasan Perdagangan Dan Jasa Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan. Rencana kawasan perdagangan dan jasa seluas 824 Ha, meliputi: a) Pasar tradisional, berada di Kecamatan Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka; b) Pusat perbelanjaan, berada di Kecamatan Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan; c) Pertokoan modern, terletak di Kecamatan Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan; d) Rencana pembangunan pasar tradisional berada di Kelurahan Guntung Manggis dan Kelurahan Palam; dan e) Rencana pembangunan pasar induk di Kecamatan Liang Anggang. 3) Kawasan Perkantoran


II

halaman

BUKU PUTIH SANITASI

38

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud terdiri atas: a) Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka; b) Perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru berada di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka; dan

Laporan Pendahuluan


c) Perkantoran swasta berada di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka. 4) Kawasan Industri Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Rencana kawasan industri di Kota Banjarbaru adalah seluas kurang lebih 1.531 Ha, meliputi: a) Kawasan industri/industrial estate Kawasan ini terdiri atas Lingkungan Industri Kecil (LIK) Liang Anggang, terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang. b) Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri (industri eksisting), terdiri atas:  Kawasan industri skala rumah tangga; tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Cempaka.  Kawasan industri skala kecil; tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Cempaka.  Kawasan industri skala sedang; tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara  Kawasan industri skala besar; tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang. Beberapa komoditas yang dikembangkan di kawasan industri di Kota Banjarbaru antara lain industri makanan, minuman, plastik, percetakan, pengolahan kayu dan rotan. 5) Kawasan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Rencana kawasan pariwisata di Kota Banjarbaru, meliputi: a) Pariwisata budaya; yaitu Museum Lambung Mangkurat, terletak di Kelurahan Komet. b) Pariwisata alam; meliputi :  Pendulangan intan, terletak di Kelurahan Sungai Tiung;  Hutan Pinus, terletak di Kelurahan Mentaos;  Wisata danau kota di Danau Seran, terletak di Kelurahan Palam; BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

39

 Agrowisata Perikanan, terletak di Kelurahan Mentaos;

Laporan Pendahuluan


 Wisata Kuliner, terletak di sekitar Lapangan Dr. Murdjani Kelurahan Komet. c) Pariwisata buatan; meliputi :  Kolam Renang Idaman, terletak di Kelurahan Kemuning;  Taman Van der Viejl, terletak di Kelurahan Komet. d) Wisata olahraga yaitu :  Sirkuit olahraga balap motor di Kelurahan Sungai Ulin di Kecamatan Banjarbaru Utara.  Sport Center di eks lahan tambang Galuh Cempaka. e) Wisata reliji; meliputi:  Mesjid tertua Nurul Hasanah di Kecamatan Cempaka  Makam syuhada haji di Kecamatan Landasan Ulin  Makam pahlawan di Kecamatan Landasan Ulin f) Rencana pembangunan desa wisata di Kecamatan Cempaka. 6) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Ruang terbuka non hijau merupakan lahan yang belum terbangun dan tidak termasuk dalam RTH. Rencana kawasan ruang terbuka non hijau, meliputi : a) Kawasan ruang terbuka biru meliputi Sungai Kemuning; b) Ruang terbuka yang mengikuti rute jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer; c) Trotoar (pedestrian way) yang berada di samping kiri kanan jalan, baik bagi masyarakat umum maupun penyandang cacat perlu memperhatikan hal teknis bagi pengguna tersebut; d) Lapangan parkir, yang berada di depan, samping atau belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, perdagangan, jasa atau fungsi lainnya. 7) Kawasan Ruang Evakuasi Bencana Kawasan ruang evakuasi bencana terdiri atas: a) Ruang evakuasi titik rawan bencana banjir di Kelurahan Sungai Tiung meliputi Puskesmas Sungai Tiung dan Kantor Kecamatan Cempaka. b) Ruang evakuasi titik rawan bencana banjir di Kelurahan Kemuning meliputi Puskesmas Kelurahan Guntung Paikat dan Mesjid al Muhajirin. 8) Kawasan Peruntukan Bagi Kegiatan Sektor Informal Rencana kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal meliputi ruang khusus yang disediakan bagi pedagang kaki lima dan


II

halaman

BUKU PUTIH SANITASI

40

dialokasikan pada ruang-ruang publik.

Laporan Pendahuluan



II

Gambar 2.19 Peta Kawasan Strategis di Kota Banjarbaru

Laporan Pendahuluan



II

Gambar 2.20 Peta Rencana Pola Ruang Kota Banjarbaru

Laporan Pendahuluan


9) Kawasan Peruntukan Lainnya Rencana kawasan peruntukan lainnya, meliputi: a) Kawasan Pertanian, terdiri atas :  Kawasan budidaya tanaman pangan: di Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang dan Banjarbaru Utara seluas ± 10.106 Ha;  Kawasan budidaya perkebunan di Kecamatan Cempaka, ± 1.000 Ha;  Kawasan budidaya hortikultura di Kecamatan Liang Anggang, ± 800 Ha;  Kawasan budidaya peternakan yang meliputi kawasan peternakan sapi potong dan sapi perah di kecamatan Landasan Ulin, Cempaka dan Banjarbaru; kawasan peternakan kambing di Kecamatan Landasan Ulin dan Kawasan peternakan unggas di Kecamatan Cempaka dan Landasan Ulin seluas ± 700 Ha. b) Kawasan Perikanan, terdiri atas kawasan perikanan jenis ikan air tawar terdapat di Kecamatan Banjarbaru Utara, Landasan Ulin dan Liang Anggang. c) Kawasan Pelayanan Umum : c.1) kawasan kesehatan, terdiri atas:  kawasan kesehatan dan sarana prasarana rumah sakit skala Kota di Kecamatan Banjarbaru Utara;  rencana pembangunan rumah sakit pendidikan tipe B di Kelurahan Palam; dan  fasilitas kesehatan pada subpusat pelayanan dan pusat lingkungan, berupa puskesmas, puskemas pembantu, rumah bersalin, dan rumah sakit swasta. c.2) kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah gedung sarana peribadatan yang disesuaikan dengan jumlah penganutnya; dan c.3) kawasan pelayanan kantor kepolisian skala kota terletak di Kecamatan Banjarbaru Selatan dan skala pelayanan kecamatan terletak di setiap kecamatan. d) Kawasan Pertahanan dan Keamanan, yang terdiri atas:  Denzipur-8 Gawi Manuntung di Kecamatan Landasan Ulin  Rindam di Kecamatan Landasan Ulin  Secata di Kecamatan Cempaka  Secapa di Kecamatan Cempaka  Dodiklatpur di Kecamatan Cempaka  Komando Rayon Militer (Koramil) 1006 – 07 di Kecamatan Banjarbaru Utara BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

43

 Dodik Belanegara di Kecamatan Banjarbaru Utara

Laporan Pendahuluan


 Komando Rayon Militer (Koramil) 1006 – 12 di Kecamatan Liang Anggang  Kiban Yonif 623/Bhakti Wira Utama di Kecamatan Liang Anggang  Brimob Polda Kalsel di Kecamatan Banjarbaru Utara e) Kawasan Pendidikan, terdiri atas :  Kawasan pendidikan pada subpusat pelayanan dan pusat lingkungan, meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);  Kawasan pengembangan sekolah bertaraf internasional di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan; dan  Kawasan pendidikan perguruan tinggi di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan.

2.5 Sosial Budaya 2.5.1 Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan bangsa, dengan kata lain pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dimasa depan. Selain itu pendidikan juga merupakan proses budaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Keberlangsungan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan

sarana

dan

prasarana

dan

masyarakat

berkewajiban

untuk

memanfaatkan dan merawatnya dengan semaksimal mungkin. Tabel 2.20 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Dan Tingkatan Sekolah Di Kota Banjarbaru Jumlah Sarana Pendidikan

TK

SD

SLTP

SMA

SMK

MI

Mts

MA

Landasan Ulin

18

15

2

-

1

1

1

-

Liang Anggang

8

6

2

2

-

4

3

4

Cempaka

11

17

4

1

1

5

3

3

Banjarbaru Utara

30

23

6

4

5

-

-

-

Banjarbaru Selatan

14

16

4

2

4

1

1

1

Kota Banjarbaru

81

77

18

9

11

11

8

8

44

Agama

Sumber : Kota Banjarbaru dalam angka 2011 BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

Umum

Kecamatan

Laporan Pendahuluan


Data pada table 2.18 menunjukkan bahwa di Kota Banjarbaru pada tahun 2010 tersedia sebanyak 223 buah sekolah, dimana 93 buah diantaranya merupakan sekolah negeri yang terdiri dari 1 buah TK, 70 SD, 14 SMTP, 4 SMU, dan 4 SMK, sedangkan sisanya merupakan sekolah swasta. Partisipasi sektor swasta/masyarakat cukup tinggi dalam membangun sektor pendidikan di Kota banjarbaru, dalam hal ini terlihat dari cukup banyaknya sekolah swasta dari tingkatan TK sampai dengan SMU/SMK/MA yang ada di Kota Banjabaru. Jumlah murid yang tertampung di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta pada tahun 2010 adalah sebanyak 46.001 orang. Untuk menunjang proses pembelajaran diperlukan kerberadaan guru sebagai tenaga profesi dengan tugas utama adalah mendidik dalam arti yang luas tidak hanya transmisi ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap/attitude, akan tetapi diharapkan dapat mengantarkan anak didiknya kearah yang lebih bermakna sehingga mencapai ketingkat peradaban budaya yang lebih baik. Jumlah guru yang ada di Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2010, baik berstatus PNS maupun guru honorer yang mengajar pada sekolah negeri dan swasta secara keseluruhan berjumlah 3.625 orang. Tabel 2.21 Jumlah Sekolah, Guru Dan Murid Menurut Tingkatan Sekolah di Kota Banjarbaru Tahun 2010 No.

Jenjang Sekolah

Jumlah Sekolah

Guru

Murid

1.

Taman Kanak-kanak (TK)

81

461

5.198

2.

Sekolah Dasar (SD)

77

1.392

21.370

3.

MI

11

143

2.295

4.

SLTP

18

530

6.897

5.

MTs

8

188

2.210

6.

SMU

9

323

3.083

7.

MA

8

151

1.242

8.

SMK

11

437

3.706

223

3.625

46.001

Jumlah Sumber : Kota Banjarbaru dalam angka 2011


II

halaman

BUKU PUTIH SANITASI

45

Pada jenjang pendidikan tinggi, di Kota Banjarbaru terdapat beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Kota Banjarbaru adalah Universitas Lambung Mangkurat dengan beberapa Fakultas seperti Fakultas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kedokteran dan Fakultas Teknik, FKIP, Fakultas MIPA, serta Program Pasca Sarjana untuk beberapa program studi. Selain itu juga terdapat politeknik kesehatan yang membuka jurusan keperawatan dan jurusan kesehatan lingkungan. Sedangkan perguruan tinggi

Laporan Pendahuluan


swasta yang ada di Kota Banjarbaru antara lain UVAYA, ATPN, STIA, STIMIK, STIBA dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut. Tabel 2.22 Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Yang Terdapat Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 Status

Negeri

No

1

UNIVERSITAS/FAKULTAS

Universitas Lambung Mangkurat - Fakultas Kedokteran - Fakultas Perikanan - Fakultas Pertanian - Fakultas Kehutanan - Fakultas Teknik - FKIP ( Jurusan Olah Raga & DII PGSD) - Fakultas MIPA

2

Politeknik Kesehatan Banjarmasin - Jurusan Keperawatan Banjarbaru - Jurusan Kesehatan Lingkungan Banjarbaru - Jurusan Analisis Kesehatan Banjarbaru - Jurusan Kesehatan Gigi Banjarbaru - Jurusan Kebidanan - Jurusan Gizi

1

Universitas Ahmad Yani (UVAYA)

2

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

3

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI)

4

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Banua

5

Akademi Teknik Pembangunan Nasional (ATPN)

6

Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA)

7

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK)

8

STIKES Cahaya Bangsa

9

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Falah

10

Akademi Kebidanan ( Akbid) Banjarbaru

11

Akbid Banua Bina Husada Banjarbaru

46

Sumber : Kota Banjarbaru dalam angka 2011

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif diharapkan dapat menunjang akses masyarakat Kota Banjarbaru dalam memperoleh pendidikan sehingga dapat meningkatkan angka BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

Swasta

Laporan Pendahuluan


partisipasi sekolah. Untuk mengukur angka partisipasi sekolah dapat digunakan dua indikator yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Pada tahun 2011, APK pada jenjang SD di Kota Banjarbaru telah mencapai 104,65 persen. Sedangkan APK pada jenjang SMP dan SMA masing-masing adalah sebesar 96,37 persen dan 74,74 persen. Seterusnya APK pada jenjang pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) adalah 34,87 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.23 Angka Partisipasi Kasar (APK) Dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Banjarbaru Tahun 2011 Tingkat Pendidikan

APK

APM

1

Sekolah Dasar

104,65

96,91

2

SLTP

96,37

77,94

3

SLTA

74,74

61,85

4

Diploma / Sarjana

34,87

31,92

Sumber : BPS, Susenasda 2011

Rendahnya APM pada tingkat pendidikan SLTA kemungkinan besar selain terkait dengan tingginya biaya pendidikan juga adalah karena masih kurang meratanya penyebaran sekolah pada jenjang tersebut sehingga dengan alasan sulitnya atau tingginya biaya transportasi masyarakat memilih untuk tidak lagi menyekolahkan anaknya. Tabel 2.24 Jumlah Dan Prosentasi Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Ijazah Yang Dimiliki Tahun 2011 Jenis Kelamin

Jumlah

L

%

P

%

L+P

%

3.039

1,67

2.643

1,45

5.682

3,12

1

Tidak/belum sekolah

2

Tidak punya ijazah

19.573

10,73

21.045

11,54

40.618

22,27

3

SD

16.802

9,21

16,621

9,11

33.423

18,33

4

SLTP sederajat

15.869

8,70

18.607

10,20

34.476

18,91

5

SLTA sederajat

26.790

14,69

20,495

11,24

47.285

25,93

6

D1/D3

1.943

1,07

2.950

1,62

4.893

2,68

7

S1 +

8.073

4,43

7.910

4,34

15.983

8,76

92.089

50,50

90.271

49.50

182.360

100,00

JUMLAH

47

Ijazah Yang Dimiliki

Sumber : Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Kota Banjarbaru, 2011


II

halaman

No

Laporan Pendahuluan


2.5.2 Kesejahteraan Masyarakat Salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang umum digunakan adalah perkembangan jumlah penduduk miskin atau jumlah keluarga miskin. Data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Banjarbaru sebagaimana dapat dilihat pada table 2.23 menunjukkan pada tahun 2011 terdapat sebanyak 4.641 Keluarga miskin yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru. Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 Jumlah No.

Kecamatan

RT

Penduduk Miskin (KK)

RW

1

Landasan Ulin

147

29

1,318

2

Liang Anggang

71

15

972

3

Cempaka

103

30

993

4

Banjarbaru Utara

125

27

640

5

Banjarbaru Selatan

128

23

718

TOTAL KESELURUHAN

574

124

4,641

Sumber : BPMPKB Kota Banjarbaru 2011

2.5.3 Perumahan Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rumah sebagai tempat tinggal dan berlindung dari segala gangguan luar. Selain itu, rumah juga merupakan tempat yang paling menyenangkan bagi anggota rumah tangga sebagai tempat untuk tumbuh, hidup serta berinteraksi. Tabel 2.26 Jumlah Rumah Per-Kecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 Jumlah Penduduk (Jiwa)

Jumlah KK

(2010)

Rumah

1

Landasan Ulin

52.428

14.432

16.540

2

Liang Anggang

35.201

8.935

9.759

3

Cempaka

28.854

7.485

7.313

4

Banjarbaru Utara

43.614

12.999

13.254

3

Banjarbaru Selatan

43.247

13.092

12.344

203.398

56.943

59.210

Total

48

Kecamatan

Sumber: Susenasda, BPS 2011


II

halaman

No

Laporan Pendahuluan


Perkembangan pembangunan ekonomi yang pesat di perkotaaan yang dikuti dengan tingginya arus migrasi (urbanisasi) menyebabkan terjadinya perubahan yang pesat juga terhadap perkembangan ruang fisik kota, khususnya di kawasan pusat kota. Kawasan-kawasan yang semula merupakan lahan kosong atau ruang terbuka hijau berubah menjadi kawasan-kawasan komersial seperti perumahan. Ketidakseimbangan antara supply dan demand dalam penyediaan perumahan, menyebabkan munculnya permukiman kampung kota, yang bercirikan kawasan yang padat, kumuh, jorok, dan mayoritas penghuninya miskin. Kawasan kumuh di Kota Banjarbaru tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan total area mencapai 561,32 Ha. Berdasarkan tipologinya, kawasan kumuh ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kumuh berat seluas 349,12 Ha (terdapat di Kecamatan Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka), kumuh sedang pada area seluas 86,68 Ha dan kumuh ringan seluas 125,52 Ha. Tabel 2.27 Tipologi Kawasan Kumuh di Kota Banjarbaru Kecamatan

Kelurahan

Kumuh Berat

Luas 349,12

1

Liang Anggang

a. Landasan Ulin Barat b. Landasan Ulin Tengah

2

Landasan Ulin

Landasan Ulin Timur

18,29

3

Banjarbaru Selatan Cempaka

Kemuning a. Cempaka b. Sungai Tiung

45,91 96,82 38,57

Kumuh Sedang Liang Anggang

2

Banjarbaru Utara

86,68 a. Landasan Ulin Barat b. Landasan Ulin Selatan c. Landasan Ulin Utara Mentaos

Kumuh Ringan 1

Landasan Ulin

2

Banjarbaru Selatan

3

Banjarbaru Utara

4

Cempaka

22,03 47,32 17,02 0,31 125,52

a. Landasan Ulin Timur b. Guntung Manggis a. Loktabat Selatan b. Guntung paikat c. Kemuning a. Loktabat Utara b. Mentaos a. Sungai Ulin b. Cempaka

6,77 0,50 74,87 3,92 18,13 1,51 2,56 8,42 8,84

49

1

112,68 36,85

Sumber : Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Wasbang Kota Banjarbaru, 2011 BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

II

halaman

No.

Laporan Pendahuluan


2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Struktur organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. Struktur organisasi pemerintah Kota Banjarbaru terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 5 (lima) Badan, 13 (tiga belas) Dinas, 4 (empat) Kantor, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) kelurahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.28 dan gambar 2.20. Tabel 2.28 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru No.

Nama Organisasi

1.

Sekretaris Daerah

2.

Sekretariat DPRD BADAN-BADAN

1.

Bappeda dan Penanaman Modal

2.

Inspektorat

3.

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

4.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB

5.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Dinas Pendidikan

2.

Dinas Kesehatan

3.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

4.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6.

Dinas Pekerjaan Umum

7.

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

8.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

9.

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

10.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

11.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

12.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

13.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.

KANTOR Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

2.

Kantor Lingkungan Hidup


II

halaman

1.

50

DINAS-DINAS

Laporan Pendahuluan


3.

Rumah Sakit Umum Daerah

4.

Satuan Polisi Pamong Praja

1.

KECAMATAN DAN KELURAHAN Kecamatan Banjarbaru Utara

2.

- Kelurahan Komet - Kelurahan Mentaos - Kelurahan Loktabat Utara - Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Selatan

3.

- Kelurahan Loktabat Selatan - Kelurahan Kemuning - Kelurahan Guntung Paikat - Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Liang Anggang

4.

- Kelurahan Landasan Ulin Utara - Kelurahan Landasan Ulin Tengah - Kelurahan Landasan Ulin Barat - Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Landasan Ulin

5.

- Kelurahan Landasan Ulin Timur - Kelurahan Syamsudin Noor - Kelurahan Guntung Payung - Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Cempaka Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Cempaka Palam Bangkal Sungai Tiung


II

halaman

51

-

Laporan Pendahuluan


Walikota

Sekretariat DPRD

DPRD

Wakil Walikota Sekretariat Daerah

Staf Ahli 1. Bid. Hukum dan Politik. 2. Bid. Perekonomian dan Pembangunan. 3. Bid. Kemasyara katan dan SDM

Kecamatan

Kelurahan

Asiten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

Dinas-Dinas Daerah Terdiri dari : 13 Dinas Teknis

Asiten Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Umum 1. Bagian Perekonomian dan SDA 2. Bagian Pembangunan 3. Bagian Humas dan Protokol 4. Bagian Umum

Lembaga Teknis Daerah

Satpol PP

Terdiri dari : 4 Badan 1 Inspektorat 4 Kantor


II

halaman

52

Gambar 2.21 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru

Profil Sanitasi Kota Banjarbaru


Bab 3

Beban lingkungan yang makin besar akibat pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya (terutama oleh arus urbanisasi), yang belum diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pemukiman yang memadai menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan di Kota Banjarbaru. Kondisi ini semakin diperparah oleh perilaku hidup masyarakat yang belum sadar sanitasi, masih kita dapati sebagian kecil masyarakat yang tinggal di tepian badan air menggunakan sungai untuk keperluan MCK. Kondisi ini juga terjadi pada sektor persampahan, perilaku sebagian masyarakat yang suka membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang tepat menyebabkan seringnya terjadi penumpukan sampah di beberapa kawasan pemukiman. Berbagai

upaya

telah

di lakukan

untuk melestarikan

dan

mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang termasuk upaya pengelolaan sanitasi yang baik untuk kepentingan masyarakat luas. Upaya ini tentunya harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap terwujudnya lingkungan yang sehat, pembangunan bidang sanitasi merupakan kerja besar bersama yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah dan dalam waktu singkat. Pembangunan sanitasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, derajat kesehatan tidak hanya

ditentukan oleh pelayanan kesehatan oleh pemerintah,

faktor yang lebih dominan justru adalah kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.


halaman

Upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mendukung peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Yang dimaksud dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kick Off Secara Resmi Dibuka Oleh Bpk Walikota Banjarbaru adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri(mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

1

3.1 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene

III



Tujuan PHBS adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta mendorong peran serta sektor swasta (masyarakat dan dunia usaha) untuk berperan serta secara aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pada dasarnya PHBS berada di lima tatanan yakni: (1) tatanan rumah tangga, (2) tatanan sekolah, (3) tatanan tempat kerja, (4) tatanan tempat umum,dan (5) tatanan fasilitas kesehatan. Dari kelima tatanan tersebut, lingkungan rumah tangga dan sekolah dianggap sebagai pilar utama penerapan PHBS. Rumah tangga merupakan titik awal keberhasilan penerapan PHBS, bila PHBS dilaksanakan secara baik dalam tatanan rumah tangga baik, maka PHBS dalam semua tatanan akan baik pula, baik dalam lingkungan sekitar maupun terhadap lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya untuk menjamin kontinuitas dan peningkatan kualitas PHBS jangka panjang diperlukan dukungan dan atau pembinaan/pengenalan pada lingkungan sekolah. Sebagai sarana pembelajaran, sekolah memiliki peranan strategis untuk memperkenalkan PHBS kepada anak didik tentang bagaimana menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang bersih dan sehat, yaitu yang dimulai dari individu, rumah tangga, kelompok, dan lingkungan. 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga Sasaran utama PHBS dalam di dalam lingkungan rumah tangga diantaranya adalah menggunakan jamban sehat (stop BABS), mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan limbah cair di rumah tangga dan membuang sampah di tempat sampah. Kebiasaan BAB di tempat yang tidak memadai merupakan menjadi salah faktor resiko menurunnya status kesehatan masyarakat. Selain mencemari tanah, praktek semacam ini dapat berlanjut dengan pencemaran sumber air bersih. Yang dimaksud dengan tempat yang tidak memadai bukan hanya BAB di ruang terbuka (sungai, kolam, got, kebun), tetapi juga sarana penampungan dan pengolahan limbah padat yang tidak memenuhi syarat teknis seperti tidak kedap air dan atau terlalu dekat dengan sumber air bersih.


halaman

Jika dilihat menurut wilayahnya, maka Kecamatan Cempaka dan Banjarbaru Selatan merupakan wilayah yang paling bermasalah dalam praktek BABS. Di Kecamatan Cempaka ditemukan sekitar 38% rumah tangga melakukan praktek BAB ke sungai dengan menggunakan WC Helikopter, sedangkan di Kecamatan Banjarbaru Selatan, masih terdapat sekitar 15% rumah tangga yang membuang limbah padatnya ke sungai atau tempat lain yang tidak semestinya.

2

Hasil study EHRA yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru menemukan bahwa sekitar 82% rumah tangga di Kota Banjarbaru memiliki fasilitas jamban pribadi, sekitar 4% yang BAB di MCK/WC umum. Sedangkan sisanya sekitar 14% melakukan praktek BAB di tempat yang tidak semestinya seperti WC Helikopter, WC cemplung/cubluk dan tempat terbuka seperti sungai, rawa dan lubang galian.

III



Tabel 3.1 Tempat Yang Digunakan Untuk Buang Air Besar (% KK) BANJARBARU BANJARBARU SELATAN UTARA 77,0% 95,2% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Tempat BAB A. B. C. D. H.

Jamban pribadi MCK/WC Umum Ke WC Helikopter Ke sungai/pantai/laut Lainnya JUMAH

LANDASAN ULIN 96,2% 2,5% 0,0%

LIANG ANGGANG 85,5% 5,7% 0,0%

CEMPAKA 56,1% 4,3% 38,4%

KOTA BANJARBARU 81,6% 4,2% 7,9%

14,5% 0,6%

2,7% 2,0%

1,3% 0,0%

5,0% 3,8%

0,0% 1,2%

4,8% 1,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber: EHRA, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2012

Hasi study EHRA juga menemukan bahwa tempat penampungan limbah yang dimiliki warga sebagian besar (67,0 %) adalah tangki septik, namun hampir seluruh tangki septik tersebut belum memenuhi standar septic tank yang benar sehingga tidak memberikan pengolahan optimal kepada limbah tersebut. Meskipun tidak tersedia informasi resmi, dikhawatirkan kondisi pengelolaan limbah padat ini akan menjadi ancaman utama bagi kualitas air sumur dangkal yang saat ini masih digunakan secara luas sebagai sumber air bersih bagi warga kota. Sedangkan yang lainnya antara lain dibuang ke sungai sebanyak 17,5 % (baik secara langsung maupun lewat pipa), cubluk sebesar 15,1 %, langsung ke drainase 0,3 %, serta dibuang ke kebun/tanah lapang dengan proporsi 0,1 %. Masih banyaknya ditemukan perilaku membuang tinja ke sungai atau saluran drainase (primer) tidak lepas dari kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat yang hidupnya terintegrasi dengan sungai. Tabel 3.2 Tempat Penyaluran Buangan Akhir Tinja (% KK)

1

Banjarbaru Selatan

14,1%

0,0%

0,8%

0,0%

SUNGAI/ DANAU/ RAWA 5,8%

2

Banjarbaru Utara

14,4%

0,0%

4,0%

0,0%

1,5%

0,0%

0,1%

3

Landasan Ulin

16,8%

0,0%

2,9%

0,1%

0,3%

0,0%

0,0%

4

Liang Anggang

15,6%

0,0%

2,6%

0,0%

1,5%

0,0%

0,0%

5

Cempaka Kota Banjarbaru

6,1%

0,0%

4,9%

0,1%

8,5%

0,0%

0,0%

67,0%

0,0%

15,1%

0,3%

17,5%

0,0%

0,1%

No

KECAMATAN

TANGKI SEPTIK

SEWER

CUBLUK/ SALURAN LUBANG DRAINASE

KOLAM/ SAWAH 0,0%

KEBUN/ TANAH LAPANG 0,0%


halaman

Untuk pengelolaan sampah rumah tangga, cara yang paling banyak yang dijumpai adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke halaman atau lokasi sekitar rumah rumah kemudian dibakar sebesar 53,5 %, sementara warga yang pengelolaan sampahnya dilayani oleh kolektor informal yang mengambil sampah dari rumah ke rumah dan membuangnya ke TPS mengambil proporsi sekitar 20,8%.

3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2012

III



Selain itu terdapat sekitar 7% rumah tangga yang membuang sampah ke dalam lubang galian, sedangkan sekitar 18% lainnya membuang ke sungai, lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk. Tabel 3.3 Pengelolan Sampah Rumah Tangga (% KK) No. 1

PENANGANAN SAMPAH Dikumpulkan dan dibuang ke TPS Dikumpulkan oleh kolektor informal yang daur ulang

BANJARBARU BANJARBARU LANDASAN SELATAN UTARA ULIN 0,0% 2,5% 1,3%

LIANG ANGGANG 0,0%

CEMPAKA 0,0%

KOTA BANJARBARU 0,7%

39,5%

22,0%

26,6%

15,1%

0,0%

20,8%

Dibakar Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah

19,2%

51,6%

61,4%

70,4%

66,9%

53,5%

1,2%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

0,5%

3,6%

5,7%

1,9%

1,3%

19,4%

6,4%

6

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

19,8%

5,7%

0,6%

0,6%

6,9%

6,8%

7

Dibiarkan saja sampai membusuk Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk

0,6%

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

10,8%

4,4%

7,6%

11,9%

5,0%

8,0%

5,4%

6,3%

0,6%

0,6%

0,6%

2,7%

0,0%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

2 3 4 5

8 9

Lain-lain, sebutkan .................

10 Tidak tahu

Sumber: EHRA, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2012

Dari sisi layanan pengangkutan sampah oleh petugas atau armada angkutan sampah yang dimiliki oleh pemerintah, data yang ditunjukkan oleh tabel 3.4 menunjukkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah di Kota Banjarbaru relatif cukup baik. Hanya di Kecamatan Banjarbaru Selatan ditemui keluhan bahwa sampah yang ada tidak pernah diangkut oleh truck pengangkut sampah, sementara di daerah lain minimal diambil beberapa kali dalam seminggu sehingga sampah yang ada tidak sempat mengalami pembusukan. Tabel 3.4 Frekuensi Pengambilan Sampah Rumah Tangga (% KK) No

BEBERAPA KALI TIDAK PERNAH DALAM SEMINGGU

KECAMATAN

TIAP HARI

TIDAK TAHU

JUMLAH

1

Banjarbaru Selatan

16,700%

50,0%

16,7%

16,7%

100%

2

Banjarbaru Utara

66,7%

33,3%

0,0%

0,0%

100%

3

Landasan Ulin

55,6%

44,4%

0,0%

0,0%

100%

4

Liang Anggang

58,8%

41,2%

0,0%

0,0%

100%

5

Cempaka

25,0%

75,0%

0,0%

0,0%

100%


halaman

Kondisi kesehatan masyarakat Kota Banjarbaru dapat terlihat dari pola hidup masyarakat yang menyangkut sanitasi, serta jumlah timbulan penyakit terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk. Data Profil Kesehatan Kota Banjarbaru tahun 2011 yang merupakan rekapitulasi hasil pemantauan yang dilakukan oleh Puskesmas yang ada di tip-tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sekitar 55,4% sebagaimana dapat dlihat pada tabel 3.5.

4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2012

III



Tabel. 3.5 Kondisi PHBS Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 No

KECAMATAN / PUSKESMAS

1 Banjarbaru Selatan - PKM Sei Besar - PKM Banjarbaru 2 Banjarbaru Utara - PKM Banjarbaru Utara - PKM Sei Ulin 3 Cempaka - PKM Rawat Inap Cempaka 4 Landasan Ulin - PKM Guntung Payung 5 Liang Anggang - PKM Landasan Ulin - PKM Liang Anggang

JUMLAH 13.092

JUMLAH

RUMAH TANGGA DIPANTAU % Ber-PHBS 210 1,6% 120

% 57,1%

12.999

210

1,6%

114

54,3%

7.485

210

2,8%

96

45,7%

14.432

210

1,5%

105

50,0%

8.935

210

2,4%

147

70,0%

56.943

1.050

1,8%

582

55,4%

Sumber : Profil Kesehatan Kota Banjarbaru, 2011

Angka tersebut masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan Renstra Kementerian Kesehatan yang mentarget bahwa pada tahun 2014 praktek PHBS sudah mencakup 70% rumah tangga. Hal ini jelas menuntut peningkatan kinerja yang luar biasa dalam pembinaan PHBS, tidak hanya melalui pembinaan dan sosialisasi PHBS dalam tatanan rumah tangga melainkan juga pada tatanan lain terutama di lingkungan sekolah. 3.1.2 Tatanan Sekolah Pembinaan PHBS pada tatanan sekolah di Kota Banjarbaru umumnya masih sebatas mengkampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun dtingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD, meskipun ada juga sekolah yang sudah melakukan pengelolaan sampah dengan metode 3R. Permasalahan spesifik dan paling banyak yang dihadapi adalah kemauan dan kesadaran siswa/siswi untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum jajan maupun makan yang masih rendah. Disisi lain, anggaran pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana CTPS masih sangat terbatas.


halaman

Dari upayanya untuk melakukan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah 3R, SMP tersebut mendapat penghargaan sekolah berwawasan lingkungan di tingkat nasional dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pada tahun 2010 serta

5

Pembelajaran tentang hegiene dan sanitasi diintegrasikan dengan mata pelajaran Muatan lokal (Mulok), Pendidikan Jasmani, Agama dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hampir 98 % sekolah belum melakukan proses pengolahan sampah, sampah di sekolah kebanyakan di kumpulkan dan dibuang ke TPS atau dibakar, dan hanya sebagian kecil saja sekolah yang sudah melakukan proses pengolahan sampah, salah satunya adalah SMP Negeri 11 Banjarbaru.

III



penghargaan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012. Penghargaan Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Tabel 3.6 Rekapitulasi Kondisi Fasilitas Sanitasi Di Sekolah/Pesantren

PAUD (TK/RA) Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang Sekolah Dasar (SD)

L

Jumlah Siswa P L+P

L

Jumlah Guru P L+P

Jumlah UKS Toilet

Sbr Air Bersih PDAM Sumur

81

252

2.875

2.806

5.681

35

458

493

-

153

62

19

25 23 15 8 10

70 84 53 18 27

957 838 656 191 233

918 786 639 217 246

1.875 1.624 1.295 408 479

3 3 23 3 3

133 130 109 41 45

136 133 132 44 48

-

43 43 35 16 16

25 22 15

1 8 10 19

83

622

12.402

11.554

23.956

312

1.051

1.363

68

98

57

Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang

26 17 16 17 7

143 154 187 113 25

3.495 2.621 3.197 1.327 1.762

3.396 2.361 2.978 1.280 1.539

6.891 4.982 6.175 2.607 3.301

76 55 59 75 47

369 213 241 134 94

445 268 300 209 141

19 14 13 16 6

26 21 21 20 10

23 16 15 3

16 3

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

11

69

1.254

1.239

2.493

46

97

143

2

25

-

11


1 1 5 4

6 7 29 27

105 99 693 357

99 79 695 366

204 178 1.388 723

3 5 28 10

9 7 52 29

12 12 80 39

1 1 -

1 3 7 14

-

1 1 5 4

18

211

3.646

3.585

7.231

208

436

644

12

97

9

6

4 4 4 3 3

32 11 95 18 55

534 828 883 424 977

505 846 917 370 947

1.039 1.674 1.800 794 1.924

31 44 53 38 42

98 112 84 56 86

129 156 137 94 128

4 2 2 4 -

27 24 20 14 12

4 2 1 1 1

1 3 2

8

66

1.215

1.160

2.375

90

90

180

3

21

2

6

1 1 3 3

11 15 19 21

110 241 864

125 500 377 158

235 500 618 1.022

7 34 49

12 24 34 20

19 24 68 69

1 2

4

1

8 9

1

2 4

Sek. Men. Pertama (SMP) Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang Madrasah Tsanawiyah (MTs) Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang Sek. Menengah Atas (SMA)

9

121

1.401

1.768

3.169

107

149

256

6

41

7

1


4 2 1 2

60 26 16 19

488 336 298 279

611 509 310 338

1.099 845 608 617

39 23 23 22

39 49 25 36

78 72 48 58

3 1 1 1

12 12 6 11

4 1 1 1

-

Sek. Men. Kejuruan (SMK)

11

113

2.187

1.609

3.796

220

202

422

7

39

13

-


5 4 1 1 -

18 69 12 14 -

207 1.281 490 209 -

211 1.074 7 317 -

418 2.355 497 526 -

45 140 12 23 -

44 110 17 31 -

89 250 29 54 -

3 2 1 1 -

5 23 10 1 -

5 6 1 1 -

-

8

51

675

790

1.465

82

91

173

8

9

1

7

1 3 4

3 11 37

42 149 484

41 214 535

83 363 1.019

12 27 43

12 39 40

24 66 83

1 2 5

1

1

4 4

-

3 4

Madrasah Aliyah (MA) Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang

1

6

Jumlah Sekolah Rg. Kelas

halaman

Jenjang Sekolah Kecamatan

Sumber : Profil Kesehatan Kota Banjarbaru, 2011


III



Tabel 3.7 Kondisi Sarana Sanitasi Di Sekolah

Jenjang Sekolah

Apakah pengetahuan tentang higiene dan sanitasi diberikan

Apakah ada dana utk air bersih/sanitasi/ pend. Higiene

Cara Pengelolaan Sampah

Tempat buangan air kotor

Kondisi Higiene Sekolah

Saat pertemuan / penyuluhan tertentu

Saat mata pelajaran Penjas di Kelas

Ya

PAUD

--

Ya

Ya

Dikumpulkan di bak sampah

Baik

SD / MI

Ya

Ya

Ya


Baik

SMP /MTs

Ya

Ya

Ya


Baik

Tidak

Dipilah dan dibuat kompos SMA/SMK/ MA

Ya

--

Ya


Baik

3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik Limbah adalah bahan buangan dari hasil aktivitas manusia. Limbah berdasarkan asal sumbernya secara garis besar dapat dibedakan menjadi industri, pusat-pusat ekonomi atau perdagangan (ruko-ruko dan rumah makan), pemukiman penduduk, pertanian (pemupukan yang melebihi standart) dan limbah medis. Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah limbah yang berasal dari metabolisme tubuh manusia (excreta) berupa air kencing (urine) dan tinja. Kelompok pertama ini biasa disebut sebagai blackwater. Sedangkan kelompok kedua adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, antara lain berasal dari sisa pencucian pakaian, dapur, dan sisa air mandi. Bagian kedua ini dikenal sebagai greywater. 3.2.1 Kelembagaan


halaman

Ditingkat masyarakat dan dunia usaha, belum ada partisipasi aktif terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan, baik di dalam prilaku sehari-hari maupun dalam sistem

7

Unit kerja Pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani pengelolaan air limbah di Kota Banjarbaru adalah Dinas Pekerjaan Umum (melalui Bidang Cipta Karya), didukung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam tugas pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah tinja. Sedangkan Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik, terlebih oleh limbah industri dan lainnya.

III



kelembagaan. Kondisi ini tentunya menuntut upaya yang lebih keras dari pemerintah untuk mengkampanyekan dan mengadvokasi para pelaku usaha dan masyarakat luas untuk memberi perhatian lebih terhadap penanganan dan pengelolaan air limbah. Tabel 3.8 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Air Limbah Domestik Kota Banjarbaru PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kota Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

ѵ

x

x

ѵ

ѵ

ѵ

Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

ѵ

x

x

Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic

ѵ

ѵ

x

Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik)

ѵ

ѵ

ѵ

Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja)

ѵ

ѵ

ѵ

Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

ѵ

ѵ

x

Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

ѵ

ѵ

x

Menyediakan layanan pengelolaan lumpur tinja

ѵ

ѵ

x

Mengelola IPLT dan atau IPAL

ѵ

ѵ

x

Melakukan penarikan retribusi pengelolaan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

Perencanaan

Pengadaan Sarana

Pengelolaan

Mengatur prosedur penyediaan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

8

Pengaturan dan Pembinaan


halaman

Dilanjutkan

III



PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kab.

Swasta

Masyarakat

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kota

ѵ

x

x

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik

ѵ

x

x

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestic

ѵ

x

x

ѵ

x

x

Monitoring dan Evaluasi

Landasan hukum pengelolaan air limbah di Kota Banjarbaru masih menggunakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah di atasnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Banjarbaru belum menyusun atau merancang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki dasar pijakan yang kuat dalam penerapan kebijakan pengelolaan air limbah. Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan limbah cair berdasarkan beberapa produk hukum nasional, antara lain berupa : a. Undang-Undang : 1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Kepmen No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 3) Kepmen No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel

halaman

9

b. Peraturan pemerintah : 1) PP No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 2) PP Nomor 18 tahun 1999 jo PP No.85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 3) PP Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3


III



Tabel 3.9 Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kota Banjarbaru Peraturan  Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum  Keawajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha  Keawajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum  Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik  Retribusi pengelolaan air limbah domestik  Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Ketersediaan Ada Tdk Ada -

Efektif dilaksanakan -

Pelaksanaan Belum efektif Tidak efektif dilaksanakan Dilaksanakan -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan

Sumber : Dinas PU dan Dinas Perumtarungwasbang Kota Banjarbaru

a. Struktur Organisasi pengelola air limbah domestik

berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Banjarbaru No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah Dinas Perkerjaan Umum, yaitu pada Seksi Air

halaman

10

Bersih dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya.


III



Gambar 3.1 Diagram Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah b. Tugas dan kewenangan Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut : Tugas : Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan. Kewenangan : 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang cipta karya; 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan di bidang cipta karya.

halaman

Tata laksana pengelolaan limbah cair di Kota Banjarbaru sampai saat ini masih mengacu pada Perda No 15 tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Sedangkan biaya biaya penyedotan kakus yang dibebankan kepada konsumen hanya didasarkan dasarkan pada perhitungan biaya operasional dengan besaran tarif sebagai berikut: - Rumah tangga sebesar Rp 50.000,- per m³ - Perkantoran/instalasi sebesar Rp 75.000,- per m³ - Industri sebesar Rp 150.000 per m³

11

c. Harga / tarif.


III



3.2.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan Kondisi umum sistem pelelolaan air limbah domestik di Kota Banjarbaru secara teknis dilakukan dengan 2 cara yaitu : a. sistem setempat (on site system) merupakan sistem pengolahan limbah dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Sistem pengolahan setempat yang umum dijumpai di Kota Banjarbaru adalah mempergunakan septic tank.

Namun tidak seluruh jamban yang dimiliki masyarakat Kota

Banjarbaru telah memenuhi standar septic tank yang benar. Di beberapa lokasi, dijumpai masyarakat yang masih mempergunakan cubluk untuk pembuangan limbah tinja, atau bahkan dibuang ke sungai, baik secara langsung atau melalui pipa (plengsengan).


halaman

Gambar 3.2 Diagram System Sanitasi On Site

12

Dari tempat penampungan tersebut (septic tank), limbah tinja disedot dan diangkut dengan mobil tanki tinja untuk dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang berada di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka. Namun pengelolaan tempat pembuangan lumpur tinja ini belum memenuhi atau sesuai dengan prosedur operasional IPLT yang diharapkan, kondisi ini terjadi karena proses pengolahan lumpur tinja hanya dibiarkan secara alami tanpa ada penanganan. Minimnya peralatan dan tidak tersedianya biaya operasional menjadi kendala utama dalam pengelolaan IPLT tersebut.

III



Untuk layanan penyedotan tinja, pemerintah daerah hanya memilki 1 unit mobil pengangkut tinja/air limbah dengan kapasitas 5 m3, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengangkut air limbah ke pembuangan akhir.

Faktor utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya pengelolaan air limbah dalam rangka menjaga kualitas air lingkungan, terutama air permukaan. Rata-rata permintaan penyedotan lumpur tinja oleh masyarakat hanya berkisar antara 9 – 12 kali dalam sebulan. Untuk penyediaan sarana prasarana sanitasi, di beberapa kawasan permukiman telah dibangun sistem MCK (mandi, cuci dan kakus) komunal melalui program PNPM Perkotaan, SANIMAS dan kegiatan Satker Penyehatan Lingkungan

Permukiman

Provinsi

Kalimantan

Selatan,

tetapi

menjangkau seluruh pemukiman padat sehingga perlu juga kita

belum lakukan

pengadaannya di lokasi-lokasi lain. b. Sistem terpusat (off site system) adalah sistem suatu pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk selanjutnya diolah.

Pengolahan

dimaksudkan untuk mengkondisikan air limbah agar siap untuk diolah pada pengolahan tahap selanjutnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.3 (DSS off site system), yaitu :  pengolahan primer, dimaksudkan untuk memisahkan secara fisik partikel tersuspensi (SS) sehingga beban pada unit pengolahan selanjutnya dapat dikurangi, prosesnya menggunakan system pengendapan dan pengapungan.  pengolahan sekunder, pada tahap ini akan terjadi proses penguraian (secara biologis atau biokimia dengan bantuan mikroorganisma) dan menguraikan zat-zat organic, perosesnya menggunakan lumpur aktif, cakram biologis, trikling filter, extended aeration, dan oxidation pond. Di Kota Banjarbaru, sistem ini sudah mulai

dibangun terutama pada

kawasan padat penduduk, diantaranya melalui kegiatan yang dibiayai oleh APBN melalui Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2011 yang lalu telah dibangun 1 unit IPAL komunal di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan, namun belum termanfaatkan secara optimal karena belum selesainya penyambungan pipa dari rumah-rumah penduduk menuju ke lokasi IPAL.

Selain itu juga sedang dikaji untuk

agar membangun septic tank (IPAL) komunal pada kawasan perumahan yang

halaman

dibangun.

13

pengembangannya bekerja sama dengan para pengusaha perumahan (Developer)


III



Gambar 3.3 Diagram Sistem Sanitasi Off Site Pembuangan limbah cair rumah tangga selain tinja, yaitu yang berasal dari dapur dan kamar mandi serta air hujan disalurkan umumnya langsung disalurkan ke tanah atau ke saluran air (drainase) yang akan bermuara ke badan air berupa anak sungai atau sungai yang ada di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, sungai merupakan tempat penampungan seluruh limbah cair di Kota Banjarbaru. Tabel 3.10 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik User Interface

Penampungan Pengolahan Pembuangan / Pengaliran Awal Akhir Daur Ulang

Black Water WC Sentor

Tangki Septik

Truk tinja

IPLT

Sungai

Black Water WC Sentor

IPAL Komunal

Truk tinja

IPLT

Sungai

Black Water WC Helikopter

Sungai

Black Water WC Cemplung

Sungai

Black Water WC Cubluk

Galian

Tempat Cuci piring, Air Cucian Pakaian

Sewer

Drainase / Sungai

halaman

Grey Water

14

Input


III



Sebagian besar rumah tangga di Kota Banjarbaru sudah menggunakan WC sentor, baik berupa Kloset jongkok maupun kloset duduk leher angsa, hanya saja tidak semuanya tersambung dengan tangki septik sebagai tempat penampungan awal limbah tinja.

Masih ada sebagian warga yang menyalurkan limbahnya

langsung ke badan air seperti sungai atau rawa.

Sementara itu di beberapa

permukiman yang berorientasi pada alur sungai, sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan WC cemplung atau WC helikopter. Tabel 3.11 Sistem Pengelolaan Air Limbah Yang Ada Di Kota Banjarbaru Kelompok Fungsi User Interface

Penampungan Awal

Teknologi yang digunakan WC Sentor

Jenis Data Sekunder

(Perkiraan) Nilai Data

Sumber Data

Jumlah (Kuantitas)

25.806 WC

Dinas Kesehatan

KK Tersambung

26.217 KK

Dinas Kesehatan

WC Cemplung dan Cubluk

KK Tersambung

5.686 KK

Dinas Kesehatan

Tangki Septik

Jumlah (Kuantitas)

22.632 tangki

Dinas Kesehatan

Pembuangan / Sungai Nama Sungai Daur Ulang Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru,2012

Kemuning, Bangkal

Dinas Kesehatan

Untuk melayani pengurasan atau penyedotan lumpur tinja dari septic tank, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyediakan 1 unit mobil pengangkut tinja. Sayangnya sarana ini belum termanfaatkan secara optimal karena jarangnya permintaan dari masyarakat untuk melakukan penyedotan tinja dari septic tank yang ada di rumah mereka, rata-rata hanya 10 kali dalam sebulan. Dampaknya, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada saat ini belum dioperasikan secara optimal karena penerimaan dari retribusi jasa penyedotan tinja tidak mampu menutupi biaya operasional pengelolaan IPLT. penunjang

menyebabkan

lumpur

tinja

yang

Minimnya peralatan

mengendap

di

koam-kolam

pengendapan tidak apat diangkat dan dibiarkan menumpuk di dalam kolam-kolam tersebut. Untuk skala kawasan, pada tahun 2011 telah mulai dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang didanai melalui kegiatan Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaan IPAL kawasan ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kawasan permukiman lain sehingga pengelolaan limbah cair di Kota Banjarbaru dapat berjalan lebih optimal.

halaman

3.12.

15

Gambaran pengelolaan limbah cair di kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel


III



Tabel. 3.12 Pembuangan Limbah Di Kota Banjarbaru Tahun 2012 No 1

2

3

4

5

URAIAN Jumlah Timbulan Tinja/Black Water - Pengguna tangki septic dan Umum (Rumah) - Standar timbulanTinja/Org/Hr - Jumlah Timbulan (m3) Jumlah Timbulan Grey Water - Standar timbulan Org/Hr - Jumlah Timbulan (m3) Jumlah Tinja terangkut - Mobil tinja Milik Pemerintah (unit) - Kapasitas tangki (m3) - Jumlah Rit / 1 hari - Mobil Tinja Milik Swasta - Kapasitas tangki (m3) - Jumlah Rit / 1 hari Kapasitas IPLT - Dibangun (tahun) - Umur Pakai (tahun) - Kapasitas terpasang (m3) - Kapasitas terpakai (m3) Kapasitas IPAL - Dibangun (tahun) - Umur Pakai (tahun) - Kapasitas terpasang (m3) - Kapasitas terpakai (m3)

JUMLAH/VOLUME

KETERANGAN

48.000 KK 0,1 l 20,3 120 l 24.360 1 Unit 5 M3 1 Rit ------1/3 + 1996 16 100 ---2011 10 Tahun 50 M3 25 M3

Sumber: DKP Kota Banjarbaru, 2012

3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK


halaman

Karakteristik masyarakat Kota Banjarbaru yang sangat terbuka akan masuknya budaya baru pada dasarnya merupakan aset dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kondisi ini juga didukung dengan struktur masyarakat yang sangat heterogen, tidak adanya suku yang terlalu dominan merupakan faktor positif untuk menggerakkan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk dalam pembangunan sanitasi.

16

Secara keseluruhan kesadaran masyarakat dalam penanganan sanitasi lingkungan (termasuk air limbah) di Kota Banjarbaru belum maksimal. Sebagian anggota masyarakat masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah, baik untuk penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Di Kota Banjarbaru terdapat beberapa lokasi sanimas yang melayani kawasan pemukiman.

III



Tabel 3.13 Pengelolaan Sarana Jamban Dan MCK Di Masyarakat Jumlah No.

Kelurahan

1

La nda s a n Ul in Sela ta n

2

Sya ms udin Noor

2

Guntung Pa ika t

4

Cempa ka

5

Ba ngka l

RT

RW

1 2 4 2 3 3 1 2 3 18 13 19 18 7

1 1 0 1 3 3 3

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Jamban Keluarga

226 226 260 260 260 117 117 117 117 362 362 362 362 146

1420 1420 2711 2711 2711 1914 1914 1914 1914 3502 3502 3502 3502 1254

Jumlah MCK Dikelola Dikelola Dikelola Oleh RT Oleh RW Oleh CBO v v v v v v v v v v v v v v

Jumlah Sanimas

Tahun MCK dibangun

Dikelola Oleh Lainnya

v v

Dikelola oleh RT

Dikelola oleh RW

Dikelola Dikelola oleh oleh CBO/LSM lainnya

Tahun Sanimas dibangun

2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012

v v v v

Dalam kaitan dengan gender, pengelolaan sanitasi di Kota Banjarbaru baik terhadap sampah ataupun limbah cair dalam penanganan limbah cair tidak dipengaruhi oleh perbedaan gender. Dalam kultur masyarakat Kota Banjarbaru, baik laki-laki maupun perempuan bisa mengelola dan menangani permasalahan sanitasi.

Kondisi ini ditunjukkan dengan kerjasama yang serasi antar seluruh

warga dalam pelaksanaan kegiatan desa siaga di 20 kelurahan yang ada dan desa/kelurahan siaga aktif pada 19 kelurahan di seluruh Kota Banjarbaru. Tabel 3.14 Kondisi Sarana MCK Di Masyarakat Lokasi MCK

Jlh T oilet WC

Jumlah Pemakai

Jml Kmr Mandi

Fas. Cuci T angan

Kecamatan MCK RT

RW

L

P

PDAM S

K

SPT

SGL

L

P

L

Ada Biaya Persediaan Pemakaian Sabun MCK

T empat Buangan air kotor

Kapan T angki Septik Dikoso ngkan

P

T

Y

T

Y

T

Y

T

T angki Cubluk Septik

KOT A BANJARBARU Landasan Ulin T imur 3

3

3

3

4

4

Y

T

V

2 Thn

2

2

2

2

2

2

Y

T

V

2 Thn

1

1

1

1

1

1

Y

T

V

2 Thn

3

3

3

3

4

4

Y

T

V

2 Thn

3

3

3

3

4

4

Y

T

V

2 Thn

halaman

17

Syamsudin Noor 4, 2, 3 120 120 V Guntung Payung Guntung Manggis Liang Anggang Landasan Ulin Tengah Landasan Ulin Utara Landasan Ulin Barat Landasan Ulin Selatan 1,2 1 80 80 V Cempaka Palam Bangkal 7 40 40 V Sungai Tiung Cempaka 13, 18, 19 120 120 V Banjarbaru Utara Loktabat Utara Mentaos Komet Sungai Ulin Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan Kemuning Guntung Paikat 1, 2, 3 3 120 120 V Sungai Besar Keterangan : L = Laki-Laki P = Pereampuan S= Selalu Tersedia Air K = Kadang-kadang T = Tidak ada persediaan air SPT = Sumur Pompa Tangan SGL = Sumur Gali Y = Ya T = Tidak


III



Tabel 3.15 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat Ini

Tahun Mulai

Fungsi

Satker PLP Prov Kalsel Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru

2009

b. Pembuatan MCK Kel. Guntung Paikat


c. Pembuatan MCK Kel. Landasan Ulin

Satker PLP Prov Kalsel

d. Pembuatan MCK Kel. Landasan Ulin Selatan

No

Nama Program/Proyek/Layanan

I

a. Pembuatan MCK Kel. Kemuning

Pelaksana/PJ

Tidak Fungsi

Rusak

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

v

v

v

v

2009

v

v

v

v

2009

v

v

v

v


2009

v

v

v

v

e. Pembuatan MCK Kel. Landasan Ulin Barat


2009

v

v

v

v

f. Pembuatan MCK Kel. Cempaka


2009

v

v

v

v

g. Pembuatan MCK RT. 1 Kel. Landasan Ulin Selatan


2010

v

v

v

v

h. Pembuatan MCK RT. 2 Kel. Landasan Ulin Selatan


2010

v

v

v

v

i. Pembuatan MCK Jl. Tegal Arum RT. 42 Kel. Syamsudin Noor


2010

v

v

v

v

j. Pembuatan MCK Jl. Tonhar RT. 12 Kel. Syamsudin Noor


2010

v

v

v

v

k. Pembuatan MCK Kel. Sei. Tiung


2010

v

v

v

v

l. Pembuatan MCK Kel. Cempaka


2010

v

v

v

v

m. Pembuatan MCK Kel. Mentaos

Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru

2011

v

v

v

v

n. Pembuatan IPAL Jl. Komet Raya Gang I Kel. Mentaos


2011

v

v

v

v

o. Pembuatan IPAL Komunal Jl. Kemuning Kel. Guntung Paikat


2011

v

v

v

v

p. Pembuatan IPAL Komunal Jl. Rambai, RT.01, 02, 03 RW.03 Kel. Guntung Paikat


2011

v

v

v

v

q. Pembuatan IPAL Pasar Ulin Raya Kel. Syamsudin Noor


2011

v

v

v

v

r. Pembuatan MCK Jl. Golf Kel. Landasan Ulin Utara


2011

v

v

v

v

s. Pembuatan MCK RT. 18 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v






halaman

18


III


No

Nama Program/Proyek/Layanan


Pelaksana/PJ

Kondisi Sarana Saat Ini

Tahun Mulai

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

t. Pembuatan MCK RT. 13 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v

u. Pembuatan MCK Jl. Mujahidin RT.19 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v

v. Pembuatan MCK Pasar Ulin RT. 19 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v

w. Pembuatan MCK Jl. Cempaka Pasar Ulin RT. 18 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v

x. Pengembangan PSD air limbah komunal Jl. Kemuning RT. 03 RW. 01 Kel. Guntung Paikat


2010

v

v

v

v

y. Pengembangan PSD air limbah komunal Jl. Kemuning RT. 01, 02, 03 Kel. Guntung Paikat


2010

v

v

v

v

z. Pembuatan MCK Kel. Kemuning


2012

v

v

v

v

aa. Pembuatan IPAL Komunal & Jar. Perpipaan air limbah Kel. Guntung Paikat


2012

v

v

v

v

ab. Pembuatan MCK Kel. Landasan Ulin Barat


2012

v

v

v

v

ac. Pembuatan MCK RT. 07 Kel. Bangkal


2012

v

v

v

v

ad. Pembuatan MCK Kel. Sungai Tiung


2012

v

v

v

v

Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru

Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru

Keterangan : PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender Mbr = Masyarakat Berpenghasilan Rendah

3.2.4 Pemetaan Media

halaman

Selain ditujukan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga melalui kegiatan Posyandu yang bekerjasama dengan pihak kelurahan dan puskesmas terdekat, kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan juga diarahkan ke sekolah-sekolah dasar untuk siswa-siswa membiasakan siswa melakukan praktek PHBS seperti kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun.

19

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan antara Pemerintah daerah dengan LSM maupun media massa telah terjalin dengan baik, namun masih minim yang terkait bidang sanitasi khususnya pengolahan limbah rumah tangga. Isu sanitasi dapat terakses ke desa-desa saat ini melalui penyuluhan - penyuluhan yang dilakukan oleh bidan desa atau ibu PKK terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan desa siaga dan desa/kelurahan siaga aktif.


III



Tabel 3.16 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru NO

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan kegiatan

Khalayak sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

1

Sosialisasi SLBM (septic tank komunal dan MCK Umum)

2011

Dinas PU

Penyediaan sarana MCK yang bersih dan sehat

Masyarakat

Stop BABS

Kebersihan lingkungan

2

PHBS

2008 – sekarang

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Pemberdaya an masyarakat

Masyarakat

Badan sehat jika lingkungan bersih

Cara hidup yanh sehat

3

Kampanye CTPS

2009 sekarang

Dinas Kesehatan

Praktek CTPS di sekolah

Siswa SD

Tangan bersih dan makanan yang sehat

Perilaku sebelum makan

Media massa yang ada di Kota Banjarbaru khususnya ataupun di Provinsi Kalimantan Selatan cukup aktif dalam memuat masalah pengelolaan sanitasi lingkungan, meskipun masih sangat tergantung kepada sumbangan tulisan yang dikirimkan oleh para pemerhati kesehatan lingkungan. Media-media ini juga cukup aktif membuat kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup seperti program Green and Clean, atau Gerakan Cinta Sungai Kemuning yang dibina oleh Wakil Walikota Banjarbaru. Tabel 3.17 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru Isu Yang Diangkat

Jenis Acara

Pesan Kunci

Pendapat Media

1

Radar Banjar

Artikel

Launching Green And Clean

Kebersihan Lingkungan

Positif dan kedalaman materi cukup memadai

2

Banjarmasin Post

Artikel

Penganugerahan Adipura

Peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan kota

Positif dengan materi informasi yang cukup

3

Internet (Web Pemerintah Kota Banjarbaru)

Artikel


Upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan


TVRI Kalimantan Selatan

Talk show

Peran aktif masyarakat adalah kunci sukses program pemerintah


4

Penganugerahan Adipura Penganugerahan Adipura

Upaya penyebarluasan dan pembinaan pengelolaan air limbah, termasuk di dalamnya kampanye praktek PHBS tidak mungkin hanya dilakukan oleh BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

20

Nama Media

halaman

NO

III



pemerintah daerah, diperlukan peran serta dari masyarakat dan kalangan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan untuk membantu pemerintah terutama dalam hal pembiayaan dan penyediaan media ataupun bahan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye dan advokasi pembangunan sanitasi. Tabel 3.18 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi No 1

Jenis Kegiatan Sanitasi

Nama Kegiatan Launching Program Green and Clean


Mitra Kerja Sama Radar Banjar

Bentuk Kerjasama In Kind

Selain dengan mitra yang sudah ada, beberapa perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru juga masih memungkinkan untuk diajak bekerjasama mempromosikan pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru, khususnya terkait Perilaku Hidup yang Bersih dan Sehat. Hal yang harus diperhatikan adalah mencari kegiatan-kegiatan baru yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga juga menguntungkan dunia usaha dalam memperkenalkan produknya. Tabel 3.19 Daftar Mitra Potensial No

Nama Mitra


Bentuk Kerjasama

1

SKH Banjarmasin Post

PHBS

In Kind

2. 3

PT. BNI 1946 Telkom Flexi

PHBS PHBS

In Kind In Kind

4.

Coca Cola Comp.

PHBS

In Kind

5

Bank Kalsel

PHBS

In Kind

3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha Sejalan dengan masih kurangnya gaung mengenai persoalan pengelolaan limbah cair dan dampaknya terhadap kualitas kesehatan lingkungan, pengelolaan air limbah belum menjadi kebutuhan dan mendapat perhatian besar dari masyarakat, misalnya masih minimnya permintaan masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja dari septic tank yang mereka miliki. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa sampai saat ini belum ada dunia usaha yang tertarik untuk mengalokasikan sebagian modalnya untuk mengembangkan usaha dalam pelayanan pengelolaan air limbah.

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

halaman

No

21

Tabel 3.20 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik yang Ada Di Kota Banjarbaru

Tidak Ada Penyedia Layanan


III



3.2.6 Pendanaan Dan Pembiayaan Belum adanya investor atau pihak swasta yang masuk atau berkontribusi dalam pengelolaan limbah domestik menjadikan urusan pengelolaan limbah domestik sampai ini masih tergantung pada anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan di dalam APBD maupun dana-dana dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program bantuan dengan Multi-Sources of funding system yaitu program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Table 3.21 Realisasi Anggaran Pengelolaan Air Limbah Di Kota Banjarbaru 2009 - 2012 No A

Sub sektor

Realisasi anggaran (Rp.000) 2009

2010

2011

2012

531.363

591.954

1.275.448

1.236.754

53.137

59.196

1.033.505

123.675

584.500

651.150

2.308.953

1.360.429

Air Limbah Anggaran APBN

B

Anggaran APBD Prov

C

Anggaran APBD Kota

D

Anggaran Dari Swasta JUMLAH

Sumber : Memorandum Program Air Limbah Kota Banjarbaru TA 2009-2012

Sebagai unit kerja yang mendapat limpahan tugas untuk menangani pengelolaan limbah domestik, maka alokasi anggaran pembangunan untuk membiayai pengelolaan limbah domestik diutamakan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, sementara unit kerja yang lain merupakan SKPD pendukung. Alokasi anggaran pengelolaan sanitasi pada Dinas Kesehatan lebih banyak diarahkan untuk kegiatan promosi kesehatan (PHBS), sedangkan Badan Perempuan, Masyarakat dan KB memprogramkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan Posyandu. Table 3.22 Realisasi Anggaran Pengelolaan Air Limbah Per SKPD Kota Banjarbaru 2009 – 2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah 1

Bappeda

2

Dinas PU (Bidang Cipta Karya)

4


9

Instansi Lain Terkait Subsektor Sanitasi JUMLAH

Realisasi anggaran (Rp.000) 2009 ---

2010 ---

2011 60.000

2012 105.000

53.137

59.196

1.033.505

1.123.675

53.137

59.196

1.033.505

1.228.675

22

No


halaman

Sumber : Bappeda dan PM Kota Banjarbaru

III



3.2.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak Pengelolaan limbah cair sangat tergantung pada kebiasaan/perilaku dan cara berpikir masyarakat, yang tidak lepas dari masalah kesejahteraan. Kebiasaan turun temurun dan masih kurangnya informasi mengenai kesehatan lingkungan menjadi sebab penduduk masih membuang limbah cair rumah tangganya ke saluran drainase yang pada ujungnya masuk/mengalir ke sungai. Sementara itu, sebagian besar septic tank yang dimilki masyarakat belum memenuhi standar kesehatan lingkungan sehingga secara teknis fungsinya hampir tidak berbeda dengan jamban cubluk biasa. Penurunan kualitas badan air pada Kota Banjarbaru semakin menjadi ancaman serius oleh kontribusi dari kegiatan-kegiatan usaha yang berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan daerah. Isu atau permasalahan strategis yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair di Kota Banjarbaru, baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diurutkan sebagai berikut : 1) Masih banyak masyarakat menggunakan WC Helikopter atau WC cemplung (khususnya masyarakat yang hidup di tepian sungai); 2) Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengurasan lumpur tinja secara berkala agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya; 3) IPLT yang ada tidak berfungsi optimal karena minimnya peralatan dan tidak adanya biaya operasional; 4) Alokasi anggaran pembangunan sektor air limbah masih sangat terbatas, belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. 5) Belum memadainya instrumen Perda untuk memastikan dukungan bagi penegakan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan,

halaman

8) Belum ada kerjasama dengan dunia usaha untuk penyediaan sarana / infrastruktur pengelolaan air limbah 9) Saluran pembuangan air limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase dan akhirnya masuk ke badan air seperti sungai.

23

6) Koordinasi pembangunan antar SKPD terkait masih kurang bersinergi satu dengan yang lainnya, terutama dalam penentuan lokasi dan waktu dan pelaksanaan kegiatan 7) Belum ada standarisasi tempat penampungan limbah (septic tank) yang memenuhi standar teknis dan berwawasan lingkungan.


III



Tabel. 3.23 Permasalahan Mendesak Di Sub Sektor Pembuangan Limbah Di Kota Banjarbaru No

Isu Strategis dan Permasalahan

Uraian

Non Teknis A

1

B

C

Teknis D

E

ON SITE SYSTEM - User interface (kloset)

- Pengumpulan / penampungan

1

2

Kebiasaan masih menggunakan WC cemplung (khususnya masyarakat tepian sungai) Belum ada lembaga pengolahan air limbah skala kota dan peraturan daerah yang mengatur pengolahan limbah

Kurangnya peran media dalam sosialisasi dan kampanye pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan

- pengangkutan

Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah

- IPLT

Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah.


Sebagian besar fasilitas septik tank belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan

Sektor swasta kurang tertarik untuk melakukan investasi di bidang pengelolaan air limbah

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurasan lumpur tinja secara berkala

Terbatasnya armada pelayanan penydotan dan pengangkutan lumpur tinja IPLT yang ada tidak berfungsi optimal

III

Beberapa unit kolam mengalami keretakan


No


Isu Strategis dan Permasalahan

Uraian

Non Teknis A

2

OFF SITE SYSTEM - User interface (kloset) - Pengumpulan / penampungan

B

C

Teknis D

E

1 -

Belum ada peraturan daerah yang mengatur pengolahan limbah dengan sistem terpusat

Kurangnya peran media dalam sosialisasi dan kampanye pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat

- perpipaan - IPAL

Pendanaan pemerintah daerah sangat terbatas, masih tergantung dengan pembiayaan dari pemerintah pusat

Sumber : Hasil analisis Keterangan : A = kebijakan daerah dan kelembagaan B = keuangan C = komunikasi


Belum adanya sosialisasi IPAL pada dunia usaha, khususnya pada Developer perumahan

D = partisipasi dunia usaha E = parisipasi masyarakat dan PMJK

III

Minimnya informasi pentingnya bak pengolahan air limbah di setiap rumah tangga

Masih bercampurnya fungsi saluran drainase dengan fungsi pembuangan air limbah (saluran air limbah rumah tangga menyatu dengan saluran drainase) Belum ada sewerage system skala kota / kawasan Wilayah 65% rawa (berpengaruh terhadap tingkat kesulitan untuk membangun system pengelolaan limbah )

1 = Sistem 2 = Konstruksi

2


3.3


Pengelolaan Persampahan

Sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan,atau pembuangan dari material sampah. Sampah yang dihasilkan di Kota Banjarbaru terdiri dari sampah yang berasal dari domestik dan non domestik. Sampah yang berasal dari domestik ditampung di tempat penampungan sementara yang berupa bak-bak sampah yang selanjutnya diangkut oleh truk sampah (dump truck) menuju ke tempat pembuangan akhir. 3.3.1 Kelembagaan Di dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dilimpahi kewenangan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

pengelolaan sampah

Unit kerja ini juga mendapat tugas

untuk mengelola penyedotan dan pengangkutan tinja

dari

septic tank milik

masyarakat ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Tabel 3.24 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Persampahan

- Menyusun rencana program persapahan dalam angka pencapaian target - Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA - Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah - Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) - Menyediakan sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) - Membangun sarana TPA - Menyediakan sarana komposting PENGELOLAAN - Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS - Mengelola sampah di TPS - Mengangkut sampah dari TPS ke TPA - Mengelola TPA - Melakukan pemilahan sampah - Melakukan penarikan retribusi sampah - Memberikan izin usaha pengelolaan sampah


Swasta

Masyarakat

ѵ ѵ ѵ

x x x

x x x

x ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

x ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ

ѵ ѵ x x x x x

x ѵ ѵ ѵ ѵ x x x x x

halaman

PERENCANAAN - Menyusun target pengelolaan sampah skala kab./kota

Pemerintah Kota

26


III




Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

ѵ

ѵ

x

ѵ

ѵ

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ ѵ

x x

x x

PENGATURAN DAN PEMBINAAN - Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) - Melakukan sosialisai peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah - Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala - Memberikan sanksi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan - Memberikan sanksi terhadap efektivitas layanan persampahan

Sampai saat ini Pemerintah Kota Banjarbaru belum menyusun atau merancang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki dasar pijakan yang kuat dalam penerapan kebijakan pengelolaan air limbah. Peraturan yang sudah disusun adalah terkait dengan retribusi pelayanan sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi, Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan. Oleh karenanya, pengelolan sampah di Kota Banjarbaru masih mengacu pada peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tabel 3.25 Peta Peraturan Persampahan Domestik Kota Banjarbaru Ketersediaan

 Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kota Banjarbaru

RPJM

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah

---

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah

---

 Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS

---

 Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha dikawasan komersial/ fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dan membuang ke TPS

---

 Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

---

 Kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah

---

 Retribusi sampah atau kebersihan


Perda No. 32 / 2011

Tidak Ada

Efektif

Belum Efektif

Tidak Efektif

Ket.

Efektif

27

Ada (Sebutkan)

halaman

PERATURAN

Pelaksanaan

Efektif

III



3.3.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan Wujud pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (sesuai SK SNI T-13-1990-F,Dep PU) terkait pengelolaan sampah meliputi proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari TPS dan mengangkutnya ke TPA. Sedangkan untuk pengangkutan dari dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut menuju TPS sepenuhnya didasarkan pada swadaya masyarakat, yang menyebabkan pola pembuangan/pengangkutan cukup beragam.

Gambar 3.4 Diagram Sistem Sanitasi Persampahan di Kota Banjarbaru Rute operasional pengelolaan angkutan persampahan sudah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru yaitu mencakup : Lokasi TPS – Container, Rute Pengangkutan dan Jadwal pengangkutan. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan Kota Banjarbaru ditetapkan dengan sistem operasional sebagai berikut : So1 : Sumber sampah – langsung dengan Dump Truck diangkut ke TPA. So2 : Sumber sampah – Gerobak sampah/Tossa – TPS – Dump Truck So3 : Sumber sampah – gerobak sampah/tossa – Container – Arm Roo truck So4 : Sumber sampah – TPS – Dump truck So5 : Sumber sampah – Container – Arm Rool Truck

halaman

28

1. 2. 3. 4. 5.


III



Tabel 3.26 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan di Kota Banjarbaru Input Sampah Organik

User Interface

Penampungan Pengolahan Pengaliran Awal Akhir

Rumah tangga

Kantong plastik, bak / tong plastik Bak / tong plastik / bak semen Tong sampah Kantong plastik, bak / tong plastik Tong sampah

Warung makan Sekolah

Sampah AnOrganik

Rumah tangga Fasum

Pembuangan / Daur Ulang

Gerobak sampah, tossa, Dump truck, Container / arm roll

Kode/Nama Aliran

TPA

Pemulung

TPA

Bila di kawasan-kawasan perumahan umumnya menggunakan jasa tenaga pengumpul, maka rumah tangga yang berada di kawasan permukiman, terutama yang didominasi golongan menegah ke bawah lebih memilih untuk membuang sendiri sampahnya ke TPS terdekat atau melakukan penanganan dengan cara lainnya seperti dibakar atau membuangnya ke dalam lubang galian yang telah disiapkan sebelumnya. Pola pewadahan sampah pada tingkat rumah tangga di Kota Banjarbaru saat ini sepenuhnya didasarkan pada swadaya masyarakat, yang menyebabkan pola pewadahan cukup beragam, ada yang menggunakan kantong plastik, tong plastik atau tong/ember dari karet. Tabel. 3.27 Pelayanan Persampahan No

Volume

Keterangan

Jumlah Timbulan - Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah (m3)

B

Pelayanan Sampah

1 2

Cakupan pelayanan (Ʃ sampah terangkut + diolah / Ʃ timbulan) Perkiraan jumlah KK yang dilayani

3

Perkiraan Sampah terangkut

0.0015 m3/jiwa 300 m3/hari

57,5 % 49.458 KK

- permukiman

104 m3/hari

- Non permukiman

50,5 m3/hari

- Total

154,5 m3/hari

4

Kapasitas pelayanan TPS

260 m3/hari

5

Kapasitas pelayanan TPA

1000 m3/hari

6

Kapasitas pelayanan pengumpulan

17 truk

Min : Kec. Cempaka

29

- Standar timbulan sampah/Org/Hr

halaman

A

Uraian Teknik Operasional

Sumber : DKP kota Banjarbaru. BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

III



Pelayanan pengelolaan persampahan sampai saat ini mencakup wilayah 4 Kecamatan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru, sedangkan jumlah penduduk yang terlayani (service coverage area) adalah sekitar 86 % atau sekitar 49.458 jiwa. Wilayah yang belum terlayani adalah Kecamatan Cempaka. Dari jumlah timbulan sampah yang diperkirakan mencapai 300 m3/hari, yang mampu diangkut oleh petugas dan armada milik pemerintah baru mencapai 57,5%, sementara sisanya ada yang dikubur atau dibakar oleh masyarakat atau bahkan tertimbun dan membusuk di tempat penampungan sementara. Peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan di Kota Banjarbaru masih sangat terbatas pada pelayanan pengumpulan sampah di kawasan-kawasan perumahan oleh perorangan, baik untuk dipilah dan diolah atau langsung diangkut dan dibuang ke TPS terdekat. Sedangkan pada tahapan selanjutnya sampai ke TPA, belum ada pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi di bidang pengelolaan persampahan ini. Tabel. 3.28 Teknis Pengelolaan Persampahan Dengan Sistem Swakelola Swasta No

Sarana/prasarana

Jumlah (unit)

Kapasitas

Kondisi

A

a. Perwadahan 200

30 kg

Baik

30

1 m3

Baik

Bantuan dari Pemerintah Kota

1

2 m3

Baik

Hadiah Adipura

c. Penampungan Sementara

----

----

----

d. Pengangkutan

----

----

----

e. Pengolahan

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Tong sampah

Keterangan

Bak sampah Kantong plastic Lainnya, sebutkan b. Pengumpul Gerobak Sampah Becak Sampah Gerobak Motor Lainnya, sebutkan

Pengomposan

g. Penged. Pencemaran Sumber : DKP kota Banjarbaru.

Dalam melayani pengangkutan ampah dari TPS menuju TPA Hutan Panjang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan didukung dengan 12 unit Dump Truck dan 5 unit Arm Roll truck yang mengangkut 13 buah kontainer secara bergantian. TPA Hutan Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berlokasi di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, saat ini berada pada lahan seluas 10 Ha (yang dimanfaatkan baru 6 Ha).


halaman

f. Pembuangan Akhir

30

Daur Ulang

III



Sistem pengelolaan sampah yang digunakan di TPA Hutan Panjang sampai saat ini adalah Semi Controlled Landfill. Dalam perencanaan terkait dengan kerjasama kawasan perkotaan Metropolitan Banjar Bakula, TPA Hutan Panjang ini diarahkan menjadi TPA regional, dimana telah dialokasikan lahan seluas 30 Ha, namun sampai saat ini baru terealisasi pembebasan lahan seluas 10 Ha, dan sisanya masih dalam proses oleh Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru. Tabel. 3.29 Teknis Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah

b.

c.

D

e.

f.

g.

h.

Pewadahan Jumlah tong sampah Pengumpulan Gerobak sampah Becak sampah Tossa Penampungan sementara Transfer depo Container Pasangan batu Bak kayu Tanah terbuka Pengangkutan Dump truk Arm roll truk Pengolahan Pengomposan Daur Ulang Pembuangan Akhir Luas Area Buldozer Excavator Lainnya sebutkan - Boeholvr Pengend. Pencemaran Leachate treatment Buffer zone (wilayah penyangga) Saluran pengumpul Drainasae air hujan Sumur kontrol Sarana penunjang Kantor Bengkel Alat dan tempat cuci Alat timbang Gudang

Jumlah (unit) 51

Kapasitas

Kondisi

1 m3

Baik

5 m3

Baik

Keterangan

15

17 44 110 7

2 m3 42 m3

12 5

5 m3 5 m3

10 ha

Rencana 40 Ha

1 1

1

1 1

31

a.

Sarana/parasarana

1

halaman

No

Sumber : DKP kota Banjarbaru BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

III



Gambar 3.5 Peta Pelayanan Persampahan di kota Banjarbaru


III



3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Kantor Lingkungan Hidup tiap tahun mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah, terutama terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R. Sejauh ini masyarakat menyambut dengan antusias kegiatan ini. Harapannya adalah masyarakat mampu melakukan pengelolaan persampahan dengan baik sehingga timbulan sampah di Kota Banjarbaru berkurang. Selain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum, terutama ibu-ibu rumah tangga melalui kerjasama dengan pihak kelurahan, sasaran lain adalah anak-anak sekolah terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun karena baru saja disosialisasikan, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan ini belum tampak secara signifikan. Peran serta masyarakat masih terbatas pada melakukan pewadahan dengan baik dan menempatkannya di tempat yang sesuai mudah dijangkau oleh petugas pengumpul yang ada di masing-masing kawasan perumahan. Tabel 3.30 Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kota Jenis Kegiatan Pengumpulan sampah di rumah Pengumpulan sampah di TPS Pengangkutan sampah ke TPS Pengangkutan sampah ke TPA Pemilahan sampah di TPA Para Penyapu jalan

Dikelola oleh Kota L --

P --

-44 -153

--47

Dikelola Masyarakat

Dikelola Swasta

L

P

L ---

P ---

----

----

----

----

Ket.

halaman

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan ini adalah dengan memberikan bantuan alat pemilah dan pengolah sampah (program 3R pada TPST) untuk dikelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat. Saat ini terdapat 1 unit pengelola sampah sistem 3R yang ada di masyarakat tetapi belum berfungsi optimal karena tidak mampu menyediakan modal awal untuk biaya operasional. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah mengaloksikan anggaran untuk membantu biaya operasional tahun pertama, berikutnya pengelola bisa mengelola secara mandiri.

33

Sumber : DKP Kota Banjarbaru


III



Tabel 3.31 Daftar Program / Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat No.

Nama Program/

Pelaksana/ PJ

Proyek/Layanan

Tahun Mulai

Kondisi Sarana Saat ini

Fungsi

Tdk fungsi

Aspek PMJK

Rusak

PM

JDR

MBR

Tidak ada layanan berbasis masyarakat

3.3.4 Pemetaan Media Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan antara Pemerintah daerah dengan LSM maupun media massa telah terjalin dengan baik, namun masih minim yang terkait bidang sanitasi termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Isu sanitasi dapat terakses ke desa-desa saat ini melalui penyuluhan - penyuluhan yang dilakukan oleh bidan desa atau organisasi PKK yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan desa siaga dan desa/kelurahan siaga aktif. Selain ditujukan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga melalui kegiatan Posyandu yang bekerjasama dengan pihak kelurahan dan puskesmas terdekat, kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan juga diarahkan ke sekolah-sekolah dasar untuk siswa-siswa membiasakan siswa melakukan praktek membuang sampah pada tempatnya serta pengelolaan sampah dengan sistem 3R. Tabel 3.32 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru

1

Sosialisasi dan Penyuluhan Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R

2

Bintek Pengelolaan Bank Sampah

Dinas Pelaksana

Tujuan kegiatan

Khalayak sasaran

Pesan Kunci

2011


Memasyarakatkan gerakan 3R

Masyarakat / Ibu-ibu rumah tangga

Tangani sampah dengan baik, sampah mempunyai nilai ekonomis

2012


Pemberdaya an masyarakat

Masyarakat Sampah yang ditangani dengan baik bisa menjdi tambahan penghasilan

Tahun

Pembelajaran Kebersihan lingkungan, nilai ekonomis

Tangani dan kelola sampah supaya berniai ekonomis

Media massa yang ada di Kota Banjarbaru khususnya ataupun di Provinsi Kalimantan Selatan cukup aktif dalam memuat masalah pengelolaan sanitasi lingkungan, meskipun masih sangat tergantung kepada sumbangan tulisan yang BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

34

Kegiatan

halaman

NO

III



dikirimkan oleh para pemerhati kesehatan lingkungan. Media-media ini juga cukup aktif membuat kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup seperti program Green and Clean, atau Gerakan Cinta Sungai Kemuning yang dibina oleh Wakil Walikota Banjarbaru. Tabel 3.33 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru NO

Nama Media

Isu Yang Diangkat

Jenis Acara

Pesan Kunci

Pendapat Media

1

Radar Banjar

Artikel




2

Banjarmasin Post

Artikel

Banjarbaru kembali meraih Adipura

Peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan kota


3


Artikel


Upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan


TVRI Kalimantan Selatan

Talk show

Peran aktif masyarakat adalah kunci sukses program pemerintah


4

Penganugerahan Adipura Keberhasilan Banjarbaru meraih Adipura

Upaya penyebarluasan dan pembinaan pengelolaan air limbah, termasuk di dalamnya kampanye praktek PHBS tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, diperlukan peran serta dari masyarakat dan kalangan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan untuk membantu pemerintah terutama dalam hal pembiayaan dan penyediaan media ataupun bahan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye dan advokasi pembangunan sanitasi. Tabel 3.34 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi (Pengelolaan Sampah)

Launching Program Green and Clean




Selain dengan mitra yang sudah ada, beberapa perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru juga masih memungkinkan untuk diajak bekerjasama mempromosikan pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru, khususnya terkait Perilaku Hidup yang Bersih dan Sehat. Hal yang harus diperhatikan adalah mencari kegiatan-kegiatan baru yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga juga menguntungkan dunia usaha dalam memperkenalkan produknya.


35

1


Nama Kegiatan

halaman

No

III



Tabel 3.35 Daftar Mitra Potensial No

Nama Mitra


Bentuk Kerjasama

1 2.

SKH Radar Banjar PT. BNI 1946

PHBS Bin Sampah

In Kind In Kind

3

Telkom Flexi

Bin Sampah

In Kind

4.

Coca Cola Comp.

PHBS

In Kind

5

Bank Kalsel

Bin Sampah

In Kind

3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha Sampai saat ini, persoalan penanganan sampah masih dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, ditambah dengan masih kurangnya informasi mengenai nilai tambah dari pengelolaan sampah menyebabkan belum ada dunia usaha yang tertarik untuk mengalokasikan sebagian modalnya untuk mengembangkan usaha dalam pelayanan pengelolaan sampah. Tabel 3.36 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kota Banjarbaru No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan


3.3.6 Pendanaan Dan Pembiayaan Belum adanya investor atau pihak swasta yang masuk atau berkontribusi dalam pengelolaan persampahan menjadikan pendanaan untuk pengelolaan sampah ini masih sangat tergantung pada kemampuan dana APBD maupun danadana dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program bantuan dengan Multi-Sources of funding system yaitu program yang dibiayai oleh Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Table 3.37 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Sub Sektor Pengelolaan Persampahan Di Kota Banjarbaru 2009 - 2012 No

Sub sektor


2010

2011

2012

3.791.686.050

2.709.196.350

5.255.090.360

6.232.714.000

403.040.800

499.146.400

247.621.000

Belum terdata

Belanja APBD

Retribusi sampah

halaman

Sumber : APBD Kota Banjarbaru, DPPKAD Kota Banjarbaru

36

Pendapatan


III



3.3.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak Seperti halnya pengelolaan limbah cair, persoalan pengelolaan sampah sangat tergantung pada kebiasaan/perilaku dan cara berpikir masyarakat, yang tidak lepas dari masalah kesejahteraan. Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah tidak akan berdampak signifikan bagi upaya perbaikan pengelolaan sampah di daerah jika tidak didukung oleh perbaikan perilaku masyarakat. Kebiasaan turun temurun dan masih kurangnya informasi mengenai kesehatan lingkungan menjadi sebab penduduk masih membuang sampahnya ke sungai atau menumpuk dan kemudian membakar sampah tersebut. Disisi lain, pemerintah daerah juga masih menghadapi kendala kurangnya sarana prasarana untuk dapat melayani seluruh kawasan di Kota Banjarbaru. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah, serta belum adanya perencanaan pengelolaan sampah yang komprehensif menjadikan upaya peningkatan pengelolaan sampah ini masih berjalan lambat. Tabel. 3.38 Permasalahan Mendesak di Sub Sektor Persampahan di Kota Banjarbaru No

Aspek

Permasalahan

Non Teknis A.

Kebijakan daerah dan kelembagaan - Institusi pelaksana pengelolaan sampah masih terpaku pada tugas keseharian penanganan sampah, belum memikirkan perencanaan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan seperti pengembangan TPST dengan sistem 3R. - Pengelolaan Persampahan ditingkat nasional baru UU Persampahan No 18 Tahun 2008, sedangkan Perda Pengelolaan sampah belum ada di tingkat kota.

B.

Keuangan Keuangan daerah yang terbatas menjadikan terhambatnya pengadaan sarana prasarana dan proses pembebasan lahan untuk TPA

C.

Komunikasi Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, untuk merubah paradigma bahwa sampah tidak lagi dianggap sebagai persoalan tapi bisa menjadi sumber penghasilan

D.

Partisipasi Dunia Usaha Belum ada dunia usaha yang tertarik untuk melakukan usaha pelayanan pengelolaan sampah

Partisipasi Masyarakat dan PMJK

halaman

- Masih kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah ke TPS seperti tidak tepat waktu, cara maupun tempat. - Belum ada usaha masyarakat untuk melakukan pemilahan dan membedakan wadah terhadap sampah basah dan kering

37

E.


III


No


Aspek

Permasalahan

Teknis A.

Sistem - TPA yang ada masih menggunakan sistem Semi Controlled Landfill - Armada Pengangkutan masih menggunakan truck bak terbuka - TPST yang ada belum dapat beroperasi secara optimal karena KSM yang dipercaya menjadi pengelola tidak memiliki biaya operasional

B.

Konstruksi Lahan untuk TPA masih dalam proses pembebasan, sehingga belum dapat dioptimalkan untuk pengembangan sistem Sanitary Landfill

3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1 Kelembagaan Tanggung jawab pengelolaan drainase kota tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada institusi pemerintah daerah, tetapi juga menuntut peran sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan saluran drainse tersebut. Ketiga unsur ini mempunyai hubungan saling ketergantungan yang harus disinergikan supaya drainase lingkungan yang ada berfungsi secara optimal. Tabel 3.39 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan Di Kota Banjarbaru PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

V

X

X

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

X

X

Ѵ

Ѵ

X

Membersihkan sarana drainase lingkungan

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Memperbaiki sarana drainase lingkungan yang rusak

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

Ѵ

Ѵ

X

Perencanaan Menyusun target pengelolaan drainase lingk. skala kota Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target

Pengadaan Sarana Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan

halaman

38

Pengelolaan


III




Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

Ѵ

X

X

Ѵ

Ѵ

X

Ѵ

X

X

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan

Ѵ

X

X

Ѵ

X

X

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan drainase lingkungan.

Ѵ

X

X

Pengaturan dan Pembinaan Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan

Ѵ

Monitoring dan Evaluasi

Landasan hukum pengelolaan drainase lingkungan di Kota Banjarbaru masih menggunakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah di atasnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan dalam tatanan kota, pengaturan mengenai pengelolaan drainase lingkungan terutama untuk pembangunan kawasan perumahan terintegrasi dalam Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 262 Tahun 2004 tentang Kebutuhan Dasar Perumahan Di Wilayah Kota Banjarbaru Ketentuan ini akan menjadi salah satu syarat dalam penilaian untuk pemberian IPPT dan IMB untuk perumahan. Tabel 3.40 Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kota Banjarbaru Efektif dilaksanakan -

Pelaksanaan Belum efektif Tidak efektif dilaksanakan Dilaksanakan -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ket.

39

 Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Drainase Lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan Drainase Lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara drainase sebagai saluran pemutus air hujan

Ketersediaan Ada Tdk Ada -

halaman

Peraturan

Sumber : Dinas PU dan Dinas Perumtarungwasbang Kota Banjarbaru BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

III



a. Struktur Organisasi Secara kelembagaan, institusi yang bertanggung jawab tterhadap pengelolaan drainase di Kota Banjarbaru adalah Dinas Pekerjaan Umum Umum, dimana untuk sistem drainase primer dibebankan di kepada Bidang Sumberdaya Air Air, sedangkan sistem drainase sekunder dan yang lebih kecil (mikro) menjadi tugas dari Bidang Bina Marga. Marga Struktur Organisasi pengelola Drainase berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pem Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut.

Gambar 3.6 Struktur Organissi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang undangan yang berlaku. a. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan sarana pengairan, menyusun inventarisasi bangunan pengairan, pengairan, pengumpulan data penggunaan air, pengelolaan hidrologi kawasan danau dan rawa; b. Seksi Pengembangan Prasarana Prasarana Sungai dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan melaksan pembinaan teknis, pengawasan, dan


halaman

Tugas

40

b. Tugas dan kewenangan Bidang Sumberdaya Air

III



pengendalian pemanfaatan air sungai dan waduk, pengelolaan hidrologi dan pemeliharaan daerah aliran sungai dan waduk, penanggulangan akibat bencana alam. Kewenangan : a. Menyusun perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumberdaya air; b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan prasarana irigasi, sungai, waduk, danau dan rawa; c. Penanggulangan bencana banjir, serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil; d. Pengumpulan data dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang sumberdaya air. 3.4.2 Sistem dan cakupan pelayanan


halaman

Beberapa saluran darinase yang ada di Kota Banjarbaru saat ini belum berfungsi secara optimal, kondisi ini yang menyebabkan terjadinya genangan air bila hujan turun dalam intensitas yang tinggi. Penyempitan badan sungai yang diakibatkan oleh berdirinya rumah-rumah penduduk di sepanjang bantaran sungai, yang diperparah dengan perilaku membuang sampah ke sungai, yang menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan aliran air menyebabkan badan sungai tidak mampu menampung air dalam volume yang tinggi.

41

Sebagaimana kawasan perkotaan lainnya, sistem jaringan drainase di Kota Banjarbaru dibagi atas 2 bagian, yaitu : a. Sistem Drainase Mayor, Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchment Area). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (major system) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini. b. Sistem Drainase Mikro, Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

III



Sedangkan untuk jaringan drainase sekunder dan primer, di beberapa lokasi terputus oleh timbunan tanah atau gorong-gorong yang sempit yang kemudian tersumbat oleh tumpukan sampah yang menyebabkan terhambatnya aliran air hingga meluap ke badan jalan. Kondisi ini diperparah dengan tofografi jalan-jalan yang bergelombang, sehingga volume air menumpuk dan meluber di daerah yang relatif lebih rendah. Tabel. 3.41 Kondisi Genangan / Banjir di Kota Banjarbaru Kelurahan

Dampak Terhadap  Perumahan  Persawahan  Perkebunan

1

Cempaka

Cempaka/Basung

2

Banjarbaru Utara

Loktabat Utara  Jl. A. Yani  BALITRA

 Perumahan  Jalan

3

Banjarbaru Selatan

Kemuning


4

Landasan Ulin

Tonhar


Penyebab Banjir  Aliran permukaan yang besar  Perubahan tata guna lahan  Jaringan sungai terganggu  Penyempitan dan pendangkalan sungai  Aliran permukaan yang besar  Perubahan tata guna lahan  Jaringan sungai terganggu  Penyempitan dan pendangkalan sungai  Aliran permukaan yang besar  Perubahan tata guna lahan  Jaringan sungai terganggu  Penyempitan dan pendangkalan sungai  Aliran permukaan yang besar  Perubahan tata guna lahan  Jaringan sungai terganggu  Penyempitan dan pendangkalan sungai

Luas (Ha) 1,5

1.169,8

6,6

1,5

Sistem drainase primer di Kota Banjarbaru dibagi ke dalam tiga zona prioritas, meliputi : (1) Zona prioritas I, meliputi; Jalan A. Yani (SPBU) – Guntung Simpang Bandara Kiri 2 – Gang SMP, Jalan A. Yani – Pertigaan Traffict Light Bandara, Sungai Kemuning, dan Sungai Basung, (2) Zona prioritas II, meliputi Sungai Ulin Kanan, Sungai Salak Kiri 1, Sungai Payung Hulu Kiri 1, Sungai Payung Hulu Kanan 1, Sungai Payung Hulu,


42

Kecamatan

halaman

No

III



Sungai Kemuning Kanan 2, Sungai Kemuning Kiri 2, Sungai Paring Kanan 1, Sungai Paring Kiri 2, Sungai Gotong Royong, Sungai Simpang bandara Kiri 3, Sungai Simpang Bandara Kiri 1, Sungai Salak Kiri 2, Sungai Kemuning Kanan 1, Sungai Paring Kiri 1, Sungai Lurus Kiri 1, Sungai Basung Kiri , Sungai Basung Kanan, Sungai Tiung Kiri, Sungai Tiung Kanan, Sungai Paring, Sungai Mangguruh, Sungai Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan, Sungai Ampuya Kiri 1, Sungai Ampuya Kiri 2, Sungai Ampuya Kanan, Sungai Harapan Kiri, Sungai Salak Kanan 1, Sungai Kemuning Kiri 3. (3) Zona prioritas III, meliputi : Sungai Ulin Kiri, Sungai Ulin Kanan 2, Sungai Ulin Kanan 1, Sungai Lurus Kiri 3, Sungai Lurus Kanan 3, Sungai Lurus Kanan 1, Sungai Payung Kanan, Sungai Payung Hulu Kiri 3, Sungai Lurus Kiri 2, Sungai Lurus Kanan 2. Sedangkan sistem drainase sekunder terintegrasi dengan jalan-jalan utama yang ada di Kota Banjarbaru seperti Jalan A. Yani, Jl. Mistar Cokrokusumo, Jl. RO. Ulin, Jl. Panglima Batur, Jalan Karang Anyar, Jalan Garuda dan jalan utama lainnya. Tabel. 3.42 Kondisi Saluran Drainase

Permanen

Tanah

A

Saluran Primer 1 Sungai Kemuning

7.200

144

v

v

2 Sungai Ambulung

4.328

80

v

3 Sungai Batulicin

3.600

70

v

Konstruksi

4 Sungai Pinang

4.200

84

v

5 Sungai Batu Kapas

4.100

80

v

6 Sungai Paring

3.100

60

v

7 Sungai Sambangan

3.200

64

v

8 Sungai Ampayo

5.500

110

v

9 Sungai Tiung

3.300

65

v

10 Sungai Apukan

20.400

400

v

11 Sungai Basung

3.100

60

v

12 Sungai Banyu Irang

18.000

380

v

13 Sungai Kuranji

3.800

70

v

14 Sungai Rancah

6.190

120

v

15 Sungai Salak

4.222

80

v

16 Sungai Guntung Payung

5.300

100

v

17 Handil Daya Sakti

7.000

140

v

18 Sungai Lu’uk

4.800

90

v

19 Handil Berkat Karya

7.000

140

v

20 Handil Hanyar

4.300

85

v

21 Handil Papikul

7.000

140

v

22 Sungai Jembatan I

4.000

80

v

23 Sungai Jembatan II

4.000

80

v

24 Sungai Pembuang Prov

6.000

120

v

25 Saluran Timbang Rasa

4.000

80

v


Kondisi (Baik/Rusak)ak)

43

Luas Catchman Area (Ha)

Nama Jalan / Sungai

halaman

Panjang (m)

No

III


Panjang (m)

Luas Catchman Area (Ha)

Permanen

Saluran Sekunder 1 Drainase Jl. A. Yani

18.000

200

v

2 Sungai Komet

2.000

20

No B


Nama Jalan / Sungai

Konstruksi Tanah

v

3 Sungai Gotong Royong

1.870

18

v

4 Sungai Gn. Kupang

1.140

10

v

5 Sungai Ulin

1.500

15

v

6 Sungai Karet

1.810

20

v

7 Sungai Lurus

2.100

20

v

8 Sungai Guntung Jingah

1.900

20

v

9 Guntung Paikat

1.350

15

v

10 Sungai Guntung Lua

1.500

15

v

11 Sungai Puyau

1.100

10

v

12 Drainase Jl. Pang. Batur

v

13 Drainase Jl. Karang Anyar

v

14 Drainase Jl. P. M. Noor

v

15 Drainase Jl. RO Ulin

v

16 Drainase Jl. Mistar C K

v

17 Drainase Jl. Bandara

v

18 Drainase Jl. Hercules 19 Guntung Papuyu

v 2.800

30

v

20 Guntung Paring

2.284

25

v

21 Sungai Gunung Kupang II

1.574

15

v

22 Sungai Ujung Murung

2.500

25

v

800

10

v

24 Sungai Lukass

1.500

15

v

25 Sungai Cambai

950

10

v

26 Sungai Mati

2.030

20

v

27 Sungai Dadap

2.260

20

v

23 Sungai Mangguruh

28 Sungai Bangkal Kecil 29 Sungai Batu Kapur 30 Sungai Rimba

490

5

v

2.690

25

v

800

10

v

31 Sungai Tagumpar

1.500

15

v

32 Sungai Sumba

1.350

10

v

33 Sungai Sidomulyo

2.122

20

v

34 Sungai Karya Bhakti

1.700

15

v

35 Sungai Polantan

2.230

20

v

C 1

Saluran Tersier Ratu Elok – Bumi Cahaya Bintang – Komp.Kehutanan

2

Kelapa Gading

3

Banua Permai

4

Loktabat

Kondisi (Baik/Rusak)ak)


halaman

Umumnya rumah tangga di Kota Banjarbaru menggunakan sistem drainase sebagai saluran pembuangan dari sisa-sisa air yang dipergunakan dalam aktivitas

44

Sumber : Dinas PU

III



sehari-hari seperti air bekas mandi, bekas cucian dapur atau bekas cucian pakaian. Demikian juga dengan pengaliran air hujan, hampir semuanya (kecuali sedikit yang terserap ke dalam tanah dan sumur-sumur gali) masuk ke dalam sistem drainase, mulai dari drainase lingkungan (tersier) kemudian masuk ke drainase sekunder sampai akhirnya terkumpul di badan-badan sungai atau saluran irigasi. Tabel 3.43. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kota Banjarbaru Input

User Interface

Penampungan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir

Pembuangan/ Daur Ulang

Rumah Tangga: - Air cucian dari dapur

Tempat cuci piring

Sistem Drainase

Sungai

- Air cucian pakaian

Pembuangan Air Cucian

Sistem Drainase

Sungai

- Air untuk Mandi

Saluran Pembuangan

Sistem Drainase

Sungai

Talang Halaman Ruang Publik

Sistem Drainase

Sungai

Air Hujan

Pengelolaan drainase di Kota Banjarbaru meliputi Bangunan air yang terdiri dari tabat, pintu air, terjunan air dan bangunan air lainnya. Sistem pengelolaan drainase dapat dilihat pada tabel 3.44. Tabel 3.44 Sistem Pengelolaan Drainase yang Ada di Kota Banjarbaru Kelompok Fungsi Bangunan Air

Teknologi yang Digunakan Pembuatan Bangunan Air Pada Sungai Peramuan (4 buah) Pembuatan Tabat Beton Pembuatan Pintu Air

150 m 1 buah 4 buah

1 buah 1 buah

Sumber Data Bidang PSDA Dinas PU (T.A 2002)

Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2004) Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2004) Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2008)

Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2010) Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2010)

halaman

45

Pembuatan Bangunan Air Gt. Manggis, Berlina & Walangku Bangunan Terjunan Sei Puyau Bangunan Terjunan Sei Gotong Royong

(Perkiraan) Nilai Data 4 buah


III



Gambar 3.7. Peta Pelayanan Drainase di Kota Banjarbaru BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

III



3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Peran serta masyarakat secara aktif didalam penanganan saluran drainase masih cukup kecil ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah dari saluran drainase yang tidak berfungsi sesuai dengan yang di harapkan.

Pembersihan drainase

umumnya dilakukan menjelang acara–acara tertentu seperti lomba kebersihan lingkungan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kegiatannya dilakukan secara gotong royong dengan membersihkan saluran yang ada. Selain dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, keterlibatan masyarakat sampai saat ini masih sangat tergantung dengan kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh pihak lain baik pemerintah maupun kelompok-kelompok Pencinta Lingkungan Hidup. Dengan kondisi tersebut, terdapat beberapa saluran drainase yang mengalami masalah seperti tertutup oleh timbunan sampah atau material bahan bangunan yang dibuang oleh masyarakat. Tabel 3.45. Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kecamatan Jumlah

Kecamatan Banjarbaru Utara

RT

RW

122

28

Banjarbaru Selatan

127

23

Landasan Ulin

141

27

Liang Anggang

66

Cempaka

102

Kondisi Drainase Pembersihan Pengelola Data Saat ini Drainase (Rutin/Tdk (Pemerintah/Swasta/M (lancar/mampet) Rutin) asyarakat) Ada yang lancar, sebagian lainnya mampet oleh pasir, tanah atau sampah

Tdk Rutin

Bangunan di atas Saluran (Ada/Tidak

Pemerintah

Tdk Rutin

Pemerintah

Tdk Rutin

Pemerintah

Tdk Rutin

Pemerintah

Tdk Rutin

Pemerintah

Pengelolaan drainase sampai saat ini masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata-mata, sehingga belum ada program/proyek layanan pengelolaan drainase yang berbasis pada masyarakat. Tabel 3.46 Daftar Program / Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat No.

Nama Pelaksana Program/Proyek/L (Pj) ayanan

Tahun Mulai

Kondisi Sarana Saat ini Tidak Fungsi Rusak Fungsi

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

Tidak Ada Program / Layanan berbasis masyarakat

3.4.4 Pemetaan Media dalam advokasi dan sosialisasi pengelolaan drainase yang baik dan berwawasan lingkungan masih minim. pemberitaan

atau artikel

Isu pengelolaan drainase baru terangkat dalam media jika


terjadi

luapan air

47

peran serta media massa

halaman

Seperti halnya sub sektor sanitasi yang lain,

atau banjir yang

III


mengganggu aktivitas pengelolaan drainase


masyarakat.

Sosialisasi atau penyuluhan terkait

umumnya terintegrasi dengan

penyuluhan - penyuluhan

yang dilakukan oleh bidan desa atau organisasi PKK melalui

kegiatan

pengembangan dan pembinaan desa siaga dan desa/kelurahan siaga aktif. Tabel 3.47 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru NO

Kegiatan

1

Sosialisasi dan Penyuluhan Normalisasi Sungai Kemuning

Dinas Pelaksana

Tahun 2010

Dinas PU

Tujuan kegiatan

Khalayak sasaran

Partisipasi masyarakat dalam normalisasi sungai

Masyarakat atau keluarga yang berada di bantaran sungai

Pesan Kunci

Pembelajaran

Jika aliran sungai lancar, tidak akan ada banjir

Media massa yang ada di Kota Banjarbaru cukup aktif dalam memuat masalah pengelolaan sanitasi lingkungan termasuk masalah pengelolaan drainase, terutama jika terjadi permasalahan yang merugikan warga masyarakat seperti terjadinya banjir di sekitar bantaran Sungai Kemuning atau kegiatan bersih-bersih sungai Kemuning yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Pemuatan artikel masih sangat tergantung kepada sumbangan tulisan yang dikirimkan oleh para pemerhati kesehatan lingkungan. Tabel 3.48 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru Isu Yang Diangkat

Jenis Acara

Pesan Kunci

Pendapat Media

1

Radar Banjar

Berita

Normalisasi Sungai Kemuning

Pemeliharaan alur sungai


2


Artikel

Wakil Walikota pimpin kegiatan pembersihan sungai Kemuning

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan sungai


Pengelolaan drainase kota mulai dari saluran tersier, sekunder hingga drainase primer tidak akan optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, diperlukan peran serta dari masyarakat dan kalangan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan untuk membantu pemerintah terutama dalam hal pembiayaan dan penyediaan media ataupun bahan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye dan advokasi pembangunan sanitasi. Sedangkan peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam kaitan dengan pengawasan dan pemeliharaan terhadap saluran drainase tersebut. BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

48

Nama Media

halaman

NO

III



Tabel 3.49 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi (Pengelolaan Drainase) No 1


Nama Kegiatan Launching Program Green and Clean




Selain dengan mitra yang sudah ada, beberapa perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru juga masih memungkinkan untuk diajak bekerjasama mempromosikan pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru, termasuk dalam hal pengelolaan saluran drainase. Hal yang harus diperhatikan adalah mencari kegiatan-kegiatan baru yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga juga menguntungkan dunia usaha dalam memperkenalkan produknya. Tabel 3.50 Daftar Mitra Potensial No

Nama Mitra


Bentuk Kerjasama

1 2.

SKH Banjarmasin Post PT. BNI 1946

PHBS PHBS

In Kind In Kind

3

Telkom Flexi

PHBS

In Kind

4.

Coca Cola Comp.

PHBS

In Kind

5

Bank Kalsel

PHBS

In Kind

3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha Sejalan dengan paradigma masyarakat bahwa persoalan pengelolaan sampah masih dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, sampai saat ini belum ada dunia usaha yang tertarik untuk mengalokasikan sebagian modalnya untuk mengembangkan usaha dalam pelayanan pengelolaan drainase. Tabel 3.51 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Yang Ada Di Kota Banjarbaru No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan



halaman

Belum adanya investor atau pihak swasta yang masuk atau berkontribusi dalam pengelolaan persampahan menjadikan pendanaan untuk pengelolaan sampah ini masih sangat tergantung pada kemampuan dana APBD maupun danadana dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program bantuan dengan

49

3.4.6 Pendanaan Dan Pembiayaan

III



Multi-Sources of funding system yaitu program yang dibiayai oleh Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Table 3.52 Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Subsektor Pengelolaan Drainase No

Sub sektor Drainase


2010

2011

2012

3.791.686.050

2.709.196.350

5.255.090.360

6.232.714.000

----

----

----

----

Belanja APBD Pendapatan Retribusi Sumber : APBD Kota Banjarbaru, DPPKAD Kota Banjarbaru

3.4.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak Pengelolaan drainase sebagaimana halnya di sektor-sektor yang lain, harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).

halaman

50

1. Masalah koneksitas dari drainase tersier ke sekunder, kemudian ke saluran primer, belum semuanya terkoneksi sehingga aliran air menjadi terhambat dan menimbulkan luapan air ketika turun hujan dengan intensitas yang tinggi. 2. Master plan Drainase yang ada hanya terfokus pada aliran sungai dan guntung, belum ada perencanaan untuk jaringan drainase yang berbasis jaringan jalan. 3. Alur sungai yang menyempit karena adanya bangunan yang berdiri di tepian sungai 4. Drainase kurang berfungsi karena tertimbun oleh sampah 5. Pemeliharaan drainase terhambat karena tertutup menjadi jembatan beton 6. Kurang mengertinya masyarakat akan arti pentingnya Drainase sehingga belum menjadikannya salah satu prioritas dalam pembangunan rumah 7. Drainase cenderung mengikuti tofografi jalan yang bergelombang, sehingga memberi beban berat pada titik-titik terendah, memerlukan kolam-kolam retensi. 8. Belum adanya Landasan Hukum yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan saluran drainase pada setiap pembangunan rumah atau kawasan perumahan. 9. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah


III



Tabel. 3.53 Permasalahan Mendesak di Sub Sektor Drainase di Kota Banjarbaru No

Aspek

Permasalahan

Non Teknis A.

Kebijakan daerah dan kelembagaan Belum adanya Landasan Hukum yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan saluran drainase pada setiap pembangunan rumah atau kawasan perumahan.

B.

Keuangan Terbatasnya kemampuan keuangan daerah

C.

Komunikasi Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, untuk merubah paradigma bahwa sungai bukan tempat buangan limbah dan sampah

D.

Partisipasi Dunia Usaha Belum ada dunia usaha yang tertarik untuk melakukan usaha pelayanan pengelolaan drainase

E.

Partisipasi Masyarakat dan PMJK Kurang mengertinya masyarakat akan arti pentingnya Drainase sehingga belum menjadikannya salah satu prioritas dalam pembangunan rumah

Teknis A.

Sistem - Master plan Drainase yang ada hanya terfokus pada aliran sungai

dan guntung, belum ada perencanaan untuk jaringan drainase yang berbasis jaringan jalan.

- Masalah koneksitas dari drainase tersier ke sekunder, kemudian

ke saluran primer, belum semuanya terkoneksi sehingga aliran air menjadi terhambat. - Pemeliharaan drainase terhambat karena tertutup menjadi jembatan beton - Drainase kurang berfungsi karena tertimbun oleh sampah - Alur sungai yang menyempit karena adanya bangunan yang berdiri di tepian sungai

B.

Konstruksi

halaman

51

Drainase cenderung mengikuti tofografi jalan yang bergelombang, sehingga memberi beban berat pada titik-titik terendah, memerlukan kolam-klam retensi.


III

Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini & Yang direncanakan


Bab 4 Pembangunan sanitasi merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan Kota Banjarbaru, hal ini dapat dilihat melalui salah satu tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan periode 2011-2015, yaitu Membangun Lingkungan yang sehat dan dinamis. Lebih jauh dapat dilihat pada 2 point sasaran pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, yaitu Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar, serta Banjarbaru menjadi Kota Hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan.

4.1 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dan Promosi Higiene Pemerintah Kota Banjarbaru sejak Tahun 2010 turut mendukung pencapaian Visi Indonesia Sehat yang termuat di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 1193/MENKES /SK/X/2004 mengenai “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2010”. Dukungan ini diberikan melalui kegiatan promosi kesehatan yang terus digalakkan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 1114/Menkes /SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.


halaman

Keluaran awal yang diharapkan dari penyelenggaraan promosi kesehatan ini adalah peningkatan secara nyata perilaku masyarakat dalam menerapkan hidup yang bersih dan sehat. Perilaku-perilaku tersebut harus dipraktekkan dimana pun seseorang berada, mulai dari rumah tangga, di institusi pendidikan, di tempat kerja, di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di tempat umum, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dijumpai, dengan tujuan untuk mencapai kondisi suatu komunitas (a) tidak buang air besar sembarangan (BABS), (b) mencuci tangan

1

Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalahmasalah kesehatan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pembinaan PHBS dilaksanakan melalui penyelenggaraan Promosi Kesehatan, yaitu upaya untuk membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS, melalui proses pembelajaran dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, sesuai sosial budaya setempat serta didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

IV



pakai sabun, (c) mengelola air minum dan makanan yang aman, (d) mengelola sampah dengan benar, (e) mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Terkait dengan pembinaan PHBS ini, khususnya penyediaan sarana sanitasi seperti penyediaan air bersih, dan sarana MCK, di Kota Banjarbaru juga didukung oleh Perkotaan yang teknisnya dikelola oleh Bidang Cipta Karya Kota Banjarbaru.

dalam kaitan dengan pembangunan drainase program PNPM Mandiri Dinas Pekerjaan Umum

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene secara rutin telah dilaksanakan di Kota Banjarbaru meskipun dengan jumlah anggaran yang terbatas. Selain secara resmi dilakukan penyuluhan Gerakan Perilaku Bersih dan Sehat oleh pemerintah daerah di dalam pertemuan PKK di tingkat kelurahan sampai ke tingkat RT, penyuluhan juga dilakukan secara mandiri oleh kader-kader Posyandu yang dibina oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB. Tabel 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan PHBS Dan Promosi Higiene Tahun 2013

A

2

Satuan

Volume

Indikasi biaya (Rp) (1.000,-)

Sumber SKPD pendanaan/ penanggung jawab pembiayaan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kali

1

286.902,40

APBD

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a

Peningkatan Penyehatan Lingkungan Air

Pkm

8

56.517,95

APBD

Dinas Kesehatan

b

Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pkm

8

52.036,60

APBD

Dinas Kesehatan

303.380,40

APBD

BPMP dan KB

3 a

4

a

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu

Kelurahan

20

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Kali

9

239.877,00

APBD

5 a

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

6 a

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

b

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingk. Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dlm perlindungan dan konservasi SDA Peningkatan peran serta masyarakat dlm perlindungan dan konservasi SDA

Kel.

5

47.139,65

Kel.

5

75.000,00

Kel.

5

9.000,00


BPMP dan KB

APBD

Kantor LH

APBD (DAK)

Kantor LH

APBD Kantor LH (Pendamping)

2

1

Nama progam/kegiatan

halaman

No

IV


No

7 a



Satuan

Volume



Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Kel.

5

JUMLAH

25.856,00

APBD

Kantor LH

1.095.710,0

Sumber: RPJM Kota Banjarbaru 2011-2015, Renja SKPD

Secara umum, selain adanya tambahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang dibiayai dengan dana DAK, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2013 merupakan lanjutan dari program dan kegiatan pada tahun anggaran 2012. Alokasi anggaran disusun sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD serta memperhatikan perkembangan situasi terkini di setiap kawasan dalam wilayah Kota Banjarbaru. Tabel 4.2 Program Dan Kegiatan PHBS Dan Promosi Higiene Yang Sedang Berjalan

1

a

2


Satuan

Volume



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

kali

1

286.902,40

APBD

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a

Peningkatan Penyehatan Lingkungan Air

Pkm

8

38.868,85

APBD

Dinas Kesehatan

b

Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pkm

8

111.835,65

APBD

Dinas Kesehatan

182.334,90

APBD

BPMP dan KB

3 a 4

a

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pembinaan kelompok kerja nasional Posyandu

Kelurahan

20

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

kali

9

204.431,20

APBD

5 a


6 a

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Kel.

Kel.

JUMLAH

5

5

48.831,65

16.561,35

APBD

Kantor LH

APBD

Kantor LH

3

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingk. Hidup

BPMP dan KB

889.766,00

halaman

No

Sumber: RPJM Kota Banjarbaru 2011-2015, RKA SKPD BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

IV



4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi Kota Banjarbaru dalam pengelolaan air limbah domestik diantaranya adalah belum seluruh rumah tangga memiliki jamban keluarga, yang diperparah oleh sistem pembuangan yang tidak sesuai dengan standar teknis yang ditentukan. Sistem pengelolaan limbah secara terpusat (off site system) belum berjalan secara optimal meskipun sudah tersedia 1 unit sarana IPAL komunal. Situasi lain yang perlu segera mendapat perhatian adalah belum tersedianya fasilitas IPLT untuk pengolahan akhir lumpur tinja sebelum dibuang ke sungai atau dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Isu dan permasalahan ini perlu segera dicari alternatif pemecahannya melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di SKPD terkait sehingga tercapai perbaikan pengelolaan air limbah di daerah, baik melalui program jangka pendek, menengah maupun dalam jangka panjang. Program atau kegiatan awal yang diidentifikasi dari permasalah yang dihadapi dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang ada. Strategi utama yang perlu dilakukan adalah membantu semua rumah tangga di Kota Banjarbaru minimal harus memiliki atau terakses jamban yang memadai sebagai tempat pembuangan tinja. Program dan kegiatan selanjutnya adalah menerapkan sistem sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan proyeksi perkembangan wilayah, yaitu mengembangkan sistem setempat (on-site system) untuk perumahan dan kawasan permukiman berkepadatan rendah sampai sedang, dan sistem terpusat untuk perumahan dan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi. Tabel 4.3 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2013 No

Satuan

Volume



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

b

c d e

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Unit

690.875,00

APBD

Dinas PU

APBD

Dinas PU

Tahun

1

161.019,00

Unit

5

1.136.365,00

Tahun

1

JUMLAH Sumber: RPJM Kota Banjarbaru 2011-2015, Renja SKPD


APBD Dinas PU (DAK) 197.114,95 APBD Dinas PU (Pendamping) 92.142,50

2.277.516,45

4

a

halaman

1


IV



Rencana pembangunan air limbah pada tahun anggaran 2013 ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2012, terutama untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah yang didanai sendiri oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, sementara alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan. Tabel 4.4 Program Dan Kegiatan Air Limbah Yang Sedang Berjalan (Tahun 2012) No 1


Satuan

Volume


Sumber pendanaan/ pembiayaan

SKPD penanggung jawab


a b

c d e

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Unit

65.608,90

APBD

Dinas PU

APBD

Dinas PU

Tahun

1

151.320,00

Unit

5

1.237.670,00

Tahun

1

JUMLAH

APBD Dinas PU (DAK) 197.247,00 APBD Dinas PU (Pendamping DAK) 92.142,50

1.743.988,40

Sumber: RPJM Kota Banjarbaru 2011-2015, RKA Dinas PU

Disamping kegiatan fisik seperti yang dilaksanakan melalui program kegiatan di atas, hal lain yang tidak kalah penting yang harus segera disiapkan adalah membuat peraturan daerah sebagai bentuk pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga pengeloaan air limbah dapat dilaksanakan secara optimal dan berujung pada terciptanya kondisi lingkungan yang sehat.

4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan


halaman

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru selaku unit kerja yang mendapat tanggung jawab untuk melakukan pelayanan pengelolaan sampah terus berusaha keras untuk meningkatkan cakupan layanannya, salah satu bukti keberhasilan unit kerja ini adalah Kota Banjarbaru telah berhasil meraih penghargaan Adipura selama 4 tahun berturut-turut melai tahun 2009 – 2012.

5

Beberapa Isu-isu strategis terkait sub sektor pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru saat ini antara lain adalah masih kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah ke TPS seperti tidak tepat waktu, cara maupun tempat; belum ada pengelompokan sampah yang dibuang oleh masyarakat (Organik/Non Organik); masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga sampai pada kondisi TPA Hutan Panjang yang masih menggunakan sistem Semi Controlled Landfill.

IV



Kemudian sejalan dengan mulai digalakkannya program pengelolaan sampah dengan sistem 3R, di Kota Banjarbaru juga telah dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berupa tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap kelurahan dengan luas area antara 500 - 1.000 m². Sampai saat ini telah dibangun 2 unit TPST di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang dibiayai dengan dana APBN melalui Satker PLP Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 4.5 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Domestik Tahun 2013 No

Satuan

Volume



1.179.599,00

APBD

1.787.887,05

APBD

4.207.492,00

APBD

766.069,95

APBD

Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Kantor LH


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

b

c d e

Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA Penggalian dan Penutupan Lubang Sampah di TPA

Dok.

Tahun

2

1

Tahun

1

722.000,00

APBD

f

Pemeliharaan Rutin TPS dan Kontainer

Tahun

1

215.250,00

APBD

g

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Bank Sampah

10

450.000,00

APBD (DAK)

h

2 a

b

c

53.999,75

APBD Kantor LH (Pendamping)

Program Kualitas Kebersihan Lingkungan

Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebersihan Kota Pemeliharaan Kebersihan Jalan dan Saluran Drainase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebersihan JUMLAH

177.431,00

APBD

270.000,00

APBD

122.000,00

APBD

10.020.953,35

Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan

6

a

halaman

1




IV



Meskipun rencana anggaran pengelolaan sampah tahun 2013 yang dialokasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2012, namun anggaran pengelolaan sampah secara keseluruhan tetap mengalami kenaikan karena pada tahun anggaran 2013 yang akan datang Kantor Lingkungan Hidup juga mulai melaksanakan kebijakan upaya pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat . Tabel 4.6 Program Dan Kegiatan Persampahan Yang Sedang Berjalan (Tahun 2012) No 1


Satuan

Volume



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a

b

c d e f

2 a

b

c

Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA Penggalian dan Penutupan Lubang Sampah di TPA Pemeliharaan Rutin TPS dan Kontainer

Dok

1

85.044,20

APBD

5.175.136,00

APBD

Tahun

1

3.143.826,00

APBD

Tahun

1

397.344,85

APBD

Tahun

1

125.000,00

APBD

Tahun

1

207.250,00

APBD

Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan

Program Kualitas Kebersihan Lingkungan

Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebersihan Kota Pemeliharaan Kebersihan Jalan dan Saluran Drainase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebersihan

Tahun

1

282.022,30

APBD

Tahun

1

150.000,00

APBD

Tahun

1

445.896,65

APBD

JUMLAH

Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan

10.011.520,0



halaman

Meskipun tidak memilki sungai yang besar, Kota Banjarbaru sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, dilewati oleh beberapa aliran sungai kecil yang jika hujan turun dalam intensitas yang cukup tinggi dapat

7

4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan

IV



menimbulkan terjadinya banjir atau genangan air di beberapa kawasan yang dilaluinya. Banyaknya rumah atau bangunan yang berdiri di pinggiran sungai menyebabkan terjadinya penyempitan badan sungai yang diperparah dengan pendangkalan akibat tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat. Sementara itu, drainase yang dibangun di kawasan-kawasan bisnis atau di lingkungan perumahan umumnya masih bersifat parsial, tidak seluruhnya terkoneksi dengan jaringan drainase kota sehingga seringkali terjadi luapan air ke badan-badan jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Permasalahan lain adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah atau sisa material bahan bangunan ke dalam saluran irigasi yang menyebabkan aliran air menjadi terhambat atau bahkan tersumbat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga telah melaksanakan Program dan Kegiatan normalisasi dan pemeliharaan saluran air yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya, terutama untuk mengurangi titik dan luasan wilayah genangan air. Program dan kegiatan pengelolaan drainase yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 berikut. Tabel 4.7 Rencana Program Dan Kegiatan Drainase Tahun 2013 No 1


Satuan

Volume



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

a

Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi

Ha

400

b

Rehabilitasi / pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )

m


c d

APBD

Dinas PU

9.000

891.537,60

APBD

Dinas PU

m

15.600

1.284.075,00

APBD (DAK)

Dinas PU

m

15.600

266.210,00

APBD Dinas PU (Pendamping)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a

Normalisasi Drainase Jalan Kota

m

3.254

2.947.340,00

APBD

Dinas PU

b

Pembangunan Drainase Jalan Kota

m

5.654

5.263.033,25

APBD

Dinas PU

c

Peningkatan Drainase dlm Kota (L)

m

28.755,85

APBD

Dinas PU

APBD

Dinas PU

a

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Rutin Drainase jalan Kota

m


3.400

835.000,00

8

3

halaman

2

2.024.000,00

IV


4


Program Pengendalian Banjir

a

Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir

m

2.550

JUMLAH

3.162.161.05

APBD

Dinas PU

16.702.112,75


Tabel 4.8 Program Dan Kegiatan Drainase Yang Sedang Berjalan (Tahun 2012) No 1


Satuan

Volume



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

a


Ha

425.000,00

APBD

Dinas PU

b

Rehabilitasi / pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )

m

865.480,95

APBD

Dinas PU

m

1.379.120,00

APBD (DAK)

Dinas PU

Rehabilitasi / pemeliharaan Jar. Irigasi (Pendamping)

m

310.626,60

APBD

Dinas PU

c d 2

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a

Normalisasi Drainase Dalam Kota

m

744.584,10

APBD

Dinas PU

b

Pembangunan Drainase Jalan Kota

m

1.982.725,45

APBD

Dinas PU

1.067.746,55

APBD

Dinas PU

5.094.035,75

APBD

Dinas PU

3 a 4

a

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Rutin Drainase jalan Kota

m

Program Pengendalian Banjir

Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir

m

JUMLAH

11.869.319,4



halaman

Salah satu komponen lain yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan sanitasi adalah pengelolaan air bersih, karena bagaimanapun tingginya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat tidak akan berdampak signifikan jika tidak didukung oleh ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi.

9

4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi

IV



4.5.1 Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Air Bersih Pelayanan air bersih untuk masyarakat di wilayah Kota Banjarbaru diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Intan milik Pemerintah Kabupaten Banjar. Tabel 4.9 Jumlah Pelanggan Air Bersih (PDAM) Dirinci Setiap Kecamatan Tahun 2012 Kecamatan

Pelanggan (Rumah Tangga)

1.

Landasan Ulin dan Liang Anggang

4.576

2.

Cempaka

3.

Banjarbaru Utara

8.123

4.

Banjarbaru Selatan

8.711

510

JUMLAH

21.920

Sumber : P D A M Intan Banjar

Jumlah pelanggan PDAM di Kota Banjarbaru mencapai 21.920 pelanggan dimana pelanggan terbanyak berada di Kecamatan Banjarbaru Selatan 8.711 pelanggan dan Banjarbaru Utara 8.123 pelanggan. Untuk meningkatkan layanan air bersih dari PDAM Intan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru setiap tahunnya selalu meningkatkan nilai investasinya melalui penyertaan modal untuk kegiatan penambahan jaringan perpipaan. Untuk pengembangan sistem distribusi, Pemerintah Kota Banjarbaru bersama-sama dengan PDAM Intan telah menyusun dokumen SPAM yang akan menjadi acuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat di Kota Banjarbaru. Tabel 4.10 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Tahun 2013 No

Satuan

Volume





b

c 2

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (L)

m

13.850

2.226.839,00

APBD

Dinas PU

m

1.935

352.160,00

APBD

Dinas PU

65.284,90

APBD

Dinas PU

1.601.277,00

APBD (DAK)

Dinas PU

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

a

Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

b


m

8.766

JUMLAH

213.317,00

4.458.877,9


10

a

halaman

1


Sumber: RPJM Kota Banjarbaru 2011-2015, Renja SKPD BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

IV



Tabel 4.11 Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Tahun 2012 No 1


Satuan


Volume




A B

c 2

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum (L)

m

2.401.344,50

APBD

Dinas PU

m

351.195,00

APBD

Dinas PU

m

44.580,40

APBD

Dinas PU

APBD (DAK)

Dinas PU

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

A


m

1.233.040,00

B


m

163.994,20


JUMLAH Sumber: RPJM Kota Banjarbaru 2011-2015, Renja SKPD

4.5.2 Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air, yaitu untuk menjaga agar kuantitas air tanah tetap terjaga sehingga menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, melalui Program Perlindungan dan Konservasi SDA telah dikembangkan sumur-sumur resapan dan pembuatan lubang biopori yang dimaksudkan sebagai media menahan dan menyimpan air hujan. Tabel 4.12 Rencana Program Dan Kegiatan Perlindungan dan Konservasi SDA Tahun 2013 No

Satuan

Volume



b

c

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air (Sumur Resapan) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA (Peralatan Biopori) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Unit

15

86.307,50

APBD

Kantor LH

buah

10

75.000,00

APBD (DAK)

Kantor LH

JUMLAH

9.000,00

170.307,50

APBD Kantor LH (Pendamping DAK)

11


a

halaman

1




IV



Tabel 4.13 Program Dan Kegiatan Perlindungan dan Konservasi SDA Tahun 2012 No 1


Volume





Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air (Sumur Resapan) 2

Satuan

Unit

168.000,00

APBD

Kantor LH


Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingk. Hidup JUMLAH

48.831,65

APBD

Kantor LH

216.831,65

halaman

12



IV

Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi


Bab 5: 5.1

Area Beresiko Sanitasi

Penetapan area beresiko sanitasi di Kota Banjarbaru didapatkan dari kompilasi skoring (penilaian) berdasarkan data-data sekunder, persepsi SKPD dan hasil studi EHRA. Skoring resiko ditetapkan dalam 4 skala, yaitu :    

1 2 3 4

= = = =

resiko resiko resiko resiko

sangat rendah (warna biru) rendah (Warna hijau) tinggi (Warna kuning) sangat tinggi (warna merah)

a. Area Beresiko Menurut Data Sekunder Penentuan area beresiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan memetakan tingkat resiko berdasarkan data yang telah ada dalam SKPD. Penetapan area beresiko berdasarkan data sekunder didasarkan pada beberapa parameter sebagai berikut : 1) Kepadatan penduduk = jumlah penduduk (orang) / luas area (Ha) 2) Persentase KK miskin = (jumlah kk miskin / jumlah total kk) * 100% 3) Persentase layanan air minum = {(jumlah SR * jumlah orang/kk)+(jumlah HU*jumlah orang/kk)} / jumlah total orang dlm area tsb *100% 4) Persentase layanan jamban = (jumlah jamban / jumlah rumah) * 100% 5) Persentase luas terbangun = (L.terbangun/L.wilayah)* 100 % 6) Persentase sampah terangkut = (jumlah sampah terangkut/jumlah timbunan sampah ) *100 %


halaman

Hasil penilaian yang didasarkan pada beberapa parameter data sekunder di atas memperlihatkan bahwa Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan wilayah yang paling bermasalah dalam pengelolaan sanitasi, dimana Kelurahan Kemuning merupakan wilayah memiliki resiko sangat tinggi dalam pengelolaan

1

Dari 20 kelurahan yang ada di Kota Banjarbaru, disepakati bahwa Kelurahan Komet tidak perlu dimasukkan dalam studi ini karena wilayah ini didominasi oleh perkantoran pemerintah sehingga dianggap tidak memiliki resiko dalam pengelolaan sanitasi. Oleh karenanya penilaian dan pelaksanaan studi EHRA juga hanya dilaksanakan pada 19 kelurahan lainnya.

V



sanitasi, sedangkan 3 kelurahan lainnya mempunyai resiko yang tinggi (warna kuning). Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang dianggap sebagai daerah yang beresiko rendah terhadap masalah sanitasi karena hampir seluruh kelurahan mendapat skor 2 (resiko rendah) kecuali Kelurahan Landasan Ulin Selatan yang mendapat skor 3 (resiko tinggi). Kelurahan yang dianggap belum bermasalah dalam pengelolaan sanitasi adalah Kelurahan Lokatabat Utara (skor = 1), hal ini mungkin disebabkan karena kawasan ini didominasi oleh komplekkomplek perumahan yang dikembangkan oleh para pengembang (developer) sehingga relatif tertata dan memilki fasilitas sanitasi yang layak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 5.1 dan gambar 5.1 Table 5.1 Penentuan Area Beresiko Menurut Data Sekunder

Kecamatan

KOTA BANJARBARU Landasan Ulin Landasan Ulin Timur Syamsudin Noor Guntung Payung Guntung Manggis Liang Anggang Landasan Ulin Tengah Landasan Ulin Utara Landasan Ulin Barat Landasan Ulin Selatan Cempaka Palam Bangkal Sungai Tiung Cempaka Banjarbaru Utara Loktabat Utara Mentaos Sungai Ulin Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan Kemuning Guntung Paikat Sungai Besar

Kepadatan Pddk (org/ha)

KK Miskin (%)

Layanan Air Minum

Layanan Jamban

Luas Wilayah Terbangun

Skor

Skor

Skor

Skor

Skor

2

3

1

3

3

2

2 2 2

1 2 4

1 1 1

4 4 2

1 1 1

2 2 2

2 1 2 2

2 2 3 3

2 1 2 3

3 4 3 3

2 3 1 1

2 2 2 3

1 1 2 1

1 1 3 4

2 2 2 2

3 4 3 3

3 1 2 2

2 2 3 3

1 4 3

2 3 3

1 1 3

1 4 3

1 2 2

1 3 3

3 4 3 3

2 4 2 4

1 3 1 2

3 4 3 3

4 4 4 4

3 4 3 3

TOTAL SKOR

halaman

2

Sumber : hasil Analisis


V




Gambar 5.1. Peta Area Beresiko Menurut Data Sekunder

V



b. Area Beresiko menurut Persepsi SKPD Area beresiko berdasarkan persepsi SKPD didasarkan pada pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kabupaten/kota. Dalam memberikan penilaian terhadap setiap wilayah/kawasan, SKPD yang telah disepakati dilibatkan dalam penilaian ini, diharapkan mempertimbangkan fungsi tata ruang (urban function) dimasa mendatang. Parameter untuk menentukan area beresiko berdasarkan persepsi SKPD antra lain meliputi faktor kesehatan, penanganan air limbah domestik, persampahan, kondisi drainase, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Hasil yang diperoleh relatif tidak berbeda jauh dengan analisis data sekunder, Kelurahan Kemuning menjadi wilayah yang menghadapi resiko sangat tinggi dalam masalah pengelolaan sanitasi, sebaliknya Kelurahan Loktabat Utara dianggap relatif masih bagus dalam pengelolaan sanitasi. Sedangkan untuk wilayah lainnya terdapat beberapa deviasi / perbedaan jika dibandingkan dengan hasil analisis data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 5.2 dan gambar 5.2 Table 5.2 Penentuan Area Beresiko Menurut Persepsi SKPD Skor oleh SKPD

Kecamatan Kelurahan

BAPPEDA

DPU

DKP

DINKES

BPMPKB

Frekuensi skor SKPD

KLH

Persepsi awal SKPD's

4

3

2

1

Skor Akhir

Landasan Ulin Landasan Ulin Timur Syamsuddin Noor Guntung Payung Guntung Manggis

2 3 3 3

2 2 2 2

2 3 3 2

2 2 2 1

2 2 2 2

3 4 4 3

0 1 1 0

1 2 2 2

5 3 3 3

0 0 0 1

2 3 3 2

2 2 2 3

2 2 2 2

3 2 3 2

2 1 1 1

2 2 2 2

3 3 4 4

0 0 1 1

2 1 1 1

4 4 3 3

0 1 1 1

2 2 3 2

2 3 3 3

2 3 3 3

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

3 4 4 4

0 1 1 1

1 2 2 2

5 3 3 3

0 0 0 0

2 3 3 3

2 2 2 2

1 2 2 1

1 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 3

4 4 3 4

1 1 0 1

0 0 1 1

2 4 4 2

3 1 1 2

1 2 2 2

2 2 2 3

2 4 3 3

2 2 4 2

1 4 2 2

2 4 2 3

3 4 4 4

0 4 2 1

1 0 1 3

4 2 3 2

1 0 0 0

2 4 3 3

Liang Anggang Landasan Ulin Tengah Landasan Ulin Utara Landasan Ulin Barat Landasan Ulin Selatan Cempaka Palam Bangkal Sungai Tiung Cempaka Banjarbaru Utara Loktabat Utara Mentaos Komet Sungai Ulin Loktabat Selatan Kemuning Guntung Paikat

halaman

Sungai besar

4

Banjarbaru Selatan


V




Gambar 5.2. Peta Area Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD

V



c. Area Beresiko Menurut Hasil Studi EHRA Study EHRA (Environmental Health Risk Assessment) atau Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan adalah suatu model pengakajian komprehensif untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku warga terkait dengan risiko kesehatan masyarakat. Fasilitas sanitasi yang diteliti mencakup, sumber air minum, layanan pembuangan sampah, jamban, dan saluran pembuangan air limbah. Pada aspek perilaku, dipelajari hal-hal yang terkait dengan higinitas dan sanitasi, antara lain, cuci tangan pakai sabun, buang air besar, pembuangan kotoran anak, dan pemilahan sampah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.3 dan gambar 5.3 Tabel 5.3. Area beresiko menurut hasil studi EHRA Kecamatan

INDIKATOR RESIKO (SKOR)

Kelurahan

RATARATA

1

2

3

4

5

39

72

84

8

46

50

8

46

50

8

46

50 47

Landasan Ulin Landasan Ulin Timur Syamsudin Noor

39

72

84

Guntung Payung

39

72

84

43

66

43

33

51


38

57

46

52

55

50

Landasan Ulin Utara

43

66

43

33

51

47

Landasan Ulin Barat

43

66

43

33

51

47

Landasan Ulin Selatan

43

66

43

33

51

47

Palam

38

57

46

52

55

50

Bangkal

38

57

46

52

55

50

Sungai Tiung

38

57

46

52

55

50

Cempaka

38

57

46

52

55

50

Loktabat Utara

43

66

43

33

51

47

Mentaos

43

66

43

33

51

47

Sungai Ulin

43

66

43

33

51

47

Loktabat Selatan

43

66

43

33

51

47

Kemuning

33

64

39

75

62

55

Guntung Paikat

38

57

46

52

55

50

Sungai Besar

38

57

46

52

55

50

Guntung Manggis Liang Anggang

Cempaka

Banjarbaru Utara

Banjarbaru Selatan

4. Drainase 5. PHBS


halaman

Keterangan : 1. Sumber air 2. Air Limbah Domestik 3. Persampahan

6

Sumber : hasil Studi EHRA

V




Gambar 5.3 Peta Area Beresiko menurut Hasil Studi EHRA

V



Area beresiko yang dihasilkan oleh hasil studi EHRA agak berbeda dengan penetapan area beresiko berdasarkan data sekunder atau menurut persepsi SKPD. Hasil yang sama hanya pada penetapan Kelurahan Kemuning sebagai kawasan yang sangat beresiko dalam masalah sanitasi, sedangkan kelurahan-kelurahan lainnya menurut study EHRA relatif masih memiliki resiko yang rendah (skor 2) atau resiko sangat rendah (skor 1). Akhirnya, berdasarkan kompilasi penentuan area beresiko dari ke-3 kriteria, yaitu dari hasil data sekunder, persepsi SKPD, dan hasil studi EHRA yang diperkuat dengan kegiatan kunjungan lapangan (observasi) untuk memverifikasi hasil penentuan area berisiko, maka diperoleh kesepakatan akhir dari seluruh anggota Pokja mengenai penetapan area beresiko sanitasi di Kota Banjarbaru tahun 2012. Sebagai hasil akhir, disepakati bahwa area beresiko sanitasi adalah Kelurahan Kemuning dengan skor akhir 4 (resiko sangat tinggi), dan terdapat 4 kelurahan yang memiliki resiko tinggi (skor akhir 3) yaitu Kelurahan Guntung Paikat, Sungai Besar, Sungai Tiung dan Cempaka. Hasil akhir penentuan area beresiko sanitasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan Gambar 5.4 Table 5.4 Hasil Akhir Penentuan Area Beresiko Berdasarkan Hasil Kompilasi Data Sekunder, Persepsi SKPD dan Studi EHRA Skor Berdasarkan

Kecamatan Kelurahan

Persepsi SKPD

Skor yang disepakati

Data sekunder

Studi EHRA

Landasan Ulin Landasan Ulin Timur

2

2

2

2.00

2

Syamsudin Noor

3

2

2

2.33

2

Guntung Payung

3

2

2

2.33

2

Guntung Manggis Liang Anggang

2

2

1

1.66

2


2

2

2

2.00

2

Landasan Ulin Utara

2

2

1

1.66

2

Landasan Ulin Barat

3

2

1

1.99

2

Landasan Ulin Selatan

2

3

1

1.99

2

Palam

2

2

2

2.00

2

Bangkal

3

2

2

2.33

2

Sungai Tiung

3

3

2

2.66

3

Cempaka

3

3

2

2.66

3

Loktabat Utara

1

1

1

1.00

1

Mentaos

2

3

1

1.99

2

Sungai Ulin

2

3

1

1.99

2

Loktabat Selatan

2

3

1

1.99

2

Kemuning

4

4

4

4.00

4

Guntung Paikat

3

3

2

2.66

3

Sungai Besar

3

3

2

2.66

3

Cempaka

Banjarbaru Utara

halaman

8

Banjarbaru Selatan


V



Gambar 5.4 Peta Area Beresiko Sanitasi di Kota Banjarbaru BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

V

Indikator Permasalahan & Posisi Pengeloaan Sanitasi


Selanjutnya dilakukan pendalamana analisis terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai area beresiko sanitasi di Kota Banjarbaru, yang dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor atau penyebab utama dari resiko sanitasi di kawasan-kawasan tersebut. Tabel 5.5 Area Beresiko Sanitasi Dan Penyebab Utamanya No

Area Beresiko

1

4 (Resiko Sangat Tinggi)

2

3

Wilayah Prioritas Kelurahan Kemuning

Air Limbah Domestik, Genangan, Persampahan, PHBS

Kelurahan Guntung Paikat


Kelurahan Sungai Besar


Kelurahan Sungai Tiung


Kelurahan Cempaka


(Resiko Tinggi) 3

Penyebab Utama Resiko

Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan resiko 4 dan 3

Kelurahan Kemuning, Sungai Besar dan Guntung Paikat merupakan kawasan yang sebaran penduduknya cukup padat jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kota Banjarbaru. Faktor lain yang membuat ketiga kelurahan tersebut menjadi beresiko dalam masalah sanitasi adalah faktor Sungai Kemuning, yang masih menjadi tempat pembuangan limbah dan sampah oleh sebagian masyarakat. Sedangkan Kelurahan Sungai Tiung dan Cempaka dipengaruhi oleh masih banyaknya penduduk miskin serta faktor sosial kemasyarakatan lainnya yang relatif masih tertinggal dibandingkan penduduk di kelurahan lainnya.

halaman

Pemerintah Kota Banjarbaru selaku penanggung jawab pengelolaan pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru telah menanamkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan cakupan pelayanan kepada penduduknya. Berbagai program dan kegiatan terus dilaksanakan seperti pembangunan sarana prasarana persampahan, pengelolaan air limbah dan sistem drainase kota, baik dengan dana APBD maupun dengan dana APBN yang disalurkan melalui Satker PLP Provinsi Kalimantan Selatan. Di sisi lain, masyarakat dan dunia usaha meskipun belum

10

5.2 Posisi Pengelola Sanitasi Saat Ini


V



tampak peran aktifnya dalam pembangunan sanitasi, sesungguhnya memiliki keinginan yang besar untuk turut mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan di atas merupakan kekuatan internal dan peluang yang perlu dimobilisasi secara lebih terkoordinir dan terintegrasi sehingga dapat mendorong pembangunan sanitasi yang lebih cepat. Selanjutnya dengan memperhatikan dan menganalisis faktor internal dan eksternal lainnya, dapat diperoleh gambaran posisi pengelolaan sektor sanitasi saat ini di Kota Banjarbaru. 5.2.1 Pengelolaan Sanitasi Sub-Sektor Air Limbah Domestik Berdasarkan pada hasil analisis SWOT posisi sanitasi sub sektor Air limbah berada pada kuadran IV (Empat) dan pada posisi sanitasi ”Diversifikasi Terpusat”, dimana strategi pembangunan yang paling relevan adalah dengan melakukan diversifikasi (penganekaragaman) program dan kegiatan yang masih berhubungan langsung dengan program dan kegiatan yang sudah berjalan. Pemerintah diharapkan lebih kreatif dalam membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, yaitu partisipasi masyarakat dan peran serta dunia usaha.

Lingkungan Mendukung (+) II

Pemeliharaa n Agresif

Pemeliharaa n Selektif

Internal Lemah (-)

I

Pertumbuhan Cepat

Diversifikasi Besar-besaran

Berputar

Ceruk III

Pertumbuhan Stabil

Diversifikasi Terpusat

Internal Kuat (+)

IV

Lingkungan Kurang Mendukung (-)

halaman

11

Gambar 5.5 Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah


V



Tabel 5.6 Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik Saat Ini Di Kota Banjarbaru No

1

pengelolaan

User Penampungan pengaliran interface awal

Input

Kondisi eksisting Black water

WC sentor

Tangki septic

-

-

-

Truck Tinja

-

Sungai

-

sewer

IPAL Komunal

Sungai

-

-

-

sungai

pengelolaan 2

Kondisi eksisting Black water pengelolaan

WC sentor

3

WC Kondisi eksisting Black water helicopter Pengelolaan

4

Kondisi eksisting

Pengolahan Pembuangan/ akhir daur ulang

Grey Water

-

Tangki septic

-

-

sungai

Grey Water

-

-

Jaringan Drainase

-

sungai

Pengelolaan 5

Kondisi eksisting Pengelolaan

5.2.2 Pengelolaan Sanitasi Sub-Sektor Persampahan Lingkungan Mendukung (+) Pemeliharaa n

I

Pertumbuhan Stabil

Pertumbuhan Cepat

Internal Lemah (-) Diversifikasi Besar-besaran

Berputar

Ceruk III


Internal Kuat (+)

IV


12

Pemeliharaa n

halaman

II

Gambar 56. Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Persampahan


V



Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal, posisi pengelolaan sanitasi sub sektor Persampahan di Kota Banjarbaru berada pada kuadran I (satu) dan pada posisi ”Pertumbuhan Cepat”. Posisi ini menggambarkan bahwa pembangunan sub sektor persampahan di Kota Banjarbaru sedang bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan yang pernah terjadi. Proses ini perlu terus dipertahankan untuk dapat segera mencapai peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan sampah. Tabel 5.7 Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Air Persampahan Saat Ini Di Kota Banjarbaru Input

User Interface

Pengumpula n Setempat

Penampunga n Setempat

Pengangkuta n

Sampah rumah tangga

Kantong Plastik

----

TPS/ Container

Sampah rumah tangga

Kantong Plastik

TPS/ Container

Sampah rumah makan

Tong plastik

Sampah Sekolah/Fasu m Sampah Sekolah

Tong plastik

Gerobak/Beca k motor sampah Gerobak/Beca k motor sampah -------

Pengolahan sekolah

Truck Sampah / Arm Roll Truck Truck Sampah / Arm Roll Truck Truck Sampah / Arm Roll Truck Truck Sampah / Arm Roll Truck ----

Sampah Plastik

Tong plastik

----

Tong plastik

Pemulung

TPS/ Container TPS/ Container

Pengepul

Pengolaha n Antara/Akhi r

Pemrosesa n Akhir/ Daur Ulang

----

TPA

----

TPA

----

TPA

----

TPA

komposting

----

----

----

halaman

Berdasarkan pada hasil terhadap faktor internal dan pengaruh dari faktor eksternal, diketahui bahwa posisi pengelolaan sanitasi sub sektor drainase lingkungan di Kota Banjarbaru saat ini berada di kuadran I (satu) pada posisi ”Pertumbuhan Stabil”. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sub sektor drainase lingkungan di Kota Banjarbaru sedang mengalami pertumbuhan yang bergerak stabil atau mantap. Pemerintah Kota Banjarbaru terus berupaya melakukan pemmbangunan dan normalisasi saluran-saluran air, terutama pada kawasan-kawasan yang sering mengalami masalah pada saat musim penghujan seperti penanganan Sungai Kemuning yang dilakukan secara terintegrasi dengan program dari Satker PLP Provinsi Kalimantan Selatan.

13

5.2.3 Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan


V



Lingkungan Mendukung (+) II

Pemeliharaa n

Pemeliharaa n

Pertumbuhan Cepat

Internal Lemah (-)


Berputar


Ceruk III

I

Pertumbuhan Stabil

Internal Kuat (+)

IV


Gambar 5.7 Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan Tabel 5.8 Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan Saat Ini Di Kota Banjarbaru (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Pembuangan Akhir/Daur Ulang

Drainase sekunder

----

Sungai

Drainase sekunder Drainase sekunder Drainase sekunder Drainase sekunder

----

Sungai

----

Sungai

----

Sungai

----

Sungai

User Interface

Pengumpulan Awal

Pengaliran

Air Cuci piring

Dapur Rumah Tangga

Drainase Lingkungan

Air Cuci Pakaian

Kamar Mandi

Air bekas mandi

Kamar Mandi

Air hujan

Talang

Air hujan

Halaman Rumah

Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan

Input


halaman

Hasil analisis SWOT yang memperhatikan keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan sub sektor PHBS memperlihatkan bahwa posisi pengelolaan sanitasi sub sektor PHBS berada di kuadran IV (Empat) dengan kondisi ”Diversifikasi Terpusat”. strategi pembangunan yang paling relevan adalah dengan

14

5.2.4 Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor PHBS

V



melakukan diversifikasi (penganekaragaman) program dan kegiatan yang masih berhubungan langsung dengan program dan kegiatan yang sudah berjalan. Lingkungan Mendukung (+) II

Pemeliharaa n

Pertumbuha n Stabil

Pemeliharaa n

Pertumbuha n Cepat

Internal Lemah (-)


Berputar

Ceruk III

I

Internal Kuat (+)

Diversifikas i Terpusat IV


Gambar 5.8 Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor PHBS

halaman

15

Diperlukan upaya yang lebih kreatif dari pemerintah untuk membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Koordinasi antar unit kerja terkait perlu ditingkatkan untuk menciptakan perencanaan yang sinergis dan saling mendukung diantara seluruh unit kerja tersebut.


V

KICK OFF DAN KEGIATAN RUTIN POKJA KOTA BANJARBARU PEKERJAAN KOTA KEGIATAN TEMPAT

: : : :

PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KICK OFF BPSD dan Pertemuan POKJA BAPPEDA DAN PM

Bapak Walikota didampingi Plh. Kepala Bappeda dan PM Kota Banjarbaru Membuka dengan Resmi Kick Off Program PPSP Kota Banjarbaru, 11 April Tahun 2012

Kordinasi rutin dengan anggota tim teknis Pokja Sanitasi Kota Banjarbaru

Diskusi dengan dinas PU Kota Banjarbaru

Espose Sekretaris Tim Teknis Pokja Sanitasi Kota Banjarbaru

Sekretaris Tim Teknis Pokja Sanitasi Kota Banjarbaru memimpin rapat koordinasi rutin

Paparan atau pendapat dari anggota tim teknis Pokja Sanitasi (Dinas Kesehatan)

Paparan dari CF AT dan CF KO dalam Pertemuan Rutin (REBUSAN=Rabu Sanitasi)

Diskusi Rutin

Tukar pendapat diantara anggota tim Teknis Pokja Sanitasi dalam koordinasi rutin

paparan PF-KP dalam forum Rebusan

PELEPASAN ENUMERATOR SURVEY EHRA PEKERJAAN KOTA KEGIATAN TEMPAT HADIR

: : : : :

PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PELEPASAN ENUMERATOR EHRA AULA DINAS KESEHATAN Enumerator, Sanitarian, Kepala Puskesmas, CF dan PF

WAKTU

:

3 MEI 2012

Sambutan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dalam pelepasan Enumerator untuk survey EHRA

Turut Hadir Enumerator untuk survey EHRA

Turut Hadir Enumerator untuk survey EHRA

Pemasangan Tanda/Identitas secara resmi kepada Enumerator untuk survey EHRA

Penyerahan Form Survey secara resmi kepada Enumerator untuk survey EHRA

Paparan PF Menyertai keberangkatan Enumerator ke lapangan

Enumerator untuk survey EHRA

para Enumerator, kepala puskesmas dan Sanitarian

DOK UM EN K EG IA TA N REB USA N (RA B U SA NITA SI) K OTA B a nja rb a ru PEKERJAAN KOTA KEGIATAN TEMPAT

: : : :

PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REBUSAN (RABU SANITASI) BAPPEDA DAN PM

Kegiatan REBUSAN

Paparan CF-AT (deddy) dalam forum REBUSAN)

Diskusi dengan Tim Entry Data study EHRA Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan PF

Pertemuan dengan PIU Teknis tentang NAWASIS

Forum REBUSAN tentang DDS

Masukan dari PFKO

Diskusi antar anggota POKJA

Diskusi antar anggota POKJA

Paparan dari CF AT dalam Pertemua Rutin (REBUSAN=Rabu Sanitasi)

Paparan dari CF KO dalam Pertemua Rutin (REBUSAN=Rabu Sanitasi)

KONSULTASI PUBLIK PPSP KOTA BANJARBARU PEKERJAAN KOTA KEGIATAN TEMPAT HADIR

: : : : :

WAKTU

:

PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KONSULTASI PUBLIK BUKU PUTIH PPSP AULA BERSAMA BAPPEDA DAN PM Walikota Banjarbaru, DPRD, Anggota POKKJA, Para Kepala Dinas, LSM Sanitasi, Ketua Pokja Kota Sehat, Akademisi, Wartawan, camat dan Lurah Sekota banjarbaru 26 SEPTEMBER 2012

Bapak Walikota didampingi Kepala Bappeda dan PM Kota Banjarbaru Membuka secara Resmi Konsultasi Publik Buku Putih, 26 September 2012

Turut Hadir, Ketua Forum LPM Kota Banjarbaru, Pengurus REI Kalsel, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Anggota Pokja Sanitasi, Ketua Pokjanal Kota Sehat Banjarbaru, Akademisi (KesMas Unlam), Wartawan

Ketua Forum LPM Kota Banjarbaru, Ketua dan Pengurus REI Kalsel

Paparan Walikota Banjarbaru tentang PPSP

CF KO " You do, I Watch"

CF-AT " You do, I Watch"

Espose Sekretaris Pokja Teknis tentang Buku Putih Sanitasi

Espose Dinas Kesehatan tentang hasil study EHRA Kota Banjarbaru

Ketua Forum LPM kota Banjarbaru memberikan masukan dan worning kepada lurah yang kondisi sanitasinya baik, dalam hasil EHRA

Masukan dan pertanyaan dari Akademisi (KesMas UNLAM) terhadap Hasil EHRA

Masukan dan kritik terhadap Buku Putih dari Ketua Pokjanal Kota Sehat Kota Banjarbaru

Pertanyaan dari Lurah Banjarbaru Utara, dan menjelaskan kondisi Sanitasi didaerah kerjanya

masukan tentang kodisi perumahan di Banjarbaru dari Ketua REI kalsel

Penjelasan Pokja akan makna gambar dalam sled

WALIKOTA BANJARBARU KATA SAMBUTAN

Recommend Documents