Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Gizi melalui Penguatan Akreditasi Institusi Pendidikan dan Uji Kompetensi Dr. Arum Atmawikarta, MPH Disajikan pada KPIG, Temu Ilmilah Internasional, dan Kongres PERSAGI XV Yogyakarta, 26 November 2014
OUTLINE PENDAHULUAN
TANTANGAN MASALAH GIZI KEADAAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN TENAGA GIZI TANTANGAN KUALITAS INSTITUSI PENDIDIKAN GIZI : AKREDITASI (LAM PTKES) TANTANGAN KUALITAS LULUSAN PENDIDIKAN GIZI : UJI KOMPETENSI KESIMPULAN
PENDAHULUAN • Indonesia menghadapi tantangan masalah gizi yang cukup berat. • Diperlukan tenaga gizi yang kompeten di berbagai tingkat pelayanan. • Peningkatan tenaga gizi yang kompeten dicapai melalui reformasi yang mencakup 2 aspek, yaitu akreditasi dan uji kompetensi. • Saat ini, Indonesia sedang merintis kedua reformasi tersebut. • Peranan PERSAGI dan AIPGI sangat penting dalam mengawal kedua reformasi tersebut.
TANTANGAN MASALAH GIZI
“Kurang Gizi” Masih Menjadi Masalah Serius
Target RPJMN (balita kurang gizi dan balita pendek) tidak tercapai
Dispartitas “stunting” antar Provinsi sangat tinggi; hanya 5/33 provinsi yang mencapati target RPJMN 32%
Target
Gizi Ibu yang tidak Optimum menjadi penyebab utama terjadinya masalah kurang gizi pada balita Gizi Ibu Hamil yang tidak optimum
% BBLR
% WUS dengan KEK
BBLR
Stunting pada baduta
% baduta stunting
Defisiensi Mikronutrien Masih Menjadi Masalah Serius Anaemia masih menjadi masalah kesmas pada tingkatan “moderate” (>20%) di sebagian besar masyarakat (RISKESDAS, 2013)
Status Kadar Yodium masih dalam tingkatan “adequate” tetapi masih ada daerah dengan cakupan garam yodium yang rendah (RISKESDAS 2013)
Anemia pada bumil masih tetap tinggi: tidak ada perubahan signifikan sejak tahun 2001 (SKRT 2001, RISKESDAS 2013)
Riskesdas 2013
“GEMUK” PERLU MENJADI PERHATIAN SERIUS Gizi lebih pada balita mengalami penurunan, walau angka tersebut masih mengkhawatirkan (RISKESDAS)
Kenaikan serius angka gizi lebih (BMI> 25) pada wanita dewasa (> 18 tahun)
Kenaikan PTM pada Kelompok Dewasa 2010 7.6
2013 9.5
Diabetes (%)
1.1
2.1
Stroke (per 1000 pop)
8.3
12.1
Hypertension (%)
Riskesdas 2013
Cakupan Intervensi Gizi Mikro Belum Mencapai Target Nasional Target Pada RAN-PG 2013 2015
Capaian 2013
Suplementasi Vitamin A pada balita 6-59 bulan
80%
85%
75.5%
Suplementasi besi folat pada bumil (90 tablet)
80%
85%
33.2%
Cakupan Garam Beryodium
80%
90%
77.1%
Belum Optimumnya Praktek Pemberian ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI, Berpengaruh pada Status Gizi Anak Kenaikan cakupan ASI Eksklusif pada bayi <6 bulan- angka tersebut masih cukup rendah
Hanya 1/3 anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI berkualitas
Ketahanan Pangan dan Gizi memburuk di 75 kabupaten (merah dan jingga) dalam periode 2009 - 2013
Reorientasi Sasaran Perbaikan Gizi : Fokus pada Bumil dan Bayi sampai usia 2 Tahun Ibu hamil dan bayi 0-2 tahun kurang gizi: hambatan perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan belajar dan rendahnya produktifitas yang bersifat permanen (irreversible).
• Fisik anak kurang gizi dapat diperbaiki:
• Tapi perkembangan otaknya, tidak dapat diperbaiki:
• Kurang gizi pada usia dini meningkatkan resiko berbagai penyakit degeneratif (jantung, kanker, dll) pada 12 saat dewasa
Stage of life course Conception to birth
Direct interventions
Programme interventions for tackling the double burden of malnutrition across the life course
Young Children (0-5 years)
Children (5-18 years)
Adulthood (18+yrs)
Micronutrient (Iron/folate) supplements balanced protein energy supplements* deworming Reduction of household/cigarette smoke Presumptive radical treatment for malaria* Insecticide-treated bed nets* exclusive breastfeeding promotion, appropriate complementary feeding promotion Hand washing and hygiene interventions young child supplementation with vitamin A and zinc, management of severe acute malnutrition School based o providing healthy meals o promotion and provision of daily physical exercise o Weekly iron supplements/ deworming Medical service provider counselling on healthy diet Worksite encouragement to exercise and eat healthy foods Taking regular exercise
Salt Iodization Flour fortification Oil fortification
Indirect interventions
Prevent child marriage and teenage pregnancies Conditional cash transfer programmes (with nutrition education)
Code of marketing of breastmilk substitute Conditional cash transfer programmes (with nutrition education)
Fiscal food policies o Food subsidies o fat/sugar taxes o levies
Urban planning o Bike lanes o Parks o Pedestrian precincts o Sanitation o Smoke free houses
No vending machines or junk food sales in schools No advertising of food aimed at children
Food labelling o Nutrition signposting o Control food claims
13
Sector
Sustainable Food Security
Health
The Four Overarching Pillars of DBM Nutrition Policy Framework
Nutrition Policy Pillars Food Safety Healthy Lifestyle Food safety and hygiene regulations Food Inspections Food standards
Public Works and urban planning
Rural roads Irrigation
Agriculture
Food standards
Education
Food availability (Food production) School gardens School meals
Hygiene education
Social Welfare/ Security Industry and Trade
Food Access (cash transfers) Food availability (manufacture and marketing)
Public Information Finance/ economy
Food Subsidies Import/export restrictions
Water and Sanitation
Promotion of healthy eating Promotion of exercise Infection Control Family Planning
Micronutrie nt supplement ation Nutrition education Dietary Guidelines Nutritional surveillance
Urban bike lanes Pedestrian walkways Physical exercise Life skills and sex education
Food Standards
Nutrition
Marketing of food to children
Nutrition education Anaemia control
Food fortification
Code of marketing of breastmilk substitutes Food Taxes
14
KEADAAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN TENAGA GIZI
Kondisi Saat Ini : Data Jumlah Prodi dan Akreditasi Pendidikan Tinggi 7 Bidang Kesehatan No 1
Bidang Kesehatan
Akreditasi Jumlah Prodi Masih Berlaku 339 63 121 63 218 64 15 27 15 37 753 457 368 278 385 179 728 454
Akreditasi Kadaluarsa
Belum Terakreditasi
25 25 3 3 44 40 4 15
251 33 218 45 8 37 252 50 202 259
4
Kedokteran S1,S2,S3 (Akademik) Spesialis (Profesi) Kedokteran Gigi S1,S2,S3 (Akademik) Spesialis (Profesi) Keperawatan Diploma S1-Ners, spesialis Kebidanan
5
Kesehatan masyarakat
176
101
15
60
6
Farmasi
153
79
7
67
7
Gizi
44
12
4
28
2257
1181
118
958
2
3
Jumlah Total
Data Diolah dari data PDPT, BAN PT, Kemkes dan data primer 2013
•Sesuai dengan UU No.12/ 2012, prodi yang belum terakreditasi tetapi masih memiliki izin operasional = terakreditasi minimum sementara •Setiap prodi wajib mengisi PDPT sebagai pertimbangan BAN PT mengeluarkan status akreditasi
Rencana Kebutuhan Berbagai SDM Kesehatan Tahun 2010 dan Proyeksi Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025 Tahun 20061) No
Kebutuhan SDMk Tahun 20101)
Jenis SDM Kesehatan
Penyediaan SDMK Tahun 20252)
SDM/100.000 Pend
Jumlah
SDM/100.000 Pend
Jumlah
SDM/100.000 Pend
Jumlah
5.53 19.93 5.05
12374 44564 11289
9 30 11
21234 70782 25953
14 43 10
37904 117635 26357
137.87 35.4 3.68
308306 79152 8230
158 73 16
372783 176954 37750
215 91 14
589043 248357 38338
4.56 17.49
10207 39106
9 18
21234 42469
12 32
31368 88881
9 SKM 10 Sanitarian
4.36 8.09
9739 18094
8 10
18875 23594
19 16
53155 42989
E
11 Gizi
6.86
15342
18
42469
20
54895
F
12 Keterapian Fisik
2.37
5290
4
9438
6
17428
G
13 Keteknisan Medis
4.61
10318
10
14156
22
61434
A
Medis 1 Dokter Spesialis 2 Dokter Umum 3 Dokter Gigi
B
Keperawatan 4 Perawat 5 Bidan 6 Perawat Gigi
C
Farmasi 7 Apoteker 8 Asisten Apoteker
D
Kesehatan Masyarakat
Catatan : 1. Paparan Menteri Kesehatan R.I dalam rangka Ratas Bidang Kesehatan dengan Presiden dan wakil presiden, Jakarta, 13 Maret 2007 2. Proyeksi penyediaan SDM tahun 2005 disusun dengan dasar keadaan tahun 2010 dan, lulusan per tahun dokter spesialis 1.700, dokter umum 5.000, dokter gigi spesialis 50, dokter gigi 500, perawat 24.000, bidan 9.000, perawat gigi 800, apoteker 1200, asisten apoteker 4.400, SKM 3.000, sanitarian 2.000, gizi 1.800, keterapian fisik 800, keteknisan medis 3.900 serta penyusutan masing-masing SDM pertahun 2%. Penduduk tahun 2006 : 222.735.400, Tahun 2007 : 225.590.000, Tahun 2010 : 234.139.400 dan Tahun 2025 : 273.651.400 dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, Bappenas, BPS, UNFPA, Jakarta 2005. Proyeksi Peny.SDMK, 2025 17
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan
Jumlah
Rasio per 100.000 penduduk
Dokter Umum
61,500
27
Dokter Spesialis
16,600
8
Dokter Gigi
18,000
8
1,300
1
Perawat
362,500
158
Bidan
100,500
44
Apoteker
14,600
6
Sarjana Kesehatan Masyarakat
14,600
6
Sanitarian
20,000
9
Tenaga Gizi
18,700
8
Dokter Gigi Spesialis
Rasio ideal tenaga gizi per 100.000 penduduk 22 (Indonesia Sehat 2010)
Sumber: Depkes 2008
18
Keberadaan Tenaga Gizi per 100.000 penduduk menurut Provinsi
Jenis Tenaga di Puskesmas
Sumber : Rifaskes 2011
Sumber : Rifaskes 2011
19
Arahan RPJMN 2015-2019: Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah masih kurang, dari 9.550 Puskesmas: • • •
9,8% puskesmas tanpa dokter 2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes
Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes Mutu belum memadai
Jenis
Nakes per 100.000 penduduk Status
Target 2019
Dokter Umum
13,7
45
Dokter Gigi
4,3
13
Perawat
89,9
180
Bidan
49,9
120
Jumlah (%) Ners
D3 D3 Keperawatan Kebidanan
dr
drg
Rata2
48.0
43.0
41.1
65.8
Tertinggi
77.8
73.3
72.2
Terendah Skor kelulusan
13.3
10.0
7.8
44.0
37.5
40.1
62.0
53.8
Lulus
63.0
67.5
53.5
71.3
76.0
TANTANGAN Menjamin kecukupan dengan meningkatan keselarasan dalam produksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas dan kinerja tenaga kesehatan Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatkan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan
20
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 1.
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2.
MEMPERCEPAT PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
3. 4. 5. 6.
Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
7.
8.
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN, PERSEBARAN, DAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
9. 10. 11. 12.
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 21
Arah Kebijakan
Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
Strategi 1. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; 2. Peningkatan kualitas pelayanan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan; remaja, calon pengantin dan ibu hamil 3. Peningkatan promosi gizi, sanitasi, higiene, dan pengasuhan; 4. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat/UKBM (antara lain Posyandu, Pos PAUD); 5. Pengembagan dan penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi; dan 6. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat,provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi. 22
Arah Kebijakan 8:
Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Strategi 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus (affirmative policy); 2. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pengembangan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; 3. Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan melalui pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer; 4. Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan; 5. Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan. 23
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran/Indikator
Status Awal
Target 2019 (TENTANTIVE)
1. Status Gizi Masyarakat Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada 19,6 17 (MI) balita (underweight) (persen) Menurunnya bayi dengan Berat Bayi Lahir 10,2 8 Rendah (BBLR) (persen) Menurunnya prevalensi baduta stunting (pendek 32,9 < 28 (HI) dan sangat pendek) (persen) Menurunnya anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 28 (HI) Meningkatnya persentase bayi usia kurang dari 6 41,5 >80 (HI) bulan yang mendapat ASI Eksklusif 2. Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan 65 85 kesehatan sesuai standar Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang 20 100 ditingkatkan mutunya melalui pelatihan 24
TANTANGAN KUALITAS INSTITUSI PENDIDIKAN GIZI : AKREDITASI (LAM PTKES)
Regulasi Sistem Akreditasi 1. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Permendiknas No.28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 5. Permendikbud No.49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No.50/2014 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Ijin Operasional LAM PTKES dari Mendikbud 9. Badan Hukum LAM PTKES dari Menhumkam
KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN LAM PT Kesehatan INSTRUMEN AKREDITASI
AKREDITASI
STATUS AKREDITASI
(MUTU INSTITUSI) • PT • OP • AIPT
STANDAR •SNPT PENDIDIKAN & •SPMI •PDPT KOMPETENSI
PENGGUNA (MUTU INDIVIDU)
BLUE PRINT KOMPETENSI (soal)
UJI * KOMPETENSI
Lembaga Uji Kompetensi (LUK) Kedokteran & Kedokteran Gigi
KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN
Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) Nakes
DEMAND (Global & nasional)
Tantangan Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia 1. Penataan kerangka pendidikan : a) Roadmap jenis & jenjang pendidikan
4. Penataan Aset : a) SDM :
b) Standar kompetensi
- Jumlah dosen
c) Standar pendidikan
- Kualifikasi dosen
d) KKNI e) Standar dan lingkup pelayanan (Kemenkes) 2. Peningkatan Akses & Pemerataan :
a) Distribusi program studi
b) Sarana & Prasarana : - Sarana institusi - Sarana pembelajaran
- Wahana pendidikan 5. Sistem Penjaminan Mutu :
b) Perijinan program studi baru
a) Kualitas Calon Mahasiswa
c) Tracer study & need assessment
b) Kualitas Lulusan
3. Peningkatan Kualitas Penelitian bidang Kesehatan a) Kualitas penelitian b) Kualitas publikasi c) Koordinasi penelitian, pendidikan dan pelayanan
c) Kualitas Dosen d) Kualitas Pengelolaan Institusi 6. Interprofessional Collaboration a) Teamwork
b) Resource sharing
Standar Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Standar Nasional Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan
Standar Nasional Dikti Ditetapkan oleh Menteri
Standar Pendidikan Tinggi
Permendikbud No.49/2014
Standar Isi Standar Proses
Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi
Standar Standar Pengabdian Pengabdian Kepada Kepada Masyarakat Masyarakat
Standar Hasil
Standar Hasil
Standar Isi
Standar Isi
Standar Proses
Standar Pelaksanaan
Standar Penilaian
Standar Penilaian
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Peneliti
Standar Peneliti
Standar Sarana & Prasarana
Standar Sarana & Prasarana
Standar Sarana & Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pengelolaan
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Standar Penllaian Pendidikan
SPT
Standar Standar Penelitian Penelitian
1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik
Konsep Integrasi Sistem Pendidikan – Pelayanan KONTEKS NASIONAL
Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Kesiapan Kolaborasi Pelayanan
Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang
Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan
Kolaborasi Pelayanan
Tenaga Kesehatan
Pendidikan Inter-Profesi
KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL
Memperkuat Sistem Kesehatan
Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan
Pelayanan Kesehatan yang Optimal
LAM PTKES Tujuan Akreditasi Oleh LAM-PTKes Menjawab tuntutan :
1) Globalisasi industri 2)
pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan; Peraturan perundangundangan (UU 12/12 ttg Pendidikan Tinggi);
3) Partisipasi aktif Masyarakat Sipil dalam penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi.
bukan hanya untuk memberikan status dan peringkat akreditasi prodi saja, tetapi
utamanya untuk
menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah konkret yang akhirnya bermuara pada budaya peningkatan mutu berkelanjutan (culture
of continuous quality improvement).
Organogram LAM-PTKes sebagai Organisasi Pelayanan
01/12/2014
32
Tahapan Akreditasi
01/12/2014
• Fasilitasi
: Fasilitator
• Assessment Kecukupan
: Assessor
• Assessment Lapangan
: Assessor
• Validasi
: Validator
• Penentuan hasil akreditasi
: Majelis 33
Tata Nilai LAM-PTKes
Nilai Dasar
Amanah dan Mandiri
Nilai Operasional 1.Continuous Quality Improvement 2.Quality Cascade 3.Conceptualization – Production – Usability 4.Trustworthy 5.Interprofessionalism
34
Quality Cascade Kualitas Kesehatan Masyarakat Pengembangan Profesional Berkelanjutan
Kualitas Praktik Kualitas Lulusan
Sistem Akreditasi
Sistem Sertifikasi
Kualitas Institusi
Sistem Pendidikan Kesehatan
Kualitas Sistem 35
PENINGKATAN MUTU LULUSAN : UJI KOMPETENSI
TUJUAN
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan
SASARAN
Nakes
Melindungi masyarakat atas tindakan dilakukan Nakes
Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani & Nakes
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Perawat Bidan Fisioterapis Perawat Gigi Refraksionis Optisien Terapis Wicara Radiografer Okupasi Terapis Ahli Gizi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Teknisi Gigi Sanitarian Elektromedis Analis Kesehatan Perawat Anestesi Akupunktur Terapis Fisikawan Medis Ortotis Prostetis Teknisi Tranfusi Darah Teknisi Kardiovaskuler Ahli Kesehatan Masyarakat
PRIORITAS UJI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013
Prioritas: • D3 Kebidanan • D3 Keperawatan • Ners
Alasan: 1. Jumlah sekitar 70 persen dari tenaga nakes 2. Jumlah institusi pendidikan paling banyak ( bidan sekitar 700, perawat sekitar 700) 3. Berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan 4. Persiapan teknis dan administratifnya sudah lebih baik (dibantu oleh projek HPEQ) 5. Setiap tahun jumlah calon peserta uji kompetensi sekitar 100.000
Regulasi Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
2013
UU No.20/2003 ttg Sisdiknas
UU No.12/2012 ttg Pendidikan Tinggi
Permendikbud No.83/2013 ttg Sertifikat Kompetensi
Permenkes No.46/2013 ttg Registrasi Nakes
PB Mendikbud dan Menkes No.36/2013 tentang Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa PT bidang Kesehatan SE Dirjen Dikti No.704/E.E3/DT/2013 ttg Uji Kompetensi bagi Peserta Didik pada Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners
SKB Dirjen Dikti dan Kabadan PPSDM Kes ttg Penyelenggaraan Uji Kompetensi Tahun 2013
Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan, Perawat dan Ners Tahun 2013
2014
SE Dirjen Dikti No. 315 Tahun 2014 untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners 2013 SE Dirjen Dikti No. 370 Tahun 2014 untuk implementasi Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners 2014
Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan, Perawat dan Ners Juni-Juli 2014
PB Mendikbud dan Menkes tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners (8 Agst)
Sistem Uji Kompetensi Input
Process
Output
1. Review Process 1. Blueprinting 2. Item Writer Standard 3. Item Reviewer Standard 4. ICT support
2. Try-out 3. Examination guideline 4. Report on Examination 5. Feedback process. 6. Item Bank
•
Criterionreference.
•
Standard setting exercise
Persiapan Uji Kompetensi I PRA UJI KOMPETENSI A. Registrasi peserta uji B. Persiapan penetapan tempat uji kompetensi (TUK) C. Persiapan pengawas D. Pengadaan Kartu Peserta Uji E. Rapat Koordinasi
II PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI A. Ujian Berbasis PBT B. Ujian Berbasis CBT
III PASKA UJI KOMPETENSI A. B. C.
Pemeriksaan Hasil Ujian Standard Setting Pengumuman Hasil Ujian
KESIMPULAN 1.
Untuk menghadapi tantangan masalah gizi saat ini dan yang akan datang diperlukan tenaga gizi yang kompeten di berbagai tingkat pelayanan
2.
Untuk menghasilkan tenaga gizi yang kompeten diperlukan perkuatan pada 2 reformasi, yaitu di tingkat hulu (melalui akreditasi) dan hilir (melalui uji kompetensi)
3.
Saat ini, kedua reformasi tersebut sudah mulai dijalankan dengan terbentuknya LAM PTKES dan dimulainya persiapan uji kompetensi tenaga kesehatan termasuk di dalamnya tenaga gizi
4.
Untuk memperkuat kedua reformasi tersebut peranan organisasi profesi (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) sangat diperlukan
5.
PERSAGI dan AIPGI perlu memiliki sekelompok anggota yang ditugaskan secara khusus untuk menangani kedua reformasi tersebut
