TATA TERTIB KONGRES XIV TAHUN 2014 FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA Pasal 1 Pendahuluan 1.1. Bahwa Kongres adalah wadah musyawarah organisasi tertinggi FORKI yang telah diatur dalam AD dan ART FORKI dan harus dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. 1.2. Bahwa demi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Kongres XIV FORKI tahun 2014 perlu di tetapkan peraturan tata tertib yang merupakan ketentuan pelengkap dari AD dan ART FORKI menyangkut pelaksanaan Kongres dan harus diikuti dan dipatuhi oleh semua peserta Kongres. Pasal 2 Dasar dan Sifat 2.1. 2.2.
Kongres FORKI XIV tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI. Kongres bersifat kekeluargaan dan semua keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Pasal 3 Waktu dan Tempat
3.1. 3.2.
Kongres FORKI dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Juli 2014. Kongres FORKI bertempat di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pasal 4 T u j u a n
Kongres dilaksanakan dengan tujuan : 4.1. Melaksanakan ketentuan AD dan ART FORKI. 4.2. Mendengarkan dan membahas laporan pertanggung jawaban Ketua Umum Pengurus Besar FORKI periode tahun 2010 – 2014. 4.3. Menyusun Program Kerja PB. FORKI Periode Tahun 2014 – 2018. 4.4. Memilih Ketua Umum PB. FORKI periode tahun 2014 – 2018. 4.5. Memilih anggota formatur sebagai pendamping Ketua Umum PB. FORKI terpilih dalam menyusun PB. FORKI periode tahun 2014 – 2018. 4.6. Membahas dan memutuskan masalah-masalah yang dianggap perlu/ penting demi kemajuan olahraga karate ditanah air. 1
Pasal 5 Peserta dan Peninjau 5.1. 5.2. 5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
Peserta Kongres FORKI terdiri dari : 5.1.1. Pengurus Besar/Pusat Perguruan karate anggota FORKI. 5.1.2. Pengurus Provinsi FORKI. Peninjau adalah ; Para Penasehat/Pembina FORKI, Pimpinan KONI Pusat dan Pimpinan Perguruan dan Pengprov FORKI yang telah mendapat ijin dari PB. FORKI. Utusan PB/PP Perguruan diberikan jatah 3 (tiga) orang masing-masing : 5.3.1. Ketua Umum, atau yang mewakili 5.3.2. Seorang anggota PB/PP perguruan. 5.3.3. Ketua Dewan Guru atau Anggota Dewan Guru Utusan perguruan harus mendapat mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum PB/PP perguruan yang bersangkutan. Utusan Pengprov FORKI sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari masingmasing; Ketua Umum atau yang mewakili dan seorang lagi anggota Pengprov FORKI. Utusan Pengprov FORKI harus mendapat mandat tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum Pengprov FORKI Provinsi yang bersangkutan. Jika terdapat dua buah surat mandat ( dua kelompok utusan) baik dari utusan Perguruan maupun utusan Pengprov FORKI yang akan menjadi peserta Kongres, maka PB. FORKI sesuai dengan kewenangannya berhak untuk menentukan salah satu diantaranya yang berhak untuk mengikuti Kongres. Selama Kongres berlangsung semua peserta harus menggunakan tanda peserta yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana sebagai tanda pengenal peserta. Pasal 6 Persidangan dan Quorum
6.1. 6.2.
6.3. 6.4.
Kongres dapat dianggap sah jika telah dihadiri oleh ½ (setengah) tambah satu dari jumlah anggota ( minimal 13 Perguruan & 17 Pengprov FORKI ). Jika sampai dengan waktunya Kongres akan dilaksanakan tetapi peserta Kongres belum juga memenuhi quorum sebagai mana dimaksud dalam pasal 6.1. maka pelaksanaan Kongres ditunda selama 30 ( tiga puluh ) menit untuk menunggu kehadiran peserta sampai quorum terpenuhi. Jika pasal 6.2 telah ditempuh tapi belum juga memenuhi quorum, maka Kongres dapat dilaksanakan dan dianggap sah serta boleh mengambil keputusan. Perserta Kongres wajib menanda tangani daftar hadir dan menggunakan kartu tanda peserta selama persidangan Kongres berlangsung. Pasal 7 Hak Bicara, Hak Suara dan Hak dipilih
7.1.
Semua peserta Kongres mempunyai hak bicara yang sama dalam menyampaikan pandangan/pendapat. 2
7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
Semua peserta Kongres mempunyai hak yang sama untuk dipilih dalam semua agenda Kongres Setiap Pengprov dan Perguruan peserta Kongres mempunyai hak suara. Pengurus Besar FORKI dalam Kongres bersifat sebagai nara sumber dan mempunyai hak suara juga dalam pengambilan keputusan. Perserta Kongres dapat menggunakan hak bicaranya setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari pimpinan sidang. Pasal 8 Persidangan dan Pimpinan Sidang
8.1.
8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
Sidang Kongres terdiri dari sidang Pleno dan Sidang Komisi. Sidang Komisi terdiri dari : 8.1.1. Komisi A membidangi Organisasi dan Umum. 8.1.2. Komisi B Membidangi Pembinaan dan prestasi. 8.1.3. Komisi C Membidangi MLP Sidang Pleno dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres sebanyak 5 orang yang terdiri dari ; 1 orang Ketua, 3 orang Wakil Ketua dan 1 orang Sekretaris. Kelima pimpinan sidang terdiri dari 3 orang mewakili Perguruan dan 2 orang mewakili Pengda FORKI. Sebelum pimpinan sidang terbentuk sidang dipimpin oleh Ketua Umum PB. FORKI sebagai pimpinan sidang sementara. Sidang komisi dipimpin oleh pimpinan sidang komisi yang dipilih dari anggota komisi masing-masing sebanyak 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua 1 orang wakil dan 1 orang Sekretaris. Pemilihan pimpinan sidang komisi dipandu oleh pimpinan sidang Pleno. Pasal 9 Format Persidangan
9.1.
9.2.
Dalam sidang-sidang Kongres, risalah sidang didokumentasikan secara tertulis dengan format ; a. Materi bahasan. b. Tempat dan acara sidang. c. Hari/tanggal, jam sidang. d. Pimpinan Sidang. e. Absensi peserta sidang. f. Keputusan dan kesimpulan. Jika sampai dengan saat yang telah ditetapkan tapi pembahasan materi belum juga bisa diselesaikan maka pimpinan sidang harus menunjuk tim perumus yang dibentuk dalam forum Kongres, dan tim tersebut sudah harus menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari saat dibentuk dan hasilnya diserahkan kepada Ketua Umum PB. FORKI terpilih. Pasal 10 Pengambilan Keputusan
10.1. Setiap keputusan yang akan diambil ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat. 3
10.2. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditempuh sebagai mana dimaksud dalam pasal 10.1. maka ditempuh dengan cara voting. 10.3. Dalam pengambilan keputusan dengan cara voting harus dihadiri oleh minimal ½ tambah satu dari jumlah peserta Kongres yang terdaftar dalam daftar hadir peserta Kongres. 10.4. Dalam pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara/voting, maka setiap Pengprov FORKI hanya mempunyai 1 (satu) hak suara. 10.5. Hak suara dari setiap perguruan dalam pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara/voting mengikuti ketentuan dalam pasal 15.2. ART FORKI tentang hak suara perguruan. Yaitu : 10.5.1. Perguruan yang mempunyai 1 s/d 5 Pengprov diseluruh Indonesia mepunyai 1 hak suara. 10.5.2. Perguruan yang mempunyai 6 s/d 10 Pengprov diseluruh Indonesia mempunyai 2 hak suara. 10.5.3. Perguruan yang mempunyai 11 s/d 15 Pengprov diseluruh Indonesia mempunyai 3 hak suara. 10.5.4. Perguruan yang mempunyai 16 s/d 20 Pengprov diseluruh Indonesia mempunyai 4 hak suara. 10.5.5. Perguruan yang mempunyai 21 s/d 25 Pengprov diseluruh Indonesia mempunyai 5 hak suara. 10.5.6. Perguruan yang mempunyai 26 Pengprov diseluruh Indonesia mempunyai 6 suara. 10.6. Pengurus Besar FORKI mempunyai 3 hak suara. 10.7. Perhitungan quota suara sebagai mana dimaksud psl. 10.5. didasarkan pada data keberadaan perguruan dari laporan Pengprov FORKI. 10.8. Quota suara setiap Perguruan ditetapkan setelah melalui konfirmasi bersama antara Perguruan dan FORKI Provinsi pada sidang komisi. Pasal 11 Pemilihan Ketua Umum Dan Pemilihan Formatur 11.1. Ketua Umum PB. FORKI dipilih secara langsung dalam kongres. 11.2. Syarat-syarat Calon Ketua Umum PB. FORKI. 11.2.1. Umur minimal 40 Thn dan maximal 70 Thn.11.2.2. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat. 11.2.3. Memiliki komitmen untuk membangun olahraga Karate. 11.2.4. Memiliki Pengalaman dalam organisasi olahraga Karate minimal 10 Tahun. 11.2.5. Diusulkan oleh PB/PP. Perguruan atau Pengprov FORKI. 11.2.6. Sehat Jasmani dan rohani. 11.3. Calon Ketua Umum dapat dipilih jika yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya secara tertulis dan dibacakan dalam Kongres. 11.4. Calon Ketua Umum harus memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi didalam forum Kongres. (tidak ada tanya jawab) 11.5. Jika calon Ketua Umum hanya satu orang maka yang bersangkutan langsung ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum. 11.6. Jika terdapat 2 orang calon Ketua Umum atau lebih, maka diadakan pemilihan secara voting/pemungutan suara dan calon yang memperoleh suara mayoritas sederhana ½ ditambah satu dari jumlah suara sah maka calon tersebut dinyatakan sebagai Ketua Umum PB. FORKI periode tahun 2014 - 2018. 4
11.7. Jika perhitungan suara ternyata belum ada calon yang berhasil meraih suara mayoritas sederhana ½ tambah satu, maka calon yang mendapat suara terbanyak 1 & 2 diadakan pemilihan tahap kedua, & hasil pemungutan suara tahap kedua calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan & ditetapkan sebagai Ketua Umum PB. FORKI periode tahun 2014-2018. 11.8. Ketua Umum terpilih dalam pembentukan/menyususn Pengurus Besar FORKI periode tahun 2014 – 2018 bertindak sebagai Ketua Tim Formatur dan dibantu oleh 4 anggota Formatur yang dipilih oleh Ketua Umum terpilih berdasarkan usulan dari peserta kongres yang terdiri masingt-masing 2 orang mewakili utusan Perguruan dan 2 orang mewakili utusan Pengprov FORKI . 11.9. Apabila Tim Penjaringan tidak dapat mengusulkan calon Ketua Umum dan Kongres tidak berhasil memilih dan menetapkan Ketua Umum PB. FORKI periode thn 2014 – 2018 maka Kongres boleh mengabaikan ketentuan pasal 11.1 dalam peraturan tata tertib ini, dan Calon Ketua Umum periode tahun 2014 – 2018 diserahkan pada tim formatur untuk mencari dan menetapkan Ketua Umum PB. FORKI Periode tahun 2014 - 2018. Dan tim formatur tersebut beranggotakan 5 org yang terdiri dari masing-masing : 11.9.1. Mantan Ketua Umum PB. FORKI periode tahun 2010 – 2014 sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur. 11.9.2. Empat (4) orang anggota yaitu masing-masing 2 orang dari Perguruan dan 2 orang dari Pengprov FORKI, dimana salah satunya adalah Ketua Pimpinan Sidang Kongres XIV FORKI. 11.10. Ketua Umum PB. FORKI beserta dengan formatur, sudah harus mengumumkan komposisi personil lengkap PB. FORKI paling lambat 30 hari setelah Kongres FORKI XIV di tutup. Pasal 12 Musyawarah Lembaga Perguruan ( M L P ) 12.1. Peserta rapat MLP adalah para Ketua Dewan Guru atau anggota Dewan Guru Perguruan yang diutus oleh Perguruan dengan mendapat mandat tertulis dari Ketua Umum Perguruan masing-masing. 12.2. Rapat MLP akan dipandu oleh SC Kongres. 12.3. Rapat MLP akan memilih 9 (sembilan) orang dari peserta rapat MLP yang hadir untuk menjadi Pengurus Harian MLP melalui pemungutan suara. 12.4. Pemilihan anggota Pengurus harian MLP dilakukan dengan pemungutan suara dan mekenisme pemilihan harus sesuai pasal 10.5. tata tertib ini. 12.5. Ketua dan Sekretaris MLP dipilih oleh 7 orang anggota pengurus harian MLP yang dipilih dalam rapat MLP. Pasal 13 Sanksi Pimpinan sidang dapat mengeluarkan peserta Kongres jika yang bersangkutan tidak mengindahkan ketentuan Tata Tertib Kongres dan teridikasi mengganggu jalannya sidang. 5
Pasal 14 P e n u t u p 14.1. Semua peserta kongres harus mentaati dan menghormati tata tertib yang telah ditetapkan sebagai pedoman jalannya sidang/kongres. 14.2. Segala sesuatu yang belum jelas diatur dalam tata tertib ini jika muncul dalam persidangan maka akan diputuskan bersama dalam Kongres. 14.3. Tata tertib ini berlaku selama Kongres berlangsung. Ditetapkan di : J a k a r t a.Pada tanggal : Juli 2014.KONGRES XIII FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA Pimpinan Sidang Sementara
Drs. Hendardji Soepandji, SH.
6
