TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DILIHAT DARI LETAK OBJEK PAJAK, REALISASI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN DI KABUPATEN BOYOLALI SELAMA TAHUN 2009– 2011 (Studi kasus di KPP Pratama Boyolali)

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Disusun Oleh: YANUAR SLAMET RISMANTO F3409069

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DILIHAT DARI LETAK OBJEK PAJAK, REALISASI, DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN DI KABUPATEN BOYOLALI SELAMA TAHUN 2009-2011 Yanuar Slamet Rismanto F3409069 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya realisasi penerimaan PBB dan kontribusi penerimaan PBB dibandingkan dengan pajak pusat lainnya. Sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian dilaksanakan dengan metode dokumentasi, metode wawancara dan metode kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (i) sistem pembayaran dan besarnya penerimaan PBB di KPP Pratama Boyolali dari sektor pedesaan dan perkotaan (ii) Realisasi penerimaan PBB di KPP Pratama Boyolali (iii) Seberapa besar peranan PBB dalam menunjang penerimaan pajak pusat di KPP pratama Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan PBB di sektor pedesaan lebih banyak daripada sektor perkotaan, realisasi penerimaan PBB selama tahun 2009-2011 selalu di atas 100% yang berarti melebihi target yang ditetapkan, dan PBB memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu di atas 17% dari total pajak pusat di KPP Pratama Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada KPP Pratama Boyolali untuk meningkatkan penerimaan PBB dengan memberikan penyuluhan secara lebih mendalam kepada wajib pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PBB. Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan, KPP Pratama Boyolali

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT AN ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) REVENUE VIEWED FROM THE TAX OBJECT LOCATION, REALIZATION, AND REVENUE CONTRIBUTION IN BOYOLALI REGENCY DURING THE PERIOD OF YEAR 2009–2011 Yanuar Slamet Rismanto F3409069 The aim of this study is to find out the value of PBB (Land and Building Tax) revenue realization and the contribution of PBB revenue, compared with the other central taxes. Related to this problem, this study is carried out by documentation method, interview method, and literature method. Whereas the purpose of this study is to find out: (i) the payment system and the value of PBB revenue in KPP Pratama Boyolali from the rural and urban sector (ii) The realization of PBB revenue in KPP Pratama Boyolali (iii) How much is the role of PBB in supporting the central tax revenue in KPP Pratama Boyolali. Based on the result of the study, it can be concluded that the PBB revenue in rural sector is higher than in urban sector, the realization of PBB revenue during the period of year 2009 – 2011 is always above 100%, which means that it is over the determined target, and PBB gives quite large contribution, which is more that 17% from the total central tax in KPP Pratama Boyolali. Based on the result of this study, the writer gives a suggestion to the KPP Pratama Boyolali to increase the PBB revenue by giving more information deeply to the taxpayers, so that it can maximize the PBB revenue. Key Words: Land and building tax, revenue, KPP Pratama Boyolali

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DILIHAT DARI LETAK OBJEK PAJAK, REALISASI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN DI KABUPATEN BOYOLALI SELAMA TAHUN 2009-2011” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan FE UNS.

Surakarta,

Juni 2012

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Lulus Kurniasih. S.E., M.Si., Ak NIP. 19800530 200501 2 016

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan

Surakarta,

Juni 2012

Tim Penguji Tugas Akhir Dosen Penguji 1. Suyanto S.E., M.Si

(

)

(

)

NRP. 34 08 00002

Dosen Pembimbing 2. Lulus Kurniasih. S.E., M.Si., Ak NIP. 19800530 200501 2 016 commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jadikanlah setiap masalah menjadi sarana efektif untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, karena hal itulah yang menjadi keuntungan dan pengundang pertolongan Allah SWT. (Aa Gym) Keep Fight To Everything!! (Penulis)

Penulis persembahkan kepada: - Babe dan Enyak tersayang - Adik dan keluarga tercinta - Ervina Yuliani - Teman-teman terbaik - Almamater terhormat commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan hikmat –Nya yang senantiasa tercurah atas kita semua. Begitu juga dengan hikmat-Nya yang tercurah senantiasa atas penulis sehingga dapat menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Letak Objek Pajak, Realisasi, dan Kontribusi Penerimaan di Kabupaten Boyolali Selama Tahun 2009-2011” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi Parpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan masih belum sempurna karena keterbatasan di dalam proses penulisan, maka dari itu penulis berharap kepada setiap pembaca untuk dapat memakluminya. Pembuatan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil jika penulis bekerja sendirian. Banyak dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Allah SWT yang senantiasa memberi kesehatan, hikmat dan kepandaian atas penulis.

2.

Babe dan Enyak serta keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tidak ternilai kepada penulis baik moral maupun materiil.

3.

Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas commit to user Sebelas Maret Surakarta. vii


4.

digilib.uns.ac.id

Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si,Ak, selaku Ketua Program Diploma III Akuntansi Perpajakan.

5.

Ibu Lulus Kurniasih. S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6.

Bapak Indra Susila sebagai Kepala KPP Pratama Boyolali yang telah menerima penulis untuk melakukan magang.

7.

Seluruh pegawai di KPP Pratama Boyolali yang telah bersedia memberikan data guna kelancara pembuatan Tugas Akhir.

8.

Buat sahabat-sahabatku, serta teman-teman Diploma III Perpajakan ’09.

9.

Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama penyelesaian laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Harapan penulis, Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis ini dapat berguna

bagi semua pihak yang membaca dan dapat dijadikan bahan informasi tambahan bagi yang membaca.

Surakarta, Juni 2012 Penulis

commit to user

viii

Yanuar Slamet Rismanto


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................... i ABSTRACT ............................................................................................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iv HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... v MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vi KATA PENGANTAR ....................................................................................... ..vii DAFTAR ISI ...................................................................................................... ...ix DAFTAR TABEL ................................................................................................. xi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................xiii BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Perusahaan ........................................................... 1 B. Latar Belakang Masalah .................................................................... 8 C. Rumusan Masalah ............................................................................ 12 D. Tujuan Penelitian ............................................................................. 12 E. Manfaat Penelitian ........................................................................... 13 commit to user F. Teknik Analisa Data ....................................................................... 13 ix


digilib.uns.ac.id

BAB II ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 16 B. Analisis Data dan Pembahasan ........................................................ 26 BAB III TEMUAN A. Kelebihan ......................................................................................... 40 B. Kelemahan ...................................................................................... 41 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................... 42 B. Rekomendasi.................................................................................... 43 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kalurahan di Kabupaten Boyolali ............................................ 33 Tabel I.2 Penerimaan PBB sektor pedesaan perkotaan......................................... 34 Tabel I.3 Target dan realisasi penerimaan PBB ................................................... 35 Tabel I.4 Penerimaan pajak di KPP Pratama Boyolali ......................................... 37

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Penyebaran pegawai per seksi pada KPP Pratama Boyolali ………. 5 Gambar II.1. Flowchart Sistem Pembayaran PBB ................................................ 29

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tugas Akhir 2. Tanda Terima Kuliah Magang Kerja 3. Realisasi Penerimaan Pajak Netto per Jenis Pajak Tahun 200-2011 4. Surat Permohonan Magang 5. Surat Perijinan Magang dari Instansi 6. Surat Keterangan Penyelesaian Magang 7. Lembar Penilaian Magang

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DILIHAT DARI LETAK OBJEK PAJAK, REALISASI, DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN DI KABUPATEN BOYOLALI SELAMA TAHUN 2009-2011

Yanuar Slamet Rismanto F3409069

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya realisasi penerimaan PBB dan kontribusi penerimaan PBB dibandingkan dengan pajak pusat lainnya.Sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian dilaksanakan dengan metode dokumentasi, metode wawancara dan metode kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (i) sistem pembayaran dan besarnya penerimaan PBB di KPP Pratama Boyolali dari sektor pedesaan dan perkotaan (ii) Realisasi penerimaan PBB di KPP Pratama Boyolali (iii) Seberapa besar peranan PBB dalam menunjang penerimaan pajak pusat di KPP pratama Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan PBB di sektor pedesaan lebih banyak daripada sektor perkotaan, realisasi penerimaan PBB selama tahun 2009-2011 selalu di atas 100% yang berarti melebihi target yang ditetapkan, dan PBB memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu di atas 17% dari total pajak pusat di KPP Pratama Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada KPP Pratama Boyolali untuk meningkatkan penerimaan PBB dengan memberikan penyuluhan secara lebih mendalam kepada wajib pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PBB.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan, KPP Pratama Boyolali

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT AN ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) REVENUE VIEWED FROM THE TAX OBJECT LOCATION, REALIZATION, AND REVENUE CONTRIBUTION IN BOYOLALI REGENCY DURING THE PERIOD OF YEAR 2009–2011

Yanuar Slamet Rismanto F3409069

The aim of this study is to find out the value of PBB (Land and Building Tax) revenue realization and the contribution of PBB revenue, compared with the other central taxes. Related to this problem, this study is carried out by documentation method, interview method, and literature method. Whereas the purpose of this study is to find out: (i) the payment system and the value of PBB revenue in KPP Pratama Boyolali from the rural and urban sector (ii) The realization of PBB revenue in KPP Pratama Boyolali (iii) How much is the role of PBB in supporting the central tax revenue in KPP Pratama Boyolali. Based on the result of the study, it can be concluded that the PBB revenue in rural sector is higher than in urban sector, the realization of PBB revenue during the period of year 2009 – 2011 is always above 100%, which means that it is over the determined target, and PBB gives quite large contribution, which is more that 17% from the total central tax in KPP Pratama Boyolali. Based on the result of this study, the writer gives a suggestion to the KPP Pratama Boyolali to increase the PBB revenue by giving more information deeply to the taxpayers, so that it can maximize the PBB revenue.

Key Words: Land and building tax, revenue, KPP Pratama Boyolali

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah KPP Pratama Boyolali Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dibentuk berdasarkan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 55/ PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. KPP Pratama Boyolali beralamat di Jalan Raya Solo – Boyolali Km. 24 Mojosongo Boyolali. commit to user 1

2 digilib.uns.ac.id


Wilayah kerja KPP Pratama Boyolali meliputi Kabupaten Boyolali. Sebelumnya di Boyolali telah berdiri Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Boyolali yang menangani administrasi PBB dan BPHTB yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Sedangkan untuk administrasi PPh, PPN, PPnBM dan PTLL untuk wilayah Kabupaten Boyolali pada saat itu ditangani oleh KPP Surakarta. Sehubungan dengan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak yang diikuti dengan reorganisasi di lingkungan DJP Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menggabungkan fungsi kerja instansi vertikal di lingkungan DJP yaitu KPP, KP PBB, Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) serta KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) menjadi KPP Pratama dan KP2KP (Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan), maka dibentuk KPP Pratama Boyolali yang merupakan pecahan dari KPP Surakarta. Dengan dibentuknya KPP Pratama maka penanganan administrasi Pajak Pusat yang terdiri PBB dan BPHTB, PPh, PPN, PPnBM dan PTLL digabung menjadi satu kantor. Wilayah kerja KPP Pratama Boyolali meliputi Kabupaten Boyolali, yang letak geografisnya antara 1100 22’ – 1100 50’ Bujur Timur dan 70 36’ – 70 71’ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 s.d. 1500 meter di atas permukaan laut. commit to user

3 digilib.uns.ac.id


Batas-batas Wilayah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : ·

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang.

·

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo.

·

sebelah selatan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

·

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang Luas Kabupaten Boyolali adalah 101.510,1955 Ha yang terdiri dari

tanah sawah seluas 22.946,6594 Ha dan tanah kering 78.563,5361 Ha. Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan, yaitu: 1. Boyolali

10. Sambi

2. Ampel

11. Ngemplak

3. Selo

12. Nogosari

4. Cepogo

13. Simo

5. Musuk

14. Karanggede

6. Mojosongo

15. Klego

7. Teras

16. Banyudono

8. Andong

17. Wonosegoro

9. Sawit

commit to user 18. Kemusu

19. Juwangi

4 digilib.uns.ac.id


2. Struktur Organisasi KPP Pratama Boyolali Susunan organisasi KPP Pratama Boyolali adalah sebagai berikut: a. Kepala Kantor b. Subbagian Umum c. Seksi PDI d. Seksi Pelayanan e. Seksi Penagihan f. Seksi Pemeriksaan g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Untuk lebih jelas, struktur organisasi KPP Pratama Boyolali dapat dilihat pada Gambar I.1

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


commit to user

6 digilib.uns.ac.id


3. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural a.

Kepala Kantor Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Subbagian Umum Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja. d. Seksi Pelayanan Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


e. Seksi Penagihan Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. f. Seksi Pemeriksaan Melaksanakan

penyusunan

rencana

pemeriksaan,

pengawasan

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah

Pemeriksaan

Pajak

serta

administrasi

pemeriksaan

perpajakan lainnya. g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. commit to user


8 digilib.uns.ac.id

4. Visi dan Misi KPP Pratama Boyolali Visi KPP Pratama Boyolali adalah mejadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi KPP Pratama Boyolali adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

B. Latar Belakang Masalah Perpajakan merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyrakat sesuai dengan kemampuannya. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat commit to userSedangkan Pajak Daerah adalah Jenderal Pajak - Departemen Keuangan.


9 digilib.uns.ac.id

pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaatkan daripadanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Pajak yang dimaksut dalam hal adalah Pajak Bumi dan Bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan salah satu Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan (semi self assesment) yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Pada sistem ini pada setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri, baru setelah itu pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak dan pihak fiskus melakukan penghitungan penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) to user fiskus di lapangan. Pemerintah yang diisi oleh wajib pajak commit atau verifikasi


10 digilib.uns.ac.id

Daerah melalui Kalurahan/Desa mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ke tangan wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.12 Tahun 1994, hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian daerah mendapat bagian yang besar. Sebelum wajib pajak dikenai PBB perlu adanya obyek pajak yang ditentukan klasifikasinya. Untuk menentukan klasifikasi tanah dan bangunan Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan. Menurut KMK.523/KMK/ 04/1998 nilai kelas tanah dan bangunan diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu golongan A dan golongan B. Untuk nilai kelas tanah setiap golongan dibagi menjadi 50 kelas, sedangkan untuk nilai kelas bangunan setiap golongan dibagi menjadi 20 kelas. Perbedaan letak objek pajak dapat mempengaruhi nilai kelas tanah suatu objek pajak. Hal ini juga dapat mempengaruhi besarnya PBB yang terutang. commit to user



Selain itu, penentuan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan dalam pengenaan PBB sesuai dengan SE-51/PJ.6/1994 juga dapat mempengaruhi besarnya penerimaan PBB suatu daerah. Karena dalam suatu kabupaten yang terbagi dalam beberapa kecamatan yang terdiri dari beberapa kalurahan masih dipisahkan lagi antara kalurahan yang masuk sektor pedesaan atau perkotaan. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputerisasi, peningkatan mutu para pegawainya dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berminat untuk mengambil judul ”ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DILIHAT

DARI

LETAK

OBJEK

PAJAK,

REALISASI,

DAN

KONTRIBUSI PENERIMAAN KABUPATEN BOYOLALI SELAMA TAHUN 2009-2011” (Studi Kasus di KPP Pratama Boyolali).

commit to user



C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah: 1. Bagaimana sistem pembayaran dan besarnya penerimaan PBB di KPP Pratama Boyolali selama tahun 2009-2011 di sektor pedesaan dan perkotaan? 2. Apakah realisasi penerimaan PBB di KPP Pratama Boyolali selama tahun 2009-2011 sudah sesuai dengan target yang diharapkan? 3. Seberapa besar peranan PBB dalam menunjang penerimaan pajak pusat di KPP Pratama Boyolali selama tahun 2009-2011?

D. Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui sistem pembayaran dan besarnya penerimaan PBB di KPP Pratama Boyolali selama tahun 2009-2011 dilihat dari letak objek pajaknya di sektor pedesaan dan perkotaan. 2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB di KPP Pratama Boyolali terhadap target yang diharapkan. 3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan PBB dalam menunjang total penerimaan pajak pusat di KPP Pratama Boyolali.

commit to user



E. Manfaat Penelitian 1. Bagi KPP Pratama Boyolali Merupakan sumbangan pikiran dan diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP boyolali, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Bagi pihak lain Dapat

digunakan

sebagai

penambah

wawasan

mengenai

perpajakan khususnya PBB dan juga dapat bermanfaat sebagai penelitian selanjutnya. 3. Bagi penulis Menambah

pengetahuan

dan

dapat

mengaplikasikan

ilmu

perpajakan yang diperoleh dari bangku kuliah kedalam kenyataan sesungguhnya, khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Teknik Analisa Data 1. Objek Penelitian Objek penelitian untuk tugas akhir ini adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pusat lainnya di KPP Pratama Boyolali.

commit to user



2. Sumber Data a. Data Primer Yang menjadi data pokok pada penelitian adalah berasal dari tempat penelitian atau langsung diperoleh dari subyeknya. Dalam hal ini mengenai penerimaan PBB dilihat dari letak objek pajak, penerimaan seluruh PBB dan Pajak Pusat lainnya. b. Data Sekunder Data pendukung yang menjadi referensi penelitian ini berupa bukubuku yang berisi tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Metode Pengumpulan Data a. Metode Dokumentasi Dilakukan dengan mengumpulkan data, laporan, dan tulisan dari KPP Pratama Boyolali yang mendukung teori penelitian. b. Metode Wawancara Dilakukan dengan tanya jawab dengan karyawan KPP Pratama Boyolali dan pihak-pihak yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan

commit to user



c. Metode Kepustakaan Dilakukan

dengan

mempelajari

buku-buku

referensi

yang

berhubungan dengan penulisan penelitian. 4. Metode Analisa Data Dalam menganalisis data yang diperoleh, digunakan 2 analisis sebagai berikut. a. Analisa Kualitatif Proses penulisan data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisa ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. b. Analisa Kuantitatif Proses data menggunakan angka atau rumus. Hal ini digunakan untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh KPP Pratama Boyolali Rumus rasio perbandingan

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Perpajakan Pengertian atau definisi pajak berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa ahli perpajakan mencoba mengartikan pajak yang berbedabeda namun dari definisi yang disebutkan mempunyai arti dan tujuan yang sama. a. Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2009) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan hasilnya digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

commit to user 16



b. Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Sukrisno (2010) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan. c. Dr. Soeparman Soemanhamidjaja dalam desertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong” dalam Ilyas dan Burton (2010) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

barang-barang dan

jasa-jasa kolektif dalam

mencapai

kesejahteraan umum. 2. Pengelompokan Pajak Pengelompokan pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua yaitu: a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. commit to user



b. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. b. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a. Pajak pusat Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. commit to user



3. Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia terdapat 4 macam sistem pemungutan pajak (Wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton :2010) sebagai berikut. a. Official Assessment system Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. b. Semi Self Assessment system Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemungut pajak (fiskus) dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. c. Self Assessment system Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. d. With holding system With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memeberi

wewenang

kepada

pihak

memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. commit to user

ketiga

untuk



4. Pajak Bumi dan Bangunan a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 1) UU No. 12 tahun 1994 tentang penetapan atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 2) PP No. 25 tahun 2002 tentang penetapan Nilai Jual Kena Pajak untuk perhitungan PBB. 3) KMK No. 201/KMK.04/2002 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB. 4) KMK No. 552/KMK.04/2002 tentang perubahan KMK No. 82/KMK.04/2002 tentang Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. c. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada commit to user dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan laut



pedalaman serta laut wlayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2) Jalan tol. 3) Kolam renang. 4) Pagar mewah. 5) Tempat olah raga. 6) Galangan kapal dan dermaga. 7) Taman mewah. 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan. 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

commit to user



3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan. d. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral

Pajak

atas

nama

Menteri

Keuangan

dengan

mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan minimal 20% dan maksimal 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penetapan besarnya presentase untuk menentukan besarnya NJKP (Mardiasmo, 2009), yaitu:

commit to user



1) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk: a) Objek Pajak Perkebunan. b) Objek Pajak Kehutanan. c) Objek Pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas Pajak Bumi dan Bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk: a) Objek Pajak Pertambangan. b) Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen). PBB = TARIF PAJAK x NJKP = 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk tiap Wajib Pajak (WP). Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya paling tinggi, sedang Objek Pajak lain tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. commit to user



e. Tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terhutang Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang: 1. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta 2. Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi letak Objek Pajak. Tempat pajak yang terutang untuk Batam, di wilayah Propinsi Riau. f. Penjelasan khusus PBB sektor pedesaan perkotaan PBB Pedesaan/Perkotaan adalah PBB yang dikenakan atas obyek pajak yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, pertokoan, industri, serta obyek khusus perkotaan. Penentuan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan dalam pengenaan PBB ditetapkan sebagai berikut ( SE-51/PJ.6/1994 ) Bahwa

suatu

wilayah

administrasi

pemerintahan

desa/kelurahan hanya terdapat satu sektor pengenaan PBB, yaitu: sektor Pedesaan atau sektor Perkotaan saja. Daerah yang termasuk dalam sektor Perkotaan adalah : a. Seluruh

desa/kelurahan

dalam

wilayah

ibukota

propinsi,

kotamadya/kotamadya administratif, kota administratif. b. Seluruh desa/kelurahan dalam kecamatan pada ibukota kabupaten yang bukan berstatus kota administratif. c. Desa/kelurahan ibukota kecamatan. commit to user



d. Desa/kelurahan lain yang tidak termasuk dalam huruf a s/d c, tetapi yang telah mempunyai sarana dan prasarana kota. Yang dimaksud sarana dan prasarana kota adalah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan administrasi pemerintahan sosial, ekonomi, dan perdagangan seperti : jalan yang baik, penerangan listrik, air minum, kesehatan, pasar, dan rekreasi ( misalnya : desa-desa sepanjang koridor Bogor-Cianjur, kawasan industri daerah terpencil seperti PT Inco, PT. Freeport. Daerah yang termasuk dalam sektor Pedesaan adalah desa-desa yang tidak termasuk dalam penjelasan sektor perkotaan di atas. Obyek Pajak PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu : 1. Sektor Pedesaan a.

Obyek Pajak Tanah Sawah

b.

Obyek Pajak Tanah Darat

2. Sektor Perkotaan a. Tanah Pekarangan -

Hunian

-

Usaha

b. Bangunan -

Tempat Tinggal

-

Usaha

commit to user



Adapun untuk penentuan NJOP tanah sawah dan tanah darat dihitung berdasarkan SK 523 /PJ.04/1998.

d) Analisis Data dan Pembahasan 1. Sistem pembayaran dan besarnya penerimaan PBB selama tahun 2009-2011 disektor pedesaan dan perkotaan . Pembagian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi menjadi 2 sektor yaitu sektor pedesaan dan perkotaan. Sektor Pedesaan adalah obyek PBB yang wilayahnya meliputi sebagian besar kawasan perkebunan dan pertanian, sedangkan Sektor perkotaan adalah obyek PBB yang wilayahnya meliputi kawasan perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta obyek khusus perkotaan. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

sebagai

tempat

pemukiman

perdesaan,

pelayanan

jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Definisi di atas menegaskan bahwa perdesaan merupakan kawasan yang secara komparatif pada dasarnya memiliki keunggulan sumber daya alam khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati. Sedangkan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi commit to user pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan sama saja tidak ada yang membedakan yaitu, Wajib pajak yang telah menerima SPPT PBB wajib membayar PBB yang terutang di kepala dusun setempat. SPPT PBB tersebut sampai ke tangan wajib pajak dimulai dari KPP Pratama Boyolali dokumen yang berupa SPPT dan DHKP melalui proses pendistribusian dokumen, lalu dokumen SPPT dan DHKP tersebut di distribusikan ke Dipenda Boyolali, kemudian oleh Dipenda

Boyolali

dokumen-dokumen

tersebut

melalui

proses

pendistribusian ke tiap-tiap kecamatan di kabupaten Boyolali. Dokumen SPPT dan DHKP yang telah diterima oleh pihak kecamatan melalui proses pendistribusian, untuk selanjutnya dokumen SPPT dan DHKP tersebut di distribusikan ke kelurahan setempat, dari kelurahan setempat dokumen yang berupa SPPT di salurkan ke wajib pajak melalui proses pendistribusian, sedangkan dokumen yang berupa DHKP di arsipkan di kelurahan berdasarkan tanggal. Setelah wajib pajak menerima SPPT wajib pajak wajib untuk membayar PBB di kepala dusun setempat melalui proses pembayaran pajak, yang menghasilkan dokumen berupa SPPT dan bukti pembayaran sementara, lalu oleh kepala dusun setempat setelah semua pajak terkumpul, dokumen yang berupa bukti pembayaran sementara di arsipkan oleh kepala dusun setempat berdasarkan tanggal, dan dokumen yang SPPT melalui proses penyetoran pajak dan proses penyiapkan laporan/ dokumen commit todokumen user pembayaran yang menghasilkan berupa SPPT dan laporan/



dokumen pembayaran. Selanjutnya kepala desa menyetorkan pajak ke Bank BRI yang telah ditunjuk di tiap kecamatan dengan menunjukkan dokumen yang berupa SPPT dan laporan/ dokumen pembayaran tersebut. Setelah itu oleh pihak Bank dokumen-dokumen tersebut melalui proses pemeriksaan kemudian dokumen tersebut diarsipkan berdasarkan tanggal. Setelah itu pihak Bank menyiapkan STTS lalu STTS tersebut diberikan kepada kepala dusun sebagai bukti telah membayar PBB, kemudian kepala dusun menyerahkan STTS tersebut ke wajib pajak yang telah membayar PBB. Dan untuk lebih jelasnya mengenai alur sistem pembayaran PBB, berikut penulis jelaskan dalam bentuk flowchart;

commit to user



KPP Pratama Boyolali

Dipenda Boyolali

Mulai

DHKP SPPT

Proses pendistribusian dok

1

DHKP SPPT


DHKP SPPT

DHKP SPPT

1

Gambar II.1. Flowchart Sistem Pembayaran PBB

Keterangan: · ·

DHKP : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang commit to user

2



Kecamatan di kab. Boyolali 2

Kelurahan Setempat

3

DHKP DHKP

SPPT

SPPT



DHKP

SPPT

SPPT

4

3

commit to user

D



Wajib Pajak

Kepala Dusun Setempat

4

5

SPPT

SPPT Bukti Pembayaran Sementara

Proses pembayaran PBB

Proses penyetoran pajak

SPPT Bukti Pembayaran Sementara

Proses penyiapan lap/dok pembayaran

5 SPPT Lap/dok pembayaran

6

commit to user

D



Bank

Kepala Dusun Setempat 7

6

STTS

SPPT Lap/dok pembayaran

D

Wajib Pajak

Proses pemeriksaan dokumen

Menyiapkan STTS

STTS

7

Keterangan: ·

commit to user STTS : Surat Tanda Terima Setoran



Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan. Di dalam setiap kecamatan tersebut terdiri dari beberapa kelurahan yang dibedakan atas kawasan pedesaan dan perkotaan. Total kalurahan yang masuk sektor perkotaan ada 46 kelurahan. Sedangkan total kelurahan yang masuk sektor pedesaan ada 219 kelurahan. Untuk rincian jumlah kelurahan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat di tabel I.1. Tabel I.1 Jumlah Kelurahan di Kabupaten Boyolali Nama Kecamatan Ampel Andong Banyudono Boyolali Cepogo Juwangi Karanggede Kemusu Klego Mojosongo Musuk Ngemplak Nogosari Sambi Sawit Selo Simo Teras Wonosegoro Total

Kelurahan Sektor Perkotaan 4 1 8 9 2 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 3 1 46

Sumber : KPP Pratama Boyolali

commit to user

Kelurahan Sektor Pedesaan 16 15 7 13 9 15 12 12 9 19 8 12 15 10 9 12 9 17 219



Untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Boyolali, disajikan dalam Tabel I.2 berikut ini. Tabel I.2 Penerimaan PBB sektor pedesaan perkotaan

Penerimaan PBB Pedesaan Perkotaan

2009 (Dalam ribuan) 8.111.657 4.851.895

2010 (Dalam ribuan) 7.170.030 5.173.709

2011 (Dalam ribuan) 8.394.405 6.131.586


Dari tabel I.2 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pedesaan ternyata lebih banyak dari sektor perkotaan. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Boyolali lebih banyak kalurahan yang termasuk ke sektor pedesaan daripada perkotaan. Sehingga objek pajak untuk PBB pun lebih banyak yang masuk ke sektor pedesaan. Maksud penulis membedakan PBB berdasarkan sektor pedesaan dan perkotaan dikarenakan di dalam UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dinyatakan bahwa terdapat 11 jenis pajak daerah. Kesebelas jenis pajak daerah bersifat tertutup sehingga kabupaten/ kota tidak diperbolehkan memunggut pajak selain kesebelas jenis pajak tersebut. Satu diantaranya PBB sektor pedesaan dan perkotaan, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan menjadi pajak pusat dan bukan kewenangan kabupaten/ kota.

commit to user



2. Target dan realisasi penerimaan PBB selama tahun 2009-2011 Target Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan oleh KPP pratama berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelumnya dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dirjen Keuangan dan Dirjen Pajak. Efektifitas digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan dikalikan 100%. Realisasi penerimaan adalah angka yang didapat setelah diadakan pemungutan pajak terhadap wajib pajak.

Tabel I.3 Target dan realisasi penerimaan PBB Dalam ribuan rupiah

Tahun 2009 2010 2011

Target 29.599.110 29.986.990 33.981.483

Realisasi 30.531.657 33.314.140 36.834.925

Efektif 103,15% 111,10% 107,98%


Dari tabel I.3 dapat dilihat bahwa efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2009 sampai 2011 sudah efektif karena tingkat efektifitasnya sudah lebih dari 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut : a. Tingginya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. b. Suksesnya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh para petugas. commit to user



Rasio perbandingan realisasi penerimaan terhadap target penerimaan adalah presentase yang menunjukan penerimaan yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Prosentase realisasi penerimaan terhadap target penerimaan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: ·

Tahun 2009

=103,15% ·

Tahun 2010

=111,10% ·

Tahun 2011

=108,39%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2009-2011, realisasi penerimaan PBB kabupaten Boyolali sudah cukup baik, karena sudah memenuhi taget yang ditentukan bahkan melampaui target. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan evalusi untuk dapat lebih baik dari tahun ke tahun commit to user



3. Kontribusi PBB dalam menunjang penerimaan pajak pusat di KPP Pratama Boyolali selama tahun 2009-2011 Peran PBB dalam upaya peningkatan Pajak Pusat dapat diketahui melalui realisasi penerimaan PBB terhadap realisasi penerimaan Pajak Pusat. Di sini penulis akan menjelaskan tentang kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan total penerimaan pajak pusat yang ada di KPP Pratama Boyolali. Berikut disajikan tabel target dan realisasi Pajak Pusat selama kurun waktu tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011.

Tabel I.4 Penerimaan pajak di KPP Pratama Boyolali Pajak Pusat PPh PPN dan PPnBM Bea materai PBB BPHTB Total

2009 (Dalam ribuan) 48.988.983 37.307.496 4.428.180 30.531.657 2.519.160 123.415.476

2010 (Dalam ribuan) 72.178.923 46.756.942 4.833.640 33.314.140 3.389.721 160.473.365

2011 (Dalam ribuan) 101.944.630 59.768.895 5.273.758 36.834.925 203.822.208


Dari tabel di atas dapat diketahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap total Pajak Pusat yang ada di KPP Pratama Boyolali.

Perhitungan persentase tersebut ditunjukan dengan rumus

sebagai berikut : 100%

commit to user



·

Tahun 2009 Realisasi PBB

30.531.657

Realisasi Pajak Pusat %=

123.415.476

x100%

= 24,47% ·


33.314.140


160.472.365

x100%

= 20,76% ·


36.834.925


203.822.208

x100%

= 18%

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tiap tahun dalam kurun waktu tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2011 kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Boyolali menurun. Hal ini bukan disebabkan karena penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi karena realisasi pendapatan pajak pusat lainnya juga commit user meningkat. Sebagai contoh yaituto penerimaan Pajak Penghasilan yang



sangat drastis peningkatannya. Secara keseluruhan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan Kabupaten Boyolali.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III TEMUAN

A. Kelebihan Berdasarkan sistem pembayaran, penerimaan dan analisis data, maka kelebihan yang dapat diambil adalah: 1. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan pemerintah Kabupatan Boyolali sudah terlaksana dengan baik dan sebagian besar sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. 2. Penerimaan PBB selama 3 tahun terakhir yaitu selama tahu 2009-2011 selalu mengalami peningkatan dilihat dari total seluruh penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali maupun secara lebih khususnya di sektor pedesaan dan perkotaan karena sistem pembayaran dan penerimaan sudah cukup terlaksana dengan baik. 3. Tingkat efektifitas penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali setiap tahunnya selama tahun 2009-2011 selalu mengalami peningkatan dan persentase tingkat efektifitasnya selalu di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu melebihi target yang diharapkan sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali sudah efektif. commit to user 40



4. Penerimaan PBB di kabupaten Boyolali selama tahun 2009-2011 selalu memberikan kontribusi yang besar dari total seluruh penerimaan pajak pusat di Kabupaten Boyolali yaitu tahun 2009 sebesar 24,47%, tahun 2010 sebesar 20,76% dan tahun sebesar18%. Penerimaan PBB ini merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Kabupaten Boyolali. Sehingga dapat dikatakan bahwa PBB memegang peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan di Kabupaten Boyolali. B. Kelemahan Berdasarkan sistem pembayaran, penerimaan dan analisis data, maka kelemahan yang ditemukan adalah: 1. Sistem pembayaran PBB di Kabupaten Boyolali melalui proses yang panjang dan memakan waktu lama sehingga memungkinkan keterlambatan dalam proses penyampaian dokumen sampai ketangan wajib pajak. 2. Tingkat efektifitas PBB di Kabupaten Boyolali selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi penerimaan PBB dari sektor pedesaan pada tahun 2010 mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan karena masih kurang sempurnanya sistem dan mekanisme penerimaan PBB di kabupaten Boyolali. 3. Kontribusi penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali selama tahun 20092011 selalu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran petugas untuk mensosialisasikan PBB secara rutin, petugas commit user pejabat daerah setempat. hanya melakukan penyuluhan jikato diminta



BAB IV PENUTUP

Setelah mengadakan penelitian dan analisis data, penulis berusaha menarik kesimpulan dan sekaligus memberikan saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan PBB pada masa yang akan datang di Kabupaten Boyolali.

A. KESIMPULAN Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan perimbangan 10% untuk pemerintah pusat, 16,2% untuk pemerintah daerah tingkat I, 64,8% untuk pemerintah daerah tingkat II dan 9% untuk biaya pemungutan. Pembagian penerimaan PBB ini merupakan salah satu usaha pemerintah pusat dalam membantu keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah. Dari analisis data, kesimpulan yang dapat diambil adalah : 1. Penerimaan PBB dilihat dari letak objek pajaknya yaitu di sektor pedesaan dan perkotaan sudah cukup baik namun kurang stabil karena turunnya penerimaan PBB untuk tahun 2010 di sektor pedesaan. 2.

Tingkat efektifitas PBB di Kabupaten Boyolali selalu di atas 100% dan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas commit to usersudah baik. penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali



3. PBB selalu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk penerimaan pajak di Kabupaten Boyolali yaitu selalu diatas 18%. Sehingga dapat membantu dalam pembiayaan pembangunan di Kabupaten Boyolali.

A. REKOMENDASI Upaya guna meningkatkan efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali hendaknya terus dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan ke tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa yang pelaksanaan sebaiknya dijadwal secara rutin dan bukan hanya karena adanya permintaan penyuluhan dari pejabat desa atau kecamatan. Penyampaian dokumen PBB kepada wajib pajak sebagai ujung tombak informasi perpajakan perlu untuk terus ditingkatkan, sehingga dokumen tersebut dapat sampai di tangan wajib pajak tepat waktu. Untuk itu kerjasama dengan kalurahan dan bank yang menyalurkan SPPT PBB perlu untuk terus ditingkatkan guna memudahkan penyampaian dokumen PBB tersebut, khususnya kepada wajib pajak yang bertempat tinggal di luar wilayah Boyolali. Selain meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen PBB, pihak fiskus juga harus menjelaskan pentingnya membayar pajak terutama PBB, dan menjelaskan kepada wajib pajak hasil dari uang pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum didaerah Boyolali yang commit to user oleh wajib pajak tersebut. Hal nantinya secara tidak langsung akan dinikmati



ini perlu dilakukan guna memacu wajib pajak untuk mau membayar PBB, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PBB dan meningkatkan kontribusi PBB di Kabupaten Boyolali.

commit to user

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Recommend Documents