Amir Shaharuddin: Shariah Governance of Malaysian Islamic…
UU NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK : SUATU ANALISIS Hasan Sakti Siregar & Fahmi Natigor Nasution Dosen FE Universitas Sumatera Utara Abstract: This study aimed to find out whether the Law no. 5 of 2011 already contained the rules that can protect the public interest, while protecting the public accounting profession. Whether those rules have reflected a good good governance that emphasizes principles: participation, transparency, akutabilitas, independence, equality, effectiveness, efficiency, responsibility, and oriented kosensus. The study was done by analyzing the article by article, published in Law No. 5 of 2011, particularly articles that are not in place is made in the Act. Test the consistency of article by article and assess whether this Act has provided the basic framework or blueprint for the development of public accounting profession in the future to realize the Indonesia Public Accountant who has an international quality so it is ready to compete internationallevel. These studies suggest there are several chapters that should not need to be contained in the Act, just published in the Government or the Minister, for example, article 18 paragraph 2 of the requirements for obtaining a business license KAP, article 20 paragraph 2 of the requirements to obtain permits establishment of branches of KAP. Article 6 requirement of obtaining permission to be AkuntanPublik and article 7 of the requirement of obtaining permission of Foreign Public Accountants. Another finding is article 58 of Law No 5 of 2011 is inconsistent with the Act No. 16 of 2000 and the Public Accountants Professional Standards. Keywords : good governance, and consistency PENDAHULUAN Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang menghasilkan jasa asurans dan jasa non asurans. Jasa asurans merupakan jasa utama yang digunakan oleh publik sebagai bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan jasa asurans adalah jasa untuk memberi keyakinan bagi pengguna atau user atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria. Dengan kata lain jasa asurans adalah jasa profesional yang diberikan oleh pihak yang independen dalam hal ini, akuntan publik untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa nonasurans adalah jasa yang diberikan akuntan publik yang didalamnya Akuntan Publik tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau keyakinan dalam bentuk lain. Termasuk dalam jasa asurans adalah jasa audit, jasa pemeriksaan, atau examination, jasa review, dan prosedur yang disepakati, sedangkan yang termasuk jasa nonasurans antara lain adalah jasa 58
konsultasi, jasa kompilasi dan jasa perpajakan. Dengan demikian akuntan publik memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan suatu entitas. Peran penting Akuntan Publik dipertegas dalam berbagai UU yang menyatakan peranan akuntan publik, misalnya UU perseroan terbatas, UU pasar modal, UU perbankan, UU pemilu, UU BPK, UU pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, dan masih banyak lagi UU lainnya. Akuntan publik merupakan profesi pendukung kegiatan suatu entitas baik yang berorientasi laba maupun yang tidak berorientasi laba. Oleh karenanya akuntan publik wajib memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan para pengguna jasa. Namun demikian, kemungkinan terjadinya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam pemberian jasa Akuntan Publik, selalu akan tetap ada, karena akuntan publik juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan kesilapan. Untuk itu
Jurnal Ekonom, Vol 14, No 2, April 2011
diperlukan undang–undang yang mengatur profesi Akuntan Publik yang dapat melindungi kepentingan publik, dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik. Di Indonesia undang- undang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik secara menyeluruh belum ada, sebelum lahirnya UU No. 5 tahun 2011. UU No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, yang terdiri dari tujuh pasal belum mengatur secara keseluruhan profesi Akuntan Publik, dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi Akuntan Publik saat ini. UU No.34 tahun 54 belum mengatur hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik sebagaimana UU No. 5 tahun 2011 dengan tujuan untuk: a. melindungi kepentingan publik; b. mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan; c. memelihara integritas profesi akuntan publik; d. meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik; dan e. melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Harapan kita pasal demi pasal yang tercantum dalam UU No 5 tahun 2011 mengarah pada pencapaian kelima tujuan tersebut. Mengingat pembuatan undangundang ini sudah dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu. HASIL DAN PEMBAHASAN UU No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik tidak jauh berbeda dengan RUU tentang Akuntan Publik. Jika dalam RUU Akuntan Publik yang diajukan ke DPR terdiri dari 69 pasal,sedangkan dalam UU Akuntan Publik yang telah di syahkan DPR terdiri dari 62 pasal hal ini menunjukkan tidak banyak terjadi perubahan. Jika dibandingkan dengan UU No. 34 tahun 54 tentang pemakaian gelar akuntan dengan UU No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik jelas telah terjadi pertambahan pasal yang sangat signifikan, yakni dari tujuh pasal menjadi enam puluh dua pasal. Namun yang menjadi masalah adalah apakah pertambahan pasal tersebut telah mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik, melindungi kepentingan publik, dan sekaligus
melindungi profesi Akuntan Publik dan konsisten dengan berbagai UU yang ada di NKRI? Jika ditinjau dari isi undang-undang No 5 tahun 2011, mengatur antara lain : 1. Lingkup jasa akuntan publik; 2. Perizinan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 3. Hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan KAP; 4. Kerja sama antar Kantor Akuntan Publik atau Organisasi Audit Indonesia (OAI) dan kerja sama antar KAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA); 5. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; 6. Komite Profesi Akuntan Publik; 7. Pembinaan dan pengawasan oleh menteri; 8. Sanksi administrasi; 9. Ketentuan pidana; 10. Ketentuan umum yang berisi definisi berbagai istilah yang digunakan. Sewaktu masih draft, RUU Akuntan Publik terdiri dari 69 pasal, 15 bab, setelah menjadi UU Akuntan Publik berubah menjadi 62 pasal 16 bab. Berikut ini adalah analisis penulis terhadap beberapa pasal dari undang-undang no 5 tahun 2011 yang tidak pada tempatnya, dan pasal yang tidak konsisten dengan undang-undang lain yang berlaku di NKRI. Pasal 58 UU No 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menyatakan : 1. Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa. 2. Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa. Pasal 58 ini jelas bertentangan dengan undang-undang No 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya pasal 28 ayat 11 yang menyatakan :
59
Hasan Sakti Siregar ,Fahmi Natigor Nasution : UU No.15 Tahun 2011 Tentang Akuntan...
“buku-buku, catatan-catatan, dokumendokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau ditempat kedudukan bagi wajib pajak badan.” Hal ini diperkuat lagi oleh Standar Auditing Seksi 339 paragraf 08 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurangkurangnya 10 tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan prakteknya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Dengan demikian jelaslah pasal 58 UU No 5 tahun 2011 tidak konsisten dengan UU No 16 tahun 2000 dan Standar Profesional Akuntan Publik. Pasal 18 UU No 5 tahun 2011 ini memuat persyaratan untuk mendapatkan izin usaha KAP, begitu juga pasal 20 memuat persyaratan untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP, pasal 6 persyaratan untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik, pasal 7 persyaratan untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik asing, jelas tidak pada tempatnya. Persyaratan seperti ini cukup dimuat dalam peraturan Menteri Keuangan, karena jika dimuat dalam undang-undang akan menimbulkan kesulitan apabila terjadi penambahan atau pengurangan persyaratan, maka undangundang harus direvisi terlebih dahulu. Sedangkan mengubah undang-undang bukanlah pekerjaan mudah karena harus melalui DPR, memakan waktu yang relatif panjang, dana yang besar sehingga tidak memenuhi prinsip efisiensi. Ketentuan pidana yang dimuat dalam pasal 55, 56, dan 57 UU No 5 tahun 2011 dirasakan kurang pas untuk dimuat dalam undang-undang Akuntan Publik mengingat sanksi bagi pelaku tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menimbulkan kesan adanya intervensi terhadap KUHP. Pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut akan berakibat timbulnya aturan ganda, aturan yang tumpang-tindih, dan berpotensi menimbulkan multi tafsir atas suatu permasalahan yang pada akhirnya dapat
60
menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Materi RUU akuntan publik mengalami perubahan dalam pasal 34, 35, 36, dan 45. Pasal 34 ayat b RUU Akuntan Publik menetapkan kebijakan tentang Stándar Profesional Akuntan Publik, Stándar Akuntansi Keuangan, ujian profesi akuntan publik, pendidikan profesional berkelanjutan dan ayat c menyatakan menteri berwenang menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik dan pendidikan profesional berkelanjutan. Pasal 35 ayat 1 RUU Akuntan Publik menyatakan menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dan huruf c RUU Akuntan Publik kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk: a. menyusun dan menetapkan Stándar Profesional Akuntan Publik, b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan. Pasal 36 RUU Akuntan Publik menyatakan Menteri dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, atau Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 dalam hal: a. tidak menjalankan kewenangan yang didelegasikan, b. Stándar Profesional Akuntan Publik atau Stándar Akuntansi Keuangan yang disusun dan ditetapkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh menteri, atau bertentangan dengan tujuan undangundang ini, c. menyalahgunakan kewenangan yang didelegasikan. Pasal 45 ayat 1 RUU Akuntan Publik dalam rangka pengawasan menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik. Ayat 2 menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama menteri untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berdasarkan pasal 34, 35, 36, dan
Jurnal Ekonom, Vol 14, No 2, April 2011
45, RUU Akuntan Publik telah terjadi penarikan kewenangan dalam sertifikasi profesi, pendidikan profesi berkelanjutan, penyusunan stándar profesi, dan review mutu/pemeriksaan yang selama ini telah dilaksanakan oleh profesi akuntan publik melalui IAPI ditarik menjadi wewenang Pemerintah sepenuhnya. Namun dalam UU Akuntan Publik, kewenangan tersebut telah bergeser kembali kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 44 ayat 1, Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaiman dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 berwenang: a. menyusun dan menetapkan SPAP, b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan, d. melakukan review mutu bagi anggotanya. Pergeseran kewenangan ini sangat tepat karena telah memberdayakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Akuntan Publik. Hal ini juga sejalan dengan UU Pasar Modal yang menyatakan bahwa” setiap profesi penunjang Pasar Modal wajib mentaati kode etik dan stándar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masingmasing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan / atau peraturan pelaksanaannya”. Selanjutnya pada pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa ”Laporan keuangan yang disampaikan kepada BAPEPAM wajib disusun bedasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum” dan dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 “Yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam ayat ini adalah stándar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktek akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal”. Pasal 45 RUU Akuntan Publik juga menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai bagaimana pemeriksaan dilakukan terhadap Akuntan Publik, karena pemeriksaan dapat dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada siapa saja sehingga dapat diragukan kompetensi pemeriksanya. Sudah seharusnya pemeriksaan yang dilakukan terhadap
akuntan publik sesuai dengan cakupan undang-undang ini haruslah dilakukan oleh pihak yang mengerti profesi dan mempunyai keahlian sebagai Akuntan Publik, sehingga tujuan pemeriksaan dapat tercapai. Dari semua pasal dalam UU akuntan publik ada satu pasal yang sangat mengejutkan kita yakni penjelasan pasal enam huruf a yang berbunyi:”yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana starata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara”. Hal ini berarti untuk menjadi Akuntan Publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Oleh karna itu untuk menjadi Akuntan Publik lulusan jurusan akuntansi harus bersaing dengan lulusan dari jurusan nonakuntansi. Persyaratan ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah akuntan publik di Indonesia. Namun menurut penulis cara ini kurang tepat, penulis tidak yakin dengan dibukanya kesempatan jurusan nonakuntansi untuk menjadi Akuntan Publik akan meningkatkan jumlah Akuntan Publik di Indonesia, karena mereka yang bersal dari jurusan akuntasi saja pun susah untuk lulus ujian CPA apalagi dari jurusan nonakuntansi. Bahkan para patner KAP sekalipun kalau diuji kembali belum tentu lulus ujian CPA. Para patner KAP yang bergelar CPA pada umumnya mendapat gelar tersebut dari pemberian dengan syarat mengikuti pelatihan selama seminggu dengan biaya tertentu. Pasal 7 ayat 1 UU akuntan publik menyatakan : “Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Mentri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.” Hal ini berarti dengan disahkannya UU ini pada tanggal 3 mei 2011 Akuntan Publik Asing dan Kantor Akuntan Publik Asing beralih status menjadi tidak sah atau ilegal karena belum ada perjanjian saling pengakuan (mutual recognition agreement ) antara pemerinta RI dan dengan pemerintah negara asal akuntan asing itu.
61
Hasan Sakti Siregar ,Fahmi Natigor Nasution : UU No.15 Tahun 2011 Tentang Akuntan...
KESIMPULAN DAN SARAN Meskipun UU No 5 tahun 2011 belum memenuhi keinginan para stakeholders profesi Akuntan Publik, namun demikian dengan disahkannya undang-undang ini patut untuk disyukuri mengingat proses penyiapan RUU Akuntan Publik ini oleh pemerintah sudah dimulai sejak awal tahun 2000, dan pembahasan di komisi XI DPR RI sudah dilakukan sejak Oktober 2010 sampai dengan disahkannya undang-undang ini pada tanggal 3 Mei 2011. Dengan demikian proses pembuatan UU ini dari awal hingga final memakan waktu cukup lama yakni, lebih dari sepuluh tahun. Meskipun UU Akuntan Publik telah memuat aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan Akuntan Publik dan profesi akuntan publik, namun UU Akuntan Publik yang disahkan oleh DPR RI masih jauh dari yang kita harapkan, karena belum memenuhi prinsip-prinsip Good governance dan konsisten terhadap UU lain yang ada di republik ini. Hasil studi ini menunjukkan terdapat beberapa pasal yang semestinya tidak perlu dimuat dalam UU, cukup dimuat dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, misalnya pasal 18 ayat 2 persyaratan untuk mendapatkan izin usaha KAP, pasal 20 ayat 2 persyaratan untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP. Pasal 6 persyaratan mendapatkan izin untuk menjadi AkuntanPublik dan pasal 7 persyaratan mendapatkan izin Akuntan Publik Asing. Temuan lain adalah pasal 58 UU No 5 tahun 2011 tidak konsisten dengan UU No 16 tahun 2000 dan Standar Profesional Akuntan Publik. Ketentuan pidana tidak perlu dimuat dalam UU Akuntan Publik karena sudah ada KUHP. DAFTAR RUJUKAN Bastian, Indra, 2007, Audit Sektor Publik, Edisi 2, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta. Institut Akuntan Publik Indonesia, 2010, ” IAPI Menolak Materi RUU Akuntan Publik”. Press Release. 24 Juni 2010 Mardiasmo., 2006, “Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good
62
Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol.2, No.1: 1-17. _________,2002. “Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Vol.6, No. 1: 63-82. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan (accountant). Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik Penerbit: Salemba Empat, Jakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. ___________,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. ___________,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang dana perseroan terbatas. __________,Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
8
__________,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. _________,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. _________,Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Tuanakotta, Theodorus M, 2011, Berpikir Kritis dalam Auditing, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
