ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK)
LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN PRE-BID MEETING DAN SITE VISIT PENGADAAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI Oleh:
WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT (WPM) Nama WPM : Ir. M. Koster Silaen, MT Nama Paket : 15, Sibolga – Batas Tapsel Provinsi : Sumatera Utara
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PROGRAM PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP) IBRD LOAN No. 8043-ID
RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP)
LAPORAN HASIL PENGAMATAN PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
Nama WPM Nomor Paket Nama Paket Provinsi
: : : :
Ir. M. Koster Silaen, MT 15 Sibolga – Bts. Tapsel Sumatera Utara
Laporan Hasil Pengamatan Proses Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI I. II. III.
IV.
i PENDAHULUAN DATA PAKET, PQ DAN PENGUMUMAN PELELANGAN PENGAMATAN PELAKSANAAN RAPAT PENJELASAN AWAL DAN KUNJUNGAN LAPANGAN/PRE-BID MEETING AND SITE VISIT 1. Pelaksanaan Rapat Penjelasan Awal/Pre-Bid Meeting 2. Kunjungan Lapangan/Site Visit PENUTUP
DAFTAR LAMPIRAN
1 3 4 4 9 10 ii
i
LAPORAN HASIL PENGAMATAN PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI TAHAP PERTAMA BAGIAN I PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreemnet) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID pada tanggal 14 Desember 2011. Loan efektif 12 Maret 2012 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, senilai USD250 juta. Porsi sharing Loan dan GOI adalah 70:30 untuk Civil Works, dimana Pemerintah Indonesia menyediakan Dana USD 100 juta, sehingga total nilai proyek adalah USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di wilayah Indonesia Barat,yaitu untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Tujuan utama proyek WINRIP adalah untuk meningkatkan status jaringan yang sebelumnya berfungsi sebagai jalan provinsi atau jalan non status agar sesuai dengan standar yang baru yaitu jalan nasional; memastikan bahwa jaringan jalan nasional tersebut menjadi lebih lancar dan berkeamanan; dan mampu mendukung peningkatan ekonomi daerah. Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman WINRIP,dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati pelaksanaan Anti-Corruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek. Adapun tujuan RTAK adalah untuk; 1. Mengidentifikasi resiko bagi pemerintah dan langkah-langkah pencegahan sehingga mencapai standard sistem kendali yang lebih baik dari yang telah dilakukan pada program-program sebelumnya. 2. Mengatasi semua resiko dalam bentuk rencana tindak yang dikendalikan oleh Ditjen. Bina Marga. 3. Mencapai pelaksanaan RTAK WINRIP yang sejalan dengan Pedoman Bank Dunia tentang Pencegahan dan Upaya Memerangi Penipuan dan Tindak Korupsi pada program-program yang didanai oleh Bank Dunia. Pelaksanaan komponen RTAK WINRIP pada dasarnya adalah dalam rangka peningkatan transparansi dalam proses pelaksanaan proyek dengan menarik pelajaran dan pengalaman dari pelaksanaan RTAK pada proyek-proyek sebelumnya agar lebih 1
kuat dan efektif, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan meningkatkannya pada pelaksanaan rencana tindak-nya. Berdasarkan pelajaran dan pengalaman pada proyek sebelumnya, maka RTAK yang akan dilakukan meliputi lima area sebagaimana diformulasikan dalam Matrik Pemetaan Resiko Korupsi dan Rencana Tindak yaitu: a. b. c. d. e.
Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Transparansi Meningkatkan Pemantauan yang dilakukan oleh Masyarakat Madani Meningkatkan Mekanisme Penanganan Pengaduan Pencegahan Kolusi serta Pemalsuan dan Resiko Penipuan, dan Penerapan Sanksi dan Tindakan Hukum
Sedangkan ruang linkup pelaksanaan RTAK atau ACAP meliputi komponen-komponen berikut: 1. Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) / Community Representative Observers (CROs) dalam pemantauan atau pengamatan terhadap proses pelelangan / pengadaan jasa konstruksi. 2. Keterbukaan informasi kepada public / Public Disclosure. 3. Penanganan dan pengelolaan Pengaduan dari Masyarakat / Complaint Handling Mechanism System (CHS). 4. Pelibatan Pemantauan oleh Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) dalam pemantauan proses konstruksi. WPM berperan sebagai komponen yang mewakili masyarakat madani dalam mengamati dan mencermati proses pelelangan / pengadaan jasa konstruksi untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindak pemalsuan dan resiko penipuan.
2
BAGIAN II DATA PAKET, PQ DAN PENGUMUMAN PELELANGAN 1.
DATA POKOK No Paket Nama Paket Provinsi Satuan Kerja
2.
: 15 : Sibolga – Batas Tapsel : Sumatera Utara : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
PENGUMUMAN PELELANGAN
√
Apakah diumumkan di Website? Ya Tidak Bila ‘Ya’ sebutkan website institusi: http://www.pu.go.id Tanggal dimuat: 9 Januari 2015. √ Apakah pengumuman di website tersebut lengkap dan jelas? Ya Apakah informasi pelelangan diumumkan pada papan pengumuman?
kurang lengkap Ya √
Tidak
Apakah ada pihak (calon peserta) yang mengalami kesulitan mendapatkan dokumen pelelangan? Ya √ Tidak
Apakah ada pemungutan biaya diluar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen lelang, bila ada mohon dijelaskan disini Tidak. Apakah ada proses registrasi untuk bisa mengikuti pelelangan ini? Bila ada, harap dijelaskan disini? Ada. -
Para penyedia jasa dapat mendownload file surat-surat dan dokumen untuk lelang, serta mendaftarkan diri melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat www.pu.go.id.
-
Pendaftaran dapat dilaksanakan dari tanggal 9 Januari 2015 sampai 22 Februari 2015.
-
Batas akhir pemasukan dokumen adalah tanggal 23 Februari 2015 sebelum pukul 10.00 WIB.
3
BAGIAN III PENGAMATAN PELAKSANAAN RAPAT PENJELASAN AWAL DAN KUNJUNGAN LAPANGAN / PRE-BID MEETING AND SITE VISIT 1.
PELAKSANAAN RAPAT PENJELASAN AWAL / PRE-BID MEETING (Aanwijzing) Rapat Penpenjelasan Awal /Pre-Bid Meeting (aanwijzing) dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 dibuka pada jam 10.00 s.d jam 13.00, bertempat di Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Sumatera Utara, Jl. Sakti Lubis No. 1 Medan, Kota Medan. Pembukaan rapat oleh Bapak Ir. Irwan, MT sebagai Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Rapat dihadiri unsur-unsur instansi terkait yaitu: 1. Pokja: a. Ir. Irwan, MT (Ketua) b. Albed Eko Limbong, ST., M.Si (Sekretaris) c. Ir. Parlindungan Sibuea, MT (Anggota) d. Luisa Kristina Lumbantobing, ST (Anggota) e. Bonar Lumsa Mungkur, Amd (Anggota) f. M. Fauzan ‘Azima Lubisa, ST (Anggota) g. Marontang Pasaribu, ST (Anggota) 2. Dit. Bina Pelaksanaan Wilayah I: Ir. Synta Febria, MT (Kasi Penyiapan Subdit IB) 3. PMU WINRIP: 4. CTC WINRIP : a. Ir. M. Edhi Fachri (Procurement Specialist) b. Ir. Mardiansyah (Procurement Specialist) 5. PPK 12: Ir. Siduhu Aro Dakhi, MM 6. WPM : M. Koster Silaen, MT Rapat Pre-Bid Meeting Paket 15 dihadiri oleh 14 calon peserta lelang. Ringkasan penjelasan: 1. Rapat Pre-Bid Meeting dibuka oleh Ketua Pokja Pengadaan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Rapat ini dilaksanakan untuk menginformasikan kepada para peserta lelang mengenai persyaratan lengkap yang harus dipenuhi dalam pelelangan ini agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. 2. Ketua Pokja menyampaikan: Ringkasan data paket-paket yang akan ditenderkan 4
Paket nomor 15 (Sibolga – Batas Tapsel) Panjang efektif 36.00 km. Tata cara dan persyaratan mengikuti pelelangan. Dan lain-lain 3. Procurement Specialist 2 dari CTC WINRIP menjelaskan prosedur pelelangan dengan menekankan pada persyaratan bidding document. Ringkasan tanya jawab selama Pre-Bid Meeting: Questions
Response
1. Which ones financial resources used, Finansial resources data 2009-2013 2009-2013 or 2010-2014? 2. How about APBN portion of Loan? Portion of APBN is 30% 3. Do you have detail for analysis of No detail analisys for Provisional Sum. Please provisional sums? refer to Bid Document Section VIII. General Conditions Sub-Clause 13.5 and Section VII General Specification sub clause 1.7 4. How is procedure of relocation for Relocation of utilities will be arrange between utilities? PPK and utility owner companies. 5.
Who is responsible relocation for utilities?
6. How is procedure provisional sums?
to
to
cost
of The responsibility for relocation of utility is utility owned company, if location of utilities in the right of way (ROW) withdraw Please refer to Section VII General Specification sub clause 1.7.2
7. Based on document, the equipment example : AMP capacity is 120 tons/hour, is it allowed to use 2 unit of AMP with capacity of 60 tons rather than that as required ? And how about for the others equipment?
The major equipment must meet the type and minimal capacity as describe in Bidding Document Section III of Evaluation and Qualification Criteria in sub clause 3.6 major requirement of equipment. For other Equipment based on proposed method of work and as specification needed.
8. Which ones form of bid security used, option 1 : with following the rules of ICC No. 758 or option 2: with relinquishing the clause 1832 of Indonesian Civil Law ? 9. How is the status of land acquisition?
Please select only one option. For Option No.1 the commercial bank who issued the bid security should be member of ICC and ratified ICC URDG No. 758.
Status of land acquisition is on going and it is completed before or on October 2015 10. Who is responsible of maintenance for The contractor is responsible to maintain the road the end of link from the end of road within the construction limits. project?
5
11. Please explain any pay item in BOQ Please refer to answer of question no 4 and 5 which could be expendable for utility above work ? 12. Please explain, is there a partially site handover liable by employer to allow commencement of work started at location which land acquisition is completed ? 13. Please explain How much is value of advance payment in percentage deserve for contractor ?
Partial site handover maybe considered as long as the World Bank interpose no objection.
Please see section IX of Particular Condition sub clause 14.2 of Total Advance Payment
14. Please explain the address employer to submit bid validity?
of The Employer: Directorate General Of Highways, Ministry of Public Works, Republic of Indonesia. Att: Procurement Committee (Pokja) of the Western Indonesia National Roads Improvement Projects (WINRIP) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, Province North Sumatra, ULP Wilayah Sumatera Utara Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat. 15. Please explain the address of The same answer as above. employer to submit the bid security ? Address: Jalan Busi Dalam No. 7D Medan Kode Pos: 16. What criteria of similar contract in To Definition of similar contract please refer to page meet requirements of 4.2 (a) page 46 46 foot note no.5 of bidding document. The requirement is clear. For JV/JO, must meet this requirement. 17. To meet the requiremants of 4.2 (b) Please see page 47 of Section III of Bidding page 47 we proposed contract owned Document. The criteria and requirements are Member B with production clearly specified. a) Asphalt Concrete : 8000 Ton/month b) Aggregate Base : 10,500 cu.m/month Does it meet the requirements? What is the total contract for the requirements 4.2 (b) must be USD $ 24,300,000,- ? 18. If the requirements of 4.2 (a) page 46 Please refer to answer of question No. 16 and without work asphalting and work 17 above aggregate base has fulfilled by Lead Partner and to the requirements of 4.2 (b) page 47 have been complied with company member B Is the company a member C must meet the qualification requirements ? 6
19. If the terms “Average Annual Construction Turnover” Section III Evaluation and Qualification Criteria page 45 have been met by the leader (100%) If each member of B and C must meet the members of USD $ 6,075,000 (25%) ? 20. To need for personnel and equipment if it is met by the leader, whether members must be completed by the member B and the member C ? 21. Is the Form Joint Operating provided by Committee ? 22. Please confirm the official to whom the letter of Bid is quoted ?
Each member must have minimal 25% of AACTO requirements (USD 6,075,000.00)
Not necessary
Form of Joint attached.
The Employer: Directorate General Of Highways, Ministry of Public Works, Republic of Indonesia. Att: Procurement Committee (Pokja) of the Western Indonesia National Roads Improvement Projects (WINRIP) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, Province North Sumatra, ULP Wilayah Sumatera Utara Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat. 23. Related to question 22, bid security Please see refer of section 1 ITB sub clause validity period ? 19.3 24. With regard to the requirements of the Please refer to answer of question no. 7 above. equipment : a. Minimum capacity production of AMP 120 tons/hour b. Minimum capacity production of Stone Crusher 175 tons/hour c. Minimum Track Asphalt Finisher with automatic sensor at minimum capacity 120 tons/hour Please advise whether the bidder can provide more than one unit equipment of smaller capacity to reach the minimum capacity requirements as defined above ? 25. Since the quantity of excavation is Designated disposal location not determined huge enough, is there a designated yet. The award bidder will be provide the location for disposal or it is the disposal site. responsibility of providers (contractors) to provide the disposal sites? 26. Since there are a huge number of The process of land acquisition is still ongoing. housing sites/land subject to road The process will be complete before site take widening in scatter location, please over. give us the latest progress of land acquisition and its scheme which 7
showing us location that is already free (within the road right of way ROW ) and please advise when the land acquisition target 100% could be accomplished ? 27. Please give us prediction when signing contract of the package 15 could be upheld ? this question is necessary since calculation of price escalation is started at the month 13 from the date of submission the bid proposal. 28. Who take responsibility for the relocation of utilities (water pipe, PLN, PJU, etc ) and which payment item available in BOQ to finance the cost of relocation ? 29. Related to question No. 28 How is the payment system ? 30. What is the minimum quantity of working progress that can be reimbursed (through Interim Payment Cerificate ) ? 31. How long is the period of validity of performance bond?
Signing contract is estimated on or before August 2015.
Please refer to answer of question no 4 and 5 above
Please refer to answer of question no 4 and 5 above Please refer to Section IX Particular Conditions sub-clause 14.6
Please see refer to Section VIII of General Condition sub-clause 1.1.6.6 and sub clause 4.2 (Performance Security). 32. Is there any facilities necessary to be No provided for the employer by contractor? 33. Which is subject to priority if there is a Please see refer to Section VIII of General difference between BOQ and Condition clause 1.5 drawings? 34. Have all land acquisition been tackled? Please refer to answer question No. 9 and No. 26 above. 35. Where are the disposal areas for Please refer to answer of question no. 25 above. excavation and cut trees? 36. Please details down scope of work of Please refer to Section VII General trees? Specification. 37. Is removal of public utility included in Please refer answer of question no. 4 and no. 5 this scope of work? above. 38. Is it possible, later after the contract Please refer to Section VIII General Condition based on MC-0, to have review clause 13 variations and Adjustments design so that additional item that are not indicate in current bid could be included? 39. Is it possible to have alternative Yes it is. But with no additional cost. material source from out side the project? 40. Relocating existing facilities need No. Please refer answer of question no. 4 and coordination with related authority, no. 5 above. which might takes time. In the case, 8
will contractor get tolerance for delay arising from that matter ? 41. Could we have minute of pre-bid meeting and additional data of existing sea surface for volume control ? 42. Could we have minute of pre-bid meeting with location lay out additional data-location and size area that are needed for repair before overlay ? 43. In case of JO, is the experience of point 4.2 (b) asphalt concrete and aggregate base shoulde be full filled by one member or combined together? 44. What is the minimum credit line 45. Please explain for experience requirements is the value of contract (in rupiah) within the last five year could be adjusted to the value at present time subject to instruction in BPS book?
2.
Will be upload before date of submission. The bidder should use the existing benchmark available anywhere in site. The bidder suggested to do site survey to recognize the recent condition before submit the bids. Requirement of criteria 4.2 (b) should be fulfilled by lead partner or member but cannot combined. There’s no minimum limit of credit line as long as it meet requirement of financial resources. The value of contract (in rupiah) for evaluation will exchange to US$ with no adjusted. The exchange rate to be used for determining the equivalent US$ value shall be the transaction selling rate published by the Bank of Indonesia applicable at the date when Taking-Over Certificate for the Works was issued. The exchange rates shall be obtained from the BI website at the following address: http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/Kurs+Ba nk+Indonesia/Kurs+Transaksi/
KUNJUNGAN LAPANGAN / SITE VISIT Site Visit dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Januari 2015 pukul 10.00 WIB. Kegiatan site visit diikuti oleh Procurement Team Unit Layanan Pengadaan wilayah Sumatera Utara dan sembilan peserta lelang. WPM tidak dapat hadir pada kegiatan ini karena ada kegiatan di Perguruan Tinggi yang tidak dapat ditinggalkan.
9
BAGIAN IV PENUTUP KESIMPULAN Selama kegiatan Pre-Bid Meeting tidak ada pelanggaran yang terjadi. Kegiatan Pre Bis Meeting berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan.
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1
Pengumuman Undangan Lelang
Lampiran 2.
Surat Undangan Pre-Bid Meeting + Site Visit
Lampiran 3.
Berita Acara Aanwijzing / Minutes of Pre-Bid Meeting + Site Visit
Lampiran 4.
Foto dokumentasi kegiatan Pre-Bid Meeting dan kegiatan Site Visit (bila ada)
10
Laporan Hasil Pengamatan Proses Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.
Pengumuan Undangan Lelang
Lampiran 2.
Undangan Pre-Bid Meeting dan Site Visit
Lampiran 3.
Berita Acara Aanwijzing / Minutes of Pre-Bid Meeting + Site Visit
ii
PROCUREMENT COMMITTEE TEAM ( KELOMPOK KERJA ) U L P W I L A Y A H S U M A T E R A U T A R A
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMUT Alamat : Jln. Busi Dalam No. 7 Medan, Telp. 061-7866804, Fax. 061-7866804, e-mail :
[email protected]
MINUTES OF PRE BID MEETING Number : 74/POKJA /WINRIP/Br.S3/2015
HELD ON January 26, 2015 For Civil Works Packages 15 : Sibolga – Batas Tapsel WINRIP IBRD Loan No. 8043 – ID IFB: 65/POKJA/WINRIP/Br.S3/2015 Description of Works : The Carriageway of 36 km is being widening to 7 m plus 1.0 – 2.0 m hard shoulders on both sides. Drainage is being provide along the entire lenght of the project road. The project starts at Km. 03+814 from Sibolga at City border of Sibolga and ends at Km. 39+814 from Sibolga at South Tapanuli District Border (Link N 03.044), North Sumatra Province. The road works consist of road betterment, asphalt overlay, drainage improvement and road widening. Work Unit Activity Location I.
: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumatera Utara : PPK. 12 Sibolga Cs. : Sibolga – Batas Tapsel.
PRE BID MEETING 1. Place and Time of the Pre – Bid Meeting Place : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Jalan Sakti Lubis No. 1 Medan Time : 10.00 to 13.00 local time Date : January, 26, 2015 2. Attendance A. From Employer : Procurement Commitee - Ir. Irwan, MT / Chairman - Albed Eko Limbong, ST, MSi/ Secretary - Ir. Parlindungan Sibuea, MT / Member - Luisa Kristina Lumbantobing, ST / Member - Bonar Lumsa Mungkur, AMd. / Member - M. Fauzan ‘Azima Lubis, ST / Member - Marontang Pasaribu, ST / Member B. From DGH: - Ir.Synta Febria, MT / Kasi Penyiapan Subdit IB. - Ir. Siduhu Aro Dakhi, MM / Pejabat Pembuat Komitmen 12 (Sibolga Cs) C. Other Participants : - Ir. M. Edi Fachri / CTC Winrip (Senior Procurement Specialist 2) - Ir. Mardiansyah / CTC Winrip (Senior Procurement Specialist 2)
D. Òbserver: M. Koster Silaen, ST, MT E. From Prospective Bidders: 14 (Fourteen) Bidders II. RECORD OF THE PRE BID MEETING Opening on 10.00 a.m local time -
-
-
-
-
-
The pre bid meeting was opened by Head of Procurement services Unit (ULP) area of North Sumatera. And Opening remarks was conducted by Ir. Irwan, MT. Chairman of Procurement Comitee Team ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I of Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumatera Utara, to examine the Technical requirement that bidders must consider in their bids for package 15 :Sibolga – Batas Tapsel. He state that the purpose of the pre-bid meeting is to inform the bidder the complete requirement of the work to avoid any misinterpretation. Presentation of the bidding procedures of WINRIP as well as emphasis were highlighted on the requirement of the bid document by Ir. M. Edi Fachri (Procurement Specialist 2 CTC WINRIP) Open discussion and Q&A session (attached). The importance of clarification period prior to bid submission and opening where all bidders may request clarification during their review of bid document and the site and provide correct information to any clarification made by Procurement Comittee for purposes of evaluation. A Prospective Bidder requiring clarification shall contact the comittee in writing at the comittee’s email address stated in the bid document to be submitted no later than 21 days prior to the deadline of bid submission Deadline of Bid submission will be at 10.00 a.m on date February 23 monday, 2015 . Late bids will be automatically rejected by LPSE system (the bidder cannot upload the bids after the deadline). Explanation of the Official Commitment Maker (PPK 12 Sibolga Cs) regarding the location of the work done. For an explanation of the field will be conducted on Wednesday dated January 28, 2015 with the rallying point in at 10:00 a.m local time.
III . SITE VISIT Time : 10.00 a.m local time 1. Place and time of the site visit Meeting point : Time : 10.00 a.m local time Date : Wednesday, January 28, 2015 2. Attendance A. From Employer : Procurement Commitee - Ir. Irwan. MT / Chairman
-
Albed Eko Limbong, ST. MSi/ Secretary Ir. Parlindungan Sibuea, MT / Member Luisa Kristina Lumbantobing, ST / Member Bonar Lumsa Mungkur, AMd. / Member M. Fauzan ‘Azima Lubis, ST / Member Marontang Pasaribu, ST / Member
B. From DGH : - Ir. Siduhu Aro Dakhi, MM / Official Commitment Maker (PPK 12 Sibolga Cs) - Ir. Syinta Febria, MT. Kasi Penyiapan Subdit IB. C. Observer: M. Koster Silaen, ST. MT cannot go to site visit because his office has another task that can not be abandoned. D. From Prospective Bidders: 9 (Nine) bidders The Procurement Team declared that minutes of pre bid meeting of Package 15 Sibolga – Batas Tapsel. AWP-2 WINRIP IBRD loan No. 8043 – ID made and provided in the duly completed are complete, true, and correct.
PROCUREMENT TEAM
1. Ir. Irwan, MT
Chairman
2. Albed Eko Limbong, ST.MSi
Secretary
3. Ir. Parlindungan Sibuea, MT
Member
4. Luisa Kristina Lumbantobing, ST
Member
5. Bonar Lumsa Mungkur, AMd.
Member
6. M. Fauzan ‘Azima Lubis, ST
Member
7. Marontang Pasaribu, ST
Member
1................... 2................... 3................... 4................... 5................... 6................... 7...................
Queries (during Pre-Bid Meeting and received in writing by POKJA)
Questions
Response
1. Which ones financial resources used, 2009- Finansial resources data 2009-2013 2013 or 2010-2014? 2. How about APBN portion of Loan? 3. Do you have detail provisional sums?
for
Portion of APBN is 30%
analysis
of No detail analisys for Provisional Sum. Please refer to Bid Document Section VIII. General Conditions Sub-Clause 13.5 and Section VII General Specification sub clause 1.7 4. How is procedure of relocation for utilities? Relocation of utilities will be arrange between PPK and utility owner companies.
5.
Who is responsible to cost of relocation The responsibility for relocation of utility is for utilities? utility owned company, if location of utilities in the right of way (ROW) 6. How is procedure to withdraw provisional Please refer to Section VII General Specification sums? sub clause 1.7.2 7. Based on document, the equipment example : AMP capacity is 120 tons/hour, is it allowed to use 2 unit of AMP with capacity of 60 tons rather than that as required ? And how about for the others equipment?
The major equipment must meet the type and minimal capacity as describe in Bidding Document Section III of Evaluation and Qualification Criteria in sub clause 3.6 major requirement of equipment. For other Equipment based on proposed method of work and as specification needed. 8. Which ones form of bid security used, Please select only one option. For Option No.1 option 1 : with following the rules of ICC the commercial bank who issued the bid security No. 758 or option 2: with relinquishing the should be member of ICC and ratified ICC URDG No. 758. clause 1832 of Indonesian Civil Law ? 9. How is the status of land acquisition?
Status of land acquisition is on going and it is completed before or on October 2015 10. Who is responsible of maintenance for road The contractor is responsible to maintain the the end of link from the end of project? road within the construction limits. 11. Please explain any pay item in BOQ which Please refer to answer of question no 4 and 5 could be expendable for utility work ? above 12. Please explain, is there a partially site Partial site handover maybe considered as long handover liable by employer to allow as the World Bank interpose no objection. commencement of work started at location which land acquisition is completed ? 13. Please explain How much is value of Please see section IX of Particular Condition sub advance payment in percentage deserve clause 14.2 of Total Advance Payment
for contractor ? 14. Please explain the address of employer to The Employer: submit bid validity? Directorate General Of Highways, Ministry of Public Works, Republic of Indonesia. Att: Procurement Committee (Pokja) of the Western Indonesia National Roads Improvement Projects (WINRIP) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, Province North Sumatra, ULP Wilayah Sumatera Utara Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat. 15. Please explain the address of employer to The same answer as above. submit the bid security ? Address: Jalan Busi Dalam No. 7D Medan Kode Pos: 16. What criteria of similar contract in To Definition of similar contract please refer to meet requirements of 4.2 (a) page 46 page 46 foot note no.5 of bidding document. The criteria and requirements are clearly specified. 17. To meet the requiremants of 4.2 (b) page 47 we proposed contract owned Member B with production a) Asphalt Concrete : 8000 Ton/month b) Aggregate Base : 10,500 cu.m/month Does it meet the requirements? What is the total contract for the requirements 4.2 (b) must be USD $ 24,300,000,- ?
Please see page 47 of Section III of Bidding Document. The criteria and requirements are clearly specified. For JV/JO, must meet this requirement.
18. If the requirements of 4.2 (a) page 46 Please refer to answer of question No. 16 and 17 without work asphalting and work above aggregate base has fulfilled by Lead Partner and to the requirements of 4.2 (b) page 47 have been complied with company member B Is the company a member C must meet the qualification requirements ? 19. If the terms “Average Annual Construction Each member also must have minimum 25% of Turnover” Section III Evaluation and AACTO requirements (USD 6,075,000.00). Qualification Criteria page 45 have been met by the leader (100%) If each member of B and C must meet the members of USD $ 6,075,000 (25%) ? 20. To need for personnel and equipment if it Not necessary is met by the leader, whether members must be completed by the member B and the member C ? 21. Is the Form Joint Operating provided by Form of Joint Operation attached. Committee ?
22. Please confirm the official to whom the The Employer: letter of Bid is quoted ? Directorate General Of Highways, Ministry of Public Works, Republic of Indonesia. Att: Procurement Committee (Pokja) of the Western Indonesia National Roads Improvement Projects (WINRIP) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, Province North Sumatra, ULP Wilayah Sumatera Utara Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat. 23. Related to question 22, bid security Please see refer of section 1 ITB sub clause 19.3 validity period ? 24. With regard to the requirements of the Please refer to answer of question no. 7 above. equipment : a. Minimum capacity production of AMP 120 tons/hour b. Minimum capacity production of Stone Crusher 175 tons/hour c. Minimum Track Asphalt Finisher with automatic sensor at minimum capacity 120 tons/hour Please advise whether the bidder can provide more than one unit equipment of smaller capacity to reach the minimum capacity requirements as defined above ? 25. Since the quantity of excavation is huge Designated disposal location not determined yet. enough, is there a designated location for The award bidder will be provide the disposal disposal or it is the responsibility of site. providers (contractors) to provide the disposal sites? 26. Since there are a huge number of housing sites/land subject to road widening in scatter location, please give us the latest progress of land acquisition and its scheme which showing us location that is already free (within the road right of way ROW ) and please advise when the land acquisition target 100% could be accomplished ? 27. Please give us prediction when signing contract of the package 15 could be upheld ? this question is necessary since calculation of price escalation is started at the month 13 from the date of submission the bid proposal.
The process of land acquisition is still ongoing. The process will be complete before site take over.
Signing contract is estimated on or before August 2015.
28. Who take responsibility for the relocation Please refer to answer of question no 4 and 5 of utilities (water pipe, PLN, PJU, etc ) above and which payment item available in BOQ to finance the cost of relocation ? 29. Related to question No. 28 How is the Please refer to answer of question no 4 and 5 payment system ? above
30. What is the minimum quantity of working progress that can be reimbursed (through Interim Payment Cerificate ) ? 31. How long is the period of validity of performance bond?
Please refer to Section IX Particular Conditions sub-clause 14.6 Please see refer to Section VIII of General Condition sub-clause 1.1.6.6 and sub clause 4.2 (Performance Security).
32. Is there any facilities necessary to be No provided for the employer by contractor ? 33. Which is subject to priority if there is a Please see refer to Section VIII of General difference between BOQ and drawings ? Condition clause 1.5 34. Have all land acquisition been tackled ? 35. Where are the disposal excavation and cut trees ?
areas
Please refer to answer question No. 9 and No. 26 above. for Please refer to answer of question no. 25 above.
36. Please details down scope of work of trees Please refer to Section VII General Specification. ? 37. Is removal of public utility included in this Please refer answer of question no. 4 and no. 5 scope of work ? above. 38. Is it possible, later after the contract Please refer to Section VIII General Condition based on MC-0, to have review design so clause 13 variations and Adjustments that additional item that are not indicate in current bid could be included ? 39. Is it possible to have alternative material Yes it is. But with no additional cost. source from out side the project? 40. Relocating existing facilities need coordination with related authority, which might takes time. In the case, will contractor get tolerance for delay arising from that matter ? 41. Could we have minute of pre-bid meeting and additional data of existing sea surface for volume control ?
No. Please refer answer of question no. 4 and no. 5 above.
Will be upload before date of submission. The bidder should use the existing benchmark available anywhere in site.
42. Could we have minute of pre-bid meeting The bidder suggested to do site survey to with location lay out additional data- recognize the recent condition before submit the location and size area that are needed for bids. repair before overlay ?
43. In case of JO, is the experience of point Requirement of criteria 4.2 (b) should be 4.2 (b) asphalt concrete and aggregate fulfilled by lead partner or by one member, and base shoulde be full filled by one member cannot combined. or combined together? 44. What is the minimum credit line
There’s no minimum limit of credit line as long as it meet requirement of financial resources.
45. Please explain for experience The value of contract (in rupiah) for evaluation requirements is the value of contract (in will exchange to US$ with no adjusted. The rupiah) within the last five year could be exchange rate to be used for determining the adjusted to the value at present time equivalent US$ value shall be the transaction subject to instruction in BPS book? selling rate published by the Bank of Indonesia applicable at the date when Taking-Over Certificate for the Works was issued. The exchange rates shall be obtained from the BI website at the following address: http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/Kurs+ Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/
AFFIDAVIT – AGREEMENT FOR JOINT VENTURE/JOINT OPERATION* [This Form is optional, not mandatory. Bidder has his option to use other similar form] CONSIDERING: The issuance of the Bidding Documents for the...................................... 1) due for submission to the Ministry of Public Works, Directorate General of Highways on....................................... 2) and THAT
.................................................. 3) and .................................................. 4) and .................................................. 5)
desire to participate jointly as a Joint Venture/Joint Operation* in the bidding and construction, completion and remedy of defects in the above Project NOW IT IS JOINTLY AGREED UPON AND DECIDED:1.
To appoint.................................3), for this Project as Sponsoring Member/Leading Company to represent and to act for and on behalf of the Joint Venture/Joint Operation* and to sign in its name all documents including the Bid and the Contract Agreement.
2.
That
..................................................3) and ..................................................4) and ..................................................5)
hereby agree that in case of Award, they are and shall remain jointly and severally liable for their obligations under the Contract Documents. 3.
That the interest of each Company in the Joint Venture/Joint Operation* shall be as stated in the Bidding Documents being:......................................... 6) (percent) ......................................... 7) (percent) ......................................... 8) (percent)
4.
Each Company will participate in these same proportions in the expense and in the profit and loss of Joint Venture/Joint Operation*. These partnership proportions will not be modified either during the Bidding period or throughout the whole period of the Contract except with the prior written approval of the Employer and the joint written agreement of the participating Companies. Irrespective of the relative size of the partnership proportions stated above, each of the participating Companies will have full supervision of all aspects of the implementation of this Agreement, including the right of full access to all documentation relevant to the fulfillment of the Contract, such as financial records, purchase orders, receipts, lists of Plant and Equipment and personnel, subcontract agreements, correspondence, telexes, etc.
5.
The power to sign for and on behalf of the Joint Venture/Joint Operation *shall vest in.................9) in his capacity as President/Managing Director of...................3), subject to the prior written approval of..............................4) and ................................. 5) regarding the contents of the documents to be signed and the conditions thereof.
6.
That this Agreement will become operative with immediate effect on receipt of the Letter of Acceptance for the Project issued by the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works.
7.
That this Agreement shall automatically become null and void if the Contract is not awarded to the Joint Operation.
8.
That this Agreement has been prepared in.............. 10) copies of which all copies having equal legal status and strength.
IN WITNESS WHEREOF the parties have placed their signatures and seals at............................................ 11) on this................ 12) day of...............13) .
(..........................................)14) (.......................................)15) (......................................) 16)
Certificate by Public Notary.
( ......................................... ) Signature
Notes: 1) 2) 3) 4) 5) 6), 7), 8) 9) 10) 11), 12),13) 14),15),16)
= Name of Project and Name of Package to be bid = Date of Bidding Documents issued = Name of Firm 1 = Name of Firm 2 = Name of Firm 3 (if any) = Joint Venture/Joint Operation* Sharing Portion = Name of Authorised Representative = Number of copies = Place, date, month and year when the Agreement Signed. = Signature and Seals of each Authorized Representative
*Bidders shall use applicable term as intended, choose one and delete other. “Joint venture is as an ad hoc association of firms that pool their resources and skills to undertake a large or complex contract in the role of “Contractor,” with all firms (partners in the JV) being legally liable, jointly and severally, for the execution of the contract in the event of a partner’s withdrawal.
