EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PERLAWANAN PAJAK DITINJAU DARI SISI FISKUS (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU) Mada Vita Descalaya Fransisca Yaningwati Topowijono PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, email:
[email protected] Abstract For the state taxes are one of the important sources of acceptance that will be used to finance state expenditure. In contrast to the company, the tax is burden would reduce earning after tax. Many attempts were made by the tax payer in an attempt to reduce their tax payment called tax evasion and tax avoidance, until damage of the country. It needs a tax audit function to test compliance and provide a deterrent effect to tax payers who do the tax resistance. The problems that are the object of discussion, that how the level of effectiveness of tax audits to tax payers who make tax resistance at KPP Batu from the side of tax authorities. Research used the qualitative descriptive method. Data collection used are sources of primary data is an interview to the tax authorities, and sources of secondary data are documents required. From the interviews showed that the implementation of the inspection on the KPP Batu has been in accordance with existing regulations. According to the tax authorities KPP Batu, we know that so far tax audits has been effective to tax payer which do the Tax Avoidance and Tax Evasion. This is reinforced by the data obtained from the 2010-2013 in a row shows the effectiveness of 98,97%; 97,94%; 97,06%; 100%. Keywords: effectiveness, tax audits, tax resistance PENDAHULUAN Dalam
pajak merupakan beban yang akan mengurangi
rangka
keperluan
membiayai
berbagai
laba bersih setelah pajak (Suandy,2011:1). Agar
negara
tidak terjadi gangguan yang serius terhadap
pembangunan,
membutuhkan dana yang tidak sedikit, antara
jalannya
lain untuk membiayai gaji pegawai, subsidi,
kewajiban perpajakan harus dikelola dengan
jembatan, terminal, jalan, dana untuk keamanan,
baik.
pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial,
melakukan berbagai macam efisiensi biaya,
kependudukan, perumahan rakyat dan fasilitas
termasuk efisiensi pembayaran pajak untuk
untuk kesehatan. Pada akhirnya pajak menjadi
mendapatkan laba bersih setelah pajak yang
prioritas
sebesar-besarnya.
penting
penerimaan
untuk
utama
bagi
dijadikan
sumber
negara.
Menurut
perusahaan,
Hal
ini
maka
membuat
pemenuhan
mereka
berusaha
Terkait dengan hal tersebut di atas, semakin
Undang Undang KUP pasal 1 ayat 1 Pajak
berkembangnya
adalah kontribusi wajib kepada negara yang
semakin canggih pula skema-skema transaksi
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
keuangan
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
membuka peluang bagi perusahaan untuk
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
menghindari pajak dan mengurangi jumlah
langsung dan digunakan untuk keperluan
pajak
negara
bagi
kekosongan
rakyat.
Dilihat
sebesar-besarnya dari
segi
kemakmuran
ekonomi,
pajak
dalam
mereka.
terhadap
teknologi dunia
bisnis
Apalagi
Peraturan
saat
ini yang
banyak
maka akan
terjadi
Perundang-undangan
skema-skema penghindaran pajak
merupakan pemindahan sumber daya dari
tersebut (www.ortax.org). Upaya-upaya yang
sektor privat (perusahaan) ke sektor publik.
dilakukan oleh wajib pajak dalam usahanya
Pemindahan
untuk
sumber
daya
tersebut
akan
mengurangi
kewajiban
pembayaran
memengaruhi daya beli (purchasing power) atau
pajaknya itu dinamakan perlawanan terhadap
kemampuan belanja (spending power) dari
pajak
sektor privat (Sutedi,2011:1). Bagi perusahaan,
membayar pajak yang dilakukan wajib pajak
(Zain,2008:49).
Kecurangan
dalam
akan mengakibatkan kerugian bagi penerimaan
kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari
negara.
perbandingan (ratio) antara masukan (input)
Apabila maksimal,
penerimaan maka
negara
roda
kurang dan
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya
pembangunan pada negara menjadi kurang
ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif
maksimal pula. Perlu diadakan pemeriksaan
(berdasarkan pada jumlah atau banyaknya)
pajak (Tax Audit) terhadap Wajib Pajak yang
dan dapat kualitatif (berdasarkan pada
diduga
mutu).
melakukan
penghindaran
pemerintahan
dengan keluaran (output).
pengelakan
pajak.
ataupun pajak
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan
bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kondisi yang kondusif dengan dunia kerja,
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain
yang
dalam
kreativitas dan kemampuan.
rangka
Pemeriksaan
melaksanakan
ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
nantinya
4. Intensitas
yang
dapat akan
menumbuhkan dicapai,
artinya
memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu TINJAUAN PUSTAKA
tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa
Efektivitas
saling memiliki dengan kadar yang tinggi.
Menurut pendapat Mahmudi “Efektivitas
(Danim, 2004:119-120)
merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output
terhadap
Pemeriksaan Pajak
pencapaian
tujuan,
maka
organisasi,
program
atau
Undang KUP pasal 1 adalah serangkaian
kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Dari pengertian
kegiatan menghimpun dan mengolah data,
di atas, efektivitas menggambarkan siklus input,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan
proses dan output yang dihasilkan dari suatu
secara objektif dan proporsional berdasarkan
organisasi, serta ukuran berhasil tidaknya suatu
suatu standar pemeriksaan untuk menguji
organisasi mencapai tujuan dan target yang
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
ditentukan sebelumnya. Hal ini berarti, bahwa
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
pengertian
efektivitas
melaksanakan peraturan perundang-undangan
mementingkan
hasil
semakin
efektif
semata-mata
atau
tujuan
yang
dikehendaki.
Pengertian
perpajakan.
pemeriksaan
Untuk
dalam
mengetahui
Undang
kebenaran
pencatatan transaksi dan kewajaran laporan
Sedangkan Ulum mengemukakan bahwa pengertian
efektivitas
keuangan
yang
dihasilkan
dari
akuntansi,
dasarnya
diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan
berhubungan dengan pencapaian tujuan atau
ini dilakukan oleh pihak internal maupun
target
eksternal.
kebijakan
(hasil
pada guna).
“Efektivitas
merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan
atau
sasaran
yang
harus
dicapai.
Perlawanan Pajak
Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila
Dalam Suandy (20011:21) perlawanan terhadap
proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran
pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau
akhir
terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Macam-
kebijakan
(spending
wesely)”(Ulum,
2008:199). Selanjutnya Ulum menegaskan bahwa
macam perlawanan pajak terdiri dari:
hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa
1. Perlawanan Pasif
efektivitas
tidak
berapa besar
menyatakan
tentang
Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan
biaya yang telah dikeluarkan
erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat
untuk mencapai tujuan tersebut.
di negara yang bersangkutan. Pada umumnya
Menurut pendapat David Krech, Ricard S.
masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang
Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam
sistematis
Sudarwan
penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan
Danim
menyebutkan
ukuran
dalam
rangka
menghambat
efektivitas, sebagai berikut:
oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam
1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya
masyarakat.
hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik
dari
organisasi,
program
ataupun
2. Perlawanan aktif
Analisis data adalah proses mengolah data
Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan
mentah menjadi suatu bentuk yang dapat
serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib
dengan mudah memperlihatkan hubungan-
pajak untuk tidak
hubungan antar fenomena. Dalam penelitian ini
membayar
pajak atau
Mengurangi jumlah pajak yang seharusnya
peneliti melakukan analisis data menggunakan
dibayar. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi:
model
a. Penghindaran pajak (Tax Avoidance) yaitu
Huberman
b.
Miles
and
(1984),
Huberman.
Miles
mengemukakan
and
bahwa
cara mengurangi pajak yang masih dalam
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
batas
perundang-undangan
secara interaktif dan berlangsung secara terus
perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah
perencanaan pajak.
jenuh (Sugiyono, 2013:246).
ketentuan
Penggelapan pajak (Tax Evasion) yaitu usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan
HASIL DAN PEMBAHASAN
dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau
Proses atas Pelaksanaan Pemeriksan Oleh
menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Kepada Wajib Pajak yang Terindikasi Melakukan
METODE PENELITIAN
Kecurangan
Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan Metode
metode
deskriptif
deskriptif
yang
Dari hasil wawancara, semua narasumber
kualitatif.
menjelaskan bahwa proses pemeriksaan pada
dirancang
untuk
KPP
Pratama
Batu
telah
sesuai
dengan
mengumpulkan informasi tentang keadaan-
peraturan yang ada, yaitu PMK Nomor 17
keadaan
(sementara
Tahun 2013 yang berisi tentang tata cara
berlangsung). Menurut Travers dalam Sevilla
nyata
pemeriksaan dan PMK no.146 tahun 2012 yang
(2006:71) tujuan utama dalam menggunakan
berisi
metode ini adalah untuk menggambarkan sifat
pemeriksaan dimulai dari kriteria yang dipilih
suatu keadaan yang sementara berjalan pada
untuk diperiksa yang bersumber dari data yang
saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-
diolah
sebab
validasi, dan menghitung potensi. Fiskus lalu
dari
suatu
sekarang
gejala
tertentu.
Fokus
tentang
yang
cara
melalui
penelitian pada penelitian ini adalah:
memberikan
1. Proses pemeriksaan pajak terhadap wajib
mengklarifikasi
pajak.
tata
verifikasi.
proses
himbauan
rekapitulasi,
kepada
jumlah
pajak
Proses
WP
untuk
terutangnya.
Apabila WP merespon dan membetulkannya,
2. Wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak.
maka WP harus membayar kekurangan jumlah pajak yang terutang. Bila WP tidak merespon,
Penelitian ini terbatas pada pemeriksaan yang
maka dalam jangka waktu 14 hari fiskus akan
dilakukan selama empat tahun terakhir.
memanggil WP untuk melakukan konseling.
Penelitian ini diadakan di KPP Pratama Batu
Konseling bertujuan untuk membandingkan
Jl. Letjend. S. Parman No. 100 Malang. Alasan
perhitungan jumlah pajak yang benar menurut
pemilihan lokasi tersebut karena pada KPP
WP dan menurut fiskus. Jika WP menerima
Pratama Batu masih ditemukan wajib pajak
perhitungan jumlah pajak yang benar menurut
yang
fiskus,
melakukan
perlawanan
pajak
baik
maka
WP
harus
membayar
melakukan Tax Avoidance maupun Tax Evasion
kekurangannya, jika WP tidak setuju dengan
kembali,
diperiksa
perhitungan yang benar menurut fiskus, maka
sebelumnya pada empat tahun terakhir. Sumber
fiskus akan mengusulkan kepada Kanwil untuk
data yang digunakan adalah sumber data
dilakukan
primer yang meliputi hasil wawancara kepada
terhadap
A/R (Account Representative) dan pemeriksa
mengajukan restitusi kelebihan pembayaran
pajak. Dan sumber data sekunder yaitu data
pajak dan syarat-syarat dalam PMK no.146
berupa jumlah penerimaan pajak pada KPP
tahun 2012 telah terpenuhi, maka fiskus akan
Pratama
melakukan
walaupun
dan
jumlah
pernah
pemeriksaan
yang
pemeriksaan WP
tersebut.
verifikasi
dilakukan fiskus tiap tahun selama empat tahun
pemeriksaan,
terakhir.
tersebut
namun
tidak
khusus
(reksus)
Dalam
hal
WP
tanpa
melakukan
apabila
syarat-syarat
terpenuhi,
maka
proses
pemeriksaan sebelumnya.
sama Pada
seperti saat
penjelasan
pemeriksaan,
WP
maupun fiskus KPP Pratama Batu juga sudah menggunakan
hak
maupun
kewajibannya
seperti yang tertuang dalam PMK Nomor 17 Tahun 2013,
baik pada
saat pemeriksaan
lapangan maupun saat pemeriksaan kantor.
Dari rumus diatas dapat diketahui efektivitas pemeriksaan dalam empat tahun terakhir, yaitu: Efektivitas(2010) = Efektivitas(2011) = Efektivitas(2012) = Efektivitas(2013) =
%
Untuk mengukur indeks kinerja utama dari Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib
pelaksanaan
Pajak yang Melakukan Perlawanan Pajak pada
kriteria
KPP Pratama Batu
Jenderal Pajak sesuai Keputusan Direktorat
Dari hasil wawancara kepada fiskus KPP Pratama Batu, banyak dari WP diperiksa melakukan
penghindaran
atau
standar
didasarkan
menurut
pada
Direktorat
Jenderal Pajak Nomor 105 tahun 2012: (dalam presentase)
berupa
1.
≥ 100 %
memperbesar jumlah biaya, tidak mengakui
2.
80 % –99 % (Kuning)
cukup efektif
pembelian,
3.
<80 %
kurang efektif
sehingga
pajak
pemeriksaan
penjualan
tidak
(Hijau)
efektif
(Merah)
dilaporkan. Namun banyak WP yang tidak
Dari hasil analisis data di atas yang diperoleh
melakukan perlawanan pajak kembali setelah
peneliti pada tahun 2010 menunjukkan tingkat
diperiksa, namun masih ada beberapa WP yang
efektivitas
belum jera setelah di periksa. Salah satu fiskus
pemeriksaan
mengatakan bahwa pada perusahaan besar atau
melakukan perlawanan pajak dinilai cukup
badan yang lainnya, pemeriksaan pajak itu bisa
efektif.
membuat mereka jera, dan jarang ada yang
penurunan tingkat efektivitas menjadi 97,94%,
mengulangi lagi. Berbeda dengan WP kecil,
namun pemeriksaan pajak masih dinilai cukup
apalagi WP orang pribadi. Namun kesimpulan
efektif. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas
dari wawancara kepada semua narasumber
menunjukkan
menyatakan bahwa sejauh ini pemeriksaan
97,06%,
pajak
pemeriksaan
cukup
efektif
terhadap
WP
yang
sebesar
98,97%,
pajak
Pada
terhadap
tahun
Pada
tahun
pajak
WP
2011
penurunan
sehingga
menunjukkan
kembali 2013,
dinilai
yang
menjadi efektivitas
efektif
karena
melakukan Tax Avoidance maupun Tax Evasion
mencapai 100%. Hal ini masih dinilai wajar dan
untuk
pajak
pemeriksaan pajak masih dinilai cukup efektif
kembali di tahun-tahun berikutnya. Penjelasan
untuk WP tidak melakukan perlawanan pajak,
dari semua narasumber di atas diperkuat oleh
baik melakukan Tax Avoidance maupun Tax
data WP yang diperiksa oleh fiskus dan terbukti
Evasion kembali di tahun berikutnya setelah
melakukan Tax Avoidance maupun Tax Evasion
diperiksa.
dalam
tidak
empat
melakukan
perlawanan
tahun terakhir.
Dari hasil di atas, disimpulkan oleh peneliti
Tabel 3 Jumlah WP yang Melakukan Perlawanan Pajak Empat Tahun Terakhir Tahun
Jumlah WP Yang Diperiksa
2010 194 2011 97 2012 102 2013 34 Total 427 Sumber: KPP Pratama Batu
WP Melakukan Perlawanan Pajak Kembali di Tahun Berikutnya
2 2 3 0 7
Untuk menghitung efektivitas
cukup efektif adalah: 1. Sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang terbukti melakukan perlawanan pajak sesuai undang-undang KUP
yaitu berupa sanksi
pidana maupun sanksi perdata. Hal ini akan membuat wajib pajak menjadi jera, bahkan takut untuk melakukan perlawanan pajak kembali. 2. Denda yang diberikan kepada wajib pajak Capaian
Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 105 tahun 2012 yaitu menggunakan rumus polarisasi maximize: Indeks Capaian IKU=
bahwa faktor yang membuat pemeriksaan
terbukti melakukan perlawanan pajak akan meningkatkan
kepatuhan
wajib
pajak.
Karena wajib pajak akan lebih memilih membayar seharusnya sedikit
pajak
dengan
jumlah
dibandingkan
jumlah
pajak
yang
yang
menghemat seharusnya
dibayar, namun setelah diperiksa, jumlah
menyampaikan Surat Pemberitahuan yang
pajak yang harus dibayar akan meningkat
menyatakan rugi, terdapat kesalahan hitung
sebesar 50% sampai 100%.
maupun tulis dalam menyampaikan SPT,
3. Saat
ini
Direktur
Jenderal
Pajak
telah
terlambat atau tidak menyampaikan SPT,
memperbaiki kinerja pegawai pajak dan
dan
mengarahkan seluruh pegawai pajak untuk
Pemberitahuan
lebih fokus memeriksa wajib pajak tanpa
dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis
tebang pilih, sehingga akan lebih sulit bagi
risiko. Analisis risiko pada wajib pajak
wajib pajak untuk melakukan perlawanan
dihitung oleh A/R karena dinilai wajib pajak
pajak tanpa diketahui.
tersebut melaporkan jumlah pajak yang tidak
Pemeriksaan pajak masih dinilai cukup
wajar. A/R membuat analisis risiko tersebut
efektif untuk WP tidak melakukan perlawanan
berdasarkan data-data intern dan ekstern.
pajak, baik melakukan Tax Avoidance maupun
Proses pemeriksaan yang pertama adalah
Tax Evasion kembali di tahun berikutnya. Untuk
A/R
tetap mempertahankan bahkan meningkatkan
ketidakwajaran SPT wajib pajak. Wajib pajak
efektivitas pemeriksaan di tahun selanjutnya,
tersebut akan dihimbau untuk melakukan
DJP telah membuat program tahunan, yang
konseling. Jika wajib pajak tidak merespon
mengkhususkan pemeriksaan terhadap tiap
himbauan
jenis subjek pajak dan jenis usaha. Tujuannya
disampaikan wajib pajak akan dianalisis
adalah agar pemeriksaan bersifat merata, dan
kembali lalu akan dilakukan pemeriksaan.
wajib pajak memiliki usaha
Setelah data dari hasil pemeriksaan lengkap,
belum
pernah
yang selama ini
menyampaikan
yang
memeriksa
tersebut,
terpilih
apakah
maka
Surat untuk
terdapat
SPT
yang
dilakukan
akan di rekam oleh Sie PDI. Lalu keluar produk hasil dari pemeriksaan yang berupa
efektivitas pemeriksaan semakin meningkat,
SKP, baik SKPKB, SKPLB, SKPLBT, SKPN,
wajib
dan STP.
membayar
menjadi
dapat
pajak
pemeriksaan. Program tersebut dibuat agar pajak
diperiksa
wajib
lebih
kewajiban
patuh
dan
2. Salah satu tujuan pemeriksaan adalah agar
penerimaan negara dari sektor pajak menjadi
wajib pajak yang melakukan kecurangan
maksimal,
atau melakukan perlawanan pajak baik
dengan
perpajakannya,
dalam
begitu
tujuan
dari
pemeriksaan yang tertuang dalam Peraturan
melakukan
Menteri
Evasion tidak mengulangi kembali di tahun
Keuangan
Nomor
17/PMK.03/2013
dapat terpenuhi.
berikutnya.
Tax
Avoidance
Kecurangan
maupun yang
Tax
banyak
dilakukan wajib pajak adalah memperkecil PENUTUP
omzet dan memperbesar biaya-biaya dalam
Kesimpulan
perusahaan.
Dari hasil penelitian serta analisis terkait dengan
membuat wajib pajak menjadi jera dan tidak
Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib
melakukan
Pajak
Pajak
pada KPP Batu, semua fiskus berpendapat
Ditinjau dari Sisi Fiskus di Kantor Pelayanan
jika pemeriksaan efektif untuk memberikan
Pajak Pratama Batu, maka dapat di simpulkan
efek jera. Sesuai dengan data yang didapat
beberapa hal sebagai berikut:
oleh peneliti, bahwa pemeriksaan cukup
1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
efektif agar wajib pajak tidak melakukan
yang
Melakukan
menghimpun keterangan,
dan
Perlawanan
mengolah
data,
perlawanan
bukti
yang
berikutnya.
dan/atau
Dengan
pemeriksaan
perlawanan
pajak
kembali.
kembali
di
akan Seperti
tahun
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
Saran
standar
pemeriksaan
kepatuhan
pemenuhan
Secara umum proses pemeriksaan pada KPP
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan
Pratama Batu telah sesuai dengan PMK Nomor
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
17 Tahun 2013 yang berisi tentang tata cara
peraturan perundang undangan perpajakan.
pemeriksaan. Bahkan tujuan pemeriksaan untuk
Pemeriksaan dilakukan pada wajib pajak
menguji kepatuhan dan memberikan efek jera
yang pada SPTnya menyatakan Lebih Bayar,
juga telah tercapai. Namun peneliti mengajukan
untuk
suatu
menguji
beberapa saran yang mungkin dapat dipakai
Bwoga,
Aditya
T.Handoko.
2007.
Tax
sebagai bahan masukan untuk kekurangan yang
Management vs Tax Planning. Diakses
masih ada. Saran tersebut antara lain:
pada tanggal 08 November 2013 dari
1. KPP Pratama Batu harus lebih proaktif untuk
http://www.ortax.org
melakukan pengawasan terhadap seluruh wajib
pajak
Misalnya
setiap
dengan
satu
tahun
memberi
sekali.
tanda
atau
blacklist pada wajib pajak yang pernah terbukti melakukan Tax Avoidance maupun Tax Evasion, dengan begitu tidak akan ada celah bagi wajib pajak untuk mengulangi kembali apalagi
melakukan dengan
perlawanan
alasan
pajak,
belum
paham
mengenai perpajakan.
Danim,
Sudarwan. Kepemimpinan
2004. dan
Motivasi Efektivitas
Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: AMP YKPN Sevilla, Consuelo G. 2006. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak ed.5.Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif,
2. Perlu dipertimbangkan penambahan SDM
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
untuk fungsional pemeriksa di KPP Pratama
Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Pajak. Jakarta:
Batu agar jumlah pemeriksaan selesai tepat waktu dan realisasi jumlah pemeriksaan tiap tahunnya bisa menjadi lebih maksimal, sehingga realisasi penerimaan pajak akan dapat semakin meningkat. mengambil tindakan tegas terhadap pihakyang
menghambat
jalannya
pemeriksaan, dari hasil wawancara diketahui masih
banyak
fiskus
yang
kesulitan
mendapatkan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari pihak ketiga. Padahal pada PMK no.17 tahun 2013 telah
tertuang
bahwa
pemeriksa
pajak
berhak meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. DAFTAR PUSTAKA Anonim . 2010. Undang-Undang No. 16 tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta Anonim. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013.
Ulum. 2008. Audit sektor Publik/ BMA. Jakarta: Bumi Aksara Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan ed.3. Jakarta: Salemba Empat.
3. Diharapkan pemerintah maupun DJP dapat pihak
Sinar Grafika
Tentang
Tata Cara
Pemeriksaan Pajak. Jakarta Anonim. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012. Tentang Tata Cara Verifikasi. Jakarta Anonim. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
105/PJ/2012.
Pengelolaan
Kinerja
di
Tentang Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
