TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

O L E H RISKA MAREBA MELIALA NIM. 040200166 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

O L E H RISKA MAREBA MELIALA 040200166 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI Disetujui oleh : Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Prof.Dr. Bismar Nasution,SH,MH NIP.131570455

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr. Bismar Nasution,SH,MH NIP.131570455

Dr. Mahmul Siregar, SH, MH NIP.132302943


TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh: RISKA MAREBA MELIALA NIM. 040200166

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI Disetujui Oleh : Ketua Departemen

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H. M.H. NIP. 131 570 455

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H. M.H. NIP. 131 570 455

Dr. Mahmul Siregar, S.H, M.Hum. NIP. 132 302 943


KATA PENGANTAR

Bissmillahirahmaanirrahim Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Prof. DR. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak M. Husni, SH, MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan baik di dalam kampus maupun organisasi. 3. Bapak Prof. DR. Bismar Nasution, SH, MH, selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus

Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

sebagai

dosen

pembimbing

I

yang

telah

membimbing

dalam

menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak DR. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Ibu Afrita, SH, M.Hum, selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir semester penulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6.

Bapak DR. Jelly Leviza, SH, M.Hum, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan masukan serta arahan untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini,

Best

Lecture I Ever Had, all i can say just thank u so much. 7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan. 8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu kegiatan akademik penulis selama menjalani perkuliahan. 9. Teristimewa persembahan untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Ir. Iskandar Sembiring, MM dan ibunda Hj. Rosdah Liana Tarigan, SE yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang tak ternilai serta doa yang tak pernah putus hingga dapat mengantarkan penulis menjadi seperti sekarang. I’m so sorry for all the things that i did to u, I love both of you with all my heart and my life...


10. Karina Octavina Meliala dan Raihan Rais Meliala atas segala dukungan yang telah diberikan selaku adik penulis (resmi kali ya kan??? I can’t live without all of u’r support, u’r happines, and u’r love. Rajin belajar kalian, karena kalian harus lebih dari aku. Harus!!). 11. Alm. Bulang Dompet Sembiring Meliala dan Alm. Bayak Abdul Razak Tarigan atas nasihat-nasihat yang diberikan semasa hidup kepada penulis. 12. Iting Mias Br.Ginting dan Bayang Siti Hasmah Br. Sebayang yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. 13. Keluarga besar penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Thank you for all the support.. Love You.... 14. Thanks to the person whom i called with “Nicht Nocht” ( u don’t like this name, do you?) for always be there for me, for all the things that you have done for me. But the important one is you always knew how to make me feel bettter and that’s why i wanted u to be my motivator.... 15. Sahabat-sahabat penulis : Sevani “Noy” Marisya, Risna “Nana” Faradina , Poppy “Popi” Pitaloka Nasution, Pristiwana “Wana“ Damanik atas persahabatan yang kalian berikan kepada penulis hingga saat ini. 16. The best people ever : Mahalia “Lala” Nola Pohan, SH (Finally....), Karina “Kebo” Utari Nasution, SH( makasi kebo buat semuanya...... oia,kapan akad bo?? Hehehehe), Dhira “Rara” MWS Nasution, SH( makasi inda.... ri sayang inda..), Dewi “Inang” Meivisa Harahap,SH( nang makasi yah..), Bedoel (Hidung kau bawa hoki dul), Inggit IS (bisanya tu git), Budi Heboh (budi... namaku harus ada di skripsi kau ya...), Faat (orang tua


17. Senior stambuk 2002,2003, teman-teman stambuk 2004 dan adik-adik stambuk 2005, 2006, 2007 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak bisa disebukan satu persatu. 18. Semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. 19. Last but not least, i wanna say thank u for all the people out there who already gave me an experience as the best teacher in my life. Now i can be a better person because of that.... Thank u............ Akhir kata, dengan kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membaca.

Medan, November 2008 Penulis

Riska Mareba Meliala


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................

v

ABSTRAK .............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................

1

B. Perumusan Masalah .............................................................

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................

8

D. Keaslian Penelitian ...............................................................

9

E. Tinjauan Kepustakaan ..........................................................

9

F. Metode Penelitian ................................................................

11

G. Sistematika Penulisan ..........................................................

13

BAB II KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH ..................

15

A. Sejarah Kerjasama Ekonomi Internasional ..........................

15

B. Pengaturan Hukum Tentng Kerjasama Ekonomi Internasional .21 C. Manfaat Kerjasama Ekonomi Internasional oleh Pemerintah Daerah ..................................................................................

26

D. Kendala-Kendala Dalam Kerjasama Ekonomi Internasional oleh Pemerintah Daerah ........................................................

31

BAB III INVESTASI DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH ...........................................

34

A. Pengaturan Hukum Investasi dalam Kewenangan Pemerintah Daerah ...............................................................

34

B. Praktek-praktek Kerjasama Ekonomi Internasional oleh Pemerintah Daerah di Indonesia ..........................................

39

C. Kerjasama Ekonomi Internasional oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara .......................................................

46


D. Investasi Sebagai Salah Satu Hasil Kerjasama Ekonomi Internasional oleh Pemerintah Daerah .................................

53

BAB IV KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH .....................

57

A. Aspek Hukum Kerjasama Investasi Bilateral ......................

57

B. Beberapa Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Oleh Pemerintah Daerah ...............................................................

60

C. Perlindungan Investasi Asing Oleh Pemerintah Daerah ......

63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................

68

A. Kesimpulan ..........................................................................

68

B. Saran .....................................................................................

71

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................

74


TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Abstrak Riska Mareba Meliala*) Prof. DR. Bismar Nasution**) DR. Mahmul Siregar***) Dalam kajian ekonomi global, negara berkembang selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangungan dalam negerinya. Indonesia sebagai negara berkembang yang terdiri dari pemerintahan di tiap-tiap daerahnya menghadapi perubahan perekonomian global dan mengikut sertakan keberadaannya sebagai masyarakat internasional dalam melakukan berbagai kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain sebagai upaya memenuhi kebutuhan pembangunan di dalam negeri. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional yang bermanfaat sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal (investasi). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, kendalakendala apa saja yang muncul dalam kerjasama ekonomi internasional oleh pemerintah daerah, yang kedua, bagaimana implementasi investasi sebagai salah satu hasil kerjasama ekonomi internasional oleh pemerintah daerah dan yang ketiga, bagaimana perlindungan investasi asing oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka (Library Search) dengan mengumpulkan sumber-sumber atau bahan-bahan antara lain dari buku-buku, makalah, artikel, koran, majalah, internet. Penanaman modal sangat penting untuk menggerakkan perekonomian nasional sekaligus daerah yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kesejahteraan bangsa. Otonomi daerah menjadi momentum berharga untuk membuktikan diri bahwa daerah memiliki kemampuan tangguh dalam mengelola potensi ekonominya. Permasalahan yang timbul dalam kerjasama ekonomi internasional di bidang penanaman modal adalah pengaturan hukum, praktekpraktek kerjasama, aspek hukum kerjasama investasi, beberapa bidang kerjasama, perlindungan investasi asing oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana. Pemerintah perlu mengadakan peninjauan kembali aspek-aspek pengaturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ekonomi internasional tersebut serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menarik investor agar dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di tiap daerah di Indonesia. Kata Kunci : Kerjasama Ekonomi Internasional, Penanaman Modal Oleh Pemerintah Daerah. *) Mahasiswa Fakultas Hukum USU 2004 **) Guru Besar Fakultas Hukum USU, Pembimbing I ***) Dosen/Staff Pengajar Fakultas Hukum USU, Pembimbing II Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Di dalam masyarakat bagaimanapun sederhananya, para anggota masyarakat itu membutuhkan hubungan satu sama lainnya. Hubungan antara anggota masyarakat ini kemudian meluas tidak hanya terbatas antara anggota masyarakat dalam satu negara saja, tetapi kemudian meluas melewati batas negara. Kebutuhan akan adanya hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain makin bertambah dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi pengangkutan, komunikasi, dan informasi. 1 Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sifat saling membutuhkan juga dialami oleh suatu negara. Sebagai anggota dari masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya. Dengan perkataan lain, ada kebutuhan saling tergantung antar negara. 2 Dinamika globalisasi yang kini telah merambah ke berbagai belahan dunia terjadi dengan banyaknya kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), canggihnya sarana-sarana komunikasi dan transportasi antar negara dan antar benua. Sebelum lebih jauh membahas tentang globalisasi perdagangan, 1

Sri Setianingsih, Pengantar Hukum Organisasi Internasional (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2004), hal.1 2 Ibid

1 Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

maka secara hakiki patut dipertanyakan sebenarnya apakah fenomena globalisasi itu?, yang pada saat bersamaan mendapat pujian (karena manfaatnya) dan cercaan (karena dampak negatifnya). Secara mendasar, globalisasi adalah penyatuan yang semakin dekat antara negara-negara dan masyarakat-masyarakat di dunia yang disebabkan oleh pengurangan biaya transportasi dan komunikasi yang begitu besar, dan meruntuhkan berbagai penghalang artifisial bagi arus barang, jasa, modal, pengetahuan dan (dalam jumlah yang sedikit) orang-orang diperbatasan 3 . Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang sedang berlangsung dewasa ini telah mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan interaksi antar bangsabangsa, termasuk antar kota-kota/daerah dan masyarakat di negara yang berbeda. Dalam hal ini hubungan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa-bangsa semakin dirasakan dalam mendukung kepentingan nasional. Keadaan tersebut sudah barang tentu memberi peluang yang baru dan luas kepada negara-negara yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. 4 Dengan meningkatnya pembangunan ekonomi nasional dan bersamaan dengan itu meningkat pula hubungan ekonomi, melampaui batas-batas negara, membawa perkembangan aliran modal asing / teknologi menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat pengaturan hukumnya. 5

3

Joseph Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional(Jakarta : PT. Ina Publikatama, 2003), hal.12 4 Damos Dumoli Agusman, Makalah : “Kerjasama Sister City/Sister Province” (Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu, 2006) 5 Sumantoro, Hukum Ekonomi( Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal 16 Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

Penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan pembangunan sebab dengan penanaman modal kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui penanaman modal akan dihasilkan barang dan jasa memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya.

Salah satu cara untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional adalah melalui kebijakan mengundang masuknya investor ke Indonesia, khususnya investor asing yang sampai saat ini masih merupakan faktor penting.

Penanaman Modal Asing (PMA) terutama di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah diperuntukan bagi pengembangan usaha dan menggali potensi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, skill atau managerial, dan teknologi yang dibawa serta para investor asing untuk akselerasi pembangunan ekonomi negara berkembang sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. 6

Pada kondisi sekarang di mana perekonomian negara termasuk perekonomian di daerah masih dalam situasi krisis. Penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan juga sedang menghadapi perkembangan dan perubahan berbagai tatanan politik, ekonomi dan sosial yang berbarengan dengan semangat reformasi secara terus menerus bergulir. Perubahan tatanan tersebut ternyata

6

Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Menghadapi Era Global (Malang : Bayumedia Publishing,2003), hal 8 Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

mengakibatkan semakin ketatnya perilaku penanaman modal untuk semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melakukan investasi. 7

Dalam rangka pembangunan penanaman modal ke depan Pemerintah telah berusaha menciptakan iklim yang kondusif dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi secara terus menerus sebagaimana yang dilakukan pada tahuntahun terakhir ini baik yang menyangkut bidang usaha, perizinan dan kelembagaan.

Jadi di sini penanaman modal diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah untuk berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, meliputi :

1. Peningkatan produksi nasional / penggalian potensi-potensi ekonomi 2. Penciptaan lapangan kerja 3. Peningkatan perataan hasil-hasil pembangunan/parisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi 4. Pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah. 8

Seiring dengan adanya otonomi daerah dan dalam hal kaitannya dengan pembangunan bertujuan untuk pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah, maka diperlukannya peraturan peraturan daerah yang bertujuan mengundang minat investor untuk berinvestasi di tiap daerah di Indonesia. Sehingga dapat menggerakan roda perekonomian di tiap daerah dan terwujudnya tujuan 7 8

www.google.com, tanggal 18 Juni 2008 Sumantoro, op.cit.,hal. 112


pembangunan di atas. Terbatasnya informasi tentang potensi investasi yang ada di berbagai daerah di Indonesia, memberi dampak terhadap kurang dikenalnya potensi di kalangan investor dalam negeri maupun manca negara. Pemberlakuan sistem otonomi daerah, menuntut setiap pemerintah daerah otonom untuk lebih aktif mempromosikan sekaligus menjual potensi investasi di daerahnya sehingga pada akhirnya dapat menjadi motor dalam menggerakkan roda perekonomian di masing-masing daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini menandai dimulainya sebuah babak baru dalam pembangunan daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan pemerintah di berbagai bidang dalam hal pelaksanaannya, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah menggantikan konsep pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembagunan di daerah dan semakin membesarnya ketimpangan antardaerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang berarti adanya keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah pada satu sisi, dan keleluasaan untuk menyusun daftar prioritas pembangunan di sisi lainnya, akan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. 9

9

Daya Saing Daerah.Konsep dan Pegukurannya di Indonesia( Yogyakarta :BPFE, 2002), hal.5 Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat terendah, otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan free will yang melekat pada diri-diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta. Free will inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom inilah yang selanjutnya membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. 10

Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalm rambu-rambu yang disepakati bersama. Di luar itu, pada prinsipnya tak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antardaerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of playing field. 11

Otonomi pada prinsipnya memang berusaha mendorong potensi daerah agar berkembang menurut preferensi daerah itu sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya yang terus berkembang, karena hanya orang daerahlah yang mengetahui persoalan, potensi dan preferensi masyarakatnya dalam membawa ke 10

Faisal H.Basri, Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah(Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No.5, 2003), hal 6 11 Ibid Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

arah mana pembangunan dilaksanakan. Karena, hakekat pembangunan adalah membentuk

manusia-manusia

atau

individu-individu

otonom,

yang

memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dari sini muncul keberagaman dan spesialisasi sehingga menyuburkan pertukaran (exchange) atau transaksi. 12

Mengingat pentingnya pengaturan hukum mengenai investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah , maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan penerapan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Demikianlah yang menjadi alasan penulis memilih penulisan skripsi dengan judul : “TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH”.

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai hal-hal berikut : 1.

Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam kerjasama ekonomi internasional oleh pemerintah daerah? 12

Ibid, hal 7


2.

Bagaimana implementasi investasi sebagai salah satu hasil kerjasama ekonomi internasional oleh pemerintah daerah?

3.

Bagaimana perlindungan investasi asing oleh pemerintah daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Penulisan ini bertujuan : a. Untuk mengetahui lebih jelas kendala yang muncul dalam kerjasama ekonomi internasional oleh pemerintah daerah. b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi investasi sebagai salah satu

hasil kerjasama ekonomi internasional oleh pemerintah

daerah. c. Untuk lebih mengetahui bagaimana perlindungan investasi asing oleh pemerintah daerah. 2. Manfaat Penulisan : a. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat terhadap investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. b. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat terhadap investor asing yang ingin

melakukan

kerjasama

ekonomi

internasional

dengan

pemerintah daerah. c. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat terhadap pemerintah daerah dalam memahami akan hak dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang melakukan kerjasama ekonomi internasional.


D. Keaslian Penulisan Judul yang penulis pilih adalah “TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN

MODAL

YANG

DILAKUKAN

OLEH

PEMERINTAH

DAERAH”, yang diajukan dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum”. Judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan ini berdasarkan referensi buku-buku, media cetak, dan elektronik. Oleh karena itu penulisan ini merupakan sebuah karya asli sehingga tulisan ini dapat di pertanggung jawabkan.

E. Tinjauan Kepustakaan Untuk menghindarkan salah pengertian yang mungkin timbul dalam pembahasan skripsi ini maka diuraikan definisi operasional dari konsep-konsep yang terkait sebagai berikut : 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 13 2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 14

13 14

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1. Ibid, Pasal 1 angka 2.


3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 15 4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 16 5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia . 17 6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 18 7. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 19

15

Ibid, Pasal 1 angka 3. Ibid, Pasal 1 angka 4. 17 Ibid, Pasal 1 angka 5. 18 Ibid, Pasal 1 angka 6. 19 Ibid, Pasal 1 angka 7. 16


8. Kerjasama patungan adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanam modal asing dengan modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka. 20

F. Metode Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi : 1. Tipe Penelitian Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. 21 Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, kerjasama patungan dan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum penanaman modal. 2. Jenis Penelitian Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari 22 : a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

20

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cet 3 (Jakarta : Kencana, 2007) hal 61. 21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press.,1986) hal 9-10. 22 Ibid, hal 51 – 52 Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan / Atau di DaerahDaerah Tertentu. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar dan majalah, internet, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemda. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara 23 : a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan

perundang-undangan

dan

bahan-bahan

lain

yang

berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas

23

Ibid. hal. 24.


dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. 24 , Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analistis, yaitu datadata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB

II

KERJASAMA

EKONOMI

INTERNASIONAL

YANG

DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pada bab ini digambarkan secara umum tentang sejarah kerjasama ekonomi internasional, pengaturan hukum, manfaat kerjasama ekonomi

internasional

serta

kendala

yang

muncul

dalam

pelaksanaan kerjasama ekonomi internasional.

24

Ibid.


BAB III

INVESTASI

DAN

KERJASAMA

EKONOMI

INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH Pada bab ini diuraikan mengenai pengaturan hukum investasi dalam kewenangan pemerintah daerah, praktek-praktek kerjasama, kerjasama ekonomi internasional, investasi sebagai salah satu hasil kerjasama ekonomi internasional oleh pemerintah daerah.

BAB IV

KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH Pada bab ini dijelaskan secara mendalam tentang aspek hukum kerjasama

investasi

bilateral,

bidang

kerjasama

ekonomi

internasional oleh pemerintah daerah, perlindungan investasi asing oleh pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang diambil dari apa yang telah diuraikan oleh penulis yang disertai dengan saran-saran untuk pengembangan iklim investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.


BAB II KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

A. Sejarah Kerjasama Ekonomi Internasional Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara serta pada gilirannya memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengundangkan UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua UndangUndang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini. Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya

15 Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara (state actors). 25 Globalisasi yang mengacu pada pendirian formal organisasi-organisasi internasional untuk mengkoordinasi perdagangan seperti yang disebut terakhir, dengan sendirinya disertai pula oleh globalisasi hukum. Artinya globalisasi perdagangan telah membawa substansi dari berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian

menyebar

melewati

batas-batas

negara.

Globalisasi

perdagangan membawa berbagai akibat baru dalam hubungan bisnis dan hubungan-hubungan internasional. 26 Masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologi dari hukum internasional, dewasa ini sedang mengalami perubahan-perubahan besar yang perlu diperhatikan. Perubahan-perubahan itu antara lain : 1.

Perubahan peta politik terutama setelah perang dunia II, yang merubah pola kekuasaaan politik dari masyarakat internasional yang terbagi dalam beberapa negara besar, menjadi masyarakat internasional yang terdiri dari banyak sekali negara-negara yang merdeka

2.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mempunya akibat besar bagi masyarakat dan hukum internasional

3.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalm struktur organisasi masyarakat internasional, dengan munculnya organisasi atau lembaga internasional

25

www.deplu.go.id, tanggal 2 September 2008. Erman Rajagukguk, Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia. (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2001) 26


serta adanya kompetensi hukum bagi individu dalam beberapa hal tertentu. 27 Perubahan peta bumi politik dalam masyarakat internasional melalui lahirnya negara-negara baru sebagai anggota masyarakat internasional serta perkembangan dan kemajuan teknologi, telah mengharuskan adanya hubunganhubungan yang tetap dan terus menerus diantara negara-negara, Adanya kemauan negara-negara ( dalam suatu masyarakat internasional ) untuk menjalin hubungan kerjasama satu sama lainnya secara timbal balik merupakan pencerminan keterbatasan dari setiap negara dalam hal memenuhi segala kebutuhannya atau adanya saling ketergantungan

( interdependensi ) diantara semua negara.28

Sebagai akibat dari penjajahan, maka negara-negara yang baru merdeka tersebut menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang baru merdeka tersebut baru berhasil memperoleh hakhak politiknya saja, sedangkan secara ekonomis ketergantungan mereka ( negaranegara yang baru merdeka ) pada kekuatan ekonomi negara-negara colonial masih sangat besar. Dengan kata lain, kolonialisme atau penjajahan ekonomi masih berlangsung terus. 29 Negara-negara yang baru merdeka dalam perkembangan selanjutnya berjuang untuk mengisi kemerdekaannya melalui pembangunan nasional dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih layak bagi rakyatnya. Dengan penghidupan yang lebih layak bagi rakyatnya, maka dapat menjembatani jurang

27

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, ( Bandung : Bina Cipta, 1978), hal.19-22. 28 Ibid, hal.12-13 29 Ibid, Hal.40. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

kemajuan dan kesejahteraan antara negara-negara maju sebagai bekas penjajah dengan negara-negara berkembang yang baru merdeka tersebut. Jurang kemajuan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang terjadi karena kecepatan pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju berjalan sangat cepat, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang umumnya lambat. Hal ini berhubungan erat dengan kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara maju dapat lebih mudah meningkatkan kemajuan ekonominya, sedangkan negara-negara berkembang yang tinngi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya masih rendah semakin jauh ketinggalan. 30 Usaha menjembatani jurang ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, diupayakan dengan memperjuangkan terciptanya Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) melalui forum PBB. Dalam hal ini sebagai suatu organisasi internasional dengan salah satu tujuannya agar dapat berperan menjembatani jurang kemajuan negara maju dan negara berkembang tersebut. Karena itu dalam konsiderans Deklarasi TEIB, para anggota PBB bertekad untuk membina suatu tata ekonomi baru yang didasarkan atas keadilan, persamaan kedaulatan, saling ketergantungan, kepentingan bersama dan kerjasama antar semua Negara. 31 Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru yang didasarkan pada persamaan kedaulatan, salaing ketergantungan, kepentingan bersama da kerjasama 30

Ibid, hal.46. Sayid Fadhil, Makalah “ Kerjasama Luar Negeri Oleh daerah Dalam Rangka Kerjasama Sister City dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (KESR IMT-GT) yang disampaikan pada Lokakarya “Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah”, 14 Juli 2007, hal.3. 31


antar semua negara, dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun dan mengembangkan kerjasama antar kota (sister city cooperation). Kerjasama antar kota sebagai pelaksanaan asas kerjasama seluas mungkin sesama

negara

anggota

masyarakat

internasional,

diupayakan

untuk

memanfaatkan peningkatan bantuan internasional, bebas dari segala syarat politik atau militer. Hal ini penting karena dari segi hukum internasional kedudukan negara-negara maju, sesuai doktrin dasar hak dan kewajiban asasi negara yaitu hak atas kesamaan derajat negara-negara tanpa memandang besar kecil, kuat rendahnya negara-negara yang bersangkutan. 32 Dalam hal ini kerjasama anatar kota sebagai pelaksanaan dari kerjasama seluas mungkin semua negara anggota masyarakat internasional, dilakukan tanpa mempengaruhi kedaulatan negara dan hak memilih system ekonomi, politik, social dan kebudayaannya serta tanpa paksaan baik ekonomi maupun politik (terutama dari negara maju kepada negara berkembang). Adanya kewajiban bekerjasama untuk pembangunan internasional (The Duty to Cooperation for Global Development) merupakan syarat mutlak bagi negara-negara, karena adanya saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lain. Kerjasama inernasional sebagai akibat saling ketergatungan diantara negara-negara, pada gilirannya akan memberikan dampak pada peningkatan kerjasama antar kota dalam rangaka pembangunan kota. Kerjasama demikian memang sangat bermanfaat karena kota-kota menghadapi banyak masalah seperti : urbanisasi, pembangunan perumahan, pengadaan air minum, sarana jalan dan lain-lainnya, 32

I Wayan Pathiana, Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, (Bandung : Bina Cipta, 1987), hal.11. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

sehingga pertukaran pengalaman dalam penanganan akan sangat membantu dalam penanggulangan masalah-masalah tersebut. 33 Kewajiban bekerjasama untuk pembangunan internasional menjadi penting, karena perkembangan perekonomian internasional yag ditandai dengan kemajuan teknologi, telah menampakkan ciri yang sangat menonjol yaitu proses globalisasi dari berbagai sector seperti produksi, perdagangan dan investasi. Proses globalisasi ekonomi internasional tersebut digambarkan dengan proses internalisasi industri, sebagai berikut : 34 “Keharusan untuk semakin memperbesar produksi dank arena itu keharusan untuk memeprluas pasaran, ditunjang oleh penemua-penemuan baru di bidang komunikasi dan telekomunikasi mengakibatkan bahwa semakin banyak produk tidak lagi dihasilkan di suatu Negara. Disamping itu juga semakin banyak produksi tidak lagi sekedar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar local tetapi justru sebaliknya, produksi itu sengaja dibuat untuk eksport ke luar negeri. Semua ini mengakibatkan tumbuhnya suatu pola pembagian kerja yang baru yang tidak lagi melihat dunia ini terpecah-pecah ke dalam negara-negara besar da kecil, masingmasing dengan system nasional negaranya yang satu sama lain berbeda, tetapi bertolak belakang dari paham dunia sebagai suatu pasar global dan satu planet yang dihuni oleh satu spesies makhluk, yaitu manusia”. Proses globalisasi ekonomi yang bertolak dari paham dunia sebagai suatu pasar global dan merupakan satu planet yang dihuni manusia mengharuskan adanya kerjasama baik antar Negara maupun kerjasama antar kota. Hal ini penting karena peran kota-kota disetiap negara sebagai sumber ekonomi dan perdagangan,

33 34

Sayid Fadhil, Opcit, hal.5. Ibid, hal.6.


ilmu pengetahuan dan teknologi serta pusat tenaga kerja potensial yang sangat mendukung proses globalisasi tersebut. 35 B.

Pengaturan Hukum Tentang Kerjasama Ekonomi Internasional Oleh Pemerintah Daerah Pada umumnya kerjasama antar ekonomi internasional terbentuk karena

adanya persamaan-persamaan di antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama tersebut, misalnya ada persamaaan kedudukan status administrasi, adanya kesamaan ukuran/luasnya wilayah dan fungsi, adanya kesamaan karakteristik dan adanya persamaan permasalahan. Adanya komplementaritas anatara kedua pihak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dapat menimbulkan aliran barang, jasa dan hubungan sosial yang dapat mengakibatkan terjadinya pertukaran kunjungan pejabat pengusaha dan misi-misi lainnya diantara kedua negara tersebut. Mandat untuk membina hubungan kerjasama ini telah diungkapkan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 sejak 1 Januari 2000 yang kemudian direvisi melalui Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah RI memang telah menyadari arti pentingnya kerjasama ini. 36 Untuk mengadakan suatu kerjasama ekonomi internasional yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mitra di luar negeri, memiliki dasar hukum sebagai berikut :

35

Ibid Wisnu Setiawan, Makalah “ Persepsi Prosedur Dan Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah : Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri?, Medan,14 Juli 2007, Hal.5. 36


a.

Keputusan Presidium Kabinet No. 81/U/KEP/4/1967 tentang Panitia Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) jo Keputusan Presiden No.60/M/1981 tanggal 21 Maret 1981 ;

b.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) ;

c.

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ;

d.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ;

e.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

f.

SK Menlu No. SK 03/A/OT/X/2002/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 09/A/KP/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. 37 Dengan demikian Pemerintah Daerah dalam tataran terbatas dapat

mengadakan hubungan luar negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan : “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat atau warga Negara Indonesia”. 38

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada prinsipnya dimaksudkan untuk membangun suatu system atau mekanisme yang dapat

37 38

Ibid, hal. 12. UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 1 angka 1.


menjamin terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelakasanaan politik luar negeri yang baik. Adapun prinsip-prinsip dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut : a.

Pemantauan (Monitoring);

b.

Pengarahan (Guidance);

c.

Pengendalian (Control);

d.

Pengawasan Umum (General Supervision), termasuk penegakan peraturan (Rule Enforcement);

e.

Koordinasi (Coordination);

f.

Konsultasi (Consultation);

g.

Pemberi pertimbangan (Advisory)

Prinsip-prinsip tersebut di atas berlaku pula bagi pemerintahan daerah yang ingin bekerja sama dengan pihak asing. 39 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga mengatur tentang prosedur dan mekanisme kerjasama ekonomi internasional. Hal ini dimuat dalam pasal 5 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional : ” Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”. 40 Konsultasi dan koordinasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 41

39

Sayid Fadhil, Opcit, hal.13.

40

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 5. Damos Dumoli Agusman, Kerjasama Sister City/Sister Province (Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu, 2006), hal.3. 41


a.

latar belakang permasalahan;

b.

analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;

c.

posisi Indonesia, saran dan penyesuaian yang dpat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Apabila ketiga hal tersebut telah mendapat pesetujuan dari Menteri Luar Negeri, maka kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing sudah dapat dimulai. Sebagaimana diketahui, UU No. 5/1974 tentang Pemerintah Daerah yang lama secara implicit dan eksplisit tidak membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing sebelumnya didasarkan pada : a.

Keputusan Presidium Kabinet No. 81/U/KEP/4/1967 tentang Panitia Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) jo Keputusan Presiden No.60/M/1981 tanggal 21 Maret 1981;

b.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 275 tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;

c.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1992 tanggal 15 Februari di Jajaran Departemen Luar Negeri;

d.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Propinsi (Sister Province) Dalam


dan Luar Negeri. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia; e.

SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri tentang Promosi Potensi Ekonomi di Luar Negeri.

Kelima ketentuan/ aturan tersebut di atas berdasarkan UU No. 5/1974 telah menjadi dasar hukum bagi pemerintahan daerah dalam melakukan hbungan dan kerjasama dengan pihak asing. 42 Seiring berakhirnya pemerintahan orde baru (orba) yang sangat sentralistik dimana tidak memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri dan terbentuknya pemerintahan reformasi pada tahun 1998 yang memberi angina segar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri, maka UU No. 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membolehkan pemerintah daerah untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak asing. Pasal 88 UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : ” Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7”. 43 Rumusan pasal 88 Undang-undang No. 22/1999 ternyata tidak lagi dicantumkan pada penggantinya yaitu Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-undang yang baru ini, masalah kerja sama luar negeri lebih bersifat mekanisme internal sehingga rumusannya lebih menekankan peranan DPRD dalam memberikan persetujuan dan 42 43

Sayid Fadhil, Opcit, hal.14. UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 88.


pertimbangan terhadap rencana kerja sama dan perjanjian internasional. Pasal 42 huruf f dan g menegaskan tentang tugas dan wewenang DPRD yang berbunyi : “….memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”. 44 Bentuk-bentuk peraturan yang telah disebutkan diatas pada prakteknya kurang ditaati oleh pemerintah daerah dalam melakukan hubungan kerjasama ekonomi internasional karena sering dijumpai departemen ataupun kanwil di daerah melakukan perjanjian dengan pihak asing tanpa sepengetahuan Departemen Luar Negeri sebagai pintu gerbang Pemerintah dengan pihak asing. Akibatnya, perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan tidak terkoordinasi dan sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah secara umum. C. Manfaat Kerjasama Ekonomi Internasional Oleh Pemerintah Daerah Pada

hakikatnya,

pembangunan

ekonomi,

pembangunan

ekonomi

merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus, dan pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan tahapan-tahapannya. 45 Sejalan dengan itu, sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri sering tidak mencukupi atau belum diterima pemerintah pada saat-saat pengeluaran untuk membiayai pembangunan sudah sangat dibutuhkan. Situasi 44

Sayid Fadhil, Loc.cit.

45

Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, (Bandung : PT.Alumni,2008), Hal. 71. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

demikian menciptakan perlunya pembiayaan pembangunan ditopang oleh sumbersumber dana lainnya seperti dana yang bersumber dari luar negeri. Keberadaan sumber dana yang berasal dari luar negeri tidak dapat dihindarkan dari kegiatan pembangunan nasional. 46 Sumber-sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang berasal dari luar negeri memiliki fungsi sebagai berikut : a. pelengkap dana pembangunan yang tersedia di dalam negeri, dan b. menambah aliran devisa ke dalam negeri. 47 Salah satu penerimaan dana dari luar negeri berbentuk dalam kerjasama ekonomi internasional yang pada hakikatnya merupakan kerjasama luar negeri dalam bidang kerjasama teknik antara lain dalam rangka alih teknologi dan pengetahuan (transfer of technology and knowledge) dari negara maju kepada negara berkembang. Dalam kerjasama tersebut terlihat pula kecenderungan berkembangnya kerjasama di bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, pariwisata kebudayaan dan manajemen perkotaan. Hubungan kerjasama ekonomi internasional pada dasarnya merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari hubungan luar negeri Indonesia. Hubungan luar negeri Indonesia dilandasi prnsip politik luar negeri bebas dan aktif yang diabadikan kepada kepentingan pembangunan di segala bidang, dalam rangka untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 48

46

Ibid, Hal.72. Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan :Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, (Jakarta : Prenada Media, 2006), Hal.323-324. 48 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 47


Dengan demikian, kepentingan pembangunan di segala bidang yang ingin dicapai melalui hubungan luar negeri merupakan tujuan internal untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan

kehidupan

bangsa.

Sedangkan

adanya

tujuan

eksternal

mengungkapkan kesadaran bahwa negara Indonesia tidak dapat mewujudkan tujuan internalnya atau berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dan kemajuan di segala bidang secara mandiri lepas dari negara-negara lain. Dalam hal ini, tujuan kerjasama ekonomi internasional oleh Pemerintah Daerah juga memperlihatkan aspek internal dan eksternalnya. Aspek internal dari kerjasama antar kota bagi Indonesia adalah dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Karena kerjasama ini selain bertjuan untuk memperat persahabatan, dapat memanfaatkan kemajuan dan kemampuan kota di luar negeri untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan kota di Indonesia. 49

Dalam kaitannya dengan pengembangan dan investasi maka kerjasama ekonomi internasional ini bermanfaat antara lain :

1. Perekonomian dikembangkan berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam melimpah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif 2. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan 49

Podji Koentarso, Kebijaksanaan Kerjasama Teknik dan Sister City Cooperation (Majalah Kota, No.3, Tahun II, Nopember-Desember 1990), Hal. 15. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

didorong agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional. 3. Daya

saing

global

perekonomian

ditingkatkan

dengan

mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya, berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar: o

Pengembangan rantai nilai tambah dan inovasi yang utamanya adalah pilihan terhadap arah pola pengembangan yang ditetapkan pada suatu periode tertentu;

o

Penguatan (perluasan dan pendalaman) struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antarindustri dan antara industri dengan setiap aktivitas ekonomi terkait (sektor primer dan tersier, UKM maupun perusahaan penanaman modal asing);

o

Pembangunan fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas, dan inovasi yang terjadi, melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.

4. Dengan keunggulan komparatif sebagai negara berpenduduk besar dengan wawasan, kemampuan, dan daya kreasi yang tinggi, serta


memiliki bentang alam yang luas dan kekayaan sumber daya alam dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

o

Pengembangan industri yang mengolah sumber daya alam secara efisien dan rasional, dengan memperhatikan daya dukungnya;

o

Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; dan

o

Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar-industri ke depan.

5. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikelola dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.

6. Perdagangan dan investasi dikembangkan agar mampu mendukung perkuatan daya saing global. 50 7. Meningkatkan devisa negara. 8. Penciptaan lapangan kerja. 9. Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya, dalan hal ini terkait dengan penanaman modal asing, Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan 50

www. Yahoo.com, tanggal 3-11-08


memperhatikan perkembangan ekonomi nasional , maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. 51

D. Kendala-Kendala dalam Kerjasama Ekonomi Internasional Oleh Pemerintah Daerah Seiring dengan globalisasi, liberalisasi ekonomi semakin banyak terjadi dalam perekonomian nasional. Salah satunya bisa dilihat dari penetrasi investasi asing yang begitu kuat. Sebelum krisis ekonomi, Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi asing terpenting di dunia. Sekarang Indonesia sekurangnya masuk dalam enam besar wilayah yang menarik bagi investor asing. Sektor pertambangan, keuangan, perdagangan, dan jasa di Indonesia saat ini sebagian besar telah dikuasai asing. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menetes ke rakyat Indonesia. 52 Banyak faktor yang menjadi kendala dalam kerjasama ekonomi internasional oleh Pemerintah Daerah, antara lain : 53 1. Petunjuk / aturan yang beragam dari tiap-tiap lembaga 2. Hambatan bahasa 3. Kurangnya koordinasi dengan pelaksana program 51

Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta : Indhill Co, 2008), Hal.37-39. 52 www. Google.com, tanggal 30 Oktober 2008 53 Zawiruddin, Makalah Fungsi Administrasi Departemen Dalam Negeri Dalam Kerjasama Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Disampaikan dalam lokakarya “ Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah”,Medan 14 Juli 2007, Hal. 8. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

4. Minimnya pelaporan dari pelaksana 5. Peraturan pendukung yang minim Seiring dengan tuntutan globalisasi, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah mengakui peranan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaku (actor) hubungan luar negeri. Selama ini pelaku hubungan luar negeri didominasi oleh Pemerintah Pusat sebagai pelaku tunggal (State-Actor) hubungan luar negeri. Perkembangan ini perlu disikapi Pemda dengan memersiapkan diri dari aspek kelembagaan,tugas dan fungsi,SDM, serta program dan strategi kerjasama luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tantangan yang timbul dalam praktek kerjasama ekonomi internasional oleh pemda, diantaranya : 54 1. Perbedaan sudut pandang/ persepsi Hubungan Kerjasama Luar Negeri Dalam pelaksanaanya, ada negara/ kota menganggap hubungan kerjasama yang dilakukan menjadi urusan Pemerintahan Kota, sedangkan partisipasi masyarakat hanya sebagai pendukung. Di pihak lain, ada yang menganggap bahwa hal tersebut menjadi urusan dan kepentingan masyarakat, sedangkan pemerintah kota hanya bertindak sebagai fasilitator. Dilain pihak, sebagian instansi/ pejabat pusat di Indonesia menilai bahwa actor / pelaku hubungan kerjasama luar negeri adalah hanya Pemerintah Pusat (State-Actor) tidak termasuk Pemerintah Daerah. Pemda hanya

54

Purba Hutapea, Makalah Praktek Sister City / Province oleh DKI Jakarta, Disampaikan dalam lokakarya “ Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah”,Medan 14 Juli 2007, Hal. 8-10. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

sebagai tangan pusat atau cenderung bersifat menunggu dalam melakukan hubungan kerjasama luar negeri. 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Hubungan

kerjasama luar negeri dalam hal ini kerjasama ekonomi

internasional membutuhkan SDM professional yang memahami praktek dan etika hubungan internasional. Namun hingga saat ini, masih banyak terdapat kendala di pemerintahan daerah dalam hal keterbatasan SDM. Misalnya, yang fasih berbahasa asing dan yang memahami legal drafting untuk beberapa MoU dan implementing agreement. 3. Sinkronisasi Penyusunan Program dan Anggaran Belum semua unit / instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kerjasama ekonomi internasional menyususn program dan anggaran secara terpadu dan sinkron dengan program-program yang telah disepakati dan ditetapkan secara bilateral. Kendala dan tantangan yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang harus dijawab oleh tiap Pemerintah Daerah di Indonesia jika ingin meningkatkan tingkat investasi yang telah ditargetkan oleh tiap pemda tersebut


BAB III INVESTASI DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

A. Pengaturan Hukum Investasi dalam Kewenangan Pemerintah Daerah Hukum investasi di Indonesia dipengaruhi oleh 2 sistem yang berbeda yang kedua-duanya berlaku sampai saat ini, yakni system Civil Law dan system Common Law yang banyak mewarnai ketentuan perundang-undangan di Indonesia setelah tahun 1970-an. Sebagaimana halnya dengan hukum perjanjian yang bersifat terbuka, hukum investasi di Indonesia dapat berkembang mengikuti dinamika dan pertumbuhan perekonomian nasional. Pada umumnya, hukum investasi merupakan hukum tertulis. Asas-asas yang terdapat dalam Hukum Perikatan berlaku pula pada hukum investasi. Asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan yang terdapat pada Buku III KUPerdata mendasari hukum investasi di Indonesia. 55 Hukum investasi merupakan bagian dari hukum perikatan. Ketentuanketentuan yang terdapat pada Buku III KUHPerdata serta peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan investasi, baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung termasuk dalam cakupan hukum investasi. 56

55

Jonker Sihombing,Opcit, Hal.79. Jonker Sihombing,Opcit, Hal.80.

56

Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang 34 2008 Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, USU Repository © 2008

Undang—undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menegaskan bahwa investasi di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum yang sama bagi investor dalam negeri maupun investor asing, kebersamaan, efiesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.57 Pada dasarnya, asas perlakuan yang sama merupakan hal yang sangat fundamental dalam sebuah perikatan termasuk juga halnya dengan berinvestasi. 58 Diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi dimensi baru berupa kewenangan yang lebih luas pada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, yang di masa sebelumnya dikebiri. Dalam perspektif ekonomi. otonomi daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis perekonomian daerah dalam menyongsong era globalisasi ekonomi. 59

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 10 angka (1)

UU No.32 Tahun 2004

menyebutkan :

57

Jonker Sihombing,Opcit,Hal.81. Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), Hal.94-95. 59 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,( Yogyakarta : Andi,2002 ), Hal.96. 58


” Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.” Menurut pasal 10 angka (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan :

” Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pemberian

otonomi

yang

luas

kepada

daerah

diarahkan

untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Besarnya kewenangan daerah ini, berimpliksi pada semakin besarnya beban daerah, baik dalam pengelolaan maupun dalam pembiayaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. Sedangkan implementasi kewenangan daerah dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain, aspek sumber daya alam, aspek sumber daya manusia, dan aspek kemampuan daerah dalam memperoleh sumberpendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, setiap daerah harus secara optimal mencari berbagai alternatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan

urusan

pemerintahannya,

baik

dengan

intensifikasi

pemanfaatan sumber pendapatan daerah maupun ekstensifikasi (diversifikasi) sumber pendapatan daerah. 60

60

www.mohjamin.blogspot.com, tanggal 10 November 2008.


Salah satu aspek sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal (investasi). Aktifitas penanaman modal di daerah yang sedang berlangsung maupun penanaman modal baru sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi daerah. 61

Dalam rangka menarik investor (pelaku investasi) ke daerah, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tahapan –tahapan sebagai berikut : 62

1. Menggali dan mengidentifikasikan untuk menentukan potensi keunggulan daerah yang bisa ditawarkan kepada investor 2. Melakukan promosi atau road show ataupun publikasi lain pada industri, terutama investor asing 3. Menetapkan kebijaksanaan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang mendukung penciptaan iklim kondusif bagi investor 4. Melakukan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan penanaman modal baik internasional maupun nasional. 5. Mempersiapkan peningkatan sumberdaya manusia, aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik dengan investor.

61

Murtir Jeddawi,. Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah (Yogyakarta :UII Press,2005),Hal.8. 62

Rosyidah, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global (Malang : Bayumedia Publishing,2003), Hal.119. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

6. Mendukung partisipasi aktif masyarakat atau publik pada aktifitas dan pengawasan kegiatan penanaman modal. 7. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung bagi kelancaran modal. 8. Perbaikan pelayanan perijinan bagi penanaman modal secara sederhana, cepat, mudah, murah dan memuaskan. 9. Mengupayakan keamanan, kenyamanan, ketertiban lingkungan agar tercipta iklim murah dan memuaskan, 10. Mendukung

pemberian

fasilitas

untuk

peningkatan

sumberdaya

masyarakat agar dapat menduduki jabatan strategis dan terjadi alih teknologi.

Untuk memacu investasi di daerah, sekalipun bukan satu-satunya, keberadaan regulasi daerah (Perda dan Perkada) yang mengatur dunia usaha terutama perizinan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat urgen. Adalah hal yang keliru jika dalam rangka memacu pendapatan (PAD) daerah membuat banyak regulasi yang membebani dunia usaha misalnya dalam hal perijinan. Karena dengan perijinan yang sulit dan berbelit, biaya tinggi akan menyebabkan investor enggan masuk ke daerah. Padahal dengan mengurangi pendapatan dari perijinan tetapi dapat mengundang banyak investor justru dampak profit ekonomi yang dapat diraih dari kegiatan usaha akan jauh lebih lebih besar. Tujuan regulasi daerah di bidang usaha bukanlah semata untuk meraup pendapatan langsung bagi daerah yang berakibat ekonomi biaya tinggi (high cost) bagi investor. Regulasi dalam bentuk perda dan perkada harus lebih berytujuan Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

untuk melakukan kontrol dan menciptakan keamanan berusaha dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, budaya, tenaga kerja, infrastruktur, keuangan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan daerah lain, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pembuatan regulasi daerah, juga harus memperhatikan berlakunya hukum internasional yang mengatur mengenai hukum investasi sebagai konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization , dimana dari hasil Putaran Uruguay itu telah memasukkan penanaman modal yang dikaitkannya dengan perdagangan (TRIMs : Trade Related Invesment Measurers) dalam kerangka WTO. Salah satu prinsip yang diatur dalam organisasi perdagangan dunia ini adalah prinsip national treatment, dimana dalam kaitannya dengan penanaman modal, harus ada perlakuan yang sama antara investor dalam negeri dengan investor asing. 63

B.

Praktek-Praktek Kerjasama Ekonomi Internasional oleh Pemerintah Daerah di Indonesia Arah pembangunan ekonomi Indonesia tercantum dengan jelas pada

Pembukaan UUD 1945, yang pada alinea ke-4 menyebutkan : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”

63

www.mohjamin.blogspot.com, Ibid.


Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan yang berkeadilan sosial menurut Pembukaan UUD 1945 di atas membuktikan bahwa Indonesia sejak awal dicirikan sebagai negara kesejahteraan. Namun, karena pemerintah mempunyai keterbatasan dana, sarana, dan birokrasi yang belum mampu melaksanakan negara kesejahteraan sebagai sebuah institutional welfare state, pemerintahan yang ada pada saat ini baru melaksanakan residual welfare state. Kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 diharapkan akan tercapai dalam jangka panjang. 64 Bagaimanapun Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai kerjasama ekonomi internasional yang terkait dengan investasi baik secara bilateral, regional, multilateral. 65 Kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang akan dibahas lebih lanjut terbagi dalam 2 bidang yaitu : a. Sister city 66 Sister city atau hubungan kerjasama antar kota, antar daerah di dua Negara adalah hubungan kemitraan yang diakui resmi dan bersifat jangka panjang antar 2 komunitas, atau antar dua daerah dalam dua negara. Kerjasama ini membuka kemungkinan pegembangan berbagai macam kegiatan atau program internasional seluas mungkin. Program-program sister city juga bersifa unik karenamelibatkan ketiga aktor utama dalam masyarakat yaitu : pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai unsur masyarakat yang secara sukarela ingin terlibat.

64

Jonker Sihombing, op.cit , Hal.252. Ibid, Hal. 185 66 Sayid Fadhil, op.cit, Hal.15-16. 65


Adapun prosedur/mekaisme pelaksanaan Kerjasama Kota / Propinsi Kembar adalah sebagai berikut : 1. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri ( Sister province/Sister City ) dilakukan denga Negara yang memiliki hubungan diplomatic dengan Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberi manfaat dan saling mengutungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing; 2. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota / Propinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan; 3. Pemerintah aerah besama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Kota/Propinsi di luar negeri; 4. Dalam hal terdapat tanggapan positip dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua pemerintah daerah dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk Letter of Intent (Lol);


5. Letter of Intent (Lol) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri; 6. Naskah Lol yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah; 7. Sebagai tindak lanjut dari Lol, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagaka kerjasama dengan menyiapkan naskah Memorandum of Understanding (MoU ); 8. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme yang berlaku; 9. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan surat kuasa (Full Powers ) kepada Menteri Luar Negeri; 11. Naskah asli Letter of Intent ( Lol ) dan Memorandum of Understanding ( MoU ) kerjasama Sister City / Sister Province yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya. Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan


membuatkan salinan naskah resmi ( certifid true copy ) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah beberapa praktek Sister City yang telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia s/d Desember 2006 : 67 No 1

Kota Ambon

2

Banda Aceh

3

Bogor

Shenzen (RRChina)

Bidang/Sektor Pariwisata,Ekonomi, Pendidikan Sistem Administrasi, ekonomi dan kebudayaan Bisnis, IPTEK, Pariwisata

4

Bandung

Lizhou (RRChina)

Investasi, IPTEK, Olahraga

5

DKI Jakarta

6

Denpasar

7

Medan

8

Makasar

9

Padang

10

Pare-pare

11

Semarang

Pyongyang (Korea Utara) Haikou (RRChina) Kota Guangdong Leismore, Australia Hildesheim, Jerman Tawau, Malaysia Fuzhou

12

Surabaya

Izmir ( Turki )

13

Yogyakarta

14

Yogyakarta

Gangbuk-Gu Seoul ( Korea ) Hue, Vietnam

67

Mitra Darwin, Australia KaharmelTurki

Keterangan Lol, 28 Oktober 1988 MoU Tahun 1985

MoU tanggal 31 0ktober 2006 MoU bulan Sepetember 2006 Lol 24-27 Nov 2005 Lol tanggal 16 Oktober 2003 MoU 11 Maret 2002 MoU tahun 1980 MoU 1988

Promosi, Perdagangan Perdagangan, Pariwisata, Investasi IPTEK, Pertanian, Investasi, UKM Pendidikan, Transportasi Kesenian dan kebudayaan Tenaga Kerja, MoU 17 Pendidikan Februari 1991 Ekonomi, IPTEK, Lol 24 Oktober Pariwisata 2004 Industri, Ekonomi Lol 1 Sept 1995 Ekonomi, MoU tanggal Administrasi Publik 19 April 2005 Pariwisata, Lol 20 Maret Kebudayaan, IPTEK 2006

Wisnu Setiawan, op.cit, Hal.9-14.


Berikut ini adalah beberapa praktek Sister Province yang telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia s/d Desember 2006 : 68 No 1 2

Province Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara

Mitra Antwerpen, Belgia Gelderland, Netherlands Pulau Pinang ( Malaysia ) Iwata, Jepang

3

Jawa Barat

4

Bali

5

D.I Yogya

Tyrol, Australia

6 7

Jawa Timur Jawa Tengah

Tianjin-RRC Quensland ( Australia )

8

Irian Jaya

Yamagata, Jepang

Bidang / Sektor Pertanian, Infrastruktur Pendidikan, Ekonomi, Perdagangan Pengelolaan dan Pengembangan SDA Pertanian, Pariwisata, Kesenian, Kebudayaan Ekonomi, Perdagangan, IPTEK, Industri Ekonomi, Perkotaan Pembagunan kota & desa, Pertanian, IPTEK Kependudukan, IPTEK, Pertanian, Kebudayaan

Keterangan MoU Tahun 1982 MoU tahun 1989 Lol tanggal 6 Agust 2003 MoU, 19972001 MoU tgl 30 Nov 1999 Lol thn 2003 MoU tgl 10 Sept 2002 MoU thn 1993

b. Kerjasama Ekonomi Sub-Regional IMT-GT 69 Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) yang sering disebut juga sebagai segitiga pertumbuhan ( Growth Trianggle ) atau wilayah pertumbuhan ( Growth Are ) merupakan salah satu bentuk keterkaitan ekonomi antar daerah. Apabila keterkaitan ekonomi antar daerah merupakan hal yang biasa, maka keistimewaan KESR terletak pada unsure internasionalnya, yaitu bahwa daerah anggota ( member areas ) yang saling berkaitan tersebut terletak di lebih dari satu negara. 68 69

Ibid, Hal.15-20. Sayid Fadhil, op.cit, Hal.16.


Kerjasama ini dilandasi oleh beberapa landasan dasar yang bersifat strategis dan sejalan pula dengan dasar-dasar yang sehat dari proses liberalisasi ekonomi dan perdagangan yakni : 70 ¾ Kedekatan geografis dari wilayah negara-negara anggota ¾ Komplementasi faktor produksi antar wilayah ¾ Peran dunia usaha ( private sector ) sebagai penggerak pembangunan ¾ Tujuan pemerintah sebagai fasilitator IMT-GT ( Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ) merupakan salah satu wadah ekonomi yang pertama sekali dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia DR. Mahatir Mohammad dan ditandatangani oleh ketiga Kepala Pemerintahan

( Indonesia-Malaysia-Thailand ) di Langkawi-Malaysia pada

tanggal 6 Juli 1993 dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN yang terjadi selama ini pada dasarnya meliputi 3 kegiatan pokok yaitu : moving of goods and sevices, Moving People, and moving capital. Tujuan lainnya dibentuk forum kerjasama ini oleh ketiga negara adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tiga Negara dan memperlancar arus perdagangan, investasi, pariwisata dan jasa. Bagi pemerintah Indonesia sendiri tujuan lain adalah untuk mempercepat pembangunan daerah dengan peningkatan ekspor non migas dan investasi. Sementara sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah untuk menciptakan uniformitas kebijakan domestic dan prosedur dalam arus barang, modal dan jasa, khususnya di kawasan yang tergabung dalam sub-regional IMT-GT. 71

70 71

Ibid, Hal.19. Ibid


B. Praktek-Praktek Kerjasama Ekonomi Internasional oleh Pemerintah Daerah di Indonesia Arah pembangunan ekonomi Indonesia tercantum dengan jelas pada Pembukaan UUD 1945, yang pada alinea ke-4 menyebutkan : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….” Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan yang berkeadilan sosial menurut Pembukaan UUD 1945 di atas membuktikan bahwa Indonesia sejak awal dicirikan sebagai negara kesejahteraan. Namun, karena pemerintah mempunyai keterbatasan dana, sarana, dan birokrasi yang belum mampu melaksanakan negara kesejahteraan sebagai sebuah institutional welfare state, pemerintahan yang ada pada saat ini baru melaksanakan residual welfare state. Kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 diharapkan akan tercapai dalam jangka panjang. 72 Bagaimanapun Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai kerjasama ekonomi internasional yang terkait dengan investasi baik secara bilateral, regional, multilateral. 73 Kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang akan dibahas lebih lanjut terbagi dalam 2 bidang yaitu : a. Sister city 74

72

Jonker Sihombing, op.cit , Hal.252. Ibid, Hal. 185 74 Sayid Fadhil, op.cit, Hal.15-16. 73


Sister city atau hubungan kerjasama antar kota, antar daerah di dua Negara adalah hubungan kemitraan yang diakui resmi dan bersifat jangka panjang antar 2 komunitas, atau antar dua daerah dalam dua negara. Kerjasama ini membuka kemungkinan pegembangan berbagai macam kegiatan atau program internasional seluas mungkin. Program-program sister city juga bersifa unik karenamelibatkan ketiga aktor utama dalam masyarakat yaitu : pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai unsur masyarakat yang secara sukarela ingin terlibat. Adapun prosedur/mekaisme pelaksanaan Kerjasama Kota / Propinsi Kembar adalah sebagai berikut : 12. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri ( Sister province/Sister City ) dilakukan denga Negara yang memiliki hubungan diplomatic dengan Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberi manfaat dan saling mengutungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing; 13. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota / Propinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan; 14. Pemerintah aerah besama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan penjajakan untuk


mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Kota/Propinsi di luar negeri; 15. Dalam hal terdapat tanggapan positip dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua pemerintah daerah dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk Letter of Intent (Lol); 16. Letter of Intent (Lol) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri; 17. Naskah Lol yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah; 18. Sebagai tindak lanjut dari Lol, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagaka kerjasama dengan menyiapkan naskah Memorandum of Understanding (MoU ); 19. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme yang berlaku; 20. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 21. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan surat kuasa (Full Powers ) kepada Menteri Luar Negeri;


22. Naskah asli Letter of Intent ( Lol ) dan Memorandum of Understanding ( MoU ) kerjasama Sister City / Sister Province yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya. Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuatkan salinan naskah resmi ( certifid true copy ) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah beberapa praktek Sister City yang telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia s/d Desember 2006 : 75 No

Kota

Mitra

Bidang/Sektor

Keterangan

1

Ambon

Darwin,

Pariwisata,Ekonomi,

Lol, 28

Australia

Pendidikan

Oktober 1988

Kaharmel-

Sistem

MoU Tahun

Turki

Administrasi,

1985

2

Banda Aceh

ekonomi dan kebudayaan 3

Bogor

Shenzen

Bisnis, IPTEK,

MoU tanggal

(RRChina)

Pariwisata

31 0ktober 2006

4

Bandung

Lizhou

Investasi, IPTEK,

MoU bulan

(RRChina)

Olahraga

Sepetember 2006

75

Wisnu Setiawan, op.cit, Hal.9-14.


5

6

7

8

9

10

11

12

DKI Jakarta

Denpasar

Medan

Makasar

Padang

Pare-pare

Semarang

Surabaya

Pyongyang

Promosi,

Lol 24-27 Nov

(Korea Utara)

Perdagangan

2005

Haikou

Perdagangan,

Lol tanggal 16

(RRChina)

Pariwisata, Investasi

Oktober 2003

Kota

IPTEK, Pertanian,

MoU 11 Maret

Guangdong

Investasi, UKM

2002

Leismore,

Pendidikan,

MoU tahun

Australia

Transportasi

1980

Hildesheim,

Kesenian dan

MoU 1988

Jerman

kebudayaan

Tawau,

Tenaga Kerja,

MoU 17

Malaysia

Pendidikan

Februari 1991

Fuzhou

Ekonomi, IPTEK,

Lol 24 Oktober

Pariwisata

2004

Industri, Ekonomi

Lol 1 Sept

Izmir ( Turki )

1995 13

14

Yogyakarta

Yogyakarta

Gangbuk-Gu

Ekonomi,

MoU tanggal

Seoul ( Korea )

Administrasi Publik

19 April 2005

Hue, Vietnam

Pariwisata,

Lol 20 Maret

Kebudayaan, IPTEK

2006


Berikut ini adalah beberapa praktek Sister Province yang telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia s/d Desember 2006 : 76 No

Province

Mitra

1

Nangroe

Aceh Antwerpen,

2

3

4

Bidang / Sektor

Keterangan

Pertanian,

MoU

Darussalam

Belgia

Infrastruktur

Sumatera Utara

Gelderland,

Pendidikan, Ekonomi, MoU

Netherlands

Perdagangan

Jawa Barat

Bali

Tahun

1982

Pulau Pinang Pengelolaan

tahun

1989 dan Lol tanggal 6

( Malaysia )

Pengembangan SDA

Iwata, Jepang

Pertanian, Pariwisata, MoU, Kesenian,

Agust 2003 1997-

2001

Kebudayaan 5

D.I Yogya

Tyrol,

Ekonomi,

MoU tgl 30

Australia

Perdagangan, IPTEK,

Nov 1999

Industri 6

Jawa Timur

Tianjin-RRC

Ekonomi, Perkotaan

7

Jawa Tengah

Quensland

Pembagunan kota & MoU tgl 10

( Australia )

desa,

Pertanian,

Lol thn 2003

Sept 2002

IPTEK 8

Irian Jaya

Yamagata,

Kependudukan,

Jepang

IPTEK,

MoU thn 1993

Pertanian,

Kebudayaan

76

Ibid, Hal.15-20.


b. Kerjasama Ekonomi Sub-Regional IMT-GT 77 Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) yang sering disebut juga sebagai segitiga pertumbuhan ( Growth Trianggle ) atau wilayah pertumbuhan ( Growth Are ) merupakan salah satu bentuk keterkaitan ekonomi antar daerah. Apabila keterkaitan ekonomi antar daerah merupakan hal yang biasa, maka keistimewaan KESR terletak pada unsure internasionalnya, yaitu bahwa daerah anggota ( member areas ) yang saling berkaitan tersebut terletak di lebih dari satu negara. Kerjasama ini dilandasi oleh beberapa landasan dasar yang bersifat strategis dan sejalan pula dengan dasar-dasar yang sehat dari proses liberalisasi ekonomi dan perdagangan yakni : 78 ¾ Kedekatan geografis dari wilayah negara-negara anggota ¾ Komplementasi faktor produksi antar wilayah ¾ Peran dunia usaha ( private sector ) sebagai penggerak pembangunan ¾ Tujuan pemerintah sebagai fasilitator IMT-GT ( Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ) merupakan salah satu wadah ekonomi yang pertama sekali dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia DR. Mahatir Mohammad dan ditandatangani oleh ketiga Kepala Pemerintahan

( Indonesia-Malaysia-Thailand ) di Langkawi-Malaysia pada

tanggal 6 Juli 1993 dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN yang terjadi selama ini pada dasarnya meliputi 3 kegiatan pokok yaitu : moving of goods and sevices, Moving People, and moving capital. Tujuan lainnya dibentuk 77 78

Sayid Fadhil, op.cit, Hal.16. Ibid, Hal.19.


forum kerjasama ini oleh ketiga negara adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tiga Negara dan memperlancar arus perdagangan, investasi, pariwisata dan jasa. Bagi pemerintah Indonesia sendiri tujuan lain adalah untuk mempercepat pembangunan daerah dengan peningkatan ekspor non migas dan investasi. Sementara sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah untuk menciptakan uniformitas kebijakan domestic dan prosedur dalam arus barang, modal dan jasa, khususnya di kawasan yang tergabung dalam sub-regional IMT-GT. 79 D. Investasi Sebagai Salah Satu Hasil Kerjasama Ekonomi Internasional oleh Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, investasi yang dilakukan oleh pihak asing, dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan ekonomi nasional. Nmun, berbeda halnya dengan bantuan maupun pinjaman yang diterima dari luar negeri yang lazimnya berbentuk tunai, dalam hal ini dana milik pihak asing tidak diberikan kepada pemerintah tetapi langsung ditanamkan pemiliknya ke dalam investasi di Indonesia sesuai dengan pilihannya. 80

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peranan pembangunan ekonomi sangat penting karena pembangunan ekonomi tersebut akan menunjang pembangunan di sektor-sektor yang lain. Karena perananan pembangunan ekonomi yang demikian besar untuk menunjang sektor-sektor lainnya, anggaran untuk pembagunan bidang ekonomi 79

Ibid Jonker Sihombing, Opcit, Hal.77.

80


memegang porsi yang terbesar pada APBN sehingga pembangunan nasional sering diidentikkan dengan pembangunan ekonomi. 81

Namun,

untuk

keberhasilan

pembangunan

nasional

diperlukan

pembaharuan yang menyeluruh bagi segenap komponen bangsa sebagai hakikat dari adanya sebuah pembangunan, dan untuk itu peranan hukum sangat diperlukan. Dalam hal ini hukum berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat ( a tool of social engineering ). 82

Pembangunan ekonomi harus ditopang oleh investasi, baik yang dilaksanakan oleh investor dalam negeri maupun yang dilakukan oleh investasi asing. Kedua jenis investasi tersebut dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melalui investasi, kekuatan ekonomi potensil akan diolah menjadi kekuatan ekonomi riil. Keseluruhan investasi tersebut harus dilaksanakan selaras dengan rencana pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. 83

Sebagai

contoh

Undang-Undang

mengenai

Pemerintahan

Daerah

(Undang-Undang Otonomi Daerah) memberikan kemungkinan Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing. Makin beragamnya aktor hubungan luar negeri selain negara (non-state actors) seperti organisasiorganisasi international, LSM, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok minoritas, individu dan bahkan Pemerintah Daerah harus dianggap sebagai suatu 81

Jonker Sihombing, Opcit, Hal.253. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, ( Bandung : P.T.Alumni,2006 ), Hal.14. 83 Jonker Sihombing, Loc.cit. 82


potensi bagi perjuangan diplomasi Indonesia dilingkup hubungan internasional. Ragam aktor tersebut dapat digunakan Indonesia sebagai model diplomasi multijalur (multitrack diplomacy) untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, hubungan dan kerjasama luar negeri dapat juga dijalankan oleh para pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat daerah, mahasiswa, wisatawan dan sebagainya. Tentunya hubungan dan kerjasama luar negeri dimaksud harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri. Berkaitan dengan kewajiban bagi lembaga negara/lembaga pemerintahan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam hubungan luar negeri sebagaimana digariskan oleh peraturan perundang-undangan, diharapkan setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan baik di Pusat dan Daerah dapat bekerjasama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang penting pada proses penyempurnaan sistem otonomi daerah yang berkelanjutan yang telah pula membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri. Dikeluarkannya UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah menata ulang ruang lingkup dan kewenangan kerjasama luar negeri oleh daerah. Selain itu, lahirnya berbagai peraturan nasional dewasa ini yang memuat aturan lebih rinci dan teknis tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di berbagai bidang melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri telah memantapkan landasan


hukum serta semakin memberikan kejelasan tentang rambu-rambu kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan luar negeri. Selain penataan ulang kewenangan, kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah membawa nuansa baru dalam kerjasama luar negeri daerah. Dengan demikian kerjasama luar negeri oleh daerah pada tingkat daerah harus dilakukan melalui koordinasi hirarkis yang pada tingkat tertentu adalah Gubernur. Di tingkat pusat sejalan dengan Undang-Undang No.37 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Departemen Luar Negeri mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan konsultasi hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh daerah. 84 Dengan melihat manfaat investasi sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi inernasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pembangunan ekonomi, dapat disebutkan bahwa investasi turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 85

84 85

www.deplu.go.id, loc.cit. Jonker Sihombing, Opcit, Hal.58.


BAB IV KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

A. Aspek Hukum Kerjasama Investasi Bilateral

Era globalisasi dewasa ini telah mengakibatkan keterkaitan yang erat antarnegara, dan menciptakan saling kebergabtungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. 86

Di setiap negara berkembang, kebutuhan terhadap modal pembangunan yang besar kerap menjadi masalah penting. Ketika kapital ini tidak dapat dicukupi dari sumber-sumber yang ada di dalam negeri, maka hal tersebut didapat dari negara lain atau lembaga internasional dalam bentuk investasi. Begitupun di Indonesia, paradigma pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi telah melahirkan sejumlah regulasi yang mendorong masuknya modal asing dalam bentuk investasi. 87

Kerjasama dengan negara lain dalam hal investasi seyogianya memiliki suatu perjanjian sebagai dasar hukum. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara (bilateral) atau lebih (multilateral) dalam kaitannya dengan investasi. Traktat-traktat yang telah disepakati oleh negara-negara investor dan negara penerima modal dalam bidang investasi :

86

Jonker Sihombing, Opcit, Hal. 165 www.yahoo.com, tanggal 10 November 2008.

87

Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang 57 2008 Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, USU Repository © 2008

1.

International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID) 88 Merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi menyelesaikan sengketa penanaman modal asing antarnegara dan warga negara lain. Pembentukan lembaga ini diprakarsai oleh Bank Dunia dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 1966 di Amerika Serikat. Ada dua pola penyelesaian sengketa yang diatur dalam ICSID yaitu : Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase.

2.

Agreement on Trade Related Investment Measures ( TRIMs). TRIMs merupakan perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut perdagangan. TRIMs ini menentukan bahwa negara anggota tidak dapat menerapkan aturan-aturan investasi yang berkaitan dengan perdagangan (TRIMs) yang bertentangan dengan pasal III GAAT tentang national treatment (cara memperlakukan) dan pasal XI GAAT tentang prohibition

of

quantitative

restriction

(sejumlah

larangan

yang

membatasi). Uraian mengenai TRIMs yang dianggap bertentangan dengan kedua pasal itu adalah : a. aturan-aturan

tentang

local

content

requirements

yang

mengharuskan pembelian input dari dalam negeri (lokal) pada tingkat tertentu oleh suatu perusahaan; atau b. aturan-aturan

tentang

trade

balancing

requirement

yang

mensyaratkan bahwa volume atau nilai impor yang dapat dilakukan harus dikaitkan dengan produk yang diekspor. 89

88

M. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), Hal. 7.


3. The Convention Establishing ther Multilateral Guarantee Agency (MIGA) MIGA merupakan lembaga internasional yang dibentuk oleh Bank Dunia. MIGA ini berlaku pada tanggal 12 April 1988. Tujuan lembaga MIGA adalah: a. Memberikan

jaminan

kepada

investor

terhadap

risiko

nonekonomis, khususnya di negara-negara berkembang ; dan b. Berperan dalam menggalakkan aliran penanaman modal untuk ujuan-tujuan ke negara-negara sedang berkembang. 90 4. The Treaty of Rome (Perjanjian Roma) Perjanjian Roma didirikan pada tahun 1957. Perjanjian ini dibuat oleh Masyarakat Ekonomi Eropa. Perjanjian ini memberi kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan usaha di bidang jasa dan modal. 91 5. NAFTA (the Nort America Free Trade Agreement) Perjanjian ini dibuat di dalam wilayah Amerika Utara, yang mulai berlaku pada tahun 1994. Prinsip-prinsip NAFTA adalah : a. perlakuan nasional (national treatment) yang mensyaratkan perusahaan-perusahaan asing dan domestic dan penanaman modal untuk diperlakukan secara adil; b. non-decriminatory treatment sesuai dengan hukum internasional. 92

89

Kartadjoemena, GAT WTO dan Hasil Uruguay Round ( Jakarta : Prenada Media, 1997), Hal.226. 90 Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), (Jakarta : Rajawali, 2004), Hal. 36. 91 Ibid, Hal. 37. 92 Ibid, Hal.38. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan penagturan dan pengawasan yang lebih teliti atas investasi yang masuk, agar investasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. 93

B. Beberapa Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Oleh Pemerintah Daerah Untuk menjamin agar pelayanan public dapat berjalan optimal maka apabila Daerah tidak melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan pelayanan publik yang menyebabkan dampak lintas daerah maka pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan Pemerintah. Bentuk kerjasama ekonomi internasional oleh pemerintah daerah diantaranya : 94 1. Kerjasama Antar Daerah yang berdekatan, sifatnya wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang terdapat di daerah yang berbatasan

seperti

pendidikan

dasar,

pelayanan

kesehatan

(Puskesmas), penanganan sampah terpadu, penyuluhan pertanian, dan lain-lain. 2. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapatdipenuhi

langsung

oleh

Pemerintah

Daerah

yang

93

Jonker Sihombing,Opcit, Hal. 173. Pendastaren Tarigan, Makalah Fungsi dan Wewenang DPRD Dalam Praktek Memberikan Pertimbangan, Rekomendasi dan Persetujuan atas Hubungan dan Rencana Kerjasama Oleh Pemerintah Daerah, Disampaikan Dalam Lokakarya Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deparlu RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum USU, Medan 14 Juli 2007, Hal.10-12. 94


bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom, kerjasama ini dapat berbentuk : a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta : 1. Kontrak pelayanan (Service Contract), dicirikan dengan

tidak

ada

investasi,

terbatas

pada

operasional dan manajemen, keuntungan kecil, efisiensi terbatas dan cocok dilakukan pada masa krisis. 2. Kontrak pengelolaan ( Management Contract ), dicirikan dengan tidak ada investasi, adanya pengelolaan perusahaan, keuntngan kecil, efisiensi terbatas dan cocok dilakukan pada masa krisis. b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

Tahun

2000

tentang

perjanjian

internasional.

Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan

dan

penandatanganan.

Sebelum

penandatangan perjanjian dilakukan, Pemerintah Daerah harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri. Dari segi Hukum Perjanjian Internasional, siapapun dapat diterima sebagai perwakilan suatu Negara untuk kepentingan membentuk perjanjian internasional


sejauh ia dapat menunjukkan / memiliki kuasa penuh dari Negara. Konsekuensi dari pemberian mandate kuasa penuh dari Negara ( Pemerintah Pusat ) kepada Pemerintah Daerah untuk atas nama Pemerintah Pusat membuat perjanjian kerjasama luar negeri, Negara ( Pemerintah Pusat ) bertanggung jawab sepenuhnya atas kerjasama tersebut. Dalam hal ini jika terjadi pelanggaran kewajiban internasional dalam pelaksanaan kerjasama maka tanggung jawab dapat dibebankan kepada negara berdasarkan prisip “imputability” dalam hukum internasional. Dalam hal hubungan dan kerjasama luar negeri diperlukan penanganan khusus untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terutama pada bidang hubungan / kerjasama yang nerupakan kewenangan pemerintah pusat yang meliputi : 95 1. Kerjasama Kota / Provinsi Kembar ; 2. Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) ; 3. Kerjasama Teknik Luar Negeri ; 4. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing ; 5. Pendirian Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, Badan Promosi dan Lembaga atau Badan Indonesia lainnya di luar negeri ; 6. Pendirian Perhimpunan Persahabatan ; 7. Kegiatan jurnalistik bagi wartawan asing ; 8. Pengamanan misi diplomatic / konsuler ; 9.

Perlindungan Kepentinngan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia ;

95

Sayid Fadhil, Opcit, Hal. 10


10. Penanganan Warga Negara Asing yang dituduh melanggar / melakukan tindak pidana di Indonesia ; 11. Penanganan Pencari Suaka, Pengungsi dan Imigran gelap dari Luar Negeri; 12. Pelayanan Fasilitas Diplomatik ; 13. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Pejabat Asing ke Daerah dan Pejabat Daerah ke Luar Negeri ; 14. Pelayanan Kekonsuleran ; 15. Perjanjian Internasional ; 16. Izin Penelitian bagi Warganegara Asing ; 17.

Pengiriman Misi Ekonomi, Sosial dan Budaya dari dan ke Luar Negeri.

Namun, bidang-bidang kerjasama ekonomi internasional yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya memerlukan peraturan dan kebijakan dari tiap Pemerintah Daerah untuk mewujudkannya.

C. Perlindungan Investasi Asing Oleh Pemerintah Daerah Pemberlakuan

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk ikut serta sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan penanaman modal secara nasionla, dengan cara mendorong iklim investasi yang kondusif di daerah. Kewenangan bidang penanaman modal pada


daerah paling tidak dapat memangkas mata rantai birokrasi dalam perjanjian investasi. Pemberian kewenangan bidang pelayanan penanaman modal kepada daerah juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur investasi di daerah sehingga lebih menggairahkan iklim investasi nasional. Oleh karena itulah sejak keluarnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004, kewenangan bidang penanaman modal mulai diserahkan kepada daerah. 96 Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan investasi di Indonesia. Dalam pasal 30 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah ditentukan

kewenangan

antara

pemerintah,

pemerintah

provinsi,

dan

kabupaten/kota. 97 Pasal 30 angka (4) UU No.25 Tahun 2007 menyatakan : Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan pemerintah. Pasal 30 angka (5) UU No.25 Tahun 2007 menyatakan : Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Pasal 30 angka (6) UU No.25 Tahun 2007 menyatakan : Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 30 angka (7) UU No.25 Tahun 2007 menyatakan : 96

Mahmul Siregar, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral, ( Medan : Universitas Sumatera Utara, 2005), Hal. 294. 97 Salim H.S & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 89. Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah : a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; b. penanaman modal pada bidang instruksi yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah Negara lain ; dan f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang. Pemerintah daerah berdasarkan pasal 14 angka (1) huruf n UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi penanaman modal. Kewenangan ini dikategorikan sebagai urusan wajib daerah kabupaten kota. Pemerintah dengan demikian memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk membentuk dan menerapkan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan pelayanan administrasi penanaman modal. 98 Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan modal. Hal ini dijamin dalam pasal 176 Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan / atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor

98

Mahmul Siregar, Opcit, Hal. 297.


yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 176 yaitu : Yang dimaksud insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pemberian dari Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantua teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian izin. Sejalan dengan proses globalisasi maka para pelaku hubungan internasional tidak hanya mengikuti negara saja tetapi telah meluas dan mencakup berbagai subyek seperti Organisasi Internasional, LSM, Perusahan Multi Nasional serta media daerah yang melibatkan kegiatan-keguiatan yang terkait dengan hubunganhubungan Internasional. Para pelaku yang terlibat dalam hubungan luar negeri tentu saja membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks di samping membuka peluang bagi pemantapan informasi Indonesia sekaligus pemberdayaan seluruh pelaku hubungan luar negeri sehingga diharapkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang memandang substansi permasalahan secara integratif yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergitas yang disebut sebagai diplomasi. Sosialisasi tata cara kerja sama hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki tujuan yang sangat strategis dan potensial dalam menjawab semua tuntutan dan tantangan perkembangan daerah dalam memasuki era globalisasi sehingga dapat Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

memberikan arah serta Pemerintah dan semua Instansi terkait di daerah sebagai para pelaku hubungan luar negeri lainnya baik kelompok maupun individu guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan. 99

99

www. yahoo.com, tanggal 3 November 2008.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari uraian tentang tinjauan hukum ekonomi terhadap kerjasama ekonomi internasional di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kerjasama ekonomi internasional dalam penanaman modal diyakini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan di tiap pemerintahan daerah di Indonesia

yang

baik

secara

langsung

maupun

tidak

langsung

mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip hukum penanaman modal Indonesia adalah sebagai berikut : a. Kepastian hukum yaitu dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. b. Keterbukaan yaitu setiap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. c. Akuntabilitas

yaitu

penyelenggaraan

setiap

penanaman

kegiatan modal

dan

hasil

akhir

dari

dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi 68 Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara yaitu perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. e. Kebersamaan yaitu mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. f. Efisiensi berkeadilan adalah dasar pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. g. Berkelanjutan yaitu secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. h. Berwawasan

lingkungan

yaitu

tetap

memperhatikan

dan

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. i. Kemandirian yaitu tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yaitu berupaya menjaga kesimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.


2. Kerjasama ekonomi internasional di bidang investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus melalui prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam penanaman modal kerjasama ini terdapat pada kewenangan tiap daerah dalam

implementasinya.

Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut : a) Kurangnya perlindungan hukum bagi para investor asing. b) Masih kuatnya sentralisasi perijinan di pusat dan belum jelas kewenangan pembagian porsi investasi di daerah c) Lemahnya pengawasan aparat penegak hukum di pusat terhadap aparaturnya di daerah. d) Belum adanya indikator untuk memonitor iklim investasi di Indonesia, misalnya terkait masalah: perpajakan, kepabeanan, infrastruktur, regulasi ketenagakerjaan, dan perijinan menjadi kendala utama dalam melakukan investasi di Indonesia e) Tidak adanya kejelasan prosedural mengenai investasi. Hal ini terkait dengan tingginya biaya di luar pajak dan pungutan-pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. f) Pembatasan investasi yang diusulkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal bertentangan dengan asas desentralisasi. g) Belum adanya ukuran investasi yang bisa ditangani oleh pemerintah daerah.


B. Saran Saran yang dapat dikemukakan adalah : 1. Kepastian hukum, kepastian hukum dalam berinvestasi merupakan prasyarat mutlak yang harus disediakan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah). Kepastian hukum dalam hal prosedur investasi, ketenagakerjaan, pajak, masa investasi dan lainnya harus benar-benar ditegakkan.

Dan Indonesia harus memiliki lembaga peradilan yang

profesional dan jauh dari mafia peradilan ataupun praktik-praktik koruptif. Lembaga peradilan yang profesional merupakan kunci utama perlindungan investor asing. 2. Pemerintah pusat segera mungkin melakukan sinkronisasi regulasi (payung hukum) untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan. Serta melakukan reformasi regulasi (deregulasi) peraturan yang berlaku yang tidak ramah investasi. Banyaknya regulasi di bidang usaha harus dikaji kembali melalui regulatory impact assesment (RIA). 3. Insentif pajak, dengan adanya insentif pajak maka diharapkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia meningkat. Dengan adanya insentif pajak ini, secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat profitabilitas usaha dalam jangka panjang. 4. Perlindungan tempat usaha, adanya keamanan investasi melalui jaminan kemanan di lingkungan usaha adalah mutlak diperlukan untuk berlangsungnya usaha tersebut. Sehingga dengan ini, pemerintah Riska Mareba Meliala : Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Penanaman Modal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, 2008 USU Repository © 2008

diwajibkan untuk menjaga dan menjamin tingkat keselamatan lingkungan usaha Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negri tersebut. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan memberikan penyebaran informasi melalui media masa kepada masyarakat akan pentingnya investasi di Indonesia, bahwa dengan adanya investasi maka akan bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, tanggung jawab kemanan usaha di Indonesia juga tanggung jawab masyarakat pada umumnya. 5. Memberantas adanya oknum penegak hukum yang mencari-cari kesalahan berupa celah-celah kelemahan payung hukum yang belum pasti. Tujuannya adalah untuk menjebak dan memeras investor dan instansiinstansi yang terkait. 6. Penerapan sistem pelayanan perijinan melalui One Stop Service (OSS) atau pelayanan satu atap (one roof system). Sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi. Mengingat pelaksanaan investasi tersebut dilakukan di daerah, maka sistem pelayanan satu atap tersebut agar diberlakukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. 7. Selain itu, perlu diberikan perlindungan hak pada investor yang telah habis masa konsesinya, pemda diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan investor luar negeri untuk melaksanakan Penanaman Modal Asing di daerah tanpa melalui pemerintah pusat, dan mengingat pentingnya


peranan tanah dalam investasi diperlukan adanya kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah dan hak ulayat. 8. Perlu adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan Pemerintah pusat untuk dapat

memberikan kejelasan pembagian

wewenang dan ukuran investasi yang berhak dikelola oleh daerah dan yang menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga tercapai satu kesatuan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan di daerah.

Dengan menyimak kondisi-kondisi riil yang ada, baik yang menyangkut investasi itu sendiri maupun bidang-bidang lain yang terkait, maka kiranya perlu dilakukan langkah-langkah konkrit di atas untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia melalui perbaikan iklim investasi di Indonesia yang perlu dibangun dengan kesadaran dan tingkat kolektif bersama. Dan peranan pemerintah daerah yang perlu berdiri di depan untuk maju membuka diri bagi investasi serta melakukan promosi yang baik.

Dengan adanya langkah dan kebijakan yang konsisten dari pemerintah dan dengan adanya dukungan masyarakat luas, maka Indonesia bisa kembali meyakinkan pada investor baik investor asing maupun domestik, bahwa Indonesia masih merupakan tempat yang nyaman dan menguntungkan untuk berinvestasi.


DAFTAR PUSTAKA

BUKU Adolf, Huala. Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Jakarta : Rajawali, 2004. Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006. H.S, Salim & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008. Ilmar, Aminuddin. Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2007. Jeddawi, Murtir. Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta :UII Press,2005. Kartadjoemena.GAT WTO dan Hasil Uruguay Round, Jakarta : Prenada Media, 1997. Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional, Bandung : Bina Cipta, 1978. _____________. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, P.T.Alumni, 2006.

Bandung :

Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi,2002. Panjaitan, Hulman & Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta : Indhill Co, 2008. Rajagukguk, Erman. Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2001.

Rakhmawati, Rosyidah. Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Menghadapi Era Global ,Malang : Bayumedia Publishing, 2003.


Setianingsih, Sri. Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2004.

Sihombing, Jonker. Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, Bandung : PT.Alumni,2008.

Siregar, Mahmul. Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum ,Jakarta : UI Press,1986. Sukirno, Sadono. Ekonomi Pembangunan :Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Jakarta : Prenada Media, 2006. Sumantoro. Hukum Ekonomi, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986. Stiglitz, Joseph. Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, Jakarta : PT. Ina Publikatama, 2003.

Wayan, I. Pathiana, Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Bandung : Bina Cipta, 1987.

Yahya, M. Harahap. Arbitrase, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal


MAKALAH Damos Dumoli Agusman, “Kerjasama Sister City/Sister Province” ( Makalah yang disampaikan di Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu, 2006)

Sayid Fadhil, “ Kerjasama Luar Negeri Oleh daerah Dalam Rangka Kerjasama Sister City dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle (KESR IMT-GT) makalah yang disampaikan pada Lokakarya “Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah”, 14 Juli 2007.

Wisnu Setiawan, “ Persepsi Prosedur Dan Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah : Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri?, makalah yang disampaikan pada Lokakarya “Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah”, 14 Juli 2007. . Zawiruddin, Makalah Fungsi Administrasi Departemen Dalam Negeri Dalam Kerjasama Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Disampaikan dalam lokakarya “ Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah”,Medan 14 Juli 2007.

Purba Hutapea, Makalah Praktek Sister City / Province oleh DKI Jakarta, Disampaikan dalam lokakarya “ Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah”,Medan 14 Juli 2007.

Pendastaren Tarigan, Makalah Fungsi dan Wewenang DPRD Dalam Praktek Memberikan Pertimbangan, Rekomendasi dan Persetujuan atas Hubungan dan Rencana Kerjasama Oleh Pemerintah Daerah, Disampaikan Dalam Lokakarya Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deparlu RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum USU, Medan 14 Juli 2007.


MAJALAH Majalah Kota, No.3, Tahun II, Nopember-Desember 1990. Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No.5, 2003.

INTERNET www.google.com, tanggal 18 Juni 2008 www.deplu.go.id, tanggal 2 September 2008. www. google.com, tanggal 30 Oktober 2008 www. yahoo.com, tanggal 3 November 2008 www.mohjamin.blogspot.com, tanggal 10 November 2008. www.yahoo.com, tanggal 10 November 2008.


TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents