Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
8 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 101-108
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG KEBIJAKAN PEMBENTUKAN QANUN DI PROVINSI ACEH Ziki Zulkarnen1, Mahdi Syahbandir2, Mujibussalim2 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Duties and functions of the office in terms of harmonisation in enacting qanun as a regional/district regulation is done through, firstly at the planning stage of the enactment. The purpose is that the enactment planning of the rule is based on legislative program arranged by fully planed and integrated coordination. Secondly, there is a preparatory and technical arrangement and drafting stage of qanun that is the involvement in drafting white paper, the involvement in harmonisation of te qanun draft and inventarisation, analysis and evaluation of a Regional Law. It shows that duties and functions of the office is a bridge in keeping harmony and avoiding the overlaping of the laws one over others that can be causing the creation of law uncertainty hence it can guarantee the law purposes that obey to state’s aims to create welfare and happiness for people. The constraints faced in holding the duties and functions of the office in terms of harmonisation in enacting qanun in Aceh is there is no implementation of the hormonisation program at the office as a result of the obstacles in terms of human resources of the drafters both skills and the number of of the staffs. Moreover, there are also subtantial, structural, and facilities constraints. The efforts done to overcome the constraints are improving human resource capablitilities and providing opportunities for drfaters, increasing coordination between related bodies in terms of overcoming the hurdles in legal structure and providing suppoting facilities for the implementation of harmonisation in enacting it. Key words: The Regional Office of Law and Human Rights, Legal Enactment Abstract: Tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Aceh dalam bidang harmonisasi pembentukan qanun sebagai peratura daerah dilakukan, Pertama sejak pada saat tahap perencanaan penyusunan qanun. Hal ini dimaksudkan agar penyusunan perencanaan pembentukan Qanun dilakukan berdasarkan program legislasi yang disusun secara terkoordinasi, terarah dan terpadu. Kedua pada Tahap Persiapan dan Teknik Penyusunan serta Perumusan Rancangan Qanun, yaitu keterlibatan dalam penyusunan naskah akademik, keterlibatan dalam harmonisasi rancangan qanun/qanun dan Inventarisasi, Analisa dan Evaluasi Peraturan Daerah. Hal ini mmperlihatkan bahwa Tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM jembatan dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdi kepada tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Hambatan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan HAM dalam bidang harmonisasi pembentukan qanun di Provinsi Aceh adalah tidak terlaksanannya program harmonisasi di wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang disebabkan karena adanya hambatan di bidang sumber daya perancang baik dari segi skill maupun jumlahnya, hambatan dalam bidang substansi ketentuan perundang-undangan, hambatan di bidang struktur hukum dan hambatan di bidang sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Aceh antara lain peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kesempatan bagi perancang, peningkatan koordinasi antar instansi terkait guna mengatasi hambatan di bidang struktur hukum, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program harmonisasi dalam penyusunan qanun. Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Anggota Kepolisian dan Tidak Dengan Hormat
101 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dijadikan
PENDAHULUAN
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
12
Tahun
Pembentukan
2011
Peraturan
tentang
Perundang-
acuan
dalam
membahas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang
kebijakan
pembentukan
hukum
Undangan selanjutnya disebut “UU Nomor
adalah dengan menggunakan pendekatan
12
teori
Tahun
2011”
Pembentukan
ditentukan
Peraturan
undanganadalah
tahapan
berdasar
atas
hukum”
(rechtsstaat) sebagai grand theory yang
Peraturan
didukung oleh midle theory “trias politica”
yang
perencanaan,
“negara
Perundang-
pembuatan
Perundang-undangan
bahwa
mencakup penyusunan,
untuk
memperkuat
teori
utama,
serta
konsep pembaharuan hukum dan prinsip-
pembahasan, pengesahan atau penetapan,
prinsip
dan pengundangan.
yang baik dan demokratis sebagai applied
Pasal 58 ayat (2) jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembuatan
perundang-undangan
theorynya. Secara
vertikal,
yaitu
pembagian
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
kekuasaan menurut tingkatnya dan dalam
disebutkan bahwa
hal ini yang dimaksud ialah pembagian
“Pengharmonisasian …
dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari
kekuasaan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
pemerintahan di bidang hukum” dan “Setiap
secara teritorial/teritoril divison of power).
tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-
Secara
undangan
mengikutsertakan
Perancang
kekuasaan menurut fungsinya, pembagian
Peraturan
Perundang-undangan”.
Lembaga
ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-
dimaksud adalah Kanwil Kementerian Hukum
fungsi pemerintahan yang bersifat yudikatif,
dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi
eksekutif
vertikal pemerintah di bidang pembentukan
powers/trias politica).
hokum dan telah memiliki tenaga perancang perundangan-undangan. kenyataannya
di
Namun
Provinsi
Aceh
antara
beberapa
(pembagian
Horizontal,
dan
Otonomi
yaitu
yudikatif
Daerah
tingkat kekuasaan
pembagian
(division
merupakan
of
hak,
dalam
wewenang dan kewajiban daerah otonom
Kanwil
untuk mengatur dan mengurus sendiri
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
urusan
belum dilibatkan dalam pembentukan qanun
masyarakat
sebagai peraturan daerah.
peraturan
pemerintahan
dan
setempat
kepentingan
sesuai
dengan
perundang-undangan.
Marbun
B.N menyatakan bahwa “Daerah Otonom merupakan KAJIAN KEPUSTAKAAN
Secara
konseptual,
kesatuan teori
yang
mempunyai
daerah
yang
masyarakat batas-batas
mempunyai
hukum
yang
wilayah
yang
Volume 2, No. 2, November 2013
- 102
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berwenang mengatur dan mengurus urusan
dilaksanakan melalui prinsip desentralisasi
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
kekuasaan. Prinsip desentralisasi tersebut
setempat
melalui
menurut
prakarsa
sendiri
penyerahan
kewenangan
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
pemerintah pusat kepada pemerintahan
sistem
daerah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia. Husni
untuk
kepada Djalil
mengatakan
memberikan
pemerintahan
kesempatan
daerah
agar
bahwa
mengurus sendiri rumah tangga daerah
“Daerah otonomi yang bebas dan mandiri
yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah
mengatur dan mengurus rumah tangganya
seperti
sendiri merasa diberi tempat yang layak
dengan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Sebagai Peraturan Daerah.
sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari Negara
Kesatuan
kepada
mengakui
Provinsi
keberadaan
Aceh Qanun
Qanun adalah Peraturan Perundang-
Indonesia
undangan sejenis Peraturan Daerah yang
sebagaimana tuntutan reformasi. Reformasi
mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dimaksud adalah yang dipelopori oleh
dan kehidupan masyarakat di Provinsi
mahasiswa
Aceh. Hal ini merupakan wujud dari
menuntut
pada
Republik
halnya
Tahun
berbagai
1998
untuk
perubahan
seperti
kesadaran
masyarakat
Aceh
untuk
kebebasan berpendapat, kebebasan pers,
melaksanakan isi Al-Qur’an tersebut yang
pemilu yang bebas termasuk di dalamnya
termaktub dalam Qanun. Selain itu, Hukum,
reformasi di bidang hukum pada umumnya
dalam bahasa Arab kadang disebut qanun,
dan otonomi daerah pada khususnya.
secara bahasa adalah ukuran dan standar
Bagir
Manan
juga
menyebutkan
tiap sesuatu.
bahwa
“Penyelenggaraan
pemerintahan
Qanun
daerah
tidak
sebagaimana
dijalankan
yang
diperkenalkan
oleh
pertama
kali
Undang-undang
mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk
Nomor 18 Tahun 2001, Qanun memiliki
mandiri melainkan di buat serba tergantung
kedudukan
dan
pusat.
penyelenggaran pemerintahan daerah di
Urusan rumah tangga daerah terbatas dan
Aceh. Sebab, Qanun dijadikan perangkat
serba diawasi. Keuangan daerah serba
hukum
tergantung
pemerintahan di Aceh yang tengah giat-
harus
mematuhi
pada
kehendak
kebaikan
hati
yang
utama
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan pusat. Hal semacam ini
giatnya
menimbulkan kekecewaan luar biasa pada
penandatanganan MoU damai. Apalagi
daerah.
Undang-undang
Pemerintahan subsistem 103 -
dari
daerah pemerintahan
ditata
bagi
signifikan
kembali
pasca
Nomor 18 Tahun 2001
sebagai
mengisyaratkan bahwa kedepan nanti tidak
pusat
akan ada lagi peraturan daerah (perda) di
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh setelah adanya Qanun. Berdasarkan
tentang
penjelasan
di
atas,
Pembentukan
Perundang-undangan
Peraturan
dan
Peraturan
Qanun seperti halnya peraturan daerah
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
mempunyai berbagai fungsi antara lain
Nomor
sebagai instrumen kebijakan di daerah
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
53
Tahun
2011
Tentang
untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan
sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU
METODE PENELITIAN
Dalam penulisan artikel ini
digunakan
Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut
metode penelitian deskriptif analitis, yang
pada
peraturan
menguraikan/ menggambarkan dengan suatu
pelaksanaan dari Peratturan Perundang-
interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum
undang yang lebih tinggi.
terhadap realitas obyek yang diteliti, dalam hal
ini
dasarnya
merupakan
Di Provinsi Aceh adanya kewenangan
ini pelaksanaanpelaksanaan tugas dan fungsi
dituangkan
Undang-undang
Kementerian
2006
Manusia
Nomor
11
dalam Tahun
tentang
Hukum
dalam
dan
Hak
bidang
Asasi
kebijakan
Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 3
pembentukan hukum di Provinsi Aceh.
Tahun
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
2007
tentang
Tata
Cara
Pembentukan Qanun yang telah dirubah
yuridis empiris
dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2011
penelitian
tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
pendekatan yuridis sosiologi hanya untuk
Pasal 239 Ayat (3) Undang-undang Nomor
mendukung data primer yang diperoleh melalui
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
penelitian kepustakaan tersebut dilakukan pula
Guna
melaksanakan
ketentuan
tersebut, maka dikeluarkan Qanun Aceh
dengan penekanan pada
hukum
normatif
sedangkan
wawancara dengan beberapa informan sebagai narasumber.
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, ini merupakan acuan
HASIL PEMBAHASAN
yang harus diikuti oleh Pemerintah Aceh,
rancangan qanun atas usulan legislatif atau
Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh dalam Pembentukan Qanun Provinsi Aceh seperti halnya provinsi
eksekutif yang diusulkan dari Satuan Kerja
lainnya
Perangkat
Republik Indonesia salah satu instansi
Kabupaten/Kota dalam melahirkan qanun,
Daerah
(SKPD),
harus
di
wilayah
yang
Negara
menjalankan
Kesatuan
melibatkan masyarakat. Namun demikin,
vertikal
pelayanan
dalam hal pembentukan produk hukum di
publik adalah Kementerian Hukum dan
daerah ini juga berpedoman pada ketentuan
Hak Asasi Manusia yang menurut
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
142 Peraturan Presiden Republik Indonesia Volume 2, No. 2, November 2013
Pasal
- 104
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
mengadili
Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
terakhir yang putusannya bersifat final
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan
untuk menguji undang-undang terhadap
Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
UUD, memutuskan sengketa kewenangan
ditentukan bahwa :
lembaga negara yang diberikan oleh UUD,
1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
memutuskan pembubaran partai politik,
Manusia
berada
di
bawah
dan
pada
tingkat
pertama
dan
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
bertanggung jawab kepada Presiden. 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi dalam hal ini Kemudian Divisi
Data Qanun yang Diajukan Untuk Harmonisasi selama Periode Tahun 2010 – 2012 Terkait dengan banyaknya
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
pembatalan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Hukum dan HAM menyatakan bahwa
juga menjalankan fungsi pengkoordinasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
program legislasi daerah yang merupakan
HAM ikut bertanggung jawab jika terjadi
program pembentukan peraturan daerah
pembatalan Perda di daerah. Pernyataan
termasuk pula pembentukan qanun di
tersebut dapat dipahami jika dikaitkan
Provinsi
h).
dengan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah
Kemudian Divisi Pelayanan Hukum dan
di bidang pembinaan hukum dan Hak Asasi
Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian
Manusia, tetapi tanggung jawab yang
Hukum dan HAM terdiri dari tiga bidang,
dimaksud oleh Menteri Hukum dan HAM
yaitu bidang pelayanan hukum, bidang
tersebut tentu bukanlah tanggung jawab
hukum dan bidang hak asasi manusia
Kantor
(Pasal 41).
terjadinya pembatalan Perda melainkan
Aceh
(Pasal
40
huruf
Peraturan
Wilayah
Daerah
secara
Menteri
langsung
atas
pertanggungjawaban secara moral. Hal ini Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan Arti
harmonisasi
vertikal
bahwa dalam sistem hukum Indonesia perundang-undangan
tersebut
dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman. Pasal
24C
“Mahkamah 105 -
posisi
Kantor
Wilayah
di
daerah memang bukan merupakan bagian penting
peraturan perundang-undangan ini adalah
peraturan
disebabkan
UUD
1945
Konstitusi
menyatakan berwenang
Volume 2, No. 2, November 2013
dari Pemerintah Daerah. Di Hukum
tingkat dan
HAM
mengkoordinasikan pembulatan,
pusat,
dan
Kementerian
memang
bertugas
pengharmonisasian, pemantapan
konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden sebagaimana
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala disebutkan di dalam Pasal 47 Undang-
menjadi
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
menjaga hubungan yang sinergis antar
Pembentukan
Perundang-
warga
masyarakat
dengan
pemerintah,
undangan. Kantor Wilayah Kementerian
antara
pemerintah
dengan
pemerintah
Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah
untuk mewujudkan tujuan bersama secara
tidak memiliki fungsi koordinasi tersebut.
dinamis, tertib dan teratur.
Fungsi
Peraturan
kordinasi
pengharmonisasian,
dalam
dilaksanakan
pembulatan,
Hukum
oleh
dan
Biro/Bagian
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Daerah sebagimana
disebutkan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor
12
pembentukan
Tahun Peraturan
yang
penting
untuk
rangka
pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
sarana
2011
tentang
Perundang-
undangan. Berdasarkan hasil penelitian pada di Provinsi Aceh khusunya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh diketahui tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 terdapat Rancangan Qanun yang diajukan untuk Klarifikasi dan Evaluasi. Dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Proviiinsi Aceh telah mengajukan 509 Rancangan Qanun, di mana masing-masing 204 Rancangan Qanun di tahun 2010, 136 Rancangan Qanun di tahun 2011 dan 169 Qanun ditahun 2012. Kesemua rancangan qanun tersebut untuk dilakukan klarifikasi dan evaluasi oleh Gubernur. Klarifikasi dan evaluasi ini dilakukan guna menjamin proses pembentukan Qanun tersebut taat asas demi kepentingan umum sehingga qanun sebagai peraturan daerah dapat
Data tentang Qanun yang telah Dilakukan Harmonisasi Selama Periode Tahun 2012 Berdasarkan data penelitian pada Bagian
Hukum
Hukum dan
Kanwil
Kementerian
Hak Asasi Manusia Aceh,
diketahui bahwa dalam periode tahun 2010 sampai
dengan
melakukan
tahun
harmonisasi
Rancangan Qanun
2012
hanya
terhadap
25
dan 1 Rancangan
Peraturan Gubernur. Dengan rincian 9 Rancangan Qanun
dan 1 Rancangan
Pergub pada tahun 2010, 9 Rancangan Qanun
di tahun 2011 dan 7 Rancangan
Qanun Tahun 2012. Dari 25 Rancangan Qanun
dan
1
Rancangan
Peraturan
Gubernur telah dilakukan koreksi oleh Tim Fasilitasi
dan
Harmonisasi
Peraturan
Daerah dan Nara sumber yang dibentuk untuk kepentingan Harmonisisi. Berdasarkan data tersebut di atas jelaslah
bahwa
dalam
penyusunan
Rancangan Qanun dan peraturan di tingkat daerah lainnya hanya sebagian kecil yang dilakukan sangat jarang melibatkan instansi vertikal dalam penyusunan rancangannya tetapi hanya bersumber dari pemerintah daerah
maupun
DPRK.
Keterlibatan
instansi vertikal ini juga hanya pada saat Volume 2, No. 2, November 2013
- 106
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala harmonisasi dan hal tersebut pun hanya
saat
sebagian kecil dari total rancangan qanun
qanun.Kedua pada. Hambatan dan kendala yang
yang diajukan ke Biro Hukum Sekretariat
timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah
Kementrian Hukum dan HAM dalam bidang
Aceh yang mencapai
509
Rancangan Qanun.
tahap
perencanaan
penyusunan
harmonisasi pembentukan qanun di Provinsi
Demikian pula halnya Qanun di
Aceh adalah tidak terlaksanannya program
tingkat Provinsi juga tidak melibatkan
harmonisasi di wilayah hukum Kantor Wilayah
instansi vertikal khususnya Bidang Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kanwil Kemenkumham Aceh. Kondisi ini
Aceh
selanjutnya terhadap penyusunan
hambatan di bidang sumber daya perancang
dan
yang
disebabkan
baik dari
proses harmonisasi sehingga berpeluang
hambatan dalam bidang substansi
menimbulkan polemik di dalam masyarakat
perundang-undangan,
bahkan
struktur hukum dan hambatan di bidang sarana
dibatalkan
oleh
skill maupun
adanya
penetapan suatu Qanun tidak melalui suatu
berpeluang
segi
karena
hambatan
jumlahnya, ketentuan di
bidang
pemerintah pusat. Sebagai contoh adalah
dan prasarana.
salah satu Qanun yang diperdebatkan dan
mengatasi
menimbulkan konflik dengan pemerintah
pelaksanaan
pusat yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2013
Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi
tentang
Aceh.
Aceh antara lain peningkatan kemampuan
Terhadap tindakan pemrintah Aceh yang
sumber daya manusia dan kesempatan bagi
telah
perancang,
Bendera
dan
Lambang
mengundangkan
qanun
tersebut
Upaya yang dilakukan guna
hambatan tugas
dan dan
peningkatan
kendala fungsi
koordinasi
dalam Kanwil
antar
dalam suratnya, Menteri Dalam Negeri
instansi terkait guna
mengatasi hambatan di
Gamawan Fauzi menyebutkan, pembuatan
bidang struktur hukum, dan penyediaan sarana
Qanun itu tidak patuh dengan tata cara
dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan
"pembuatan legal drafting", yaitu UU No
program harmonisasi dalam penyusunan qanun.
12 Tahun 2011. Oleh karena itu, pihak Pemerintah
Aceh
agar
mengikuti
rekomendasi Kementerian Dalam Negeri
Saran Disarankan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mengupayakan
untuk melakukan perbaikan.
pemberdayaan terhadap lembaga/instansi yang KESIMPULAN DAN SARAN
mempunyai unit melakukan pengharmonisasian
Kesimpulan
peraturan perundang-undangan, sehingga dapat
Tugas dan fungsi Kementrian Hukum
meminimalisir terjadinya tumpang tindih atau
dan HAM Provinsi Aceh dalam bidang
pertentangan
harmonisasi
undangan satu dengan lainnya. Disarankan
pembentukan
qanun
sebagai
peratura daerah dilakukan, Pertama sejak pada 107 -
Volume 2, No. 2, November 2013
antara
peraturan
perundang-
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh agar dapat mengupayakan peningkatan SDM aparat yang menjadi perancang Undangundang guna dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam harmonisasi terhadap qanun sebagai peraturan daerah Aceh. kepada
pengambil
mengupayakan
kebijakan
pembentukan
Disarankan agar
suatu
dapat bentuk
ketentuan perundang-undangan guna menjadi payung hukum yang kuat sebagai peraturan pelaksana tentang pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pembentukan peraturan Qanun termasuk adanya ketentuan sanksi apabila tidak dilaksanakan
Gramedia Pustaka Utama. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sobirin, M., Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Pres, 2001. Soerjono, S., dan Sri Mahmudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Radja Grafindo Persada. Sudikno, M., 2001. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Wahyudi, K., 2001. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Ahsin, T. A., 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Elsam. Bambang. S., 1997. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Radja Grafindo Persada. Bruggink, J.J.H., 1996. Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Edisi Indonesia : Refleksi tentang Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti Darji, D., dan Shidarta, 2004. Pokok-pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Harun Al Rasyid, 2003. Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR. Jakarta: Universitas Indonesia. Jimly, A., 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, Jose, M.M., and Adam Przeworski (eds.), 2008. Democracy and the Rule of Law, Cambridge University Press, 2003 1 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular. Makkatutu dan Pangkerego, 1995. Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve. Marbun, S.F., 1997. Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 9, Vol 4 – 1997. Marwan, E., 2005. Kejaksaan R.I. (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta:
Volume 2, No. 2, November 2013
- 108
