ELABORASI Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi. Sebagai Negara agraris, pertanian menjadi mata pencaharian terpenting bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Luas lahan pertanian lebih kurang 82, 71 % dari seluruh luas lahan. Lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk areal persawahan. Penyebaran produksi padi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehubungan dengan tingginya produktivitas dan luas panen dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Produksi pertanian lainnya adalah jagung, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Produksi holtikultura jenis sayur mayur meliputi bawang merah besar, bawang daun, kentang, kubis dan wortel. Sedangkan produksi holtikultura jenis buah-buahan meliputi mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya dan salak. Menurut data dari Kementrian Pertanian, Pulau Sumatera sendiri memiliki luas lahan pertanian yang tersedia untuk dikembangkan seluas 5.499.348 ha, sekitar 960.848 ha di arahkan untuk padi sawah, 1.619.071 ha untuk komoditas tanaman semusim, 2.991.785 ha untuk komoditas tanaman tahunan. Sementara di Pulau Jawa dan Bali , luas lahan pertanian yang tersedia untuk dikembangkan seluas 3.524.747 ha, di Pulau Nusa Tenggara luas lahan pertaniannya seluas 382.118 ha , Pulau Kalimantan seluas 1.032.115 ha, di Pulau Sulawesi seluas 919.960 ha, Pulau Maluku seluas 22.782 ha dan yang terakhir di Papua seluas 25.683 ha . Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan luas lahan pertanian di Indonesia dari tahun ke tahun. Pemanfaatan lahan di Indonesia sangat tak seimbang. Tanah Pulau Jawa yang memiliki keunggulan kesuburan telah 80 persen dibudidayakan sangat intensif. Di sisi lain Papua yang luasnya 43 juta ha baru sekitar 700.000 ha atau 1,5 persen yang dibudidayakan, itu pun kurang intensif. Luas lahan pertanian di Indonesia kian menyusut bahkan kalah luas dari Thailand yang penduduknya lebih sedikit. Berdasarkan data Kadin, luas lahan pertanian di Indonesia hanya mencapai 7,75 juta ha dengan populasi 240 juta orang. Angka
tersebut hanya ¼ dari luas lahan yang dimiliki Thailand yang mencapai 31,84 juta ha dengan populasi 61 juta orang. Ironisnya, saat lahan petani makin menyempit, kita menyaksikan makin luasnya lahan yang dikuasai perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri. Tercatat ada perusahaan asing yang menguasai 400.000 ha kebun sawit tanpa plasma dan ada grup perusahaan hutan tanaman industri menguasai 700.000 ha, 25 persen dari luas suatu kabupaten di Sumatera. Untuk Indonesia, tak mungkin mengatasi kemiskinan tanpa menyentuh sumber penyebab kemiskinan, yaitu menyempitnya lahan per keluarga petani. Indonesia perlu dua hal sekaligus perluasan area pertanian baru sekaligus perluasan lahan pengusahaan per keluarga petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di nilai sudah tak terkendali, menyusul pesatnya perkembangan sektor industri dan pemukiman di Indonesia. Data BPS menyebutkan 80 ribu ha lahan pertanian hilang, beralih fungsi menjadi sektor lain atau setara 220 ha setiap harinya. Regulasi alih fungsi lahan harus dijalankan secara ketat dari pusat sampai ke daerah sebab jika dibiarkan tahun 2025 nanti luas lahan sawah di Indonesia hanya tersisa 2 juta ha. Hal ini membuat masyarakat meninggalkan usaha pertanian, tercatat jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia mengalami penurunan 5,04 juta kepala keluarga dalam kurun waktu 10 tahun. Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, tercatat 31,17 juta Rumah Tangga Pertanian. Sementara berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah tersebut diketahui menjadi 26,13 juta Rumah Tangga Pertanian. Penurunan Rumah Tangga Pertanian di sebabkan juga petani yang masih banyak diisi oleh kalangan masyarakat tua. Data BPS menunjukkan, petani rumah tangga dengan usia paruh baya mencapai 8,56 juta Rumah Tangga dari total 26,13 juta Rumah Tangga Pertanian. Indonesia di harapkan tidak boleh mengabaikan sektor pertanian karena sejak dari dulu negara kita di sebut Negara Agraris karena sebagian besar luasnya adalah
lahan pertanian. Pemerintah harus menggenjot sektor ini karena bisa
berpengaruh terhadap struktur ekonomi Indonesia menjadi rapuh. Sektor pertanian
mempunyai dampak nilai tambah kepada perekonomian nasional, dampak kepada tenaga kerja, dampak terhadap mengurangi kemiskinan, tetapi justru terpinggirkan. Sektor pertanian sangat penting karena merupakan salah satu jalan dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Berilah kesempatan sektor pertanian bertumbuh. Ini bisa mengurangi jumlah orang-orang miskin di Indonesia dan dipilih sebagai fokus pemerintah karena masyarakat miskin di Indonesia bekerja di sektor ini. Rata-rata dari mereka adalah lulusan sekolah dasar (SD). Berdasarkan data BPS, sektor pertanian pada Agustus 2013 menyerap tenaga kerja sebanyak 38,07 juta orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, seperti sektor perdagangan yang menyerap 23,4 juta orang dan sisanya ada di sektor lainnya (pertambangan,konstruksi). Melihat pentingnya sektor pertanian yang menjadi andalan dan meningkatkan perekonomian Indonesia, Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 15 triliun. Dana tersebut merupakan pengalihan dana subsidi bbm yang diperuntukkan untuk sektor pertanian. Hal ini untuk memuluskan rencana pemerintah yang ingin melakukan
pembangunan
sektor
pertanian
dan
swasembada
pangan.
Pembangunan sektor pertanian diperlukan kerjasama semua pihak, maka saat ini sudah tidak ada ego sektoral. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemerintah melalui Kementrian Pertanian menggelar rapat kerja nasional bersama Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, , Menteri Perdagangan, dan Direktur Bulog. Tidak hanya menggelar rapat koordinasi dengan berbagai Kementerian terkait, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Rapat ini membahas swasembada pangan. Kunci masalah penunjang swasembada banyak sekali, salah satu utama adalah masalah irigasi. 20 tahun irigasi kita tidak diperbaiki. Didiamkan begitu saja padahal masalah irigasi merupakan masalah sangat vital karena sumber pengairan sektor pertanian. Irigasi yang rusak 52% dari kurang lebih 3,3 juta ha di seluruh indonesia. Di Sumatera Utara 82% rusak dan ada di wilayah lain 60% rusak tidak diperbaiki. Nah untuk memperbaiki irigasi dan membangun irigasi baru, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Dalam waktu dekat, irigasi
yang dibangun tahun pertama di 17 provinsi dan tahun kedua masuk di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PU Pera untuk membangun irigasi. Kementerian PU membangun irigasi primer dan sekunder, sedangkan Kementan membangun irigasi tersier atau irigasi paling akhir. Kerjasama ini agar irigasi yang dibangun bisa melewati titik-titik persawahan sehingga air yang mengalir tepat sasaran. Sasaran 2015, terbangun irigasi baru 1 juta ha, terehabilitasi 3,3 juta ha di 13 sentra produksi beras nasional sebesar 2 triliun. Yang paling utama Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh. Selain masalah irigasi, yang perlu diperhatikan dalam mencapai swasembada pangan adalah peralatan pertanian yaitu salah satunya traktor. Traktor digunakan petani untuk membajak ditengah sawah. Namun petani kesulitan dana dalam membeli traktor tersebut sehingga menghambat proses penanaman pertanian. Pemerintah menjanjikan 62.000 traktor gratis yang akan dibagikan kepada petani. Pengadaan traktor-traktor ini dilakukan oleh Kementan, dengan nilai masing-masing traktor sebesar Rp 20 juta. Hingga saat ini, sudah 30.000 traktor yang disiapkan untuk petani. Kementan bersemangat dalam mempercepat proses alat pertanian pada petani apalagi setelah panen raya sudah musim tanam lagi agar kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi yaitu alat sistem pertanian datang sesudah masa tanam. Tidak hanya peralatan pertanian, pemerintah juga mempersiapkan bantuan bibit tanaman dan pupuk. Persediaan pupuk dan bibit harus bisa didapat oleh petani dengan cepat dan tepat waktu. Jokowi meminta Kementerian Pertanian agar mengawasi BUMN yang bergerak di bidang penyediaan bibit serta pupuk. Ia mengancam untuk mencopot jajaran direksi, jika masih ada keterlambatan dalam penyaluran pupuk. Walaupun ada bantuan pupuk dari Pemerintah Pusat, namun ada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh yang berinovasi menyulap tinja manusia jadi pupuk tanaman. Pemkot Banda Aceh lewat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) membuat terobosan baru di bidang pertanian yaitu memproduksi pupuk dari kotoran manusia. Kompleks pengolahan tinja ini tertata rapi, lengkap dengan taman dan pepohonan. Pengolahannya menggunakan dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
