Tentang Top 9 Inovasi Pelayanan Publik • Kemenpan RB menjadikan 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik. • Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan implementasi dari gerakan One Agency One Innovation. Berbagai inovasi tadi diharapkan menjadi benchmarking dan bench-learning dalam upaya percepatan RB. • Top 9 merupakan hasil seleksi dari 515 inovasi di K/L/D, yang disaring menjadi Top 99, dan disaring lagi menjadi Top 33. • Esensi kompetisi bukan untuk menjadi yang terbaik, melainkan untuk mendorong pemberdayaan, memberi pembelajaran, dan menjadi sarana transfer pengetahuan, sehingga inovasi menjadi generator untuk mencapai milestone pelayanan publik yang jauh lebih baik.
Daftar Top 33 Inovasi Pelayanan Publik Top 9 1. Pendaftaran Jaminan Fidusia Online (Kemenkumham) 2. Pelayanan Karantina Ikan (Kementerian KelautanPerikanan) 3. Format Kendali Hulu Hilir (Provinsi Aceh) 4. KM 0 Pro Poor-Jabar (Jawa Barat) 5. WBK Jembatan Timbang (Jawa Timur) 6. Kampung Media (NTB) 7. Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar (Kota Banjarbaru) 8. Govt Resource Management System (Surabaya) 9. Surabaya Single Window (Surabaya)
10. Pengelolaan Pajak Daerah (Kota Cilegon) 11. KPK Whistleblower’s System 12. Sistem Informasi Puskesmas Terintegrasi (Kota Cimahi) 13. Serambi Difusi Iptek (Sumatera Selatan) 14. Rumah Sehat Lansia (Kota Yogyakarta) 15. Rapor Online (Kota Surabaya) 16. Inovasi Pertanahan (Pemalang) 17. Pelayanan Panggilan Emergency Publik (Sulawesi Tengah) 18. One Stop Service bagi Kelompok Stigma (Gianyar) 19. Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sragen) 20. Peningkatan Kinerja Melalui eKinerja (Kota Banda Aceh) 21. Kartu Insentif Anak (Kota Surakarta)
22. Pemberdayaan Kelompok Pendukung ASI (Pangkep) 23. Sistem Administrasi Perjalanan Dinas (Nunukan) 24. Pelayanan Paket Perijinan Online (Sidoarjo) 25. Perinatologi Menurunkan Angka Kematian Bayi (Pinrang) 26. Pelayanan Rawat Inap Tanpa Kelas bagi Pasien Miskin (Kulonprogo) 27. Media Centre (Surabaya) 28. e-Musrenbang (Surabaya) 29. Rumah Belajar (Kemendikbud) 30. Taman Pintar (Yogyakarta) 31. PATEN di Kecamatan Kota (Sumenep) 32. Ujian CPNS Online (Kemen. Perindustrian) 33. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (Banyuwangi)
Top Innovator Berdasar Instansi Kategori Top 9 Kota SURABAYA (2)
Kategori Top 99 Kementerian (11) • Pertanian (3) • Dikbud, Hukum dan HAM, Kesehatan (@ 2)
Lembaga (6) • KPK dan BNPB (@ 2)
Provinsi (13) • Jawa Timur (3) • DKI Jakarta (2)
Kab / Kota (43) • Yogyakarta (6) • Surabaya (5) • Purwakarta & Pinrang (@ 3) • Kab. Malang, Banyuwangi, Kr. Anyar (@ 2)
1. Pendaftaran Fiducia Online Mengapa? Sejak diberlakukannya Permenkeu 130/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, terjadi lonjakan permohonan hingga 3000 / hari.
Apa Dampaknya?
Apa Inovasinya? Revolusi pemangkasan waktu dari 9-13 bulan menjadi 7 menit. Revolusi pelayanan dari Face-to-Face (datang sendiri) menjadi Faceless (dapat dilakukan di kantor Notaris. Revolusi pencetakan sertifikat dari bisnis cetakan Biro Perlengkapan menjadi dapat dicetak sendiri di kertas apa saja dengan jaminan data yg valid.
Pemohon tidak perlu lagi datang ke KPF (Kantor Pendaftaran Fiducia). Pemohon tidak perlu mengambil dan mengisi formulir. Pemohon tidak perlu membawa berkas dokumen terkait pendaftaran Fiducia. Pemohon dapat mengajukan permohonan dari mana saja melalui website. Menghilangkan praktek Pungli.
2. Pelayanan Karantina Ikan PASTI Mengapa? Jateng memiliki 33 pulau kecil dengan panjang 828,82 km garis pantai, serta potensi perairan pedalaman seluas 44.328,46 Ha. Kebutuhan penerapan sistem manajemen berbasis ISO untuk mencegah korupsi.
Apa Inovasinya?
Menerapkan standar pelayanan berbasis ISO. Terintegrasi dalam sistem INSW (Indonesia National Single Window). Membangun sistem informasi. Membangun integritas melalui penerapan WBK.
Apa Dampaknya? Pemangkasan waktu pelayanan dari 14 hari menjadi 7 hari. Kepastian biaya & prosedur pelayanan, serta kemudahan akses informasi terkait sertifikasi kesehatan ikan. Komplain berkurang dan IKM meningkat. Integritas pegawai meningkat sehingga celah negosiasi dan gratifikasi dapat ditekan. Hal ini menurunkan cost sebesar 50%. Meningkatnya nilai ekspor dan bertambahnya PNBP.
3. Format Kendali Hulu Hilir Mengapa?
Apa Dampaknya?
Selama ini koordinasi kurang lancar, tidak ada deteksi dini atas permasalahan di setiap proses, pendokumentasian tidak tertib dan informasi pelaksanaan kegiatan tidak utuh dalam satu rangkaian.
Apa Inovasinya? Format kendali disajikan dalam 1 lembar halaman, terdiri dari 6 jenis format yg saling berkaitan, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai rekam jejak untuk melihat hasil kegiatan.
Penyerapan anggaran SKPD Aceh rata2 diatas 90%.
4. Km-0 Pro Poor Jabar Mengapa? Kesulitan mendata rumah tangga miskin. Program & alokasi anggaran pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran. Adanya perbedaan data kemiskinan diantara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
Apa Dampaknya?
Layanan informasi akurat & cepat bagi birokrasi (KDH & SKPD) dalam mengambil kebijakan. Pelayanan yg tepat sasaran bagi RTS dalam penanganan masalah sosial ekonomi.
Apa Inovasinya?
Mampu menampilkan informasi detil (by name, by address, by picture, by coordinat). Menampilkan lokasi RTS dari citra satelit shg diperoleh data: lokasi TRS, cara menuju RTS, kondisi lingkungan. Aplikasi Km-0 Pro Poor digunakan dalam berbagai program lintas sektor seperti RTLH, Elektrifikasi, Jamkesda, BLSM, Raskin, Budidaya Jamur, Budidaya Domba, dsb.
5. WBK Jembatan Timbang Mengapa?
Apa Dampaknya?
Truk dengan kelebihan muatan mengakibatkan jalan rusak, kemacetan, kecelakaan, emisi gas buang meningkat. Masih banyak Pungli.
Berkurangnya kendaraan bermuatan lebih, salah satunya didorong oleh meningkatnya denda sebesar 300-400% bagi pelanggar. Hilangnya Pungli. Pencatatan keuangan (pungutan denda dan penimbangan) lebih transparan. Tersedianya distribusi data arus komoditi daerah.
Apa Inovasinya? Peningkatan infrastruktur / prasarana di UPPKB: software penimbangan (external display, CCTV, dll). Penerapan Manajemen Mutu yg dibuktikan dengan ISO 2001:2008 untuk 18 Jembatan Timbang (dari 20), serta menyediakan SMS Pengaduan ke 082245577648. Sistem pencatatan terkini (real time) yg terkoneksi dengan Jatim Transportation Control Center. Penerapan Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik, Indikator Kinerja, dan Indikator Keuangan Zona Integritas, serta penandatanganan Pakta Integritas.
6. Kampung Media Mengapa?
Apa Inovasinya?
Kondisi geografis & sebaran penduduk tak merata shg informasi telambat diterima masyarakat. Kurangnya kapasitas media mainstream menampung informasi dari masyarakat. Pengetahuan masyarakat terbatas shg sering muncul informasi kurang bertanggungjawab di media online.
Dituangkan dalam RPJMD sebagai Program Trobosan Bidang Penyebarluasan Informasi Berbasis Komunitas. Terbentuknya komunitas Kampung Media di tingkat Kec. dan Desa. Pelayanan informasi secara cepat oleh pemerintah, dan kontrol langsung oleh masyarakat. Acuan Pemda untuk menyusun program sesuai kebutuhan dan ide masyarakat. Menjadi pewarta bagi dirinya. Melahirkan ide untuk ekonomi kreatif.
Apa Dampaknya? Peningkatan kemampuan masayarakat dalam budaya menulis. Masyarakat & Pemda dapat melakukan interaksi langsung tanpa terkendala waktu dan jarak. Pengaduan masyarakat dapat dilayani secara cepat.
7. Pembangunan Jalan Tanpa Bayar Mengapa?
Apa Dampaknya?
Masih banyak daerah yg tidak memiliki akses jalan. Pada umumnya jalan di Kota Banjarbaru sempit, lebar jalan hanya antara 2-3 m. Khusus di Kec. Landasan Ulin, pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara berjalan alot karena masyarakat enggan berpindah tempat.
Kepuasan masyarakat meningkat atas tersedianya akses jalan baru yg lebar. Status jalan meningkat dari jalan kota menjadi jalan provinsi. Dibukanya ruas jalan baru dari hibah tanah seluas 89.250 m2 & tanah untuk fasilitas umum seluas 30,000 m2. Total hibah masyarakat senilai Rp 17,9 milyar. Meningkatnya akses masyarakat dan perputaran roda ekonomi.
Apa Inovasinya? Merupakan pendekatan baru dalam pelayanan publik berbasis kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menyerahkan tanahnya dengan sukarela tanpa ganti rugi. Efisiensi anggaran pemerintah shg dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas lainnya.
8. GRMS Mengapa? Pengelolaan keuangan daerah kurang efektif, kurang efisien, kurang akuntabel, tidak transparan, tidak terukur dan rawan korupsi shg mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat.
Apa Inovasinya? Sistem pengelolaan keuangan yg terintegrasi dari aktivitas birokrasi hulu sampai hilir (mulai penyusunan anggaran, perencanaan pekerjaan, pengadaan barjas, pencairan pekerjaan, pengendalian pelaksanaan pekerjaan s/d pengukuran kinerja PNS). Digunakan oleh banyak pihak mulai Walikota, DPRD, PA/KPA, Pejabat Pengadaan, PPK, Penyedia barang/jasa.
Apa Dampaknya? • Penganggaran lebih tepat sasaran, dapat dilakukan penghematan & percepatan proses penyusunan anggaran. • Proses pengadaan barjas mulai dari Rencana Umum Pengadaan, kontrak s/d serah terima pekerjaan dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. • Penghematan anggaran sebesar 20-30% dari proses pelelangan yg dimanfaatkan kembali untuk mengoptimalkan kebutuhan masyarakat yg belum terpenuhi.
9. Surabaya Single Window Mengapa? Potensi bisnis di Surabaya yg besar dan persaingan dengan daerah lain dalam menarik investor. Kebutuhan mengintegrasikan proses perijinan / non perijinan dengan sistem online untuk mempermudah & mempersingkat proses bagi pemohon.
Apa Inovasinya?
Kemudahan perencanaan. Kemudahan bertransaksi. Percepatan waktu penyelesaian. Pemanfaatan teknologi yg maksimal. Perijinan Satu Pintu. SSW paralel: seluruh ijin langsung diproses secara simultan shg memangkas proses & waktu pelayanan.
Apa Dampaknya?
Masyarakat menikmati kemudahan & kenyamanan pelayanan. Masyarakat bisa meng-upload / download file yg tersedia. Mengurangi tatap muka shg mengurangi kemungkinan KKN.
