UPAYA DISPERINDAGKOP DAN UMKM DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

UPAYA DISPERINDAGKOP DAN UMKM DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

Skripsi

Oleh: HARNING TRIASIH PRATIWI NIM: X7407042

PROGRAM PENDIDIKAN EKONOMI BKK AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit ito user


digilib.uns.ac.id

UPAYA DISPERINDAGKOP DAN UMKM DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

Oleh: HARNING TRIASIH PRATIWI NIM: X7407042

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

PROGRAM PENDIDIKAN EKONOMI BKK AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit iito user


digilib.uns.ac.id

commitiii to user


digilib.uns.ac.id

commitivto user


digilib.uns.ac.id

commit vto user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Harning Triasih P. UPAYA DISPERINDAGKOP DAN UMKM DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Wonogiri, mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta upaya mengatasinya dan mengetahui berapa besarnya kontribusi yang diberikan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerah kabupaten Wonogiri pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verivikasi Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: (1) upaya yang dilakukan DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri dilakukan belalui beberapa kegiatan, antara lain: mengadakan pendataan pedagang, pembinaan Pedagang Pasar dan Petugas Penarik Retribusi, penyusunan/Revisi Perda Pasar, Memperluas basis penerimaan, Peningkatan, Pengawasan, Keamanan dan Ketertiban Pasar, Program Pembangunan (Renovasi) dan Pemeliharaan Pasar, Program Pengelolaan Persampahan. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, antara lain: Kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi masih kurang, Lokasi pasar satu dengan pasar lainnya berjauhan, Kemampuan keuangan daerah untuk menyediakan fasilitas kurang, Pedagang kaki lima dan oprokan yang berjualan tidak pada tempatnya dan upaya untuk mengatasinya antara lain: Melakukan sosialisasi pada para pedagang termasuk pada para pedagang kaki lima dan pedagang oprokan, melakukan pengajuan dana pada atasan dalam hal ini mentri pada provinsi atau mentri perdagangan.

commitvi to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO Cukuplah Allah SWT menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik – baiknya pelindung. (Q.S Ali Imran: 73) Kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kedzaliman. (Penulis) Hidup adalah pilihan. Tentukan pilihanmu, atau pilihan yang akan menentukan hidupmu. (Nicolas Cage)

commitvii to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

3.

1.

Bapak dan Ibuku permata hatiku tercinta

2.

Eyang Kakung dan Eyang Putri terkasih

Mas Hernowo, Dek Sari dan Mas Hery Tersayang 4.

Teman-teman PAK angkatan 2007 5.

Almamater

commitviii to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin mengadakan penelitian. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini. 3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi. 4. Drs. Wahyu Adi, M.Pd selaku Pembimbing I yang dengan sabar memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 5. Muhtar, S.Pd, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 6. Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi khususnya dan Dosen FKIP UNS pada umumnya yang telah mengajar dan mendidik selama penulis belajar di FKIP UNS. 7. Drs. Budisena, M. M selaku Ketua Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah mengijinkan penulis untuk

mengadakan penelitian di Ketua Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri commitixto user


digilib.uns.ac.id

8. Ngadimin, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Ketua Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri yang telah mengijinkan penulis untuk mengadakan penelitian di Bidang Pengeloaan Pasar 9. Joko Maryanto, SIP dan Sarjono, S.E, M.M beserta staf Bidang Pengeloaan Pasar yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam pengumpulan data. 10. Surip Suprapto, SIP, Sumarno serta semua jajaran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Wonogiri 11. Mas Hery Rahmanto yang selalu menyemangatiku dan mengajariku tentang indahnya kesabaran. 12. My best friends, Danis Yuniarti dan Febryanti Purwo A. terima kasih atas semua kebaikan yang kalian berikan. 13. Teman-temanku, Dian, Yoan, Dewi, Lia, Sri, Ervi, Puspa, Pak Bos, Mas Jumario, Aples dan semua tim ”HEREGEREK” yang slalu menghiburku dengan joke yang semakin menggila. 14. Teman-temanku

Pendidikan

Akuntansi

angkatan

2007

yang

telah

memberikan motivasi dan bantuannya sampai terselesaikannya skripsi ini. 15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan berupa nasihat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, namun diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan dan perkembangan dunia pendidikan pada khususnya.

Surakarta, April 2011

Penulis commit xto user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

HALAMAN PENGAJUAN .............................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................

iii

HALAMAN REVISI........................................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................

v

HALAMAN ABSTRAK ..................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO ......................................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................

viii

KATA PENGANTAR......................................................................................

ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................

xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................

xv

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xvi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................

1

B. Perumusan Masalah.........................................................................

7

C. Tujuan Penelitian.............................................................................

8

D. Manfaat Penelitian...........................................................................

8

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................

9

A. Tinjauan Pustaka ...........................................................................

9

1. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah......................................

9

a. Pengertian Pemerintah Daerah ..........................................

9

b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah ...........

11

c. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ............

16

2. Tinjauan tentang Otonomi Daerah.................. ........................

18

a. Pengertian Otonomi Daerah ..............................................

18

b. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah........................................ commitxi to user

19


digilib.uns.ac.id

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Otonomi Daerah ........

20

d. Macam-Macam Otonomi Daerah ......................................

23

e. Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah .........

25

f.

26

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah .........

3. Tinjauan tentang Dinas Perindustrian Perdaganga Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DISPERINDAGKOP dan UMKM)..................................................................................

29

4. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)...................

31

5. Tinjauan tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar..........

34

a. Retribusi ..........................................................................

34

b. Retribusi Daerah..............................................................

40

c. Retribusi Pasar.................................................................

46

B. Kerangka Berfikir...........................................................................

48

BAB III METODE PENELITIAN ...................................................................

50

A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................

50

1.

Tempat Penelitian....................................................................

50

2.

Waktu Penelitian .....................................................................

50

B. Bentuk dan Strategi Penelitian .......................................................

52

1. Bentuk Penelitian .....................................................................

52

2. Strategi Penelitian ....................................................................

53

C. Sumber Data ...................................................................................

53

1.

Sumber Data Primer ................................................................

53

2.

Sumber Data Sekunder............................................................

53

D. Teknik Sampling ............................................................................

54

E. Teknik Pengumpulan Data .............................................................

55

1.

Wawancara ..............................................................................

55

2.

Dokumentasi............................................................................

57

3. Observasi ..................................................................................

58

F. Validitas Data .................................................................................

58

1. Trianggulasi.............................................................................. commitxii to user

59


digilib.uns.ac.id

2. Riview Informan ......................................................................

60

G. Analisis Data...................................................................................

60

1. Reduksi Data ............................................................................

60

2. Sajian Data ...............................................................................

61

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi ............................................

62

H. Prosedur Penelitian.........................................................................

63

BAB IV HASIL PENELITIAN .......................................................................

64

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.............................................................

64

1. Sejarah berdirinya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....................................

64

2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri ....................................................................................

65

a. Visi .....................................................................................

65

b. Misi.....................................................................................

65

c. Tujuan.................................................................................

66

3. Arah, Kebijakan dan Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah......................

66

4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....................................

68

5. Pasar-Pasar yang Dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar .........................................................

74

B. Diskripsi Permasalahan Penelitian ..................................................

77

1. Upaya DIPERINDAGKOP dan UMKM dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah........................................................................................

77

a. Mengadakan Pendataan Pedagang .......................................

77

b. Pembinaan Pedagang Pasar dan Petugas Penarik Retribusi ............................................................................... commitxiii to user

79


digilib.uns.ac.id

c. Penyusunan/Revisi Perda Pasar ...........................................

83

d. Memperluas Basis Penerimaan ............................................

85

e. Peningkatan Pengawasan, Keamanan dan Ketertiban Pasar

86

f. Program Pembangunan (Renovasi) dan Pemeliharaan Pasar ....................................................................................

89

g. Program Pengelolaan Persampahan ....................................

92

2. Hambatan-Hambatan dan Dihadapi DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta Upaya Mengatasinya.............................................................................

95

3. Kontribusi yang Diberikan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupate Wonogiri Pada tahun 2010 .......................................................................

98

a. Target dan Realisasi Retrubusi Pasar Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 ..........................................................................

98

b. Kontrubusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah .......

100

c. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri ....................

102

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori ................

107

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ....................................

109

A. Kesimpulan......................................................................................

109

B. Implikasi ..........................................................................................

111

C. Saran ................................................................................................

112

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

114

LAMPIRAN .....................................................................................................

115

commitxiv to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005-2009 ............................................................ Tabel 2.

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005-2009............................................

Tabel 3.

5

6

Target dan Realisasi PAD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005-2009 ............................................................

34

Tabel 4.

Jadwal Penelitian dan Penyususnan Skripsi....................................

51

Tabel 5.

Daftar Hari Beroperasinya Pasar-Pasar di Kabupaten Wonogiri....................................................................

Tabel 6.

75

Jumlah Pedagang dalam pasar Di Kabupaten Wonogiri tahun 2010 .......................................................................

78

Tabel 7. Jumlah Petugas Pengelola Retrubusi Pasar di Pasar Tradisio nal Kabupaten Wonogiri........................................................................

82

Tabel 8. Jumlah Petugas Kebersihan Pasar di Pasar-Pasar di Kabupaten Wonogiri....................................................................

94

Tabel 9. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005 sampai 2010 ...........................................................

98

Tabel 10. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005 sampai 2010................................ 100 Tabel 11. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005 sampai 2010 ............. 102

commitxv to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Halaman Kerangka Berfikir ........................................................................ 48

Gambar 2.

Model Analisis Interaktif.............................................................

62

Gambar 3.

Struktur Organisasi DISPERINDAGKOP dan UMKM .............

70

Gambar 4.

Grafik Target dan Realisasi PAD Kabupaten Wonogiri tahun 20052010.............................................................................................

Gambar 5.

Grafik Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2010.......................................

Gambar 6.

99

102

Grafik Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2010......................................

commitxvi to user

105


digilib.uns.ac.id

1 BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea keempat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berkedaulatan rakyat. Agar semuanya dapat terwujud, maka pemerintah harus giat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh, bertahap, terus menerus dan berkesinambungan. O leh karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, tidak mungkin apabila pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dengan kata lain pembangunan tersebut harus didukung dengan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk dapat melaksanakan program pembangunan daerah, maka diperlukan dana yang cukup besar bagi keberhasilan pembangunan daerah. Dengan dana yang besar pemerintah diharapkan dapat melaksanakan fungsifungsi otonomi daeah dengan terarah. Agar dapat memiliki keuangan daerah yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber pendanaan yang cukup, dalam hal ini adalah sumber pendapatan daerah. Dalam Undang- undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan pengertian pemerintah daerah itu sendiri. “Pemerintah daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Dasar Negara Republik commitUndang-Undang to user Indonesia tahun 1945”. 1


digilib.uns.ac.id

2 Pengaturan pada

setiap

pemerintah

daerah

dalam

melaksanakan

pembangunan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Peran pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah sangat diperlukan sekali untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan daerah itu. Pembangunan daerah agar dapat berhasil, maka tiap daerah harus memiliki stategi pembangunan yang baik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Mengingat titik pangkal dimulainya pembangunan nasional adalah pembangunan di setiap daerah, sehingga apabila tiap daerah telah mewujudkan program pembangunannya, maka akan tercapailah pembangunan nasional. Untuk dapat terlaksananya program pembangunan daerah tersebut, maka hars diperlukan dana yang cukup besar bagi keberhasilan pembangunan daerah. Guna merealisasikan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus dapat memperkuat posisi keuangan daerah. Sebab kuatnya posisi keuangan daerah berarti daerah itu mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keuangan daerah merupakan faktor yang penting dalam pemerintah daerah untuk melaksanakan otonominya. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah, maka pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan daerah inilah yang merupakan salah satu dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada masa pembangunan seperti sekarang ini, diperlukan biaya yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena tanpa biaya yang cukup besar, maka bukan saja tidak mungkin daerah tersebut untuk dapat menyelenggarakan tugas dan kewajiban yang ada padanya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom yang hilang. Untuk dapat memiliki

keuangan

daerah

yang

memadai

dengan

sendirinya

daerah

membutuhkan sumber pendanaan yang cukup, dalam hal ini adalah sumber commit to user pendapatan daerah.


digilib.uns.ac.id

3 Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Salah satu ciri daerah otonom adalah terletak pada kemampuannya dalam mengelola keuangan. Keuangan sangat penting karena pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak lepas dari jumlah biaya yang cukup besar sehingga pembangunan tersebut dapat sesuai dengan yang kita cita-citakan dan harapan bersama. Sumber pendapatang yang digunakan untuk pembangunan tersebut terdiri dari beberapa sumber yang sangat mempengaruhi pembiayaan daerah dalam hal pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan daerah yang dimaksud dalam Bab VIII tentang keuangan daerah pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di sempurnakan pada tahun 2008, terdiri dari: 1.

2. 3. 4.

Pendapatan Asli Daerah a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan d. Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Pinjaman daerah, dan Lain- lain pendapatan daerah yang sah

Daerah Kota dan Kabupaten dalam melaksanakan otonomi, melakukan berbagai upaya dan strategi dalam meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan daerah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

4 Sejak memasuki era otonomi daerah yang salah satu tujuannya meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pengelolaan pasar, penerimaan pasar, pemeliharaan dan pengembangan pasar,

sedangkan dalam

melaksanakan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas b. Penyusun rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. Pengelolaan pendapatan pasar d. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar e. Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima f.

Pengaturan los dan kios pasar

g. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima h. Penyelenggaraan sosialisasi i.

Pembinaan jabatan fungsional

Kabupaten Wonogiri mempunyai 26 pasar yang tidak sedikit jumlahnya apalagi jumlah kecamatan di Wonogiri yang terbilang banyak yaitu 25 kecamatan. Pasar di Kabupaten Wonogiri pun letaknya saling berjauhan sehingga pastinya akan timbul kendala-kendala yang akan dihadapi oleh fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khusunya bidang Pengelolaan pasar terkait dengan pengoptimalan penerimaan retribusi pasar. Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap masalah kepengolahan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas pasar serta masalah pengelolaan pendapatan pasar. commit to user


digilib.uns.ac.id

5 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD seiring dengan meningkatkanya kebutuhan daerah. Secara umum PAD Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dalam hal penerimaan PAD hampir selalu tercapai. Bahkan dapat dikatakan pada setiap tahunnya target yang ditetapkan dari penerimaan PAD selalu terlampaui, dalam arti realisasi PAD Kabupaten Wonogiri selalu melebihi target yang ditetapkan. Berikut ini akan disajikan data mengenai target dan realisasi PAD selama 5 tahun anggaran, yaitu mulai dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.

Tabel 1: Target dan Realisasi PAD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005-2009 Tahun

Target

Realisasi

Prosentase

Anggaran

(Rp)

(Rp)

(%)

2005

36.272.329.446,00

36.252.035.625,50

99,9

2006

46.346.749.364,00

42.705.433.811,50

92

2007

43.408.292.000,00

47.157.459.105,00

108,6

2008

43.476.570.500,00

54.129.295.007,00

124,5

2009

56.428.607.000,00

57.090.089.233,50

101,2

(Sumbe r: DPPKAD Kabupaten Wonogiri)

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD lambat laun mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dikarenakan terjadinya kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar tradisional.

commit to user


digilib.uns.ac.id

6 Tabel 2: Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005-2009 Tahun

Retribusi Pasar

Total PAD

Persentase

Anggaran

(Rp)

(Rp)

(%)

2005

1.218.258.320,00

36.252.035.625,50

3,4

2006

1.234.713.000,00

42.705.433.811,50

2,9

2007

1.460.121.099,00

47.157.459.105,00

3,1

2008

1.457.052.350,00

54.129.295.007,00

2,7

2009

1.281.983.265,00

57.090.089.233,50

2,2

(Sumbe r: DPPKAD Kabupaten Wonogiri)

Dari uraian di atas dapat dilihat kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yang lambat laun mengalami perubahan kenaikan dan penurunan, maka DISPERINDAGKOP dan UMKM khusunya bidang pasar sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Wonogiri di bidang pengelolaan pasar serta sebagai dinas penggali penerimaan retribusi pasar, berupaya agar penerimaan retribusi pasar dapat meningkat mencapai hasil yang optimal, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD sebagai sumber pembiayaan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan yang ditetapkan DISPERINDAGKOP dan UMKM untuk mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung kelancaran pembangunan pemerintah daerah adalah melaksanakan program pemeliharaan, pengembangan pasar dan lingkungan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya pasar Perlunya

pemerintah

daerah

Kabupaten

Wonogiri

meningkatkan

kemampuan di bidang keuangan daerah dengan mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar disebabkan oleh hal- hal ini: 1. Sumbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang keuangan sangatlah kecil sehingga menjadikan daerah tidak bisa menutup keseluruhan anggarancommit pengeluarannya. to user


digilib.uns.ac.id

7 2. Pengeluaran pemerintah daerah untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat. 3. Bahwa dalam pengelolaan retribusi pasar selama ini dirasa masih kurang optimal karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi, antara lain adalah kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar mas ih kurang sehingga mengakibatkan adanya tunggakan pembayaran. Peningkatan pendapatan asli daerah dalam waktu sekarang banyak sekali yang dihasilkan dari sektor pasar termasuk retribusi pasar, yang mana dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DISPERINDAGKOP dan UMKM). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “UPAYA DISPERINDAGKOP DAN UMKM DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN

RETRIBUSI

PASAR

UNTUK

MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI”

B.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: 1. Bagaimana upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta upaya mengatasinya? 3. Berapakah besarnya kontribusi yang diberikan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerah kabupaten Wonogiri pada tahun 2010? commit to user


digilib.uns.ac.id

8 C.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk

mengetahui

upaya

DISPERINDAGKOP

dan

UMKM

dalam

mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri. 2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta upaya mengatasinya. 3. Untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi yang diberikan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerah kabupaten Wonogiri pada tahun 2010.

D.

MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian, selain ada beberapa tujuan yang telah dicapai maka ada beberapa kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1. Manfaat Praktis a. Dapat menambah wawasan tentang teori pengoptimalan retribusi pasar b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang permasalahannya tentang upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

9 2. Manfaat Teoritis a. Bagi DISPERINDAGKOP dan UMKM dan DPPKAD Kabupaten Wonogiri 1) Sebagai masukan dalam membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengoptimalan retribusi pasar 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengelolaan retribusi pasar b. Bagi Civitas Akademika FKIP UNS Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya. c. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan yang berupa teori, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Keuangan daerah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

10

BAB II LANDASAN TEORI A.

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Peme rintah Daerah a. Pengertian Pemerintah daerah Kata pemerintah berasal dari bahasa inggris “Government” dan bahasa Perancis “Gourvernment” yang mana kedua kata tersebut berasal dari bahasa latin “Gubernaculum” yang artinya kemudi. Menurut Misdyanti

(1993:18)

menjelaskan

bahwa

pembagian

kekuasaan

pemerintahan daerah mengandung arti kekuasaan pemerintah dalam arti luas, sebab kekuasaan pemerintah dalam arti sempit menunjukan kekuasaan bidang eksekutif saja. Pengertian pemerintah daerah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah”. Jadi pemerintah daerah merupakan satu sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang ada pada sekretariat daerah, dinas-dinas daerah yang ada dalam wilayah daerah, Gubernur dan Bupati Kepala Daerah yang menjadi penyelenggara pemerintah daerah Mengingat wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat luas, maka pembagian wilayah menjadi beberapa pemerintah daerah adalah sangat tepat. Semua urusan pemerintah Negara yang tidak dimungkinkan dikerjakan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di suatu wilayah, maka disertakan kepada pemerintah daerah untuk mengerjakannya atau menyelesaikan urusan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan harus ada hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga terjalin adanya kerjasama dan koordinasi yang baik, bertanggung jawab dan mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara. commit10to user


digilib.uns.ac.id

11 Sehubungan dengan urusan pemerintah daerah yang begitu kompleks dan luas maka diharapkan pemerintah pusat pada pemerintah daerah sebisa mungkin dapat menyelenggarakan urusan daerahnya masing- masing dengan baik. Urusan daerah yang sudah diserahkan pada pemerintah daerah harus berpegang atas asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah Pemerintah daerah merupakan sub sistem dari Negara kesatuan Rupublik Indonesia, oleh sebab itu maka pelaksanaan pemerintah di daerah harus mendasar pada tiga (3) asas sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2004, yaitu: 1) Asas Desentralisasi 2) Asas Dekonsentralisasi 3) Asas Tugas Pembantuan Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari penggunaan asas-asas penyelenggaraan pemerintah di daerah yaitu: 1) Asas Desentralisasi Secara etimologis istilah “desentralisasi” berasal dari bahasa Latin yang berarti de = lepas dan centrum = pusat. Dengan demikian dapat diartikan melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Pengertian ini hampir sama dengan pendapat Amran muslimin dalam Victor M. Situmorang yang menyebutkan desentalisasi ialah “Pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam nasyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangga sendiri” Webster dalam Victor M. Situmorang (1994: 40) merumuskan desentralisasi sebagai berikut: commit to user


digilib.uns.ac.id

12 “Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi. (To decentralize means to devide and distribute, as government administration, to withdraw from the center or of concentration)”. Sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan pengertian bahwa desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Rondinelli dalam Indra Bastian (2005: 331) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pe mbagian kekuasaan

dalam

perencanaan

pemerintahan,

manajemen

dan

pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Pendapat lain yang terkait dengan desentralisasi da n kekuasaan dikemukakan oleh B.S Smith dalam Indra Bastian, yakni sebagai pola hubungan kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, desentralisasi sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan prinsip utama otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan di antara berbagai level pemerintahan Urusan- urusan yang telah diserahkan kepada suatu daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah itu sepenuhnya, dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik

yang menyangkut

penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaa n maupun yang menyangkut

segi-segi

pembiayaan.

Demikian

pula

perangkat

pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama commit to user dinas-dinas daerah.


digilib.uns.ac.id

13 2)

Asas Dekonsentrasi Sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan pengertian bahwa dokonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Oleh karena tidak semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi

merupakan

kebalikan

dari konsentrasi atau

pemusatan. Perlu diketahui bahwa istilah dekonsentrasi adalah juga pemencaran, tetapi ada perbedaan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Pemencaran berarti pelimpahan, penyerahan atau kerja lain yang mengandung gerak menjauhi dari tempat asal (pusat). Kemudian untuk jelasnya bahwa dalam asas desentralisasi, ada: a) Bentuk pemencaran adalah penyerahan b) Pemencaran terjadi kepada daerah (bukan perorangan) c) Yang dipencarkan adalah urusan pemerintahan d) Urusan pemerintahan yang dipencarkan menjadi rumah tangga daerah (sendiri) Urusan- urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabatpejabat di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaanya terutama instansi- instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

14 3)

Asas Madebewind (Tugas Pembantuan) Asas tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan pengertian bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Istilah madebewind, berasal dari kata “made” berarti turut, serta dan “bewind” berarti berkuasa, memerintah. Istilah madebewind ini disebut juga serta tantra atau tugas pembantuan. Tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada Daerah Otonom untuk menjadi urusan rumah tangga Daerahnya. Beberapa urusan pemerintah, masih tetap merupkana urusan pemerintah pusat. Akan tetapi berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan ta nggung jawab pemerintah pusat atas dasar dekonsentrasi mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat yang berada di daerah. Ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat

dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerinta h pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Supaya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan baik, maka perlu ada kesatuan asas dan memiliki kesatuan prinsip penyelenggaraan pemerintah di daerah yaitu: (a) Penggunaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (b) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota commit to user


digilib.uns.ac.id

15 (c) Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa. Alasan dianutnya system desentralisasi menurut Shabbir Cheema dan Rondinelli dalam Ni’matul Huda (2009: 93) adalah sebagai berikut: (a) Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan desentralisasi, maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. (b) Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari Pemerintah Pusat. (c) Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di daerah, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi yang lebih baik, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik dari pemerintah. (d) Desentralisasi akan mengakibatkan terjadi “penetrasi” yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari Pusat, di mana sering sekali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas. (e) Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah (f) Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga privat di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selam ini dijalankan oleh Departemen yang ada di Pusat. (g) Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintah di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah. Dengan demikian, pejabat di pusat dapat menggunakan waktu dan energi untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan. (h) Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di Pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama pejabat Daerah dan sejumlah NGOs di berbagai Daerah. Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan basisi wilayah koordinasi bagi pemerintah. commit to user


digilib.uns.ac.id

16 (i) Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Struktur seperti itu dapat merupakan wahana bagi pertukaran informasi yang menyangkut kebutuhan masing- masing Daerah kemudian secara bersama-sama menyampaikan kepada Pemerintah. (j) Dengan menyediakan modal alternatif cara pembutan kebijakan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang sering kali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan. (k) Desentralisasi dapat mengantarkan kepada administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan,inovatif dan kreatif. Pemerintah daerah dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi, serta bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah lainnya. (l) Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin di Daerah untuk menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor, dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat (m) Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka dalam memelihara sistem politik. (n) Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan Pemerintah Pusat dan Daerah ke tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karen hal itu tidak lagi menjadi beban Pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah. c. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Pemerintah daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh karena itu, tujuan yang diemban pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terlihat dari aspek-aspek manajemennya, terdapat pembagian tugas, fungsi dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. commit to user


digilib.uns.ac.id

17 Tanggung jawab akhir dari seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan itu tetap berada pada Pemerintah. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Adapun tujuan penyelenggaraan Pemerintah di daerah dapat dirumuskan dari berbagi segi, yaitu: 1)

Segi politik Dari segi politis yang bertujuan menjaga tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang disalurkan dalam sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang memberikan peluang turut sertanya

rakyat

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan 2)

Segi Formal dan Konstitusional Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang dasar 1945 dan undang-undang tentang pemerintahan daerah

3)

Segi Operasional Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Peningkatan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan adanya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlalu bertanggung pada pemberian pemerintah, dapat mandiri serta mempunyai daya saing kuat alam pertumbuhannya.

4)

Segi administrasi pemerintah commit to user


digilib.uns.ac.id

18 Dari segi administrasi pemerintah, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan agar dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif

2.

Tinjauan Tentang Otonomi Daerah a. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomous yang berarti aturan. Menurut Encyclopedia of social science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada dua sisi hakekat dari otonomi, yakni legal self dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan otonomi daerah berarti self government yang diatur dan dijurus oleh own law, karena itu otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup semua kewenangan di bidang luar negri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, penggerakan dan evaluasi. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (publik service) dan menunjukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal menurut

Mardiasmo (2004:59), yaitu: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. commit to user


digilib.uns.ac.id

19 Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman

diintegrasi

bangsa,

kemiskinan,

ketidakmerataan

pembangunan, rendahnya kualitas masyarakat dan masalah sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis

untuk

menyongsong

era

globalisasi ekonomi dengan

memperkuat basis perekonomian daerah. Alasan yang mendasari pemberian otonomi luas dan desentralisasi menurut Mardiasmo (2004:66) adalah: 1) Intervensi pemerintah pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah 2) Tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan di masa mendatang. Pada suatu era dimana globalization cascade semakin meluas pemerintah akan kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti perdagangan internasional, informasi dan ide serta transaksi keuangan. b. Prinsip-prinsip Otonomi Darerah Sesuai prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 1) Penyelanggaraan

otonomi

daerah

dilaksanakan

dengan

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman. 2) Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan atas otonomi luas dan bertanggung jawab. 3) Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. commit to user


digilib.uns.ac.id

20 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, juga antar daerah. 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. 6) Demikian pula di kawasan-kawasan khusu yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan perumahan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi. 7) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan,

maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan

pemerintah daerah. 8) Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah ptovinsi dalam

kedudukannya

sebagai

wilayah

administrasi,

untuk

melaksanakan kewenangan sebagai wilayah administrasi dan melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 9) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerinta h pusat dan daerah kepada pemerintah desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawababn kepada yang menugaskan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1) Faktor manusia pelaksana Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar commit to user tergantung pada Pemerintah Daerah itu sendiri. Sesuai dengan


digilib.uns.ac.id

21 ketentuan Pasal 1 Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka yang dimaksud pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2) Faktor keuangan daerah Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui berbagai cara, yakni: a) Ia dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah pusat b) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat c) Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut d) Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan e) Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat. 3) Faktor peralatan harus cukup dan baik Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas daerah. Dalam pengertian ini, peralatan commit to user


digilib.uns.ac.id

22 adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau memudahkan pekerjaan atau gerak aktivitas Pemerintah Dae rah. Dalam Kamus Umum Bahasa indonesia alat dirumuskan sebagai: a) Barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; b) Barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud; syarat; c) Orang yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud Untuk dapat memperlancar daya kerja Pemerintah daerah, maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah dan efisien, efektif, serta praktis dalam penggunaannya 4) Faktor organisasi dan manajemen harus baik Organisasi dapat didefinisikan dalam berbagai rumusan, akan tetapi secara prinsip unsur-unsur yang menyertai pengertian organisasi dapat dirinci ke dalam lima unsur, masing- masing: a) Adanya sekelompok orang yang mempunyai b) Tujuan bersama, yang hanya dapat diselenggarakan dengan c) Kerja sama atau

usaha bersama antara anggota-anggota

kelompok itu; supaya kerja sama berjalan dengan baik dan teratur, maka diadakan d) Pembagian kerja, di bawah e) Suatu pimpinan Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif haruslah senantiasa memperhatikan dan menerapkan berbagai asas ataupun fungsi yang terdapat pada organisasi dan manajemen seperti yang disebutkan di atas. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk itu, sulit diharapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar baik dan sehat. Manajemen pemerintahan daerah yang baik tergantung pada Kepala Daerah beserta staffnya dalam menggerakkan peralatan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. commit to user


digilib.uns.ac.id

23 d. Macam- macam Otonomi Menurut Sarundajang dalam perkembangannya otonomi diberbagai negara meliputi beberapa jenis sesuai dengan kondisi, setidaknya terdapat berbagai macam otonomi yang pernah ditetapkan di berbagai negara di dunia, yaitu: 1) Otonomi organik atau rumah tangga organik Otonomi ini mengatakan runah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan hidup matinya badan otonomi atau daerah otonomi. Dengan kata lain urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan suatu sistem yang menentukan hidup matinya manusia 2) Otonomi formal atau rumah tangga formal Adapun yang dimaksud dengan otonomi formal adalah apa yang menjadi urusan otonom itu tidak dibatasi secara positif. Satusatunya pembatasan ialah daerah otonomi yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya (berdasarkan rangorde regeling). Dengan demikian daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. 3) Otonomi materiil rumah tangga materiil Dalam otonomi material, kewenangan daerah otonomi itu dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi meterial ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan rumah tangganya sendiri harus dilihat dari substansinya. Jadi apabila urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri dari suatu daerah, maka pemerintah pusat meskipun dilakukan oleh wakil-wakilnya yang berada di daerah, tidak akan mampu menyelenggarakannya. commit to user Kemudian untuk penyelenggaraan wewenang disebut satu demi satu atau


digilib.uns.ac.id

24 diperinci secara

terperinci dan

dalam

mewujudkannya

masih

membutuhkan suatu peraturan pemerintah. 4) Otonomi riil atau rumah tangga riil Otonomi riil merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi material. Dalam undang-undang pembentukan otonomi, kepala daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan kewenangan lain secara bertahap, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingaktannya atau dengan kata lain otonomi riil ini pada prinsipnya menyatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggrakannya. Dengan demikian sejumlah urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah otonom diharapkan akan lebih berdaya guna dibandingkan jika diurus atau dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, sebaliknya ada kemungkinan urusan-urusan yang diurus oleh pemerintah pusat secara riil daya gunanya lebih besar dibandingkan jika ditangani oleh pemerintah daerah. 5) Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali bidang hankam, moneter, agama, peradilan dan politik luar negri. Disini berarti bahwa pemberian otonomi harus mencakup keleluasaan dalam menyelenggarakan pemeritah daerah secara utuh dan bulat.

Baik

itu

pengidentifikasian,

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian, evaluasi. Otonomi luas memberikan hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri bagi daerah. Kewenangan dalam pengaturan tersebut dilakukan secara desentralisasi yaitu bahwa daerah diberi wewenang luas untuk membangun kehidupannya secara commit mandiri.to user


digilib.uns.ac.id

25 e. Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah Globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yaitu pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan penyusunan rumusan baru tentang manajemen keuangan daerah. Hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu era baru dalam pentas globalisasi perekonomian internasional dan pentas pelaksanaan otonomi daerah dalam tingkat nasional. Menurut Shah dalam Mardiasmo (2004:66) penguatan otonomi merupakan trend di banyak negara dan penguatan otonomi ini merupakan sebagian dari pergeseran struktur pemerintahan untuk menciptakan new strategi dalam menghadapi era new games dan new rules di abad 21, dimana kekuatan dan keinginan global sudah semakin kuat. Ada keinginan kuat untuk menggeser negara kesatuan ke arah federasi yang lebih menglobal sekaligus melokal. Dengan syarat itu pemerintah pusat diaharapkan akan berorientasi pada leadership daripada menjadi manajer. Dalam operasionalisasi fungsi dan perannya pemerintah pusat pun mulai mengikis budaya birokratis digantikan oleh budaya partisipatif yang responsif dan akuntabel. Salah satu ciri daerah otonom adalah terletak pada self supporting dalam keuangan, karena itu kempuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena dengan tingginya kemampuan keuangan suatu daerah maka memudahkan pererintah daerah untuk menjalankan urusan daerah khusunya yang berkaitan dengan masalah pendanaan. Dapat dikatakan dengan tingginya kemampuan keuangan tinggi pula kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangkat otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemapuan menggali user didukung oleh perimbangan sumber keuangan commit sendiri,to yang


digilib.uns.ac.id

26 keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

f.

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Keterkaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakikatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak lepas dari masalah pembagian tugas atara Pemerintah Pusat dan Daerah. Suatu sistem hubungan keuangan Pusat dan Daerah dalam memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dipunyai Pemerintah Daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya, dan seberapa luas kebebasan Pemerintah Daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya. Ada empat kriteria menurut Machfud Sidik dalam Ni’matul Huda (2009: 102) yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem hubungan keuangan Pusat dan Daerah, yaitu: 1) Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional di antara berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi 2) Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsifungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 3) Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil di antara daerah-daerah, atau sekurang-kurananya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu. 4) Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari commit to user pengeluaran pemerintah dalam masyarakat


digilib.uns.ac.id

27

Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah: 1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangkan pelaksanaan Desentralisaisi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. 3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Menurut Mardiasmo dalam Ni’matul Huda (2009: 106) upaya memberdayakan Pemerintah Daerah maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah adalah: 1) Pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. 2) Kejelasan misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya. 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat Daerah lainnya. 4) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang Daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas. 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya. 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multitahunan. 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang Daerah yang lebih profesional. 8) Prinsip akuntasi Penerintah Daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparasi informaasi anggaran kepada publik. commit to user


digilib.uns.ac.id

28 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profeisonalisme aparat Pemerintah Daerah. 10) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen Pemerintah Daerah. 3. Tinjauan Tentang Dinas Perindustrian Perdagangan Kope rasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DISPERINDAGKOP dan UMKM) Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi sehingga daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan amanat Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi daerah, suatu daerah diharapkan dapat menggali potensi daerahnya sendiri karena lebih mengetahui struktur dan potensi daerahnya. Dinas daerah menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia adalah unsur pelaksana pemerintah dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi uang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dinas daerah adalah suatu organisasi yang bertugas sebagai pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. commit to user


digilib.uns.ac.id

29 Dengan berlakunya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan dari pemerintah yang sentralistik menuju pemerintahan desentralistik dan demokratis serta sekaligus mendorong pada usaha perwujudan good governance. Dengan begitu Pemerintah Daerah akan lebih mandiri dan terciptanya otonomi daerah yang bertanggung jawab. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan dinas yang ditunjuk pemerintah daerah untuk mengurusi urusan daerah yang berkaitan dengan bidang pengelolaan pasar, penerimaan pasar, pemeliharaan dan pengembangan pasar. Tugas tesebut sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 112 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri Sejak memasuki era otonomi daerah yang salah satu tujuannya meningkatkan

pelayanan

masyarakat

dan

pembangunan,

Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penerimaan pengelolaan pasar, pengaturan ketertiban dan kebersihan pasar dan perencanaan pengembangan pasar, sedangkan dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas b. Penyusun rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. Pengelolaan pendapatan pasar d. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar e. Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima f.

Pengaturan los dan kios pasar

g. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima commit to user h. Penyelenggaraan sosialisasi


digilib.uns.ac.id

30 i.

Pembinaan jabatan fungsional Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap

masalah

kepengolahan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas pasar serta masalah pengelolaan pendapatan pasar.

4.

Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi Kemampuan daerah dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Uang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam peyelenggaran urusan daerah. Segala kegiatan Pemerintah Daerah sangat tergantung pada berapa besar jumlah dana atau uang yang tersedia. Segala kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka member layanan pada masyarakat dan melakukan pembangunan daerah akan terlamba t apabia Pemerintah Daerah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Apabila hal ini, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tidak mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. Terdapat kewenangan Pemerintah Daerah dalam commit to useryang berpotensi menjadi sumber usaha untuk menggali sumber-sumber


digilib.uns.ac.id

31 penerimaan daerah. Berkitan dengan sumber-sumber penerimaan daerah, Undang-undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 5 ayat (1) menyebutkan penerimaan daerah

dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, sedangkan ayat (2) menyebutkan Pendapatan Daerah yang dimaksud bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah Pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. b. c. d.

Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; Penerimaan Pinjaman Daerah Dana Cadangan Daerah; dan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Adapun Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain: a. Pajak Daerah 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Reklame 4) Pajak Penerangan Jalan 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6) Pajak Parkir 7) Pajak Air Tanah 8) Pajak Sarang Burung Walet 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan b. Retribusi Daerah 1) Retribusi Jasa Umum: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan commit to user


digilib.uns.ac.id

32 c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f) Retribusi Pelayanan Pasar g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotam Kakus k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang m) Retribusi Pelayanan Pendidikan n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 2) Retribusi Jasa Usaha: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan c) Retribusi Tempat Pelelangan d) Retribusi Terminal e) Retribusi Tempat Khusus Parkir f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa g) Retribusi Rumah potong Hewan h) Retrubusi pelayanan Kepelabuhan i) Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga j) Retribusi Penyeberangan di Air k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain- lain PAD yang sah 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 2) Jasa giro 3) Pendapatan bunga commit userrupiah terhadap mata uang asing 4) Keuntungan selisih nilaitotukar


digilib.uns.ac.id

33 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah Dengan kata lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha- usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan untuk membiayai tugastugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri selalu berusaha untuk meningkatkan

penerimaan

PAD

seiring

dengan

meningkatkanya

kebutuhan daerah. Secara umum PAD Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dalam hal penerimaan PAD hampir selalu tercapai. Bahkan dapat dikatakan pada setiap tahunnya target yang ditetapkan dari penerimaan PAD selalu terlampaui, dalam arti realisasi PAD Kabupaten Wonogiri selalu melebihi target yang ditetapkan. Berikut ini akan disajikan data mengenai target dan realisasi PAD selama 5 tahun anggaran, yaitu mulai dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.

Tabel 3: Target dan Realisasi PAD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005-2009 Tahun

Target

Realisasi

Prosentase

Anggaran

(Rp)

(Rp)

(%)

2005

36.272.329.446,00

36.252.035.625,50

99,9

2006

46.346.749.364,00

42.705.433.811,50

92

2007

43.408.292.000,00

47.157.459.105,00

108,6

2008

43.476.570.500,00

54.129.295.007,00

124,5

2009

56.428.607.000,00

57.090.089.233,50

101,2

(Sumbe r: DPPKAD Kabupaten Wonogiri) commit to user


digilib.uns.ac.id

34 5.

Tinjauan tentang retribusi daerah dan retribusi pasar a. Retribusi Menurut Rochmad Sumitro dalam Josef Riwu Kaho (1995:151) yang di maskud retribusi adalah: pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara”. Sedangkan Suparmoko (1999:94)menjelaskan: “Retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran pembayaran retribusi tersebut. Misalnya uang kuliah, uang langganan air minum, uang langganan listrik.” Pada dasarnya pengertian-pengertian tentang retribusi adalah sama, di mana dalam pengertian retribusi mengandung maksud adanya suatu hubungan pembayaran yang dilakukan dengan suatu prestasi yang langsung dapat ditunjuk. Dalam pengertian retribusi diperlukan jasa dan nyata, tidak perduli jasa itu datangnya dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Adapun sifat-sifat retribusi yaitu: 1) Retribusi merupakan syarat untuk mendapatkan jasa dari pemerintah atas permintaan si pembayar 2) Atas pembayaran retribusi tersebut maka pemerintah berkewajiban memberikan jasa yang di minta Dari berbagai pendapat mengenai retribusi, Josef Riwu Kaho mengemukakan ciri-ciri mendasar dari retribusi antara lain: 1) Retribusi dipungut oleh negara 2) Dalam pemungutan terhadap paksaan secara ekonomi 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/menganyam jasa-jasa yang disiapkan Negara

commit to user


digilib.uns.ac.id

35 Dengan demikian secara umum retribusi dapat diartikan sebagai setiap pembayaran yang dilakukan dalam hubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah Retribusi digolongkan menjadi tiga, yaitu: 1) Retribusi Jasa Umum a) Kriteria Retribusi Jasa Umum (1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa atau Retribusi Perizinan Tertentu (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik b) Obyek Retribusi Jasa Umum Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan c) Subyek Retribusi Jasa Umum Subyek retibusi jasa umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan

commit to user


digilib.uns.ac.id

36 d) Prinsip dan Sasaran Penentuan tarif Ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. e) Jenis Retribusi Jasa Umum (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pelayanan Pasar; (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan (14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; (15) Retribusi pelayanan persampahan. 2) Retribusi Jasa Usaha a) Kriteria Retribusi Jasa Usaha (1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai commit to user


digilib.uns.ac.id

37 daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah b) Obyek Retribusi Jasa Usaha Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. c) Subyek Retribusi Jasa Usaha Subyek retribusi jasa usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan d) Prinsip dan Sasaran Penentuan Tarif Ditentukan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak e) Jenis Retribusi Jasa Usaha (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (3) Retribusi Tempat Pelelangan (4) Retribusi Terminal (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir (6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (7) Retribusi Rumah Potong Hewan (8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (10) Retribusi Penyeberangan di Air dan (11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

commit to user


digilib.uns.ac.id

38 3) Retribusi Perizinan Tertentu a) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum (3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan b) Obyek Retribusi Perizinan Tertentu Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. c) Subyek Retribusi Perizinan Tertentu Subyek retribusi perizinan tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. d) Prinsip dan Sasaran Penentuan Tarif Ditentukan berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Menjual berbagai jebis barang, fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh peme rintah daerah tidak termasuk yang disediakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari pihak swasta. commit to user


digilib.uns.ac.id

39 e) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (3) Retribusi Izin Gangguan; (4) Retribusi Izin Trayek; dan (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. b. Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memegang peranan penting di samping pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah. Pengertian retribusi daerah menurut panitia Nasrun dalam Josef Riwu Kaho yaitu “pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak” Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” Josef Riwu Kaho (1995: 152) merumuskan pengertian retribusi daerah yang lain, yaitu “pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah” Dari berbagai pendapat mengenai pengertian retribusi daerah di atas, Josef Riwu Kaho mengikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu: 1) Retribusi dipungut commit oleh daerah to user


digilib.uns.ac.id

40 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah. Dengan demikian, dari paparan mengenai pengertian retribusi daerah di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pemberian pelayanan jasa, usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berkepentingan. Secara umum upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi insentifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Memperluas basis penerimaan Tindakan

yang

dilakukan

untuk

memperluas

basis

penerimaan yang dapat dipungut daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain dengan mengidentifikasi pembayar bajak baru/potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 2) Meperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pungutan yaitu dengan cara antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif, khusunya tarif retribusi dan peningkatan SDM

commit to user


digilib.uns.ac.id

41 3) Meningkatkan pengawasan Pengawasan

dapat

ditingkatkan

antara

lain

dengan

melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi kepada pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 4) Meningkatkan

efisiensi

administrasi

dan

menekan

biaya

pemungutan Tindakan

yang

dapat

dilakukan

oleh

daerah

yaitu

memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pungutan dari setiap jenis pungutan. 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait di daerah. Selain intensifikasi, upaya yang dapat ditempuh daerah untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak yaitu melalui kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Wonogiri: 1) Retribusi Jasa Umum a)

Layanan laboratorium

b) Layanan rawat jalan c)

Layanan rawat darurat

d) Layanan rawat inap e)

Pelayanan medis

f)

Pelayanan persalinan

g)

Pelayanan penunjang medik commit to usermedik Pelayanan rehabilitasi

h)


digilib.uns.ac.id

42 i)

Pelayanan medik gigi dan mulut

j)

Pelayanan penunjang non medik

k) Pelayanan konsul dan medikolegal l)

Pelayanan perawatan jenazah

m) Pelayanan ambulance n)

Pelayanan praktek/bimbingan

o) Pelayanan pengolahan limbah p) Retribusi pelayanan kesehatan jamkesmas q) Puskesmas Wonogiri I r)

Puskesmas Wonogiri II

s)

Puskesmas Selogiri

t)

Puskesmas Ngadirojo

u)

Puskesmas Nguntoronadi I

v)

Puskesmas Nguntoronadi II

w) Puskesmas Wuryantoro x)

Puskesmas Manyaran

y)

Puskesmas Eromoko I

z)

Puskesmas Eromoko II

aa)

Puskesmas Pracimantoro I

bb) Puskesmas Pracimantoro II cc)

Puskesmas Baturetno I

dd) Puskesmas Baturetno II ee)

Puskesmas Batuwarno

ff)

Puskesmas Karangtengah

gg) Puskesmas Giriwoyo I hh) Puskesmas Giriwoyo II ii)

Puskesmas Giritontro

jj)

Puskesmas Paranggupito

kk) Puskesmas Tirtomoyo I ll) mm)

Puskesmas Tirtomoyo II commit to user Puskesmas Jatisrono I


digilib.uns.ac.id

43 nn)

Puskesmas Jatisrono II

oo)

Puskesmas Jatipuro

pp)

Puskesmas Jatiroto

qq)

Puskesmas Sidoharjo

rr)

Puskesmas Girimarto

ss)

Puskesmas Purwantoo I

tt)

Puskesmas Purwantoro II

uu) Puskesmas Slogohimo vv) Puskesmas Bulukerto ww) Puskesmas Puhpelem xx) Puskesmas Kismantoro yy) Rawat inap Baturetno zz) Rawat inap Purwantoro aaa) Rawat inap Pracimantoro bbb) Rawat inap Jatisrono ccc) Rawat inap Wuryantoro ddd) Retribusi Pelayanan Sampah (DPU) eee) Retribusi Pelayayanan Persampahan/Kebersihan fff) Retribusi Pelayanan Sampah Pasar ggg) Penggantian Biaya Cetak KTP hhh) Penggantian Biaya Cetak KK iii)

Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil

jjj)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

kkk) Pelayanan Pasar Umum Kelas A lll)

Pelayanan Pasar Umum Kelas B

mmm) Pelayanan Pasar Umum Kelas C nnn) Pelayanan Pasar Hewan ooo) Retribusi Pelayanan Pasar Hewan/Timbangan ppp) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor qqq) Retribusi Pelayanan Administrasi (Leges) commit to user


digilib.uns.ac.id

44 2) Retribusi Jasa Usaha a) Sewa tanah tempat rekreasi b) Sewa tanah dan bangunan c) Sewa alat berat d) Sewa tanah tempat MCK pariwisata e) Sewa rumah dinas f) Sewa lapangan tenis komplek stadion Pringgodani g) Sewa tempat MCK h) Sewa gedung sebaguna Giriwahana i) Sewa tempat olah raga j) Pemanfaatan/Pemakaian Kekayaan daerah yang lain k) Sewa tanah bangunan pengairan l) Kios m) Terminal bus n) Terminal non bus o) Tempat khusus parkir halaman RSUD p) Tempat khusus parkir terminal induk q) Tempat khusus parkir pasar kota r) Retribusi pelayanan TPH s) Sandar kapal t) Rekreasi kota wonogiri u) Rekreasi Kahyangan v) Rekreasi Goa Putri Kencana w) Rekreasi Sendang Sinawi x) Rekreasi Sembukan Paranggupito y) Rekreasi Setren z) Kapal wisata aa) Rekreasi Goa Sodong bb) Penggunaan kebun bibit&penangkaran benih cc) Usaha perikanan di waduk Gajah Mungkur dd) Balai benih commit ikan to user


digilib.uns.ac.id

45 ee) Usaha inseminasi buatan 3) Retribusi Perizinan Tertentu a) Biaya sempadan&pengesahan gambar b) IMB c) Retribusi ijin gangguan d) Ijin trayek angkut.antar kota dalam kabupaten e) Ijin usaha angkutan f) SIUJK g) Pengganti administrasi dokumen lelang h) Retribusi Ijin Pengangkutan kayu rakyat i) Retribusi ijin pertambangan

c. Retribusi Pasar 1) Pengertian Pasar Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri No. 5 tahun 1999 yang dimaksud pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang Pasar juga dapat dikatakan sebagai tempat bertemunya semua penjual dan pembeli yang melakukan transaksi baik penjualan ataupun pembelian berupa barang/jasa. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik berupa orang atau kumpulan orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan serta mempunyai kemampuan untuk membayar guna memenuhi kebutuhannya. 2) Pengertian Retribusi Pasar Pengertian retribusi pasar dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri No. 5 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagai berikut, “retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pelayanan atas pe nyediaan commit user fasilitas pasar tradisional, lostodan atau kios yang dikelola Peemrintah


digilib.uns.ac.id

46 Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan Daerah (PD) Pasar” Adapun Obyek dan subyek Retribusi Pasar: a) Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios serta pedagang yang berjualan dalam radius 1.000 meter dari lokasi pasar. Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah b) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar Berikut

yang

termasuk

retribusi pelayanan

pasar

yang

selanjutnya disebut retribusi pasar Kabupaten Wonogiri yang dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar: a) Pelayanan Pasar Umum Kelas A b) Pelayanan Pasar Umum Kelas B c) Pelayanan Pasar Umum Kelas C d) Pelayanan Pasar Hewan Retribusi pasar yang dimaksud dalam di sini adalah retribusi pasar kabupaten/daerah/kecamatan. Kabupaten Wonogiri adalah salah satu Kabupaten yang mempunyai 26 pasar ya ng terdiri dari pasar kabupaten/daerah/kecamatan. Sedangkan untuk pasar desa yang sebanyk 68 pasar, yang tidak berada di wilayah pasar kabupaten/daerah/kecamatan tidak termsuk dalam retribusi pasar tetapi dikelola oleh desa masing- masing untuk pembangunan dan opersional lainnya. Dikelolanya pasar desa oleh pemerintah desa di dasarkan pada Permendagri Nomor 42 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa. Dalam Permendagri tersebut pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: commit to user


digilib.uns.ac.id

47 “Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

diserahkan kepada Pemerintah Desa”. Pendapatan pasar desa pada sebelum dikeluarkannya Permendagri Nomor 42 tahun 2007 sebesar 30% di alokasikan untuk pemerintah daerah dan 70% di aloasikan untuk pembangunan desa dan untuk biaya operasional desa. Pendapatan 30% yang di alokasikan untuk pemerintah daerah digunakan sebagai ganti karcis. Sedangkan setelah dikeluarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2007 tidak ada alokasi dana untuk pemerintah daerah tetapi untuk perbaikan pasar desa didukung oleh ABPD Kabupaten Wonogiri.

commit to user


digilib.uns.ac.id

48 B.

Kerangka Berfikir Kerangka dasar pemikiran digunakan sebagai dasar suatu landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Mengacu pada teori yang ada maka kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

DISPERINDAGKOP

Peningkatan penerimaan retribusi pasar

Upaya

DISPERINDAGKOP

meningkatkan Pendapatan Upaya mengatasi hambatanhambatan

Asli

untuk Daerah

dalam mengoptimalkan retribusi pasar: a. Memperluas basis penerimaan b. Meperkuat proses pemungutan c. Meningkatkan pengawasan d. Meningkatkan

efisiensi administrasi

dan menekan biaya pemungutan e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Penerimaan retribusi pasar yang optimal

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Gambar 1. Skema Kerangka Pe mikiran commit to user

Hambatanhambatan yang dialami


digilib.uns.ac.id

49 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah yang selanjutnya singkat menjadi DISPERINDAGKOP dan UMKM sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, maka DISPERINDAGKOP dan UMKM berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam upaya tersebut tentunya ada beberapa faktor yang mendukung serta ada faktor yang menghambat pengoptimalan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Upaya yang

harus ditempuh

DISPERINDAGKOP dan UMKM antara lain memperluas basis penerimaan, meperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

commit to user


digilib.uns.ac.id

50 BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian dengan judul Upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor DISPERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wonogiri dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Adapun alasan yang mendasari pelaksanaan penelitian di lokasi ini adalah: a. Penelitian ini diharapkan sebagai potret tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi DISPERINDAGKOP dan UMKM untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dan untuk mengelola pasar di Kabupaten Wonogiri untuk kedepannya.

2. Waktu Penelitian Penelitian direncanakan akan dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, di mana pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut: a.

Tahap Persiapan Meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal, permohonan perijinan, penyusunan pedoman wawancara. commit to user 50


digilib.uns.ac.id

51 b.

Tahap Pelaksanaan Meliputi seluruh kegiatan yang berlangsung di tempat penelitian, yaitu pengumpulan data dan penggolongan data.

c.

Tahap Penyelesaian Meliputi penyusunan dan penggandaan laporan penelitian. Adapun jadwal penelitian dan penyusunan skripsi sebagai berikut: Tabel 4. Jadwal Penelitian dan Penyususnan Skripsi Waktu Tahap

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

2010

2010

2010

2011

2011

2011

a. Persiapan Penelitian 1.

Pengajuan Judul

2.

Penyusunan Proposal

3.

Perijinan

4.

Menyusun

Pedoman

Wawancara b. Pelaksanaan Penelitian 1.

Mengumpulkan Data

2.

Menyusun Data

3.

Mengolah Data

c. Penyusunan dan Penggandaan Laporan dan Hasil Penelitian

commit to user


digilib.uns.ac.id

52 B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Dalam setiap penelitian, diperlukan suatu metode tertentu untuk menunjang penelitian dalam mencapai tujuan. Penggunaan metode dalam penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data, keterangan, dokumen yang sesuai dengan materi yang menjadi tujuan penelitian tersebut. Mengenai metode penelitian, terdapat berbagai macam metode yang pada dasarnya semua metode penelitian itu baik. Namun metode itu dapat dikatakan paling baik apabila metode itu sesuai dengan permasalahan, situasi dan kondisi dalam penelitian tersebut. Sebagaimana pernyataan H.B. Sutopo (2006:40) yaitu dengan penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar memiliki arti lebih bermakna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata dari sekedar angka-angka atau frekuensi. Berdasarkan pada pengertian menurut para ahli di atas penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena mendeskriptifkan mengenai pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri yang bertujuan untuk mengetahui tentang gambaran

sejauhmana

Upaya

DISPERINDAGKOP

dan

UMKM

mengoptimalkan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah,

untuk

hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam pengoptimalan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri serta kontribusi retribusi pasar itu sendiri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. Adapun obyek

dalam penelitian

ini adalah Dinas

Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Wonogiri

commit to user


digilib.uns.ac.id

53 2. Strategi Penelitian Penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskriptif atau penjelasan dalam prosesnya, sedang penelitian kuantitatif lebih menekankan pada jumlah atau angka-angka tertentu. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada, terutama dalam hal pengupayaan DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan retribusi pasar yang akan diupayakan dengan beberapa cara yang secara nyata dilaksanakan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dalam hal ini penulis akan terus berinteraksi dengan responden sehingga dapat di dapatkan hubungan timbal balik antara penulis yang akan memperoleh data-data secara nyata karena berinteraksi secara langsung dan responden yang di bantu dengan penelitian ini. Ketiga metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan polapola terhadap nilai yang dihadapi.

C. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Sumber Data Prime r Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumber aslinya yaitu para informan dari hasil wawancara untuk mendapatkan data primer. 2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung dari sumber aslinya, akan tetapi dari sumber lain melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder diantaranya adalah arsip, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

commit to user


digilib.uns.ac.id

54 Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: a. Arsip, surat, dokumen yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan retribusi pasar. b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah c. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah d. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar f.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

g. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 112 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri

D. Teknik Sampling Untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling). Dengan cara ini peneliti dapat memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui permasalahan penelitian ini secara lebih mendalam. Namun demikian informan yang dipilih diharapkan dapat memberitahu atau menunjukan informan lain yang lebih tahu, sehingga pilihan informan dapat berkembang menjadi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneleliti dalam memperoleh data. (Patton dalam H.B Sutopo, 2006:64) Teknik sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah snowball sampling dimana peneliti ingin mengumpulkan data yang berupa informasi dari to user tidak tahu siapa yang tepat untuk informan dalam salah satu lokasi,commit tetapi peneliti


digilib.uns.ac.id

55 dipilih sebagai narasumber. Untuk itu peneliti bisa secara langsung datang memasuki lokasi dan bertanya mengenai informasi yang diperlukannya kepada siapapun yang pertama kali dijumpai. Di sini peneliti kemungkinan hanya akan mendapatkan informasi yang sangat terbatas dari narasumber pertama tersebut bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih maka peneliti dapat mendapatkan informasi yang lain dari narasumber lainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri, sedangkan dalam penelitian ini informan yang direncanakan akan dip ilih sebagai sumber data adalah: 1. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 2. Kepala Seksi Penerimaan Pasar 3. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar 4. Petugas Pemungut Retribusi 5. Pedagang

yang berdagang di salah satu pasar Tradisional di kabupaten

Wonogiri.

E.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam suatu penelitian, peneliti memerlukan teknik pengumpulan data. Goetz dan Le Compte sebagaimana dikutip H.B. Sutopo (2006:66) mengatakan bahwa “Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokan ke dalam dua cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif”. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode interaktif yang meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. 1. Wawancara Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, maka wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, mengarah pada kedalaman informasi informasi diperoleh (H.B. Sutopo, 2006:69). commityang to user


digilib.uns.ac.id

56 Wawancara ini sifatnya melebar, cara memperoleh informasi de ngan melakukan tanya jawab secara tatap muka, melebar, dan kontinu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Wawancara ini dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapat data yang dirinci dan melebur, serta dapat dilakukan secara berulang kali sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah yang sedang ditelitinya. Pembagian jenis wawancara menurut Patton sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2002:135-136) ada tiga macam, yaitu: a. Wawancara Pembicaraan Informal Pada jenis wawancara ini pernyataan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari- hari b. Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara yang disusun sebelum wawancara dilakukan. Petunjuk wawancara berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. c. Wawancara Baku Terbuka Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman (probing) terbatas, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya kemencengan. Berdasarkan jenis wawancara di atas, kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Di mana sebelum melaksanakan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun kerangka pertanyaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai pedoman. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan/keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Yaitu mengenai upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan retribusi pasar, commit to useryang diperoleh terkait dengan hal hambatan- hambatan yang dihadapi. Data-data


digilib.uns.ac.id

57 tersebut peneliti akan mewawancarai mengenai upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan retribusi pasar pada kepala dan staff beserta jajarannya, mengenai hambatan-hambatan yang dihadapai selain mewawancarai kepada dan staff DISPERINDAGKOP dan UMKM penulis juga kan mewawancarai beberapa pedagang pasar untuk mengetahui apakah hambatanhambatan yang dihadapi ada atau sesuai dengan kenyataan. 2. Dokumentasi Dokumentasi yaitu dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. Dokumen atau ars ip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (H.B. Sutopo, 2006:81). Dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data dengan mudah dan tidak memerlukan waktu yang banyak. Teknik ini merupakan teknik yang pokok karena dalam analisis data dibuat berdasarkan dokumen-dokumen, catatan-catatan, yang berupa data-data dan arsip-arsip. Antara lain adalah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri, Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tentang retribusi pasar, susunan organisasi DISPERINDAKOP dan UMKM serta data-data penunjang lainnya. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Dokumen digunakan sebagai sumber data karena datanya yang bersifat relatif stabil dan kaya akan informasi b. Lebih mudah dan murah didapatkan c. Berguna sebagai bukti kebenaran dalam suatu pengujian. Teknik dokumentasi disini digunakan untuk mengumpulakn informasi dan data-data sebagai bukti suatu penelitian dengan gambar dan arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Gambar yang digunakan adalah gambar mengenai proses optimalisasi retribusi pasar dan pengelolaan pasar itu sendiri, sedangkan arsip-arsip atau dokumen-dokumen disini lebih digunakan untuk menguatkan dan sebagai bukti yang mendasari penulisan penelitian ini. commit to user


digilib.uns.ac.id

58 3. Observasi Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi berperan pasif dimana peneliti kehadirannya dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subyek yang diamati. Peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif (H.B. Sutopo, 2006:66). Teknik observsi disini peneliti mendatangi DISPERINDAGKOP dan UMKM sera DPPKAD kabupaten Wonogiri untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan daalam penelitian ini, dalam hal ini data-data dan informasiinformasi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Keterkaitan penulis hanya sebatas mencari dan mendapatkan data-data yang berkaitan saja tanpa harus berperan penuh dalam pengoptimalan retribusi pasar. F. Validitas Data Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kebenarannya, oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk mendukung derajat kebenarannya yang disebut validitas data. H. B. Sutopo (2006:92) mengatakan bahwa “Validitas merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian”. Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara trianggulasi dan review informan dalam memeriksa keabsahan datanya. 1. Trianggulasi Triangulasi

merupakan

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekkan atau pembanding terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2002:178). Patton menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu: a. Trianggulasi data/sumber, yaitu trianggulasi yang mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. commit to user


digilib.uns.ac.id

59 b. Trianggulasi metode, yaitu trianggulasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis dengan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. c. Trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya b isa diuji validitasnya dari beberapa peneliti d. Trianggulasi teori, yaitu trianggulasi dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. (H.B. Sutopo, 2006:93-99) Berdasarkan uraian di atas, teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi metode dan trianggulasi sumber. Trianggulasi metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu baik dengan cara wawancara maupun dengan dokumentasi. Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data sejenis dan berkaitan yang terkumpul dari berbagai sumber data yang berbeda, yaitu dengan teknik wawancara yang dilakukan dengan narasumber baik dari kepala DISPERINDAGKOP dan UMKM beserta staffnya maupun Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah beserta staffnya. 2. Review Informan Teknik ini merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh informan pokok dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti tersebut merupakan pernyataan yang dapat disetujui mereka. Penelitian ini menggunakan review informan kunci yang merupakan salah satu jenis usaha pengembangan validitas penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Berkaitan dengan penelitian ini, setelah peneliti memperoleh data dan informasi yang dirasa sudah lengkap yang berkaitan dengan upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM untuk mengoptimalkan retribusi pasar, hambatan- hambatannya dan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti hendaknya memeriksa commit to userkembali hasil penelitian kepada


digilib.uns.ac.id

60 informan kunci yang dalam hal ini adalah Kepala DISPERINDAGKOP dan UMKM serta Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri.

G. Analisis Data Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis data, yaitu reduksi dat, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. 1. Reduksi Data Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal- hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dan simpulan-simpulan dari unit- unit permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian dapat dilakukan. (H.B. Sutopo, 2006:114). Proses ini berlangsung terus selama pelaksanaan riset yang dimulai bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai penelitian berakhir. Reduksi data dalam penelitian ini ditekankan untuk hal- hal yang tidak berkaitan secara langsung dengan upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM untuk mengoptimalkan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini memang berkaitan dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang berkaitan dengan optimalisasi retribusi daerah khusunya retribusi pasar. Peneliti hanya akan meneliti tentang optimalisasi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh DISPERINDAGKOP dan UMKM dan hambatan-hambatannya, selanjutnya peneliti juga akan menggunakan commit to user untuk menunjang penelitian ini. tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah


digilib.uns.ac.id

61 2. Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan (H.B. Sutopo, 2006:114). Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Proses sajian data ini lebih menyajikan data nyata yang berupa laporan realisasi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli daerah serta laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. Selain itu, sajian data yang akan disajikan berupa narasi tentang upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam pengoptimalan retribusi pasar dan hambatan-hambatannya yang diperoleh tidak hanya dari satu informan saja tetapi dari beberapa informan untuk menguatkan pernyataan dengan kondisi nyata yang sesungguhnya. 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti tentang arti data yang diperoleh dan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab-akibat, dan proporsi, pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya (H.B. Sutopo, 2006:116). Model analisis interaktif, ketiga komponen analisis data tersebut yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data sebagai satu siklus yang berlangsung sampai akhir penelitian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

62 Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini lebih menekankan tentang Upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, hambatan-hambatan yang dihadapinya serta berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Pengumpulan data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan kesimpulan/verifikasi

Gambar 2. Model Analisis Interaktif (H.B. Sutopo, 2006:120)

commit to user


digilib.uns.ac.id

63 H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian adalah tahapan-tahapan yang ditempuh dalam suatu penelitian yang dimulai dari awal sampai akhir penelitian. Adapun tahapan pertama pada penelitian ini adaah pengajuan judul. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal, yaitu rencana penelitian yang memuat semua hal yang akan dilakukan dalam penelitian. Proposal ini meliputi pendahuluan, landasan teori dan metodologi penelitian. Setelah proposal mendapatkan persetujuan dari pihak ya ng bersangkutan, tahapan selanjutnya adalah ijin penelitian pada obyek yang akan diteliti. Tahap keempat adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian baik data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumnetasi. Tahapan berikutnya dalam penelitian ini adalah analisis data. Analisis data

ini dilakukan

untuk

mengatur data,

mengurutkan data,

mengelompokkan data agar semua data dapat disajikan dengan secara rinci dan jelas. Adapun tahap akhir dalam proses penelitian ini adalah penyusunan laporan penelitian. Laporan ini disusun berdasarkan atas semua data yang telah diolah dan dianalisis yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

64 BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sejarah terbentuknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri diawali dengan pelaksanaan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada waktu itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dibentuklah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penana man Modal sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas ini terdiri dari Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Perindustrian, Sub Dinas Perdagangan, Sub Dinas Koperasi dan UKM, dan Sub Dinas Penanaman Modal. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri pada awal berdirinya tahun 2001 merupakan gabungan dari beberapa instansi vertikal, yaitu Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten

Wonogiri,

Kantor

Departemen

Perindustrian

Kabupaten

Wonogiri, dan Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri.

Gedung Kantor

yang ditempati Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri berlokasi di dua tempat. Gedung di Jl. RM Said No. 3 Wonogiri sebagai kantor bagi Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Perdagangan, Sub Dinas Koperasi dan UKM serta Sub Dinas Penanaman Modal, sedangkan gedung di Jl. S. Parman, commit to user Selogiri merupakan kantor dari Sub Dinas Perindustrian. 64


digilib.uns.ac.id

65 Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika yang terjadi di masyarakat, maka pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengadakan evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah berjalan sekaligus untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Ta hun 2008 maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri diubah menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri. Dinas ini merupakan gabungan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal dengan Dinas Pasar, sedangkan Sub Dinas Penanaman Modal berdiri sendiri menjadi Kantor Penanaman Modal.

2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri a. VISI Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi maka ditetapkan Visi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri sebagai berikut : “Terwujudnya Usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang maju, mandiri dan berdaya saing“. b. MISI Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri menetapkan misi sebagai berikut: 1) 2)

Meningkatkan usaha industri yang maju dan mandiri. commit to user Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing.


digilib.uns.ac.id

66 3)

Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM.

c. TUJUAN Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri, yaitu 1) Peningkatan pertumbuhan usaha industri 2) Peningkatan penguasaan teknologi industri. 3) Peningkatan struktur industri. 4) Peningkatan daya saing industri. 5) Peningkatan akses pasar domestik, nasional dan internasional. 6) Peningkatan dan pengawasan perlindungan konsumen. 7) Perbaikan iklim usaha perdagangan. 8) Stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting. 9) Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. 10) Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM. 11) Peningkatan jaringan usaha Koperasi dan UMKM.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Arah kebijakan pembangunan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMD 2006-2010. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah- langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM dalam pembangunan industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah: a.

Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang memegang teguh prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

b.

Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas khususnya pada sektor commit to userdan UMKM. perdagangan, perindustrian, Koperasi


digilib.uns.ac.id

67 c.

Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah serta menumbuhkan sentra-sentra industri baru.

d.

Merevitalisasi/memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat perdagangan dengan pemberian prioritas khusus kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

e.

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi

sehingga

menjadi Koperasi yang mandiri dan mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Perindagkop dan UMKM menetapkan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan peran aparatur Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kemampuan, penegakan disiplin, pembinaan mental spiritual, pembinaan karier, pemberian penghargaan dan kesejahteraan. b. Peningkatan dan pengembangan produk-produk yang berpotensi ekspor melalui pelatihan, bintek dan promosi melalui pameran perdagangan. c. Penetapan regulasi yang mendorong berkembangnya pasar-pasar tradisional dan pengembangan usaha UMKM sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri. e. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi RT agar dapat menjadi penggerak perekonomian di tingkat yang paling bawah. f.

Peningkatan fasilitasi akses permodalan kepada pelaku usaha industri kecil menengah, pedagang golongan ekonomi lemah, Koperasi dan UMKM.

commit to user


digilib.uns.ac.id

68 4. Struktur Organisasi Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, struktur organisasi pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri terdiri dari: a.

Kepala Dinas

: Drs. Budisena, M. M

b.

Sekretaris

: Drs. Sudaryanto, M. M

Membawahi: 1) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

: Nawi Sri Subardini, S.E,

M.M

c.

2) Kasubag Keuangan

: Endang Sri Rahayu

3) Kasubag Umum dan Kepegawaian

: Drs. Sri Hartono

Kepala Bidang Perindustrian

: Gunawan, S.P

Membawahi:

d.

1) Kepala Seksi Sarana Industri

: Drs. Margana, M.M

2) Kepala Seksi Usaha Industri

: Sumardoyo, S.E

3) Kepala Seksi Bimbingan Produksi

: Dra. Susilowati

Kepala Bidang Perdagangan

: Drs. Supardi, M.M

Membawahi: 1) Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

e.

: Bambang Purwo Hutomo, S.E

2) Kepala Seksi Promosi

: Abidin Budihardjo, S.Sos

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM

: Ir. Untung Sujoyono

Membawahi: 1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan

: Ir. Rosyid Wibudi

2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha

: Sakir, S.E

3) Kepala Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam

: Drs. Wukir Sumedi commit to user


digilib.uns.ac.id

69

f.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

: Ngadimin, S.Sos

Membawahi: 1) Kepala Seksi Penerimaan Pasar

: Joko Maryanto, SIP

2) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar g.

Jabatan Fungsional -

Purnomo

-

Sukamto

-

Kasidi, SIP

commit to user

: Sarjono, S.E, M.M


digilib.uns.ac.id

70 Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

(Sumber: DISPERINDAGKOP dan UMKM Kabupatem Wonogiri) commit to user Gambar 3. Struktur Organisasi DISPERINDAGKOP dan UMKM


digilib.uns.ac.id

71 Dari struktur organisasi di atas penulis akan menjabarkan tugas dari Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala Seksi Penerimaan Pasar dan Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar dikarenakan penulis berfokus pada upaya mengoptimalkan retribusi pasar. a. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tugas pokok: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan pasar, pemeliharaan dan pengembangan pasar Uraian Tugas: 1) Menyusun program kerja Bidang Pengelolaan Pasar sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 2) Menjabarkan perintah atasan yang berupa disposisi maupun petunjuk lisan guna tindak lanjut penyelesaiannya. 3) Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat. 4) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya. 5) Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya 6) Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi kepada atasan minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 7) Merumuskan petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang

pengelolaan pasar secara rinci dan jelas guna memudahkan operasional dan penyelenggaraan lebih lanjut. commit to user


digilib.uns.ac.id

72 8) Menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai kewenangan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 9) Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaah staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah 10) Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kinerjanya. 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. b. Kepala Seksi Penerimaan Pasar Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemb inaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan pasar. Uraian Tugas: 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pasar sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Bidang Pengelolaan Pasar agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 2) Menjabarkan perintah atasan yang berupa disposisi maupun petunjuk lisan guna dilakukan tindak lanjut penyesuaiannya. 3) Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat. 4) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. commit to user


digilib.uns.ac.id

73 c. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar Uraian Tugas: 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharan dan Pengembangan Pasar sebagai penjabaran lebih lanjut dan program kerja Bidang Pengelolaan Pasar agar dapat digunakan sebagain acuan kerja. 2) Menjabarkan perintah atasan yang berupa disposisi maupun petunjuk lisan guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya. 3) Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 4) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 5) Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya. 6) Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi kepada atasan minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 7) Menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan pemeliharaan dan pengembangan pasar. 8) Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan peningkatan pemeliharaan dan pengembangan pasar. 9) Menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan pemeliharaan dan pengembangan pasar. 10) Melakukan

upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi

peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan pasar 11) Melalukan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan program dan pembinaan peningkatan pemeliharaan dan pengembangan pasar. 12) Melaksanakan lingkungan.

program

pemeliharaan, commit to user

pengembangan

pasar

dan


digilib.uns.ac.id

74 13) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap sumber daya pasar 14) Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan pemeliharaan dan pengembangan pasar 15) Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang rinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah dan pengambilan keputusan 16) Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kinerjanya. 17) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pemeliharaan dan pengembangan Pasar baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Pasar-Pasar yang Dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Khususnya Bidang Pengelolaan Pasar Berikut adalah pasar-pasar dan hari beroperasinya pasar-pasar yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan kelas pasar Pasar umum kelas A: a. Wonogiri b. Baturetno c. Jatisrono d. Pracimantoro e. Purwantoro f.

Slogohimo

g. Sidoharjo h. Ngadirojo

commit to user


digilib.uns.ac.id

75 i.

Manyaran

j.

Tirtomoyo

k. Girimarto l.

Jatiroto

m. Wuryantoro n. Eromoko Pasar umum kelas B: a. Giriwoyo b. Nguntoronadi c. Krisak d. Wonokarto e. Bulukerto f.

Puhpelem Pasar umum kelas C:

a. Giritontro b. Batuwarno c. Jatipuro d. Kismantoro e. Selogiri Tabel 5: Daftar Hari Beroperasinya Pasar-Pasar di Kabupaten Wonogiri No

Nama Pasar

Hari Pasaran

Keterangan

1

Wonogiri

Harian

Umum

2

Sidorejo

Harian

Umum

3

Wonokarto

Legi

Umum, kambing

Wage 4

Krisak

Harian

Umum

5

Selogiri

Harian

Umum

Dilanjutkan commit to user


digilib.uns.ac.id

76 Lanjutan Tabel 6

Ngadirojo

Pon

Umum, kambing

Kliwon

Umum

7

Nguntoronadi

Kliwon

Umum

8

Wuryantoro

Legi

Umum, kambing, sapi

9

Manyaran

Pon

Umum, kambing

Kliwon

Umum kecil

Pon

Umum besar

Kliwon

Umum kecil

Wage

Umum, kambing, sapi

Legi

Umum besar

Wage

Umum, kecil

Kliwon

Umum, kecil

Pahing

Umum, besar

Pon

Umum, kambing

Legi

Umum, pisang

Pon

Umum

Legi

Umum

10

11

12

13

Eromoko

Pracimantoro

Baturetno

Batuwarto

14

Tirtomoyo

Kliwon

Umum, kambing

15

Giriwoyo

Kliwon

Umum, kambing

16

Giritontro

Pon

Umum

Giribelah

Kliwon

Umum

17

Jatisrono

Wage

Umum, kambing, sapi

18

Jatiroto

Legi

Umum, kambing

Pon

Umum kecil

19

Girimarto

Pahing

Umum, kambing

20

Sidoharjo

Pon

Umum, sapi

Kliwon

Umum, kambing



digilib.uns.ac.id

77 Lanjutan Tabel 21

Purwantoro

Pon

Umum, kambing, sapi

22

Slogohimo

Kliwon

Umum, kambing

Pahing

Umum, kambing, sapi

Wage

Umum

Legi

Umum

24

Kismantoro

25

Puhpelem

Wage

Umum

26

Jatipuro

Harian

Umum

(Sumber: DISPERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wonogiri)

B. Diskripsi Permasalahan Penelitian 1. Upaya DIPERINDAGKOP dan UMKM dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dengan program program pemberdayaan pasar tradisional. Program ini bertujuan untuk lebih memberdayakan fungsi pasar tradisional sebagai pusat perdagangan yang tertib, aman dan nyaman. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran pedagang pasar untuk menciptakan kondisi pasar yang bersih, aman dan nyaman bagi para pengunjung. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: a. Mengadakan pendataan pedagang Pendataan pedagang yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Wonogiri ini bertujuan untuk memudahkan penarikan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas penarikan dan pengawasan itu sendiri. Sehingga petugas mengetahui berapa pedagang yang commit to user akan ditarik retribusi.


digilib.uns.ac.id

78 Berikut penjelasan dari Bapak Ngadimin selaku kepala bidang pengelolaan pasar: “Dengan banyaknya pedagang yang tersebar di 26 pasar ini kita mengupayakan untuk mengoptimalkan retribusi yang pertama kita mengadakan pendataan pedagang atau pendataan potensi pedagang yang belum terdata atau tercatat…”(Wawancara 21 Februari 2011) Hal tersebut ditegaskan oleh bapak Joko Maryanto selaku Kepala Seksi Bidang Penerimaan Pasar: “Upayanya salah satunya adalah pendataan para pedagang mbak, jadi pedagang yang ada di pasar-pasar itu didata, yang mendata itu ya petugas penarikan yang tersebar di masing- masing pasar. Dengan begitu petugas penarik retribusi dapat mengetahui berapa kira-kira pedagang yang ada, berapa hasil yang akan diperoleh...” (Wawancara 2 Februari 2011) Terkait dengan banyaknya pedagang yang tersebar di 26 pasar di Kabupaten Wonogiri pendataan pedagang adalah salah satu upaya yang sangat baik yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar sehingga petugas dapat teliti dan mengetahui pedagang-pedagang yang ada di setiap pasar tersebut. Berikut Jumlah Pedagang dalam pasar di Kabupaten Wonogiri tahun 2010: Tabel 6: Jumlah Pedagang dalam pasar Di Kabupaten Wonogiri tahun 2010 No

Nama Pasar

Kecamatan

Jumlah Pedagang Kios Los 295 1113

1

Wonogiri

Wonogiri

2

Sidorejo

Wonogiri

16

35

3

Wonokarto

Wonogiri

16

42

4

Krisak

Selogiri

34

114

5

Selogiri

Selogiri

50

85



digilib.uns.ac.id

79 Lanjutan Tabel 6

Ngadirojo

Ngadirojo

146

565

7

Nguntoronadi

Nguntoronadi

27

23

8

Wuryantoro

Wuryantoro

77

296

9

Manyaran

Manyaran

72

420

10

Eromoko

Eromoko

80

401

11

Pracimantoro

Pracimantoro

167

559

12

Baturetno

Baturetno

200

1406

13

Batuwarto

Batuwarto

13

128

14

Tirtomoyo

Tirtomoyo

86

396

15

Giriwoyo

Giriwoyo

27

80

16

Giritontro

Giritontro

12

17

Giribelah

Giritontro

25

62

17

Jatisrono

Jatisrono

196

760

18

Jatiroto

Jatiroto

46

203

19

Girimarto

Girimarto

77

273

20

Sidoharjo

Sidoharjo

180

732

21

Purwantoro

Purwantoro

182

859

22

Slogohimo

Slogohimo

212

664

23

Bulukerto

Bulukerto

32

245

24

Kismantoro

Kismantoro

16

85

25

Puhpelem

Puhpelem

37

330

26

Jatipuro

Jatipuro

15

48

2436

9856

JUMLAH

(Sumber: DISPERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wonogiri)

b. Pembinaan Pedagang Pasar dan Petugas Penarik Retribusi Pembinaan pedagang pasar tradisional merupakan upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten commit to user Wonogiri dalam meningkatkan kualitas SDM dari pedagang yang ada di


digilib.uns.ac.id

80 pasar tradisional. Tujuan dari pembinaan adalah supaya pedagang dapat memperbaiki pola pikir, sikap dan perilaku, karena banyak dari diri para pedagang yang tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai pedagang. Berikut pernyataan Bapak Ngadimin, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar: ”….yang kedua yaitu pembinaan pedagang pasar itu sediri. Pembinaan dilakukan karena banyak pedagang yang tidak paham apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pedagang. Misalnya kaitannya dengan retribusi pasar, membayar retribusi itu kan kewajiban mereka, supaya mereka mendapat timbal balik haknya, seperti pelayanan kebersihan pasar, dengan begitu pedagang beranggapan bahwa membuang sampah seenaknya, nanti kan dibersihkan petugas…mereka tidak sadar bahwa mereka adalah bagian dari pasar, seharusnya mereka juga berkewajiban untuk turut menjaga kebersihan pasar” (Wawancara 21 Februari 2011) Program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam pembinaan pedagang yaitu dengan penyuluhan-penyuluhan mengenai hak dan kewajiban pedagang, serta sosialisasi peraturan daerah yang berlaku. Hal ini supaya pedagang memahami hal- hal yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan dapat dihindari. Senada dengan penjelasan Bapak Joko Maryanto selaku kepala seksi penerimaan pasar yang menjelaskan pembinaan para pedagang: ”Setiap tahun ada program kerja pembinaan pedagang, setiap tahun ada bebarapa pasar, jadi tidak semua pasar dalam setahun kita kasih pembinaan, tapi beberapa pasar. Sistemnya, kita kumpulkan pedagang, kita pertama membuat undangan dan undangan itu akan mengumpulkan para pedagang di salah satu pasar itu kemudian ada pembinaan dari kepala dinas, sekretaris sehingga diharapkan pasar tradisional dapat diberdayakan karena sementara itu pasar tradisional bersaingan dengan pasar modern” (Wawancara 26 Februari 2010) Pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar itu diharapkan dapat menggugah kesadaran para pegangan untuk memelihara pasar tradisional dan tertib dalam hal membayar retribusi. Lebih lanjut commit to user penjelasan bapak Joko Maryanto:


digilib.uns.ac.id

81 “Dengan adanya pembinaan

itu diharapkan penampilan pasar

tradisional itu tidak semakin kumuh sehingga para pedagang bisa nyaman, aman dalam berjualan” (Wawancara 26 Februari 2011). Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Harsini, salah sseorang pedagang di pasar Wonogiri: “Memang pernah ada pembinaan dari bapak-bapak dinas mbak tapi saya tidak datang, lha saya ini orang kecil, kebanyakan pedagang itu nggak seneng kalau diajak pembinaan atau rapat, lha sama saja jualane libur to mbak, ya eman-eman kalau ndak jualan”(Wawancara 2 Maret 2011) Pembinaan tidak hanya dilakukan hanya pada pedagang pasar saja tapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar juga melakukan pembinaan pada petugas-petugas yang melakukan penarikannya agar petugas penarikan retribusi lebih disiplin dalam menarik retribusi. Brikut penjelasan dari Bapak Ngadimin, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar: “Selain memberikan pembinaan pada para pedagang, kita juga memberikan pembinaan pada para petugas yang melakukan penarikan retribusi pasar itu sendiri mbak, pembinaan ini bertujuan agar para pedagang juga lebih disiplin dalam melakukan penarikan pada para pedagang” (Wawancara 21 Februari 2011) Petugas yang diterjunkan ke setiap pasar itu sendiri jumlahnya kurang lebih 155 petugas sehingga perlu adanya pembinaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar. Petugas yang diterjunkan ke setiap pasar tidak sama tergantung besar pasar itu sendiri. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Joko Maryanto selaku Kepala seksi penerimaan pasar: “Hampir di setiap pasar itu ada petugasnya mbak, melihat dari pasarnya ya kalau pasar besar itu ada yang 15, maksudnya pasar besar itu pasar yang setiap hari mengadakan transaksi dalam arti ngeten mbak, setiap hari ada operasinya. Kan ada ya yang pasar kecil itu ada yang 5 hari sekali…26 pasar itu tidak setiap hari beroperasi. Jadi, perlu adanya pembinaan juga pada para petugas pemungut retribusi agar mereka commit to user


digilib.uns.ac.id

82 dapat melaksanakan tugasnya dengan baik”(Wawancara 26 Februari 2011) Penyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Bambang selaku petugas pemungut retribusi di pasar Purwantoro: “Iya mbak, kalau bapak dari bidang pasar kesini kami sering diberi pembinaan dan arahan-arahan tentang pemungutan retribusi. Dengan begitu kami juga tahu bagainama memungut retribusi yang baik dan kami juga sering bertukar pikiran tentang bagaimana mengatasi para pedagang yang susah bayar retribusi terutama pedagang kaki lima mbak, kalau yang ada di dalam pasar itu tidak ada masalah.”(Wawancara 2 maret 2011) Dari pernyataan di atas berdasarkan pengematan peneliti di lapangan, pembinaan pedagang dan petugas penarik retribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusi para pedagang dan petugas penarik retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan akan menjadikan para pegadang sadar untuk membayar retribusi demikian pula untuk para petugasnya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikut jumlah petugas yang ada disetiap pasar-pasar di Kabupaten Wonogiri: Tabel 7: Jumlah Petugas Pengelola Retrubusi Pasar di Pasar Tradisional Kabupate n Wonogiri No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Pasar Wonogiri Baturetno Jatisrono Pracimantoro Purwantoro Slogohimo Sidoharjo Ngadirojo Manyaran Tirtomoyo Girimarto Dilanjutkan commit to user

Jumlah Petugas 15 10 13 12 12 9 7 8 7 7 3


digilib.uns.ac.id

83

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lanjutan Tabel Jatiroto Wuryantoro Eromoko Giriwoyo Nguntoronadi Krisak Sidorejo Wonokarto Bulukarto

4 8 8 4 2 4 3 2 3

21 22 23 24

Puhpelem Giritontro Batuwarno Jatipuro

2 3 2 3

25 26

Kismantoro Selogiri

2 3 156

Total

(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar) c. Penyusunan/Revisi Perda Pasar. Penyusunan/revisi Perda Pasar adalah upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. Dalam hal ini terkait mengenai keberadaan pasar modern yang ada sekarang ini serta terkait mengenai tarif retribusi yang diatur dalam Perda No 7 tahun 2000. Menurut bapak Ngadimin, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar “Di dalam PP No 66 tahun 2001 mengamanatkan bahwa pemungutan pajak maupun retribusi harus dievaluasi maksimal 5 tahun sekali, apakah perda No 7 tahun 2000 itu masih layak atau tidak mengingat perkembangan perekonomian sekarang ini” (Wawancara 21 Februari 2011) Tugas pemerintah dalam mengelola pasar yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya commit to user Bidang Pengelolaan Pasar tidak semata- mata untuk mencari pendapatan saja


digilib.uns.ac.id

84 tetapi merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yaitu menyediakan tempat jual beli barang dan jasa yang biasa disebut dengan pasar. Lebih lanjut pernyataan dari Bapak Ngadimin, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar: “Jadi untuk evaluasi perda ini kita membuat dua konsep perda yang nanti kita akan ajukan untuk di bahas di dewan. Pertama, konsep perda tentang pasar, yang kita ajukan ini bias mengakomodasi mengatur pasar tradisional dan pasar modern karena sekarang ini sedang ngetrend bermunculan toko-toko modern…. Kepres No 112 tahun kurang lengkap apabila peraturan itu tidak dituangkan dalam perda, disitu nanti menjelaskan ada jarak bisa mendirikan pasar modern itu dengan jarak berapa meter dari pasar tradisional. Kedua, konsep perda tentang retribusinya yaitu tarif retribusi dengan mengubah tarif karena masih beracuan perda No 7 tahun 2000, lha masak tarifnya Rp. 50 mbak, ibaratnya kalau orang ngamen saja dikasi Rp.50 nggak mau apalagi tarif retribusi” (Wawancara 21 Februari 2011) Bapak Surip Suprapto Kepala Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain- lain di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, ketika di konfirmasi mengenai masalah perbaikan perda membenarkan tentang perlunya diperbaiki perda yang lama dengan perda yang baru: “Karena retribusi pasar itu perdanya sudah kadaluarsa, perdanya itu kan tahun 1999 diubah terakhir dengan no 7 tahun 2000, itu kan sadah hampir 11 tahun mestinya tarifnya kan perlu dirubah. Dengan terbitnya UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, itu semua perda pajak dan retribusi termasuk perda pasar nantinya akan dirubah dengan tarif yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kan nilai uang tahun 1999 dengan sekarang ini perbedaannya terlalu jauh mbak” (wawancara 22 Februari 2011) Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Bapak Joko Maryanto selaku Kepala Seksi Penerimaan Pasar: “Kami mengusahakan perencanaan perbaikan perda tentang penyesuaian tarif retribusi mbak, karena tarif yang sekarang ini kami rasa sudah tidak layak lagi. Bayangkan saja tarif Rp.50,00 masih diberlakukan sedangkan kondisi perekonomian sekarang ini terus meningkat. Maka dari itu kami berusaha merencanakan perbaikan perda agar tarif sesuai dengan kondisi perekonomian sekarang ini” (Wawancara 2 Maret 2011) commit to user


digilib.uns.ac.id

85 Perencanaan revisi perda memang salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar karena tarif yang berlaku akan disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Selain itu, dengan adanya perda yang baru yang berkaitan dengan tarif retribusi secara tidak langsung akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan pasar d. Memperluas basis penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengupayakan pengoptimalan penerimaan retribusi juga dilakukan dengan memperluas basis penerimaan. Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar melakukannya dengan tidak menambah basis penerimaan dengan sendirinya tapi sesuai dengan undang- undang yaitu dengan banyaknya para pedagang yang berada di radius 1.000 m dari pasar yang dikenai retribusi fasilitas keramaian pasar maka secara tidak langsung pendapatan retribusi akan naik sehingga dapat melebihi target. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Ngadimin, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar: “Semua yang kita lakukan untuk penarikan retribusi itu kan dasarnya perda, aturannya perda sehingga jangan-jangan kan kita ini terjebak oleh keinginan untuk menambah pendapatan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada, ini nanti akan menjadi makanan yang empuk bagi penegak hokum baik itu dari pemerintah maupun penegak hukum lainnya. Jadi, pertama semua kegiatan yang kita lakukan tidak serta merta kita bagaimana mengejar target supaya pendapatan lebih banyak tetapi kita juga harus memakai dasar aturan yang ada…. Kedua, di perda itu sendiri ka nada ketentuan tentang keramaian pasar atau fasilitas keramaian pasar jadi semua pedagang yang berada di radius 1 km dari pasar ini secara langsung maupun tidak langsung akan mendapat manfaat dari keramaian pasar itu sendiri…. Lha karena sekarang ini banyak pedagang yang bermunculan yang berada di lingkungan pasar secara otomatis kan pendapatan kita akan naik” (Wawancara 21 Februari 2011) commit to user


digilib.uns.ac.id

86 Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Joko selaku Kepala Seksi Penerimaan Pasar: “Untuk meningkatkan penerimaan retribusi kami terbantu dengan adanya Undang- undang yang disana menyebutkan para pedagang yang berada di radius 1.000 meter dari pasar dikenakan retribusi keramaian pasar. Dengan banyaknya pedagang yang berada di wilayah tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar” (Wawancara 2 Maret 2011) Bapak Hasan yang berjualan di sekitar pasar juga memperkuat penjelasan di atas: “Saya juga dikenakan retribusi mbak, katanya sih retribusi keramaian pasar gitu, tapi memang dagangan saya laku juga karena adanya pasar mbak. Jadi ya saya nggak keberatan kalau disuruh bayar”(Wawancara 2 Maret 2011) Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar kaitannya dengan memperluas basis penerimaan memang tidak serta merta langsung memperluas basis penerimaan secara langsung tetapi dengan adanya perda tentang adanya retribusi keramaian pasar akan membantu Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam pengoptimalan penerimaan retribusi pasar.

e. Peningkatan Pengawasan, Keamanan dan Ketertiban Pasar Pengawasan pemungutan retribusi tidak hanya dilakukan pada pedagang saja tapi juga pada para petugasnya. Pengawasan sangat diperlukan karena banyak sekali pedagang pasar yang lalai untuk membayar retribusi pasar. Pedagang yang lalai tersebut biasanya adalah pedagang yang tidak mempunyai kios atau los permanen di dalam pasar termasuk pedagang kaki lima yang sering menjadi wacana dalam pengawasan pemungutan retribusi pasar. commit to user


digilib.uns.ac.id

87 Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam hal pengawasan selain ada petugas yang bertugas melakukan pemungutan retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar juga melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Wonogiri. Berikut pernyataan dari Bapak Ngadimin, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar: “Disamping petugas yang kita terjunkan untuk memungut retribusi itu selalu kita adakan pembinaan, ada instansi yang memang berwenang untuk menertibkannya, antara lain dari Satpol PP…. Utamanya, sekarang ini yang sering ngengkel itu pedagang kaki lima, yang berjualan semaunya sendiri dan berjualan ditempat yang seharusnya dilarang untuk berjualan itu kan pedagang kaki lima, sedangkan pedagang yang di dalam pasar itu sebenarnya tidak ada masalah” (Wawancara 21 Februari 2011) Sebagai pengawasan atau pengelolaan retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar menerbitkan karcis retribusi sebagai bukti pembayaran retribusi. Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah utuk mencetak karcis retribusi pasar seperti yang diungkapkan Bapak Ngadimin selaku kepala bidang pengelolaan pasar: “Jadi karcis itu dicetak di DPPKAD, kita mengajukan permohonan untuk dicetakkan dengan karcis dengan nominal sekian, dalam karcis retribusi ada porporator untuk menyatakan bahwa itu tidak palsu, setelah itu baru kita salurkan ke pasar sesuai kebutuhan”(Wawancara 21 Februari 2011) Bapak Surip Suprapto Kepala Seksi Retribus Daerah dan pendapatan Lain- lain di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah membenarkan hal tersebut: commit to user


digilib.uns.ac.id

88 “Pengadaan benda berharga atau karcis ini pengadaannya disatu pintu di DPPKAD, itu salah satu bentuk atau bukti bahwa DPPKAD itu merupakan koordinasi di bidang pendapatan”(Wawancara 22 Februari 2011). Selain pengawasan kepada para pedagang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar juga melakukan pengawasan kepada para petugas memungut retribusi yang diawasi oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah Wilayah (INSPEKTORA wilayah). Para petugas pemungutan diwajibkan melakukan pelaporan hasil pemungutannya dan memberikan uang yang dipungutnya. Berikut pernyataan Bapak Ngadimin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar: “Setiap bulan dibandingkan antara jumlah karcis yang dikeluarkan dengan jumlah uang yang disetorkan, bila tidak sama berarti terjadi penyelewengan. Kemudian setiap bulan baik pengiriman ke sana (pasar) maupun laporan setiap bulan itu selalu dilaporkan baik tertulis atau kita cek langsung ke lapangan” (Wawancara 21 Februari 2011) Keamanan dan ketertiban dalam pasar merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan pasar tradisional. Keamanan disini adalah kondisi dimana lingkungan pasar terbebas dari tindakan-tindakan yang sifatnya mengganggu kenyaman pedagang maupun pembeli misalnya pencurian, perampokan dan sebagainya apalagi khususnya dimalam hari saat pedagang meninggalkan dagangannya di dalam pasar. Petugas keamanan pasar itu sendiri tidak dari pemerintah atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar melainkan dari swadaya pedagang untuk mengangkat dan menggaji petugas keamanan tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Joko Maryanto: “Sementara untuk petugas keamanan pasar itu pengadaannya yang mengangkat, menggaji itu adalah pedagang pasar, sementara belum bisa dianggar dari APBD. commit Untuk menyikapi hal itu dari pasar khusunya to user bidang pengelolaan pasar setiap malamnya menugaskan, untuk membantu


digilib.uns.ac.id

89 nggih, menugaskan petugas pasar dengan cara dijadwal”(Wawancara 26 Februari 2011) Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak bambang, salah seorang pedagang di Pasar Purwantoro: “Penjaga keamanan di pasar itu kami para pedagang bersama-sama urun membayar penjaga untuk menjaga keamanan di pasar apalagi pas malam hari, kan mesti kita was-was mbak sama dagangan kita kalau tida ada yang jaga” (Wawancara 3 Maret 2011) Upaya peningkatan keamanan mendapata respon positif dari para pembeli yang mengatakan cukup puas dengan kondisi keamanan di pasar Wonogiri saat ini, seperti yang diungkapkan Ibu Desi salah seorang pembeli di pasar Wonogiri: “Untuk masalah keamanannya saya rasa sudah cukup baik dan saya sendiri juga cukup puas, sekarang saya sering lihat ada petugas yang keliling pasar padahal dulu itu nggak ada” (Wawancara 2 Maret 2011) Senada dengan pernyataan Ibu Desi, Ibu Lia juga memberikan pernyataan: “Kalau masalah keamanan saya lihat sekarang lebih baik dari yang dulu, soalnya sekarang itu nggak begitu umpek- umpekan dibandingkan dulu, jadi berbelanja lebih leluasa” (Wawancara 2 Maret 2011) Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya peningkatan keamanan pasar yang sudah dilakukan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat yang berbelanja di Pasar Wonogiri dan para pedagangnya itu sendiri. Sedangkan untuk system pengelolaan yang berupa karcis tersebut sudah cukup baik dengan adanya kerjasama dengan DPPKAD dan Inspektora Wilayah

f. Program Pembangunan (Renovasi) dan Pemeliharaan Pasar Pembangunan (renovasi) pasar tradisional sangat diperlukan mengingat usia pasar-pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri yang sudah cukup tua, commit userlayak untuk dipergunakan. Selain sehingga kondisi bangunannya sudahtotidak


digilib.uns.ac.id

90 itu dengan pembangunan (renovasi) juga dapat meningkatkan kenyaman pasar, karena dalam pembangunan pasti juga diiukuti dengan menambahan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di pasar. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penge mbangan Pasar Kabupaten Wonogiri: “Semua pasar yang kami kelola, rata-rata usianya sudah tua dan belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali. Bangunannya rata-rata sudah tidak layak untuk dipakai mbak, sehingga memerlukan suatu peninjauan kembali dengan direnovasi. Kalau sudah direnovasi, pedagang dan pembeli kan bisa merasa nyaman melakukan transaksi di dalam pasar” (Wawancara 26 Februari 2011) Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pasar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun berdasarkan pada skala prioritas. Untuk tahun 2010, pemeliharaan bangunan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Wonogiri yang dibagi dalam 3 paket pekerjaan: 1) Paket I a) Pemeliharaan pasar Baturetno b) Pemeliharaan pasar Purwantoro c) Pemeliharaan pasar Girimarto d) Pemeliharaan pasar Slogohimo e) Pemeliharaan pasar Jatiroto 2) Paket II a) Pemeliharaan pasar Giriwoyo 3) Paket III a) Pemeliharaan pasar Wonogiri b) Pemeliharaan pasar Krisak c) Pemeliharaan pasar Ngadirojo (Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar) Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung pasar dilaksanakan berdasarkan pada skala prioritas. Dari seluruh paket pemeliharaan di atas, sebagian besar adalah perbaikan saluran air, pagar dan perbaikan atap. Hal ini dikarenakan menyangkut masalah kebersihan pasar. Berikut pernyataan Bapak Sarjono selaku Kasi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar: “Dalam memperbaiki pasar, kita lebih memperhatikan yang pentingpenting dulu seperti atap, saluran air. Karena a tap itu kan tempat commit user bocor akan menyebabkan becek berteduh dari hujan dan panastokalau


digilib.uns.ac.id

91 dan banyak genangan-genangan air, itu akan membuat pembeli merasa tidak nyaman. Seperti perbaikan selokan air di Pasar Wonogiri dengan biaya kurang lebih Rp. 25.000.000,00” (Wawancara 26 Februari 2011) Permasalahan yang lain yang dihadapi adalah adanya Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang mengakibatkan menataan Pasar Giriwoyo yang berbengkalai. Berikut pernyataa dari Bapak Sarjono selaku Kasi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar: “Perlu juga adanya penataan pasar di Pasar Giriwoyo karena adanya JLS itu lho mbak, karena sebagian kena Jalur Lingkar Selatan ya penataan itu dengan biaya sekitar Rp.113.700.000,00 yang dimenangkan oleh CV.Tiara Konstruksi”(Wawancara 26 Februari 2011) Selain perbaikan di atas adapula perbaikan pagar, pintu pasar dan pavingisasi seperti dilakukan di Pasar Purwantoro. Lebih lanjut penjelasan Bapak Sarjono: ”Untuk perbaikan di pasar Purwantoro itu ada perbaikan pagar, pintu pasar, paving yang menghabiskan biaya sekitar Rp. 25.000.000,00 yang dilakukan dengan lelang dan dimenangkan oleh CV Bina Perkasa”(Wawancara 26 Februari 2011) Senada yang diungkapkan bapak Sarjono, Bapak Pardi selaku petugas pemungut retribusi dipasar Purwantoro mengungkapkan “Memang ada perbaikan pintu, itu (menunjuk pintu masuk pasar Purwantoro) baru mbak pintunya, semua pintu diperbaiki, ini juga sudah di paving” (Wawancara 11 Maret 2011) Ibu Lestari salah satu pedagang di Pasar Purwantoro membenarkan ungkapan tersebut: “Perbaikan di pasar ini ya sekarang ada pavingnya mbak dulu itu becek mbak kalau hujan sekarang sudah tidak, pagarnya juga diperbaiki mbak, dulu itu rusak”(Wawancara 2 Maret 2011) Ibu sartun memperkuat pernyataan tersebut: “iya mbak memang ada perbaikan, itu (menunjuk jalan yang di paving) pavingnya baru mulai dari sana sampai commit to usersitu mbak, itu pun yang sebelah sini


digilib.uns.ac.id

92 nggih belum dipaving, tapi sekarang ya sudah nggak becek lagi mbak.(Wawancara 11 maret 2011) Kendala yang paling utama dalam pemeliharaan dan perbaikan pasar di Kabupaten Wonogiri ini adalah masalah dana karena belum adanya alokasi dana untuk biaya perawatan itu sendiri. Bahkan untuk memperbaiki atau mendirikan

bangunan

pedagang

masih

melakukan

swadaya

untuk

membangunnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Sarjono: “Yang jadi kendala perbaikan maupun pembangunan pasar di Kabupaten Wonogiri ini adalah belum ditetapkannya biaya perawatan atau rehab dari hasil retribusi pasar itu sendiri. Bahkan tidak semua bangunan atau perbaikan dilakukan oleh pemerintah, ada beberapa yang dilakukan oleh pedagang melalui swadaya para pedagang tentunya dengan prosedur yang ada. Jadi perwakilan pedagang dating kesini untuk mengadakan pembangunan tapi pedagang membuat surat pernyataan kalau bangunan atau apapun yang dibuat oleh pedagang tidak boleh diminta kembali dan itu merupakan asset milik pemerintah daerah”(wawancara 26 Februari 2011) Bapak Joko Maryanto Selaku Kepala Seksi Penerimaan Pasar membenarkan hal tersebut: “Memang dana dari pemerintah itu sangat kurang mbak, jadi antara yang diberikan oleh pusat dengan pengeluaran itu tidak seimbang. Apalagi tidak ada alokasi dana secara khusus untuk pemeliharaan pasar itu sendiri”(Wawancara, 26 Februari 2011) Pemerintah daerah hendaknya perlu mengkaji ulang agar adanya dana untuk pemeliharaan pasar tradisional karena dengan adanya alokasi dana yang ada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dapat merencanakan perbaikan dan pemeliharaan pasar secara prioritas dan berkala.

g. Program Pengelolaan Persampahan Program pengelolaan persampahan merupakan upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar untuk meningkatkan kebersihan pasar. Pasar tradisional mempunyai 37 petugas commitkebersihan to user pasar yang bertugas menyapu


digilib.uns.ac.id

93 pasar yang nantinya akan di buang di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kemudian sampah tersebut oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar bekerjasama dengan DPU akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berikut penjelasan dari Bapak Joko Maryanto selaku Kepala Seksi Penerimaan pasar: “Untuk pengelolaan sampah ada cleaning service yang mana gajinya itu sudah dianggarkan dari APBD jadi nanti para penyapu sampah kemudian dikumpulkan di TPS setelah di TPS ini kita bekerja sama dengan DPU, setiap minggu atau hari- hari tertentu diambil untuk dibawa ke TPA. Jadi dari cleaning service itu hanya membersihkan dan menaruh ke TPS yang kemudian diambil oleh DKP yang akan dikirim ke TPA, mungkin setiap hari, mungkin 3 hari sekali, 3 minggu sekali melihat volume banyaknya sampah”(Wawancara 26 Februari 2011) Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Sumiyem yang berjualan di Pasar Wonogiri: “Setiap hari ada petugas yang membersihkan pasar dan setiap hari- hari tertentu kadang 3 hari sekali kadang seminggu sekali ada petugas yang yang ngambil sampah pakai truk, tapi kadang sampah udah banyak tapi nggak diambil-ambil mbak. Masalahnya sampah disini itu banyak nggak hanya dari pedagang tapi kadang-kadang warga sekitar juga ikut buang sampah disitu”(Wawancara 26 Februari 2011)

commit to user


digilib.uns.ac.id

94 Berikut ini jumlah petugas kebersihan pasar di pasar-pasar Kabupaten Wonogiri: Tabel 8: Jumlah Petugas Kebersihan Pasar di Pasar-pasar Kabupaten Wonogiri No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nama Pasar Wonogiri Baturetno Jatisrono Pracimantoro Purwantoro Slogohimo Sidoharjo Ngadirojo Manyaran Tirtomoyo Girimarto Jatiroto Wuryantoro Eromoko Giriwoyo Nguntoronadi Krisak Sidorejo Wonokarto Bulukarto Puhpelem Giritontro Batuwarno Jatipuro Kismantoro Selogiri Total

Jumlah Petugas 9 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar) commit to user


digilib.uns.ac.id

95 2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta Upaya Mengatasinya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam aktivitasnya mengelola retribusi pasar tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut antara lain kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi kurang, lokasi pasar satu dengan yang lainnya berjauhan, kemampuan keuangan daerah untuk menyediakan fasilitas kurang serta para pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Mengenai hambatan-hambatan dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri, Bapak Ngadimin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mengungkapkan: “Hambatan-hambatan yang dialami adalah kesadaran dari para pedagang itu sendiri mbak, utamanya para pedagang kaki lima serta pedagang pasar hewan untuk membayar retribusi. Kemudian, lokasinya yang berjauhan antara pasar-pasar yang ada dengan kabupaten seperti di Puhpelem itu mbak, kan jauh sekali. Kemudian yang terakhir karena alasan klasik yaitu kemampuan keuangan daerah yang belum mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang layak” (Wawancara 21 Februari 2011) Semakin bertambahnya pedagang yang tidak diimbangi penyediaan lahan atau tempat dasaran pasar bagi pedagang telah mengakibatkan timbulnya permasalahan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar. Salah satunya kurangnya fasilitas dari pemerintah untuk memberdayakan pasar tradisional. Disamping itu di pasar Wonogiri kebersihan dan penataan ruang yang sangat kurang sehingga dirasa kurang rapi dan terlihat kumuh yang mengakibatkan para konsumen enggan membeli barang yang dibutuhkan ke dalam pasar sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan dari para pedagang yang ada di dalam pasar tersebut. commit to user


digilib.uns.ac.id

96 Sedangkan Bapak Joko Maryanto (Kepala Seksi Penerimaan Pasar), menjelaskan bahwa hambatan- hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengelola retribusi pasar mengatakan “Hambatan-hambatannya yaitu masih kurangnya kesadaran para pedagang terutama pedagang kecil mbak, adanya pedagang yang bandel yang kurang lancar dalam penyetoran retribusi” (21 Februari 2011) Hambatan-hambatan yang lain yaitu adanya pedagang oprokan yang berjualan seenaknya

sendiri.

Keberadaan pedagang oprokan

sangat

meresahkan pengguna pasar karena mereka menggelar dagangannya seenaknya sendiri tanpa memperhatikan apakah merugikan orang lain atau tidak. Lebih lanjut penjelasan dari Bapak Ngadimin selaku kepala Bidang pengelolaan Pasar: “Ada juga pedagang oprokan mbak yang sangat mengganggu ketertiban jalan, terkadang mereka menggelar dagangannya di tanjakan dekat pasar, itu akan mengganggu lalu lintas dan biasanya pedagang oprokan susah kalau dimintai retribusi mbak” (Wawancara 26 Fabruari 2011) Adanya pedagang oprokan juga meresahkan para pegangan yang ada di dalam pasar. Seperti yang diungkapkan Ibu Endang salah seorang pedagang di Pasar Wonogiri: “Yang paling meresahkan itu pedagang oprokan mbak, yang menggelar dagangannya di sembarang tempat. Kita kan juga anyel, saya yang membayar retribusi setiap hari, malah ada pedagang yang nggak bayar dan berjualan seenaknya sendiri. Secara tidak langsung kan kita punya saingan lagi mbak” (Wawancara 2 Maret 2011) Ibu Maryani juga membenarkan pernyataan tersebut: “Lha kalau ada pegadang yang nggak bayar terus berjualan seenaknya saja, ya kita merasa dirugikan to mbak, secara tidak langsung pembeli kadang memilih membeli di pedagang oprokan itu dan nggak mau masuk pasar”(Wawancara 2 Maret 2011) commit to user


digilib.uns.ac.id

97 Banyaknya hambatan- hambatan yang dialami Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar maka ada beberapa upaya untuk mengatasinya. Berikut penjelasan dari Bapak Ngadimin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar: “Kita selalu mengusulkan untuk perbaikan sarana dan prasarana baik kalau APBD tidak mampu dengan uang yang ada kita bisa mengadakan permintaan bantuan kepada pusat seperti ke mentri perdagangan dan ke propinsi. Kemudian yang kedua, kita mengadakan pembinaan secara rutin kepada para pedangan”. (21 Februari 2011) Penjelasan di atas dibenarkan oleh Bapak Joko Maryanto selaku Kepala Seksi Penerimaan Pasar yang menyatakan: “Upaya yang dilakukan ya kita melakukan pembinaan kepada kepada para pedagang secara terus menerus (sosialisasi) agar pegadang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pedagang, haknya kan bisa berjualan di pasar dan menggunakan fasilitas pasar kemuadian kewajibannya adalah membayar retribusi pasar itu sendiri mbak”(Wawancara 21 Februari 2011) Hambatan-hambatan yang dialami oleh dialami Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pengelolaan Pasar memang banyak tetapi yang perlu di perhatikan adalah hambatan mengenai ketertiban para pedagangan yang ada di berbagai pasar kabupaten Wonogiri. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut sudah cukup baik dengan adanya pembinaan secara berkala pada masing- masing pedagang yang tersebebar di 26 pasar di Kabupaten Wonogiri

commit to user


digilib.uns.ac.id

98 3. Kontribusi yang Diberikan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2010 a. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Wonogiri tahun 2010 Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi pelayanan pasar mempunyai sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Realisasi retribusi pasar sendiri setiap tiap tahun mengalami perubahan yang tidak begitu jauh dari target yang ditetapkan. Berikut ini adalah target dan realisasi retribusi pasar selama tahun 2005 sampai 2010: Table 9: Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005 sampai 2010 Tahun

Target

Realisasi

Persentase

Anggaran

(Rp)

(Rp)

(%)

2005

1.255.025.000,00

1.218.258.320,00

97,1

2006

1.254.000.000,00

1.234.713.000,00

98,5

2007

1.262.500.000,00

1.460.121.099,00

115,7

2008

1.262.500.000,00

1.457.052.350,00

115,4

2009

1.263.500.000,00

1.281.983.265,00

101,5

2010

1.270.500.000,00

1.276.759.085,00

100,5

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri) Menghitung besarnya target dan realisasi PAD tiap tahunnya:

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri)

commit to user


digilib.uns.ac.id

99

Grafik Target dan Realisasi PAD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2010 dalam prosentase (%)

120 115 110 105 100

target dan realisasi PAD

95 90 85

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri) Gambar 4. Grafik Target dan Realisasi PAD kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2010 Keterangan: Tahun 2005

= 97,1%

Tahun 2006

= 98,5 %

Tahun 2007

commit to user


digilib.uns.ac.id

100

= 115,7% Tahun 2008

= 115,4%

Tahun 2009

= 101,5%

Tahun 2010

= 100,5 %

commit to user


digilib.uns.ac.id

101 b. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah tahun 2010 Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu komponen retribusi daerah yang di dalam laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri. Berikut kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah dari tahun anggaran 2005 sampai 2010: Tabel 10: Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kabupate n Wonogiri Tahun Anggaran 2005 sampai 2010 Tahun

Retribusi Pasar (RP)

Retribusi Daerah (RD)

Persentase RP

Anggaran

(Rp)

(Rp)

terhadap RD (%)

2005

1.218.258.320,00

17.058.324.286,00

7,1

2006

1.234.713.000,00

19.020.963.079,00

6,5

2007

1.460.121.099,00

17.948.643.046,00

8,1

2008

1.457.052.350,00

18.624.874.390,00

7,8

2009

1.281.983.265,00

19.703.982.036,00

6,5

2010

1.276.759.085,00

25.903.186.531,00

5

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri) Menghitung besarnta persenrase kontribusi retribusi pasar terhadap retrisusi daerah sebagai berikut:

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri)

commit to user


digilib.uns.ac.id

102

Grafik Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2010 dalam prosentase (%)

10

8 6

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah

4 2 0

2005

2006

2007

2008

2009

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri) Gambar 5. Grafik Kontribsui Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2010 Keterangan: Tahun 2005

= 7,1 %

Tahun 2006

= 6,5 %

commit to user


digilib.uns.ac.id

103

Tahun 2007

= 8,1 %

Tahun 2008

= 7,8 %

Tahun 2009

= 6,5 %

Tahun 2010

= 5%

commit to user


digilib.uns.ac.id

104 c. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2010 Peningkatan penerimaan retribusi pasar tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pula karena retribusi daerah termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui persentase retribusi pasar dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat kita lihat dalam table berikut ini: Tabel 11: Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupate n Wonogiri Tahun Anggaran 2005 sampai 2010 Tahun

Retribusi Pasar (RP)

Total PAD

Persentase RP

Anggaran

(Rp)

(Rp)

terhadap PAD (%)

2005

1.218.258.320,00

36.252.035.625,50

3,4

2006

1.234.713.000,00

42.705.433.811,50

2,9

2007

1.460.121.099,00

47.157.459.105,00

3

2008

1.457.052.350,00

54.129.295.007,00

2,7

2009

1.281.983.265,00

57.090.089.233,50

2,3

2010

1.276.759.085,00

64.718.361.873,00

2

Rata-rata

2,7

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri) Menghitung besarnya konribusi retribusi pasar terhadap PAD sebagai beriku:

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri) Keterangan:

commit to user


digilib.uns.ac.id

105

dalam prosentase (%)

Grafik Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2010 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonogiri) Gambar 6. Grafik kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2010 Tahun 2005

= 3,4 % Tahun 2006

= 2,9 % Tahun 2007

= 3% commit to user


digilib.uns.ac.id

106 Tahun 2008

= 2,7 % Tahun 2009

= 2,3 % Tahun 2010

= 2%

Rata-rata per tahun

= 2,7 % Dari tabel di atas dapat dilihat retribusi pasar mampu memberikan sumbangan rata-rata sebesar 2,7% setiap tahun. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Surip Suprapto selaku Kepala Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain- lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah: “untuk retribusi pasar dari tahun 2005 sampai 2010 per tahunnya memberikan sumbangan rata-rata 2,7%” (wawancara 2 Maret 2011) Adanya penurunan dari tahun ke tahun tesebut dapat disebabkan oleh beberapa hambatan yang selama ini dialami oleh DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar antara lain: commit to user


digilib.uns.ac.id

107 1. Tidak semua pasar di Kabupaten Wonogiri beroprasi setiap hari, ada yang beroprasi lima hari satu kali, dan lima hari dua kali 2. Adanya kepentingan sosial para pegadang dimana tidak ada penarikan retribusi disaat para pedagang libur. 3. Adanya pedagang musiman yang menjual dagangannya ke pasar pada saat-saat tertentu sehingga menjadikan perubahan penurunan retribusi pasar 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi C. Temuan Studi yang Dihubungkan Dengan Kajian Teori 1. Pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sudah melaksanaka n otonomi daerah beserta asas-asasnya terkait dengan asas desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sudah memberi kewenangan oleh DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar untuk mengelola pasar yang ada di Kabupaten Wonogiri. 2. Menurut Wem Sumarauw dalam jurnal Paradigma tahun 2009 upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dalam hal ini yang diupayakan DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar untuk mengoptimalkan retribusi pasar yaitu: a. Memperluas basis penerimaan Upaya DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan retribusi pasar berkaitan dengan memperluas basis penerimaan dilakukan dengan memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana yang ada di pasar selain itu banyaknya pedagang yang berjualan di radius 1.000 meter dari pasar yang dikenakan retribusi keramaian pasar akan menambah penerimaan pasar itu sendiri b. Memperkuat proses pemungutan DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan commit to user usulan perbaikan perda tentang Pasar Kabupaten Wonogiri mengajukan


digilib.uns.ac.id

108 tariff retribusi ke dewan. Selain itu DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar juga melakukan pembinaan kepada pegangan-pedagang pasar agar para pedagang mengetahui hak dan kewajibannya serta melakukan pembinaan kepada para petugas pemungut retribusi c. Meningkatkan pengawasan DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Wonogiri melakukan peningkatan pegawasan dengan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke pasar serta bekerja sama dengan Satpol PP dan Inspektora untuk mengawasi para pedagang dan keamanan pasar d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Wonogiri memberlakukan karcis retribusi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar bekerja sama dengan DPPKAD untuk membuat karcis yang di dalam karcis terdapat porporator untuk menanggulangi adanya karcis palsu e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Untuk meningkatkan kapasasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Wonogiri menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah seperti Satpol PP, Inspektora dan DPU. Hal tersebut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kapasitas penerimaan. 3. Hambatan-hambatan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar itu sediri adalah kesadaran para pedagang yang masih kurang untuk membayar retribusi, lokasi pasar yang berjauhan dengan kabupaten tidak adanya alokasi dana dari pemerintah daerah itu sendiri berkaitan dengan pengelolaan pasar commit to user


digilib.uns.ac.id

109 BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. KESIMPULAN Sesuai dengan tujuan penelitian

ini,

yaitu untuk

mengetahui upaya

DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya mengatasinya dan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian setelah diadakan penelitian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Upaya yang dilakukan DISPERINDAGKOP dan UMKM dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri dilakukan belalui beberapa kegiatan, antara lain: a. Mengadaan pendataan pedagang Pendataan pedagang yang dilakukan DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Wonogiri ini bertujuan untuk memudahkan penarikan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas penarikan dan pengawasan terkait dengan banyaknya pasar yang tersebar di Kabupaten Wonogiri b. Pembinaan Pedagang Pasar dan Petugas Penarik Retribusi Pembinaan pedagang pasar tradisional dan petugas penarik retribusi merupakan upaya yang dilakukan DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan kualitas SDM dari pedagang dan para petugasnya. Tujuan dari pembinaan ini adalah supaya pedagang dapat memperbaiki pola pikir, sikap dan perilaku karena banyak dari para pedagang yang tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai pedagang. c. Penyusunan/Revisi Perda Pasar Penyusunan/revisi Perda Pasar mengenai keberadaan pasar modern yang ada sekarang ini serta terkait mengenai tarif retribusi yang diatur dalam commit to dengan user kondisi sekarang ini. Perda No 7 tahun 2000 disesuaikan 109


digilib.uns.ac.id

110 d. Memperluas basis penerimaan DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar melakuaknnya dengan tidak menambah basis penerimaan dengan sendirinya tapi sesuai undang-undang yaitu dengan banyaknya para pedagang yang berada di radius 1.000 meter dari pasar dikenai retribusi fasilitas keramaian pasar maka secara tidak langsung pendapatan retribusi pasar akan naik. e. Peningkatan, Pengawasan, Keamanan dan Ketertiban Pasar DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar juga melakukan kerja sama dengan Satuan Satpol PP Kabupaten Wonogiri. Sebagai pengelolaan retribusi DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar menerbitkan karcis retribusi sebagai bukti pembayaran retribusi yang bekerja sama dengan DPPKAD untuk mencetak karcis retribusi pasar f.

Program Pembangunan (Renovasi) dan Pemeliharaan Pasar Pembangunan (renovasi) pasar sudah berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukan dengan terealisasinya pembangunan 5 pasar dari 9 target yang ditetapkan pada tahun 2010, yaitu Pasar Wonogiri, Pasar, Giriwoyo, Pasar Purwantoro, Pasar Krisak dan Pasar Ngadirojo.

g. Program Pengelolaan Persampahan Peningkatan kebersihan pasar dilakukan melalui petugas cleaning service yang setiap hari menyapu pasar dan menjaga kebersihan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kemudian juga mengupayakan pegadang supaya sadar akan kebersihan pasar 2. Hambatan-hambatan

yang dihadapi DISPERINDAGKOP dan UMKM

khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar serta , antara lain: a. Kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi masih kurang b. Lokasi pasar satu dengan pasar lainnya berjauhan c. Kemampuan keuangan daerah untuk menyediakan fasilitas kurang commit yang to user d. Pedagang kaki lima dan oprokan berjualan tidak pada tempatnya


digilib.uns.ac.id

111 Upaya untuk mengatasinya: a. Melakukan sosialisasi pada para pedagang termasuk pada para pedagang kaki lima dan pedagang oprokan b. Melakukan pengajuan dana pada atasan dalam hal ini mentri pada provinsi atau mentri perdagangan 3. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri tahun 2010 sebesar 2%. Retribusi Pasar dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatanhambatan yang dihadapi oleh DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. Antara lain sebagai berikut: a. Tidak semua pasar di Kabupaten Wonogiri beroprasi setiap hari, ada yang beroprasi lima hari satu kali, dan lima hari dua kali b. Adanya kepentingan sosial para pegadang dimana tidak ada penarikan retribusi disaat para pedagang libur. c. Adanya pedagang musiman yang menjual dagangannya ke pasar pada saat-saat tertentu sehingga menjadikan perubahan penurunan retribusi pasar d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi B. IMPLIKASI Berdasarkan pada kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut: 1. Mengingat

upaya

yang dilakukan DISPERINDAGKOP dan UMKM

khususnya Bidang Pengelolaan Pasar

untuk mengoptimalkan penerimaan

retribusi pasar sangat beragam, maka hendaknya adanya koordinasi dengan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan memantapkan upaya yang dilakukan sehingga pemerintah akan mempertimbangkan mengenai alokasi dana untuk pemeliharaan pasar. 2. Dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar

yang dilakukan

DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya commit to user Bidang Pengelolaan Pasar masih


digilib.uns.ac.id

112 menemui bebarapa hambatan, sehingga perlunya penangan yang lebih serius agar hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi. 3. Mengingat adanya penurunan kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2005 sampai 2010, maka perlu adanya evaluasi tentang penurunan tersebut dan harus segera diatasi. C. SARAN Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 1. Mengingat

upaya

yang dilakukan DISPERINDAGKOP dan UMKM

khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar sudah sebagian terlaksana dengan baik. Hal itu dengan cara koordinasi dengan

baik

antara pihak-pihak

yang

bersangkutan

di

DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar dengan pihak luar seperti para kontraktor-kontraktor yang membatu dengan melalui pelelangan. Selain itu DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar harus mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi di Kabupaten Wonogiri. 2. Perlunya perhatian yang lebih serius dari DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi baik berupa pelayanan fisik (sarana dan prasarana) dan pelayanan non fisik. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pasar yang tidak memiliki fasilitas yang memadai ataupun perlunya perbaikan 3. Adanya hambatan yang dihadapi DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar seperti kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dapat diatasi dengan lebih diintensifkannya pembinaan dan pendekatan dari DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar kepada para pedagang tentang pentingnya dan perlunya membayar retribusi. Kemudian untuk hambatan lokasi pasar yang saling berjauhan dapat diatasi dengan mengadakan pertemuan rutin dengan para petugas masing- masing pasar untukto membahas hambatan yang dihadapi commit user


digilib.uns.ac.id

113 masing- masing petugas pasar. Untuk hambatan tentang kurangnya keuangan daerah untuk menyediakan fasilitas dapat diupayakan dengan pengajuan proposal para pemerintah pusat berkaitan dengan penggalangan dana yang diharapkan dapat memberpaiki fasilitas pasar. Sedangkan hambatan berupa adanya pedagang kaki lima dan oprokan yang kurang tertib bisa dilakuka pendekatan secara persuasive apabila belum berhasil d iambil tindakan secara tegas dari pihak DISPERINDAGKOP dan UMKM khususnya Bidang Pengelolaan Pasar

commit to user


digilib.uns.ac.id

114

commit to user


digilib.uns.ac.id

115

commit to user


digilib.uns.ac.id

116

commit to user


digilib.uns.ac.id

117

commit to user


digilib.uns.ac.id

118

commit to user


digilib.uns.ac.id

119

commit to user

UPAYA DISPERINDAGKOP DAN UMKM DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

Recommend Documents