Hukum Ekonomi Internasional dan Implikasinya terhadap Ekonomi Global

Hukum Ekonomi Internasional dan Implikasinya terhadap Ekonomi Global

Definisi Hukum Ekonomi Internasional (HEI) 

Erler menggunakan dua pendekatan dalam merumuskan definisi tentang hukum ekonomi internasional: 1.Berdasarkan asal hukum atau norma. 



Berdasarkan pada obyek hukumnya.

Hukum ekonomi internasional merupakan suatu bidang hukum yang mencakup semua aspek hukum, meliputi hukum perdata, hukum publik yang menyangkut hubungan ekonomi transnasional dan hukum internasional publik.

J.H. Jackson: Hukum Ekonomi Internasional adalah... 

Bidang hukum internasional memiliki kaitan erat dengan hukum publik internasional.



Adapun yang dimaksud dengan ALL LEGAL SUBJECTS adalah semua subjek hukum (bidang hukum), sepanjang mengatur aspek-aspek ekonomi baik yang sifatnya nasional maupun internasional.



Pengertian semua subjek hukum dimaknai sebagai aspekaspek hukum internasional publik, hukum publik dan hukum perdata.

Hohenveldern mendefinisikan HEI: Merupakan segala aturan yang menyangkut hukum internasional publik yang secara langsung berkaitan dengan tukar-menukar ekonomi diantara subjek-subjek hukum internasional.

George Scwarzerberger  “the branch of international public law which is concerned

with the ownership and exploitation of national resources, production and distribution of good, invisible international transactions of an economic and financial character, currency and finance, related services and organization of the entities in such activities”

 Scwarzerberger mengartikan hukum ekonomi

internasional sebagai bagian dari hukum internasional publik. Hukum tersebut mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan kepemilikan dan eksploitasi sumber daya nasional, produksi dan distribusi barang.

Sunaryati Hartono 

“Hukum Ekonomi Internasional terdiri dari kaidah-kaidah hukum internasional dan hukum nasional yang objeknya merupakan hubungan, transaksi, persoalan-persoalan ekonomi internasional. Dengan kata lain, HEI tidak harus objeknya hukum internasional, tetapi juga objeknya ekonomi internasional dan juga nasional”



Di satu pihak, pendapat ini dianggap lebih sesuai bagi Indonesia. Semakin banyak perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikas, ada kewajiban-kewajiban internasional dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam berbagai peraturan.



Di pihak lain, hukum ekonomi sebagai suatu bidang hukum baru secara akademis menantang adanya metode pendekatan yang khas dan menuntut pengembangan komprehensif.

Jackson: Empat Karakteristik HEI 1.HEI tidak bisa dipisahkan dari HI umum atau publik. Aktivitas dan kasus-kasus yang berhubungan dengan ekonomi internasional memiliki relevansi dengan prinsipprinsip umum HI. 2.Hubungan antara HEI dan hukum lokal atau hukum nasional sangat terkait. Contoh: hubungan antara normanorma dalam PI yang selalu mengikat negara-negara. 3.Memiliki sifat yang menuntut akan multi disipliner atau keilmuan yang merupakan gabungan antara berbagai bidang studi. 4.Memiliki karakteristik yang khas dari cabang HI lainnya yakni lebih menuntut studi yang bersifat empiris.

HEI menurut American Law Institute (ALI) 

“The law of international economic relation in its broadest sense includes the international law and international agreements governing economic transaction that those involving the movements of goods, funds, persons, intangibles, technologies, vessel or aircraft”



HEI merupakan suatu himpunan baik berupa prinsip-prinsip, azas-azas maupun kaidah-kaidah yang mengatur dan mengarahkan hubungan dan aktifitas ekonomi internasional dengan berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, moneter, perpajakan, pengangkutan, asuransi, perburuhan, alih teknologi dan sebagainya.

PRINSIP-PRINSIP TATANAN EKONOMI BERKEADILAN

A. PRINSIP MOST-FAVOURED NATION (MFN)  Prinsip ini termuat dalam Pasal I GATT yang menyatakan

bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif.

 Semua

negara anggota terikat untuk memberikan negaranegara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biayabiaya lainnya.

 Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan

segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada sesama anggota GATT.

A. PRINSIP MOST-FAVOURED NATION (MFN)  Prinsip ini tampak dalam Pasal 4 perjanjian yang terkait

dengan hak kekayaan intelektual (TRIPs) dan tercantum pula dalam Pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS).

 Semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama

dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.

 Pengecualian: dalam hal menyangkut kepentingan negara

yang sedang berkembang dan negara-negara yang ditetapkan dalam Pasal-Pasal GATT dan sebagian lagi ditetapkan dalam putusan-putusan dalam konferensikonferensi GATT melalui suatu penanggalan (waiver) dan prinsip-prinsip GATT berdasarkan Pasal XXV.

B. PRINSIP NATIONAL TREATMENT  Terdapat dalam Pasal III GATT, yang menyatakan bahwa produk

dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.

 Prinsip ini berlaku pula terhadap semua macam pajak dan

pungutan-pungutan laiinya. Berlaku pula terhadap perundangundangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri.

 Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap proteksionisme

sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.

 Prinsip

National Treatment dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT.

 Kedua

prinsip tersebut menjadi dasar pengaturan bidangbidang perdagangan yang kelak lahir di dalam perjanjian putaran Uruguay.

 Kedua

prinsip ini diberlakukan pula dalam General Agreement on Trade in Service (GATS).

 Dalam GATS, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk

memberlakukan perlakuan yang sama terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya.

C. PRINSIP LARANGAN ATAU PEMBATASAN (Restrictions) KUANTITATIF  Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif

yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT.

 Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam

bentuk apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor, pada umumnya dilarang (Pasal IX) hal ini disebabkan karena praktk demikian mengganggu praktek perdagangan yang normal.

D. PRINSIP PERLINDUNGAN MELALUI TARIF  GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri

domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan laiinya (non-tarif commercial measures).

 Perlindungan melalui tarif ini menunjukan dengan jelas tingkat

perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.

 Kebijakan GATT: pengaturan masuknya barang ekspor dari luar

negeri, pengenaan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT.

 Negara-negara GATT umumnya masih menggunakan cara ini untuk

melindungi industri dalam negerinya untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan.

•

2/3 negara anggota GATT/WTO adalah negara-negara yang sedang berkembang dan masih dalam tahap awal pembangunan ekonominya, termasuk Indonesia.

•

(1965) Part IV yang memuat 3 Pasal (XXXVI-XXXVIII) dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang.

•

Bagian IV: mengakui kebutuhan negara yang sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan. Dan melarang negara maju untuk membuat rintangan baru terhadap ekspor negara berkembang dan tidak meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan/penghapusan barrier (tarif dan non-tarif).

PERLAKUAN KHUSUS BAGI NEGARA SEDANG BERKEMBANG!!

SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI PASAL 1 STATUTA ICJ 1938 [Full Name] Administrative Assistant

PERJANJIAN INTERNASIO NAL

KEBIASAAN INTERNASIO NAL

PRINSIPPRINSIP HUKUM UMUM

JUDICIAL DECISION

• Primary

Law: Perjanjian Internasional, Asas-Asas Hukum, Putusan Hakim, Putusan Organisasi Internasional.

• Secondaries

Law: Teori-Teori, Konsep-Konsep dan Doktrin-Doktrin Hukum.

SUMBER HUKUM PRIMER DAN SEKUNDER

PERJANJIAN INTERNASIONAL Daya ikatnya tergantung jenis-jenis perjanjian! *Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian (treaty) adalah suatu kesepakatan internasional dalam bentuk tertulis yang diadakan oleh negara-negara, diatur oleh hukum internasional atau KOMISI HUKUM INTERNASIONAL atas obyek tertentu yang bersifat internasional.

ALASAN PEMBUATAN PERJANJIAN EKONOMI INTERNASINAL! 1.Bila peraturan/treaty atau perjanjian kedua negara yang membatasi daya ikat dan implementasinya hanya bagi kedua negara secara terbatas (closed agreement). 2.Trilateral Treaties, perjanjian yang disetujui hanya oleh tiga negara seperti kedudukan selat Malaka yang mengikat tiga negara yaitu INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA. 3.Perjanjian Multilateral yaitu perjanjian yang disetujui oleh banyak negara dengan sifatnya 'Law Making Treaties'. Artinya? Negara-negara pihak dan non-pihak umumnya terikat dan wajib mengimplementasikannya dalam hukum nasional. Misalnya: Sumber Hukum Ekonomi GATT, WTO, Piagam IMF, TRIPs, etc...

UU No 24/2000 Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang HUKUM PUBLIK.

MASALAH-MASALAH DALAM PERJANJIAN EKONOMI INTERNASIONAL: A A Sulitnya SulitnyaKoordinasi Koordinasi Suatu SuatuPerjanjian Perjanjian Dengan DenganPerjanjian Perjanjian Lainnya. Lainnya.

B B

Perbedaan PerbedaanPenafsiran Penafsiran Terutama TerutamaJika Jika Terjadi TerjadiSengketa Sengketa

C C

Masuknya MasuknyaPEI PEI ke keDalam Dalam Hukum HukumNasional Nasional

SIFAT-SIFAT PERJANJIAN EKONOMI INTERNASIONAL: 

Berpengaruh, tidak saja pada hubungan negara-negara tetapi juga sistem hukum dan politik negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada perjanjian tersebut.



Umumnya mengatur mengenai kewenangan negara peserta dalam mengatur kebijakan ekonomi dan kepentingan ekonomi sehingga efektifitas dan kelanjutan dari perjanjian ini bergantung pada pesertanya.



Untuk dapat berlaku suatu perjanjian haruslah ada harapan di dalam hukum nasional dari negara pesertanya sehingga efektifitas dari perjanjian ini bergantung pada efektifitas perjanjian tersebut.

PERJANJIAN BILATERAL Perjanjian Persahabatan, Dagang, Navigasi Perjanjian ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a)Hak untuk melakukan bisnis dan untuk bertempat tinggal di negara lain; b)Perlindungan terhadap individu dan perusahaannya; c)Hak dan perlakuan khusus terhadap individu dan perusahaannya berkaitan dengan praktek profesi, pemilikan harta atau kekayaan, paten, pajak, pengurangan pendapatan dan modal, kompetisi dari perusahaan milik negara, ekspropriasi dari atau nasionalisasi, akses ke pengadilan; d)Pendapatan (pajak dan hambatan kuantitatif0; e)Perkapalan; f)Penyerahan sengketa berdasarkan perjanjian kepada Mahkamah Internasional.

FCN: Friendship, Commerce and Navigation 

Apa itu? Suatu program yang diadakan oleh pemerintah negara untuk membuat perjanjian-perjanjian bilateral mengenai persahabatan, perdagangan dan navigasi serta masalah-masalah komersial lainnya. Contoh: Perjanjian antara pemerintah Cina dan pemerintah AS (1946) tentang kerah, perdagangan dan navigasi perjanjian konten.



Harapan para pihak? Negara-negara yang menjadi mitra dalam perjanjian persahabatan tersebut menjadi terikat secara internasional. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, perdagangan, investasi modal asing, teknologi, jasa dan pajak menjadi obyek kesepakatan tersebut.

•

'Feeling of Inferiority' yang menimpa negara-negara berkembang yang memicu keraguan untuk memberikan jaminan-jaminan perlindungan sebagaimana dalam perjanjian yang berdampak pada munculnya ketimpangan dalam prakteknya.

•

Sebagai pengganti FCN, muncul perkembangan baru di awal tahun 1990-an yaitu Bilateral Investment Treaty (BIT).

DALAM PERKEMBANGANNYA FCN BERALIH KE BIT

BILATERAL INVESTMENT TREATY • Adanya dorongan kuat dari warga-warga negara Mengapa BIT Popular? tertentu untuk mengadakan penanaman modal langsung di negara-negara lain. Cara ini telah mendorong timbulnya suatu kerangka HI yang stabil yang bertujuan mendorong dan melindungi penanaman modal asing di negara penerima. • HI dirasa memberikan sedikit perlindungan hukum kepada investor asing dan tidak memiliki mekanisme mengikat untuk menyelesaikan sengketa seputar penanaman modal asing.

SUBSTANSI ATURAN-ATURAN DASAR BIT Bilateral Investment Treaty

Fair Fairand and Equitable Equitable Treatment Treatment

Combination Combinationof of National NationalTreatment Treatment Most MostFavoured FavouredNation Nation

Most MostFavoured Favoured Nation NationTreatment Treatment National National Treatment Treatment

Perjanjian Ekonomi Regional Free FreeTrade TradeAreas Areas atau atau Common Common Market Market

Dasar DasarHukum Hukum Pembentukan Pembentukan Organisasi Organisasi Ekonomi Ekonomi Regional: Regional: Pasal Pasal XXIV XXIVGATT GATT APEC APEC (Perjanjian (Perjanjian Ekonomi Ekonomi antara antara Kawasan Kawasan Asia Asia Pasific), Pasific),AEC AEC (ASEAN (ASEAN Economic Economic Community). Community).

•

Tidak terbatas pada putusan hakim Peradilan Internasional, tetapi juga Peradilan Nasional.

•

Sifatnya hanya sebagai sumber hukum tambahan yang hanya memiliki kekuatan 'pengaruh' saja bagi hakim dalam menangani sengketa yang dihadapinya.

•

PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL (Arbitration Award) yang didasarkan padaputusan tersebut dengan at aque bono atau equality atas kepantasan juga merupakan sumber hukum.

•

Doktrin presedent hukum terbukti menjadi sumber hukum HEI di berbagai negara penganut Resolusi Civil Law.

PUTUSAN HAKIM SEBELUMNYA DAN DOKTRIN

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL BADAN EKONOMI DUNIA

IMF

IBRD TEXT

WTO

TEXT

GATT

THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

*Salah *Salah satu satu badan badan khusus khusus dalam dalam sistem sistem PBB PBB *Bermarkas *Bermarkas di diWashington Washington D.C. D.C.Amerika Amerika Serikat Serikat *Keanggotaan *Keanggotaan mencapai mencapai 148 148 negara negara Adalah Adalah lembaga lembaga sentral sentral dari dari sistem sistem moneter moneterinternasional internasional yaitu yaitu sistem sistem pembayaran pembayaran dan dan nilai nilai tukar tukarinternasional internasional diantara diantara mata mata uang uang nasional nasional yang yang memungkinkan memungkinkan dilaksanakannya dilaksanakannya kegiatan kegiatan bisnis bisnis antar antarnegara negara di di dunia. dunia.

PASAL I the Articles of Agreement TUJUAN-TUJUAN IMF ➔

Untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultan dan kolaborasi tentang masalah moneter.

➔

Untuk memudahkan perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional dan dengan demikian ikut mendukung pembinaan dan pemeliharaan tingkat kesempatan kerja maupun pendapat riil yang tinggi dan pengembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.

➔

Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memelihara pengaturan, pertukaran yang tertib diantara anggota dan untuk menghindari depresiasi pertukaran yang kompetitif.

➔

Untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi antar anggota dan penghapusan hambatan-hambatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.

➔

Untuk memberikan kepercayaan diri pada anggotanya dengan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan sumber daya secara memadai, sehingga mampu memberi kesempatan pada anggota untuk mengkoreksi ketidaksesuaian dalam neraca pembayaran mereka tanpa mengambil langkah-langkah yang dapat menghambat kemakmuran nasional maupun internasional.

➔

Dalam kaitannya dengan hal diatas, untuk mempersingkat waktu dan mengurangi tingkat ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional para anggota.

ORGAN-ORGAN UTAMA IMF: The Board of Governors, The International Monetary and Financial Committee, the Executive Board and the Managing Director. Pengambilan keputusan didasarkan pada 'weighted voting' yakni suara dari tiap anggota didasarkan pada kuota. Kuota ditentukan berdasarkan kekuatan ekonomi dari negara diantaranya menyangkut GDP. AS memiliki kekuatan kuota terbesar dalam mengendalikan putusan IMF.

Horst Koehler “IMF didirikan untuk mempromosikan kerjasama dalam bidang keuangan internasional dan stabilitas nilai tukar dan membantu kelancaran liberalisasi perdagangan global”

FUNGSI IMF

*Memberikan *Memberikan bantuan bantuan dana dana terhadap terhadap Negara-negara Negara-negara berkembang. berkembang. *Menciptakan *Menciptakan stabilitas stabilitas nilai-nilai nilai-nilai Konvensi Konvensi Keuangan Keuangan Dunia. Dunia. *Memberikan *Memberikan pinjaman pinjaman kepada kepada negara-negara negara-negara Anggotanya. Anggotanya. Pinjaman Pinjaman yang yang diberikan diberikan untuk untuk Membantu Membantu negara-negara negara-negara anggota anggota yang yang memiliki memiliki Masalah Masalah dalam dalam neraca neraca pembayarannya. pembayarannya.

BENTUK PINJAMAN IMF 1.Pinjaman Siaga (Stand by Arrangements) yang ditujukan utnuk mengatasi masalah neraca pembayaran jangka pendek. 2.Fasilitas Pendanaan yang Lebih Panjang untuk membantu mengatasi masalah ekonomi struktural yang menyebabkan kelemahan serius dalam neraca pembayarannya. 3.Fasilitas Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan. Memiliki bunga rendah ditujukan untuk negara anggota yang miskin. 4.Fasilitas Cadangan Tambahan yang ditujukan bagi negara-negara yang mengalami gangguan ekonomi akibat larinya modal ke luar negeri. 5.Kredit Kontijen yang ditujukan bagi negara yang mengalami imbas negatif dari kejadian buruk diluar negaranya. 6.Bantuan Darurat yang ditujukan bagi negara yang mengalami bencana ekonomi yang diakibatkan oleh alam.

THE WORLD BANK GROUP International Bank and Reconstruction Development

*Didirikan *Didirikantahun tahun1944 1944bersama-sama bersama-samadengan denganIMF. IMF. *Digagas *Digagasoleh olehBretton BrettonWoods. Woods. *Kesepakatan *Kesepakatanekonomi ekonomi'Bretton 'BrettonWoods WoodsSystem' System' *Keanggotaan *KeanggotaanIBRD IBRDmenuntut menuntutkeanggotaan keanggotaanIMF. IMF. *Dana *Danayang yangdimiliki dimilikiIBRD IBRDmirip miripdengan denganyang yangdimiliki dimilikiIMF. IMF. *Anggota *Anggotamembayar membayarberdasarkan berdasarkankemampuan kemampuankekuatan kekuatanekonomi. ekonomi. *The *TheInternational InternationalFinance FinanceCooperation Cooperation(IFC), (IFC),International International Development DevelopmentAssociation Association(IDA), (IDA),The TheInternational InternationalInvestment Investment Dispute Dispute(ICSID), (ICSID),The TheMultilateral MultilateralInvestment InvestmentGuarantee GuaranteeAgency Agency (MIGA). (MIGA). *The *TheWorld WorldBank BankGroup Groupmemiliki memilikikesamaan kesamaanstruktur strukturorganisasi organisasi dan danproses prosespengambilan pengambilankeputusan. keputusan.

WTO-GATT The General Agreement on Tariff and Trade (GATT) adalah sebuah perjanjian multilateral yang dibentuk di bawah naungan ITO (International Trade Organization). ● Tujuan? Mengikat aktifitas perdagangan, ekspor-impor, pajak, jasa, dan barang negara-negara dalam satu kesatuan Hukum Ekonomi Internasional. ● GATT mulai berlaku sejak tahun 1948-1955 dan terdapat enam putaran negosiasi sejak diberlakukannya GATT: Annecy (1949), Torquay (1951), Jenewa (1956), Putaran Dillon (1960-1962), Putaran Kennedy (1964-1967) dan Putaran Tokyo (1973-1979). ● Putaran Uruguay (1986-1994) mendorong terbentuknya WTO yang mulai berlaku 1 Januari 1995 dan membentuk suatu organisasi tunggal bagi perdagangan internasional. ●

WTO: Empat Pillar GATT GATT1994 1994 General GeneralAgreement Agreement on onTrade Trade in in Service Service (GATS) (GATS) The TheAgreement Agreement on onTrade-Related Trade-RelatedAspect Aspect of of Intellectual Intellectual Property Property Rights Rights (TRIPS) (TRIPS) The The Dispute Dispute Settlement Settlement Understanding Understanding

WTO: Tiga Organ Utama The The Minsteria Minsteria Conference: Conference: Badan Badan aktifitas aktifitas melakukan melakukan pertemuan pertemuan 22 tahun tahun sekali sekali The The General General Council: Council: terdiri terdiri dari dari semua semua perwakilan perwakilan anggota anggota dan dan berfungsi berfungsi sebagai sebagai penyelesai penyelesai sengketa. sengketa. Sekretariat Sekretariat sebagai sebagai fasilitator fasilitatorterselenggaranya terselenggaranya Koordinasi Koordinasi dari dari Badan BadanWTO WTO

DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING (DSU)  Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO

yang sangat terpengaruh oleh mekanisme yang di miliki oleh GATT 1994 yang menekankan pada peran ad hoc panels yang terdiri dari tiga atau lima orang.

 Penyelesaian sengketa setelah persetujuan peraturan

Uruguay: sengketa pada umumnya muncul sebagai akibat adanya pelanggaran oleh suatu negara atau beberapa terhadap kewajibannya di bawah aturan-aturan WTO. Negara lain yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut mengajukan/melakukan gugatan sebagai sengketa (tidak menutup kemungkinan untuk munculnya pihak ketiga dalam sengketa tersebut).

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM WTO 

The Dispute Settlement Body, terdiri dari semua anggota. 

Upaya pertama adalah dengan melakukan negosiasi.



Jika gagal, maka dapat meminta Sekjen untuk bertindak sebagai penengah (mediator).



Jika masih gagal, maka negara yang dirugikan dapat meminta untuk dibentuknya sebuah panel.



Appeals atau banding: hanya mempersoalkan interprestasi hukum, bukan untuk menguji kembali bukti yang ada.



Sanksi-sanksi yang dijatuhkan harus dijatuhkan pada sektor yang sama dengan sengketa dan bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan tindakan-tindakan melebar pada sektor-sektor lain.

Negara Pendonor Pertumbuhan Perkembangan Ekonomi Kelompok 7 Negara Industri Maju: AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Canada dan Perancis (Uni Eropa). Kelompok G-7 dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara negara maju. Negara-negara G-7 menguasai sekitar 2/3 GNP dunia dan sekitar separuh perdagangan internasional. G-7 melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) setiap tahun untuk membahas masalah-masalah khusus yang menjadi perhatian anggotanya.

KEUNTUNGAN SISTEM PERDAGANGAN WTO BAGI INDONESIA 

Sistem perdagangan multilateral WTO mendorong terciptanya perdamaian.



Persengketaan antar negara dapat ditangani secara konstruktif melalui perundingan.



Peraturan-peraturan yang sesuai dengan sistem multilateral akan memudahkan perdagangan antar negara, baik ekspor maupun import.



Sistem perdagangan multilateral mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif, sehingga biaya hidup menjadi lebih murah. Misalnya praktek dumping.



Sistem perdagangan multilateral memberikan banyak pilihan atas produk dengan kualitas berbeda kepada konsumen.

 Sistem perdagangan multilateral meningkatkan pendapatan suatu

negara.

 Sistem

perdagangan multilateral mendorong pertumbuhan ekonomi.

 Pinsip-prinsip

dasar sistem perdagangan WTO yang nondiskriminasi bila secara konsisten diterapkan akan mendorong perdagangan berjalan lebih efisien.

 Pemerintah

negara-negara anggota akan terlindungi dari praktekpraktek persaingan dagang antar negara yang tidak sehat.

 Sistem perdagangan multilateral mendorong terciptanya

pemerintahan yang bersih.