UNIVERSITAS INDONESIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMBINASI DIPLOMASI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DAN POP JEPANG DI INDONESIA TESIS

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMBINASI DIPLOMASI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DAN POP JEPANG DI INDONESIA

TESIS

KAORI MOROHIRA 0906620404

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JAKARTA Juni 2011

Faktor-faktor...,Kaori Morohira,FISIPUI,2011

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMBINASI DIPLOMASI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DAN POP JEPANG DI INDONESIA

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

KAORI MOROHIRA 0906620404

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JAKARTA Juni 2011


i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik, yang dikutip maupun yang dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Kaori Morohira

NPM

: 0906620404

Tanda Tangan : Tanggal

: Juni 2011




iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Kaori Morohira

NPM

: 0906620404

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Departemen

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kombinasi Diplomasi Kebudayaan Tradisional dan Pop Jepang di Indonesia beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/forma, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Depok Pada tanggal : Juni 2011 Yang menyatakan: (Kaori Morohira)


v

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL PROGRAM PASCASARJANA

Kaori Morohira 0906620404 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kombinasi Diplomasi Kebudayaan Tradisional dan Pop Jepang di Indonesia __________________________________________________________________ (xv, 114 halaman, 19 buku, 13 paper, 4 Jurnal, 11 situs internet, 6 artikel media masa online, 7 gambar, 10 Grafik, 14 Tabel dan 2 Figure)

ABSTRAK

Tesis ini membahas faktor-faktor yang berpengaruh bagi pemerintah Jepang, khususnya Kementerian Luar Negeri Jepang untuk menggelar diplomasi kebudayaan dengan menggunakan soft-power di Indonesia. Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

faktor-faktor

yang

mempengaruhi pemerintah Jepang dalam menggunakan kombinasi diplomasi antara kebudayaan tradisional dengan pop, yang sebelum 1990-an tidak diperhatikan, sebagai alat diplomasi untuk mendapatkan kepentingan nasional di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang di

Indonesia.

Kata kunci: Diplomasi kebudayaan, Soft-power, Content Industry


vi

THE UNIVERSITY OF INDONESIA THE FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS POSTGRADUATE PROGRAM

Kaori Morohira 0906620404 Factors which Influence the Combination of Traditional and Pop Cultural Dipomacy of Japan in Indonesia __________________________________________________________________ (xv, 114 pages,19 books, 13 papers, 4 Journals, 11 internet sites, 6 online mass media articles, 7 pictures, 10 Graphs, 14 Tables and 2 Figure)

ABSTRACT

The focus of this study is to explore cultural diplomacy and soft-power of Japanese government, especially the one of the Ministry of Foreign Affairs of Japan in Indonesia. The purpose of this study is to understand what factors influenced Japanese government to use not only traditional culture but also pop culture which was not focused before 1990’s as diplomacy to reach national interests in Indonesia. In this study, two kinds of factors will be explained, which are external factors and internal factors as factor which influences Japanese government to begin combination of traditional and pop cultural diplomacy in Indonesia. Key words: Cultural Diplomacy, Soft-power, Content Industry


vii

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2008, Jepang dan Indonesia merayakan tahun emas antara kedua negara. Berbagai acara dilaksanakan di Jepang maupun Indonesia. Selama 50 tahun sejak kemerdekaan Indonesia, kedua negara mengalami banyak hal. Namun, keduanya memiliki arti penting bagi masing-masing negara. Bagi Jepang, Indonesia dianggap sebagai negara yang penting karena kaya dengan sumber alam dan sumber daya manusianya. Sementara, bagi Indonesia, Jepang dianggap sebagai negara pemberi bantuan ekonomi yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk perkembangan negaranya. Kedua negara saling membutuhkan dan bergantung karena adanya kepentingan nasional. Namun, seiring dengan globalisasi yang semakin berkembang, hubungan kedua negara tersebut memasuki langkah baru. Belakangan ini, Jepang mulai mencoba mendekati negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dengan cara lain, yaitu melalui kombinasi diplomasi tradisional dan pop. Dalam penelitian ini, penulis ingin mencari tahu faktor-faktor yang mengubah cara diplomasi Jepang dengan menganalisis kasus studi di Indonesia. Perubahan diplomasi Jepang ini cukup menarik bagi penulis yang merupakan warganegara Jepang yang tinggal di Indonesia. Penulis berharap hubungan kedua negara dapat terus berkembang dan negara Jepang memiliki kesan yang positif di masyarakat internasional, terutama Indonesia. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak berikut. 1. Ibu Asra Virgianita, MA. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk penulisan tesis ini. 2. Dinda Julhantri yang telah menyediakan banyak waktu dan tenaga untuk memperbaiki bahasa Indonesia dalam tesis ini. 3. Orangtua, keluarga, teman, dan teman S2 HI yang telah memberikan dukungan dan bantuan.


viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

ii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

iii

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

iv

ABSTRAK

v

ABSTRACT

vi

KATA PENGANTAR

vii

DAFTAR ISI

viii

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, TABEL, DAN FIGURE

x

DAFTAR LAMPIRAN

xii

BAB 1: PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Perumusan Masalah

3

1.3

Tujuan Penelitian

8

1.4

Tinjauan Pustaka

8

1.5

Kerangka Pemikiran

13

1.6

Hubungan Antarvariabel

21

1.7

Model Analisis

24

1.8

Asumsi

25

1.9

Hipotesis

25

1.10 Metode Penelitian

25

1.11 Sistematika Penulisan

26

BAB 2: PERKEMBANGAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN JEPANG 27 2.1

Diplomasi Jepang

2.2

Official Development Assistance (ODA) sebagai Alat Diplomasi Ekonomi Jepang

2.3 ODA Jepang kepada Indonesia


27 29 36

ix

2.4

Diplomasi Kebudayaan

42

2.5

Kebijakan Cool Japan dalam proyek ALL JAPAN

46

BAB 3: FAKTOR-FAKTOR DOMESTIK YANG MEMPENGARUHI KOMBINASI DIPLOMASI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DAN 3.1

POP JEPANG

54

Kritik-kritik terhadap ODA Dalam Negeri

54

3.1.1 Pinjaman Yen 3.1.2 Kritik terhadap Efektivitas dan ketidakjelasan penggunaan ODA

58

3.1.3 Kritik terhadap persyaratan penerima ODA

61

3.2

Keadaan Ekonomi Dalam Negeri di Jepang

62

3.3

Perkembangan Content Industry

68

3.4

Pengaruh Kegiatan Lobi dari Content Industry

77

BAB 4: FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KOMBINASI DIPLOMASI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DAN POP JEPANG

82

4.1

Kritik terhadap ODA dari Pihak Indonesia

82

4.2

Demam Jepang di Indonesia

88

BAB 5: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

105

DAFTAR PUSTAKA

109


x

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

Gambar Gambar 2.1

Duta Kebudayaan Animasi Doraemon

52

Gambar 2.2

Duta Kebudayaan Pop Jepang

53

Gambar 4.1

Film, animasi, dan komik Dragon Ball

89

Gambar 4.2

Grup band Indonesia J-ROCK yang Berbusana seperti band Jepang L’Arc-en-Ciel

98

Gambar 4.3

Iklan J-ROCK yang memperlihatkan gaya Jepang

98

Gambar 4.4

Costume Play (Cosplay) di Indonesia

101

Gambar 4.5

Cosplay dari Tokoh Animasi di Indonesia

101

Grafik 2.1

Transisi ODA Jepang

33

Grafik 3.1

Pembagian ODA oleh anggota DAC

55

Grafik 3.2

Pinjaman Yen kepada Indonesia (2003-2005)

57

Grafik 3.3

Bantuan Hibah (2003—2005)

58

Grafik 3.4

Kerja Sama Teknik (2003—2005)

58

Grafik 3.5

Transisi GDP Per Kapita di Jepang, AS, dan Inggris

63

Grafik 3.6

Transisi Kinerja ODA oleh Pemberi Utama

65

Grafik 3.7

Jumlah ODA Jepang ke Indonesia (1999—2006)

66

Grafik 3.8

Skala Pasar Animasi di Jepang

70

Grafik 4.1

Ranking Negara yang Memiliki Kesan Positif

93

Tabel 1.1

Tiga Jenis Kekuatan

15

Tabel 1.2

Diplomasi Tradisional dan Diplomasi Publik

22

Tabel 2.1

Tingkat Kepentingan Nasional

29

Tabel 2.2

Transisi Kinerja Distribusi ODA Jepang kepada

Grafik

Tabel

Negara-negara Berkembang Tabel 2.3

Transisi Komposisi Rasio Distribusi ODA Jepang kepada


34

xi

Negara-negara Berkembang

35

Tabel 2.4

Jumlah ODA Jepang kepada Indonesia (1960—2006)

39

Tabel 2.5

Kontribusi ODA Jepang terhadap Indonesia

41

Tabel 3.1

Rasio Pertumbuhan Ekonomi Nyata di Negara-negara G-7 62

Tabel 4.1

Proyek-proyek yang Dicurigai Adanya Korupsi

84

Tabel 4.2

Jumlah Pengunjung Japan Expo

91

Tabel 4.3

Usia Pengunjung Japan Expo

91

Tabel 4.4

Hasil Jajak Pendapat mengenai Kesan Jepang di Indonesia 94

Tabel 4.5

Hasik Jajak Pendapat mengenai Kebudayaan Jepang di Indonesia

95

Figur 3.1

Model Kebijakan Content Industry di Setiap Negara

75

Figur 3.2

Model Bisnis Content Ideal

77

Figur


xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal “Jakarta-Japan Matsuri” tahun 2009 Lampiran 2 Jadwal “Jakarta-Japan Matsuri” tahun 2010 Lampiran 3 Hasil wawancara mengenai diplomasi kebudayaan dengan Kawai Takayuki, Third Secretary Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia (17 Mei 2011) Lampiran 4 Proyek-proyek pinjaman Yen di Indonesia Lampiran 5 Proyek-proyek bantuan hibah di Indonesia


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Permasalahan Jepang memiliki kedudukan sebagai salah satu negara donor yang

memberi bantuan ekonomi pemerintah, disebut juga dengan Official Development Assistance (ODA), terbesar di dunia dalam kurun waktu 50 tahun. Pada Perang Dunia II, Jepang dikenal sebagai negara dengan tentara yang berperilaku kejam sehingga meninggalkan luka batin bagi rakyat di negara-negara Asia yang pernah diduduki Jepang. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Jepang untuk berfokus kepada negara-negara Asia sebagai penerima bantuan ODA-nya. Jepang, yang sudah sukses secara ekonomi pasca perang, terutama sejak tahun 1970, memberikan ODA sebagai kompensasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesan positif dalam masyarakat negara-negara Asia. Indonesia pun bukan pengecualian. Hubungan bilateral di antara Jepang dan Indonesia telah berkembang pesat melalui bantuan ekonomi pemerintah, yaitu ODA. Selama ini, Indonesia adalah penerima ODA Jepang yang terbesar. Pada tahun 1989, Jepang pertama kali menjadi donor terbesar di dunia. Bantuan ekonomi Jepang mencapai 18 persen dari seluruh bantuan ekonomi dunia.1 Pada tahun yang sama, 67 persen bantuan ekonomi yang diterima Indonesia adalah bantuan dari Jepang.2 Berkaitan dengan hubungan bilateral yang cukup baik, kerja sama di bidang swasta juga terlihat berkembang pesat sehingga masuklah investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Dampaknya adalah pendidikan bahasa Jepang mulai dianggap penting. Banyak orang Indonesia mempelajari bahasa Jepang di sekolah, universitas, dan tempat-tempat lain. Oleh karena itu, dapat dipaparkan bahwa pada masa ini, tidak hanya pemerintah Jepang, tetapi sektor swasta juga turut berperan dalam mengupayakan kesan positif terhadap Jepang melalui kegiatan-kegiatan ekonominya. Pada masa tersebut, Jepang menganggap dirinya sebagai negara yang cukup berpengaruh di dunia. 1

Rainhard Drifte, Japan’s Foreign Policy in the 1990’s, St Antony’s, 2006, hal. 110. Alan Rix, Japan’s Foreign Aid Challenge Policy Reform and Aid Leadership, Routledge, 1993, hal.143.

2

1 Faktor-faktor...,Kaori Morohira,FISIPUI,2011

Universitas Indonesia

2

Pada era 1980-an sampai awal 1990-an, istilah ’internatinalization’ dan ’big power’ sering dipaparkan oleh Perdana Menteri (PM), para politisi, dan masyarakat Jepang untuk memberdayakan peran Jepang di tingkat internasional.3 Kebijakan bantuan ekonomi ODA Jepang terhadap Indonesia dapat dikatakan cukup sukses memelihara kepentingan nasional Jepang khususnya ekonomi. Akan tetapi, bermunculan pula kritik dari kalangan penerima maupun dari pihak pemberi bantuan, yaitu Jepang. Kritik utama yang muncul dari pihak Jepang adalah kurang efektif dan tidak jelasnya penggunaan dana. Karena adanya korupsi di antara kedua pemerintah, terutama dengan pemerintahan Soeharto, dana yang disiapkan untuk suatu proyek di Indonesia tidak berjalan lancar seperti yang direncanakan.4 Pihak Jepang pun demikian. Kritik-kritik yang muncul dari pihak Indonesia adalah sistem pinjaman Yen dengan persyaratan yang disebut tied-loan, menyebabkan beban terhadap masyarakat Indonesia semakin besar. 5 Selain itu, ada yang mempermasalahkan dari segi perspektif lingkungan, seperti kerusakan hutan yang disebabkan proyek-proyek ODA Jepang.6 Namun, Jepang yang bergantung pada kekuatan ekonomi mulai mengalami kesulitan pada tahun 1990-an. Perang Gurun yang terjadi pada 1990 membuktikan kelemahan Jepang. Sebagai mantan negara penjajah, Jepang memilih untuk tidak bergabung dalam perang tersebut karena, baik pemerintah maupun masyarakat, Jepang mementingkan perdamaian untuk membuktikan introspeksi diri terkait perbuatan para pendahulu pada masa perang. Akan tetapi, walaupun menawarkan bantuan ekonomi senilai 13 miliar dollar AS, Jepang dikritik oleh negara-negara lain. 7 Di tingkat internasional, Jepang yang telah menjadi negara maju serta memiliki kekuatan ekonomi sebagai anggota G7 sejak 1975 diharapkan memberi kontribusi yang lebih besar, termasuk bidang militer, dalam pembentukan tatanan internasional oleh negara-negara lain. 8 Reaksi dari negara-negara lain tersebut mengejutkan masyarakat Jepang. Bagi warga negara 3

Drifte, Op. Cit., hal. 7. Seminer paper p3, Berpikir tentang ODA Jepang , contoh dari bendungan BiliBili, Pusat Kajian Asia Universitas Jochi, 2005. 5 Ibid., hal. 4. 6 Ibid., hal. 64-65 7 Iokibe, Makoto, Sejarah Diplomasi Jepang Pasca Perang, Yuhikaku, 1999, hal. 228. (Dalam Bahasa Jepang:五百旗真、1999 年、「戦後日本外交史」有斐閣) 8 Ibid., hal. 229-230. 4



3

Jepang yang berpendidikan dan mengutamakan perdamaian, bantuan pangan dan obat-obatan bagi korban perang pun tidak dapat diterima.9 Makoto Iokibe, presiden dari National Defense Academy of Japan, menggambarkan keadaan pasca-Perang Dingin dan Perang Gurun tersebut sebagai kekalahan diplomasi Jepang secara internasional maupun domestik.10 Pada waktu yang sama, Jepang juga mengalami krisis ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, sangat sulit mengeluarkan anggaran ODA sebesar tahun-tahun sebelumnya kepada negara-negara lain. Sejak tahun 1997, anggaran negara ODA Jepang semakin menurun.11 Dalam situasi ini, ODA terhadap Indonesia, sebagai penerima ODA Jepang terbesar, juga ikut dikurangi.12 Meskipun dengan anggaran negara yang terbatas, pemerintah Jepang tetap perlu memelihara kedudukan Jepang secara internasional dan bilateral dengan negara lain. Tambahan lagi, negara ini juga perlu menangani keadaan ekonomi dalam negeri yang semakin memburuk. Pemerintah Jepang perlu menjelaskan efektivitas ODA dan keterkaitannya dengan kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu, pada tahun 2003, dikeluarkanlah ODA Charter oleh Kementerian Luar Negeri Jepang yang menjelaskan, antara lain tentang filsafat, tujuan, dan implementasi ODA. 1.2

Perumusan Masalah Untuk mengatasi keadaan di dalam negeri dan luar negeri yang telah

dijelaskan di atas, pemerintah Jepang menyadari bahwa negaranya tidak akan mampu memelihara kedudukan yang diciptakannya selama ini jika hanya mengandalkan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Jepang perlu mulai menggelar diplomasi baru. Diplomasi yang menjadi perhatian adalah diplomasi

9

Ibid., hal. 229. Ibid., hal. 225. 11 Anggaran ODA adalah 11.678 miliar yen pada tahun 1997, 9.116 miliar yen pada tahun 2002, 6.187 miliar yen pada tahun 2010. Lihat: http:www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html 12 Jumlah ODA Jepang terhadap Indonesia adalah 10.8 miliar yen (1966), 69 miliar yen (1976), 87.7 miliar yen (1986), 236.8 miliar yen (1997). Selama 10 tahun, jumlah ODA Jepang terhadap Indonesia menurun secara signifikan, yaitu 118.7 miliar yen (2007). Lihat: http://www.mofa/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_90sbefore/901-01.htm 10



4

yang menggunakan soft-power, yaitu kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop. Sebetulnya, diplomasi kebudayaan bukanlah hal yang baru. Dengan kekuatan ekonomi dan politik, pemerintah Jepang dan perusahaan-perusahaan Jepang telah bekerja sama menyebarkan kebudayaan Jepang agar Jepang mudah diterima di negara-negara Asia. Bantuan resmi oleh pemerintah Jepang berfokus pada bidang pendidikan bahasa Jepang sehingga banyak orang asing, termasuk orang Indonesia, dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan kemampuan bahasa Jepang yang baik. Menurut , 54 persen bantuan resmi adalah untuk mempromosikan pendidikan bahasa Jepang dan program studi di Jepang untuk Asia Tenggara pada tahun 1990. 13 Indonesia juga demikian. Menurut Japan Foundation, jumlah pelajar bahasa Jepang di seluruh Indonesia pada tahun 1975 adalah 1.052. Jumlah pelajar bahasa Jepang di Indonesia terus berkembang seperti 1.076 (1981), 73.228 (1993), dan 272.719 (2006).14 Penelitian Japan Foundation yang terkini mencatat bahwa jumlah pelajar bahasa Jepang di Indonesia telah mencapai 716.353 pada tahun 2010 dan menempati urutan ke-4 dalam banyaknya pelajar bahasa Jepang di dunia.15 Pada awalnya, pemerintah Jepang memfokuskan diri hanya pada promosi kebudayaan tradisional Jepang di Indonesia, baik melalui Kedutaan Besar Jepang maupun Sekolah Jepang atau Japan Foundation. Promosi kebudayaan tradisional ini dilakukan melalui acara resmi seperti pameran ikebana (rangkaian bunga) dan sado (upacara minum teh), pertunjukan drama kabuki, mengajarkan seni bela diri Jepang seperti kendo atau judo yang telah menjadi olahraga internasional, bahkan mengirim guru bahasa Jepang. Hal yang baru adalah promosi kebudayaan pop. Pada tahun 1990-an, seiring dengan maraknya globalisasi, Jepang perlu mendefinisikan identitas kebudayaan (cultural identity) sekali lagi. Jepang yang terkesan sebagai ‘negara yang baru saja berkembang dan menjadi negara maju yang menganut demokrasi’ telah berubah. Jepang dibutuhkan sebagai negara yang bertanggung jawab penuh

13

Drifte, Op. Cit., hal.159. http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/surveyold.html. (Diakses pada 21 feburari 2011) 15 http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/index.html, (Diakses pada 18 Februari 2011) 14



5

dan menjadi bagian dari anggota negara-negara maju.16 Oleh karena itu, Ogoura, seorang Director General di Japan Foundation, mengatakan bahwa penekanan ‘exotic Japan’ tidak berlaku lagi untuk menarik negara-negara lain. Jepang yang pernah diakui dengan kekuatannya perlu menjadi perintis kebudayaan modern, yaitu animasi, komik, busana, musik pop, makanan, dan sastra yang telah menjadi populer di antara pemuda-pemudi di luar negeri.17 Pada masa modern sekarang ini, cara promosi kebudayaan tersebut telah semakin bervariasi. Sebetulnya, kebudayaan pop tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan perdagangan mengenai hak cipta (intellectual property right), partisipasi festival film internasional, pameran buku internasional, dan sebagainya. Dengan alasan tersebut, kerja sama antara pemerintah dan industri kebudayaan pop yang disebut ‘content industry’ sangatlah dibutuhkan.18 Kontribusi ahli dari content industry sangat signifikan. Merekalah yang memperkenalkan teknik pembuatan animasi dan komik ketika pagelaran kebudayaan pop Jepang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang dalam rangka menyebarluaskan teknologi Jepang dan melindungi hak cipta karya-karyanya.

19

Teknologi

elektronik canggih juga menarik perhatian banyak orang. Bayangan tentang Jepang yang berkesan kejam pada masa Perang Dunia II mulai berubah menjadi negara dengan ‘kebudayaan pop yang unik’ dan ‘teknologi canggih’. Sejak awal tahun 2000-an, muncul gejala ‘demam Jepang’ di Eropa. Kebudayaan pop yang dijelaskan di atas menarik perhatian banyak pemudapemudi di luar Jepang. Menariknya, gejala ini bukanlah bagian dari kebijakan promosi budaya Jepang. Bagi pemerintah Jepang, kebudayaan pop hanyalah subkultur yang baru muncul dan belum cukup diakui untuk disebut sebagai kebudayaan karena kurang tersebar sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, gejala ‘demam Jepang’ tersebut adalah sesuatu yang luar biasa. Salah satu contoh adalah animasi berjudul ‘Pocket Monster (pokemon)’ yang telah diputar di 65 16

Ogoura, Japan’s Cultural Diplomacy, The Japan Foundation, 2009, hal. 15. Ibid. 18 Ibid. 19 Sakurai tidak hanya memberitahu proses pembuatan animasi dan teknologi canggih tetapi juga menjelaskan kerugian industri anime/komik Jepang jika hak ciptanya dilanggar dalam acara di luar negeri sebagai wakil contents industry. Lihat: Sakurai, Takamasa, Diplomasi Kebudayaan Anime (Chikuma-shinsho, 2009) hal.173-178. (Dalam bahasa Jepang:桜井孝昌「アニメ文化外交」、2009 年、ちくま新書) 17



6

negara.20 Jumlah ini membuktikan bahwa animasi Jepang mudah dipahami oleh orang asing. Para penonton tidak hanya memberikan perhatian terhadap teknik animasinya saja, tetapi juga meluaskan minatnya terhadap hal lain tentang Jepang. Melalui animasi, banyak orang mulai mempelajari berbagai hal seperti bahasa Jepang, permainan tradisional (kendama dan shogi), olahraga tradisional (kendo, karate, dan judo), makanan Jepang (sushi), bahkan memakai busana Jepang seperti seragam sekolah dan gothic-lolita. Animasi juga sangat membantu memperkenalkan kebudayaan tradisional Jepang. Gejala inilah yang menarik bagi pemerintah Jepang sehingga meluaskan kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop. Tidak hanya animasi, kebudayaan lain seperti seni lukis, seni pertunjukan, seni membuat keramik, dan seni kuliner tradisional Jepang seperti sushi dan lain-lain, pun turut mendunia.21 Gejala demam Jepang juga terjadi di Indonesia. Japan Foundation di Jakarta menyediakan website untuk mempelajari bahasa Jepang dengan menggunakan animasi dan komik dari Jepang. Begitu juga dengan restoranrestoran Jepang yang tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta. Toko-toko buku di Indonesia memiliki ruang/rak khusus untuk menjual komik-komik Jepang. Animasi Jepang pun disiarkan pula di stasiun TV Indonesia. Bahkan, sejak tahun 2009, komunitas orang Jepang dan pencinta Jepang menyelenggarakan ‘JakartaJapan Matsuri’ (matsuri berarti pesta dalam bahasa Indonesia) disponsori oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Selama ini, walaupun terjadinya demam Jepang dan kebudayaan tersebut mampu mengembangkan minat terhadap bidang-bidang terkait, seperti busana, makanan, dan kebudayaan khas Jepang lainnya, pemerintah Jepang sendiri tidak menganggap itu sebagai gejala penting sehingga kehilangan banyak kesempatan untuk

mempromosikan

kebudayaannya.

Pada

akhirnya,

Jepang

tidak

memanfaatkan kebudayaannya untuk menunjang bidang pariwisata dan bisnis. Penulis melihat adanya ketidakcocokan antara kebutuhan di luar negeri dan diplomasi Jepang. Namun, sejak mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi 20

Joseph S Nye, SOFT-POWER, The Means to Success in World Politics (Japan economic newspaper publish, 2005), (Dalam bahasa Jepang: ジョセフ S ナイ、「ソフト・パワー２１世紀国際政治を制する見えざる力」、日本経済新聞社、2005 年), hal.140. 21 Ibid., hal.140. Universitas Indonesia


7

(2001—2006) dan Taro Aso (2007-2009) 22 memegang pimpinan, pemerintah mulai memperhatikan kebudayaan pop. Terutama, semasa jabatan mantan PM Aso, istilah ‘animasi’, ‘komik’, dan ‘kebudayaan pop’ sering digunakan dalam pidato beliau dan tampak adanya perubahan. Pada tahun 2005, untuk pertama kalinya pemerintah Jepang menyadari bahwa tidak hanya kebudayaan tradisional, tetapi kebudayaan pop juga merupakan bagian dari kebudayaan Jepang. Kemudian, atas prakarsa mantan PM Koizumi dan Aso, pemerintah Jepang menggelar acara penghargaan komik internasional (International MANGA Award) 23 , ‘hadiah Menteri Luar Negeri Jepang’ pada tahun 2007 ketika Cosplay Summit Internasional ke-424 diadakan, dan melantik Doraemon sebagai Duta Animasi dan Duta Kawaii (lucu atau imut dalam bahasa Indonesia) sebagai Duta kebudayaan pop pada tahun 2009. 25 Tambahan lagi, pada tahun 2008, terbentuklah pertemuan ahli animasi untuk mempromosikan animasi Jepang sebagai salah satu kebijakan diplomasi kebudayaan pop. Kehadiran para Duta adalah untuk menarik perhatian peserta acara, terutama pemuda-pemudi di negara yang bersangkutan. Perhatian yang besar terhadap kebudayaan Jepang, menurut mantan PM Aso, dapat melancarkan kebijakan politik dan ekonomi Jepang juga. Langkah pertamanya adalah dengan menanamkan keberadaan Jepang dan perasaan ‘suka’ terhadap Jepang itu penting.26 Melihat keadaan bahwa tidak hanya kebudayaan tradisional, tetapi kebudayaan pop Jepang juga diakui sebagai salah satu soft-power yang dapat digunakan dalam diplomasi, penulis ingin meneliti mengapa pemerintah Jepang menggunakan kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop sebagai salah satu cara untuk memelihara kepentingan nasionalnya? Penelitian ini 22

Taro Asodilantik sebagai Menteri Luar Negeri Jepang untuk masa jabatan tahun 2005 sampai 2007. Setelah itu masa jabatan tahun 2007 sampai 2009, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. 23 Manga artinya komik. Biasanya, istilah ini dipakai untuk mengacu pada komik asli Jepang. 24 Cosplay (Costume Play) adalah kegiatan untuk mengekspresikan diri dengan berpakaian gaya tokoh animasi tertentu. Cosplay Summit Internasional dimulai pada tahun 2003 oleh penyelenggara swasta. Sejak tahun 2007 sampai tahun 2009, Deplu Jepang mencantumkan namanya sebagai sponsor dan mulai tahun 2009, Deplu Jepang adalah panitia utama dalam penyelenggaraan acara tersebut. 25 Duta Animasi dan Duta Kawaii berpartisipasi dalam acara-acara Jepang di luar negeri serta memperkenalkan kehidupan serta kepribadian orang Jepang. (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/) 26 http://www.kantei.go.jp/jp/asospeech/2009/04/09speech.html (Diakses pada 20 Februari, 2011) Universitas Indonesia


8

berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kombinasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang, terutama animasi dan komik di Indonesia. Walaupun penulis memilih Indonesia untuk diteliti sebagai studi kasus, penelitian ini dapat berlaku secara umum. 1.3

Tujuan penelitian Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang tersebut dan menganalisis keterkaitan faktor-faktor domestik dan eksternal terhadap diplomasi kombinasi ini, khususnya di Indonesia. 1.4

Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka ini akan merangkum berbagai tulisan yang membahas

ODA Jepang, diplomasi kebudayaan Jepang, diplomasi publik, dan soft-power. Penulis

membahas

alasan-alasan

pemerintah

Jepang

berfokus

terhadap

kebudayaan pop Jepang dan memperlihatkan beberapa anggapan mengenai kombinasi diplomasi baru tersebut. Menurut Rix, seorang penulis buku berjudul Japan’s Foreign Aid Challenge Policy Reform and Aid Leadership, filsafat bantuan ekonomi pemerintah Jepang berbeda dengan negara-negara maju yang lain, terutama yang melihat bantuan tersebut sebagai pekerjaan amal. Bantuan ekonomi pemerintah Jepang dimulai sebagai kompensasi kepada negara-negara yang pernah didudukinya. Oleh karena itu, distribusi bantuan ekonomi tersebut diutamakan bagi negara-negara Asia. Hal ini karena alasan domestik, yaitu pemerintah Jepang ingin meningkatkan kesan yang lebih positif melalui bantuan ekonomi untuk menstabilkan keamanan kawasan dan melancarkan kepentingan ekonominya di kawasan tersebut.27 Dari dalam negeri, masyarakat Jepang dan terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun luar negeri memberikan kritik atas kebijakan bantuan ekonomi pemerintah Jepang sejak tahun 1990. Ada yang mempersoalkan dari segi perspektif lingkungan, seperti kerusakan hutan yang

27

Rix, Op.Cit., hal.18.



9

disebabkan proyek ODA dan ketidakadilan dalam proyek seperti korupsi.28 Ada yang mempermasalahkan kebijakan pinjaman dan self-help karena masyarakat di negeri penerima ODA belum cukup mandiri untuk mengembalikan pinjaman atau hanya akan menjadi beban untuk mereka.29 Dalam penulisan tersebut, Rix tidak melihat bahwa Jepang sukses dalam menggalang bantuan ekonomi. Rix sangsi bahwa Jepang dapat menjadi pemimpin internasional di arena internasional.30 Pada kenyataanya, kegiatan ekonomi cukup efektif dan mampu melahirkan suasana yang mudah diterima oleh negara lain. Drifte mengatakan bahwa kebudayaan adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kegiatan ekonomi. Dia menganggap soft-power Jepang, seperti ekonomi, finansial, teknologi, dan kebudayaan adalah hal yang unik. Menurut Drifte, Jepang belum mempunyai pengaruh dan kekuatan secara budaya, tetapi ada kenyataan bahwa pendidikan Jepang cukup sukses di negara-negara Asia. Dia mengatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin mengubah kebijakan Jepang dari isu-isu keamanan ke soft-power. 31 Akan tetapi, Drifte menyatakan bahwa yang menarik adalah walaupun banyak orang, terutama di Asia, meniru busana Jepang, makan masakan Jepang, dan belajar bahasa Jepang, gejala ini tidak melahirkan kesan positif Jepang secara otomatis. Sebagaimana negara saingannya yang juga menggunakan soft-power, seperti Korea dan Cina, soft-power Jepang tersebut bersifat terbatas dan tidak signifikan.32 Takamasa Sakurai, anggota panitia tentang diplomasi animasi oleh Kementerian Luar Negeri Jepang, dan Sasaki, profesor di Universitas Musashino Gakuin, merekomendasikan kebijakan yang menggunakan soft- power Jepang yang berpotensi. Menurut Sasaki, gejala demam Jepang dibagi 3, yaitu tahun 1700—1900, 1950—1990 dan 1990—saat ini. Persamaannya adalah demam 28

Ibid., hal.64-65. Ibid., hal.112-133. Pada tahun 1992, Kementerian Luar Negeri mengumumkan ODA Chapter. Dalam chapter ini, ada 4 filsafat, yaitu bantuan secara manusiawi, ketergantungan dengan masyarakat internasional, perlindungan lingkungan, dan bantuan supaya masyarakat lokal menjadi mandiri, yaitu self-help. Untuk memberdayakan masyarakat di negeri penerima, pemerintah Jepang membagi bantuan dalam 3 kategori, yaitu bantuan, pinjaman, dan kerja sama secara teknologi. (http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/charter.html) 30 Rix, Op.cit., hal.191-194 31 Drifte, op.cit., hal.86-87 32 Ibid., hal.158-161 29



10

Jepang tersebut terjadi di luar kebijakan pemerintah Jepang, terutama demam Jepang ketiga yang ditandai dengan populernya animasi dan komik. Pemerintah Jepang baru mulai memperhatikan demam tersebut setelah menyadari bahwa animasi dan komik berkaitan dengan industri digital-contents dan industri pariwisata. 33 Pada tahun 2002, Douglas McGray memperkenalkan konsep cool Japan dalam Foreign Policy‘.

34

Menurut McGray, Jepang berpotensi

mempromosikan budaya pemuda-pemudi Jepang yang unik dan menarik perhatian itu kepada masyarakat di luar Jepang. Mengenai soft-power, Nye, salah satu professor di universitas Harvard memperkenalkan konsep soft-power seperti yang penulis jelaskan di bawah ini. Nye menyatakan bahwa Jepang mempunyai banyak soft-power sebagai berikut. 1. Urutan pertama di dunia dalam bidang kepemilikan hak paten terbanyak. 2. Urutan ketiga dalam hal pengeluaran terkait penelitian dan pembangunan negaranya. 3. Urutan ketiga dalam bisnis perjalanan transportasi udara internasional. 4. Urutan kedua dalam bidang penjualan buku-buku dan musik setelah Amerika. 5. Urutan kedua dalam bidang internet host atau urutan kedua dalam ekspor teknologi tinggi. 6. Urutan pertama dalam hal assistance development lewat ODA. 7. Urutan pertama dalam hal tingginya tingkat harapan hidup masyarakat. Kebudayaan Jepang yang terus tumbuh nampaknya merupakan pengganti situasi ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan akhir-akhir ini. Jepang memiliki pengaruh yang besar dan luas dalam hal kebudayaan ke seluruh dunia pada saat ini, dibandingkan dengan era 1980-an, mulai dari musik pop, barangbarang elektronik, arsitektur, busana, makanan, hingga kesenian. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Jepang mempunyai soft-power yang berpotensi tinggi sebagai alat promosi dengan konsep Cool Japan. Konsep Cool 33

http://www.econfn.com/ssk/bunka/bunkagaikou.html (14 April 2011) Sasaki, Demam Jepang Ketiga (Dalam bahasa Jepang ‘第４回 (4)第３次日本文化ブーム’) 34 MacGray, Japan’s Gross National Cool ( Foreign Policy, 2000), hal.45-55 Universitas Indonesia


11

Japan dan soft-power yang dibuat oleh masyarakat di luar Jepang tersebut menarik perhatian pemerintah Jepang dan menjadi motivasi untuk menggelar diplomasi kombinasi kebudayaan tradisional dan pop sebagai alat mendukung kebijakan luar negeri. Mengenai soft-power Jepang, Sakurai mengakui keunggulan kebudayaan pop Jepang. Busana gaya Jepang, seperti Lolita, Furugi (pakaian bekas), atau Seifuku (seragam sekolah), juga merupakan salah satu contoh dari kebudayaan pop Jepang. Sakurai memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelantikan 3 Duta Kawaii oleh Kementerian Luar Negeri Jepang pada tahun 2009 karena pemerintah mulai memperhatikan gejala demam Jepang yang terjadi di luar negeri. Kebanyakan orang yang berpakaian gaya Jepang mulai tertarik pada Jepang karena animasi. Menariknya, animasi menarik minat mereka untuk berkunjung ke Jepang. Tidak hanya wilayah yang terkenal dengan busananya, tetapi juga tertarik mengunjungi tempat-tempat tradisional, seperti wihara dan kuil, karena mereka menganggap keunggulan Jepang berasal dari keanekaragaman budayanya. Namun, Sakurai mempersoalkan cara promosi kebudayaan pop oleh pemerintah maupun swasta. Menurutnya, Jepang memang berhasil membuat produk dengan menggunakan teknologi canggih dan menciptakan kesan Jepang yang cukup unik, tetapi Jepang tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan budaya dan diplomasi tentang kebudayaannya karena masih terdapat banyak kekurangan.35 Salah satu contoh, kurangnya komunikasi antara kreator industri animasi dengan komik atau antara kedua bidang tersebut dengan pemerintah. Mempromosikan suatu budaya dengan menggunakan soft-power adalah melalui diplomasi publik. Diplomasi publik adalah kegiatan diplomasi kepada masyarakat di luar negeri untuk meningkatkan keberadaan negaranya dan meningkatkan kesan positif. Dalam penelitiannya yang diterbitkan pada tahun 2007, Mitsuru Kitano, seorang diplomat di Kedutaan Besar Jepang di AS dan penulis buku berjudul ‘apa diplomasi publik?’, mengatakan bahwa animasi dan komik yang sudah terkenal di seruluh dunia bisa disebut soft-power karena

35

Sakurai, Jepang Dapat Kembali Lagi dengan Anime, (Askey shinsho, 2010), hal.184（Dalam bahasa Jepang:: 桜井孝昌「日本はアニメで再興する」、2010 年、アスキー新書） Universitas Indonesia


12

keduanya berguna untuk mempromosikan salah satu kebudayaan Jepang, tetapi tidak termasuk diplomasi publik. Animasi dan komik terkenal di luar negeri secara komersial tanpa kebijakan negara.36 Penulis melihat bahwa diplomasi publik dengan menggunakan animasi dan komik Jepang belum dibentuk pada saat hasil penelitian Kitano tersebut diterbitkan. Diplomasi publik melalui animasi dan komik Jepang baru dimulai setelah tahun 2007. Menariknya, Koichi Iwabuchi, seorang penulis buku berjudul ‘Daya interaksi Kebudayaan’, mempermasalahkan diplomasi publik Jepang dengan menggunakan animasi dan komik sebagai soft-power. Dia mengatakan bahwa selama ini animasi Jepang menjadi populer tanpa campur tangan negara karena berkualitas tinggi dan cerita serta tokohnya bersifat transnasional. Sejak animasi menjadi populer di dunia, pemerintah Jepang secara tiba-tiba mulai mengerumuninya sebagai kebudayaan Jepang dengan mengatakan bahwa animasi ini sangat berbau Jepang. Di sini, dapat dilihat adanya pertentangan. Namun, walaupun kebudayaan Jepang menjadi terkenal melalui animasi dan komik, memberi kesan positif’, serta memelihara kedudukan di suatu negara, ketiganya merupakan hal yang berbeda. 37 Beberapa penelitian, terutama penelitian yang dilakukan oleh Sakurai, memperlihatkan bahwa animasi merupakan potensi besar untuk melakukan diplomasi publik. Akan tetapi, menurut angket tentang kesan terhadap Jepang, urutan pop culture seperti animasi dan komik masih berada di bawah teknologi canggih, mobil, atau sushi. Diplomasi kombinasi kebudayaan baru yang dinamakan cool Japan dan dimulai sejak tahun 2002 belum mempengaruhi pembentukan citra Jepang seperti yang diharapkan. Selain itu, Sakurai pun menyorot kebijakan pemerintah yang cenderung tanggung. Mantan PM Aso berfokus pada animasi untuk memperbaiki kesan Jepang di mata Korea dan Cina, tetapi pengaruh animasi untuk mengatasi masalah sejarah masih dalam tanda tanya. Anggaran pemerintah untuk mempromosikan budaya Jepang juga

36

Kitano, Mitsuru Apa Diplomasi Publik?, (PHP, 2007), hal.25 (Dalam bahasa Jepang: 北野充、「パブリックディプロマシーとは何か」、PHP、2007 年） 37 Iwabuchi, Koichi, Daya Interaksi Kebudayaan, (Nihon Keizaishimbun publishing, 2007), hal. 80 (Dalam bahasa Jepang: 岩渕功一、「文化の対話力」、2 日本経済新聞出版、20007 年） Universitas Indonesia


13

kurang cukup. Oleh karena itu, pembentukan national brand oleh pemerintah Jepang saat ini kurang strategis dan terlalu optimis.38 1.5

Kerangka pemikiran Untuk menjelaskan kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop

yang baru saja dimulai oleh pemerintah Jepang, terdapat tiga konsep besar yang perlu dipahami sebagai awal penelitian ini. Konsep-konsep tersebut adalah konsep soft-power, diplomasi publik (public diplomacy), dan diplomasi kebudayaan (cultural diplomacy). 1.5.1

Kekuatan (Power) Menurut Nye, kekuatan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku

orang lain agar orang/negara lain melakukan hal-hal yang diharapkannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa cara untuk mengubah perilaku orang/negara lain, misalnya menggunakan daya paksa, menggunakan kekuatan uang, atau mengajak orang lain bekerja sama dengan menggunakan daya tarik. Selama ini, banyak yang menganggap ‘kekuatan’ bersifat mikro. Menurut mereka, kekuataan akan bermakna bila digunakan dengan cara perintah dan paksa.39 Akan tetapi, dalam tulisannya yang berjudul Soft-power, Nye mengatakan bahwa sumber kekuataan perintah dan paksa tidak berlaku di mana-mana. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, dapat digunakan kekuatan, strategi yang cukup direncanakan, dan bimbingan yang diperlukan.40 Nye memaparkan tiga jenis kekuatan (power) dalam hubungan internasional pada masa globalisasi ini. 1. Kekuatan yang mengancam kekuatan sasaran secara langsung, seperti aksi militer. 2. Kekuatan yang memihak sasaran melalui kekuatan ekonomi, seperti

bantuan ekonomi dan sumber alam. 3. Kekuatan yang merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan dengan tindakan atraktif, lewat ketertarikan terhadap prestasi dan keunggulan 38

Ibid., hal.87-94 Nye, Soft-power, hal.21 40 Ibid., hal.23 39



14

suatu negara, serta menjauhi tindakan koersif. Suatu negara dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu melakukan tindakan pemaksaan terhadap negara lain.41 Nye mengkategorikan kekuatan militer dan ekonomi sebagai hard power. Hard power tersebut berdasarkan induksi dan ancaman. Akan tetapi, sering kali terdapat kasus bahwa hasil yang diharapkan tercapai tanpa adanya induksi dan ancaman. Misalnya, negara A mengikuti negara B karena negara A mengagumi nilai negara B tersebut dan berharap bahwa negara A dapat mencapai taraf kemakmuran dan keterbukaan seperti negara B.42 Perilaku negara A terjadi tanpa adanya induksi dan ancaman dari negara B sehingga kekuatan negara B tersebut tidak dapat dikatakan hard power, tetapi termasuk kekuatan. Kategori kekuatan yang terakhir, yaitu soft-power. Tabel 1.1 menunjukkan jenis kekuatan yang telah dijelaskan di atas. Tabel 1.1 Tiga Jenis Kekuatan Aksi Kekuatan Militer

Cara Utama

• Paksa

• Ancaman

• Diplomasi Ancaman

• Pencegahan

• Kekuatan militer

• Perang

• Perlindungan Kekuatan Ekonomi • Induksi • Paksa

• Koalisi • Pembayaran

• Bantuan ekonomi

• kompensasi

• Suap

Sangsi Soft-power

Kebijakan Pemerintah

• Sangsi

• Atraksi

• Nilai

Diplomasi

• Menentukan

• Kebudayaan

kebudayaan/publik

• Kebijakan

secara

• Sistem

multilateral

tema

bilateral

(Nye, Soft-power, hal.62)

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada kekuatan ekonomi dan softpower sebagai kekuatan negara Jepang. 41 42

dan

Ibid., hal.32 Ibid., hal.26



15

1.5.2

Soft-power Konsep soft-power pertama kali diperkenalkan oleh Nye pada tahun 1990.

Dengan menggunakan soft-power, suatu negara bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Soft-power bukan merupakan kekuatan yang memaksa negara lain untuk melakukan sesuatu, tetapi memihak negara tersebut untuk menarik minat dan simpatinya. Sebagai contoh, kebudayaan yang mempunyai sifat universal seperti film, olahraga, nilai terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), atau kebijakan yang dipertimbangkan tidak hanya demi kepentingan nasionalnya sendiri, tetapi juga kepentingan nasional sasaran bisa pula disebut sebagai soft-power. Kedua negara melakukan kebijakan tanpa paksaan karena saling tertarik dan setuju dengan sifat atau ideologinya.43 Soft-power terdiri dari tiga jenis. Pertama adalah kekuatan kebudayaan. Ketertarikan negara-negara lain pada kebudayaan suatu negara adalah syarat utama. Kedua adalah kekuatan nilai politik, misalnya demokrasi. Suatu negara yang berharap negara lain tertarik padanya perlu membuat tindakan yang benar dan merefleksikan nilainya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Kekuatan yang ketiga adalah kekuatan kebijakan luar negeri yang harus dapat dihormati oleh negara-negara lain dan menjadi panutan.44 Dalam penelitian ini, penulis menganggap animasi dan komik Jepang sebagai soft-power dan termasuk kategori kekuatan pertama karena keduanya mampu meningkatkan kesan positif terhadap Jepang, tanpa perlu memaksakan kekuatannya kepada negara lain. Berkaitan dengan konsep soft-power tersebut, diplomasi publik (public diplomacy) dan diplomasi kebudayaan (cultural diplomacy) dilaksanakan oleh negara sebagai kebijakan negara. Di banyak negara, terutama di Jepang, istilahistilah diplomasi tersebut dan kebijakan pertukaran kebudayaan (cultural exchange policies) sering dipakai dalam satu penulisan sehingga sering membingungkan. Oleh karena itu, penjelasan mengenai perbedaan kata-kata tersebut diperlukan.

43 44

Ibid, hal.34 Ibid., hal.35 Universitas Indonesia


16

1.5.3

Diplomasi Harold Nicholson, salah satu pengkaji dan praktisi dalam hal diplomasi di

abad ke-20, mengatakan bahwa kata ‘diplomasi’ diambil untuk menunjukkan lima hal yang berbeda. Pertama, politik luar negeri yang mengedepankan kepentingan nasional. Kedua, negosiasi yang juga mengutamakan kepentingan nasional. Ketiga, mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut dan keempat adalah suatu cabang dinas luar negeri. Kelima, suatu kualitas abstrak pemberian yang mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional dan dalam arti yang buruk mencakup taktik yang lebih licik. 45 Berdasarkan hal-hal tesebut, Nicholson menggunakan definisi bahwa diplomasi merupakan cara yang dilakukan asosiasi antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan internasional melalui negosiasi untuk mengendalikan hubungan internasional, termasuk tugas dan teknik yang harus dilakukan oleh para diplomat untuk mengatasi permasalahan tersebut.46 Dengan menggunakan interpretasi tersebut, S.L. Roy, seorang penulis buku berjudul Diplomacy, menjelaskan beberapa unsur pokok diplomasi. Pertama, negosiasi. Kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan nasional. Ketiga, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional dan sedapat mungkin dilaksanakan dengan caracara damai. Oleh karena itu, memelihara perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi. Selain itu, Wartito dan Kartikasari, dosen di Universitas Gajah Mada, memberi pengertian bahwa diplomasi adalah usaha suatu negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional.

47

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis

menyimpulkan bahwa diplomasi adalah cara bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan internasional untuk mencapai kepentingan nasional.

45

Nicholson, Diplomacy (Tokyo Daigaku Shuppankai, 2009), hal.7 (dalam bahasa Jepang: ニコルソン「外交」、東京大学出版、2009 年） 46 Ibid, hal.7 47 Wartito dan Kartikasari, DIPLOMASI KEBUDAYAAN: Konsep dan Relevansi bagi negara berkembang: Studi Kasus Indonesia, (Pombak, 2007), hal.2 Universitas Indonesia


17

Untuk menerangkan tujuan diplomasi dengan lebih jelas, perlu didefinisikan terlebih dahulu tentang kepentingan nasional. Meskipun tidak ada definisi tertentu, Sasaki merujuk kepada definisi D Nuechterlein.48 Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi tiga jenis, yaitu pertahanan negara, kepentingan ekonomi, dan kekuasaan untuk mempengaruhi dan membangun tatanan dunia.

49

Kepentingan pertahanan negara berarti

mencegah hal-hal yang mengancam negara serta melindungi penduduk, wilayah, dan keamanan negara. Kepentingan ekonomi berarti memelihara dan memperluas keuntungan ekonomi melalui perdagangan secara bilateral maupun internasional. Membangun dan mempengaruhi orde internasional berarti memelihara lingkungan yang aman dan meningkatkan pemeliharaan perdamaian untuk melancarkan komunikasi. Dalam laporan tentang survei untuk mempertimbangkan kemitraan antara sektor swasta dengan pemerintah untuk mengefektifkan kerja sama ekonomi internasional, sekretaris kabinet Jepang menggunakan ide Morgenthau, peneliti hubungan internasional dan penulis buku Politics Among Nations,50 yang memaparkan bahwa kepentingan nasional adalah konsep dasar dalam studi politik internasional. Kepentingan merupakan ukuran abadi dalam proses memutuskan kelakuan politik dan dapat berubah sesuai pada masa dan keadaan internal maupun eksternal pada saat itu. Menurut konsep tersebut, kepentingan nasional tentu menjadi ukuran untuk memutuskan kegiatan diplomatik untuk mencapai kepentingan nasional.51 Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini menguraikan diplomasi baru dengan menggunakan soft-power sebagai berikut. 1.5.4

Diplomasi Publik (Public Diplomacy) Istilah diplomasi publik pertama kali dipakai di Amerika Serikat (AS)

pada tahun 1965. Walaupun konsep diplomasi publik masih baru, Kitano mendefinisikan diplomasi publik sebagai kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh 48

D. Nuechterlein adalah penulis National Interests and Presidential Leadership, (Westview Press, Boulder,1978) 49 http://www.econfn.com/ssk/bunka/bunkagaikou.html (diakses pada 14 April 2011) Sasaki, Dari Demam Kebudayaan Jepang sampai Diplomasi Kebudayaan Jepang 50 Politics Among Nations pertama kali diterbitkan pada tahun 1948. 51 Cabinet Office Pusat Kajian Jepang umum, “Laporan: Survei untuk Mempertimbangkan Kemitraan antara Sektor Swasta dan Pemerintah untuk Mengefektifkan Kerja Sama Ekonomi Internasional’(2000), hal.2 Universitas Indonesia


18

pemerintah atau institusi-institusi bersangkuta.52 Kemudian, Ogoura juga memberi definisi bahwa diplomasi publik adalah usaha pemerintah untuk mempengaruhi pendapat masyarakat internasional terhadap kebijakan suatu negara domestik maupun luar negeri. 53 Walaupun kegiatan diplomasi publik ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerja sama dengan sektor swasta, lembaga-lembaga nonpemerintah maupun individu, dalam penelitian ini, aktor utama diplomasi publik tetap pemerintah dan institusi-institusi milik negara. Terdapat keterkaitan antara definisi oleh Kitano dan Ogoura tersebut dengan Kementerian Luar Negeri Jepang yang mengumumkan lima cara untuk melakukan diplomasi publik, yaitu sebagai berikut.54 1.

Pengiriman informasi, terutama dalam bentuk lembaran negara.

2.

Menyebarluaskan siaran atau acara TV ke seluruh dunia.

3.

Meningkatkan kesempatan berkomunikasi agar saling mengenal, misalnya dengan membuka kesempatan belajar bahasa, mengenal kebudayaan pop, dan lain-lain sebagaimana yang disebut soft-power.

4.

Mendukung studi tentang Jepang di luar negeri dan penelitian tentang Jepang.

5.

Mempromosikan pariwisata. Sifat istimewa dari diplomasi publik yang perlu ditekankan adalah bahwa

sasaran diplomasi oleh pemerintah suatu negara adalah masyarakat, lembagalembaga, dan individu-individu di dalam maupun luar negeri.55 Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. 1.

Meningkatkan kesan positif dan mempertinggi martabat suatu negara.

2.

Membuat masyarakat di luar negeri mengerti kebijakan suatu negara dengan tepat.

3.

Menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan suatu negara di luar negeri.

52

Kitano , op.cit., hal.25 Ogoura, op.cit., hal.6 54 http://www.mofa.go.jp/mofaJ/annai/listen/interview2/intv_01.html (diakses pada 4 April, 2011) 55 Kitano, op.cit., hal. 27 53



19

Diplomasi publik adalah konsep yang relatif baru terutama sejak selesainya Perang Dingin56. Diplomasi publik adalah salah satu jenis diplomasi kebudayaan dan memiliki sasaran yang jelas dan khusus, yakni masyarakat dengan menggunakan soft-power, jaringan modern seperti TV dan internet. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan masyarakat agar dapat meningkatkan kesan positif dalam jangka panjang.57 Berkaitan dengan diplomasi publik, ada pula diplomasi kebudayaan, yaitu usaha untuk meningkatkan kesan positif suatu negara melalui kebudayaan. 1.5.5

Diplomasi Kebudayaan (Cultural Diplomacy) Untuk menjelaskan diplomasi kebudayaan tersebut, pertama-tama perlu

dijelaskan definisi tentang kebudayaan. Menurut Warsito dan Kartikasari, kebudayaan secara makro atau dalam pengertian umum berarti segala hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungan. 58 Jika menggunakan definisi tersebut, semua diplomasi ekonomi maupun militer menjadi hasil kebudayaan. Akan tetapi, dalam penulisan ini, untuk menerangkan diplomasi kebudayaan, khususnya Jepang, penulis menggunakan definisi kebudayaan secara mikro, yaitu hasil atau upaya budi daya manusia yang biasanya termanifestasikan dalam pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, olahraga dan lain-lain.59 Kebudayaan-kebudayaan semacam ini memiliki kekuatan yang disebut soft-power. Seperti dijelaskan di atas, soft-power adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan tindakan atraktif, ketertarikan terhadap prestasi dan keunggulan suatu negara, serta menjauhi tindakan koersif. Suatu negara dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu melakukan tindakan pemaksaan terhadap negara lain. 60 Seiring globalisasi, homogenisasi dan standardisasi kebudayaan mulai terjadi secara cepat. Misalnya, suatu komunitas yang bertempat tinggal di daerah asing dapat mengadakan pesta tradisional mereka di sana.61 56

Ibid, hal. 20 Ibid, hal. 4 58 Warsito dan Kartikasari, op.cit., hal3 59 Ibid., 60 Nye, SOFT-POWER the Means to Success in World Politics, hal.32 61 Ibid., hal.30 57



20

Hal yang sama juga dapat dikatakan mengenai komik, animasi, atau lirik lagu-lagu pop Jepang. Belakangan ini, komik dan animasi Jepang tersebar ke seluruh dunia karena teknologi yang merupakan dampak dari globalisasi. Keberadaan pembaca komik, penonton animasi, dan pelajar bahasa Jepang yang berada di luar Jepang merupakan salah satu contoh dari standardisasi. Kebudayaan tersebut berasal dari Jepang dan dibuat oleh orang etnis Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang, tetapi telah mulai terlepas dari tradisi atau etnis aslinya.62 Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan dapat didefinisikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui dimensi kebudayaan.63 Diplomasi kebudayaan merupakan hal yang utama dari diplomasi publik karena diplomasi kebudayaan itu mewakili negara secara maksimal. Diplomasi kebudayaan pun mampu meningkatkan keamanan nasional. 64 Dalam bukunya berjudul Japan’s Cultural Diplomacy, Ogoura menjelaskan bahwa diplomasi kebudayaan adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengaruh politik suatu negara dengan menggunakan kekuatan kebudayaan.65 Pelaku diplomasi kebudayaan adalah pemerintah, lembaga nonpemerintah, individu, lembaga khusus, atau setiap warga negara yang menetapkan pendapat umum, negara, dan organisasi internasional sebagai sasaran. Untuk menggelar diplomasi kebudayaan, segala macam alat komunikasi seperti media elektronik maupun cetak akan digunakan.66 Berdasarkan hal tersebut dan agar penelitian ini tidak terlalu luas, penulis membatasi pelaku diplomasi kebudayaan, yaitu pemerintah dan sektor swasta. Dengan definisi tersebut, terlihat hubungan antara diplomasi kebudayaan tradisional dengan kebudayaan yang modern belakangan ini. Ogoura mengatakan bahwa walaupun sebagian diplomasi kebudayaan dan pertukaran kebudayaan adalah sama, dua konsep ini adalah hal yang berbeda. Diplomasi kebudayaan memiliki tujuan politik, sedangkan pertukaran kebudayaan internasional tidak 62

Ibid., hal.32 Ibid., hal.4 64 Advisory Committee on Cultural Diplomacy U.S State’s Department, Cultural Diplomacy The Linchpin of Public Diplomacy, 2005, hal.1 65 Ogoura, op.cit., hal.6 66 Roy, op.cit., hal.2-4 63



21

selalu berkaitan dengan politik dan strategi dalam jangka pendek. 67 Perbedaan diplomasi tradisional dan diplomasi publik (diplomasi modern), Kitano menggunakan tabel sebagai berikut. Tabel 2.2 Diplomasi Tradisional dan Diplomasi Publik Diplomasi Tradisional

Diplomasi Publik

Aktor Utama

Negara

Individu/Masyarakat

Sumber Kekuatan

Paksaan

Daya Tarik

Strategi diplomatik

• Perjuangan untuk kekuasaan

• Kontribusi internasional

• Politik

• Saling menguntungkan

Mewujudkan

Tujuan

kepentingan Membuat

nasional secara langsung.

lingkungan

yang

memudahkan untuk mencapai kepentingan nasional terhadap akomodasi.

• Propaganda

Cara

• Kemitraan

• Memberi informasi dari satu • Membuat jaringan pihak Melindungi

Sifat informasi

kerahasiaan • Membuka informasi, saling

negara

bertukar informasi • Hubungan saling percaya • Memelihara

kestabilan

hubungan antarnegara Kerangka internasional

Bilateral

Multilateral

Konsep dasar

Pemenang/ Pecundang

Saling menguntungkan

Perang

Untuk mengejar kepentingan Untuk mewujudkan norma dan penguasaan ekonomi

teritori

dan stabilitas

masyarakat

internasional

(Kitano, Op. Cit.,., hal.39)

1.6

Hubungan Antarvariabel Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan

adanya interaksi antara dua jenis variabel yang berbeda, yaitu variabel independen dan variabel dependen. 67

Ogoura, op.cit.,hal. 1 Universitas Indonesia


22

Variabel-variabel independen dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab timbulnya perhatian terhadap kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop. Hal ini bermula sejak tahun 1970—1990-an, bersamaan dengan makin majunya keadaan ekonomi Jepang, negara ini mengalami masa keemasan. Namun, ketika keadaan ekonomi Jepang mulai memburuk, berkuranglah jumlah ODA Jepang kepada negara-negara Asia. Jepang, yang selama ini hanya bergantung pada kekuatan ekonomi dan teknologi, mulai khawatir akan kehilangan eksistensi dan martabatnya di Asia. Oleh karena itu, Deplu perlu mencari kebijakan baru untuk menstabilkan keberadaannya di dunia atau, dengan kata lain, untuk kepentingan nasionalnya sendiri. Sejak awal tahun 2000-an, muncullah ‘Demam Jepang’ di Eropa. Melalui kebudayaan pop, seperti komik dan animasi, banyak pemuda-pemudi di luar Jepang yang tertarik kepada negara Jepang. Sebetulnya, gejala ini bukanlah bagian dari kebijakan promosi budaya Jepang yang lebih berfokus pada promosi kebudayaan tradisional seperti yang dilakukan selama ini. Bagi pemerintah Jepang, kebudayaan pop hanyalah ‘sub-culture’ yang baru muncul dan belum cukup diakui untuk disebut sebagai kebudayaan karena kurang menyebar sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, gejala ‘demam Jepang’ tersebut adalah sesuatu yang luar biasa. Salah satu contoh adalah animasi berjudul ‘Pocket-monster’. Animasi tersebut telah diputar di 65 negara. 68 Jumlah ini membuktikan bahwa animasi Jepang mudah dikenal oleh orang asing. Melalui animasi, kebudayaan khususnya kebudayaan tradisional seperti seni lukis, seni pertunjukan, seni membuat keramik dan makanan tradisional Jepang seperti sushi dan lain-lain pun turut mendunia.69 Penonton animasi tidak hanya memberikan perhatian terhadap teknik penganimasian saja tetapi juga meluaskan minatnya terhadap hal lain tentang Jepang. Melalui animasi, banyak orang mulai mempelajari berbagai hal seperti bahasa Jepang, permainan tradisional seperti kendama dan shogi, olahraga tradisional seperti kendo, karate dan judo, serta menikmati makanan Jepang seperti sushi, bahkan memakai busana Jepang seperti seragam sekolah. Animasi juga sangat membantu memperkenalkan kebudayaan tradisional Jepang. Gejala

68 69

Nye, Soft-POWER the Means to Success in World Politics, hal.140 Ibid ., hal.140



23

inilah yang menarik pemerintah Jepang untuk menggelar diplomasi baru yaitu diplomasi kombinasi kebudayaan tradisional dan pop. Indonesia pun demikian. Japan Foundation di Jakarta menyediakan website untuk belajar bahasa Jepang dengan menggunakan animasi dan komik dari Jepang. Begitu juga dengan restoran-restoran Jepang yang menyebar di seluruh penjuru kota Jakarta. Dan hampir di semua toko buku, ada ruang/rak khusus yang menjual komik-komik Jepang. Dan animasi Jepang disiarkan di TV Indonesia. Sejak tahun 2009, komunitas orang Jepang dan pencinta Jepang menyelenggarakan ‘Jakarta-Japan Matsuri (Matsuri berarti pesta dalam bahasa Indonesia)’ disponsori oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Globalisasi tidak hanya berpengaruh positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Menurut Sakurai, content industry yang berada di Jepang adalah usaha kecil dan menengah. Pada masa globalisasi saat ini, mereka sering terancam bangkrut karena mengunduh penerbit dan penjual DVD secara ilegal. Walaupun orang yang bekerja di industri tersebut cukup menyadari demam Jepang di luar negeri dan menemukan kesempatan bisnis, mereka menghadapi hambatan karena terbentur masalah hak paten dan kekurangan dana. Pada akhirnya, saat pameran tentang Jepang dilaksanakan di Eropa, penjual animasi dan komik Jepang adalah pebisnis asal Korea dan Cina. Sakurai mengatakan bahwa pihak Jepang, baik pemerintah maupun swasta, kehilangan kesempatan bisnis yang baik ini.70 Untuk mengatasi masalah tersebut, kreator seperti Sakurai mulai bekerja sama dengan pemerintah. Ia pun berpartisipasi dalam acara animasi/komik Jepang yang diselenggarakan oleh Kedutaaan Besar Jepang di luar negeri sejak tahun 2008 untuk mempromosikan Jepang dan untuk melindungi hak cipta industrinya. Bagi pemerintah Jepang pun, kerja sama dengan para pelaku industri memang bermanfaat. Walaupun terlihat adanya demam Jepang, pemerintah Jepang, khususnya Departemen Pariwisata yang mempromosikan Visit Japan Campaign, tidak memperkenalkan kebudayaan pop tersebut dengan sebaikbaiknya. 71 Menurut Sakurai, jika pemerintah dan pelaku industri bekerja sama

70

Sakurai, ‘Diplomasi kebudayaan Animasi’ (Chikuma-shinsho, 2009) hal.210-218 ( Dalam bahasa Jepang: 桜井孝昌「アニメ文化外交」、2009 年、ちくま新書) 71 Ibid., hal.159-160 Universitas Indonesia


24

secara erat, perbedaannya bisa diperkecil dan kebijakan tersebut akan menjadi lebih efektif.72 Selain itu, prakarsa Perdana Menteri Taro Aso juga cukup berperan penting di sini. Selama masa jabatannya, Mantan Perdana Menteri Jepang ini berulang kali menekankan bahwa Jepang selama ini tidak memanfaatkan demam Jepang di luar negeri sehingga kehilangan banyak kesempatan untuk mempromosikan negaranya. Mantan PM Aso mengusulkan agar pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dalam meningkatkan pengaruh Jepang terhadap dunia dan kesan positifnya di luar negeri. 73 Kegiatan tersebut dikenal dengan sebutan ‘All Japan’. Mantan PM Aso merupakan salah satu orang yang mendorong kegiatan diplomasi kebudayaan pop. Keadaan ekonomi dalam negeri Jepang yang semakin buruk dan adanya perhatian terhadap demam Jepang di luar negeri oleh Mantan Perdana Menteri Aso akan menjadi faktor internal untuk menjelaskan perubahan diplomasi kebudayaan Jepang. 1.7

Model analisis Variabel Independen

• Domestik 1. Kritik terhadap bantuan ekonomi pemeritah di Jepang. 2. Keadaan ekonomi semakin buruk. Munculnya kebutuhan metode baru untuk memelihara kesan positif Jepang selain bantuan ekonomi pemerintah. 3. Industri animasi dan komik berkembang di Jepang. 4. Kemunculan kelompok lobi dari industri anime dan komik Jepang.

Variabel Dependen

Mengapa pemerintah Jepang menggunakan kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop sebagai salah satu cara untuk memelihara kepentingan negaranya?

• Eksternal 1. Kritik terhadap bantuan ekonomi Jepang di Indonesia. 2. Demam Jepang di Indonesia.

72 73

Ibid., hal.160 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_0428.html (diakses pada 18 Februari 2011)



25

1.8

Asumsi 1. Kepentingan nasional akan menjadi dasar kebijakan diplomasi suatu negara. 2. Diplomasi kebudayaan yang tepat dapat memulihkan kekuatan Jepang.

1.9

Hipotesis 1. Kritik terhadap ODA di Jepang dan Indonesia mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang, yaitu menggelar kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop. 2. Keadaan ekonomi Jepang yang semakin memburuk pada tahun 1990an membuat pemerintah Jepang menemukan cara diplomasi baru, yaitu kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop untuk memelihara kekuatan negaranya. 3. Perkembangan content industry dan demam Jepang di Indonesia mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang untuk melakukan kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop.

1.10

Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah indusif, yaitu kegiatan penelitian

yang akan menganalisis alasan pemerintah Jepang menggunakan diplomasi kebudayaan sebagai salah satu cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Proses pemerintah Jepang mulai menaruh perhatian terhadap soft-power akan penulis jelaskan. Data yang digunakan adalah data primer berupa dokumendokumen publikasi resmi dan wawancara dengan narasumber yang mempunyai kaitan dengan topik penelitian ini; data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal, koran, majalah, jaringan internet, dan makalah seminar yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini; kualitatif; dan kuantitatif. Data tersebut diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Departmen Luar Negeri Jepang, lembaga-lembaga penelitian, perpustakaan FISIP UI, serta perpustakaan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.



26

1.11

Sistematika penulisan •

Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hubungan antara variabel, metode analisis, asumsi, hipotesis, dan sistematika penulisan.

•

Bab 2 berisi penjelasan umum mengenai perkembangan diplomasi kebudayaan Jepang. Penjelasan tersebut memaparkan pentingnya guna memahami proses kebijakan luar negeri Jepang di Indonesia berdasarkan diplomasi kebudayaan.

•

Bab 3 berisi faktor-faktor domestik yang mempengaruhi kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang. Penjelasan tersebut dianalisis berdasarkan keadaan di dalam negeri.

•

Bab 4 berisi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang. Faktor-faktor tersebut dianalisis berdasarkan keadaan di luar Jepang.

•

Bab 5 berisi kesimpulan penelitian.



BAB 2 PERKEMBANGAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN JEPANG

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menjelaskan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi kombinasi diplomasi Jepang baru, yaitu kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang. Bagian kedua dalam penelitian ini akan membahas sejarah perkembangan diplomasi kebudayaan Jepang pada saat ini. Pemaparan ini penting untuk memahami proses kebijakan luar negeri Jepang. 2.1

Diplomasi Jepang Sejak selesainya Perang Dunia II, Jepang yang telah kehilangan

kedaulatan negara perlu membangkitkan negaranya lagi sebagai negara yang mencintai perdamaian dan demokrasi. Oleh karena itu, berbagai usaha oleh pemerintah Jepang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Sekretaris Kabinet (Cabinet Office) Jepang, kepentingan nasional Jepang pada saat ini adalah kemakmuran negara secara ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, dan norma-norma yang dimiliki Jepang. Dalam globalisasi, Jepang perlu memperhatikan kedudukan negaranya dalam arena internasional untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya.1 Pertahanan wilayah negara merupakan kepentingan nasional yang paling minimal. Melindungi jiwa penduduk dan properti; mempertahankan kedaulatan nasional; serta mempertahankan susunan politik, sosial, dan ekonomi adalah halhal penting bagi suatu negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kestabilan dan kemakmuran wilayah Asia tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan national Jepang secara geografis. Negara-negara Asia dianggap penting terutama dari sudut perekonomian Jepang. Kepentingan ekonomi menjadi utama bagi Jepang sejak Perang Dunia II. Jepang yang kurang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) telah cukup bergantung pada negara-negara lain, terutama negara-negara Asia. Ketergantungan Jepang kepada negara-negara Asia 1

Ibid., hal.1

27



28

disebabkan skala besarnya pasar, adanya sumber alam dan tenaga kerja yang cukup besar, serta jalur laut yang dapat dimanfaatkan untuk impor-ekspor. Jepang yang tidak memiliki daya militer perlu menggunakan diplomasi yang cukup kuat untuk memelihara perdamaian dunia, mewakili perdamaian Asia, dan memiliki hubungan baik dengan negara-negara Asia demi kepentingan nasional Jepang. Untuk memperlihatkan sikap ramah terhadap dunia internasional, terutama negara-negara Asia yang telah diduduki Jepang, Jepang perlu berkontribusi kepada perdamaian lewat kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada dasarnya, diplomasi Jepang berdasarkan pada diplomasi omnidireksional. Menstabilisasi keadaan dunia, terutama perdamaian di negara-negara Asia, secara tidak langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Jepang.2 Menurut konsep Nectarine, prioritas kepentingan nasional berubah tergantung pada keadaan dan waktu, tetapi pada dasarnya terdapat empat tingkat tentang kepentingan nasional sebagai berikut. Tabel 2.1 Tingkat Kepentingan Nasional Survival: Terdapat ancaman jelas yang langsung berkaitan dengan keberadaan wilayah suatu negara. Vital: Terdapat kemungkinan ancaman terhadap keamanan negara jika tidak ada pencegahan oleh negara. Major: Terdapat kemungkinan terjadi kerugian yang besar terhadap suatu negara jika tidak melaksanakan suatu tindakan untuk mengatasi keadaan yang merugikannya. Minor: Tidak ada ancaman tanpa tindakan khusus pada saat ini atau pengaruhnya tidak terlalu besar walaupun tidak ada tindakan. Sumber: Nuechterlein, dalam “Laporan: Survei untuk Mempertimbangkan Kemitraan antara Sektor Swasta dan Pemerintah untuk Mengefektifkan Kerja Sama Ekonomi Internasional” (Pusat Kajian Umum, Cabinet Office, 2000), hal.4

Kepentingan nasional Jepang dalam hubungan diplomatik dengan negaranegara Asia dapat dikategorikan tingkat 3. Mayor pada tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa jika pemerintah Jepang tidak melaksanakan suatu tindakan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara Asia, ada kemungkinan 2

Ibid., hal.4—5



29

bahwa keadaan ini akan merugikan Jepang. Sejumlah negara-negara Asia telah mengalami penjajahan atau pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II maka citra Jepang sulit diubah, seperti masih parahnya hubungan diplomatik antara Jepang dengan Cina dan Korea sehingga sering terjadi isu sejarah, seperti isu Yasukuni3, unjuk rasa anti-Jepang, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk membuat lingkungan negara-negara Asia yang ramah terhadap Jepang. Dengan membangun hubungan baik antara Jepang dengan negara-negara lain dan mengeratkan hubungan ekonomi, Jepang dapat memanfaatkan SDA, SDM, dan hal-hal lain yang tidak dimilikinya. Untuk membuat lingkungan ramah bagi Jepang, salah satu contoh dari diplomasi Jepang yang dilaksanakan pasca-Perang Dunia II sampai tahun 1990-an adalah memberi ODA (Official Development Assistance). 2.2

ODA sebagai Alat Diplomasi Ekonomi Jepang Pada tahun 1946, isu mengenai pembaharuan undang-undang dasar Jepang

muncul dan Jepang telah menjadi negara demokratis yang didukung oleh GHQ (Genreal Headquater).

4

Pada tahun 1950-an, isu terbesar adalah tentang

keamanan nasional Jepang sebagai negara mandiri tanpa memiliki kekuatan militer. Pada tahun 1952, perjanjian San Fransisco dan perjanjian persekutuan antara Jepang dan

AS

(Treaty of Mutual Cooperation and Security between

the United States and Japan) mulai berlaku. Dengan keadaan tersebut, Jepang mulai ikut kembali dalam masyarakat internasional sebagai negara mandiri dengan mengandalkan kekuatan ekonomi kepada AS. Kedua perjanjian tersebut berada di bawah pemerintahan Yoshida dengan memperhatikan bahwa tidak akan ada penekanan terhadap perekonomian Jepang.5 Perjanjian sekutu militer antara Jepang dan AS dianggap telah cukup. AS pada saat itu memiliki kekuatan militer 3

Isu Yasukuni adalah isu mengenai kunjungan ke Kuil Yasukuni oleh Perdana Menteri Jepang. Pada tahun 2005, mantan Perdana Menteri Koizumi berkunjung ke Kuil Yasukuni untuk menghibur roh dan menghormati mantan tentara Jepang yang telah meninggal di Perang Dunia II. Reaksi dari Korea dan Cina sangat signifikan. Walaupun pihak pemerintah Jepang mengatakan bahwa kunjungan tersebut tidak bermaksud sebagai kunjungan terhadap kriminal perang kelas A (class-A war criminals) dan tidak bermaksud menghidupkan militerisme di Jepang lagi, unjuk rasa dan kegiatan protes tetap terjadi di Korea dan China. 4 Iokibe, op.cit., hal.58 5

Ibid., hal.72



30

laut maupun udara dan memiliki niat serta kemampuan untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Asia. Kekuatan dan kemampuan AS tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Jepang yang terletak di antara laut di kawasan Asia. Kerja sama AS dan Jepang tersebut pada akhirnya bermakna mengurangi unsur yang dikhawatirkan dapat mengancam keamanan Jepang. Dalam sejarah perkembangan perekonomian Jepang, perang Korea (19501953) berpengaruh besar. Waktu terjadinya perang di semenanjung Korea, AS memerintah pendirian cadangan polisi nasional (keisatsuyobitai) yang kemudian menjadi kepolisian (hoantai) dan pasukan bela diri (jieitai) terhadap Jepang. Melalui perang Korea tersebut, kedudukan Jepang bagi AS meningkat cara signifikan. Seiring perkembangnya perang dingin, pemerintah AS melihat Jepang sebagai negara yang penting secara strategis. Bagi AS, jika dilihat dari faktor geografis dan skala industri dan penduduk Jepang, Jepang adalah negara penting. Selain itu, permintaan berkaitan dengan perang ini membawa keuntungan cukup besar bagi perekonomian Jepang.6 Dengan memanfaatkan hubungan AS dan Jepang yang dijelaskan di atas, pada tahun 1960-an, Jepang dapat berfokus kepada pertumbuhan ekonomi negara di bawah pemerintahan Hayato Ikeda dan Eisaku Sato. Oleh karena kedua pemerintahan tersebut relatif stabil dan lama, Jepang berhasil memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.

7

Hal yang menguntungkan bagi

pertumbuhan ekonomi Jepang adalah lingkungan internasional, yaitu Perang Dingin. AS pascaperang membangun tatanan ekonomi liberalis secara internasional serta membimbing kebangkitan dan perkembangan pereokonomian Jepang. Dengan tujuan memihak, AS memberikan bantuan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, mendukung Jepang untuk mengikuti tatanan perdagangan bebas dengan mendukung Jepang menjadi anggota General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), memberikan bantuan teknologi dan pengetahuan, serta memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan di AS melalui beasiswa. Faktor yang paling membantu perekonomian Jepang adalah

6 7

Ibid., hal.66 Ibid., hal.105



31

pembukaan pasar domestik AS sehingga Jepang, yang telah kehilangan pasar di Asia, terselamatkan.8 Berdasarkan pertumbuhan ekonomi tersebut, dengan menggunakan kekuatan ekonomi, pemerintah Jepang mulai menggelar diplomasi ekonomi melalui ODA. ODA tidak dapat dipisahkan dari sejarah Jepang yang merupakan negara penjajah Asia pada masa Perang Dunia II. Berdasarkan perjanjian San Fransisco pada tahun 1951, kompensasi terhadap negara-negara yang pernah diduduki Jepang seperti Myanmar, Filipina, Indonesia, dan Vietnam dimulai sebagai bentuk bantuan hibah (grant). Pada tahun 1954, Jepang menandatangani Colombo Plan. Tidak hanya bantuan dana, tetapi juga secara teknologi, Jepang mulai berkontribusi untuk membangun dan mengembangkan perekonomian negara lain. Oleh karena ODA dimulai sebagai kompensasi Perang Dunia II, tujuan bantuan ekonomi yang paling utama adalah untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara penerima yang pernah Jepang hancurkan.9 Kemudian, dimulailah ODA pinjaman Yen terhadap India pada tahun 1958. Tidak hanya untuk kompensasi, tetapi Jepang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan ekspor produk-produk Jepang ke luar negeri. Pinjaman itu dapat dilakukan apabila mematuhi persyaratan yang salah satunya adalah pemerintah Jepang mengirim teknisi-teknisi infrastruktur. Oleh karena itu, Jepang mendapatkan kepentingan ekonomi melalui kerja sama dengan perusahaanperusahaan swasta di Jepang. 10 Seiring keadaan ekonomi yang semakin baik, disebut ‘Ekonomi Gelembung”, Jepang sukses menjadi donor terbesar di dunia pada tahun 1989.11 Berikut adalah grafik yang menunjukkan transisi ODA Jepang dari tahun 1965 sampai tahun 1995.

8

Ibid., hal.73 Ibid., 10 Ibid., 11 Ibid., 9



32

Grafik 2.1 Transisi ODA Jepang (Unit: AS$ 100)

( Iokibe, 1999.213)

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa ODA Jepang berkembang pada tahun 1980-an dan 1990-an. Oleh karena ODA adalah salah satu tiang diplomasi yang penting bagi Jepang, jumlah ODA ikut meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Jepang. Menurut Iokibe, Jepang berkontribusi dengan memberikan model perkembangan ekonomi melalui bantuan ekonomi terhadap negara-negara Asia sehingga pasar di Asia berkembang dan pada akhirnya perkembangan negaranegara Asia membawa keuntungan ekonomi bagi Jepang.12 Sebagai ciri khas ODA Jepang, dapat dikatakan bahwa kebanyakan penerima ODA adalah negara-negara Asia yang berdasarkan sejarah pada masa pendudukan. Oleh karena ODA dimulai sebagai kompensasi, negara-negara Asia seperti Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan China diutamakan sebagai penerima. Pembagian tersebut menduduki 50 persen dari total ODA Jepang sejak dimulainya ODA. Hubungan konsentrasi pembagian dana dan sejarah tersebut tidak hanya terjadi di Jepang saja. Pada umumnya, pembagian bantuan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Misalnya, negara-negara Eropa lebih banyak memberikan

12

Ibid., hal. 212



33

ODA kepada kawasan Sab-Sahara dan Afrika atau Amerika memberikan ODA kepada Amerika Selatan, negara-negara Karibia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Menurut Rix, selain faktor sejarah, Jepang mementingkan kawasan Asia karena Asia merupakan kawasan yang dapat menonjolkan bantuan ekonomi Jepang dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena negara-negara maju lain seperti AS tidak mementingkan keuntungan dari Asia, hasil bantuan Jepang lebih mudah terlihat. Konsentrasi dana terhadap negara-negara Asia terlihat semakin menonjol pada tahun 1990-an. Misalnya, pada tahun 1998, 62,4 persen dari bantuan ekonomi bilateral Jepang dikirim ke negara-negara Asia dan negara-negara tersebut mendapat 91,5 persen pinjaman Yen. Negara penerima yang paling dipentingkan adalah Indonesia. Tabel 3.1 dan 3.2 memperlihatkan kenyataan bahwa ODA Jepang dari tahun 1992 sampai tahun 2001 berfokus pada negaranegara Asia.



34

Tabel 2.2 Transisi kinerja distribusi ODA Jepang kepada negara-negara berkembang Kinerja Distribusi ($ 1juta) 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1,234.00

4.861.19

5,544.07

5,745.34

4,144.68

3,075.60

6,630.58

6,630.58

5,283.82

4,220.48

1,166

1,336.60

1,504.69

1,606.16

868.90

529.92

1,211.10

1,282.29

700.48

694.69

Tenggara

3,361.15

2,439.79

2,222.54

2,592.38

1,857.77

1,416.06

2,437.66

3,920.62

3,155.47

2,117.52

ASEAN

2,978.34

2,257,93

1,883.98

2,228.52

1.693.83

1,354.43

2,356.25

3,920.62

3,126.40

2,108.60

988.59

959.04

1,768.35

1,435.10

1,330.49

963.54

1,462.92

1,167.71

1,130.07

1,156.87

2.57

49.07

67.07

79.55

145.38

288.15

214.82

216.44

119.04

Asia Asia Timur Laut Asia

Asia Barat Daya Asia Tengah Kaukasus

0.11

0.23

0.46

11.50

13.57

24.49

56.94

121.63

8.62

13.19

9.30

44.41

17.50

9.21

18.64

20.64

24.42

10.74

Tengah

364.33

521.58

750.64

721.27

560.89

512.92

392.03

544.15

727.46

286.19

Afrika

858.81

966.1

1,144.22

1,332.93

1,067.24

802.82

950.29

994.63

968.98

851.33

Selatan

772.01

737.02

832.16

1,141.55

985.90

715.03

552.86

814.21

799.56

738.21

Oseania

165.61

138.48

127.07

159,87

197.69

159.03

147.17

138.23

151.06

101.50

Eropa

103.44

123.9

134.78

153,44

200.30

133.76

143.53

151.12

117.57

116.10

98.85

120.11

120.59

137,65

130.11

53.49

47.42

17.52

48.56

66.65

695.95

816.07

1,147.55

1,302.68

1,199.56

1,213.43

1,048.00

1,224.63

1,591.64

1,137.22

9,640.10

7,452.04

Lain Timur

Amerika

Eropa Timur Tidak dapat dikategorik an

10,557.0 Total

8,484.23

8,164.34

9,680.48

6

10,497.5 8,356.26

6,612.59

8,605.90

6

*Catatan: (1) Ada ketidakcocokan angka terkait Round; (2) Pada tahun 1999, Kamboja menjadi anggota ASEAN. Oleh karena itu, semua negara-negara Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN, kecuali Timor Leste.



35

Tabel 2.3 Transisi komposisi rasio distribusi ODA Jepang kepada negara-negara berkembang Komposisi Rasio (%) 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

65.10

59.50

57.30

54.40

49.60

46.50

62.40

63.20

54.80

56.60

13.70

17.70

15.50

15.20

10.40

8.00

14.10

12.20

7.30

9.30

Tenggara

39.60

29.90

23.00

24.60

22.20

21.40

28.30

37.30

32.70

28.40

(ASEAN)

35.10

27.70

19.50

21.10

20.30

20.50

27.40

32.40

28.30

11.70

11.70

18.20

13.60

15.80

14.60

17.00

11.10

11.70

15.50

0.00

0.50

0.60

0.90

2.20

2.70

2.00

2.20

1.60

0.00

0.00

0.00

0.20

0.2

0.20

0.60

1.60

Asia Asia

Timur

Laut Asia

Asia

Barat

Daya Asia Tengah Kaukasus

0.10

0.20

0.10

0.40

0.20

0.10

0.20

0.20

0.30

0.10

Tengah

4.30

6.40

7.80

6.80

6.70

7.80

4.60

5.20

7.50

3.90

Afrika

10.10

11.80

11.80

12.60

12.80

12.10

11.00

9.50

10.10

11.40

Selatan

9.10

9.00

8.60

10.80

11.80

10.80

6.40

7.80

8.30

9.90

Oseania

2.00

1.70

1.30

1.50

2.40

2.40

1.70

1.30

1.60

1.40

Eropa

1.20

1.50

1.40

1.50

2.40

2.00

1.70

1.40

1.20

1.60

Eropa Timur

1.20

1.50

1.20

1.30

1.60

0.80

0.60

0.20

0.50

0.90

dikategorikan

8.20

10.00

11.90

12.30

14.40

18.40

12.20

11.70

16.30

15.30

Total

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Lain Timur

Amerika

Tidak

dapat

Sumber: Kementerian Luar Negeri Jepang, “ODA White Book, 2002” http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/02_hakusho/ODA2002/html/zuhyo/z u03015.htm, (diakses pada 3 Mei 2011)

Seperti yang dapat dilihat dari tabel di atas, pemerintah Jepang mementingkan negara-negara Asia, terutama negara-negara yang pernah diduduki oleh Jepang pada masa Perang Dunia II. Masalah-masalah telah muncul mengenai pembagian dana tersebut. Keiko Imai, seorang profesor dan anggota Japan Society of International Development (JASID), mempersoalkan konsentrasi pembagian tersebut sebagai berikut. Jika Jepang berfokus hanya pada kawasan



36

Asia saja, ada kemungkinan bahwa kesuksesan Jepang di luar kawasan Asia tidak dianggap penting. Misalnya, walaupun proyek tambak salmon di Chile diperkirakan sulit diwujudkan, industri tersebut menjadi cukup sukses sebagai utama industri Chile dengan bimbingan ahli-ahli dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui ODA Jepang. 13 Jika hanya mementingkan Asia saja, Jepang akan kehilangan kesempatan baik untuk memanfaatkan kemampuannya di kawasan lain. Rix pun berpendapat sama dengan mengatakan bahwa karena Jepang terlalu mementingkan kawasan Asia, Jepang tertinggal dari pendekatan globalisme.14 2.3

ODA Jepang kepada Indonesia Penulis mengangkat salah satu contoh pengaruh ODA Jepang terhadap

hubungan Jepang-Indonesia. Indonesia adalah negara penting bagi Jepang karena Indonesia memiliki kekayaan alam, potensi besar untuk meluaskan pasar ekspor, serta terletak di lokasi stategis dari sudut keamanan. Semua faktor tersebut cukup berkaitan dengan kepentingan negara Jepang.15 Bantuan ekonomi Jepang terhadap Indonesia terbagi menjadi bantuan bilateral dan multilateral. Bantuan multilateral dilakukan melalui organisasi internasional, seperti Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia (World Bank). Bantuan ekonomi bilateral antara Indonesia Jepang memiliki sejarah yang panjang dan cukup mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut. Sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, Jepang telah memberikan berbagai bentuk bantuan, yaitu bantuan dana seperti hibah, pinjaman Yen dan kerja sama teknik untuk membangunan sosial ekonomi Indonesia. 16 Demikian pula pemberian

13

Imai, Pertukaran Pendapat mengenai ‘Meninjau ulang ODA Charter, 2003, http://wwwsoc.nii.ac.jp/jasid/old-2/activ/report.htm, (diakses pada 14 April 2011) 14 Rix, Op.cit., hal.16 15 Bahri, Mossadeq, International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia (Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 1, 2004) 16 Bantuan ekonomi Jepang terdiri dari 3 jenis, yaitu dana hibah, pinjaman Yen, dan kerja sama teknik. Dana hibah adalah bantuan dana yang tidak disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Yen adalah pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah yang dibutuhkan negara berkembang dalam rangka menata fondasi sosial ekonominya yang akan menjadi dasar dari pembangunan. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui, Japan Bank for International Cooperation (JBIC).



37

bantuan kepada para korban bencana dan lain-lain pada saat terjadainya bencana alam.17 Sejak pemerintahan Soekarno sampai saat ini, hubungan antara Indonesia dan Jepang telah cukup dekat. Banyak jenderal dilatih oleh Jepang dan setelah kemerdekaan, mereka tetap memelihara hubungan dekat dengan Jepang.18 Sejak kemerdekaan Indonesia, hubungan Indonesia dan Jepang lebih bersifat ekonomi daripada politik atau keamanan. Hubungan ekonomi terus berkembang, khususnya setelah kejatuhan Soekarno dan Jepang menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

19

Dalam pandangan Suryadinata, seorang profesor di National

Univeristy of Singapore, kebijakan luar negeri Soeharto merupakan bijaksana dan realistik. Bantuan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto telah membantu mempererat hubungan kedua negara tersebut. Menariknya, pada tahun 1968, Soeharto mengunjungi Jepang dengan permintaan lebih banyak bantuan ekonomi. Pada akhirnya, Jepang memberikan pinjaman sebanyak AS$200 juta. Selain itu, pada tahun 1973, Jepang menandatangani persetujuan 20 tahun untuk membeli gas alam cair dari Indonesia.20 Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memanfaatkan kekuatan ekonomi Jepang dan Jepang pun memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari sejarah yang telah dijelaskan di atas, bisa disebutkan bahwa bantuan

Kerja sama teknik adalah kerja sama yang diberikan untuk membantu pengembangan SDM di negara-negara berkembang. Agar setiap negara dapat berkembang, mutlak diperlukan upaya pembangunan manusia yang akan memegang peranan di dalam perkembangan sosial ekonomi. Agar teknik serta pengetahuan yang telah dibangun oleh Jepang dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat dari negara berkembang, Jepang menerapkan cara mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan, mengirim bantuan mesin dan peralatan, atau survey yang tercakup dalam bentuk "Proyek Kerja sama Teknik" dan lain-lain. Kerja sama teknik ini dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah independen yang bernama, "Japan International Cooperation Agency (JICA)" http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm (diakses pada tanggal 8 Maret 2011) 17 Pada 4 November 2010, Jepang memberi bantuan hibah sebesar AS$50.000 kepada Indonesia untuk membantu korban gempa bumi di Mentawai, Sumatera Barat, dan korban ledakan gunung Merapi, Jawa Tengah. http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_43j.html (diakses pada 11 Maret 2011) Kemudian, pemerintah Jepang mengirim 3 ahli aktivitas gunung vulkanik dan tenaga medis pada 10 November 2010. http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_45j.html (diakses pada 11 Maret 2011) 18 Suryadinata, Leo, Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, ( Pustaka LP3ES, 2003) , hal. 190 19 Ibid., 20 Ibid., hal.192



38

ekonomi Jepang dianggap penting bagi Indonesia untuk menstabilisasi keadaan politik dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia bergantung pada Jepang pada tingkat tertentu. Bantuan ekonomi Jepang cukup berhasil untuk mempererat hubungan kedua negara dan memperkuat kedudukan Jepang di Indonesia. ODA Jepang merupakan salah satu tiang terpenting dari kebijakan luar negeri Jepang untuk mendapat kepentingan nasionalnya. Mengenai pentingnya hubungan baik antara Indonesia dan Jepang, Kementerian Luar Negeri Jepang menjelaskan makna ODA Jepang kepada Indonesia sebagai berikut. Indonesia memiliki wilayah, penduduk, sumber daya alam, dan perekonomian terbesar dalam negara-negara ASEAN dan negara inti antarkawasan Asia. Selain itu, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan terletak di wilayah penting, yaitu jalur laut utama bagi impor-ekspor internasional. Kestabilan dan kemakmuran Indonesia adalah hal yang esensial bagi perdamaian dan kemakmuran Asia Timur, termasuk Jepang. Pada tahun 2004, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan tiga tiang mengenai ODA dalam rencana bantuan kepada Indonesia, yaitu bantuan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta, bantuan untuk mendirikan masyarakat yang demokratis serta adil, dan bantuan untuk perdamaian dan kestabilan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta, Jepang membantu melengkapi infrastruktur untuk memperlancar penerimaan investasi dan mendukung reformasi sektor keuangan, sistem perekonomian, dan lain-lain. Untuk mendukung masyarakat yang demokratis dan adil, ODA Jepang dipakai untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, reformasi pemerintah dan melindungi lingkungan alam. Untuk mendukung perdamaian dan kestabilan, ODA Jepang berguna dalam konstruksi dan membangkitan perdamaian di Aceh, Maluku, dan sebagainya. Selain itu, ODA Jepang berguna untuk memelihara keamanan nasional melalui tindakan antiterorisme, antibajak laut, melindungi keamanan nasional laut dan lain-lain.21

21

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/indonesia/index_01.html, (diakses pada 18 Mei 2011)



39

Tabel berikut adalah jumlah ODA Jepang kepada Indonesia dari tahun 1960 sampai tahun 2006. Tabel 2.4 Jumlah ODA Jepang kepada Indonesia (1960-2006) (Unit: AS$ 100 juta)

Tahun

Pinjaman

Hibah

Bantuan teknologi

Total

1960

-

14.28

-

14.28

1961

-

30.81

-

30.81

1962

-

22.04

-

22.04

1963

-

17.93

-

17.93

1964

-

15.01

-

15.01

1965

-

21.52

-

21.52

1966

22.43

27.86

0.29

50.58

1967

91.73

20.73

0.47

112.93

1968

53.31

30.42

-

83.73

1969

56.9

7.34

1.6

65.84

1970

101.79

24.16

2.89

128.84

1971

110.26

12.09

2.77

125.12

1972

109.63

7.04

4.48

121.15

1973

141.78

3.62

7.08

152.48

1974

216.38

8.78

7.44

232.6

1975

198.88

0.43

10.32

209.63

1976

205.56

0.83

12.02

218.41

1977

153.08

8.15

16.05

177.28

1978

237.47

14.33

25

276.8

1979

242.3

19.94

23.65

285.89

1980

366.87

26.51

32.71

426.09



40

1981

329.43

15.05

37.34

381.82

1982

332.65

19.47

37.18

389.3

1983

293.14

20.04

39.99

353.17

1984

212.65

30.03

43.66

286.34

1985

206.41

31.06

45.28

282.75

1986

227.54

46.75

63.07

337.36

1987

804.55

68.71

67.88

941.14

1988

1,121.50

49.4

93.79

1,264.69

1989

1,260.57

44.66

101.82

1,407.05

1990

964.81

58.39

108.68

1,131.88

1991

1.169.73

79.73

133.07

1,382.53

1992

1,469.06

85.73

141.72

1,696.51

1993

1,303.45

67.61

157.93

1,528.99

1994

1,084.37

72.28

177.69

1,334.34

1995

1,155.14

66.47

203.67

1,425.28

1996

1,234.15

64.41

163.31

1,461.87

1997

739.61

66.57

148.39

954.57

1998

1,034.51

114.6

123.99

1,273.10

1999

1,994.04

100.54

130.8

2,225.38

2000

945.66

52.07

144.6

1,142.33

2001

702.83

45.16

117.27

865.26

2002

441.59

63.54

126.46

631.59

2003

946.77

82.36

120.66

1,149.79

2004

452.52

25.47

105.96

583.95

2005

1,072.18

172.21

98.4

1,342.79

2006

882.83

60.67

91.11

1,034.61

Total

24,690.06

1,939.16

2,907.49

29,597.35

Sumber: http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/jp/datastat_01.htm (diakses pada 18 Mei 2011)



41

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah ODA mencapai puncaknya pada tahun 1999 dengan jumlah total 2.225.38. Pada tahun 2000, jumlah tersebut menjadi separuhnya dan jumlah ODA cenderung menurun. Mengenai kontribusi ODA Jepang terhadap Indonesia, ODA White Paper pada tahun 2004 memperkenalkan kontribusi ODA sebagai berikut. Tabel 2.5 Kontribusi ODA Jepang terhadap Indonesia Tenaga listrik Menata kurang-lebih 20% dari total listrik yang dihasilkan pembangkit tenaga listrik. Jalan raya

Membangun kira-kira 20% dari jalan tol di sekitar Jakarta.

Komunikasi

Membangun kurang-lebih 50% dari total jaringan komunikasi.

Kereta api

Membangun kurang-lebih 50% dari bagian dari pembangunan jalur ganda rel kereta utama Jawa.

Air bersih

Membangun 30% dari bendungan yang ada di dalam negeri (kurang lebih 55% dari total bendungan).

Perikanan

Membangun satu-satunya pelabuhan ikan berstandar internasional di Indonesia, Pelabuhan ikan Jakarta (yang melingkupi 14% dari total nilai ekspor perikanan nasional).

Kesehatan

Membangun fasilitas gawat darurat pada 2 dari 4 rumah sakit pusat pemerintah kelas A

Sumber: http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_03.htm (diakses pada 20 April 2011)

Sebagai kontribusi dalam pembangunan SDM, ODA juga digunakan untuk membangun 600 sekolah di 12 provinsi (Pinjaman Yen) dan melatih 665 dari 2200 instruktur di 153 Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) di seluruh Indonesia.22 Dari tabel 2.5, bantuan Jepang dapat dikatakan berkesan bagi pemerintah Indonesia karena telah berkontribusi di bidang pembangkit tenaga listrik, transportasi, komunikasi, industri, kesehatan dan pendidikan dengan angka

22

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_03.htm (diakses pada 6 Juni, 2011)



42

kontribusi yang cukup tinggi yaitu lebih dari 10 persen di semua bidang.

2.4

Diplomasi kebudayaan Walaupun ODA Jepang terlihat cukup sukses untuk meningkatkan

hubungan antara Jepang dan negara-negara Asia, ODA bukan satu-satunya cara untuk membangun hubungan yang baik. Meskipun ODA terus dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, perubahan diplomasi oleh pemerintah Jepang mulai terlihat sejak awal tahun 2000-an. Setelah mengalami krisis ekonomi, Jepang tidak dapat hanya menggunakan kekuatan ekonominya untuk memelihara kedudukan negara. Oleh karena itu, diplomasi baru diperlukan. Salah satu diplomasi baru tersebut adalah diplomasi kebudayaan khususnya kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop. Jepang memiliki sejarah pernah membatasi jumlah informasi dan kebudayaan sebelum Perang Dunia II. Pada masa pascaperang, Jepang lebih mementingkan kerja sama secara ekonomi dan bantuan pengembangan dengan negara-negara Asia yang lain sehingga kurang memperhatikan kebudayaan sebagai kekuatan negara.23 Tujuan diplomasi kebudayaan utama adalah meningkatkan kesan negara dengan menggunakan kebudayaan seperti kesenian, pendidikan bahasa, dan tradisi intelektual. Tentu, Jepang bertujuan sama untuk menciptakan kesan positifnya melalui diplomasi kebudayaan.24 Pertanyaannya adalah kesan positif seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah Jepang. Untuk menjawab pertanyaan ini, sejarah diplomasi kebudayaan Jepang perlu ditinjau ulang. Diplomasi kebudayaan Jepang bisa dianggap sebagai propaganda negara dari pihak Jepang pada masa perang Sino-Jepang dan Perang Dunia II untuk meningkatkan nasionalisme. Sejak kehilangan kedaulatan negara, propaganda melalui diplomasi publik dan diplomasi kebudayaan ditolak oleh AS. Diplomasi publik dan kebudayaan baru perlu dimulai dari nol untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Jepang adalah negara yang mencintai perdamaian dan demokrasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengembalikan kepercayaan negara-negara 23 24

Sasaki, op.cit., hal.9 Ogoura, op.cit, hal.8



43

lain terhadap Jepang.25 Oleh karena itu, dari tahun 1950-an dan awal tahun 1960an, tujuan diplomasi kebudayaan Jepang adalah mengubah kesan Jepang lama, yaitu militerisme. Kesan militerisme perlu diubah untuk memberikan kesan bahwa Jepang adalah negara pencinta perdamaian dan menganut demokrasi. Sebagai langkah pertama, Jepang mendaftarkan diri sebagai anggota United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 1951. 26 Jepang mencoba mempromosikan kebudayaannya agar menjadi negara yang mencintai perdamaian. Pemerintah Jepang menekankan promosi kebudayaan tradisional Jepang melalui seni merangkai bunga (ikebana) dan upacara minum teh (sado) di seluruh dunia. Selama masa tersebut, pemerintah Jepang menyebarkan brosur tentang Jepang dengan foto bungan sakura dan gunung Fuji yang tertutup salju. Sampai saat ini, Kementerian Luar Negeri Jepang telah mendistribusikan kalender rangkaian bunga Jepang melalui jaringan Kedutaan Besar Jepang di luar negeri. Pada masa ini, kesan Jepang tradisional, seperti jiwa samurai atau tradisi feodal, tidak didukung untuk menekankan kesan damai. 27 Diplomasi Jepang memasuki tahap kedua pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Dimulai dari Olimpide Tokyo pada tahun 1964, dengan memperlihatkan kemajuan ekonominya, Jepang mencoba mengubah kesan dari negara pencinta perdamaian ke negara yang maju secara ekonomi. Pada masa tersebut, produk-produk Jepang terkenal dengan kualitasnya yang rendah dan murah. Untuk mengatasi halangan tersebut, diplomasi kebudayaan membantu membuat kesan Jepang yang baru. Salah satu contoh, Jepang menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun yang sama sehingga dunia melihat Jepang sebagai negara yang telah maju. 28 Usaha-usaha tersebut menunjukkan bahwa Jepang telah mencoba membangun infrastruktur kultur untuk mempererat hubungan dengan dunia internasional sebagai negara maju. Untuk memberi kesan Jepang yang positif dan penting dalam arena internasional, pada tahun 1962, didirikanlah Asosiasi untuk 25

Kaneko, Kitano, op.cit., hal.187 Ogoura, op.cit., hal.8 27 Ibid., hal.9 28 Ibid., hal.10 26



44

mengajar bahasa Jepang kepada orang asing (Society for Teaching Japanese to Foreigners). Pendirian Japan Foundation pada tahun 1972 menunjukkan bahwa pemerintah Jepang mencoba menggelar diplomasi kebudayaan dengan serius. Mereka menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar yen untuk mendukung pendidikan bahasa Jepang, membiayai program pertukaran kebudayaan (termasuk pertukaran seniman dan musisi antara Jepang dengan negara lain), serta mendukung kajian Jepang.

29

Dengan menjadi anggota organisasi ekonomi maupun kebudayaan

internasional

dan

mendirikan

Japan

Foundation,

lingkungan

untuk

mempromosikan kebudayaan Jepang telah disiapkan. Kemudian, ada pula perubahan lain pada tahun 1970-an. Semakin berkembangnya keadaan ekonomi Jepang, semakin banyak pula protes mengenai impor-ekspor, investasi, serta bantuan ekonomi Jepang. Negara-negara Asia menyebut Jepang seperti ‘Faceless Japan’ atau ‘Banana Japan.’30 Ada pula yang mengritik Jepang dengan mengatakan bahwa negara Jepang mendapat keuntungan dengan diwakili SONY, Honda, atau Yen tanpa komunikasi secara individu (person-to-person contacts). Untuk menghindari kritik-kritik tersebut, memperkuat kegiatan kultur di negara-negara Asia dianggap penting. 31 Keberadaan Japan Foundation hampir di semua negara di Asia membuktikan kebijakan kebudayaan Jepang dan ini diteruskan hingga mendirikan Japan Foundation ASEAN Culture Center yang memiliki fasilitas memperkenalkan kebudayaan ASEAN kepada Jepang agar minat masyarakat Jepang terhadap kawasan ASEAN meningkat. 32 Pada saat pemerintahan Takeo Fukuda (1974—1976), pemerintah Jepang mengatakan bahwa Jepang perlu mencari kemakmuran dalam dunia internasional. Dengan kata lain, orang Jepang memperluas perhatiannya melalui keterlibatan kegiatan internasional. Tahap selanjutnya adalah akhir tahun 1980-an. Sampai akhir tahun 1980an, Jepang cukup sukses mengembangkan ekonomi sehingga Jepang diharapkan 29

Ibid., hal.11 ‘Banana Japan’ berarti orang Jepang tidak mengerti dan tidak peduli negara-negara Asia demi perkembangan ekonomi Jepang. Tamipilan orang Jepang adalah kuning, tetapi pikirannya mengikuti ide Barat. 31 Ibid., hal.11 32 Ibid., hal.12 30



45

kontribusi yang lebih besar sebagai mitra internasional. Pemerintah Jepang mencoba merespon hal-hal tersebut melalui penetapan tiga tiang kebijakan luar negeri Jepang, yaitu kontribusi melalui Peace Keeping Operation (PKO), ODA, dan kerja sama dalam sektor budaya.33 Konsep kerja sama secara kultur mulai berperan sebagai salah satu diplomasi kebudayaan Jepang. Khusus untuk kerja sama sektor budaya, pemerintah Jepang berkontribusi seperti mengadakan pertunjukan, memberi fasilitas, memperbaiki showcase di museum, atau memberikan bantuan teknik berkaitan dengan kesenian di negara-negara berkembang di Asia. Salah satu tujuan diplomasi kebudayaan Jepang dari akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an adalah untuk mengurangi kekhawatiran AS dan Eropa mengenai perdagangan dan investasi Jepang yang cukup mengesankan. Jepang mencoba memperlihatkan keramahannya kepada negara-negara maju lain dengan berkontribusi terhadap dunia kesenian. Pada masa tersebut, usaha pemerintah Jepang melalui diplomasi kebudayaan adalah dengan memperlihatkan perubahan sikap negaranya sebagai negara yang cukup bertanggung jawab, berharmonisasi dengan negara lain untuk perdamaian global, dan kemakmuran dengan cara nonmiliter.34 Pada pertengahan tahun 1990-an, diplomasi kebudayaan Jepang memasuki era baru. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi domestik Jepang yang semakin rendah membuat Jepang mengubah diplomasi. Sekali lagi, Jepang membutuhkan diplomasi kebudayaan yang baru. Jepang perlu memperlihatkan negaranya sebagai negara yang bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat internasional serta mitra yang dapat dipercaya dengan memanfaatkan lingkungan globalisasi saat ini. Hal ini berarti kesan Jepang dengan kebudayaan eksotik yang selama ini dipromosikan oleh pemerintah akan diubah. Berdasarkan pendapat Nakamura, seorang penulis buku berjudul Introduction to Pop Culture Policy, kesan Jepang pasca-Perang Dunia II adalah ‘negara berjuang’ yang tercermin melalui harakiri atau kamikaze. Sementara itu, pada tahun 1970-an sampai 1990-an, perusahaanlah yang ‘berjuang’, seperti

33 34

Ibid., hal.12 Ibid., p13



46

Toyota, Honda, dan SONY. Akan tetapi, kesan berjuang ini digantikan oleh animasi, komik. dan karakter game, seperti Picachu, Dragon Ball, Sailor Moon, Super Mario Brothers, dan sebagainya. Menariknya, kata yang paling banyak dicari melalui internet pada tahun 2002 di seluruh dunia adalah Dragon Ball. Film Jepang Spirited Away bahkan berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi di pesta film yang dilaksanakan di Berlin 2002 dan hadiah Oscar pada tahun 2003. Selain itu, film yang terinspirasi kebudayaan Jepang seperti Kill Bill pun menarik penonton di seluruh dunia.35 Dengan keadaan seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah tertarik untuk menggelar

diplomasi

baru,

yaitu

kebudayaan

post-modern.

Sebetulnya,

kebudayaan modern Jepang seperti animasi, komik, busana, musik pop, makanan, dan novel, berperan penting dalam kegiatan kebudayaan internasional oleh Jepang. Akan tetapi, kebudayaan ini bersifat komersial karena sering berkaitan dengan kebijakan perdagangan dan hak cipta atau hak paten. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan Jepang yang baru ini perlu bekerja sama dengan industri khusus yaitu, content industry36. 2.5

Kebijakan Cool Japan dalam proyek ALL JAPAN Untuk menggelar diplomasi baru, Jepang perlu bekerja sama dengan

content industry. Pada tahun 2003, di bawah pemerintahan Koizumi, konsep Cool Japan mulai dilaksanakan. Konsep Cool Japan cukup berarti untuk memperlihatkan perubahan kebijakan luar negeri maupun kebijakan dalam negeri. Cool Japan adalah suatu proyek untuk meningkatkan kesan positif Jepang melalui promosi kebudayaan, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya. Tidak hanya Kementerian Luar Negeri saja, tetapi juga kementerian-kementerian yang lain turut serta dalam promosi Jepang yang disebut dengan All Japan, yaitu Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Ministry of Ekonomi, Trade and Industry). Keterlibatan sektor swasta dan 35

Nakamura, Introduction to Pop Culture Policy, (Standford Japan Center, 2004), hal.9 Content industry menunjukkan industri yang menyangkut musik, anime, film, busana, dan lainlain.

36



47

pemerintah memang menjadi kunci proyek ini. Kebijakan ini mendorong kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dengan tujuan mengembalikan kedudukan Jepang yang makmur. Konsep tersebut dimulai pada Januari 2003 sebagai salah satu proyek Visit Japan Campaign. Proyek ini disebutkan dalam pidato mantan PM Koizumi untuk mengumumkan haluan kebijakan negara dengan ditangani oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata. Proyek Visit Japan Campaign bertujuan untuk menambah wisatawan dari luar negeri sejumlah 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sepuluh juta orang sampai tahun 2010. Proyek ini memperlihatkan daya tarik soft- power Jepang dan bermaksud mengaktifkan bisnis daerah dan perluasan kesempatan bisnis dengan mengundang wisatawan asing.37 Koizumi menekankan bahwa survei pasar di luar negeri perlu dilakukan untuk mengetahui hal yang dapat dipromosikan ataupun yang dibutuhkan Jepang. Hasil survei bervariasi tergantung pada tujuan wisatawan. Misalnya, pemuda-pemudi Asia cenderung tertarik untuk berbelanja dan tempat-tempat trendi, sedangkan orang-orang yang berumur lanjut di negara-negara Barat cenderung tertarik pada kebudayaan tradisional Jepang seperti wihara, taman tradisional dan tempat pemandian air panas. Dengan menggunakan hasil survei, Jepang perlu membuat kesan sebagai negara yang unik dan bervariasi untuk mempromosikan keunggulan Jepang. Untuk

mempromosikan

tempat-tempat

pariwisata,

Jepang

membutuhkan

membuat website, iklan, dan lain-lain. Selain itu, untuk menarik perhatian para wisatawan asing, proses pembuatan VISA juga harus dipermudah. 38 Untuk mewujudkan hal-hal yang dipaparkan di atas, Koizumi menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta. Dia memulainya dari

melindungi

kekayaan

intelektual

sampai

dengan

mempromosikan

kebudayaan Jepang, termasuk kebudayaan tradisional dan pop, dengan menggunakan internet, iklan, dan lain-lain. Kerja sama antara pemerintah dan swasta baru dimulai setelah mendapat usulan dari pihak industri dan PM Koizumi. Untuk melancarkan proyek tersebut, badan pariwisata dibentuk di bawah 37

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html (diakses pada 14 April, 2011) Strategi pariwisata global, KementerianTanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, 2002 (Dalam bahasa Jepang:グローバル観光戦略国土交通省 2002) 38



48

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata sejak 2008 sebagai badan yang menanggani Visit Japan Campaign tersebut dengan lebih teliti. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga mengikuti kebijakan Cool Japan tersebut. Pekerjaan kementerian Jepang ini tidak bisa dipisahkan dengan content industry. Berdasarkan pertimbangan adanya pengaruh dari Nippon Keidanren, kebijakan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri tersebut dianggap cukup aktif dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual dalam negeri. Pada tahun 2004, undang-undang mengenai produksi, proteksi dan penggunaan content diumumkan. Sejak itu, kebijakan negeri mengenai promosi content industry didiskusikan. Meskipun begitu, content industry Jepang terancam bila dilihat dari sudut perlindungan hak cipta dan telah kehilangan banyak peluang bisnis karena kelemahan daya saing. Sejak tahun 2004, banyak upaya dari kementerian yang telah terlihat. Untuk mempromosikan content asli Jepang, kementerian bekerja sama dengan perusahaan content industry dan melaksanakan Tokyo International Film Assembly (TIFA) pada tahun 2004, Tokyo International Entertaiment Market (ENTaMa) pada tahun yang sama, dan Japan International Contents Festival pada tahun 2007. 39 Selain mengadakan acara seperti atas, kementerian ini juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta seperti Content Overseas Distribution Association (CODA) dan bertindak keras supaya melindungi content industry dalam negeri. Pada tahun 2010, kementerian tersebut menempatkan divisi Cool Japan di biro produksi dan industri. Divisi ini khusus untuk mempromosikan industri kebudayaan Jepang, seperti rancangan, animasi, busana, film, atau pendidikan kreator-kreator muda di luar negeri maupun dalam negeri. Untuk mendorong kebijakan cool Japan tersebut, Kementerian Luar Negeri juga menggelar diplomasi baru. Sampai konsep Cool Japan ini diumumkan, pemerintah Jepang tidak menganggap kebudayaan pop, seperti animasi dan komik, sebagai kebudayaan yang dapat dipromosikan karena mereka lebih mementingkan promosi kebudayaan tradisional.

39

Ibid., hal.82



49

Seiring berkembangnya kerja sama antara pemerintah dan content industry di bawah pemerintahan Koizumi, pemerintah Jepang memperhatikan daya tarik kebudayaan pop Jepang dan ingin menggunakannya dalam diplomasi. Pada April, 2006, Aso, mantan Menteri Luar Negeri, juga mantan PM tahun 2007-2009, berpidato dengan judul “Ide Baru dari Diplomasi Kebudayaan”.

40

Aso

mengatakan bahwa pemerintah Jepang telah bersiap untuk bekerja sama dengan content industry swasta untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang ke luar negeri. Dari pengalamannya sendiri, Aso mengakui bahwa animasi dan komik memiliki potensi besar untuk menarik orang terutama pemuda-pemudi di luar negeri. Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa dirinya pernah diberi komik Inuyasha oleh Menteri Luar Negeri Polandia sebagai hadiah. Komik tersebut telah diterjemahkan ke bahasa setempat dan menunjukkan bahwa komik Jepang telah terkenal sampai Polandia. Menurut Aso, membentuk kesan Jepang yang positif dapat melancarkan diplomasi secara jangka panjang. Kebudayaan tradisional, seperti filosofi Zen, upacara minum teh, merangkai bunga, atau seni bela diri telah cukup populer di luar negeri dan Jepang ingin melanjutkan promosi kebudayaan tradisional. Untungnya Jepang memiliki kebudayaan yang bervariasi. Mulai dari pidato ini, Kementerian Luar Negeri Jepang mulai berusaha mempromosikan kebudayaan pop yang selama ini kurang diperhatikan. Aso mengatakan bahwa salah satu alasannya menggelar diplomasi baru, yaitu komibinasi diplomasi kebudayaan dan pop karena dunia telah menjadi demokratis. Pengaruh masyarakat menjadi jauh lebih besar daripada zaman dulu. Oleh karena itu, kebudayaan pop dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. Untuk menggelar kombinasi diplomasi kebudayaan dan pop, Aso mengusulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pembagian kerja antara sektor swasta dan Kementerian Luar Negeri diperlukan dan semua pihak perlu bersatu untuk Jepang yang disebut ALL JAPAN. Dia mengusulkan membuat dewan pertimbangan pertukaran kebudayaan yang dihadiri oleh orang di luar Kementerian Luar Negeri, seperti pemimpin perusahaan, pemain film, musisi, dan lain-lain. Selain itu, dia mengatakan bahwa pendidikan bahasa Jepang perlu 40

Pidato Menteri Hubungan Luar Negeri Taro Aso di Digital Hollywood University, A New Look at Cultural Diplomacy: A Call to Japan's Cultural Practitioners, http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html (diakses pada1 April 2011)



50

ditingkatkan melalui kebudayaan pop Jepang. Pemuda-pemudi yang gemar mendengarkan lagu animasi tertarik untuk mengingat liriknya. Dengan mendorong pelajar baru tersebut, ada kemungkinan bahwa jumlah pelajar bahasa Jepang dapat meningkat. Sebetulnya, Sakurai juga mengakui potensi tersebut. Lirik lagu bahasa Jepang dan komik cukup mampu menarik pelajar bahasa Jepang yang baru. Penonton animasi atau pembaca komik perlu menunggu lama sampai animasi dan komik diterjemahkan ke dalam bahasa setempat. Akan tetapi, jika mereka dapat memahami bahasa Jepang, mereka tidak perlu menunggu penerjemahannya. Mengerti isi animasi dan komik tanpa subtitle itu telah menjadi motivasi untuk belajar bahasa Jepang bagi mereka.41 Terakhir, dia mengusulkan untuk membuat penghargaan bagi animasi dan melantik duta anime untuk mengaitkan antara kebudayaan pop dengan pemerintah. Setelah pidato tersebut, Kementerian Luar Negeri Jepang mulai menggelar diplomasi baru, yaitu kombinasi kebudayaan tradisional dan pop. Sebagai langkah pertama, pada tahun 2007, Kementerian Luar Negeri menggelar acara hadiah komik international atau International Manga Award. Hadiah tersebut menarik minat penggemar komik di seluruh dunia sehingga adanya kiriman 303 karya komik dari 55 negara pada acara terakhir pada tahun 2009. Selain itu, di bawah pemerintahan Aso, dengan tujuan mengaitkan antara karya animasi dengan minat terhadap negara Jepang sendiri, karakter animasi Doraemon dilantik sebagai Duta Kebudayaan Animasi pada tahun 2008. Di waktu yang sama pula, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan penerbitan dan film untuk menayangkan film berjudul Dinosaurus Doraemon dan Nobita (2006) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Mandarin, dan Rusia. Film ini ditayangkan lebih dari 133 kali di 66 kota. Karakter Doraemon ini akan hadir jika diadakan acara kebudayaan Jepang oleh Kedutaan Besar Jepang dan acara yang disponsori Kedutaan Jepang di luar negeri. Seperti negara-negara lain, animasi Doraemon pun menarik penonton di Indonesia. Pada tahun 1962, ketika TVRI (Televisi Republik Indonesia) memulai transmisi, mulailah siaran animasi Doraemon mengudara. Pada pertengahan 197041 Sakurai, Diplomasi Kebudayaan Anime, (Chikuma-shinsho, 2009), hal.183 (Dalam bahasa Jepang: 桜井孝昌「アニメ文化外交」、2009 年、ちくま新書)



51

an, pemerintah Indonesia mengimbau semua daerah untuk memiliki TV dan menonton berita atau acara budaya. Pada akhirnya, generator dan mesin TV tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1989, terdaftar 60 juta pemilik TV di Indonesia. Jumlah ini berarti sepertiga penduduk memiliki TV dan berada di lingkungan yang dapat menikmati acara-acara TV. 42 Pada masa tersebut, tidak hanya animasi dan komik dari Jepang, tetapi banyak pula komik dan animasi dari negara-negara Barat, seperti AS yang masuk. Komik dan animasi Jepang pada umumnya diterima secara positif dan dianggap sesuai pendidikan anaak-anak. Pemimpin muslim yang memiliki kekuasaan di suatu daerah pun pernah mengatakan bahwa dia membolehkan anaknya untuk menonton hanya berita nasional dan animasi-animasi Jepang. Berdasarkan hasil angket yang dilakukan pada tahun 1994 mengenai acara TV di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang, Doraemon menduduki posisi pertama sebagai tayangan yang memiliki penonton terbesar.43 Dari gejala tersebut, Doraemon mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia, baik anak muda maupun orang dewasa. Gambar 2.1 Duta Kebudayaan Animasi ‘Doraemon’

Sumber: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2009/html/h0/c_06.html, (diakses pada 2 Mei 2011)

42

Shiraishi, Doraemon Goes Abroad dalam Craig (ed), Japan Pop! (East Gate Book, 2000), hal.300 43 Ibid., hal.301



52

Tambahan lagi, sebagai diplomasi pop baru, Kementerian Luar Negeri Jepang melantik tiga perempuan yang mewakili dunia busana muda sebagai Duta Kebudayaan Pop atau Duta Kawaii dan bekerja sama dengan mereka untuk mempromosikan gaya busana khas Jepang pada tahun 2009. Kehadiran para duta tersebut adalah untuk menarik perhatian peserta acara, terutama pemuda-pemudi di negara yang bersangkutan, agar memberi perhatian yang besar terhadap kebudayaan Jepang.44 Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, tidak hanya kebudayaan tradisional saja, Jepang perlu manfaatkan demam Jepang yang terjadi di luar Jepang sehingga pelantikan Duta Kebudayaan Pop tersebut sangat berarti. Kegiatan tiga Duta Pop tersebut dilakukan melalui Kedutaan Besar Jepang di luar negeri dan Japan Foundation. Gambar 2.2 Duta Kebudayaan Pop Jepang

Sumber: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/kawaii/, (diakses pada 2 Mei, 2011)

44

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/index.html, (diakses 2 April 2011)



53

Busana modern khas Jepang terdiri dari tiga jenis, yaitu lolita, Harajuku, dan seragam sekolah disebut sefuku. Tiga perempuan di gambar tersebut adalah Misako Aoi, Yu Kimura, dan Shizuka Fujiwara yang dianggap fashion leader Jepang untuk memperkenalkan busana khas Jepang di luar Jepang.



BAB 3 FAKTOR-FAKTOR DOMESTIK YANG MEMPENGARUHI KOMBINASI DIPLOMASI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DAN POP JEPANG

Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop baru mulai diperhatikan oleh pemerintah Jepang sekarang ini. Pada bab ketiga ini, penulis menguraikan faktor-faktor internal yang mempengaruhi diplomasi baru ini. Tiga faktor tersebut, yaitu kritik-kritik terhadap ODA dalam negeri, keadaan ekonomi yang semakin buruk, dan kegiatan lobi content industry. 3.1

Kritik-kritik terhadap ODA dalam negeri Seperti yang telah dijelaskan di bab kedua, Jepang menggunakan ODA

sebagai alat diplomasi ekonomi untuk mendapatkan kepentingan nasional. Walaupun Jepang berhasil menjadi negara donor terbesar di dunia pada tahun 1989, tidak dapat disebutkan bahwa hasil dari ODA selalu baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah Jepang sehingga muncullah kritik dari kalangan dalam Jepang sendiri. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, pada tahun 2002, Kementerian Luar Negeri Jepang memperbaharui ODA Charter. Kritikkritik yang sering muncul adalah mengenai pinjaman Yen, efektivitas dan ketidakjelasan penggunaan dana, serta persyaratan penerima ODA. 3.1.1

Pinjaman Yen Pinjaman Yen adalah pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu

berjangka panjang dan berbunga rendah. Pinjaman Yen diperlukan negara berkembang dalam rangka menata pondasi sosial ekonomi mereka yang akan menjadi dasar dari pembangunan. 1 Grafik 3.1 di bawah menunjukkan bahwa persentase pinjaman Yen terhadap negara-negara berkembang adalah satu-satunya ciri khas ODA Jepang. Dibandingkan dengan negara-negara Development 1

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm (diakses pada 8 Maret 2011)

54



55

Assistance Committee (DAC)2 lain, persentase bantuan pinjaman cukup tinggi dan bantuan hibah jauh lebih kecil. Dibandingkan Jepang, ada negara yang tidak memberikan bantuan pinjaman, tetapi hanya bantuan hibah, seperti Australia, Kanada, dan Belanda.3 Grafik 3.1 Pembagian ODA oleh anggota DAC (2001) (AS$100 juta)

Sumber: Watanabe dan Miura, ODA: Apa yang dilakukan oleh Jepang (Chukoshuppan, 2003), hal.113(Dalam bahasa Jepang: 渡邊、三浦

‘ＯＤＡ（政府開発援助）日本に何ができるか’

（中公新書、2003年）

Dari grafik 3.1, terlihat bahwa hanya Jepang yang memberikan pinjaman besar kepada penerima ODA. Menurut Rix, pembagian ODA Jepang tersebut 2

Development Assistance Committee (DAC) adalah salah satu forum internasional yang unik dari Organization of Economic Co-operation dan Development (OECD). DAC terdiri dari pemberi bantuan ekonomi yang terbesar di dunia termasuk 24 negara. Bank Dunia (The World Bank), International Monetary Fund (IMF) danUnited Nations Development Programme (UNDP) mengikuti sebagai pemantau. http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_33721_46662849_1_1_1_1,00.html (diakses pada 2 Mei 2011) 3 http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html (diakses pada 2 Mei 2011)



56

dipengaruhi oleh kebudayaan Jepang. Negara-negara maju lain yang ada dalam grafik di atas adalah negara-negara Barat yang memiliki banyak penduduk beragama Kristen. Filosofi mereka berdasarkan filosofi amal. Negara-negara Barat, negara yang memiliki moyoritas penduduk beragama Kristen, cenderung memiliki motivasi bahwa memberikan bantuan ekonomi adalah kewajiban negara maju terhadap negara-negara miskin. 4 Akan tetapi, bantuan hibah dari negaranegara Barat sering kali mengundang kritik, salah satu kritik adalah bantuan tersebut mendorong ketergantungan kepada donor sehingga penduduk di negara penerima tidak dapat mandiri. 5 Sebaliknya, ODA Jepang tidak berdasarkan filosofi tersebut. Di sini, ada perbedaan antara Jepang dan negara-negara lain mengenai persepsi bantuan. Sebagai penjelasan mengenai banyaknya pinjaman Yen, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan bahwa bantuan Jepang berdasarkan pada filospfi self-help atau mandiri. Jepang meminjamkan dana kepada negara-negara berkembang dengan suku bunga yang rendah. Jepang mementingkan dukungan self-help tersebut agar negara-negara berkembang dapat mandiri dan membangkitkan negaranya sendiri. Jika Jepang meminjamkan dana, negara penerima bantuan akan berupaya untuk menggunakan dana secara efisien. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, perkembangan mereka.

keadaan tersebut akan menjadi motivasi untuk

6

Selama ini, banyak pengamat, lembaga-lembaga NGO, para politisi, dan jurnalis Jepang yang mengritik bahwa pinjaman Yen hanya membebani penduduk di negara penerima dan memperburuk keadaan ekonomi setempat. Bagi negaranegara yang belum mampu mengembangankan negaranya sendiri, dana tersebut tidak digunakan secara efektif. Pada dasarnya, pinjaman adalah utang negara. Melalui tied loan (akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab 4), proyek-proyek ODA dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang sehingga membawa lebih banyak keuntungan bagi ekonomi pihak Jepang. Kebanyakan negara berkembang cenderung memiliki pemerintahan korup sehingga manajemen proyek tidak

4

Rix, op.cit., hal.18 Yokota (ed), Penelitian mengenai Sistem dan Keadaan Bantuan Ekonomi oleh Negara-negara Maju (2008) hal.137 6 Lihat: http://www.mofa.go.jp/mofaj/world/q_a/enjyo.html (diakses pada 3 Mei 2011) 5



57

dilaksanakan dengan lancar dan adil. Proyek ODA di negara-negara tersebut hanya menguntungkan pihak Jepang dan sebagian kecil orang dari pihak penerima ODA. Pada akhirnya, beban penduduk semakin besar.7 Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, jumlah pinjaman Yen kepada Indonesia dari tahun 1966 sampai tahun 2008 mencapai 4 triliun 39 miliar 250 juta yen.

8

Dengan menggunakan pinjaman Yen, berbagai proyek telah

dilaksanakan yang perinciannya dapat dilihat pada grafik 3.2. Lebih dari 60 persen pinjaman digunakan untuk energi karena proyek energi membutuhkan dana yang besar. Grafik 3.3 menunjukkan bantuan hibah. Fungsi bantuan hibah bervariasi, misalnya bantuan kepada pemerintah dan masyarakat umum, transportasi, atau energi. Grafik 3.4 menunjukkan kerja sama teknik yang juga bervariasi. Dibandingkan dengan kedua bantuan pada grafik sebelumnya, jenis proyek pinjaman Yen berskala lebih besar dan lebih bersifat swasta daripada pemerintah. Grafik 3.2 Pinjaman Yen kepada Indonesia (2003-2005)

7 8

http://www014.upp.so-net.ne.jp/tor-ks/wol/wol013.htm (diakses pada 18 Mei 2011) http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_loan.htm (Diakses pada 5 Juni 2011)



58

Grafik 3.3 Bantuan Hibah (2003-2005)

Grafik 3.4 Kerja sama teknik (2003-2005)

Sumber: http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_04b.htm (diakses 5 Juni 2011)

3.1.2

Kritik terhadap Ketidakefektivitasan dan Ketidakjelasan penggunaan ODA Selama ini, berbagai proyek ODA telah dilaksanakan antara Indonesia

dengan Jepang. Sejak tahun 1966, tercatat 152 proyek melalui pinjaman Yen, 77



59

proyek melalui bantuan hibah, dan 14 proyek dengan bantuan teknik telah dilaksanakan.9 Sampai tahun 2002, proyek-proyek ODA berdasarkan permintaan dari pihak penerima dengan prinsip self-help. Oleh karena itu, pihak penerima diberikan kesempatan untuk memutuskan proyek-proyek yang akan mereka minta. Pihak penerima menemukan dan memeriksa keadaan daerah yang membutuhkan bantuan ekonomi di dalam negeri. Kemudian, negara penerima membuat rencana proyek dan menyerahkannya kepada pemerintah Jepang. Atas permintaan tersebut, pemerintah Jepang mengevaluasi proyek dan memberi keputusan jika proyek itu sesuai dengan tujuan pemerintah Jepang.10 Ishikawa menyimpulkan bahwa dalam proses ini, pihak yang memegang prakarsa itu adalah negara penerima, bukan pihak donor.11 Berbagai kritik mengenai sistem permintaan yang dijelaskan di atas pun mulai bermunculan. Persoalan yang paling banyak muncul selama ini adalah ketiadaan sistem manajemen, seperti mekanisme pengawasan (monitoring) dan evaluasi dari pihak Jepang. Walaupun Jepang mengevaluasi rencana proyek sebelum proyeknya dilaksanakan, proyek ODA tersebut tidak selalu terlaksana seperti yang diharapkan karena pihak Jepang kurang memahami keadaan operasional dan penggunaan dananya secara tepat. Selain itu, jumlah dana yang Jepang keluarkan sebagai bantuan tidak selalu sesuai dengan keuntungan Jepang. 12 Dengan kekurangan mekanisme tersebut, pemerintah Jepang maupun masyarakat Jepang tidak dapat memastikan apakah ODA dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari Jepang. Kementerian Luar Negeri Jepang selama ini berupaya memiliki mekanisme monitoring dari masyarakat dan sektor swasta, mendirikan panitia-panitia yang beranggotakan luar pemerintah, dan mendirikan divisi khusus untuk mengevaluasi 9

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/provinces/odaprojects_map_all.htm (diakses pada 20 Mei 2011) 10 http://www.skf.gr.jp/no43/no43_4.html (diakses pada 20 Mei 2011) 11 Ishikawa, Tinjauan Kebijakan Pengembangan Internasional oleh Bank Dunia dan ODA Jepang (Penelitian Ilmu Sosial, Vol. 53 No. 6, 2002), hal.3 (dalam Bahasa Jepang: 石川、世界銀行の国際開発政策見直しと日本の ODA（社会科学研究、53 巻 6 号、2002 年） 12 Ibid.,



60

ODA dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. 13 Walaupun ada perbaikan mengenai mekanisme tersebut melalui pembaharuan ODA Charter pada tahun 2003, masih banyak hal yang dikritik. Salah satu kritik yang masih sering terjadi adalah kurangnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat tentang ODA yang menggunakan anggaran nasional. Oleh karena proyek-proyek ODA dilaksanakan di luar Jepang, masyarakat Jepang maupun masyarakat Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui proyek-proyek ODA sehingga salah pengertian sering terjadi.14 Menurut penelitian Panitia Konsultan dan Daya Persaingan Internasional yang melakukan survei di Indonesia, kebanyakan mahasiswa Indonesia yang tinggal di daerah yang memiliki hasil ODA Jepang, seperti jembatan dan bendungan, tidak mengetahui sistem ODA dan keberadaan proyek tersebut.

Hal yang perlu

diperhatikan dari hasil survei adalah pihak Indonesia mengatakan bahwa Jepang membangun bendungan dan mendapat keuntungan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Setelah itu, Jepang meninggalkan bendungan tersebut dan tidak merawat lagi sehingga jika mereka ingin memperbaiki bagian bendungan yang usang perlu menunggu kiriman teknisi atau

peralatan dari

Jepang sehingga dirasa kurang efektif. Sebaliknya, pihak Jepang menerangkan bahwa pemerintah Jepang dan Indonesia bekerja sama mentransfer teknik sehingga teknisi-teknisi Indonesia mengetahui teknik untuk merawatnya sendiri tanpa bantuan Jepang. Sebagai hasil proyek ODA, pinjaman Yen telah membantu Indonesia agar mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, terlihat kurangnya informasi dan sudut pandang yang berbeda dari kedua pihak.15

13

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/kai_genjo/change/change_10g.html, (diakses pada 20 Mei 2011) 14 ODA White Paper (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2007) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/07_hakusho/honbun/b2/s2_6_1_04.html, (diakses pada 3 Mei 2011) 15 Laporan akhir, Penelitian Nilai ODA oleh Penerima terhadap Proyek-proyek Kerja Sama Internasional, (Panitia Konsultan dan Daya Persaingan Internasional ,2010) (dalam bahasa Jepang: コンサルタント小委員会、国際競争力小委員会「日本の国際協力事業に関する相手国評価に関する調査」, 2010 年)



61

3.1.3

Kritik terhadap Persyaratan Penerima ODA Dalam ODA Charter, tertulis bahwa garis pedoman ODA Jepang adalah

bantuan mandiri atau self-help, keamanan manusia atau human security, menjaga keadilan, penggunaan pengalaman dan pengetahuan secara optimal, serta harmonisasi dan kerja sama dengan masyarakat internasional. Sebagai prinsip, tertulis pula bahwa pemerintah Jepang mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu lingkungan dan pengembangan, menghindari penggunaan dana untuk tujuan militer, memperhatikan pengeluaran dana untuk militer dan senjata pemusnah massal di negara penerima, serta memperhatikan keadaan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).16 Terkait dengan ODA Charter tersebut, pemerintah Jepang selama ini memberi bantuan terhadap negara-negara yang memiliki kekuatan militer, pernah melakukan eksperimen senjata nuklir, atau pemerintahan junta, seperti China, India, Pakistan, Burma/Myanmar, dan lain-lain. Hal ini tentu saja menimbulkan kritikan.17 PM Miyazawa (1991—1993) pernah mempersoalkan hal-hal tersebut dengan mengatakan bahwa keadaan politik dan perlindungan HAM perlu menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan sasaran ODA. Myanmar adalah contoh baik sebagai negara yang perlu dipertimbangkan oleh Jepang apakah sesuai dengan persyaratan penerima ODA tersebut. Myanmar sendiri memiliki persoalan politik, junta militer, dan negara yang berkedaulatan yang lemah. Indonesia juga demikian. Pada masa pemerintahan Soeharto, terjadi banyak pelanggaran HAM di Indonesia.

18

Misalnya, ketika Timor Leste

mendeklarasikan kemerdekaannya, pemerintahan Soeharto mengirim Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Timor Leste untuk mencegah kemerdekaan mereka. Indonesia menginvasi Timor Leste sebagai Timor-Timur dan menganeksasinya sebagai salah satu provinsi Indonesia. Sampai kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999, banyak konflik telah terjadi dan banyak penduduk setempat telah

16

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taikou.html (diakses pada 10 Juni 2011) Rix, op.cit., hal.35 18 Ibid., hal.37 17



62

tewas. Dalam kasus peristiwa Santa Cruz, misalnya, TNI menembak penduduk setempat secara membabi-buta.19 Walaupun HAM dipermasalakan dalam masyarakat internasional, Kementerian Luar Negeri Jepang menggunakan kebijakan nonintervensi terhadap masalah-masalah politik di negara lain. Sikap pemerintah tersebut mengundang kritik dari masyarakat, terutama NGO yang bertujuan untuk melindungi HAM. 3.2

Keadaan Ekonomi Dalam Negeri Jepang Meskipun Jepang dengan negara-negara penerima ODA menikmati

hubungan baik, Jepang mulai menghadapi kesulitan untuk memelihara jumlah ODA pada tahun 1990-an. Keadaan ekonomi dalam negeri Jepang pada tahun 1990-an sering disebut ‘The Lost Decade’. Sejak tahun 1991, rasio pertumbuhan ekonomi Jepang (berdasarkan GDP nyata) terus menurun. Pada tahun 1980-an, rasio pertumbuhan ekonomi adalah 3.8 persen, tetapi pada tahun 1990-an, menurun sampai 1,6 persen, terutama dari tahun 1992 sampai tahun 1999. Pada tahun-tahun tersebut, Jepang mengalami keadaan ekonomi yang cukup sulit diatasi dengan rasio pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen. Rasio pertumbuhan ekonomi tersebut sangat kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi AS pada waktu yang sama. Pada tahun 1990-an, rasio pertumbuhan ekonomi nyata Jepang adalah kedua terkecil di antara seluruh negara G-7 dan penurunan ekonomi Jepang dalam 10 tahun adalah yang paling signifikan 20 Tabel 3.1 berikut menunjukkan perbandingan rasio pertumbuhan ekonomi Jepang dan negara G7 yang lain.

19

JICA, Bantuan Pengembangan Negara Timor Leste oleh JICA (2002), hal. 1—2 (dalam bahasa Jepang: 国際協力事業団「JICA の対東ティモール復興・開発支援」) 20 Shiratsuka, Taguchi Mori, Laporan Tengah mengenai Penanganan Kebijakan Pengaturan setelah Runtuhnya Gelembung di Jepang, (Financial Research Center of Bank of Japan, 2002), hal. 87 (dalam bahasa Jepang: 白塚、田口、森、「日本におけるバブル崩壊後の調整に対する政策対応―中間報告―」、2002 年、日本銀行金融研究所)



63

Tabel 3.1 Rasio Pertumbuhan Ekonomi Nyata di Negara-negara G-7 (%/ Tahun) 1970-an

1980-an

1990-an

Jepang

5.2

3.8

1.6

AS

3.2

2.7

2.6

Jerman

3.2

1.8

1.6

Prancis

3.7

2.3

2.7

Inggris

2.4

2.4

2.8

Italia

3.7

2.4

2.3

Kanada

4.4

2.9

2

Sumber: Shiratsuka, Taguchi, Mori, 2002:2

Dari tabel 3.1 tersebut, dapat dilihat bahwa walaupun negara-negara G-7 lain juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan rasio pertumbuhan ekonomi Jepang adalah paling besar. Penurunan rasio pertumbuhan ekonomi Jepang tentu saja mempengaruhi GDP per kapita. Grafik 3.5 yang ditunjukkan di bawah adalah transisi GDP per kapita di Jepang, AS, dan Inggris. Pada tahun 1980-an, GDP per kapita Jepang adalah sekitar 70 persen dari GDP per kapita AS. Akan tetapi, Jepang mengalami perkembangan ekonomi yang luar biasa. Pada tahun 1990-an, selama 10 tahun, GDP per kapita Jepang melebihi AS. Menariknya, Nishimura mengatakan bahwa perkembangan ekonomi Jepang pada tahun 1990-an adalah hal yang istimewa dan penurunan pertumbuhan ekonomi pada saat ini bukan persoalan yang perlu ditanggapi serius. 21 Walaupun keadaan ekonomi Jepang memburuk, GDP per kapita Jepang pada tahun 2000 lebih tinggi daripada Inggris 22

21

Nishimura, Masa Lalu dan Masa Depan Jepang: Apa Lost Decade yang Sebenarnya?（Shinsho, 2002, http://www.waseda.jp/student/shinsho/html/65/6515.html (diakses 15 April 2011) (dalam bahasa Jepang: 西村「「失われた１０年」とは何なのか、（新鐘２００２年)) 22 Ibid.,



64

Grafik 3.5 Transisi GDP per kapita di Jepang, AS, dan Inggris

Sumber: http://www.waseda.jp/student/shinsho/html/65/6515.html (diakses pada 6 Mei 2011)

Sebaliknya, banyak penelitian yang memaparkan bahwa penurunan ekonomi Jepang signifikan dan perlu ditanggapi dengan serius, seperti Shiratsuka, Taguchi, dan Mori dari penelitian keuangan di Bank Jepang.23 Laporan tengah mengenai penanganan kebijakan pengaturan setelah runtuhnya gelembung di Jepang memiliki tujuan utama memperlihatkan kebijakan finansial dan keuangan yang berskala besar adalah untuk menghindari deflasi. Sebagai salah satu kebijakan finansial, bunga dalam jangka pendek telah mencapai hampir nol (Bank of Japan telah 6 kali melaksanakan deregulasi) (1991—1993). 24 Selain itu, pemerintah Jepang melaksanakan banyak kebijakan keuangan, seperti menambah proyek-proyek publik. Akan tetapi, keadaan ekonomi tetap buruk sehingga anggaran defisit Jepang menjadi yang paling besar dalam negara-negara maju. Permasalahannya adalah walaupun ada kebijakan pemerintah, keadaan ekonomi Jepang tetap menghadapi kesulitan selama lebih dari 10 tahun.25 Perkiraan salah satu alasan penyebab hal tersebut terjadi adalah pemerintah dan masyarakat Jepang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan global, seperti renovasi informasi dan komunikasi, lingkungan kompetitif, dan sebagainya. Manajemen institusi keuangan dalam negeri juga bermasalah. Bakbank Jepang memelihara sistem tradisional dalam aliran liberalisasi keuangan. 23

Shiratsuka, Tagushi dan Mori, op.cit., Ibid., 25 Ibid.,hal.88 24



65

Oleh karena itu, sewaktu gelembung runtuh di Jepang pada tahun 1990, institusi keuangan tidak menanggani masalah tersebut dengan cepat dan tepat.26 Akibat menurunnya peekonomian Jepang berdampak terhadap jumlah ODA yang diberikan oleh pemerintah Jepang selama ini. Seperti yang telah dijelaskan di bab 2, Jepang pertama kali menjadi donor terbesar pada tahun 1989. Kecuali tahun 1990, Jepang memelihara posisi sebagai donor terbesar di dunia sampai tahun 1999. Pada tahun 2001, pengeluaran ODA AS melebihi Jepang.27 Akan tetapi, seiring memburuknya keadaan ekonomi dalam negeri Jepang, pengeluaran ODA juga ikut menurun. Grafik 3.6 berikut menunjukkan transisi kinerja ODA oleh negara-negara maju. Sejak tahun 2001, jumlah ODA Jepang tidak memperlihatkan perkembangan. Grafik 3.6 Transisi kinerja ODA oleh pemberi utama (Unit: AS$ 100 Juta )

Sumber: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki.html (diakses pada 6 Mei 2011)

Dari grafik tersebut, bisa dikatakan bahwa Jepang tidak dapat memelihara posisi yang diduduki selama ini sebagai donor terbesar di dunia. Keadaan

26 27

Ibid., hal.90 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/nyumon/oda/04.html (diakses pada 6 Mei 2011)



66

penurunan jumlah ODA Jepang tersebut juga berkebalikan dengan aliran internasional. Sejak penyepakatan Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000, dunia internasional memperhatikan perdamaian dan keamanan, pengembangan dan kemiskinan, lingkungan, HAM dan good governance, serta bantuan khusus kepada negara-negara Afrika. Negara-negara maju lain cenderung menambah bantuan ekonomi kepada negara-negara miskin. Kenyataan ekonomi yang semakin memburuk dalam negeri Jepang pada saat ini tidak dapat menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat internasional. Penurunan ODA kepada Indonesia juga demikian. Tabel 2.2 di bab 2 menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, jumlah ODA Jepang tidak sebesar tahuntahun sebelumnya. Grafik 3.7 Jumlah ODA Jepang ke Indonesia sejak tahun 1999 sampai 2006 (Unit: AS$ 100 juta)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sumber: http://www.jd.emb-japan.go.jp/oda/jp/datastat_01.htm (diakses pada 18 Mei 2011)

Dari grafik 3.7 di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah ODA Jepang kepada Indonesia terus menurun sejak tahun 1999, kecuali tahun 2003 dan tahun 2005. Dari tabel 2.2 (lihat bab 2), dapat dikatakan dua hal sebagai berikut. Antara tahun 2002 dan 2003, pinjaman Yen meningkat secara signifikan. Pada tahun 2002, PM Koizumi dalam pidatonya mengenai kebijakan di Singapura,



67

mengumumkan bahwa ASEAN adalah mitra baik Jepang sehingga kerja sama antara Jepang dan ASEAN akan terus didorong. Dengan pidato tersebut, dia mengusulkan penyelenggaraan Initiative for Development in East Asia (IDEA) dan pelayanan tahun persahabatan antara Jepang dan ASEAN. Peningkatan ODA pada tahun 2003 pun diperkirakan sebagai kebijakan pemerintah Koizumi untuk memperlihatkan persahabatan. Antara tahun 2004 dan tahun 2005, tidak hanya pinjaman Yen, tetapi bantuan hibah juga meningkat. Peningkatan jumlah ODA pada tahun 2005 diperkirakan bertujuan untuk membantu korban-korban gempa dan tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004. Beberapa perubahan yang menarik terjadi mengenai ODA Jepang kepada Indonesia pada awal tahun 2000-an. Perubahan baru pertama kali terjadi pada tahun 2004. Menurut Kunihiro, mantan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, utang yang dikembalikan dari Indonesia ke Jepang menjadi lebih banyak daripada bantuan ekonomi yang diberikan dari Jepang ke Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak membutuhkan atau menjadi lebih berhati-hati untuk berutang. Indonesia pada saat ini dapat mengeluarkan utang negara sehingga Indonesia dapat mengatur aliran dana sendiri. 28 Selain itu, ODA Jepang yang bertujuan untuk mendapat SDA Indonesia menjadi sulit dibandingkan dengan masa lalu. Bertambahnya kebutuhan gas di dalam negeri membuat jumlah gas yang diekspor ke Jepang berkurang.29 Perubahan ketiga adalah kemunculan China yang mulai mempengaruhi kekuatan ekonomi Jepang di Indonesia. Pada tahun 2010, ASEAN China Free Trade Agreement (ACFA) mulai berlaku. Selain itu, jika pejabat China berkunjung ke Indonesia, mereka sering kali mengusulkan proyek Pembangkit Tenaga Listrik (PTL), rel kereta, atau pelabuhan dalam bentuk bantuan ekonomi. Dari dua contoh tersebut, dapat diprediksi bahwa China telah mulai terkesan dan berpengaruh besar di negara-negara ASEAN, termasuk

Indonesia. 30

28

Kunihiro, Melewati Hubungan sebagai Pemberi Bantuan dan Penerima Bantuan dalam gaikoforum. (Toshi-shuppan, 2008), hal. 50 (dalam bahasa Jepang: 国広、「援助・被援助の関係を超えて」（外交フォーラム 9 月号、都市出版、2008 年） 29 Ibid., 30 Ibid.,



68

Walaupun Kementerian Luar Negeri Jepang memperbaharui ODA Charter dan berupaya untuk memelihara jumlah ODA, keadaan ekonomi dalam negeri tidak mampu mempertahankan kekuatan ekonomi Jepang. Jepang tetap menghadapi kesulitan untuk memelihara kedudukan negara dalam masyarakat internasional dengan anggaran yang terbatas. Sebaliknya, Indonesia sebagai penerima bantuan mulai berkembang dan mulai mempererat hubungan diplomatiknya dengan China. Dalam keadaan tersebut, Jepang perlu mencari alternatif lain untuk memelihara kedudukan dan kekuatannya. 3.3

Perkembangan Content Industry di Jepang Sejak tahun 1990-an, teknologi-teknologi telah tersebar di seluruh dunia.

Oleh karena itu, tidak hanya masyarakat di negara-negara maju saja, tetapi juga masyarakat di negara-negara yang baru bangkit mulai dapat menikmati radio dan televisi. Pada tahun 1970-an, animasi Jepang mulai diputar di luar Jepang. Bagi pemerintah dan perusahaan siaran, animasi Jepang yang bersifat transnasional dan mudah dipahami dengan hanya melihat gambar saja berguna untuk mengisi acara TV yang belum terisi.31 Pada tahun 2000-an, terjadilah ‘demam Jepang’ di seluruh dunia yang dimulai dari Eropa. Kebudayaan Jepang tradisional maupun pop dianggap unik sehingga Jepang mendapat banyak penggemar di luar negeri (lihat bab 4). Hal yang menarik adalah bahwa gejala demam Jepang terjadi di luar kebijakan pemerintah Jepang. Bagi Jepang, demam Jepang yang terjadi secara kebetulan merupakan gejala positif pada masa menurunnya kekuatan ekonomi. Pemerintah Jepang telah mengakui bahwa animasi dan komik Jepang telah berperan besar dan penting untuk mempromosikan kebudayaan Jepang tanpa campur tangan pemerintah. 32 Dalam bagian ini, perkembangan content industry dijelaskan sebagai alasan pemerintah Jepang mulai menggunakan kombinasi kebudayaan

tradisional Jepang dan pop sebagai alat diplomasi. Selama ini, content industry Jepang berkembang hanya dengan upaya perusahaan swasta, tanpa pemerintah, dan didukung oleh globalisasi. Menurut

31 Sakurai, Jepang Berkembang Lagi dengan Menggunakan Anime, op.cit., hal. 86 32 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_0428.html (diakses pada 7 Mei 2011)



69

Holden, seorang penulis buku berjudul Japan’s Mediated Global Identities, globalisasi yang tersebar mulai terlihat dari dunia politik, kemudian ekonomi, dan akhirnya kebudayaan. Pada masa sekarang ini, dampak globalisasi dapat dilihat terutama dari olahraga dan media. Olahraga seperti kriket atau squash adalah contoh yang baik. Melalui olahraga tersebut, kebudayaan telah diekspor ke luar negeri terutama bekas negara yang dijajah dan diterima di negara tersebut sebagai hasil kolonialisme.33 Gejala semacam ini juga terlihat dalam kasus Jepang. Acara TV tentang makanan Jepang diekspor ke luar negeri sehingga penonton di luar Jepang mengetahui makanan Jepang dan diberi kesempatan untuk mencoba makanan-makanan tersebut. Selain itu, majalah busana pemuda-pemudi khas Jepang yang disebut gyaru diterbitkan dalam bahasa Mandarin dan diekspor ke Taiwan. Penduduk Taiwan pun dapat menikmati busana gaya Jepang walaupun mereka tidak berada di Jepang. Oleh karena globalisasi, orang-orang di luar Jepang mendapat lebih banyak kesempatan untuk menyentuh kebudayaan unik Jepang daripada masa sebelumnya.34 Sebagai akibat upaya sektor swasta, Jepang telah memiliki pasar content domestik yang cukup besar dengan skala pasar kedua terbesar di dunia setelah AS. Pada tahun 2005, dari total 120 triliun yen dari pasar content di seluruh dunia, pasar AS adalah 37,4 triliun yen, Jepang adalah 10.6 triliun yen, Inggris adalah 7 triliun yen, Prancis adalah 3,9 triliun yen, Jerman 5,9 triliun yen, China 2,3 triliun yen, dan Korea Selatan 1,3 triliun yen.35 Content industry telah menjadi salah satu industri utama yang menopang perekonomian Jepang. Content industry, terutama pasar animasi, memperlihatkan pertumbuhan pesat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Kementerian Ekonomi,

33 Holden, Japan’s Mediated Global Identities dalam Scrase, Holden, Baum (ed.), Globalization, Culture and Inequality in Asia’, (Trans Pacific Press, 2003) 34 Ibid., hal.164 35 Nippon Keidanren, Mempromosikan Industri Hiburan dan Konten, 2003, hal.70, (dalam bahasa Jepang:日本経済団体連合会、「エンターテインメント・コンテンツ産業の振興に向けて」2003 年) Lihat: http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/110/honbun.html, Diakses pada 25 Maret, 2011



70

Perdagangan, dan Industri Jepang, dari seluruh animasi yang diputar di dunia, 60 persen-nya merupakan karya asli Jepang.36 Grafik 3.5 menunjukkan pertumbuhan pasar animasi di Jepang. Sejak tahun 2000, skala pasar animasi meningkat secara signifikan. Pasar animasi berskala 15 miliar 93 juta yen pada tahun 2000 menjadi 20 miliar 79 juta yen pada tahun 2002. Grafik 3.8 Skala Pasar Animasi di Jepang (Unit: 100 juta Yen)

70 75 80 85 90 92 94 95 96 97 98

99 00 01 02 (Tahun)

Sumber: Divisi industri kebudayaan dan informasi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, 2003: 2

Walaupun content industry Jepang cukup besar di dalam negeri, jika dilihat dari sudut ekspor, belum dapat dikatakan maju. Sebetulnya, jumlah produk content industry yang diekspor ke luar negeri dari Jepang hanya sebesar 1, 9

36

Divisi industri kebudayaan dan informasi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, Keadaan Industri Animasi dan Tantangan (2002) , Hal.7 (Dalam bahasa Jepang: 経済産業省文化情報関連産業課「アニメーション産業の現状と課題」, 2002年)



71

persen.

37

Produk yang diekspor pun memiliki jenis yang terbatas karena

kebanyakan produk content tersebut adalah animasi, komik, dan game.38 Walaupun jumlah ekspornya kecil dan terbatas, penelitian ini melihat dua faktor, yaitu jumlah produk Jepang bajakan di luar negeri tidak dihitung dan adanya penjualan hak paten dari Jepang. Penjualan hak paten ini membantu masuknya content industry di luar negeri, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, produk content industry asal Jepang dapat diproduksi di dalam negerinya sendiri tanpa diekspor dari Jepang. Seperti telah dijelaskan di atas, berkat globalisasi, animasi dan komik Jepang telah beredar ke negara-negara lain dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat di luar Jepang menyebabkan munculnya gejala demam Jepang di luar negeri, terutama negara-negara Eropa. Akan tetapi, tidak dapat dihindari bahwa seiring dengan meluasnya globalisasi, tanpa dukungan pemerintah, content industry Jepang mulai menghadapi kesulitan sehingga tertinggal dari negaranegara lain. Terdapat dua kesulitan terbesar bagi content industry Jepang, yaitu sulitnya perlindungan industri tersebut dari pelanggaran hak cipta/paten dan semakin beratnya persaingan dengan content industry di luar Jepang. Salah satu kesulitan yang dihadapi content industry Jepang adalah permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta/paten. Dengan globalisasi dan tanpa dukungan pemerintah, karya-karya animasi dan komik Jepang mulai dibajak dan dijual di luar Jepang, terutama negara-negara Asia. Di negara-negara tersebut, banyak DVD dan CD yang telah dijual secara ilegal. Sebagai contoh, penulis ingin mengangkat kasus animasi dan komik Doraemon. Seperti negara-negara Asia lain, komik Doraemon dibajak juga di Indonesia. Seperti telah dijelaskan di bab 2, kepopuleran animasi dan komik Doraemon di Indonesia luar biasa. Setelah acara televisinya mulai mengudara di Indonesia, komik Doraemon sering kali terlihat di mana-mana. Komik Doraemon yang dibajak dijual dengan harga terjangkau, Rp200—Rp400 per buah. Pada awalnya, penerbit Jepang tidak bertindak apa-apa untuk menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut. Penerbit Jepang ini hanya mengatakan bahwa 37

Yamaguchi, Transisi Kebijakan untuk Mendorong Pembangkitan Industri Content dan Permasalahannya, (National Parliament Library, 2009) hal.71 38 Ibid



72

pasar domestik cukup besar, sedangkan bisnis bajakan di luar Jepang belum cukup besar untuk dipedulikan.39 Ironisnya, akibat tidak ada perlindungan hak cipta oleh pemerintah, Doraemon bajakan di Indonesia cukup berkembang. Pada akhirnya, bajakan Doraemon berkontribusi besar terhadap promosi kebudayaan Jepang (lihat bab 4). Setelah cukup terkenal, perusahaan penerbit Indonesia mendapat hak paten Doraemon dari penerbit Jepang sehingga berhasil menerbitkan Doraemon dengan kualitas yang lebih tinggi dan lebih mahal, yaitu Rp3.300 per komik sebagai salah satu seri Tentomushi.40 Walaupun bajakan memberi hasil positif bila dilihat dari sudut promosi kebudayaan, persoalan pelanggaran hak cipta karya-karya Jepang perlu dianggap serius. Menurut Content Overseas Distribution Association (CODA), selama 2 tahun 4 bulan sejak Januari 2005 sampai April 2007, sejumlah 3,74 juta DVD, VCD, dan CD ilegal dari China, Hong Kong, dan Taiwan telah disita. Total kerugian terhadap perekonomian Jepang mencapai 48,6 miliar yen. Gejala ini dikarenakan kelemahan proteksi negara. Penyebaran internet dan perkembangan pendidikan information technology (IT) di seluruh dunia diperkirakan pun telah menjadi sarang duplikasi illegal.41 Selain permasalahan mengenai hak cipta/paten, content industry mengalami kesulitan lainnya, yaitu persaingan berat dengan content industry di luar negeri. Perancis telah lama memelihara citra sebagai ‘negara yang memiliki kebudayaan yang unggul’ sejak mendirikan Institute de France pada abad ke-17. Sebagai kebijakan negara, pemerintah mendirikan institusi resmi seperti Centre National du Cinéma et de l'image Animée (CNC) untuk mendorong industri tersebut, melaksanakan kebijakan proteksi dengan membagi-bagi animasi dan film di berbagai saluran TV, serta memberi subsidi untuk pendidikan kreator muda.42 Di AS, kebijakan ekspor film Hollywood didorong secara signifikan oleh pemerintah. AS merupakan pasar content industry terbesar di dunia. Sejak Perang 39

Shiraishi., op.cit., hal 301 Ibid., hal.302 41 Lihat: http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/06/13/16035.html, diakses pada 25 Maret, 2011 42 Yagi, Tadashi, Langkah baru content industry (ISFJ,2006) hal.5（Dalam bahasa Jepang:八木匡「コンテンツ産業の新たなる歩み」、2006 年、ＩＳＦＪ） 40



73

Dunia II, Motion Picture Association of America (MPAA) yang didirikan pada tahun 1922 bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar/Konsulat untuk memperluas pasar di luar negeri dan mengurangi hambatan dalam memutarkan film Hollywood di luar negeri sehingga industri hiburan AS dapat mendunia. Kerja sama antara content industry dalam negeri dengan pemerintah AS dapat disebut cukup sukses. 43 Sementara itu, sejak akhir 1990-an, pemerintah Inggris juga telah mendorong content industry. Pemerintahan Blair mendirikan gugus tugas pemerintah bernama Creative Industries Task Force (CITF) yang berugas menangani permasalahan yang dialami content industry dan membimbing kreator baru dengan memberikan subsidi. 44 Untuk melaksanakan kebijakan promosi kebudayaan pemerintah, peran United Kingdom Film Council (UKFC) sangat penting. UKFC didirikan pada tahun 2000 sebagai salah satu kebijakan promosi oleh Kementerian Kebudayaan, Media, dan Olahraga. UKFC memberi subsidi, terlibat dalam promosi karya film di dalam negeri maupun luar negeri, memudahkan

proses

pemotretan,

mengadakan

pesta

film

internasional,

mengusulkan program untuk membimbing kreator baru, dan mengurangi pajak mengenai pembuatan film.45 Belakangan ini, keterlibatan pemerintah dalam content industry terlihat tidak hanya di negara-negara Barat, tetapi juga di negara-negara Asia, seperti Korea Selatan. Sejak pertengahan tahun 1990-an, pemerintah Korea Selatan menyoroti kebijakan promosi bidang informatika. Pemerintah Korea Selatan membatasi jumlah produk animasi dan komik Jepang, pada waktu yang sama, mendorong pendidikan kreator muda dan investasi terhadap content industry di dalam negeri. Dibandingkan dengan negara lain, Korea Selatan berkonsentrasi melakukan promosi kebudayaan pop. Pada tahun 1995, rencana promosi informatika disetujui oleh pemerintah dan mereka pun mempersiapkan infrastruktur agar Korea Selatan dapat menjadi negara IT terbesar di dunia. Sambil melengkapi lingkungan internet di dalam negeri, pemerintah mendirikan yayasan kebudayaan dan industri pada tahun 1999. 43

Yamaguchi, op,cit., hal.71 Ibid, hal.4 45 Ibid, hal.77 44



74

Di tahun yang sama, pemerintah juga membuat undang-undang promosi industri kebudayaan dan, pada tahun 2002, mensahkan undang-undang promosi industri online digital contents dan mendirikan institusi promosi content (2002).46 Hasil dari kebijakan kebudayaan yang berkonsentrasi pada promosi kebudayaan pop tersebut adalah drama dan musik asal Korea Selatan menjadi terkenal di luar negeri.47Akibat kebijakan pemerintah tersebut, terjadilah demam Korea dan Korea Selatan sukses di bidang pariwisata serta perdagangan produk karakter yang berkaitan dengan drama dan musik yang disebut K-pop. Misalnya, 17,7 juta wisatawan dari Jepang mengikuti tur Winter Sonata ke Korea Selatan sejak tahun 2004 sampai tahun 2006. 48 Para wisatawan berkunjung ke tempattempat yang dipakai dalam adegan drama Winter Sonata asal Korea Selatan tersebut. Menurut survei yang dilakukan oleh Organisasi pariwisata Korea (Korea Tourism Organization), setiap wisatawan memakai 16 juta yen untuk tur tersebut.49 Demam drama pun cukup mempengaruhi industri pariwisata sehingga meningkatkan perekonomian Korea Selatan. Terkait dengan hubungan antara kebijakan pemerintah dan content industry, Yagi dalam tulisannya, Langkah Baru Industry Content untuk Menciptakan Susunan Organisasi dan Bimbingan, menunjukkan Figure 3.1. Figure tersebut menunjukkan hubungan antara kebijakan pemerintah dan content industry oleh negara-negara yang dicontohkan di atas. Keadaan Jepang pada saat ini belum cukup jelas untuk dianalisis karena diplomasi kebudayaan tersebut baru digelar. Akan tetapi, Jepang lebih mengarah ke kebijakan yang diprakarsai oleh sektor swasta. Industri content Korea Selatan dipimpin oleh pemerintah, sedangkan industri content AS dipimpin oleh sektor swasta, khususnya Hollywood. Karena adanya dampak besar industri Hollywood yang bersifat komersial, Perancis perlu mementingkan kebijakan kebudayaan daripada kebijakan industri yang dipimpin oleh pemerintah agar dapat memelihara industri

domestik yang berkualitas tinggi secara tradisional.50

46

Yagi, op.cit., hal.5 Yamaguchi , op.cit., hal.74 48 Yagi, op.cit., hal.9 49 Ibid, hal. 9 50 Ibid., hal.5 47



75

Dibandingkan dengan kebijakan AS, Perancis, dan Korea Selatan, kebijakan Jepang terlihat lebih netral. Mengenai prakarsa dan kebijakan, keadaan Jepang lebih mengarah ke prakarsa sektor pemerintah dan kebijakan kebudayaan dibandingkan dengan kebijakan AS. Akan tetapi, prakarsa pemerintah Jepang belum setingkat Perancis dan Korea Selatan. Mengenai kebijakan, Jepang mulai memperhatikan industri dan mulai lebih mementingkan kebijakan industri daripada kebijakan kebudayaan, tetapi belum setingkat AS atau Korea Selatan. Jepang tidak mementingkan kebijakan kebudayaan seberat Perancis dan juga tidak cukup melaksanakan kebijakan untuk melindungi industri domestik dan membina para kreator, seperti AS dan Korea. Figure 3.1 Model Kebijakan Content Industry di Setiap Negara

Sumber: Yagi, 2006.7

Oleh karena kurangnya konsentrasi pada kebijakan kebudayaan dan ketidakjelasan prakarsa dalam diplomasi kebudayaan Jepang, terlihat bahwa Jepang belum memanfaatkan demam Jepang di luar negeri secara maksimal sebagai alat diplomasi dan alat untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Menurut Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Jepang telah kehilangan banyak kesempatan bisnis karena kekurangan daya saing. Misalnya, di AS, ada sekitar 9.000 restoran Jepang. Akan tetapi, restoran yang dimiliki oleh orang Jepang atau keturunan Jepang kurang dari 10 persen. Industri Jepang belum Universitas Indonesia


76

mampu untuk bersaing di industri negeri lain walaupun ada kesempatan besar untuk menggelar bisnis.51 Kelemahan content industry Jepang juga terlihat dalam Japan Expo yang diselenggarakan di Paris, Prancis. Ketika Japan Expo pada tahun 2006 diadakan, tidak hanya perusahaan Jepang saja, tetapi juga banyak perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang ikut sebagai peserta. Tempat pameran tersebut dibagi menjadi berbagai stand (booth), seperti komik, cosplay, demonstrasi olahraga, kebudayaan tradisional Jepang, dan lain-lain. Stand yang paling ramai didatangi adalah stand khusus komik. Ada stand dari perusahaan penerbit Jepang dan ada juga stand dari toko buku dan komunitas pencinta komik lokal setempat. Untuk menjual komik Jepang, perusahaan lokal perlu mendapat paten. Persaingan berat penjualan komik Jepang menyulitkan proses tersebut. Seorang pengarang komik perlu melakukan kontrak dengan satu perusahaan penerbit Jepang. Kemudian, penerbitan yang mengontrak tersebut akan bekerja sama dengan perusahaan penerbit luar negeri untuk menjual komik tersebut. Perusahaan-perusahaan penerbit tersebut menangani permasalahan hak cipta dan prosedur penjualan komik di luar negeri. Misalnya, di negara-negara Eropa, seperti Prancis, hanya 2 perusahaan yang berkuasa di bidang penjualan komik. Oleh karena itu, bagi perusahaan kecil, sangat sulit untuk mengontrak penerbit Jepang yang menjual komik dengan pengarang yang memiliki prestasi tinggi. Korea Selatan menyadari kesulitan penerbitan lokal tersebut dan mendekatinya. Di Japan Expo, perusahaan penerbitan Korea Selatan menduduki banyak booth dan memperkenalkan pengarang komik asal Korea untuk mempromosikan karyanya. Komik-komik tersebut merupakan komik ala Jepang dan cukup menarik minat penggemar komik Jepang. Di setiap stand, penerbitan Korea Selatan mengajak pengarang ikut dan mengadakan acara tanda tangan untuk promosi komik Korea ala Jepang tersebut. 52 Dari sini, dapat disebutkan bahwa proses yang rumit mengenai penjualan komik Jepang ke luar negeri mempersulit penjualan promosi kebudayaan 51

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, Membangkitkan Negara Industri Kebudayaan untuk Abadv21, 2010 (dalam bahasa Jepang 経済産業省「文化産業立国に向けて文化産業を 21 世紀の文化産業に」, 2010) 52 Sakurai, Diplomasi Kebudayaan Animasi , op.cit., hal. 156



77

sehingga Jepang telah kehilangan banyak kesempatan. Sebaliknya, negara lain yang mengikuti gaya Jepang cenderung sukses. Sebagai model bisnis content yang ideal, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri mengusulkan hal yang ditunjukkan sebagai berikut. Figure 3.2 Model Bisnis Content Ideal

Sumber: Divisi industri kebudayaan dan informasi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, 2003: 6

Seperti grafik tersebut, Jepang mampu memperbesar kesempatan bisnis mulai dari industri animasi jika adanya kerja sama yang erat antara pemerintah dengan sektor swasta. 3.4

Pengaruh Kegiatan Lobi dari Content Industry Dengan melihat kesulitan dan keadaan kebijakan luar negeri lain, Jepang

juga perlu mementingkan content industry seperti negara lain yang telah sukses. Tanpa kebijakan pemerintah, content industry Jepang akan tertinggal dari negaranegara lain sehingga demam Jepang di luar Jepang menjadi sia-sia. Pemerintah Jepang perlu memanfaatkan globalisasi yang memudahkan promosi kebudayaan Jepang tanpa batas negara, sekaligus mencegah pelanggaran hak cipta yang



78

merugikan perekonomian Jepang untuk kepentingan nasional. Seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, isu-isu perlindungan kekayaan intelektual/hak cipta berkembang secara cepat karena produk terus-menerus dibajak dan dijual segera setelah diterbitkannya produk baru. Tokoh yang memperhatikan permasalahan tersebut, pada awalnya, adalah PM Koizumi. Pada tahun 2002, ia mengusulkan strategi kekayaan intelektual sebagai kebijakan 2002 dan membuat charter tentang kekayaan intelektual. Pada tahun yang sama, dia melakukan proklamasi untuk mendirikan negara yang melindungi kekayaan intelektual. Berdasarkan proklamasi tersebut, pemerintah Jepang mendorong content industry untuk bersatu. Kementerian

Ekonomi,

Perdagangan,

dan

Industri

serta

Badan

Kebudayaan Jepang (Agency for Cultural Affairs) menjadi aktor utama dalam melaksanakan persatuan tersebut. Pada tahun 2002, dengan dorongan dari pemerintah, perusahaan pembuatan musik, film, video, paten, animasi, game, peredaran, dan sebagainya bergabung dan mendirikan Content Overseas Distribution Association (CODA) dengan sukarela dan pada tahun 2009, CODA menjadi asosiasi resmi.53 CODA bertujuan untuk mengembangkan pasar industri tersebut ke luar negeri dan melindungi hak cipta karya-karya asal Jepang. Sampai saat ini, 22 perusahaan dan 20 lembaga sudah menjadi anggota CODA. Jasa CODA cukup signifikan dengan terus berupaya demi perkembangan content industry Jepang. Pada tahun 2009, mereka memohon pemerintah untuk membuat delegasi resmi. Delegasi tersebut dikirim ke China yang menjual paling banyak produk content Jepang yang ilegal dan sukses melakukan diskusi dengan pemerintah China. Tidak hanya berdiskusi dengan pemerintah, delegasi ini juga memberikan seminar terhadap staf-staf

pemerintah setempat agar proses penangkapan

kejahatan itu dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.54 Selain upaya CODA, upaya Nippon Keidanren tidak dapat diabaikan. Upaya Nippon Keidanren terhadap kebijakan pemerintah dianggap signifikan dan pengaruhnya cukup besar. Nippon Keidanren adalah lembaga persatuan perekonomian Jepang. Pada tahun 2002, lembaga tersebut digabungkan dengan 53 54

Lihat: http://www.coda-cj.jp/coda_soshiki.html, (diakses 29 Maret, 2011) http://www.famitsu.com/game/news/1225111_1124.html (diakses 29 Maret 2011)



79

Keidanren (Japan Federation of Economic Organizations) dan Nikkeiren (Japan Federation of Employer’s Associations). Sejak berakhirnya Perang Dunia II, kedua lembaga tersebut telah berkontribusi cukup besar kepada perkembangan ekonomi Jepang. Jumlah anggota Nippon Keidanren

pun mencapai 1.601

(2010).55 Pendapat Nippon Keidanren dianggap sangat penting oleh para politisi Jepang karena sumbangan oleh Nippon Keidanren kepada partai politik, secara historis, sangat besar. Meskipun sumbangan langsung dari Nippon Keidanren ke partai khusus telah dihentikan pada tahun 2003 berkaitan dengan pencegahan permasalahan korupsi, pengaruh Nippon Keidanren tetap besar karena banyak perusahaan yang menguasai perekonomian Jepang merupakan anggota Nippon Keidanren. Merekalah yang memahami permasalahan yang dihadapi oleh industri Jepang secara rinci dan mampu mempengaruhi tindakan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, anggota Nippon Keidanren sering kali mengajukan usulan ekonomi kepada pemerintah dengan bentuk permintaan dan saran. Sejak menghentikan sumbangan kepada partai politik, lembaga tersebut lebih bersifat sebagai thinktank. Dengan keadaan seperti ini, pemerintah perlu mementingkan Nippon Keidanren dengan memperhatikan usulan kebijakan ekonomi dalam diskusi sehingga kerja sama antara pemerintah dan Nippon Keidanren tetap terlihat dan tidak merugikan perekonomian Jepang.56 Dengan melihat perkembangan industri seperti kegiatan CODA, salah satu panitia Nippon Keidanren, yaitu panitia persoalan industri, mengadakan pertemuan industri hiburan dan content untuk pertama kalinya pada tahun 2003. Sebanyak 40 perusahaan dan lembaga yang berkaitan dengan musik, game, film, penerbitan, peredaran, dan siaran mengikuti pertemuan tersebut. Ada dua tujuan mengenai pelaksanaan pertemuan ini. Pertama, untuk menolong komunikasi yang lancar di dalam industri demi perkembangan industri tersebut. Kedua, untuk mengumpulkan dan menyatukan usulan dari industri masing-masing terhadap pemerintah. Nippon Keidanren berpendapat bahwa kebijakan dorongan content

55 56

http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/index.html (diakses 29 Maret 2011) http://www.47news.jp/news/2010/03/post_20100308164803.html (diakses 1 April 2011)



80

industry oleh pemerintah tidak hanya melindungi hak cipta/paten, tetapi juga penting sebagai kebijakan ekonomi dan diplomasi.57 Melalui pertemuan industri hiburan dan content ini, Nippon Keidanren dapat mempengaruhi pemerintah hingga membuat undang-undang dan kebijakan luar negeri yang penting.58 Misalnya, Nippon Keidanren mengumumkan pendapat berjudul “Mengenai Rencana Mempromosikan Kekayaan Intelektual 2009”. Pendapat Nippon Keidanren berfokus pada promosi content industry. Dalam pendapat yang ditulis sebanyak 33 halaman, 14 halaman merupakan pendapat mengenai promosi content industry di Jepang. Pada akhirnya, isi rencana tersebut cukup merefleksikan pendapat Nippon Keidanren dan memperhatikan promosi content industry Jepang.59 Selain Nippon Keidanren, kegiatan Digital Contents Law Intellectual Forum, salah satu asosiasi penelitian swasta, juga terlihat aktif. Forum ini didirikan pada tahun 2008 dan membuat naskah undang-undang mengenai Net Law. Anggota forum tersebut cukup berpengaruh. Ketuanya adalah presiden National Graduate Institute for Policy Studies, yaitu sebuah institusi yang sering memberi saran kepada kebijakan pemerintah. Anggota lain adalah presiden perusahaan-perusahaan penerbit, produsen film, dan profesor-profesor di universitas. 60 Pada Maret 2008, forum tersebut mengadakan jumpa pers dan mengumumkan naskah undang-undang Net Law terhadap pemerintah Jepang. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi content industry Jepang dan mendukung penyebaran kebudayaan Jepang melalui internet secara legal. Hasil jumpa pers tersebut mengundang masyarakat untuk berpendapat mengenai persoalan perlindungan content industry Jepang. 61 Sebagai respons, pemerintah Jepang mendirikan Panitia Penelitian Sistem Hak Intelektual pada Masa Digital Net. Selain itu, Partai Demokrat Liberal juga mendirikan Panitia mengenai Hak 57

Nippon Keidanren Times No. 2796 (Dalam bahasa Jepang,日本経団連タイムス No.2796 (2006 年 1 月 12 日), http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2006/0112/07.html (diakses 27 Maret 2011) 58 Keizai Clip No. 27, September 2003, (Dalam bahasa Jepang, 経済くりっぷ No.27 (2003 年 9 月 9 日) http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/CLIP/2003/0909/12.html 59 http://animeanime.jp/biz/archives/2009/03/2009_5.html (diakses 9 Juni 2011) 60 http://www.digitalcontent-forum.com/ (diakses 9 Juni 2011) 61 Ibid.,



81

Cipta pada Masa Digital Net dalam komite politik dan komite strategi hak intelektual.62 Dari hal-hal yang dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan lobi oleh Nippon Keidanren dan forum yang beranggotakan orang-orang penting cukup mempengaruhi pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan industri domestik. Kegiatan ini juga mempengaruhi cara diplomasi baru, yaitu diplomasi yang mengombinasikan kebudayaan tradisional dan pop Jepang.

62

Ibid.,



BAB 4 FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KOMBINASI DIPLOMASI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DAN POP JEPANG

Pada bab 3, telah dijelaskan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Jepang melakukan kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop. Tidak hanya faktor domestik, tetapi faktor eksternal juga mempengaruhi kombinasi diplomasi tersebut. Dalam bagian ini, diuraikan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu kritik-kritik terhadap ODA dari pihak Indonesia dan faktor demam Jepang di luar Jepang, khususnya di Indonesia. 4.1

Kritik terhadap ODA dari Pihak Indonesia Tidak hanya dari pihak Jepang, kritik juga muncul dari pihak Indonesia

sebagai penerima ODA. Kritik-kritik ODA yang sering muncul di Indonesia adalah tentang tied-loan, ketidakadilan, serta kerusakan lingkungan di daerah setempat. Kritik pertama yang muncul adalah mengenai sistem pinjaman Yen yang disebut tied-loan. Tied-loan adalah pinjaman yang memiliki beberapa persyaratan dari pihak pemerintah sehingga proyek tersebut berdampak positif terhadap perekonomian pihak donor. Sebaliknya, bantuan untied tidak memiliki persyaratan khusus dan proyek diputuskan berdasarkan pada tawaran internasional tanpa ikatan sehingga pihak penerima bantuan mendapat pilihan dan harga yang terjangkau.1 Indonesia merupakan penerima ODA terbeasar dan banyak proyek telah dilaksanakan sebagai proyek tied-loan. 2 Walaupun setelah tahun 1992, ketika ODA Charter diperbaharui, jumlah tied-loan dikurangi sehingga menimbulkan kritik terhadap ODA Jepang, yaitu pemerintah Jepang memiliki ikatan erat dengan 1

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/07_hakusho/honbun/b0/yogo.html (diakses pada 5 Mei, 2011) 2 Rix, Op.cit., hal.136

82



83

kalangan bisnis Jepang, terutama pembuat peralatan modal (capital equipment makers), industri rekayasa berat (the heavy engineering industry), dan konsultasi (the consulting engineers) untuk melaksanakan proyek ODA di negara-negara berkembang. Mengenai keadaan tersebut, Binny Buchori, Sekretaris Eksekutif Infid di Jakarta berpendapat sebagai berikut. Proyek-proyek yang didanai oleh ODA Jepang mewajibkan kepada Indonesia untuk menggunakan ahli, sumber daya manusia, teknologi dan bahan/barang berasal dari pemerintah atau perusahaan Jepang. Hal ini berarti bahwa bantuan atau utang yang telah diberikan kepada Indonesia hanya memberikan manfaat bagi Jepang. Sebagian besar dana tersebut habis untuk membayar jasa konsultan dan kontraktor serta perusahaan Jepang yang mendominasi proyek pembangunan infrastruktur mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga rendah. 3 Seperti terlihat pada grafik 3.2 di bab sebelumnya, kebanyakan proyek yang didanai pinjaman Yen adalah bidang energi dan transportasi. Dibandingkan dengan proyek hibah dan kerja sama teknik, dapat dikatakan bahwa kedua bidang tersebut membutuhkan keahlihan dan dana yang lebih besar. Karena dana yang digunakan adalah pinjaman, pemerintah Indonesia diwajibkan mengembalikan utang tersebut. Hal ini berarti proyek ODA tidak merugikan perekonomian Jepang karena adanya persyaratan tied-loan yang telah dijelaskan di atas. Pada masa pemerintahan Soeharto, sejak tahun 1966 sampai tahun 1998, keadaan

ekonomi

Indonesia

berkembang

secara

signifikan.

Kebijakan

pembangunan negara oleh Presiden Soeharto merupakan kebijakan yang menekankan pada penggunaan bantuan ekonomi dari luar negeri serta menstimulasi investasi dan modal asing yang melahirkan kesempatan bisnis. 4 Kesempatan bisnis ini melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di dunia politik maupun bisnis di Jepang. 5 Misalnya, menurut Movement for Democratic Socialism (MDS), suatu LSM di Jepang, dalam proyek pembangunan 3

http://www.gatra.com/2004-09-29/artikel.php?id=46864 (diakses pada 28 Mei, 2011) International No. 91, 1998, http://www014.upp.so-net.ne.jp/tor-ks/wol/wol013.htm (diakseskan pada 4 Mei, 2011) 5 Ibid., 4



84

bendungan Kota Panjang di Sumatera Barat, nepotisme antara perusahaan Jepang, pemerintah Indonesia, dan keluarga Soeharto terlihat. Menurut MDS, rencana pembangunan bendungan dilakukan oleh Tokyo Electric Power Services Co., LTD (TEPSCO) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Pada saat itu, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita 6 menjadi penengah antara perusahaan kontraktor Jepang dengan keluarga Soeharto. Dia telah menerima sogokan dari perusahaan Jepang agar proyek bendungan tersebut dilaksanakan. Melalui Ginandjar, kerja sama antara perusahaan milik keluarga Soeharto dan Hazama Cooperation dari Jepang diwujudkan.7 Tidak hanya kasus bendungan Kota Panjang saja, selama pemerintahan Soeharto, berbagai kasus korupsi dicurigai telah terjadi. Dalam proyek ODA, pemerintah Jepang maupun sektor swasta Jepang juga terlibat dalam kasus-kasus korupsi sehingga muncul kritik bahwa pinjaman Yen dari Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), sekarang disebut Japan Bank for International Cooperation (JBIC)8, telah digunakan untuk kecurangan. Berikut adalah contoh kasus korupsi antara Indonesia dan Jepang. Tabel 4.1 Proyek-proyek yang Dicurigai Terjadinya Korupsi Proyek

Tahun

Kecurigaan terhadap

1988

Deskripsi Dalam proyek penggunaan bekas tanah

Mantan Menteri Luar

Bandara Kemayoran, Overseas

Negeri Watanabe

Economic Cooperation Fund (OECF) mengeluarkan dana. Proyek ini dilaksanakan oleh perusahaan yang diaudit oleh sekretaris Watanabe.

6

Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita adalah seorang politikus yang menjabad sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak tahun 2010. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pemerintahan Soeharto, dia menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Koodinator Bidang Perekonomian dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tahun 2001, dia ditangkap dengan dugaan korupsi mengenai kontrak bantuan teknologi antara Pertamina dan Petro Gas di Sumatera Selatan. http://www.jakartashimbun.com/pages/20010407top.html 7 http://www.mdsweb.jp/doc/690/0690_23c.html (diakses pada 20 Mei 2011) 8 Bagian pinjaman JBIC telah digabung dengan JICA pada tahun 2008.



85

Pristiwa Tekken

1987—1990

Tekken, perusahaan kontraktor umum yang menangani sebagian konstruksi pembangunan rel kereta api, memberi sogokan kepada keluarga Soeharto dan departemen-departmen yang bersangkutan melalui perusahaan penengah.

Proyek Candra Asli

1991

Dana modal sebesar US$300juta (75%)

Petrokimia Center

dari Indonesia dan US$100 juta (25%)

(CAPC)

dari Jepang. Proyek ini ditangani keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Walaupun pemerintah dan Bank Jepang memberi dana, proyek ini terus-menerus defisit sejak tahun pertama.

Proyek pubrik bubur

1996

Perusahaan Jepang dan Indonesia (kroni

kertas (pulp) di

Soeharto) menangani proyek ini. OECF

Sumatera Selatan

juga mengeluarkan dana. Proyek ini merusak lingkungan penduduk setempat sehingga penduduk terpaksa pindah ke tempat lain.

Paiton Pembangkit

1998

Proyek yang mengalihkan listrik Jawa-

Tenaga Listrik Uap

Bali di Paiton. Sejak 1998, OECF

(PTLU)

memberi dana kepada pembangkit listrik tersebut. Dana modalnya dikeluarkan dari keluarga Soeharto.

Sumber: Kertas Seminar Pusat Kajian Asia Universitas Sophia, 2005: 3

Menurut Benny Buchori, kebijakan ekonomi pemerintah Jepang lebih memberikan manfaat kepada kaum elit daripada masyarakat umum di Indonesia yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan dan mengakibatkan beban utang yang berkepanjangan bagi masyarakat Indonesia. 9 Dari kritik tersebut, dapat 9

http://www.gatra.com/2004-09-29/artikel.php?id=46864 (diakses pada 28 Mei, 2011)



86

disimpulkan bahwa ODA Jepang tidak hanya menguntungkan perusahaanperusahaan Jepang saja, tetapi juga mendorong korupsi di kedua negara. Tambahan lagi, hal ini telah membesarkan celah ekonomi antara masyarakat elit dan masyarakat miskin di Indonesia. Kritik ODA Jepang ketiga adalah bahwa proyek-proyek ODA tersebut telah merusak lingkungan di Indonesia sehingga menyebabkan penduduk lokal menderita. Menurut lembaga-lembaga NGO Jepang, proyek-proyek ODA hanya membantu Jepang karena menjadikan lingkungan tersebut sebagai pondasi investasi yang cenderung merusak lingkungan. Salah satu contoh adalah proyek bendungan Kota Panjang, Sumatera Barat. Pada tahun 2002, penduduk lokal menuntut pemerintah Jepang, JICA, TEPSCO, dan JBIC kepada Pengadilah Negeri Tokyo. Jumlah penduduk yang menuntut dalam pengadilan pertama sebanyak 3.861 orang . Pada pengadilan kedua, jumlah penduduk yang menuntut adalah meningkat menjadi 4.365 orang pada tahun 2003.10 Dalam artikel Kompas dijelaskan sebagai berikut. Sekitar 3.000 warga Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (5/9), akan menuntut Pemerintah Jepang melalui Pengadilan Negeri Tokyo untuk membayar kompensasi atas proyek Dam Kotapanjang di Riau yang didanai Jepang melalui program Official Development Assistance (ODA/Bantuan Pembangunan Resmi). Besar kompensasi yang diajukan adalah 5 juta yen per kepala keluarga (KK). Tim kuasa hukum masyarakat Sumbar, Akihiko Oguchi, dalam jumpa pers di Tokyo, Senin, menyatakan proyek itu merugikan dan merusak lingkungan. Bahkan, tim kuasa hukum itu juga menilai Pemerintah Jepang telah menyalahgunakan uang pajak masyarakat Jepang.11

Pembangunan Bendungan Kota Panjang bertujuan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan mencegah banjir dengan menggunakan pinjaman Yen. Proyek ini dibangun mulai tahun 1991 di atas lahan seluas 12.400 hektar. Areal itu memakan permukiman 4.152 Kepala Keluarga (KK) dari delapan desa di Riau dan 734 KK dari dua desa di Sumatera Barat. Penduduk lokal direlokasi mulai awal tahun 1992, yaitu sebanyak 3.896 KK yang menempati permukiman baru yang disediakan pemerintah, 250 KK menjadi peserta PIR (Perkebunan Inti

10

http://kotopan.jp/court.html (diakses pada 28 Mei 2011) “Artikel “Masyarakat Sumatera Barat Tuntut Pemerintah Jepang” dalam Kompas, 3 Maret 2002 http://els.bappenas.go.id/upload/other/Masyarakat%20Sumatera%20Barat%20Tuntut%20Pemerint ah%20Jepang.htm 11



87

Rakyat), dan enam KK lainnya memilih permukiman bebas.12 Sebagai ganti rugi, mereka memperoleh masing-masing lahan kebun karet dua hektar, lahan pertanian 0,49 hektar, dan 0,01 hektar lahan rumah dan halaman. Setiap KK memperoleh sarana MCK (mandi, cuci, dan kakus), ditambah jalan, kantor desa, balai desa, sekolah dasar, masjid, dan listrik, serta uang jaminan hidup selama setahun.13 Proyek ini kelihatannya lancar dan efektif, ganti rugi pun cukup jelas. Akan tetapi, para penduduk menuduh proyek ODA Jepang telah merusak lingkungan alam dan kehidupan tradisional mereka. Banyak penduduk lokal terpaksa berpindah dan kehilangan tambak udang serta hutan-hutan yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. 14 Artikel dari Japan Times pada 26 September 2002 menjelaskan kurang efektifnya proyek Bendungan Kota Panjang tersebut. Bendungan Hitro-electrik membutuhkan 31 miliar yen dan semua dananya dalam bentuk pinjaman Yen kepada pemerintah Indonesia. Bendungan ini beruncana membangkit listrik sebesar 114 megawat pada awalnya. Akan tetapi, 10 tahun kemudian, bendungan ini hanya membangkit listrik sebesar 6.3 megawat. ...15 Adhel, seorang pengacara Indonesia mengatakan bahwa saran dari TEPCO mempunyai banyak kesalahan. Hubungan baik antara politisi, birokrasi dan para pemimpin dari kalangan bisnis Indonesia mengundang ODA Jepang dan pada 16 akhirnya merusak kebudayaan lokal, lingkungan dan kehidupan mereka.

Tidak hanya bendungan Kota Panjang saja, tetapi ada banyak pula contoh dengan kesulitan yang sama di daerah-daerah lain, terutama pulau Jawa dan Sumatera, seperti PLTA Renun di Dairi, krisis air di Medan, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, bantuan ekonomi Jepang pada akhirnya merusak lingkungan dan memperburuk kehidupan masyarakat lokal. Berdasarkan kritik-kritik di atas, dapat dikatakan bahwa Jepang tidak mampu memelihara kedudukannya di Indonesia jika hanya menggunakan kekuatan ekonomi saja. Kemunculan kritik-kritik tersebut menjadi faktor yang 12

Ibid., Ibid., 14 http://www.mdsweb.jp/doc/752/0752_23a.html (diakses pada 15 April 2011) 15 Richard Susilo, “Indonesia’s Poor Pay too High a Price to Receive Japan’s ODA” dalam Kompas, 26 September 2002 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20020926a4.html (diakses pada 5 Juni 2011) 16 Ibid., 13



88

mempengaruhi diplomasi Jepang. Jepang perlu mengatasi kritik-kritik terhadap ODA dengan anggaran negara yang terbatas. Pada saat yang sama, pemerintah Jepang perlu berupaya agar tetap dapat memelihara eksistensinya di Indonesia dengan alternatif lain. 4.2

Demam Jepang di Indonesia Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahawa pemerintah Jepang

menghadapi kesulitan untuk memelihara eksistensi mereka di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Jepang memperhatikan potensi Jepang lainnya, selain kekuatan ekonomi, sebagai alternatif untuk menjaga kepentingan negara Jepang di luar negeri, termasuk di Asia, khususnya Indonesia. Salah satu potensi yang diperhatikan oleh pemerintah Jepang adalah content industry yang telah diperkenalkan di bab 3. Seiring dengan berkembangnya industri dalam negeri, kepopuleran kebudayaan pop Jepang di luar Jepang, yaitu demam Jepang juga menjadi faktor penting untuk menjelaskan diplomasi kebudayaan Jepang. Berikut dijelaskan perkembangan demam Jepang di Eropa. Demam Jepang di dunia telah terjadi dua kali sebelumnya dan dibagi menjadi tiga periode. Demam Jepang pertama adalah pada tahun 1700-an sampai 1800-an yang terkenal dengan istilah Japonism. Kesenian unik Jepang, seperti ukiyoe dan sastra A Tale of Genji diperkenalkan pada kesempatan London Expo kedua (1962), Paris Expo kedua, ketiga, dan kelima (1867, 1878, dan 1900), serta Vienna Expo (1873). Demam Jepang ini menginspirasi seniman-seniman Eropa, terutama karya-karya Prancis.17 Demam Jepang kedua dimulai pasca-Perang Dunia Kedua sampai pascaPerang Dingin. Film-film Jepang seperti Seven Samurai karya Akira Kurosawa berhasil memenangkan hadiah film internasional. Film ini cukup berkesan sehingga istilah ‘samurai’ kemudian tersebar ke negara-negara lain. Selain itu, menjelang Olimpiade Tokyo, infrastruktur berupa transportasi, penyiaran sinyal internasional, dan mesin TV berwarna mulai tersebar di seluruh Jepang. Acara ini mengundang banyak wisatawan dari luar negeri sehingga Jepang berhasil 17

Sasaki,op.cit.,



89

mendapat devisa dan ekonomi Jepang berkembang dengan pesat. Pada masa ini, mesin game bernama famicon (family computer) diproduksi oleh Nintendo dan industri game pun mulai berkembang, tidak hanya di dalam negeri, tetapi luar Jepang. Selama demam Jepang kedua, Jepang berhasil mengubah kesan dari negara samurai ke negara maju yang memiliki teknologi canggih.18 Demam Jepang ketiga adalah masa sekarang ini. Pada masa globalisasi saat ini, teknologi, buku, mesin-mesin listrik, pakaian, kebutuhan harian, makanan, dan berbagai kebudayaan mudah diekspor tanpa batas negara. Terutama, penyebaran visual art dan graphic art, seperti TV dan film, mudah tersebar dan mempengaruhi banyak orang dalam jangka pendek dengan menggunakan kekuatan visual.19 Kebudayaan Jepang juga demikian. Melalui media, animasi dan komik Jepang cepat tersebar ke luar Jepang sehingga dapat dikatakan bahwa media telah mendorong terjadinya demam Jepang. Animasi, komik, makanan, dan alat-alat elektronik seperti kamera dan komputer menarik masyarakat luar Jepang. 20 Sebagai contoh, animasi seperti Dragon Ball, Pocket Monster, Sailor Moon dan game seperti playstation mendapat perhatian pemuda-pemudi di luar Jepang, terutama sekali adalah animasi Dragon Ball yang mulai populer dari komik dan telah dibuat ulang sebagai film Hollywood.21 Gambar 4.1 Film, Animasi, dan Komik Dragon Ball

18

Ibid., Nye, Governance in a Globalizing World by the Brookings Institution (Eiji-shuppan, 2000), Hal.147-150 (Dalam bahasa Jepang: ナイ「グローバル化で世界はどう変わるか」英治出版、 2000 年) 20 Sasaki, op.cit 21 Ibid., 19



90

Komik Dragon Ball http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4088519027/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392 &s=books

Film Dragon Ball Evolution (kiri) http://ultramenmumbul.blogspot.com/2010/05/dragon-ballevolution.html; Animasi Dragon Ball (kanan) http://www.amazon.co.jp/gp/customermedia/product-gallery/B0000AVT58/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&index=0

Indikasi lain yang menunjukkan kepopuleran budaya Jepang terlihat dari Japan Expo, yaitu pameran kebudayaan Jepang terbesar di dunia yang diselenggarakan di Paris, Perancis, setiap tahun. Pada tahun 1999, Japan Expo pertama kali dilaksanakan oleh komunitas pencinta kebudayaan Jepang di Perancis. Pengaruh komunitas dan jaringannya luar biasa sehingga komunitas tersebut sukses menarik banyak perhatian pemuda-pemudi dari seluruh Eropa. Expo Japan yang diselenggarakan di Paris ini dirancang unuk dapat memperkenalkan kebudayaan tradisional dan pop Jepang. Pada tahun pertama, jumlah pengunjung sekitar 3.200 dan setiap tahun jumlah pengunjungnya terus meningkat. Pada tahun 2005, panitia Expo membatalkannya karena alasan keamanan. Pada tahun 2010, pengunjung Expo mencapai lebih dari 180.000 pengunjung.22

22

http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/report/?id=20110224-00005442-r25&page=2 (diakses pada 20 April 2011)



91

Tabel 4.2 Jumlah Pengunjung Japan Expo

Tabel 4.3 Usia Pengunjung JapanExpo (1999-2010)

Jumlah

Tahun

Pengunjung

Usia

%

1999

Japan Expo 1

3 200

< 15 Tahun

23

2000

Japan Expo 2

8 000

15—25 tahun

46

2001

Japan Expo 3

12 000

25—40 tahun

19

2002

Japan Expo 4

21 000

> 40 Tahun

12

2003

Japan Expo 5

29 000

2004

Japan Expo 6

41 000

2006

Japan Expo 7

56 000

2007

Japan Expo 8

81 000

2008

Japan Expo 9

134 467

2009

Japan Expo 10

165 501

2010

Japan Expo 11

182 546

Sumber: http://www.japan-expo.com/en/

Dari tabel 4.3, dapat dilihat bahwa sebagian besar dari keseluruhan pengunjung berusia 15—25 tahun, yaitu pemuda-pemudi. Agar menarik lebih banyak pemuda-pemudi, pada tahun 2006, dimulai fashion show bergaya Jepang bertema Tokyo Girls Collection yang mendukung demam Jepang tersebut. Nama tempat Harajuku pun telah menjadi terkenal di luar negeri sebagai pusat busana khas Jepang. Dalam Japan Expo ini, tersedia lebih dari 150 stand majalah yang dibuat oleh komunitas komik Jepang, stand pertandingan video-game, pemutaran animasi dan film Jepang, lomba cosplay, serta demonstrasi olahraga tradisional Jepang, seperti kendo dan judo. Pada tahun 2009, artis-artis Jepang, seperti AKB48 dan TOSHI&YOSHIKI dari band X JAPAN diundang sebagai tamu istimewa dalam acara tersebut.23

23

Ibid.,



92

Hal yang menarik adalah walaupun Japan Expo cukup banyak memperkenalkan kebudayaan Jepang dan mengumpulkan banyak pengunjung, Expo ini hanya berkembang di hanya sektor swasta saja. Oleh karena itu, muncullah permasalahan mengenai hak cipta/paten dan persaingan berat tanpa dukungan pemerintah, seperti yang telah dijelaskan di bab 3. Selain kegiatan sektor swasta, pemerintah atau institusi pemerintah mulai berupaya untuk memperkenalkan tidak hanya kebudayaan tradisional, tetapi juga pop Jepang dengan melihat keadaan demam Jepang yang menarik pemudapemudi tersebut. Japan Foundation 24 pun memberikan kontribusi yang cukup penting di sini.

Permintaan untuk menggelar promosi kebudayaan Jepang

pop, seperti animasi dan komik, sangat banyak diajukan oleh pihak swasta dan masyarakat di luar Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Jepang menggunakan Japan Foundation yang memiliki cabang di 20 negara. Untuk mendorong demam Jepang

melalui animasi dan komik,

Kementerian Luar Negeri Jepang mengirim kreator-kreator mereka ke Rusia, Spanyol, Yordania, Qatar, dan Suriah pada tahun 2007 serta mengadakan workshop pembuatan animasi melalui Japan Foundation. Menurut Japan Foundation, data peserta yang mengikuti workshop lebih dari 50% seluruh penduduk di Timur Tengah dan berusia di bawah 20 tahun. Mereka dibesarkan dengan menonton animasi Jepang dan hal ini berkaitan dengan rasa positif terhadap negara Jepang. Untuk mendukung pemuda-pemudi yang ingin membuat animasi, Jepang dapat mendorong peningkatan industri digital-content sekaligus mempromosikan kebudayaan dengan menggunakan keunggulan Jepang.25 Sebagai kegiatan lain, Japan Foundation mengundang pengarang luar negeri ke Jepang untuk menginspirasikan sekaligus mendorong meningkatkan kualitas komik setempat. Misalnya, pada tahun 2007, Japan Foundation

24

Japan Foundation didirikan pada tahun 1972 sebagai korpoasi khusus (special corporation) dan pada tahun 2003, menjadi independent administrative corporation di bawah Kementerian Luar Negeri. Japan Foundation memiliki 22 cabang di 22 negara dengan tujuan pertukaran kebudayaan dan kesenian, menyebarkan pendidikan bahasa Jepang, mendukung penelitian Jepang, serta pertukaran ilmu budaya. 25 Japan Foundation, Laporan Japan Foundation (2008), hal. 8



93

mengundang Gado, pengarang komik asli Kenya. Dia mengarang komik tentang Jepang dan pameran karya Gado diselenggarakan setelah dia pulang ke Kenya.26 Kegiatan Japan Foundation tersebut memperlihatkan bahwa Jepang memiliki teknik dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyebarkan pembuatan animasi dan komik. Komunikasi antara para kreator Jepang dan kreator di luar negeri merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas animasi dan komik di dunia. Pada saat yang sama, kerja sama antara para kreator dari industri dan pihak pemerintah pun diperlukan. Sebagai hasil upaya pemerintah Jepang, Jepang mampu menciptakan kesan positif kepada negara-negara lain. Menurut jajak pendapat British Broadcasting Corperation (BBC), Jepang menjadi negara yang memiliki kedua terbaik di dunia pada tahun 2006. Walaupun terjadi penurunan, Jepang tetap memelihara kesan positifnya dari tahun 2006 sampai tahun 2010 (lihat grafik 4.1). Grafik 4.1 Ranking Negara yang Memiliki Kesan Positif

Sumber: BBC WORLD SERVICE POLL 2010

26

Ibid., hal.7



94

Demam Jepang tidak hanya terjadi di Eropa saja, tetapi juga di negaranegara Asia, seperti Indonesia. Jajak pendapat yang dilakukan oleh BBC mengatakan bahwa pada tahun 2011, 85% masyarakat Indonesia memiliki kesan positif terhadap Jepang dan jumlah ini paling besar di seluruh dunia.27 Selain itu, jika melihat hasil survei yang dilakukan pada tahun 1992, 1997, 2002, dan 2008 (lihat tabel 4.4), dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan pada kesan terhadap Jepang. Pada tahun 2008, Kementerian Luar Negeri pertama kali memasukkan pilihan dalam daftar pertanyaan, seperti ‘memiliki teknologi canggih’ ‘memiliki kebudayaan baru dan unik, seperti animasi, komik, dan makanan’, dan ‘cool’ sebagai kesan Jepang. Pada tahun 2008, 83% penduduk Indonesia menjawab bahwa kesan Jepang adalah negara yang memiliki teknologi canggih, 36% menjawab bahwa Jepang adalah negara yang memiliki kebudayaan baru dan unik, seperti animasi, komik, dan makanan. Tabel 4.4 Hasil Jajak Pendapat mengenai Kesan Jepang di Indonesia (% per 1000 orang) Kesan Jepang

1992 1997 2002 2008

Memiliki teknologi canggih

-

-

-

83

Negara maju

-

78

64

69

48

63

44

58

Memiliki alam yang indah

34

54

47

48

Memiliki kebudayaan yang

56

45

50

54

-

-

-

36

Memiliki taraf hidup yang tinggi

menarik Memiliki kebudayaan baru dan unik seperti animasi, komik,

dan makanan Damai

27

19

31

50

Demokratis

10

7

10

28

27

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/views_on_countriesregions_bt/680.php?nid=&i d=&pnt=680&lb= (diakses pada 30 Mei 2011)



95

-

-

-

34

10

10

4

25

Sulit dimengerti

3

3

-

21

Memihak negara-negara Barat

7

4

4

17

Menyukai perang

1

2

3

13

Cool Mengejar kepentingan ekonomi untuk diri sendiri

Sumber: Kementerian Luar Negeri, TNS Consultants Prepared for: Ministry of Foreign Affairs

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kesan mengenai negara Jepang pada saat ini adalah negeria maju yang memiliki teknologi canggih serta kebudayaan yang unik dan cool. Dari hasil di atas, dapat dikatakan bahwa kebudayaan Jepang yang unik (animasi dan komik) menarik perhatian pemudapemudi di Indonesia. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang mengenai kebudayaan Jepang, terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tertarik pada animasi dan komik semakin banyak. Tabel 4.5 berikut menunjukkan jenis-jenis kebudayaan yang menarik orang Indonesia. Tabel 4.5 Hasil jajak pendapat mengenai kebudayaan Jepang di Indonesia (%) Kebudayaan Pertunjukan tradisional, seperti

1992 1997 2002 10

8

9

Musik tradisional

-

-

17

Musik J-Pop

-

-

10

Tarian tradisional

19

16

10

Upacara teh, merangkai bunga,

58

53

36

Lukisan

10

7

9

Arsitektur dan taman tradisional

49

29

20

Film

29

34

27

noh dan kabuki

bonsai



96

Sumber:

TV

18

15

17

Olahraga

25

20

16

Busana

16

13

7

Sastra

-

-

4

Animasi dan komik

-

22

26

Kementerian

Luar

Negeri,

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asean/yoron08.html

(diakses pada 10 Juni, 2011)

Pada tahun 1992, 58% responden Indonesia menjawab bahwa mereka tertarik pada kebudayaan tradisional, seperti upacara teh, seni merangkai bunga, dan bonsai. Akan tetapi, dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kebudayaan pop, seperti animasi dan komik mulai menarik perhatian banyak orang sejak tahun 1997. Musik J-Pop juga demikian. Pada tahun 2002, 10% responden menjawab bahwa mereka tertarik pada musik pop Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa peminat kebudayaan pop Jepang meningkat. Sebagai contoh, perubahan kesan Jepang diuraikan oleh Shiraishi dalam Gaiko Forum. Menurut Shiraishi, kesan orang Jepang berubah tergantung pada generasi. Misalnya, dalam kesan Jepang oleh seorang nenek adalah tentara yang kurus seperti monyet dan mendarat di Indonesia pada masa Perang Dunia II. Sebaliknya, kesan Jepang oleh seorang kakek adalah lagu-lagu tentara yang terpaksa belajar. Akan tetapi, kesan sejenis itu tiba-tiba mulai berubah sejak tahun 1990. Seorang nenek tersebut tiba-tiba mengatakan bahwa ‘orang Jepang adalah cantik-cantik dan selera busananya bagus.’dan ‘laki-laki Jepang baik hati’. Apa yang terjadi adalah bahwa dia mulai menonton drama Jepang berjudul Tokyo Love Story.28

Jepang membutuhkan prasarana di negara lain untuk penyebaran animasi dan komik Jepang. Indonesia telah mendanai infrastruktur sehingga memudahkan penyebaran animasi dan komik Jepang. Menurut Shiraishi, tahun 1989 adalah pertama kalinya animasi Jepang berjudul Candy Candy disiarkan. Pada tahun 1991, acara Doraemon baru mulai disiarkan.29

28 29

Shiraishi, Gaiko-Forum, September (Toshi-shuppan, 2008), hal.73 Ibid.,



97

Dalam majalah Gaiko Forum, Shimizu, seorang government official di Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa globalisasi mendorong promosi kebudayaan Jepang tidak hanya di Eropa, tetapi juga di Indonesia. Komik dan animasi, seperti Sailor Moon dan Crayon Shinchan, telah mempengaruhi pembentukan kesan positif Jepang, yaitu ramah dan keren (cool) bagi orang Indonesia. Belakangan ini, jumlah pemuda-pemudi Indonesia yang menganggap Jepang keren (cool) meningkat secara jelas. Internet juga berpengaruh besar dalam promosi kebudayaan. Pemudapemudi memiliki jaringan internet dan membuat komunitas pencinta animasi Jepang atau cosplay. Melalui internet, khususnya BBS (Bulletin Board System) dan chatting, mereka dapat menikmati pertukaran informasi dari teman masingmasing.30 Belakangan ini, busana dan musik yang bergaya Jepang cukup menarik banyak orang. Misalnya, kemunculan band-band Indonesia yang memakai bahasa Jepang untuk nama band atau lirik lagu dengan bahasa Jepang menarik perhatian pemuda-pemudi. Band Indonesia Nidji menggunakan bahasa Jepang, yang berarti ‘pelangi’, untuk nama band dan mendapat banyak penggemar di Indonesia. 31 Selain itu, terdapat band asal Indonesia yang mengambil aliran pop/rock Jepang, yaitu J-Rocks. Band ini berdiri pada tahun 2003 dan cukup sukses di Indonesia.32 Mereka menggunakan bahasa Jepang di dalam website-nya dan mereka meniru gaya berpakaian band visual Jepang, seperti L’Arc-en-Ciel.

33

Kepopuleran dan

penerimaan aliran gaya Jepang ini terlihat dari kehadiran mereka pada Java

30

Ibid., hal. 66 Ibid., 32 Seperti di gambar 4.1, anggota band J-Rocks memakai kacamata hitam dan berambut panjang seperti L’Arc-en-Ciel. Dibandingkan dengan band Indonesia lain yang terpengaruhi band Barat, busana J-ROCKS yang bergaya Jepang terlihat cukup unik. Keunikan ini diperkirakan sebagai alasan ketertarikan pemuda-pemudi di Indonesia kepada mereka. Selain Nidji dan J-Rocks, ada band bernama Zivillia. Vokalis Zivilia ini pernah bekerja di Jepang sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Dia cukup memanfaatkan kesempatan di Jepang tersebut dan menggunakan bahasa Jepang dalam lirik lagu berjudul Aishiteru (‘Aku Cinta Kamu’ dalam bahasa Jepang). Lagu Aishiteru ini pernah menjadi nomor satu RBT (Ring Back Tone) di Indonesia. Belakangan ini, mereka merilis lagu baru berjudul Kokoronotomo dengan versi Zivilia yang pernah dinyanyikan oleh seorang penyanyi asal Jepang Mayumi Itsuwa yang pernah booming pada tahun 1980-an di Indonesia. 33 http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/j/j-rocks/ (diakses pada 1 Juni 2011) 31



98

Rockin Land yang mulai diselenggarakan pada tahun 2009 sebagai acara musik terbesar di Indonesia. Gambar 4.2 J-Rock yang berbusana seperti band Jepang dan L’Arc-en-Ciel, band Jepang

(kiri: J-Rocks, kanan:L’Arc-en-Ciel) Sumber: http://j-rocksite.blogspot.com/2010/02/album-j-rocks-indonesia.html# http://www.larc-en-ciel.com/jp/information/20th/



99

Gambar 4.3 Iklan J-Rocks yang Memperlihatkan Gaya Jepang

Sumber: http://j-rocksite.blogspot.com/2010/02/album-j-rocks-indonesia.html#

Seperti di gambar 4.2, untuk mempromosikan musik mereka, mereka menggunakan tulisan Jepang, yaitu katakana dalam iklannya dan memperlihatkan keunikan. Tidak hanya musik dan busana, animasi dan komik Jepang juga mempengaruhi kesan Jepang di mata orang Indonesia. Menurut Shimizu, animasi dan komik dapat menjadi motivasi bagi orang Indonesia untuk belajar bahasa Jepang. Pada tahun 2007, jumlah pelajar bahasa Jepang di Indonesia sebanyak 272.719 dan jumlah ini berada di peringkat keempat persebaran pelajar Jepang di dunia setelah Korea Selatan, Cina, dan Australia. Jumlah ini menduduki 9,2% dari seluruh penduduk Indonesia.34 Selain itu, 7.688 orang Indonesia mengikuti ujian kemampuan bahasa Jepang. 35 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peminat bahasa Jepang terus berkembang di Indonesia. Shimizu mengatakan bahwa jumlah pelajar bahasa Jepang, animasi, dan komik Jepang memiliki keterkaitan. Misalnya, ada banyak para peserta lomba bahasa Jepang yang mulai belajar bahasa Jepang karena menyukai animasi dan komik Jepang. Mereka ingin mengerti isi animasi dan komik tanpa subtitle.36 Sebagai bukti kepopuleran komik Jepang, muncul manga school di Jakarta pada tahun 2002. Sekolah tersebut memiliki 14 kelas dan memberi 90 menit

34

Japan Foundation Annual Report 2007, hal.15 Ibid., hal.16 36 Shiraishi, op.cit., hal.65 35



100

pelajaran mengenai teknik manga.37 Pada tahun 2000, Michiko Maeyama, seorang pengarang komik Jepang mengadakan manga workshop didukung oleh Japan Foundation dan menarik media setempat. Pada awal 2000-an, kebutuhan terhadap manga lesson meningkat secara cepat. Sampai tahun 2011, manga school tersebut telah memiliki 600 alumni dan sebagian muridnya telah menerbitkan komik dalam bahasa Indonesia.38 Menurut Shiraishi, sampai tahun 1996, Gramedia, penerbitan terbesar di Indonesia, telah menjual komik Jepang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gramedia selama ini menerbitkan lebih dari 400 jenis komik. Kepopuleran Doraemon sangat menonjol. Sekarang, jumlah komik Doraemon yang diterbitkan mencapai 40.000 kopi per volume.39 Selain itu, menurut Kawai, sekretaris ketiga di Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, hampir semua komik yang dijual di Gramedia merupakan komik asli Jepang sehingga dapat dikatakan bahwa komik Jepang telah menduduki industri komik di Indonesia.40 Dengan

adanya

fakta

tersebut,

Jepang

dapat

memperkenalkan

kebudayaannya di Indonesia. Pada bagian ini, penulis mengangkat contoh diplomasi kebudayaan di Indonesia melalui penjelasan hal-hal berikut. Untuk merayakan hubungan diplomatik emas antara Indonesia dan Jepang, pada tahun 2008, proyek ‘KITA’ dilaksanakan. Japan Foundation berperan penting dalam proyek ini. Dalam proyek KITA ini, tidak hanya workshop dan pameran kesenian Jepang, tetapi juga musik, busana, makanan, tarian, dan komik turut diperkenalkan. Hal yang menjadi perhatian Japan Foundation adalah kebudayaan pemuda-pemudi seperti musik, busana, dan komik digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesan positif Jepang. Misalnya, mereka menerbitkan majalah komik yang mengumpulkan karya komik pengarang asli Jepang dan Indonesia. Pada akhirnya, acara tersebut dikatakan cukup sukses dengan mendapatkan sekitar 10.000 pengunjung.

37

http://www.sabeso.com/manga/bahasaindonesiaframe.html Susetyo, Life in Manga dalam Kemang BUZZ (April, 2011) 39 Shiraishi, Doraemon Goes Abroad, op.cit., hal.32 40 Kawai, Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Jepang. Wawancara pada 17 Mei 2011 di Kedutaan Besar Jepang. 38



101

Selain itu, sebagai hasil dari Cool Japan, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam promosi kebudayaan Jepang telah terlihat pada waktu acara Jakarta-Japan Matsuri.41 Tahun 2008 merupakan tahun peringatan ke-50 sejak Indonesia dan Jepang membangun hubungan diplomatik. Banyak acara telah dilaksanakan. Untuk emelihara persahabatan kedua negara tersebut, Jakarta-Japan Matsuri untuk pertama kalinya dilaksanakan. Konsep Jakarta-Japan Matsuri lahir di masa mantan Duta Besar Shiojiri bertugas di Indonesia. Acara ini dirancang dan terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, yaitu perusahaan, lembaga-lembaga maupun individu yang ada di Jakarta dengan disponsori oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan DKI Jakarta.42 Acara tersebut juga didukung oleh Jakarta Communication Club (JCC), salah satu komunitas untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang dan mengajar bahasa Jepang. Acara Jakarta-Japan Matsuri 2009 dilaksanakan pada 11 Oktober 2010 dengan closing ceremony yang sangat ramai. Acara ini tidak hanya memperkenalkan kebudayaan tradisional seperti taiko43 dan mikoshi44, tetapi juga kebudayaan modern dan pop seperti karaoke dan cosplay. Jumlah pengunjung pada tahun 2009 sekitar 300 pada opening ceremony dan sekitar 25.000 pada closing ceremony.45 Menariknya, komunitas cosplay juga berkembang di Indonesia (lihat gambar 4.3 dan 4.4). Dalam Jakarta-Japan Matsuri, mereka berpakaian seperti tokoh animasi dan seragam. Hal ini memperlihatkan bahwa animasi dan busana kaum cosplay asal Jepang telah dikenal di Indonesia.

41

Matsuri berarti ‘pesta’ dalam bahasa Jepang. http://www.jakartashimbun.com/pages2/nihonnomatsuri2009.html (diakses pada 25 Mei 2011) 43 Drum tradisional Jepang. 44 Mikoshi adalah kuil kecil yang diangkut oleh beberapa orang jika pesta agama Shinto. Mikoshi yang diangkut berkeliling ini bertujuan untuk melindungi keamanan penduduk dan meningkatkan kemakmuran daerah tersebut. Penduduk lokal tidak perlu berkunjung ke kuil dan dapat bersembahyang di mikoshi. 45 Kawai, wawancara pada 17 Mei 2011 di Kedutaan Besar Jepang 42



102

Gambar 4.4 Cosplay di Indonesia

( http://www.jakartashimbun.com/pages2/nihonnomatsuri2009.htm, diakses pada 22 Mei 2011)

Gambar 4.5 Cosplay dari tokoh animasi

(kiri: Tokoh dari animasi Death Note, kanan: rider topeng), Sakura Matsuri, Hotel Nikko, Jakarta, pada 9 Oktober, 2009

Berdasarkan kesuksesan acara pada tahun 2009 tersebut, dilaksanakanlah Jakarta-Japan Matsuri 2010. Walaupun acara ini baru dilakukan dua kali, banyaknya

pengunjung

yang

datang

ke

acara

tersebut

menunjukkan

perkembangan demam Jepang tersebut. Acara Jakarta-Japan Matsuri kedua ini berskala lebih besar. Dalam waktu 1 minggu di beberapa tempat pada setiap hari, diperkenalkan bermacam-macam kebudayaan Jepang melalui pemutaran film animasi, pameran foto, seminar tentang agama, olahraga, pertunjukan, origami workshop, mochitsuki, lomba sushi, cosplay, dan lain-lain.46 Selain skala yang lebih besar, perbedaan antara acara tahun 2009 dan tahun 2010 adalah kebudayaan pop, seperti pemutaran film animasi dan fashion 46

http://www.id.emb-japan.go.jp/matsuri/acara_id_b.html (diakses pada 17 Mei 2011)



103

show, telah dilaksanakan dengan aktif. Pada akhirnya, jumlah pengunjung pada tahun 2010 adalah 600 pada opening ceremony dan 20.000 pada closing ceremony.47 Hal yang menarik adalah Kedutaan Besar Jepang di Indonesia tidak menyarankan kepada panitia bahwa panitia perlu memperhatikan kedua kebudayaan (kebudayaan tradisional dan pop) yang bersifat berbeda agar seimbang dalam promosi kebudayaan. Akan tetapi, panitia yang terdiri dari berbagai unsur (sektor pemerintah, perusahaan, dan invidu) melihat bahwa kedua kebudayaan merupakan kebudayaan utama Jepang yang menarik dan penting dipromosikan di Indonesia. 48 Hal ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat Jepang terhadap kebudayaan Jepang pun berubah. Sebelumnya, kebudayaan pop, seperti animasi dan komik, dianggap hanya populer di antara komunitasi khusus dan tidak dianggap penting sehingga disebut subkultur. Dari gejala ini, terlihat bahwa kebudayaan pop telah menjadi salah satu kebudayaan yang mewakili Jepang. Tentang promosi kebudayaan pop Jepang yang menarik perhatian pemudapemudi di Indonesia, Kawai mengatakan bahwa peningkatan jumlah orang yang tertarik pada kebudayaan Jepang sangat luar biasa. Hal ini diperkirakan ada kaitannya dengan kebudayaan pop, seperti animasi dan komik. Promosi kebudayaan pop dianggap penting dalam diplomasi kebudayaan dan pemerintah Jepang dapat menggunakan daya animasi dan komik untuk meningkatkan jumlah peminat terhadap Jepang, termasuk pelajar bahasa Jepang.49 Kawai juga mengatakan bahwa Jepang memiliki kebudayaan tradisional yang telah mendapat banyak penikmat, seperti lembaga penikmat sado, upacara teh, dan ikebana atau seni merangkai bunga. Melalui kerja sama dengan setiap komunitas swasta, pemerintah Jepang akan menyeimbangkan promosi kedua kebudayaan melalui Kedutaan Besar Jepang.50 47

Kawai, Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Jepang, wawancara pada 17 Mei 2011 di Kedutaan Besar Jepang. Ia menjelaskan bahwa pengunjung closing ceremony Jakarta-Japan Matsuri 2010 yang dilaksanakan di Monas berkurang dibandingkan dengan tahun 2009. Diperkirakan bahwa hujan pada saat itu menjadi salah satu faktor. 48 Ibid., 49 Kawai,. 50 Kawai.,



104

Seperti telah dijelaskan di atas, kritik-kritik terhadap ODA Jepang menimbulkan alternatif lain untuk tetap menjaga kepentingan nasional Jepang. Terjadinya demam Jepang di luar Jepang menarik perhatian pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang sehingga anggapan terhadap kebudayaan pop Jepang, seperti animasi dan komik telah berubah. Kebudayaan pop yang awalnya dianggap tidak penting dan disebut subkultur mulai dianggap sebagai salah satu kebudayaan utama Jepang. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang memutuskan untuk mengubah diplomasi kebudayaan Jepang dengan mengkombinasikan kebudayaan tradisional dan pop.



BAB V KESIMPULAN

5.1

Kesimpulan Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah berupaya untuk

mengubah kesan negatif Jepang, terutama di negara-negara Asia. Pada awalnya, Jepang sukses mengembangkan negaranya dengan menggunakan kekuatan ekonomi sebagai alat diplomasi utama melalui ODA sehingga menjadi negara donor terbesar di dunia pada tahun 1989. Akan tetapi, perkembangan yang ada menunjukkan bahwa ekonomi tidak lagi menjadi andalan utama Jepang dalam melaksanakan diplomasi terhadap negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Jepang perlu mencari potensi yang lain, yaitu kekuatan kebudayaan tradisional dan pop.

Penelitian ini menemukan faktor internal dan eksternal yang

mempengaruhi perubahan diplomasi Jepang tersebut. Ada 4 faktor internal yang dianalisis dalam penelitian ini. Pertama adalah kemunculan kritik dalam negeri mengenai ODA Jepang kepada Indonesia. Mengenai kritik terhadap ODA Jepang, adanya kritik terhadap pinjaman yen, kurangnya efektivitas dan ketidakjelasan penggunaan ODA, serta persyaratan penerima ODA. Kedua adalah keadaan ekonomi dalam negeri Jepang. Jepang tidak dapat menggunakan kekuatan ekonomi lagi karena keadaan ekonomi dalam negerinya yang semakin buruk. Ketiga,adanya perkembangan content industry dalam negeri. Karena content industry telah menjadi salah satu industri utama Jepang, pemerintah Jepang mulai memperhatikan industri tersebut.

Keempat

adalah kegiatan lobi oleh content industry Jepang. Terkait dengan perkembangan content industry, industri tersebut perlu dilindungi dari pelanggaran hak cipta atau paten dan persaingan berat dengan pesaing dari negara lain. Oleh karena itu, berbagai lembaga memulai kegiatan lobi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga dibuatlah undang-undang yang melindungi industri dan lainlain. Sementara itu, berikut adalah faktor eksternal yang dianalisis dalam penelitian ini. Pertama, kemunculan kritik terhadap ODA Jepang dari pihak

105



106

penerima, yaitu Indonesia. Tied loan dianggap membebani penduduk dan cenderung melahirkan korupsi di Indonesia dan Jepang. Pelaksanaan proyek ODA menyebabkan penduduk lokal kehilangan rumah dan merusak lingkungan setempat. Kedua adalah demam Jepang di Indonesia. Seiring tersebarnya media, kebudayaan pop Jepang menarik perhatian generasi muda di Indonesia. JakartaJapan Matsuri yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010, menunjukkan kepopuleran budaya tradisional dan pop Jepang. Dalam kasus tersebut, kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta baru terlihat. Dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, pemerintah tidak lagi menggunakan kekuatan ekonomi sebagai kunci utama dalam diplomasi Jepang, tetapi menggunakan kombinasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang sebagai diplomasi alternatif. Dalam penelitian ini, teori soft power, diplomasi publik, dan diplomasi kebudayaan telah digunakan. Selama ini, content industry Jepang telah berkembang tanpa campur tangan pemerintah. Demam Jepang juga terjadi di luar kebijakan pemerintah. Walaupun demam Jepang terjadi di luar Jepang, tidak adanya kerja sama antara pemerintah Jepang dan content industry merugikan perekonomian Jepang. Sejak tahun 2007, di bawah pemerintahan Koizumi dan Aso, demam Jepang di luar negeri dianggap penting untuk mendapat kepentingan negara. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan yang menggunakan soft power, seperti animasi dan komik, baru digerakkan. Sejak saat itu, lembaga-lembaga dan institusi milik negara, seperti Japan Fondation, melaksanakan acara kebudayaan Jepang dan mempromosikan kebudayaan tradisional maupun pop Jepang. Acara-acara yang dilaksanakan di luar Jepang mendapat apresiasi luar biasa dari para pengunjung dan peminat kebudayaan Jepang untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Jepang. Dari kenyataan tersebut, diplomasi publik Jepang dapat dikatakan sukses. Pemerintah Jepang pada saat ini berupaya menggunakan soft power dalam melaksanakan diplomasi publik serta diplomasi kebudayaan untuk meraih kepentingan nasional Jepang. Dalam penelitian ini, hipotesis yang ditulis di bab 1 telah terbukti sebagai berikut.



107

1. Kritik terhadap ODA di Jepang dan Indonesia mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang, yaitu menggelar kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop. 2. Keadaan ekonomi Jepang yang semakin memburuk pada tahun 1990-an membuat pemerintah Jepang menemukan cara diplomasi baru, yaitu kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop untuk memelihara kekuatan negaranya. 3. Perkembangan content industry serta demam Jepang di Indonesia mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang untuk menggelar kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop. 5.2

Rekomendasi 1. Praktis Kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang baru dimulai pada tahun 2007. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan tersebut belum dapat dikatakan cukup efektif. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang aktif melaksanakan diplomasi kebudayaan, seperti Amerika, Perancis, dan Korea Selatan, kerja sama antara pemerintah Jepang dan sektor swasta terlihat lebih sedikit. Agar tidak kehilangan kesempatan bisnis maupun kesempatan promosi, kerja sama antara pemerintah Jepang dan sektor swasta akan lebih dibutuhkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Jepang perlu sering bersosialisasi dengan content industry. Dibentuknya divisi Cool Japan di Kementerian Ekonomi dapat menjadi langkah baru bidang perdagangan dan industri. Divisi tersebut dapat dilihat sebagai langkah awal melalui sosialisasi dengan sektor swasta. Melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, pendapat tersebut dapat tercermin sekaligus dimanfaatkan dalam

diplomasi sehingga menjadi efektif. Ada pula rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Seperti telah dijelaskan di bab 4, mayoritas penduduk Indonesia memiliki kesan positif terhadap Jepang. Belakangan ini, banyak pemuda-pemudi Indonesia mulai tertarik pada kebudayaan pop Jepang, seperti animasi dan komik. Dalam



108

melaksanakan diplomasi, lingkungan ramah antara kedua negara dianggap positif. Kedua negara yang menikmati hubungan diplomatik yang baik dapat memelihara persahabatannya dengan memanfaatkan kebudayaan Jepang tersebut. Dari sudut ekonomi, kebudayaan Jepang, seperti animasi dan komik berpotensi. Melalui bisnis hak cipta/paten karya Jepang, pihak Indonesia pun dapat memanfaatkan kesempatan demam Jepang ini untuk mendapat keuntungan. 2. Akademis Penelitian ini menjelaskan proses diplomasi ekonomi dan diplomasi kebudayaan Jepang pada masa globalisasi saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang diplomasi yang selama ini banyak difokuskan pada peran negara sebagai aktor utama. Penelitian ini melihat kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta sebagai hal yang penting dalam diplomasi suatu negara, khususnya diplomasi kebudayaan di era globalisasi saat ini. Penelitian

ini

berfokus

pada

investigasi

faktor-faktor

yang

mempengaruhi kombinasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang di Indonesia dan menjelaskan faktor internal dan eksternal. Akan tetapi, penelitian ini tidak dapat terhindar dari kekurangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan kasus studi di negara lain untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU： Drift, Reinhard, Japan’s foreign policy in the 1990s, St Antony’s, 2006. Gray, Mac, Japan’s Gross National Cool, Foreign Policy, 2000. Holden, Todd, Joseph, Miles, Japan’s Mediated Global Identities, Trans Pacific Press, 2003. Iokibe, Makoto, Sejarah diplomasi Jepang pasca perang. Yuhikaku, 1999. (Dalam Bahasa Jepang:五百旗真、1999年、「戦後日本外交史」有斐閣) Iwabuchi, Koichi, Daya Interaksi Kebudayaan, Nihon Keizaishimbun Publishing (Dalam Bahasa Jepang: 岩淵功一、(2007年)、｢文化の対話力｣、日本経済新聞出版), 2007. Kitano, Mitsuru, Apa diplomasi publik?, PHP (Dalam bahasa Jepang: 北野充、（2007年）「パブリックディプロマシーとは何か」、PHP), 2007. Nakamura, Ichiya, Introduction to Pop Culture Policy. Standford Japan Center. 2004. Nicholson, Diplomacy, Tokyo-Daigaku Shuppan (Dalam bahasa Jepang: ニコルソン、（2009年）、「外交」、東京大学出版), 2009. Nye, Joseph.S, Soft-Power. Nihon keizaishimbum-sha (Dalam bahasa Jepang：ジョセフ・ナイS（2005年）「ソフトパワー」、日本経済新聞社), 2005. Nye, Joseph.S, Governance in a Globalizing Eorld by the Brookings Institution, Eiji-shuppan (Dalam bahasa Jepang: ジョセフ・ナイS(2000年)、「グローバル化で世界はどう変わるか」英治出版), 2000. Ogoura, Kazuo, Japan’s Cultural Diplomacy, The Japan Foundation, 2009. Rix, Alan, Japan’s Foreign Aid Challenge Policy Reform and Aid Leadership, ROUTLEDGE, 1993. Roy, S.L.Roy, Diplomasi, CV.Rajawali, 2004. Sakurai, Takamasa, Diplomasi Kebudayaan Anime, Chikuma-shinsho (Dalam bahasa Jepang: 桜井孝昌(2009年)「アニメ外交」、ちくま新書), 2009.

109



110

Sakurai, Takamasa, Jepang dapat bangkit lagi dengan animasi, Askey shinsho (Dalam bahasa Jepang: 桜井孝昌（2010年）「日本はアニメで再興する」、アスキー新書), 2010. Shiraishi, Saya, Doraemon Goes Abroad, Dalam ‘Japan Pop!’(Craig (ed)) East Gate Book, 2000. Suryadinata, Leo, Politik Luiar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, Pustaka LP3ES, 2003. Watanabe Toshio dan Miura Satoshi, ODA: Apa yang dilakukan oleh Jepang, Chukoshuppan, (Dalam bahasa Jepang: 渡邊利夫、三浦有史 ‘ＯＤＡ（政府開発援助）日本に何ができるか’（中公新書、2003年), 2003. Wartito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni, DIPLOMASI KEBUDAYAAN: Konsep dan Relevansi bagi negara berkembang: Stuti Kasus Indonesia, Ombak, 2007. JURNAL: Ishikawa, Shigeru, Tinjauan Kebijakan Pengembangan Internasional oleh Bank Dunia dan ODA Jepang, Penelitian ilmu sosial Vol 53 No6 (Dalam bahasa Jepang: 石川滋（2002年）「世界銀行の国際化初政策見直しと日本の ODA」、社会科学研究第53巻第6号), 2002. Kunihiro, Michihiko, Melewati Hubungan Sebagai Pemberi Bantuan dan Penerima Bantuan’, Toshi-shuppan (Dalam bahasa Jepang: 国広道彦(2008 年)、「援助・被援助の関係を超えて」、外交フォーラム9月号), 2008. Nasu, Yusuke, Kajian Kebijakan Ekonomi 2 (Dalam bahasa Jepang: 那須裕輔 (2006年)「経済政策研究第2号（通巻第2号）」), 2006. Shiraishi, Saya, Generasi Animasi dan Komik mengubah hubungan Indonesia dan Jepang, September, Gaiko-Forum, (Dalam bahasa Jepang: 白石さや、 (2008年)、「アニメマンガ世代が日・インドネシア関係を変える」、外交フォーラム9月号), 2008. PAPER： Advisory Committee on Cultural Diplomacy. Cultural Diplomacy The Linchpin of Public Diplomacy, research paper, 2005. Bahri, Mossadeq, International aid for development? An overview Japanese ODA to Indonesia, Sosial humaniora, Vol.8, No1, 2004.



111

Cabinet Office, Laporan: Srvei untuk mempertimbangkan kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah untuk mengefektifkan kerja sama ekonomi internasional, Pusat Kajian Jepang umum (Dalam bahasa Jepang: 内閣府・財団法人日本総合研究所（2000年）「国債経済協力の効率化のための官民パートナーシップの検討調査」報告書), 2000. Divisi Industri Kebudayaan dan Informasi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Keadaan Industri animasi dan tantangan, (Dalam bahasa Jepang: 経済産業省文化情報関連産業課(2002年)「アニメーション産業の現状と課題」), 2002. Imai, Keiko, Pertukaran pendapat mengenai meninjau ulang ODA Charter, 2003, diakses dari http://222soc.nii.ac.jp/jasid/old-2/activ/report.htm JICA, Bantuan Pengembangan Negara Timor Leste oleh JICA, 2002. (Dalam bahasa Jepang: 国際協力事業団「JICA の対東ティモール復興・開発支援」) Nishimura, Yoshimasa, Masa lalu dan masa depan Jepang, Apa lost decade yang sebenarnya, Shinsho, 2002, diakses dari http://www.waseda.jp/student/shinsho/html/65/6515.html, (Dalam bahasa Jepang: 西村「「失われた１０年」とは何なのか、（新鐘２００２年)) Panitia Konsultan dan Daya Persaingan Internasional, Penelitian nilai ODA oleh penerima terhadap proyek-proyek kerja sama internasional (Dalam bahasa Jepang: コンサルタント小委員会、国際競争力小委員会（2010年）「日本の国債協力事業に関する相手国評価に関する調査」), 2010. Pusat Kajian Asia Universitas Sophia, Berpikir tentang ODA Jepang, contoh dari bendungan Billi Billi’. Seminar paper (Dalam Bahasa Jepang: 上智大学アジア研究所「日本のODA、ビリビリダムのケースから考える」), 2005. Sasaki, Takashi, Demam Jepan, diakses dari http://www.econfin.com/ssk/bunka/bunkagaikou.html Shiratsuka, Shigenori (ed.), Laporan tengah mengenai penanganan kebijakan pengaturan setelah runtuhnya gelembung di Jepang, Financial Research Center of Bank of Japan (Dalam bahasa Jepang: 白塚重典、（2002年）｢日本におけるバブル崩壊後の調整に対する政策対応－中間報告―、日本銀行金融研究所), 2002. Yagi, Tadashi, Langkah baru content industry’ ISFJ (Dalam bahasa Jepang: 八木匡(2006)「コンテンツ産業の新たなる歩み」ISFJ), 2006.



112

Yamaguchi, Hirofumi, Transisi Kebijakan Untuk Mendorong Pembangkitan content industry dan permasalahan, National Parliament Library (Dalam bahasa Jepang: 山口広文、(2009年)、「コンテンツ産業振興の政策動向と課題」、国会図書館), 2009. INTERNET: BBC

Jajak Pendapat

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html

CODA (Content Overseas Distribution Association) Content industry: http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/06/13/16035.html, http://www.coda-cj.jp/coda_soshiki.html, Digital Contents Law Intellectual Forum http://www.digitalcontent-forum.com/ Japan Fondation http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/index.html http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/surveyold.html. Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ODA: http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_43j.html http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_45j.html http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_03.htm http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_04b.htm http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/provinces/odaprojects_map_all.htm http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_loan.htm Ministry of Foreign Affairs Speech by Minister for Foreign Affairs Taro Aso at Digital Hollywood University, ‘A New Look at Cultural Diplomacy: A Call to Japan's Cultural Practitioners’ http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/ http://www.kantei.go.jp/jp/asospeech/2009/04/09speech.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/index.html Doraemon: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2009/html/h0/c_06.html Duta Kawaii: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/kawaii/ Public Diplomacy:http://www.mofa.go.jp/mofaJ/annai/listen/interview2/intv_01.ht ml http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_0428.html ODA: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/indonesia/ind ex_01.html,



113

http://www.mofa.go.jp/mofaj/world/q_a/enjyo.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/kai_genjo/change/change_10g.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/07_hakusho/honbun/b2/s 2_6_1_04.html, http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taikou.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/nyumon/oda/04.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_0428.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/07_hakusho/honbun/b0/y ogo.html, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Cool Japan: http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html Pendukung penduduk Kota Panjang http://kotopan.jp/court.html Nippon Keidanren: Content Industry: http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/110/honbun.html http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/index.html http://www.47news.jp/news/2010/03/post_20100308164803.html http://animeanime.jp/biz/archives/2009/03/2009_5.html http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2006/0112/07.html OECD http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_33721_46662849_1_1_1_1,00. html ARTIKEL ONLINE： Gatra, ODA Jepang Tak Perbaiki Ekonomi Indonesia, diakses dari http://www.gatra.com/2004-09-29/artikel.php?id=46864 Kemunduran Soeharto dan kecurangan ODA（Dalam bahasa Jepang: スハルト退陣とＯＤＡ利権）diakses dari：http://www014.upp.so-net.ne.jp/torks/wol/wol013.htm, Ginandjar ditangkap (Dalam bahasa Jepang: ギナンジャール氏逮捕へ) diakses dari http://www.jakartashimbun.com/pages/20010407top.html Jakarta-Japan Matsuri （Dalam bahasa Jepang: 日本の祭り：ジャックジャカルタ祭り）diakses dari http:www.jakartashimbun.com/page2/nihonnomatsuri2009.html Masyarakat Sumatera Barat Tuntut Pemerintah Jepang, 3 Maret 2002, diakses dari http://els.bappenas.go.id/upload/other/Masyarakat%20Sumatera%20Barat% 20Tuntut%20Pemerintah%20Jepang.htm



114

Indonesia’s poor pay too high a price to receive Japan’s ODA, 26 September, 2002, diakses dari http://search.japantimes.co.jp/cgibin/eo20020926a4.html



Lampiran 1 Jadwal ‘Jakarta Japan Matsuri’ pada tahun 2009 di Monas Waktu

Panggung Utama

13:00 ～ 13:10

Sambutan Pembawa Acara

13:10 ～ 13:20

Pembukaan, Kata Sambutan

13:20 ～ 13:50

Genderang Jepang Oedo Sukerokuryu Taiko Jakarta

13:50 ～ 14:00

Persiapan panggung

14:00 ～ 14:30

Pertunjukan Cosplay

14:30 ～ 14:35

Persiapan panggung

14:35 ～ 15:05

Waktu istirahat

15:05 ～ 15:15

Persiapan panggung

15:15 ～ 15:45

Ensemble Musik Flute

15:45 ～ 15:50

Persiapan panggung

15:50 ～ 16:20

Tarian Yosakoi Soran

16:20 ～ 16:25

Persiapan panggung

16:25 ～ 16:55

Tarian Okinawa Eisa

16:55 ～ 17:25

Arak-arakan Mikoshi

17:25 ～ 17:55

Galaxy Jazz Band

17:55 ～ 18:05

Persiapan panggung

Lapangan

Pertandingan Sepakbola Mini Siswa SMP Jepang & Indonesia

Lomba Tarik Tambang

Panggung Kecil

*Paduan Suara *Lomba Nyanyi Karaoke

* Lagu Indonesia untuk orang Jepang * Lagu Jepang untuk orang Indonesia

Pembuatan Mochi Tsuki


18:05 ～ 18:20

Sambutan Pejabat

18:20 ～ 18:50

Arak-arakan Mikoshi

18:50 ～ 19:20

Hono-o Daiko

19:20 ～ 19:30

Persiapan panggung

19:30 ～ 20:30

Singout Asia

20:30 ～ 21:30

Tarian Bon Odori

Sumber: http://www.id.emb-japan.go.jp/matsuri2009/jakjapan2009.html.html, Diakses pada 18 Mei, 2011


Lampiran 2 Jadwal Jakarta-Japan Matsuri 2010 Nama Acara 24 Sep (Jum)

Waktu

Festival Film Animasi Jepang 21 Sept : Opening (Invitation Only) 24-26 Sept & 1-3 Oct : Open for Public

Blitz Megaplex Grand Indonesia

KAJI Care, KAJI Share

09:00 12:00

Skyline Business Center Jakarta (Menara Cakrawala )

Pertandingan Olahraga Persahabatan (Softball, Little League, Sepakbola anak-anak, Sepakbola remaja, Rugby, Badminton, Volley Ball, Karate, Judo, Tenis, Kendo)

08:0012:00

Lapangan Olah Raga Senayan (Kendo di Jakarta Japanese School)

・Mochitsuki ・Pertunjukan Pemotongan Ikan Tuna ・Sushi Battle ・Fashion Show

13:0017:00

Hotel Nikko

Ceramah tentang Islam dan Budha(dalam Bhs.Jepang) Pembicara : Mr. Morimoto dari Toudaiji

18:0019:00

Hotel Nikko

25 Sep (Sab)

26Sep (Min)

Tempat

~ Pembukaan Jak-Japan Matsuri ~

Hotel Nikko

Pameran Foto (sampai tanggal 2 Oktober)

27 Sep (Sen)

Seminar tentang Islam dan Budha Pembicara: Mr. Morimoto dari Toudaiji Moderator: Prof. Dr. M. Ikhsan Tanggok (terbuka untuk umum)


15:0017:00

Theater Room Prof. Dr. HAR. Partosento no, Lt.4

Fakultas Ushuluddh in UIN Jakarta 10:0019:00

SMAN 26 & Hall A Senayan

15:00 -

Newseum Cafe, Jl. Veteran 1 no. 32, Jakarta

Workshop, Exhibition & Performance"Ohayyoo..!" (sampai dgn 29 Sep)

14:30 -

Newseum Cafe, Jl. Veteran 1 no. 32, Jakarta

IEPF Global Study Tour (dari Jepang)

09:0012:00

Universita s Islam Negeri

14:30 16:30

Basara Restaurant (Summitm as Tower), Jl. Jend. Sudirman Kav. 6162, Jakarta

Seminar untuk Mahasiswa: “Work Ethics in Japanese Companies and Its Culture Background”

13:3016:30

PT. ITOCHU Indonesia (The Plaza Office Tower, Jl. M.H. Thamrin) Conferenc e Room 26th Floor

Seminar Hasil Studi Jepang Indonesia

09:0013:00

Pusat Studi

SPARTICX (Sport, Science and Art Championship) (sampai tanggal 2 Oktober)

Workshop Wayang Beber "Antara Osaka dan Jakarta" (sampai dgn 28 Sep)

28 Sep (Sel)

Workshop: "Menggali Budaya Kuliner Jepang serta Kaitannya dengan Indonesia" Pembicara: Mr. Hirohisa Koyama, Presiden NPO Nippon Culinary Exchange Isntitute

29 Sep (Rab)


Jepang Universita s Indonesia 30 Sep (Kam) 08:0017:00

Auditoriu m Pusat Studi Jepang Universita s Indonesia

Pelatihan Metodologi Studi Jepang (sampai 1 Okt)

09:00 17:00

Ruang Sidang Pusat Studi Jepang UI

Origami Workshop （Sampai dgn 1 Oktober）

10:00selesai

Japan Foundatio n

SMEJ Seminar "'Toko Jepang', Titik Awal Persahabatan Jepang dan Indonesia" (dalam bahasa Jepang) (sampai 1 Okt)

15:00 17:00

JETRO Jakarta Center

1 Okt (Jum)

Pertandingan Persahabatan : Women's Golf Japan-Indonesia

08:0015:00

Palm Hill GC

2 Okt (Sab)

Pameran Pendidikan Jepang

10:0016:00

Jakarta Conventio n Center

14:0015:00

SDN 22 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan

""Learning from Japan" 3rd International Symposium 2010 : Enriching the Way to Crime-Free Society: The Creation of Safe and Secure Urban Living Environment

Origami Workshop (10:30 -11:15 dan 13:30 - 14:15)

Workshop Takakura (sampai 3 Okt)

3 Okt (Min)

MATSURI AT MONAS ～PENUTUPAN JAK-JAPAN MATSURI～


3R (Redused, Reuse,

12:00 - 20:00

28 31 Okt

30 Okt

Recyle) Campaign

ESMOD Multifunct ion Room, Jl. Asem Dua No. 3-5 Jakarta (02107659181)

A Quilt-Art Exhibition by Yoshiko Jinzenji & students

08:00 19:30

"Natsu no Hi" 2010

Fakultas Psikologi UI

Sumber: http://www.id.emb-japan.go.jp/matsuri/acara_id_b.html, Diakses pada 17 Mei, 2011


Lampiran 3 Wawancara dengan Kawai Takayuki, Third Secretary Kedutaan Besar Jepang di Indonesia (tanggal 17 Mei, 2011 di Kedutaan Besar Jepang ) Q1. Bagaimana proses awal diadakannya perayaan Jakarta-Japan Matsuri ini? A1. Tahun 2008 adalah tahun emas persahabatan Indonesia dan Jepang dan banyak acara telah dilaksanakan untuk merayakan persahabatan kedua negara tersebut. Panitia Jakarta-Japan Matsuri mencari cara untuk memelihara persahabatan kedua negara tersebut, maka dibuatlah konsep Matsuri ini. Q2.

Berapa jumlah pengunjung yang datang ke acara Jakarta-Japan

Matsuri pada tahun 2009 dan 2010? A2. Pada tahun 2009, 300 orang berkunjung ke opening ceremony dan 25,000 orang berkunjung ke closing ceremony. Pada tahun 2010, 600 orang berkunjung ke opening ceremony dan 20,000 orang berkunjung ke closing ceremony. Jumlah pengunjung ke closing ceremony pada tahun 2010 lebih sedikit. Ini diperkirakan karena hujan deras pada hari pelaksanaan acara tersebut. Q3. Saya melihat Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia mensponsori acara Jakarta-Japan Matsuri. Apakah ada alasan khusus terhadap kerjasama antara sektor pemerintah dan sektor swasta? A3. Panitia Matsuri tersebut mengumpulkan institusi pemerintah, perusahaan, lembaga dan individu yang bersepakat dengan konsep acara tersebut yaitu memelihara persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Q4. Mengenai promosi kebudayaan Jepang di Indonesia mana yang lebih diutamakan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia , kebudayaan tradisional

atau

kebudayaan

pop?

Ketika

Jakarta-Japan


Matsuri

dilaksanakan,

kedua

kebudayaan

diperkenalkan

secara

seimbang.

Bagaimana caranya untuk menyimbangkan kedua kebudayaan tersebut? A4. Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia tidak mementingkan salah satu kebudayaan saja. Kami menganggap kedua kebudayaan sebagai kebudayaan yang mewakili Jepang dan berusaha memperkenalkan kedua kebudayaan secara seimbang. Ketika

Jakarta-Japan

Matsuri

dilaksanakan,

panitia

tidak

bermaksud

menyeimbangkan kedua kebudayaan supaya seimbang. Sponsor, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia juga tidak menyarankan mereka untuk memperkenalkan kedua kebudayaan secara seimbang. Jadwal pada opening ceremony dan closing ceremony diputuskan oleh panitia, bukan oleh Kedutaan Besar Jepang. Q5. Apakah ada kesulitan untuk mempromosikan kebudayaan Jepang di Indonesia? A5. Seiring dengan penyebaran internet di Indonesia, berbagai kebudayaan Jepang dapat diperkenalkan. Akan tetapi, ada juga permasalahan mengenai digital devide di antara penduduk kota besar seperti Jakarta dan daerah-daerah. Di daerah-daerah, kesempatan untuk mengetahui kebudayaan Jepang bagi penduduk lokal terbatas. Oleh karena itu, jaringan informasi mengenai kebudayaan Jepang berbeda-beda. Q6. Doraemon, Duta Animasi diundang dalam rangka apa? Bagaimana reaksi penduduk Indonesia terhadap kunjungan Doraemon ke acara-acara Jepang? A6. Dalam rangka proyek perayanan hubungan diplomatik ke50 tahun, Doraemon pernah diundang dan merayakan hal tersebut dengan penduduk lokal. Kehadiran Doraemon tersebut meramaikan suasananya.


Q7. Bagaimanakah kondisi dari Demam Jepang di Indonesia? Apakah ada lembaga atau website yang diperhatikan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ini? A7. Hampir semua komik yang dijual di toko buku di Indonesia adalah komik asal Jepang. Oleh karena itu, animasi dan komik Jepang merupakan salah satu gejala demam Jepang. Sampai saat ini, belum ada lembaga dan website tertentu yang menjadi perhatian Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Q8. Bagaimana caranya untuk mempromosikan kebudayaan Jepang di Indonesia untuk kedepannya? A8. Terlihat bahwa peningkatan jumlah peminat kebudayaan Jepang dan pelajar bahasa Jepang berawal dari minat terhadap kebudayaan pop Jepang seperti animasi dan komik. Kami perkirakan gejala ini akan berlangsung terus menerus. Oleh karena itu, kami akan menggunakan kebudayaan pop tersebut dengan aktif. Sebaliknya, Jepang juga memiliki kebudayaan tradisional yang menarik perhatian orang Indonesia, maka, ada banyak lembaga dan komunitas pencinta kebudayaan Jepang seperti komunitas upacara minum teh atau merangkai bunga. Melalui, sosialisasi dengan komunitas pencinta kebudayaan Jepang tersebut, kami ingin menyeimbangkan kedua kebudayaan Jepang yang bersifat beda tersebut. Selain itu, kami juga akan mengatasi permasalahan mengenai kurangnya informasi mengenai kebudayaan Jepang di daerah-daerah. Selama ini, kebanyakan acara kebudayaan Jepang dilaksanakan di kota-kota besar. A9.

Apakah

diplomasi

kebudayaan

Jepang

di

Indonesia

sukses

meningkatkan kesan positif Jepang? Sementara ini, belum ada cara untuk mengukur peningkatan kesan positif Jepang di Indonesia. Akan tetapi, menurut jajak pendapat BCC, 85 persen penduduk Indonesia memiliki kesan positif terhadap Jepang pada tahun 2011. Sebagai tambahan, tsunami dan gempa yang terjadi di kawasan Kanto pada tahun 2011 mengundang banyak simpati dan bantuan dari masyarakat Indonesia. Bantuan dan simpati tersebut di luar dugaan kami. Hal-hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesan positif terhadap Jepang.


Lampiran 4 Proyek-proyek pinjaman yen (dalam ratus juta yen) Tahun Proyek Fiskal 1966 Pinjaman Produk 1967 Pinjaman Produk Re-Financing (Pembiayaan Kembali) 1 1968 Pinjaman Produk Proyek Dam Karangkates, Jawa Timur Proyek Dam Kali Konto, Jawa Timur Proyek Dam Riam Kanan, Kalimantan Timur Proyek Komunikasi Radio amatir pantai Proyek Jaringan Microwave Bagian Timur (1) Perbaikan Pabrik Garam dan Caustic Soda Proyek Rehabilitasi Pabrik Kertas Goa, Sulawesi Selatan Re-Finance 2 1969 Pinjaman Produk Proyek Dam Karang kates, Jawa Timur Proyek Dam Kali Konto, Jawa Timur Proyek Dam Riam Kanan, Kalimantan Selatan Proyek Restorasi Pabrik Kertas Goa, Sulawesi Selatan Proyek PLTA Tanjung Priok Dana Cadangan Proyek PLTA Karang Kates I, Jawa Timur Proyek PLTA Kali Konto, Jawa Timur Proyek PLTA Riam Kanan, Kalimantan Timur Proyek Perbaikan Jalur Kereta Api Cikampek - Cirebon Proyek Jaringan Microwave Bagian Timur (2) Proyek Penelitian dan Perancangan PLTA Asahan, Sumatra Utara Proyek Radio Amatir Pantai Proyek Fasilitas Pendukung Pelayaran Proyek Rehabilitasi Pabrik Tekstil Re-Finance 3 1970 Pinjaman Produk Proyek Dam Karang Kates, Jawa Timur Proyek Dam Kali Konto, Jawa Timur Proyek Dam Riam Kanan, Kalimantan Timur Proyek PLTA Tanjung Priok Proyek PLTA Karang Kates, Jawa Timur Proyek Kali Konto, Jawa Timur Proyek PLTA Riam Kanan, Kalimantan Timur Proyek Radio Amatir Pantai (Studio Balikpapan, dan


Nilai 108.00108.00 180.00343.79 163.79 234.00294.72 9.36 2.88 4.32 4.61 8.70 4.50 1.63 24.72 198.00293.16 12.73 4.33 4.90 0.28 13.68 0.08 6.84 1.08 2.88 8.28 5.22 2.88 2.88 3.20 2.74 23.16 198.00360.00 12.85 3.74 7.89 29.52 7.92 1.62 6.84 0.27

1971

Lain-lain) Proyek Rehabilitasi Irigasi Delta Sungai Brantas, Jawa 3.26 Timur Proyek Penyesuaian Banjir Kanal Kali Porong Jawa 4.45 Timur Proyek Perluasan Pabrik Pupuk Pusri, Sumatra Selatan 28.80 Proyek Perbaikan Angkutan Sungai 0.84 Proyek Perbaikan Pelabuhan Tuna di Sumatra Utara, 4.05 dan Lain-lain Proyek Perbaikan Pabrik Kertas Padalarang, Jawa 1.04 Tengah Proyek Perbaikan Angkutan Sungai (Pebaikan 0.27 Pelabuhan Belawan) Dana Cadangan 1.41 Proyek Perbaikan Industri Tekstil 2.16 Proyek Pusat Produk Cor Jakarta 4.32 Proyek Jaringan Aliran Listrik Jawa Timur Tahap I 11.77 Proyek Perbaikan Jalan Jawa Tengah dan Sumatra Utara 7.92 Proyek Pembangunan Jalan Balikpapan - Samarinda 3.06 Proyek Perbaikan Jalan Cirebon – Welri 0.90 Proyek Fasilitas Pendukung Pelayaran (Target Standar 3.10 Fasilitas 2 Kapal) Proyek Jaringan Microwave Bagian Timur 0.47 Proyek Renovasi Fasilitas Komunikasi (Kabel Telepon) 4.45 Proyek Renovasi Fasilitas Komunikasi (Korektor Salah 1.44 Angka Otomatis) Proyek Renovasi Fasilitas Komunikasi (Telex) 0.03 Proyek Renovasi Fasilitas Komunikasi (Sirkuit Radio 1.63 Frekuensi Tinggi) Proyek Perencanaan Pasokan Daya Air Bersih Jakarta 1.42 Proyek Jaringan Aliran Listrik Jawa Timur tahap 2 4.56 Pinjaman Produk 198.00733.26 Proyek Dam Karang Kates, Jawa Timur 5.15 Proyek Dam Riam Kanan. Kalimantan Timur 3.74 Proyek PLTA Tanjung Priok 2.35 Proyek Sumatra Selatan, Irigasi Pertanian Wai Jepara 6.69 Dana Cadangan 0.07 Proyek PLTA Karang Kates, Jawa Timur 22.28 Proyek PLTA Kali Konto, JawaTimur 2.38 Proyek PLTA Riam Kanan, Kalimantan Timur 7.56 Proyek Rehabilitasi Irigasi Delta Sungai Brantas, Jawa 1.42 Timur Proyek Penyesuaian Banjir Kanal Kali Porong, Jawa 5.34 Timur Proyek Kapal SPBU Vi Randa 7.82


1972

Proyek Jaringan Aliran Listrik Jawa Timur (I) 17.36 Proyek Perbaikan Jalan Jawa Tengah, Sumatra Utara 7.20 Proyek Jalan Balikpapapn - Samarinda 9.94 Proyek Perbaikan Rel Kereta Api Cirebon - Welri 2.88 Proyek Jaringan Microwave Bagian Timur 1.59 Proyek Rencana Darurat Air Bersih Jakarta 5.47 Proyek Pengembangan Pabrik Kertas Padalarang, Jawa 5.18 Tengah Proyek Jaringan Aliran Listrik Riam Kanan, Kalimantan 4.24 Timur Dana Cadangan 0.14 Proyek Perbaikan Dok Kering Surabaya, Jawa Timur 3.73 Proyek Perbaikan Aliran Sungai, Sungai Ular, Sumatra 4.68 Utara Proyek Perbaikan Kapal Keruk di Jawa, dan Lain-lain 0.72 Proyek Perluasan Pabrik Tekstil Senayan, dan Lain-lain 10.07 Proyek Radio Amatir Pantai 2.39 Proyek Fasiltas Pendukung Pelayaran 3.60 DLBS 36.00 Local Cost 18.00 Dana Cadangan 2.68 Re-Finance 4 60.93 Proyek Perpanjangan Kewajiban Pembayaran 276.33 Pinjaman Produk 170.00639.20 Proyek Kapal SBPU Vi Randa 10.07 Proyek Pelayaran Dalam 12.57 Proyek Dok Pelita Bahari 2.56 Proyek Pembenahan Pelabuhan Ikan Tuna Sumatra 7.82 Utara, dan lain-lain Proyek Jalan Balikpapan – Samarinda 2.59 Proyek Perbaikan Jalan Cirebon – Welri 10.44 Proyek Microwave Bagian Timur 13.97 Proyek Pelebaran Pabrik Kertas Padalarang, Jawa 6.18 Tengah Proyek KRL Jakarta – Bogor 7.19 Proyek Penyesuaian Banjir Kanal Porong Jawa Timur 4.80 Dana Cadangan 1.01 Proyek Pelebaran Pabrik Tekstil Senayan, dan Lain-lain 19.05 Proyek Jaringan Kabel Telepon Jakarta 5.63 Proyek Jaringan Aliran Listrik Jawa Timur Tahap 2 9.45 Proyek Jaringan Telekomunikasi Sulawesi Tengah dan 0.30 Selatan Proyek Perbaikan Jalur Kereta Welri – Semarang 2.16 Proyek Perbaikan Jalan Sulawesi Utara 6.85 Proyek Penyeberangan Feri, Jalan Propinsi Lampung 4.65


1973

Proyek Jaringan Aliran Listrik Sumatra Selatan 2.33 Palembang Proyek Irigasi Kali Surabaya, Jawa Timur 1.80 Proyek Pembenahan Pelabuhan Ikan Tuna di Bali, dan 5.97 Lain-lain Proyek Dermaga Kapal Keruk 1.80 Proyek Perluasan Pabrik Benang Lawan, Jawa Timur 7.12 Proyek Rencana Darurat Air Bersih Jakarta 4.87 Proyek Pipa Gas Pris, Sumatra 12.00 Proyek Pabrik Pemurnian Nikel, Pomala, Sulawesi 46.39 Barat Proyek PLTA Surabaya, Jawa Timur 9.84 Proyek Radio Amatir Pantai 1.17 Proyek Peremajaan Armada Bis Jakarta, dan Lain-lain 0.59 Proyek DLBS 18.00 Lokal Cost 18.00 Dana Cadangan 8.00 Proyek Rencana Eksplorasi Minyak 230.00 Pinjaman Produk 30.00 1,427.76 Pinjaman Non-Proyek 140.00 Proyek Pabrik Gula Bone, Sulawesi Selatan 11.13 Proyek KRL Jakarta – Bogor 8.24 Proyek Kapal SPBU Vi Tenda 4.90 Proyek Renovasi Pelabuhan Belawan 6.59 Proyek Dok Pelita Bahari 5.14 Proyek Pembenahan Pelabuhan Ikan Tuna, Sumatra 10.44 Utara, dan Lain-lain Proyek Microwave Bagian Timur 9.24 Dana Cadangan 0.48 Proyek Jaringan Kabel Telepon Jakarta 15.57 Proyek Penambahan Mobil Disel di Jawa 4.80 Proyek Perbaikan Jalan Sumatra Utara 4.30 Proyek Jalan Propinsi Lampung, Pelabuhan Feri 0.80 Proyek Jaringan Kabel Listrik Sumatra Selatan – 18.08 Palembang Proyek Irigasi Kali Surabaya, Jawa Timur 12.19 Proyek Dermaga Kapal Keruk 13.50 Proyek Perluasan Pabrik Pemintalan Benang Lawan, 6.36 Jawa Timur Proyek Pabrik Pemurnian Nikel, Pamala, Sulawesi Barat 6.86 Proyek PLTA Surabaya, Jawa Timur 16.34 Proyek PLTD, Jaringan Kabel Listrik Pedalaman 11.53 Sumatra Proyek Penambahan Mobil Disel di Jawa 4.80 Proyek Peremajaan Armada Bis di Jakarta, dan Lain10.13


1974

lain Proyek Jaringan Kabel Telepon Jakarta Proyek Perluasan Jaringan Siaran Proyek Perluasan Pabrik Pemintalan Benang Lawan, Jawa Timur Dana Cadangan Proyek Irigasi Wai Umpu, Punggu Buan Proyek PLTA Surabaya, Jawa Timur Proyek PLTD dan Jaringan Kabel Listrik Pedalaman Sulawesi Proyek Dam Lahore Karang Kates III Proyek Perbaikan Jalan Sumatra Proyek Irigasi Hilir Sungai Barito, Kalimantan Selatan Proyek Air Bersih Jakarta Proyek Mobile Telephone Switchboard System, Jakarta Lokal Cost Proyek Pinjaman Eksplorasi Minyak Eksplorasi LNG Proyek Irigasi Way Umpu. Punggubuan Proyek PLTA Surabaya, Jawa Timur Proyek PLTD dan Jaringan Kabel Listrik Pedalaman Sulawesi Proyek Dam Lahore Karang Kates 3 Proyek Perbaikan Jalan Sumatra Proyek Irigasi Hilir Sungai Barito, Kalimantan Selatan Proyek Air Bersih Jakarta Proyek Perluasan Jaringan Siaran Proyek Mobile Telephone Switchboard System, Jakarta Dana Cadangan Proyek PLT Dam Welinggi, Jawa Timur (1) Proyek Perluasan Jaringan Siaran (Televisi) Proyek Perluasan Jaringan Siaran (Radio) Proyek Dermaga Kapal Keruk Proyek Fasilitas Penunjang Pelayaran Proyek Pelayaran Dalam 13 Kapal Proyek Jalan Jakarta – Merak (E/S) Proyek PLTA Gresik, Jawa Timur Proyek PLT Dam Wonogiri, Jawa Tengah Proyek Perbaikan Jalur Kereta Welri – Semarang Proyek Perbaikan Jalan Sulawesi Utara Proyek Jaringan Kabel Listrik Sumatra Selatan – Palembang Proyek Irigasi Kali Surabaya, JawaTimur Proyek Pabrik Pemurnian Nikel, Pomala, Sulawesi Barat


5.08 12.24 5.56 0.46 7.75 31.39 0.98 21.80 3.18 8.58 2.31 11.00 16.00 390.00 560.00 15.48 63.41 18.18 10.88 33.40 20.95 27.96 8.32 1.21 4.22 54.40 1.85 12.25 29.23 27.35 69.54 2.12 2.76 4.30 18.12 4.93 6.58 19.57 4.00

1975

1976

1977

Proyek Pusat Produk Cor Medan, Sumatra Utara Proyek Jaringan Listrik Jawa Timur, Proyek ke II Proyek PLTA Surabaya, Jawa Timur Proyek PLTD, Jaringan Listrik di Pedalaman Sumatra Proyek Penambahan Mobil Disel, Jawa Proyek Peremajaan Bis Jakarta, dan Lain-lain Proyek Perluasan Jaringan Siaran Proyek Irigasi Kali Surabaya, Jawa Timur Proyek Perbaikan Jalan Sumatra Proyek Jalan Propinsi Lampung, Pelabuhan Feri PLT Dam Welinggi, JawaTimur Proyek Jaringan Kabel Listrik Jawa Timur, Proyek ke III Proyek Perluasan Jaringan Siaran Proyek Pelayaran Dalam Proyek PLTA Gresik, Jawa Timur Proyek PLT Dam Wonogiri, Jawa Tengah Proyek Jalan Propinsi Lampung, Pelabuhan Feri Proyek Perbaikan Jaringan Televisi Dana Cadangan Proyek Pembenahan Sungai Wonogiri, Jawa Timur Proyek Jalan Jakarta – Merak Proyek PLT Dam Welinggi, Jawa Timur Proyek Jaringan Kabel Listrik Jawa Timur, Proyek ke III Dana Cadangan Pinjaman Pembangunan Asahan (I) Proyek Irigasi Wai Larem, Sumatra (E/S) Perbaikan Sungai Irigasi Wonogiri, Jawa Tengah (E/S) Proyek Air Bersih dan Drainase Jakarta, Proyek 1-2 (E/S) Proyek Perbaikan Jalan Jawa Tengah (E/S) Proyek Perbaikan Jalan Muara Bunngko – Lepringgo Proyek PLTA Gresik, Jawa Timur (Turbin No.1) Proyek Pelabuhan Feri Bakauheni- Merak Dana Cadangan Proyek Kontrol Banjir Sungai Brantas Arus Tengah, Jawa Timur (E/S) Proyek PLTA Gresik, Jawa Timur (Turbin No.2) Proyek Pelabuhan dan Pasar Ikan Jakarta (E/S) Proyek Data-data Pembangunan (untuk Kebutuhan Penelitian) Proyek Perbaikan Jalan Jambi – Muara Bungo Proyek Rel Kereta Semarang – Surabaya (E/S) Proyek Data Pembangunan (untuk Instalasi Kabel

8.50 33.92 21.73 6.48 8.38 1.72 24.32 7.24 2.87 23.83 7.10 58.50 7.86 3.56 9.75 3.20 94.87 17.30 4.06 103.36 125.14 70.08 105.12 6.30 262.50672.50 3.22 5.13 1.47 2.26 142.20 190.45 46.88 18.39 5.04 131.04 2.24 28.00 44.80 2.80 16.80


1978

1979

Listrik) Proyek Data Pembangunan (untuk Lalu Lintas dan Kereta Kota) Proyek Data Pembangunan (untuk Instalasi Kabel dan Travo) Proyek Kawasan Industri Ujung Pandang, Sulawesi Selatan (E/S) Proyek PLT Air Saguling, Jawa Barat (E/S) Proyek Irigasi Wonogiri, Jawa Tengah Proyek Proyek Peremajaan Angkutan Laut (Dok Pelita Bahari) Dana Cadangan Bantuan Pangan Bantuan Pangan Proyek Pelabuhan Ikan Jakarta Proyek PLTA Wonogiri Proyek Irigasi Wai Larem Proyek Perbaikan Sungai Brantas Proyek Peremajaan Kereta Semarang – Surabaya Proyek Jalan Tol dalam Kota Jakarta Proyek Irigasi Widas Proyek Pelabuhan Semarang (E/S) Proyek Peremajaan Sungai Ular (E/S) Proyek Tenaga Air Sadan (E/S) Proyek Jalan Tol dalam Kota Jakarta (E/S) Proyek Instalasi Kabel Listrik dan Travo Proyek Pembangunan Dermaga Kapal Keruk Proyek Bahan Data Medis Proyek Komputer Proyek Lalu Lintas Kota Jakarta Proyek Pembangkit Listrik Disel di Pedalaman Proyek Microwave Jawa – Bali Dana Cadangan Pinjaman Dana Pembangunan Asahan (II) Proyek industri ASEAN Proyek Pelabuhan Pasar Ikan (II) Proyek Irigasi Wai Larem (II) Proyek PLTD Palembang dan Jaringan Kabel Listrik Proyek Rel Kereta Semarang – Surabaya (II) Proyek Jembatan Persimpangan Jalan Tol dalam Kota Jakarta Proyek Perbaikan Jalan Jawa Tengah dan Timur Proyek Air Bersih Jakarta Proyek Kawasan Industri Ujung Pandang Proyek Irigasi Riam Kanan (E/S)


26.04 22.40 3.36 16.30 98.00 45.00 48.18 30.00 30.00 44.30 34.00 73.65 58.74 34.47 30.21 18.33 4.80 4.20 9.50 5.48 11.00 41.50 37.83 14.80 43.08 32.00 28.00 21.61 353.00 330.00880.00 36.22 102.45 46.20 33.00 45.00 36.00 26.70 28.50 4.50

1980

1981

1982

Proyek Perbaikan Sungai Krueng Aceh (E/S) Proyek Taman Pusat Ilmu Purbakala (E/S) Proyek PLTD dan Jaringan Kabel di Daerah Proyek Transportasi Kota Jakarta (Kereta) Proyek Pengawasan Gelombang Frekuensi Radio Amatir Nasional Proyek Pemeliharaan Jalan di Daerah Dana Cadangan Proyek Irigasi dan Peremajaan Sungai Ular Proyek PLTA Saguling (Tahap 2) Proyek Rehabilitasi dan Pengembangan Pelabuhan Semarang Proyek Jalan Tol intra Urban Jakarta Proyek Air Bersih Jakarta Proyek Rehabilitasi Rel Kereta Semarang-Surabaya Proyek Banjir Kanal Hulu Sungai Bengawan Solo (E/S) Proyek Peremajaan Sungai Jeneberang (E/S) Proyek PLTA Gresik (E/S) Proyek Air Minum Desa dan Kecamatan Proyek Transportasi Kereta Jakarta Metropolitan Proyek Perluasan Jaringan Telepon Jakarta Proyek Radio Amatir Pantai Proyek Industri Urea ASEAN PLTA Gresik Turbin 3 (Turbin Saja), Turbin 4 (E/S) Proyek Perpanjangan Jalan Jagorawi Proyek Taman Purbakala Borobudur dan Prambanan Proyek Keluarga Berencana (Produksi Kondom secara Lokal) Proyek Perbaikan dan Konstruksi Kereta Api di Jabotabek Proyek Distribusi Air Jakarta (Tahap 2) Proyek Irigasi Langkeme (E/S) Proyek Tol dalam Kota Jakarta Lingkar Selatan (E/S) Proyek Irigasi Krueng Aceh (E/S) Proyek Distribusi Air Surabaya (E/S) Proyek Jaringan Komunikasi Daerah Terpencil Proyek Intalasi Komputer Untuk Statistik Industri dan Perencanaan Proyek PLTA Bakaru Proyek Peremajaan Darurat Gunung Berapi Semeru Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Barat Proyek Jaringan Lingkar Kereta Jabotabek (II) Proyek Kontrol Pengendalian Banjir Sungai Krueng Aceh Proyek PLTA Riam Kiwa (E/S)

5.50 4.40 52.68 37.51 26.40 49.94 15.00 81.40 103.01 173.00 18.00 30.64 33.69 8.05 1.98 3.68 5.59 58.36 39.60 23.00 132.30 282.10 39.82 28.05 22.50 55.24 57.30 3.20 8.80 3.80 2.80 59.08 17.31 214.64 28.08 52.75 66.31 46.59 7.60


1983

1984

Proyek PLTA Asahan (E/S) 19.84 Proyek Irigasi Hulu Sungai Komering (E/S) 11.80 Proyek Jalan Akses ke Teluk Jakarta (E/S) 12.10 Proyek Pelebaran Bandara Internasional Bali (E/S) 5.65 Proyek Stasiun Rambu Frekuensi Menengah Radio 49.70 Amatir Proyek Perbaikan Panen Beras 58.00 Proyek Jaringan Komunikasi Daerah Terpencil (Tahap 58.64 2) Proyek PLTA Bakaru (Tahap 2) 107.83 Proyek Perbaikan Darurat Sungai Aceh (Tahap 2) 89.53 Proyek PLTA Gresik (Turbin No.4) 88.15 Proyek Irigasi Riam Kanan 86.36 Proyek Pembangunan Jembatan Layang Tomang (Tahap 72.01 2) dan Pintu Masuk Tol Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Barat (Tahap 2) 57.74 Proyek Pembangunan Jalan Layang Slipi 56.58 Proyek Fasilitasi Komunikasi Pencarian Sulit di Laut 43.77 Proyek Pembangunan Dam Serba Guna Bili-Bili (E/S) 8.78 Proyek Irigasi Bila (E/S) 5.50 Pembangunan Jaringan Microwave untuk Sulawesi 4.42 (E/S) Proyek Pembangunan Pelabuhan Dumai (E/S) 2.30 Proyek Modernisasi Lingkar Kereta Jabotabek (Tahap 52.03 3) Proyek Pembangunan Instalasi Jaringan Kabel Listrik 140.00 Jawa Timur (Tahap 4) Proyek Penanganan Darurat Sungai Madiun 64.00 Proyek Peremajaan Arus Menengah Aungai Brantas 60.00 (Tahap 1) Proyek Perluasan Jaringan Telepon Kota Jakarta (Tahap 56.00 2) Proyek Penanganan Darurat Hilir Sungai Jeneberang 53.81 Proyek Pembangunan Jalan Layang Cawang 47.00 Proyek Pembenahan Fasilitas Air Bersih Jakarta (Tahap 45.00 2) Proyek Peremajaan Kereta Semarang–Surabaya (Tahap 38.00 4) Proyek Pembibitan dan Pembagian Bibit Beras 30.00 Proyek Perluasan Terminal Feri (Bakauheni dan Merak) 22.00 Proyek PLTA Kota Panjang (E/S) 11.52 Proyek Pembangunan Bandara Padang (E/S) 7.80 Proyek Kontrol Banjir Kota Padang (E/S) 5.80 Proyek Perluasan Dok Ujung Pandang (E/S) 5.35 Proyek Pembangunan Pelabuhan Ikan dan Pasar Hasil 3.72 Laut Jakarta (Tahap 3, Pembangunan Cold Chain (E/S)


1985

1986

1987

Proyek PLTD Daerah Terpencil 90.00 Proyek Fasilitas Radio Amatir Pantai (Tahap 2) 36.00 Proyek Penanganan Arus Hilir Sungai Bengawan Solo 47.46 Proyek Irigasi Langkeme 69.51 Proyek Bencana Alam Gunung Merapi 46.72 Proyek Jalan Tol Jakarta 34.18 Proyek Modernisasi Lingkar Kereta Jabotabek (Tahap 93.31 4) Proyek Perluasan Bandara Balikpapan 172.55 Proyek Air Bersih Jakarta (Fase 1, Tahap 2) 109.23 Proyek Pengadaan Bahan Pendidikan & Penelitian 50.13 (Tahap 2) Proyek Pengadaan Bahan Pendidikan di Akademi 41.28 Pelayaran Proyek Penguatan Jaringan Siaran Radio dan Televisi 65.07 Proyek Renovasi Darurat Pelabuhan Ujung Pandang 1.89 (E/S) Proyek Penanganan Sungai Surabaya (Tahap 2; E/S) 4.18 Proyek PLTA Renun (E/S) 9.10 Proyek Jalan Tol Jakarta (Lingkar Luar; E/S)) 9.39 Proyek Rehabilitasi Irigasi Wai Umpu, Wai Pengubuann 13.92 Proyek Rehabilitasi Jalan Raya Sumatra Selatan 54.58 Proyek Jembatan Layang Semanggi dan Taman Ria 51.57 Senayan Proyek Peninggian Jalur Tengah Kereta Api (Tahap 5) 164.87 Proyek Modernisasi Lingkar Kereta Jabotabek (Tahap 111.74 5) Proyek Pelebaran Bandara Internasional Bali 189.99 Proyek Kabel Optik Bawah Laut Surabaya–Banjarmasin 79.46 Proyek Komputerisasi Biro Pusat Statistik 41.63 Proyek Air Bersih Ujung Pandang (E/S) 7.01 Proyek Penanganan Hilir Sungai Asahan (E/S) 6.28 Proyek Jalan Tol Jakarta – Merak (II) (E/S) 20.57 Proyek Pembangunan Pelabuhan Semarang (II; E/S) 5.45 Pembiayaan dalam Mata Uang Lokal bagi Proyek dan 52.93 Pasokan Peralatan (1986) Pembiayaan dalam Mata Uang Lokal Pendanaan Proyek 135.83880.00 dan Pasokan Peralatan (1987) Proyek Irigasi Wai Larem (Tahap 3) 30.27 Proyek Perawatan Jalan di Daerah (Tahap 2) 128.82 Proyek Modernisasi Lingkar Kereta Jabotabek (Tahap 135.65 5) Proyek Penguatan Tambahan Darurat Pelabuhan 24.20 Semarang Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Timur (E/S) 10.53


1988

1989

1990

Proyek Perluasan Pengawasan Gelombang Frekuensi 57.01 Radio Amatir Nasional (Tahap 2) Proyek Penguatan Jaringan Siaran Radio dan Televisi 86.03 (Tahap 2) Pinjaman Produk 271.66 Proyek Perbaikan Irigasi Wai Jepara 10.82 Proyek Perbaikan Sungai Porong 17.67 Proyek Renovasi Jembatan Ampera 18.04 Proyek Peremajaan Pabrik Pemintalan Benang Cilacap 52.93 Proyek Perbaikan Turbin 3 dan 4 PLTA Tanjung Priok 15.90 Perbaikan Gerbong Disel 48.19 Proyek Penyesuaian dan Pemanfaatan Kembali Bahan 18.46 Bangunan Proyek Peremajaan Air Bersih Ujung Pandang 13.64 Proyek Pengadaan Peralatan Medis 19.35 Pinjaman Produk 381.00 Kredit Sektor Program 724.00 Proyek Perbaikan Jaringan Jalan 295.38 Proyek Peremajaan Irigasi Pamalayan-Ciujung 56.67 Proyek Pendidikan SDM Ilmiawan 60.67 Pembiayaan dalam Mata Uang Lokal bagi Proyek OECF 125.02 Pembiayaan dalam Mata Uang Lokal bagi Proyek dan 118.55 Pasokan Peralatan di Bawah Bank Dunia dan ADB Proyek Investment Trust Plan 24.41 Proyek Private Farm Trust Plan 169.55 Pinjaman Produk (Bantuan Pendanaan Paralel antara Bank Dunia Sektor Swasta dengan Pinjaman 455.00 Pembangunan) Kredit Sektor Program 325.00 Proyek Pengendalian Irigasi Skala Kecil 18.96 Proyek Modernisasi Kereta Lingkar Jabotabek (Tahap 103.81 8) Proyek Pembuatan Pelabuhan Dumai 43.75 Proyek Sistem Informasi Wilayah Kota Jakarta 13.88 Proyek Pencegahan Banjir Irigasi 215.18 Proyek Perbaikan Jalan (Tahap 2) 210.40 Proyek Peremajaan Rel Kereta Pantura, Jawa 82.29 Proyek Perluasan Institut Pertanian Bogor 69.46 Proyek Pemugaran Bengkel Reparasi Pembangkit 7.93 Listrik Dayeuhkolot Proyek Modifikasi Gas Turbin 3, 4 PLTA Gresik 44.45 Kredit Produk 381.22 Kredit Sektor Program 381.22 Proyek Rencana Perbaikan Jalan Daerah dan Kota 167.72 Proyek Rencana Pemugaran dan Penataan Darurat 42.19


Pelabuhan Feri di Bali dan Jawa Timur Proyek Pemugaran Darurat Irigasi Ujung Pandang 66.58 Proyek Perbaikan Jaringan Siaran Radio dan Televisi 74.78 Proyek Pembangunan Pusat Perbaikan Luar Kantor 65.37 Telepon Proyek Instalasi Kabel dan Pembangunan PLTA Kota 125.00 Panjang (I) Proyek Pembangunan Dam Serba Guna Bili-Bili (I) 66.62 Proyek Pengendalian Banjir Padang (I) 80.63 Proyek Rehabilitasi Darurat Pantai Bali (E/S) 2.79 Proyek Rehabilitasi Sungai Surabaya (III) 42.20 Proyek Irigasi Aceh 63.33 Proyek Irigasi Bila (I) 64.60 Proyek Penataan Jaringan Pipa Air Bersih Jakarta 64.46 Proyek Pembenahan Sistim Penanganan Sampah Jakarta 2.71 (E/S) Proyek Rencana Pengembangan SDM Spesialis Tingkat 124.39 Tinggi Kumulatif dari tahun fiskal 1966 - 2006 41.659,33 Sumber: Situs Departemen Luar Negeri Jepang, Official Development Assistance(ODA) Data Book (Departemen Luar Negeri Jepang) Catatan: 1. "Tahun fiskal" adalah tahun fiskal pemerintah Jepang (1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya 2. "Nilai uang", berdasarkan nilai tukar dalam tukar-menukar dokumen 3. Kumulatif tidak termasuk perpanjangan kewajiban bayar, pengecualian pembayaran 4. Kemungkinan total kumulatif akan berbeda karena sistim pembulatan


Lampiran 5 Proyek-proyek bantuan hibah (dalam ratus juta yen) Tahun Proyek Nilai Fiskal 1991 Kredit Sektor Program 675.20 1,612.46 Proyek Irigasi Wai Curup 14.22 Proyek Irigasi Wai Rarem (Tahap 4) 16.23 Proyek Pembangunan Dam Serba Guna Wonorejo 2.41 (E/S) Proyek Bencana Alam Darurat Gunung Kelud 32.46 Proyek Penanganan Hilir Sungai Bengawan Solo (E/S) 6.69 Proyek Pembenahan Fasilitas Drainase Ancol 31.28 Proyek Pembangunan PLTA Kota Panjang dan 175.25 Instalasi Kabel Listrik Terkait (Tahap 2) Proyek Pembenahan Fasilitas Travo dan Instalasi 76.71 Kabel Listrik Jawa (Jawa Timur) Proyek Pembangunan PLTA Renun dan Instalasi Kabel 54.60 Listrik Terkait (Tahap 1) Proyek Modernisasi Kereta Lingkar Jabotabek (Tahap 74.00 8) Proyek Pembangunan Bandara Balikpapan 43.54 Proyek Pengembangan Pelabuhan Semarang (Tahap 2, 75.30 Bagian 1) Kredit Pusat Angkutan Laut Indonesia Timur 84.99 Proyek Pengadaan Fasilitas Komunikasi Radio Amatir 40.57 Pantai (Tahap 3) Proyek Pengadaan Fasilitas Perawatan Jalan 40.43 Proyek Perbaikan Jalan Utama 119.92 Proyek Jalur Kabel Transmisi Ibu Kota Jakarta 35.56 Proyek Perluasan Pusat Penelitian Lingkungan 11.01 Proyek Perluasan Universitas Syah Kuala (E/S) 2.09 1992 Kredit Sektor Program 661.70 Proyek Irigasi Wai Sekampung (Tahap 1) 76.53 Proyek Irigasi Bila (Tahap 2) 37.88 Proyek Perbaikan Kawasan Lumpur Sumatra Selatan 55.77 Proyek Pembangunan Dam Serba Guna Bili-Bili 207.98 (Tahap 2) Proyek Modernisasi Kereta Lingkar Jabotabek (Tahap 153.47 9) Proyek Perbaikan Jembatan Jawa Jalur Utara (Tahap 1) 33.02 Proyek Pembangunan Pelabuhan Semarang (Tahap 2, 35.90 Bagian 2) Kredit Sektor Rehabilitasi Angkutan Laut Indonesia 52.31 Timur (Tahap 2)


1993

1994

Proyek Pembenahan Travo dan Instalasi Kabel Listrik 68.62 Jawa, Bali (Jawa Timur) (Tahap 2) Proyek Peremajaan Jaringan Komunikasi Lingkar Kota 29.41 Surabaya (Tahap 1) Proyek Pembenahan Drainase Jakarta (Tahap 1) 21.21 Proyek Ｐerbaikan Lingkungan Kota Surabaya (Tahap 112.51 1) Proyek Peremajaan ITB (Tahap 1) 16.09 Proyek Perluasan Bandara Kota Surabaya (E/S) 5.19 Proyek PLTA Sipansihaporas (E/S) 8.20 Proyek Reboisasi Hutan Sumatra Tengah 4.26 Dana Pembangunan Jepang - ASEAN 162.44 Kredit Sektor Program 340.56 Proyek Pembenahan Pelabuhan dan Pasar Ikan Jakarta 40.09 (Tahap 4) Proyek Pengembangan Pertanian 67.18 Proyek Irigasi Batang Hari (E/S) 6.76 Proyek Perbaikan Arus Hulu Sungai Citarum (Tahap 1) 31.65 Proyek Pembangunan Dam Serba Guna Wonorejo 147.13 (Tahap 1) Proyek Pembangunan PLTA Renun dan Instalasi Kabel 156.68 Listrik Terkait (Tahap 2) Proyek Pembangunan PLTB Tarahan (E/S) 5.32 Proyek Pelistrikan Daerah 89.70 Proyek Perbaikan Jaringan Jalan (Tahap 3) 203.02 Proyek Perluasan Pelabuhan Feri Merak–Bakauheni 58.98 (Tahap 2) Proyek Peremajaan Fasilitas Keamanan Penerbangan 67.85 Proyek Perbaikan Jaringan Komunikasi Kota Surabaya 80.91 (Tahap 2) Proyek Perbaikan Jaringan Komunikasi Ibu Kota 35.87 Jakarta (Tahap 1) Proyek TPA Sampah Kota Jakarta 38.63 Proyek Air Bersih Ujung Pandang 70.34 Proyek Peremajaan Lingkungan Pemukiman Kota dan 77.98 Desa Proyek Perbaikan Fasilitas Siaran Radio dan Televisi 7.08 (Tahap 2) Proyek Perluasan Universitas Syah Kuala 54.67 Kredit Sektor Program 208.44 Proyek Pembangunan Dam Serba Guna Bili-Bili (III) 34.88 Proyek Manajemen Irigasi Skala Kecil (II) 81.35 Proyek Irigasi Wai Sekampung (II) 162.10 Proyek Pembangunan PLTA Renun dan Instalasi Kabel 54.79 Listrik Terkait Proyek Pembangunan PLTB Banjarmasin 64.64


1995

Proyek Pembangunan PLTA Peusangan dan Instalasi 0.34 Kabel Listrik Terkait (E/S) Proyek Pembuatan Jalan di Lingkar Barat Daya dan 109.02 Lingkar Utara Proyek Rel Ganda Kereta Lintas Utama Utara 72.34 Cikampek-Cirebon Proyek Perbaikan Bandara Internasional Bali (II) 118.16 Proyek Pembenahan Sistim Manajemen Transportasi 3.50 Jakarta (E/S) Proyek Pembenahan Jaringan Komunikasi Wilayah Ibu 137.66 Kota Jakarta (II) Proyek Pembangunan Pusat Perawatan Fasilitas Luar 38.54 Kantor Telepon (II) Proyek Drainase Denpasar 54.00 Proyek Perbaikan Monitoring Lingkungan 29.35 Proyek Perluasan Institut Pertanian Bogor (II) 77.16 Proyek Perbaikan Institut Teknologi Bandung (II) 73.53 Proyek Perbaikan Komputer Biro Pusat Statistik Pusat 30.27 Proyek Perbaikan Rumah Sakit Hasan Sadikin (E/S) 3.15 Proyek Penguatan Puskesmas 16.44 Proyek Pengembangan Infrastruktur Daerah 210.00 Kredit Sektor Program 173.12 Proyek Pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2 106.25 Proyek PLTA Bakaru ke II (E/S) 5.12 Proyek Pembangunan Instalasi Kabel Listrik Inti Jawa170.37 Bali Proyek Pembangunan PLTA Sipansihaporas dan 29.78 Instalasi Kabel Terkait Proyek Perbaikan Jembatan di 12 Propinsi 141.41 Proyek Jembatan Inti Jawa Timur (II) 58.57 Proyek Perbaikan Pelabuhan Feri Bajoe-Kolaka dan 31.29 Palembang-Muntok Proyek Pengadaan Kapal Pemadam Kebakaran 55.01 Proyek Renovasi Akademi Pelayaran 80.08 Proyek Renovasi Fasilitas Siaran Radio dan Televisi 53.18 (III) Proyek Perbaikan Hilir Sungai Bengawan Solo (I) 107.96 Proyek Pencegahan Banjir Padang (II) 48.59 Proyek Bencana Alam Gunung Merapi dan Semeru (II) 44.05 Proyek Irigasi Komering (II) 65.44 Proyek Pengembangan Pertanian 40.65 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Bitung 1.94 (E/S) Proyek Pembangunan Hutan Lindung Kawasan Sungai 41.28 Citalik Proyek Perbaikan Lingkungan Pemukiman (II) 122.20


1996

1997

Proyek Renovasi Gedung SLTP 208.76 Proyek Pengembangan SDM Tingkat Tinggi (II) 85.00 Proyek Perluasan Universitas Mulawarman 30.62 Kredit Sektor Program 160.05 Proyek Pembangunan Fasilitas Kabel Listrik Inti Unsur 28.40 Jawa-Bali (II) Proyek PLTA Sipansihaporas (II) 84.08 Proyek Dam Serba Guna 62.91 Proyek Pelistrikan Daerah (II) 61.15 Proyek Pengerasan Jalan Utama (II) 102.40 Proyek Perawatan Jalan (II) 73.00 Proyek Perbaikan Jalan Daerah (III) 162.56 Proyek Kereta Rel Ganda Selatan Jawa (I) 60.13 Proyek Rehabilitasi Gerbong Kereta Api Disel 11.12 Proyek Pembangunan Pelabuhan Bitung dan Kupang 52.50 Proyek Pembangunan Bandara Surabaya 128.67 Proyek Pembangunan Bandara Baru Padang 160.04 Proyek Pembangunan Dam Serba Guna Wonorejo (II) 37.56 Proyek Pelindungan Pantai Bali 95.06 Kredit Sektor Pembangunan Sumber Daya Air 117.97 Proyek Pembibitan Tanaman Terpadu 77.69 Proyek Irigasi Batanghari 60.50 Proyek Irigasi Bili-Bili 54.72 Proyek Irigasi Batang Kumu (E/S) 3.74 Proyek Renovasi Universitas Pattimura 33.19 Proyek Peningkatan Layanan Kesehatan Medis di 22.31 Sulawesi Proyek Renovasi Rumah Sakit Hasan Sadikin 47.07 Proyek Bantuan Penurunan Polusi 203.68 Proyek PLTB Tarahan 340.23 2,152.48 Proyek Pembangkit Listrik Pemompaan ke Hulu 14.36 Cilikan (E/S) Proyek Pembangunan Fasilitas Kabel Listrik Inti Jawa109.18 Bali (III) Proyek Perbaikan Jalan Pantai Timur Sumatra 66.52 Proyek Perbaikan Jalan Utama dalam Kota 125.58 Proyek Pembuatan Rel Ganda Kereta Jalur Utama 87.48 Utara, Jawa (II) Proyek Pembangunan Depo Kereta Depok 92.23 Proyek Pengembangan Bandara Palembang (I) 88.26 Proyek Peremajaan Pelabuhan Kecil dan Menengah di 31.11 Indonesia Bagian Timur Proyek Pengembangan Pelabuhan Dumai (II) 38.19 Proyek Pengembangan Universitas Gajah Mada 74.99 Proyek Pengendalian Banjir Medan 96.97


1998

1999 2000

2001

2002

2003

2004

Proyek Pencegahan Banjir Sungai Ciliwung-Cisadane 173.26 (I) Proyek Pengendalian Wilayah Hulu Sungai Citarum 47.22 (II) Proyek Irigasi Way Sekampung (III) 92.16 Proyek Manajemen Irigasi Skala Kecil (III) 167.01 Proyek Irigasi Gilirang (E/S) 6.17 Proyek Perbaikan Infrastruktur Daerah (II) 297.38 Proyek Penerapan Sistim Alat Timbang Resmi (E/S) 4.18 Kredit Sektor Program 200.00 Kredit Sektor Program (Tahap 1, Bidang Pertanian 500.00 2,304.80 Perkebunan dan Perikanan, Lain-Lain) Kredit Sektor Program (Tahap 2, Bidang Transportasi, 1,000.00 Asuransi, Medis, Pertanian Pinjaman Jaring Pengaman Sosial 452.00 Program Pengembangan Sektor Kesehatan dan Nutrisi 352.80 Pinjaman Penyesuaian Jaring Pengaman Sosial 719.28 719.28 Elektrifikasi Rel Kereta dan Penggandaan Rel Jalur 410.34 991.65 Utama, Jawa (Tahap 1) Proyek Irigasi Batang Hari (2) 76.39 Proyek Pengembangan Sekolah Pelatihan Maritim 76.69 Kredit Sektor Pengembangan Sumber Daya Air (II) 186.76 Proyek Perbaikan Administrasi Perpajakan (Diklat 41.08 SDM, IT) Proyek Perbaikan Infrastruktur Daerah (III) 200.39 Proyek Manajemen Irigasi Skala Kecil (4) 270.35 908.19 Proyek Rehabilitasi, Perbaikan Sistim Manajemen 146.96 Perawatan (Bidang Sumber Daya Air) Proyek Pembangunan Jalur Pipa Gas Sumatra Selatan – 490.88 Jawa Barat Proyek Perubahan PLTA Muara Karang Menjadi 557.50 889.39 PLTG Proyek Perluasan PLTG Muara Tawar 181.82 Proyek Pembangunan Bandara Surabaya (2) 150.07 Proyek Perluasan PLTA Tanjung Priok 586.79 1,046.34 Proyek Perawatan, Perubahan PLTA Semarang 86.85 Menjadi PLTG Proyek Perluasan PLT Geothermal Larandon 58.66 Proyek Rel Ganda Kereta Jalur Selatan, Jawa (2) 103.48 Proyek Perbaikan Pelabuhan Ikan Jakarta 34.37 Telekomunikasi Nirkabel Daerah Pesisir (IV) 55.67 Proyek Perbaikan Darurat Pelabuhan Tanjung Priok 120.52 Pinjaman Strategi Pembangunan (Tahap 1) 107.94 1,148.29 Perbaikan Daerah Hilir Sungai Bengawan Solo (2) 93.45 Proyek Irigasi Komering (2-2) 137.90 Proyek Pencegahan/Penanggulangan Darurat Bencana 164.36


2005

2006

2007

2008

Alam di Gunung Merapi, Gunung Bawakaraeng, dan Daerah Aliran Sungai Progo Proyek Pembangunan PLT Geothermal Ulu Bulu Proyek Pembangunan PLTA Asahan III （E/S） Proyek Perluasan PLTA Keramasan Proyek Penanganan Kemacetan Jalan Utama Lintas Utara Jawa Proyek Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Tanjung Priok (1) Proyek Pembangunan Fakultas Kedokteran dan Medis UIN Syarif Hidayatullah University Proyek Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Tanjung Priok (2) Proyek Pembangunan PLTA Asahan III Proyek Perluasan PLT Geothermal Kamojan (E/S) Proyek Penanganan Banjir dan Pusat Sumber Daya Air Semarang Proyek Pengembangan SDM Tingkat Tinggi (3) Pinjaman Strategi Pembangunan (II) Proyek Kereta Ekspres Jakarta (E/S) Proyek Reformasi Tugas Rutin Perusahaan Listrik Negara Proyek Pembangunan Kabel Transmisi Barat Laut Sumatra Proyek Rel Ganda Kereta Jalur Selatan, Jawa (III) (E/S) Proyek Pengembangan Fakultas Tehnik Universitas Hasanuddin Proyek Revisi Data Dasar Spatial Negara Proyek Pembangunan Infrastruktur Pengentasan Kemiskinan di Daerah Proyek Pembangunan PLTA Pesanggan Proyek Rekonstruksi Aceh Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Pemanfaatan ICT di Daerah Istimewa Yogyakarta Pinjaman Kebijakan Pengembangan (III) Program Pembangunan Sektor Reformasi Infrastruktur Pinjaman untuk Pemulihan dan Manajemen Sektor Bencana Pinjaman Kebijakan Pengembangan (IV) Proyek Perbaikan dan Peningkatan Manajemen Irigasi Proyek Manajemen Irigasi Skala Kecil (V) Proyek Rel Ganda Kereta Jalur Selatan, Jawa (III) Proyek Pengembangan Universitas Indonesia Proyek Pembenahan Drainase Denpasar (II) Pinjaman untuk Perubahan Iklim

202.88 8.64 97.36 42.87 263.06 29.83 266.20 930.05 276.42 9.95 163.02 97.17 117.29 18.69 1,252.34 44.98 161.19 9.81 78.01 63.73 235.19 260.16 115.93 29.11 117.77 117.77 231.82 1,060.03 220.80 123.10 89.67 188.19 146.41 60.04 307.68 1,205.99


Program Pembangunan Sektor Reformasi Infrastruktur 92.93 (II) Pinjaman untuk Kebijakan Pembangunan (V) 92.93 Proyek Peningkatan Sistem Kontrol Bencana Banjir di 74.90 beberapa Kota Terpilih Proyek Penanggulangan Sedimentasi di Waduk 60.60 Multiguna Wonogiri (Tahap I) Proyek Pengembangan Institut Teknologi Bandung 56.59 (Tahap III) Proyek Pembangunan "Jakarta Mass Rapid Transit 481.50 (MRT)"（Tahap I） Proyek Penyediaan Jasa Teknis untuk Jalur Transmisi 38.86 Interkoneksi Jawa-Sumatra Kumulatif dari tahun fiskal 1966 – 2008 43,925.35 Sumber: Situs Departemen Luar Negeri Jepang, Official Development Assistance(ODA) Data Book (Departemen Luar Negeri Jepang) Catatan: 1. "Tahun fiskal" adalah tahun fiskal pemerintah Jepang (1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya 2. "Nilai uang", berdasarkan nilai tukar dalam tukar-menukar dokumen 3. Kumulatif tidak termasuk perpanjangan kewajiban bayar, pengecualian pembayaran 4. Kemungkinan total kumulatif akan berbeda karena sistim pembulatan


UNIVERSITAS INDONESIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMBINASI DIPLOMASI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DAN POP JEPANG DI INDONESIA TESIS

Recommend Documents