WALIKOTA BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN KOTA BANJARBARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU,
Menimbang
a.
b.
Mengingat
1.
2.
3.
4.
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan, perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
6.
7.
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1); Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN KOTA BANJARBARU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru. 5. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru. 6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru. 7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru. 8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru. 9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
10.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
BAB II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Kepegawaian Daerah, dan Pendidikan, Pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Kepegawaian Daerah, dan Pendidikan, Pelatihan sesuai dengan kebijakan Walikota; b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan pegawai dan mutasi pegawai; c. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kedudukan hukum dan informasi kepegawaian; d. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan karir pegawai; e. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan latihan pegawai; f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN. Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan terdiri dari: a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari : 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai. d. Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian terdiri dari : 1. Sub Bidang kedudukan hukum dan pensiun; 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai. e. Bidang Pengembangan karir pegawai terdiri dari : 1. Sub Bidang Jabatan Struktural; 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional. f. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader; 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional. g. Kelompok Jabatan Fungsional; (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 6 (1) Kepala Badan mempunyai tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang kepegawaian daerah pengadaan dan mutasi, serta kegiatan kesekretariatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis lingkup kepegawaian, dan pendidikan, pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. perumusan kebijakan dan penyelenggarakan pengadaan dan mutasi pegawai; c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kedudukan hukum dan informasi kepegawaian; d. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan karir pegawai;
e. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan, pendidikan, pelatihan pegawai; f. pengelolaan urusan kesekretariatan; (3) Uraian Tugas Kepala Badan : a. menetapkan Visi, Misi, kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian, dan pendidikan, pelatihan; b. merumuskan program dan kebijakan teknis bidang kepegawaian, dan pendidikan, pelatihan; c. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan dan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota; d. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan karir pegawai dilingkungan Pemerintah Kota; e. merumuskan kebijakan penerapan kedudukan hukum dan pengembangan informasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota; f. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota; g. merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penanganan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota; h. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan sesuai Peraturan Perundang-undangan; i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar terbagi habis; j. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; l. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan ; m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan; b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan; (3) Uraian Tugas Sekretaris adalah : a. memahami peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menghimpun dan menyusun program kerja/rencana kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan; c. menghimpun pengolahan data pelaporan bidang-bidang sesuai program kerja yang telah ditetapkan; d. menyusun rencana kebijakan kesekretariatan dan menyusun anggaran, pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan; e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas terbagi habis;
f. g. h. i. j.
k. l.
m. n. o. p.
memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menilai kerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; melakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan administrasi sesuai petunjuk teknis; mengoreksi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; menata dan mengendalikan Sekretariat dalam kegiatan pelaksanaan tugas ketatalaksanaan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapoan, rumah tangga dan hubungan masyarakat; melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan dan kerjasama dengan Bidang-Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan agar kegiatan masing-masing bidang terlaksana dengan baik dan terpadu; menghimpun dan menyusun laporan Tahunan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan (LAKIP); memberikan saran/telaahan kepada Atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan kebijaksanaan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 8
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan program kerja perencanaan anggaran dan rencana kegiatan tahunan, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi serta menyiapkan bahan pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas terbagi habis; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. mengumpulkan, menganalisa dan mempersiapkan penyusunan program kerja, rencana kerja dan mengevaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan; g. menyusun skala prioritas pelaksana kegiatan; h. melaksanakan pengelolaan anggaran, melaksanakan evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan Anggaran untuk disampaikan kepada pimpinan maupun instansi yang berwenang; i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Sub Bidang lainnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan tugas; j. membuat Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai bahan informasi dan evaluasi; k. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; l. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, perjalanan dinas, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor, urusan rumah tangga organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat dan kersipan. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tugas terbagi habis; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan urusan rumah tangga, tata laksana dan surat menyurat serta urusan kearsipan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan; g. melaksanakan urusan kepegawaian, urusan perjalanan dinas, daftar hadir (absensi) dan mengatur apel pagi/siang di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan; h. melaksanakan kegiatan kehumasan, protocol dan rapat-rapat; i. menyusun rencana kebutuhan barang inventaris dan perlengkapan kantor; j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Subbag/Subbid lainnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan tugas; k. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; l. memberikan saran/telaahan kepada Atasan sesuai bidang tugas bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; m. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Paragraf 5 Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Pasal 10 (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan pengadaan dan mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi : a. penyusunan data formasi pegawai; b. penyelenggaraan seleksi dan pengadaan pegawai; c. penyiapan mutasi kepangkatan dan pengkajian; d. penyiapan mutasi umum kepegawaian. (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai adalah : a. memahami peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai sebagai acuan pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tugas terbagi habis; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. mengkoreksi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. memberikan persetujuan terhadap hasil kerja bawahan untuk diteruskan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; g. menilai hasil kerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; h. melaksanakan kerjasama, konsultasi dengan Instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; i. memberikan saran/telaahan kepada Atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Paragraf 6 Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Pasal 11 (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan formasi kebutuhan pegawai, pelaksanaan seleksi pengadaan dan pengangkatan pegawai. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tugas terbagi habis; c. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. menyusun rencana kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; f. meneliti usul kebutuhan pegawai tiap organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan juknis/juklak dan ketentuan yang berlaku untuk keperluan penyusunan kebutuhan pegawai; g. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan Bagian Organisasi maupun unit kerja lainnya dalam hal penyusunan formasi pegawai; h. menyiapkan bahan untuk rencana seleksi CPNSD; i. menyiapkan bahan dan melaksanakan seleksi administrasi bagi PNSD yang mengikuti ujian dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk kenaikan pangkat serta seleksi pegawai negeri sipil daerah, penyesuaian ijazah bagi PNSD yang memperoleh ijazah; j. melaksanakan kerjasama dengan Subbag /Subbid lainnya dalam rangka kelancaran keterpaduan pelaksanaan penyusunan program kerja serta kelancaran pelaksanaan tugas; k. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; l. memberikan saran/telaahan kepada Atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; m. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan laporan dan informasi; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 7 Sub Bidang Mutasi Pegawai Pasal 12 (1) Sub Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan untuk proses mutasi kepangkatan, penggajian pegawai dan mutasi umum kepegawaian. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Mutasi Pegawai sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas agar tugas terbagi habis; d. member petunjuk kepada bawahan agar tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. melakukan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancer dan terpadu; g. memproses mutasi/pindah kerja masuk dan keluar Pemerintah Kota Banjarbaru; h. menyusun rencana dan mempersiapkan bahan untuk proses kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pindah tempat kerja, penempatan tenaga pelaksana, penambahan masa kerja, pencantuman gelar akademik, alih jenis status kepegawaian dan kepangkapatan CPNSD menjadi PNSD untuk memudahkan pelaksanaan tugas; i. menyelesaikan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pindah tempat kerja, penempatan tenaga pelaksana, penambahan masa kerja, pencantuman gelar akademik, alih jenis status kepegawaian dan kepangkatan CPNSD menjadi PNSD agar dapat terselesaikan tepat pada waktunya; j. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; l. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
Paragraf 8 Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian Pasal 13 (1) Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyampaian, penyajian data dan informasi kepegawaian, memproses kedudukan hukum pegawai, pemberhentian dan pensiun, peningkatan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, tanda jasa serta pemberian ijin dispensasi dan cuti pegawai. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pengolahan data kepegawaian; b. penghimpunan peraturan perundang-undangan kepegawaian; c. penyiapan bahan pengumpulan, penyelesaian kedudukan hukum pegawai, pembinaan disiplin dan penyelesaian hukuman disiplin pegawai; d. penyiapan bahan dan pemrosesan pemberhentian dan pensiun pegawai; e. penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, tanda jasa serta pemberian ijin dispensasi dan cuti pegawai;
f.
penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan kepegawaian. g. pemeliharaan data dan dokumentasi kepegawaian.
serta
penyajian
informasi
(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tugas terbagi habis; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. mengkoreksi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. memberikan persetujuan terhadap hasil kerja bawahan untuk diteruskan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian; g. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; h. memberikan arahan kepada bawahan untuk penyiapan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian serta menyajikan data dan informasi kepegawaian; i. mengelola administrasi proses kedudukan hukum pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, penghargaan dan cuti pegawai; j. menyiapkan bahan pembinaan disiplin dan penyelesaian hukum disiplin pegawai; k. melaksanakan kerjasama, konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian; l. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidangnya sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan; m. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 9 Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun Pasal 14 (1) Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengumpulkan bahan pemrosesan pemberhentian pegawai dan pensiun pegawai, peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, tanda jasa, pemberian ijin dispensasi dan cuti pegawai, pembinaan disiplin dan pemprosesan kedudukan hukum pegawai serta penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bidang sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. membagi habis tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; d. penyiapan bahan dan pemrosesan pemberhentian dan pensiun pegawai serta permintaan bebas tugas; e. memberikan telaahan dan penyelesaian administrasi peningkatan kesejahteraan, pemberian tanda jasa dan pemberian cuti pegawai; f. meyiapkan bahan pembinaan mental spritual pegawai;
g. menginventarisasi PNSD yang akan memasuki masa pensiun dan yang sudah terbit Sknya; h. penyiapan bahan, pengumpulan dan penyelesaian kedudukan hukum pegawai; i. penyiapan bahan pembinaan disiplin dan penyelesaian hukuman dan disiplin pegawai; j. menghimpun dan memproses laporan daftar hadir pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota; k. memproses dan menyelesaikan administrasi dan pemberian ijin perkawinan/perceraian dan DP-3 Pegawai; l. menghimpun, meneliti, memproses, mendistribusikan Kartu Pegawai, Karis/Karsu, Kartu Taspen dan Bapetarum; m. melaksanakan kerjasama dengan Subbag/Subbid yang terkait dalam rangka kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas; n. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; o. memberikan saran/telaahan kepada Atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; p. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 10 Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai Pasal 15 (1) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyimpan, memelihara dan melakukan registrasi data kepegawaian serta menyajikan data kepegawaian. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bidang sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. membagi habis tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta memeriksa hasil kerja bawahan; d. mengumpulkan bahan-bahan untuk kegiatan pengelolaan data induk kepegawaian; e. melaksanakan penyiapan, pengumpulan, penyusunan verifikasi, pengolahan dan pemeliharaan serta melakukan registrasi kepegawaian; f. melakukan penyiapan, penyusunan, pengklarifikasian, penyajian dan menyampaikan informasi data kepegawaian dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan; g. menyusun rencana dalam rangka penyajian informasi data kepegawaian; h. melakukan penyiapan, penyusunan, pengklarifikasian, penyajian dan menyampaikan informasi data kepegawaian dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan; i. mengevaluasi dan menganalisa terhadap pelaksanaan penyajian informasi dalam rangka penyempurnaan data kepegawaian; j. melaksanakan koordinasi dengan Subbag/Subbid lainnya dalam rangka kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas; k. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; l. memberikan saran/telaahan kepada Atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; m. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 11 Bidang Pengembangan Karir Pegawai Pasal 16
(1) Bidang Pengembangan Karir Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengangkatan dan pemindahan/penempatan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional serta pengelolaan administrasi status penempatan pegawai. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan memproses mutasi dan promosi jabatan struktural pegawai; b. penyiapan bahan memproses mutasi jabatan fungsional pegawai; c. penyiapan bahan memproses mutasi status penempatan pegawai yang telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar. (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Karir Pegawai sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tugas terbagi habis; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. mengkoreksi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. memberikan arahan dan persetujuan terhadap hasil kerja bawahan untuk diteruskan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; g. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi bawahan; h. melaksanakan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Karir Pegawai; i. memberikan saran/telaahan kepada Atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 12 Sub Bidang Jabatan Struktural Pasal 17 (1) Sub Bidang Jabatan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktral serta mutasi status penempatan pegawai yang selesai mengikuti pendidikan tugas belajar. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Jaatan Struktural adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. menyusun tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas terbagi habis; d. melaksanakan proses mutasi jabatan struktural;
e. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; g. menghimpun, menganalisa biodata pegawai, data pejabat struktural sebagai bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural; h. menghimpun dan mengolah hasil penilaian kinerja semua pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai bahan evaluasi pimpinan; i. memberikan saran/telaahan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; j. membuat laporan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan evaluasi; k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Subbag/Subbid lainnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan; l. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Paragraf 13 Sub Bidang Jabatan Fungsional Pasal 18 (1) Sub Bidang Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengangkatan pemindahan, pemberhentian dalam jabatan fungsional. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas terbagi habis; d. melaksanakan proses mutasi jabatan fungsional; e. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; g. menghimpun, menganalisa biodata pegawai, data pejabat fungsional sebagai bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat fungsional; h. menganalisa dan menghitung angka kredit, laporan kegiatan pejabat fungsional sebagai bahan penetapan Penilaian Angka Kredit (PAAK); i. memberikan saran/telaahan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; j. membuat laporan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan evaluasi; k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Subbag/Subbid lainnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan; l. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Paragraf 14 Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai Pasal 19 (1) Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai,
pengelolaan administrasi penugasan pegawai mengikuti pendidikan, pemantauan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta menginformasikan alumni diklat untuk sebagai bahan pengembangan karier selanjutnya sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan, kebutuhan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader dan fungsional pegawai; b. pelaksanaan penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kader dan fungsional pegawai; c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader dan fungsional pegawai; d. penyiapan bahan laporan jumlah alumni diklat pegawai. (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tugas terbagi habis; d. memberikan petunjuk kepada bawahan agar tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. memberikan persetujuan terhadap hasil kerja bawahan untuk diteruskan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai; f. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; g. memberikan arahan kepada bawahan tentang penyelenggaraan dan penyertaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; h. mengelola administrasi kebutuhan dan penyelenggaraan diklat pegawai serta menginformasikan alumni diklat sebagai bahan pengembangan karier; i. melaksanakan kerjasama, konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai; j. mengoreksi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; l. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 15 Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader Pasal 20 (1) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader serta melaksanakan penugasan pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta menginformasikan alumni diklat sebagai bahan pengembangan karir. (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas terbagi habis; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. menyusun analisis kebutuhan dan seleksi calon peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan; f. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan penyertaan diklat prajabatan dan kepemimpinan; g. menyelengarakan diklat prajabatan dan kepemimpinan; h. melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan serta menginformasikan alumni diklat sebagai bahan pengembangan karir; i. menyelesaikan administrasi seleksi dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar / ikatan dinas; j. menyelesaikan administrasi pemberian ijin belajar dan tugas belajar; k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi mahasiswa ijin belajar dan tugas belajar; l. melaksanakan kerjasama dengan Subbag/Subbid lainnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan tugas; m. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. memberikan saran/telaahan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; o. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; p. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Paragraf 16 Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional Pasal 21 (1) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, kebutuhan serta menyelenggarakan pendididkan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta penyiapan bahan pemantauan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional adalah : a. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas terbagi habis; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. menyusun analisis kebutuhan dan seleksi calon peserta diklat teknis fungsional; f. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan penyertaan diklat teknis fungsional; g. menyelengarakan diklat teknis fungsional; h. melaksanakan evaluasi dan pemberdayaan alumni pendidikan dan pelatihan; i. melakukan kerjasama dengan Subbag/Subbid lainnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan tugas; j. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan; l. menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan; m. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Paragraf 17 Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 22 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 24 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (5) Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (6) Masing masing tenaga Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Fungsional.
Pasal 25 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 27 Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasi serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 28 Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
Pasal 29 Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan;
Pasal 30 Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan Organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal 31 (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( Plt) atau Pelaksana Harian (Plh). (2) Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( Plt ) atau Pelaksana Harian (Plh).
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 (1) Dalam mempersiapkan rencana, program pembinaan dan penataan Kota senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Dalam melaksanakan rencana serta program penataan Kota, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah. (3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan bersama perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi; (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Badan.
Pasal 34 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 27 September 2012 WALIKOTA BANJARBARU, ttd
M. RUZAIDIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 27 September 2012 SEKRETARIS DAERAH, ttd
H. SYAHRIANI BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 12
