RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor 84/PUU-IX/2011 Tentang “Ketentuan Pidana Bagi Akuntan Publik”
I. PARA PIHAK PEMOHON 1. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., M.M., M.Ec.Dev., Ak., CPA …..……... Pemohon I; 2. Drs. Anton Silalahi, Ak., CPA …………………………………....... Pemohon II; 3. Drs. Yanuar Mulyana, Ak., CPA …………………………..……… Pemohon III; 4. Andy Eldes, Ak., CPA ………………………………….…………. Pemohon IV; 5. Rahmat Zuhdi, S.E., MSA. ………………………………....……... Pemohon V; 6. M. Zainudin, S.E. ……………………………………………..….... Pemohon VI;
KUASA PEMOHON 1. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.; 2. Faizin Sulistio, S.H., LLM.. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2011. II. POKOK PERKARA Pengujian Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada point 1, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Pasal Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Bahwa para Pemohon adalah perorangan warganegara Indonesia, Pemohon I s.d. dengan Pemohon IV berprofesi sebagai akuntan publik,Pemohon V adalah senior auditor dan Pemohon VI adalah pegawai di kantor akuntan publik, yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik; V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL -
Pasal 55 a. “melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau” b. “dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah)”;
-
Pasal 56 “Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”.
B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : -
Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
-
Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.”
-
Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
-
Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
-
Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
VI. Alasan-alasan para Pemohon Dengan diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena : 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 55 huruf a bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Bahwa Pasal 55 huruf a Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena kegiatan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik sangat berhubungan erat dengan penggunaan komputer dimana proses manipulasi data pasti dilakukan, manipulasi data diartikan berupa kegiatan membangkitkan data baru ataupun menurunkan data baru dari data yang sudah ada. Jika pengertian manipulasi data dalam UndangUndang a quo diterapkan maka seorang auditor dapat dituduh melakukan manipulasi data karena menggunakan program komputer untuk mengolah data. Hal inilah yang sesungguhnya membuat seorang Akuntan Publik berada dalam situasi yang terancam ketika melakukan pekerjaannya meskipun hal tersebut telah dilakukan dengan benar. 3. Bahwa para Pemohon, dalam Pasal 55 huruf a dan Pasal 56 tidak membedakan ancaman hukuman bagi “pelaku” dengan yang “orang yang membantu”, sehingga ketentuan dalam pasal a quo, tidak memberikan rasa keadilan karena beban pidana tidak proporsional karena beban pidana yang
dikenakan sama tanpa memperhatikan aspek pelakunya sebagai pelaku atau hanya membantu; 4. Bahwa Pasal 55 huruf b Undang-Undang a quo memuat frasa melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja, menurut para Pemohon hal ini berlebihan mengingat kertas kerja bukan dokumen final. Pekerjaan Pokok akuntan adalah memberikan opini terhadap suatu laporan keuangan, opini yang dibuat bukan merupakan pernyataan kebenaran yang absolut sehingga pendapat atau opini dari seorang akuntan publik bukan merupakan legal binding, sehingga tidak sepatutnya apa yang tertuang dalam kertas kerja dikategorikan sebagai upaya kriminalisasi. Para Pemohon memberikan penilaian dalam merumuskan pasal a quo, pembentuk diaturnya
undang-undang itu
merupakan
tidak ranah
mempertimbangkan privat
bukan
publik.
bahwa
yang
Seharusnya
pembentukan hukum yang mengatur tentang profesi akuntan publik seharusnya bersumber pada hukum kebiasaan yang berlaku dalam praktek profesi akuntan public yang juga telah terikat oleh kode etik dan memiliki sanksi etik profesi; 5. Bahwa para Pemohon meyakini Pasal 55 Undang-Undang
a quo
diterapkan akan mengancam pekerjaannya, karena jika suatu saat terdapat proses
penyidikan
dan
penahanan
kepada
akuntan
publik
maka
kepercayaan pengguna jasa akuntan public akan berkurang atau bahkan akan ditinggalkan dan hal ini merugikan bagi kelangsungan profesi Pemohon; 6. Bahwa ketentuan Pasal 56 telah merugikan Pemohon V dan Pemohon VI karena pengenaan ketentutan pidana bagi pihak yang terasoiasi dengan akuntan publiknya sama, padahal bentuk tanggungjawabnya atas suatu perbuatan terkait dengan pemberian jasa berbeda, pihak terasosiasi hanyakah sub-ordinasi dari akuntan public hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 7. Bahwa Pasal 55 dan 56 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena telah mengakibatkan seorang akuntan takut mengembangkan dirinya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing serta keuangan karena
terdapat
ketentuan
ancaman
kriminalisasi
tanpa
mengakui
dan
menghormati ranah etik profesi sebagaimana diatur dalam self regulation (Standar Profesional Akuntan Publik)
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (LNRI Tahun 2011 Nomor 51, TLNRI Nomor 5215) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (LNRI Tahun 2011 Nomor 51, TLNRI Nomor 5215) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan
agar
putusan
ini
dimuat
dalam
Berita
Negara
sebagaimana mestinya; atau 5. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon agar memutus yang seadiladilnya.
Catatan Perbaikan: 1. Pemohonnya bertambah satu orang atas nama Andy Eldes, Ak., CPA; 2. Norma penguji: Permohonan Awal
Perbaikan Permohonan
-
Pasal 28C ayat (2)
-
Pasal 28C ayat (1)
-
Pasal 28D ayat (1)
-
Pasal 28C ayat (2)
-
Pasal 28G ayat (1)
-
Pasal 28D ayat (1)
-
Pasal 28G ayat (1)
-
Pasal 28I ayat (2)
3. Penyempurnaan alasan kerugian konstitusional para Pemohon;
