DIKLAT FUNGSIONAL DASAR
BAHAN AJAR
TATA NASKAH DINAS DAN BAHASA INDONESIA
Disusun oleh I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma Widyaiswara Muda, Pusdiklat Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Pajak 2016
DAFTAR ISI DAFTAR ISI.................................................................................................................. KEGIATAN BELAJAR I : TATA NASKAH DINAS TERKAIT PEMERIKSAAN........................................................... A. Peraturan Tata Naskah Dinas ...............................................................................
1 1
B. Jenis Naskah Dinas ..............................................................................................
3
1. Jenis naskah dinas umum terkait pemeriksaan ............................................
3
2. Jenis naskah dinas khusus terkait pemeriksaan .........................................
16
KEGIATAN BELAJAR II : KAIDAH BAHASA INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMBUATAN KKP DAN LHP B. Pengertian Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar ............................................
26
C. Bentuk Bahasa Baku ............................................................................................
29
D. Ejaan Yang Disempurnakan ................................................................................
33
1. Penulisan huruf ...............................................................................................
34
2. Penulisan kata ................................................................................................
38
3. Partikel ...........................................................................................................
42
4. Kata bilangan ..................................................................................................
43
5. Kata-kata yang sering salah penulisan ..........................................................
46
6. Ungkapan idiomatik .........................................................................................
46
7. Penggunaan Tanda Baca ................................................................................
46
D Struktur Kalimat Efektif ...........................................................................................
52
LATIHAN ...................................................................................................................... LAMPIRAN
62
KEGIATAN BELAJAR I TATA NASKAH DINAS TERKAIT PEMERIKSAAN
Indikator keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat : 1. menjelaskan peraturan tata naskah dinas, baik peraturan tata naskah dinas umum dan peraturan tata naskan dinas khusus 2. menjelaskan jenis naskah dinas umum terkait yang terkait dengan pemeriksaan dan naskah dinas khusus terkait pemeriksaan dan menerapkan peraturan tata naskah dinas dalam setiap penugasan pemeriksaan.
A. Peraturan Tata Naskah Dinas
Tata naskah dinas yang seragam dan berlaku secara nasional akan menciptakan kelancaran komunikasi
tertulis yang efektif dan efisien, dengan demikian nantinya
informasi antar instansi pemerintah dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara mengeluarkan peraturan menteri Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang digunakan sebagai acuan umum mengelenggarakan administrasi umum dan acuan penyusunan tata naskah dinas sesuai kebutuhan instansi. Selanjutnya, Menteri Keuangan menerbitkan PMK-151/PMK.01/2010 tanggal 27 Agustus 2010, yang mengatur mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur mengenai pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Mengacu pada ketentuan Menteri Keuangan tersebut, kemudian Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 33/PJ./2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak tersebut digunakan untuk keperluan intern maupun dalam berkoordinasi dengan instansi atau pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas adalah sebagai berikut : Bahasa Indonesia|
1
1. Asas Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Asas Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. 3. Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. 4. Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya. 5. Asas Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi. 6. Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi dan kualifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi. Demi terwujudnya tata naskah dinas yang efektif dan efisien, pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting. Dengan diterbitkannya Tata Naskah Dinas ini maka seluruh kegiatan surat menyurat yang dilakukan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wajib berpedoman dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang mencakup pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata persuratan dan penggunaan media surat menyurat. Namun demikian terdapat bentuk tata naskah dinas yang sudah diatur dengan ketentuan yang bersifat khusus maka tetap mengacu ketentuan masing-masing. Tata Naskah dinas yang bersifat khusus antara lain naskah dinas dalam hal kepegawaian, penagihan pajak, pemeriksaan pajak. Dengan demikian, tata naskah dinas yang terkait dengan pemeriksaan pajak dan sudah diatur secara khusus tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Bahasa Indonesia|
2
B. Jenis Naskah Dinas
Tugas utama pemeriksa pajak adalah melakukan pemeriksaan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pemeriksaan. Sebagai bukti Pemeriksaan telah selesai dilaksanakan adalah pemeriksa dapat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan lampirannya. Dalam proses pemeriksaan pajak mulai dari tahap persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan berupa penyusunan KKP dan LHP tentunya terdapat dokumen tertulis yang bersifat umum dan dibuat terkait pelakasanaan pemeriksaan. Dalam hal naskah dinas umum yang dibuat oleh Tim Pemeriksa maka naskah dinas tersebut wajib berpedoman pada tata naskah dinas yang sudah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 33/PJ./2013.
1. Jenis Naskah Dinas Umum Terkait Pemeriksaan
Beberapa jenis naskah dinas yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan ini antara lain :
1.1. Laporan Hasil Rapat (LHR) Laporan hasil rapat merupakan bagian dari naskah dinas laporan yang disusun dalam rangka membut laporan mengenai jalannya sesuatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuat dan atau nama peserta pertemuan itu sendiri, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/peristiwa yang disebut di dalamnya. Terhadap Laporan Hasil Rapat yang telah disusun tersebut wajib disahkan atau ditandatangani. Kewenangan pembuatan dan penandatangan untuk Laporan hasil rapat dilakukan oleh pejabat/pegawai yang diserahi tugas dan atasan langsung. Salah satu contoh kegiatan yang wajib dibuat LHR adalah pembahasan usulan pemeriksaan khusus atau rapat penggalian potensi pajak bersama-sama dengan AR (Account Representative).
Laporan Hasil Rapat (LHR) terdiri dari beberapa bagian terdiri dari : a. Kepala LHR Bagian kepala LHR terdiri dari: 1)
kepala LHR yang berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, Bahasa Indonesia|
3
dan alamat instansi yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 2)
tulisan laporan hasil rapat (LHR) ditulis dengan huruf kapital di bawah logo dan nama instansi;
3)
kata pengundang diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis dengan huruf awal kapital, terletak di sebelah kiri di bawah kata laporan hasil rapat (LHR);
4)
kata referensi surat diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis dengan huruf awal kapital di bawah nama jabatan pengundang, dan di bawahnya ditulis nomor dan tanggal;
5)
kata tempat diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis dengan huruf awal kapital, terletak di sebelah kanan di bawah kata laporan hasil rapat (LHR);
6)
kata waktu diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis dengan huruf awal kapital di bawah kata tempat;
7)
kata hari/Tanggal diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis dengan huruf awal kapital di bawah kata waktu;
8)
kata topik/agenda rapat ditulis dengan huruf kapital secara simetris di dalam kolom.
b. Laporan Hasil Rapat berisi: 1)
peserta,
termasuk
keterangan
pejabat
yang
menjadi
pimpinan/pembicara/moderator rapat; 2)
uraian pembahasan;
3)
usulan;
4)
kesimpulan.
c. Kaki LHR Bagian kaki LHR terdiri dari: 1)
tempat dan tanggal pembuatan LHR;
2)
kata pembuat LHR ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca koma (,);
3)
tanda tangan pembuat LHR;
4)
nama lengkap pembuat LHR;
5)
Nomor Induk Pegawai (NIP) pembuat LHR;
6)
kata mengetahui ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
7)
tanda tangan atasan langsung pembuat LHR;
8)
nama lengkap atasan langsung pembuat LHR; Bahasa Indonesia|
4
9)
Nomor Induk Pegawai (NIP) atasan langsung pembuat LHR.
Selain unsur-unsur LHR di atas, dalam penyusunan LHR terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : a. LHR berisi uraian suatu kejadian secara tertulis singkat, tepat dan sesuai dengan tatakrama penulisan naskah. b. Apabila pembicara mengatakan “off the record,” berarti hal-hal yang dibicarakannya itu tidak boleh dicatat. c. Pembuat LHR berkewajiban menghaluskan kata-kata/kalimat yang dianggap kurang pantas/bijaksana untuk dicantumkan sesuai dengan aslinya. d. Agar memudahkan pembahasan maka setiap pokok pembicaraan diberi nomor urut baru dan berkelanjutan. e. LHR disampaikan kepada para peserta rapat dengan menggunakan surat atau nota dinas. Contoh Format laporan hasil rapat (LHR)
Bahasa Indonesia|
5
1.2. Nota Dinas Nota Dinas merupakan naskah dinas intern di lingkungan unit kerja yang dibuat oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas, dan lengkap. Nota dinas tidak boleh digunakan untuk membuat putusan mutasi pegawai. Karena merupakan naskah intern maka nota dinas umumnya digunakan oleh : atasan kepada bawahan yang memuat instruksi, perintah, atau informasi lainnya Bahasa Indonesia|
6
yang disampaikan pimpinan kepada bawahannya atau sebaliknya Ruang lingkup penggunaan nota dinas yaitu: a. nota dinas pejabat eselon I kepada Menteri Keuangan; b. nota dinas antarpejabat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; c. nota dinas antarpejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; d. nota dinas di lingkungan KPP; e. nota dinas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis. Kewenangan untuk menandatangani Nota Dinas adalah dilakukan oleh para pejabat dalam satu unit organisasi yang bersangkutan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Dengan demikian susunan suatu naskah nota dinas terdiri dari : a. Kepala nota dinas Bagian kepala nota dinas terdiri dari: 1) Kepala naskah dinas yang berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi/satuan organisasi yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) Garis pemisah horisontal atas dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan nota dinas dengan ukuran tebal 1½ pt; 3) Frasa nota dinas dicantumkan di bawah garis pemisah, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital secara simetris; 4) Kata nomor ditulis seluruhnya dengan huruf kapital secara simetris di bawah frasa nota dinas; 5) Singkatan Yth. ditulis di bawah nomor diikuti tanda baca titik dua (:) di margin kiri; 6) Kata dari diikuti tanda baca titik dua (:), ditulis di bawah singkatan Yth.; 7) Kata sifat ditulis di bawah kata dari diikuti tanda baca titik dua (:) dan kemudian diikuti kualifikasi nota dinas, yaitu Sangat Rahasia, Rahasia, atau Biasa, dapat juga digabung dengan klasifikasi nota dinas, yaitu Sangat Segera, Segera, atau Biasa; 8) Kata lampiran, ditulis lengkap di bawah kata Sifat, diikuti tanda baca titik dua (:), kemudian diikuti dengan jumlah dan nama barang yang dilampirkan dengan huruf kecuali bila jumlah kata bilangan lebih dari dua kata, misalnya Dua Puluh Lembar atau 21 Lembar. Apabila tidak ada lampiran, tulisan lampiran tidak perlu dicantumkan; Bahasa Indonesia|
7
9) Kata hal, bukan perihal, ditulis di bawah lampiran, diikuti tanda baca titik dua (:), yang mencantumkan masalah pokok nota dinas, sesingkat mungkin, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.) serta tidak perlu diberi garis bawah; 10) Kata tanggal ditulis paling bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dengan huruf awal kapital; 11) Garis pemisah horisontal bawah dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan Nota Dinas dengan ukuran tebal ¾ pt.
b. Batang tubuh nota dinas Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari: 1) Pembuka yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan nota dinas secara singkat dan jelas; 2) Isi nota dinas yang memuat pokok/uraian inti permasalahan nota dinas; 3) Penutup. c. Kaki nota dinas Bagian kaki nota dinas terdiri dari: 1)
nama jabatan penanda tangan nota dinas tidak perlu dicantumkan apabila nama jabatan penanda tangan sama dengan nama pengirim. Namun, apabila menggunakan konstruksi untuk beliau (u.b.), nama jabatan penanda tangan perlu dicantumkan dan ditulis dengan huruf awal kapital serta diakhiri dengan tanda baca koma (,).
2)
tanda tangan pejabat;
3)
nama lengkap pejabat yang menandatangani nota dinas, ditulis dengan huruf awal kapital tanpa gelar;
4)
Nomor Induk Pegawai (NIP). Contoh penandatanganan tanpa atas nama: (tanda tangan) Nama Lengkap NIP … Contoh pejabat penandatanganan untuk beliau (u.b.): Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum,
(tanda tangan) Nama Lengkap NIP … Bahasa Indonesia|
8
5) Kata tembusan yang ditulis lengkap di margin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis bawah. Frasa kepada Yth. atau Disampaikan kepada Yth. tidak perlu dicantumkan, dan tidak perlu ditambahkan pula kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenisnya.
Hal yang perlu diperhatikan : a. Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. b. Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern instansi. c. Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, unit organisasi, dan tahun. d. Untuk nota dinas yang bersifat rahasia, tulisan nota dinas tidak diikuti dengan kata rahasia.
Bahasa Indonesia|
9
Bahasa Indonesia|
10
CONTOH
Bahasa Indonesia|
11
1.3. Surat Dinas Surat Dinas merupakan satu-satunya jenis naskah dinas korespondensi eksternal,
yang
digunakan
dalam
pelaksanaan
tugas
pejabat
dalam
menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar Direktorat Jenderal Pajak. Surat Dinas ini dapat digunakan untuk surat- menyurat antara lain : a. antarpejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; b. antarpejabat eselon II pada dua unit organisasi eselon I yang berbeda di lingkungan Kementerian Keuangan; c. pejabat eselon II pada instansi vertikal kepada pejabat eselon I atau pejabat eselon II Kantor Pusat dalam unit organisasi eselon I yang sama; d. Kepala Kantor (pejabat eselon III atau pejabat eselon IV) pada kantor pelayanan/UPT kepada pejabat eselon II/III pada kantor wilayah atau kepada pejabat di lingkungan kantor pusat dalam satu unit organisasi eselon I yang sama. Dalam surat dinas, kewenangan untuk menandatangani surat dinas dilakukan oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Secara umum penandatangan surat dinas ini adalah kepala kantor mulai unit eselon I, II, III dan seterusnya. Dalam menyusun surat dinas, susunan tata naskahnya terdiri dari : a. Kepala surat dinas Bagian kepala surat dinas terdiri dari: 1) kepala surat dinas yang berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi/satuan organisasi yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) garis pemisah horisontal atas dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan surat dinas dengan ukuran tebal 1½ pt; 3) tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat di margin kanan, sejajar/sebaris dengan nomor surat; 4) nomor surat dinas yang ditulis lengkap di margin kiri, diikuti tanda baca titik dua (:). Penomoran surat dinas merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Direktorat Jenderal Pajak; 5) kata sifat ditulis di bawah nomor, diawali dengan huruf kapital, diikuti tanda baca titik dua (:) dan diikuti kualifikasi surat, Sangat Rahasia, Bahasa Indonesia|
12
Rahasia, atau Biasa, dapat juga digabung dengan klasifikasi surat, Sangat Segera, Segera, atau Biasa; 6) kata lampiran ditulis di bawah sifat surat, diawali dengan huruf awal kapital, diikuti tanda baca titik dua (:), dicantumkan jumlah dan nama barang yang dilampirkan dengan huruf kecuali bila jumlah kata bilangan lebih dari dua kata, misalnya Dua Puluh Lembar atau 21 Lembar, apabila tidak ada lampiran tidak perlu dicantumkan tulisan lampiran; 7) kata hal bukan perihal, ditulis di bawah lampiran, diikuti tanda baca titik dua (:), yang mencantumkan masalah pokok surat, sesingkat mungkin, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.) serta tidak perlu diberi garis bawah; 8) alamat yang dituju kepada pejabat karena fungsi dan tugasnya berkaitan langsung dengan informasi surat, ditulis di margin kiri di bawah kata hal, didahului dengan singkatan Yth. diikuti nama jabatan yang dituju. Sebutan Ibu, Bapak atau Sdr. hanya digunakan apabila diikuti dengan nama orang. Penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat, nama jalan dan nama kota ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, nama kota tidak diberi kata depan di dan tidak diberi garis bawah. Contoh: Yth. Direktur Jenderal Pajak Gedung Utama Lantai 5 KPDJP Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Gedung Utama Lantai 5 KPDJP Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 Yth. Bapak A. Fuad Rahmany Gedung Utama Lantai 5 KPDJP Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190
b. Batang tubuh surat dinas Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari: 1) pembuka surat dinas yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan surat secara singkat dan jelas; Bahasa Indonesia|
13
2) isi surat dinas yang memuat pokok/uraian inti permasalahan surat; 3) penutup surat dinas.
c. Kaki surat dinas Bagian kaki surat dinas terdiri dari 1) nama jabatan penanda tangan surat dinas yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,). Apabila nama unit organisasi sudah tercantum lengkap pada kepala surat dinas, nama jabatan tidak perlu ditulis lengkap; 2) tanda tangan pejabat; 3) nama lengkap pejabat yang menadatangani surat dinas, ditulis dengan huruf awal kapital tanpa gelar; 4) Nomor Induk Pegawai (NIP); Contoh: Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, (tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap NIP …................ 5) tembusan yang ditulis lengkap di margin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis bawah, tidak perlu mencantumkan Kepada Yth., Disampaikan kepada Yth., dan tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenisnya, contoh : Tembusan : 1. Direktur Jenderal Pajak 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 3. dst. 6) untuk surat Menteri Keuangan atau pejabat eselon I atas nama Menteri Keuangan yang menggunakan kepala surat berupa lambang negara dan nama jabatan, pada bagian bawah halaman ditulis alamat lengkap Kementerian Keuangan secara simetris dengan huruf bercetak tebal dan berukuran Arial 10. Penyampaian surat dinas kepada pihak yang dituju, dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu menggunakan Buku Ekspedisi atau Lembar Pengantar. Bukti Penyampaian surat dinas ini sebaiknya diadministrasikan secara rapi sehingga memudahkan dalam menelusuri atau melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut surat dinas dimaksud. Bahasa Indonesia|
14
Dalam menyusun surat dinas hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : a. kepala surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama. b. jika surat dinas disertai dengan lampiran, disertakan keterangan jumlah lampirannya. Contoh Format surat dinas
Bahasa Indonesia|
15
2. Jenis Naskah Dinas Khusus terkait Pemeriksaan 2.1. Surat Kuasa Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Susunan surat kuasa antara lain : a. Kepala surat kuasa Bagian kepala surat kuasa terdiri dari: 1) kepala yang berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) judul surat kuasa ditulis di bawah logo dan nama instansi ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 3) nomor surat kuasa yang ditulis secara simetris. Penomoran surat kuasa merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Direktorat Jenderal Pajak. b. Batang tubuh surat kuasa Bagian batang tubuh surat kuasa terdiri dari: 1) nama lengkap dan jabatan yang memberi kuasa; 2) nama lengkap dan jabatan yang menerima kuasa; 3) materi pokok yang dikuasakan untuk dilaksanakan; 4) kalimat penutup. c. Kaki surat kuasa Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan serta nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap, dan NIP pemberi dan penerima kuasa, dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus surat kuasa dalam bahasa Inggris tidak menggunakan meterai.
Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat kuasa antara lain : a. Menteri Keuangan tidak menggunakan NIP. b. Meterai dibubuhkan pada kolom pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Khusus untuk surat kuasa Menteri Keuangan dalam bahasa Inggris, nama Menteri Keuangan tidak disertai cap dinas. Bahasa Indonesia|
16
Contoh Surat Kuasa
2.2. Surat Pengantar Surat
pengantar
adalah
naskah
dinas
yang
digunakan
untuk
mengantar/menyampaikan barang atau naskah. Dalam proses pemeriksaan surat pengantar diperlukan dalam rangka menyampaikan atau mengimkan berkas SPT Wajib Pajak, berkas LHP dan KKP kepada seksi Pelayanan dan seksi terkait, Bahasa Indonesia|
17
berkas review ke Kanwil dan lain-lain yang biasanya sekaligus digunakan sebagai tanda terima dokumen atau bukti pengiriman surat dinas. Sebagai salah satu jenis naskah resmi maka surat pengantar juga wajib ditandatangani
oleh
pihak
yang
berwenang.
Kewenangan
untuk
menandatanganani surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Susunan naskah surat pengantar yaitu : a. Kepala surat pengantar Bagian kepala surat pengantar terdiri dari: 1) kepala surat pengantar yang berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 2) alamat yang dituju, ditulis di margin kiri di bawah logo dan nama instansi dengan kata Yth. diikuti nama jabatan yang dituju; 3) tanggal, bulan, dan tahun ditulis di margin kanan sebaris dengan kata Yth.; 4) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 5) nomor surat pengantar ditulis simetris di bawahnya. b. Batang tubuh surat pengantar Bagian batang tubuh surat pengantar terdiri dari: 1) nomor urut; 2) jenis naskah/barang yang dikirim; 3) banyaknya naskah/barang; 4) keterangan. c. Kaki surat pengantar Bagian kaki surat pengantar terdiri dari: 1) nama jabatan pembuat surat pengantar; 2) tanda tangan; 3) nama dan NIP; 4) cap dinas.
Hal yang perlu diperhatikan apabila tim pemeriksa menyusun surat pengantar antara lain : a. Surat pengantar dikirim rangkap dua, lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim. b. Surat Pengantar wajib dibubuhkan tanggal terima, tanda tangan dan nama jelas pihak yang menerima Bahasa Indonesia|
18
c. Surat pengantar yang disampaikan melalui faximile atau pos tercatat sebaiknya digabungkan dengan bukti pengiriman faximile atau bukti pengiriman pos tercatat. d. Surat pengantar wajib diadministrasikan secara rapi guna memudahkan menelusuri dan melakukan pengawasan atas tindak lanjut surat dinas dimaksud. Format surat pengantar.
Bahasa Indonesia|
19
2.3. Berita Acara Berita acara merupakan naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Dalam proses pemeriksaan, Berita Acara sangat penting mengingat kegiatan Tim pemeriksa cukup banyak dan umumnya berbeda-beda sesuai kondisi di lapangan. Dalam Tatacata pemeriksaan yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.03/2013, terdapat beberapa jenis berita acara yang formatnya sudah diberikan contoh baku, sehingga memudahkan Tim pemeriksa dalam menyiapkan berita acara pada setiap kegiatan pemeriksaan.
Dalam melakukan penyusunan dokumen/naskah berita acara terdapat beberapa bagian yang perlu menjadi perhatian antara lain : a. Kepala berita acara Bagian kepala berita acara terdiri dari: 1) Kepala naskah dinas yang berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi/satuan organisasi yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) Tulisan berita acara ditulis di bawah logo dan nama instansi yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 3) Nomor berita acara ditulis simetris di bawah judul. Penomoran berita acara merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Direktorat Jenderal Pajak. b. Batang tubuh berita acara Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari : 1) Tulisan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, tempat pelaksanaan, nama lengkap, NIP, dan jabatan para pihak yang membuat berita acara; 2) Uraian materi pelaksanaan kegiatan (substansi berita acara); 3) Kalimat penutup. c. Kaki berita acara Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan. Nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap, dan NIP para pihak serta para saksi.
Bahasa Indonesia|
20
Contoh format berita acara
Bahasa Indonesia|
21
3. Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Penomoran dan pemberian kode naskah dinas merupakan bagian penting dalam rangka mendapatkan kejelasan dan kemudahan untuk mengenali suatu naskah dinas. Nomor dan kode yang digunakan dalam tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah tanda atau simbol tertentu berupa angka dan huruf sebagai tanda pengenal dan identifikasi terhadap unit organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka komunikasi administrasi, setiap unit organisasi wajib menggunakan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.1 Pemberian Kode Naskah Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kode naskah dinas selain dapat
digunakan sebagai sarana untuk
mengidentifikasi naskah dinas, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola tata naskah dinas, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi. Kode naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disusun menurut urut-urutan unit organisasi yang berlaku. Oleh karena itu setiap perubahan atau penyempurnaan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu diikuti dengan penyempurnaan dan penetapan kode naskah dinas. a. Sistem penomoran dan pemberian kode didasarkan atas pengelompokan jenis naskah dinas sebagai berikut : -
Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan;
-
Surat dan naskah dinas yang dipersamakan dengan itu.
b. Asas sistem penomoran dan pemberian kode naskah dinas diatur sebagai berikut : -
dibedakan antara ketentuan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang menjadi wewenang Direktur Jenderal Pajak dengan surat biasa dan naskah dinas yang dipersamakan;
-
dibedakan antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan unit instansi vertikal;
-
dibedakan antara penomoran dan kode penunjuk (Kp.). Kode penunjuk (Kp) digunakan untuk memudahkan penelusuran ke dalam, guna mengetahui sumber surat, pengonsep, dan dimana verbal konsep terakhir disimpan;
-
Penentuan pejabat yang berhak menandatangani; Bahasa Indonesia|
22
-
Dibuat agar mudah diingat/dicari kembali serta memberi landasan bagi pengembangan sistem penomoran unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
3.2 Kode Naskah Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Untuk membedakan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi kode sebagai berikut : a. Naskah dinas yang memuat pengaturan, penetapan, dan penugasan : No.
Jenis Naskah
Kode
1.
Peraturan
PER
2.
Instruksi
INS
3.
Surat Edaran
SE
4.
Keputusan
KEP
5.
Surat Perintah
PRIN
6.
Surat Tugas
ST
b. Naskah dinas yang bersifat internal dan eksternal : No.
Jenis Naskah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nota Dinas Memorandum Surat Dinas Surat Undangan Nota Dinas dengan kualifikasi Rahasia Nota Dinas dengan kualifikasi Sangat Rahasia Surat Dinas dengan kualifikasi Rahasia Surat Dinas dengan kualifikasi Sangat Rahasia
Kode ND Mo S Und NDR NDSR SR SSR
c. Naskah dinas yang bersifat khusus : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Naskah Surat Perjanjian Surat Kuasa Berita Acara Surat Keterangan Surat Pengantar Pengumuman
Kode PRJ SKU BA KET SP Peng
Bahasa Indonesia|
23
d. Naskah dinas yang berupa formulir : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Naskah Telegram Surat Kawat Radiogram Faksimili e-Mail Berita Telepon
Kode TLG KWT RDG FAK EMAIL BT
e. Naskah dinas yang berupa catatan/naskah yang bersifat dokumen sebagai alat pembuktian : No. 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Naskah Lembar Disposisi Verbal Berita Acara Pemeriksaan Naskah Serah Terima Nota Kesepahaman (Memorandum Understanding/MoU)
Kode LD VRB BAP NST of MoU
Selain kode naskah dinas tersebut, apabila terdapat naskah dinas yang bersifat teknis dan mempunyai bentuk khusus dapat dibuat kode naskah dinas tersendiri. 3.3 Penomoran dan Pengodean naskah dinas Pada setiap naskah dinas wajib diberikan nomor dan kode petunjuk surat. Hal ini diperlukan dalam rangka memudahkan untuk mengadministrasikan naskah dinas. Nomor dan kode naskah dinas ditulis di margin kiri dibawah kepala naskah dinas tetapi khusus untuk Nota Dinas, Surat Edaran Pengumuman dan lain-lain di margin tengah bawah kepala naskah dinas. Dibawah ini akan diuraikan beberapa bagian penomoran naskah dinas yang berhubungan dengan tatacara pemeriksaan antara lain : a. Nomor dan kode surat dinas pada kantor pelayanan Contoh : Nomor : S-……./WPJ.26/KP.01/…….. Penjelasan: - S = kode jenis naskah dinas : surat, nota dinas, berita acara - ……… = Nomor urut agenda - WPJ = Kode Unit Kanwil Ditjen Pajak; - KP.01 = Kode Unit KPP - …… = Tahun penerbitan naskah dinas Bahasa Indonesia|
24
b. Pemberian nomor dan kode petunjuk Nota dinas Contoh : Nomor : ND-…/WPJ.26/KP.01/…….. Penjelasan: - S = kode jenis naskah dinas : surat, nota dinas, berita acara - ………= Nomor urut agenda - WPJ = Kode Unit Kanwil Ditjen Pajak; - KP.01 = Kode Unit KPP - …… = Tahun penerbitan naskah dinas
c. Pemberian nomor dan kode petunjuk Berita Acara Contoh : Nomor : BA-…/WPJ.26/KP.01/…….. Penjelasan: - S = kode jenis naskah dinas : surat, nota dinas, berita acara - …… = Nomor urut agenda - WPJ = Kode Unit Kanwil Ditjen Pajak; - KP.01 = Kode Unit KPP - …… = Tahun penerbitan naskah dinas
3.4 Pemberian kode petunjuk naskah dinas
Kode Petunjuk (Kp.) ditulis di margin kiri bawah surat pada setiap halaman dengan menggunakan huruf Arial 9.
a. Kode Petunjuk di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Contoh : Kp.:PJ.011/PJ.0111 Penjelasan: - Kode penunjuk ditulis Kp.; - PJ.011 = Kode Bagian Organisasi Tatalaksana; - PJ.0111 = Kode Bagian Organisasi Tatalaksana, Subbagian Organisasi
dan dan
Bahasa Indonesia|
25
b. Kode Petunjuk di Kantor Wilayah DJP Contoh : Kp.:BD.03/BD.0301 Penjelasan: Kode penunjuk ditulis Kp.; BD.03 = Kode bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak; - BD.0301 = Kode bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Seksi Bimbingan Pemeriksaan. -
c. Kode Petunjuk di Kantor Pelayanan Pajak Contoh : Kp.:KP.06/KP0600 Penjelasan: - Kode penunjuk ditulis Kp.; - KP.06 = Kode Kantor Pelayanan Pajak; - KP.0600 = Kode Subbagian Umum
Bahasa Indonesia|
26
KEGIATAN BELAJAR II KAIDAH BAHASA INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMBUATAN KKP DAN LHP Indikator keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat : 1. menjelaskan pengertian Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 2. menjelaskan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan 3. menjelaskan Struktur Kalimat Efektif dan menerapkan peraturan tata naskah dinas dalam setiap penugasan pemeriksaan.
A. Pengertian Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar
Tugas utama pemeriksa pajak adalah melakukan pemeriksaan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pemeriksaan. Sebagai bukti Pemeriksaan telah selesai dilaksanakan adalah pemeriksa dapat menyerahkan LHP , KKP dan lampirannya. Dokumen KKP dan LHP ini akan menjadi dasar untuk : 1. Penyusunan Nota Penghitungan, dan penerbitan surat ketetapan pajak dan / atau
STP 2. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak 3. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang
diajukan oleh Wajib Pajak 4. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya 5. Mempertangungjawabkan
pelaksanaan
pemeriksaan
telah
sesuai
Standar
pemeriksaan. Mengingat fungsi KKP dan LHP yang sangat penting maka pemeriksa pajak seharusnya dapat mengungkapkan proses pemeriksaan yang telah dilakukan dalam bentuk KKP dan LHP secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penyusunan KKP dan LHP ini perlu memperhatikan penggunakan
bahasa
tulisan yang efektif (ringkas, jelas dan mudah dipahami). Dalam tulisan HB Sumardi, M.Pd mengenai faktor pendukung keefektifan kalimat dijelaskan bahwa Setiap ide atau informasi dari individu yang ingin disampaikan harus disusun dengan kalimat efektif sehingga dapat diterima dengan jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam mewujudkan kalimat efektif ini terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan antara lain :
Bahasa Indonesia|
27
a. Penggunaan Bahasa yang baik dan benar b. Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan c. Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baku Sedangkan menurut Ida Bagus Putrayasa kalimat efektif harus memenuhi 2 syarat yaitu syarat awal dan syarat utama. 1. Syarat awal kalimat efektif terdiri dari : a. Pemilihan kata (diksi) artinya kalimat efektif seharusnya disusun dengan pilihan kata-kata yang tidak menimbulkan perbedaan pemahaman bagi pembaca. b. Penggunaan pedoman ejaan yang mencakup penulisan huruf, penulisan kata dan tanda baca yang mengacu pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) .
2. Syarat Utama kalimat efektif terdiri dari : a. Struktur Kalimat Efektif Struktur kalimat merupakan unsur-unsur yang diperlukan dalam penyusunan kalimat yang terdiri dari struktur kalimat umum, kalimat pararel dan kalimat periodik. b. Ciri-ciri Kalimat Efektif Ciri-ciri kalimat efektif terdiri dari kesatuan, kehematan, penekanan dan kevariasian. Dalam buku Kalimat Efektif, Ida Bagus Putra Yasa, menjelaskan Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa indonesia yang digunakan sesuia dengan situasi pemakainya, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Dengan demikian secara keseluruhan yang dimaksud bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi pemakainya dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dengan demikian penggunaan bahasa dalam situasi dinas, pembuatan surat dinas, laporan dinas, seminar, atau penulisan karya ilmiah merupakan situasi resmi yang memerlukan bahasa yang resmi. Bahasa resmi adalah bahasa yang memenuhi keresmian yang dapat diartikan sebagai bahasa baku. Dalam bahasa baku atau resmi tentunya bahasa keseharian harus dihindari. Contoh : Tidak baku -
Minggu lalu telah dibilang oleh Kepala kantor untuk mengirimkan surat panggilan pemeriksaan. Bahasa Indonesia|
28
-
Surat tugas untuk pemeriksaan pajak sudah dibikin oleh Tim pemeriksa pajak
Seharusnya : -
Minggu lalu Kepala Kantor telah mengatakan untuk mengirimkan surat panggilan pemeriksaan.
-
Surat tugas untuk pemeriksaan pajak sudah dibuat oleh Tim pemeriksa pajak
Secara lebih rinci, pemakaian bahasa sesuai dengan situasi pemakainya adalah penggunaan bahasa indonesia yang memenuhi kaidah baku dan tidak baku. Apabila bahasa atau kalimat digunakan untuk penyampaian informasi yang bersifat resmi misalkan surat menyurat dinas, rapat, laporan dll, maka seharusnya digunakan bahasa atau kalimat yang dapat mencerminkan sifat keresmian yaitu dengan menggunakan bahasa/kalimat baku. Sebaliknya dalam menyampaikan informasi yang bersifat tidak resmi maka bahasa atau kalimat yang digunakan dapat berupa kalimat baku dan tidak baku. Dalam situasi tidak resmi, bahasa atau kalimat yang disampaikan dapat dipahami oleh pihak pembaca/penerima pesan maka bahasa tersebut dapat dikatagorikan sebagai bahasa yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik belum tentu merupakan bahasa Indonesia yang benar dan sebaliknya bahasa Indonesia yang benar belum tentu merupakan bahasa Indonesia yang baik, tergantung pada situasi pemakainya dan kaidah bahasa yang berlaku. Selanjutnya, agar lebih memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang menitikberatkan pada pemakaian bahasa resmi maka pada sub bab berikutnya akan dijelaskan hal-hal terkait dengan penyusunan bahasa baku.
B. Bentuk Bahasa Baku
Bentuk Bahasa baku adalah bahasa resmi atau formal baik tertulis maupun lisan. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukkan norna- norna bahasa dalam penggunaannya( Ida Bagus putrayasa, 2007). Ragam baku mempunyai sifat- sifat sebagai berikut : Bahasa Indonesia|
29
1. Kemantapan Dinamis Kemantapan dinamis berupa kaidah- kaidah dan aturan- aturan yang tetap. Bahasa baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Dalam kemantapan bahasa baku akan ditemukan adanya kata-kata yang menggunakan pola tertentu yang bersifat sama misalnya perajin bukan pengrajin, perusak bukan pengrusak dll. Meskipun demikian kemantapan bahasa baku tidak bersifat kaku, yang ditunjukkan dengan munculnya kosa kata baru yang menggantikan kata sebelumnya, misalnya Langganan adalah pihak penjual sesuai produk dan Pelanggan adalah pihak pembeli yang selalu membeli suatu produk pada tempat yang sama.
2. Cendekia Bahasa baku dinyatakan bersifat cendekia karena ragam bahasa baku umumnya digunakan pada tempat resmi. Dalam penggunaanya bahasa baku dapat diwujudkan dengan kalimat, paragrap, dan satuan bahasa yang lain yang lebih besar dengan mengutamakan pengungkapan nalar atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Proses untuk mencendekiaan bahasa itu sangat penting dilakukan mengingat perkembangan ilmu dan teknologi modern, yang kini umumnya masih bersumber dari bahasa asing dan harus dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia.
3. Seragam Bentuk bahasa baku bersifat seragam, maksudnya proses pembakuan adalah proses penyeragaman bahasa yaitu pencarian titik- titik keseragaman. Misalnya untuk menyebutkan pelayan yang bertugas menjadi awak kabin pesawat di kenal dengan Pranmugari. Hal ini terjadi atas kesepakatan pihak yang mengusulkan dan kata yang telah disepakati ini akan menjadi bentuk baku. Bentuk baku dari bahasa memiliki ciri- ciri sebagai berikut :
a. Memakai ucapan baku Ucapan baku / benar berkaitan dengan penggunaan bahasa lisan. Pembakuan ucapan atau pelafalan masih sulit dilakukan sampai sekarang. Sebagai acuan, pelafalan yang baik adalah pelafalan yang tidak terpengaruh oleh ucapan- ucapan kedaerahan. Sebagai contoh masyarakat Jawa mengucapkan bunyi b, d, j, dar g, diucapkan di awal kata: mBandung, mDemak, nJombang, ngGarut. Demikian pula, pengucapan kata- kata bersuku mati fonem akhir/b/,/ct/, dan lgl, dilafalkan/p/,/t/rtkl Misalnya pad,akata: bab, murid, ajeg, diucapkan menjadi bap, murit, ajek.
Bahasa Indonesia|
30
b. Memakai ejaan resmi Bahasa baku wajib menggunakan ejaan resmi yang dituliskan secara jelas, dan tetap pada kata, kalimat ,aupun tanda baca sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempumakan( EYD). c. Menghindari unsur- unsur daerah baik leksikal maupun gramatikal 1) Unsur- unsur leksikal adalah kata, terutam akata- kata dari bahasa daerah atau kata- kata gaul yang merusak eksistensi bahasa Indoneia. Sebagai contoh, kata yang harus dihindari : Kata Daerah Seharusnya Ketemu Bertemu Situ Kamu Bikin Membuat Bilang Mengatakan Sistim Sistem 2) Unsur gramatikal adalah unsur yang bersifat ketatabahasaan (pembentuk kata atau kalimat). Contoh Bahasa Indonesia Tidak Baku Mobilnya orang itu baru Saya sudah tahu dimana dia disekolahkan Kerjakan Pekerjaan itu sebaik mungkin
Bahasa Indonesia Baku Mobil orang itu bagus Saya sudah tahu tempat sekolahnya Kerjakanlah pekerjaan itu sebaikbaiknya
3) Pemakaian fungsi gramatikal (Subyek, Predikat ) secara eksplisit dan konsisten Contoh : Bahasa Indonesia Tidak Baku Kepada Bapak Kepala Kantor kami silahkan Kampus STAN yang indah itu Penyusunan laporan ini saya dibantu istri
Bahasa Indonesia Baku Bapak Kepala Kantor kami silahkan Kampus STAN itu indah Dalam penyusunan laporan ini, saya dibantu istri
4) Pemakaian konjungsi bahwa atau karena secara eksplesit dan konsisten Contoh : Bahasa Indonesia Tidak Baku Hari ini dia tidak masuk dia wisuda Mohon jangan ribut disini ada ujian
Bahasa Indonesia Baku Hari ini dia tidak masuk karena wisuda Mohon jangan ribut karena di sini ada ujian
Bahasa Indonesia|
31
5) Pemakaian awalan men-, di- atau ber- secara eksplesit dan konsisten. Bahasa Indonesia Tidak Baku Anak-anak tamatan SMK banyak kerja di toko Untuk urusan ini saya tidak mau ambil risiko Dua orang penduduk lokal curi sepeda
Bahasa Indonesia Baku Anak-anak tamatan SMK banyak bekerja di toko Untuk urusan ini, saya tidak mau mengambil risiko Dua orang penduduk lokal mencuri sepeda
6) Pemakaian partikel lah, kah, pun secara eksplesit dan konsisten Contoh : Bahasa Indonesia Tidak Baku Kerjakan latihan itu dengan baik
Bahasa Indonesia Baku Kerjakanlah latihan itu dengan baik Berapa harga solar seliter Berapakah harga solar seliter Sampai sekarang dia tidak pernah hadir Sampai sekarangpun, dia tidak pernah hadir
7) Pemakaian kata depan, kata sambung secara tepat Bahasa Indonesia Tidak Baku Hal ini akan saya laporkan sama atasan saya Kalungnya terbuat daripada emas Untuk pembangunan asrama itu memerlukan puluhan hektar lahan
Bahasa Indonesia Baku Hal ini akan saya laporkan pada atasan saya Kalungnya terbuat dari emas Pembangunan asrama itu memerlukan puluhan hektar lahan
8) Pemakaian pola : aspek-pelaku-tindakan secara konsisten Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku Prosedur yang benar sudah Prosedur yang benar telah saya lalui saya lalui (Saya telah melalui prosedur itu…) Pengamatan dia belum lakukan Pengamatan belum lakukan (Dia belum melakukan pengamatan …) Saya akan cari warga baru itu Akan saya cari warga baru itu (Saya akan mencari warga ….) 9) Menghindari pemakaian bentuk-bentuk yang mubazir atau bentuk bersinonim Bahasa Indonesia Tidak Baku Para hadirin sekalian yang saya hormati Ucapannya banyak mengandung kata-kata pedas Kalau seandainya saya menjadi camat, akan saya bangun daerah ini
Bahasa Indonesia Baku Hadirin yang saya hormati Ucapannya mengandung kata-kata pedas Seandainya saya menjadi camat, akan saya bangun daerah ini
Bahasa Indonesia|
32
10) Menghindari pemakaian kalimat yang bermakna ganda Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku Seluruh murid dilarang tidak Seluruh murid dilarang merokok boleh merokok Ibu Dewi sangat mencintai Ibu Dewi sangat mencintai suaminya, suaminya, saya juga saya juga mencintai suami saya
11) Memakai konstruksi sintetis Bahasa Indonesia Tidak Baku Dikasih komentar
Bahasa Indonesia Baku Dikomentari
Bikin rusak Dia punya buku
Dirusakan Bukunya
12) Kata-kata yang sering salah pemakaiannya Dibawah ini akan disampaikan contoh kata-kata yang sering digunakan secara salah, namun pemakaian kata yang sering ini mengakibatkan salah kaprah sehingga dianggap benar. Kata Acuh Keberatan Penjabat Pejabat Pengacara Pembawa acara
Makna sebenarnya Peduli Terlalu berat Pejabat sementara Orang yang mempunyai jabatan Penasehat hukum Pewara
C. Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan digunakan oleh bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Secara teknis yang dimaksud dengan ejaan adalah hal-hal yang terkait dengan penyusunan kalimat yaitu : -
pemakaian huruf,
-
penulisan kata,
-
penggunaan tanda baca.
Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebagai mana di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 46 Tahun 2009, perlu dipahami karena merupakan salah satu faktor yang mendukung kalimat yang efektif. Bahasa Indonesia|
33
1. Pemakaian Huruf
a. Penulisan huruf besar atau huruf kapital Huruf kapital sering juga disebut dengan huruf besar. Namun istilah ini dapat membingungkan karena pada kenyataannya akan ada huruf kapital dalam ukuran kecil,
misalnya font 8. Sebaliknya juga akan ada huruf kecil (bukan kapital) dalam ukuran besar, misalnya font 40. Oleh karena itu, menurut Eko Sugiarto, yang dimaksud dengan huruf kapital, yaitu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Berdasarkan EYD, penggunaan huruf kapital adalah sebagai berikut. No 1.
Uraian Sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat
Contoh
2.
Sebagai huruf petikan langsung
pertama
Adik bertanya, “Di mana kita makan?” Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah, Nak!” “Kemarin engkau datang,” katanya. “Besok pagi,” kata ibu, “dia akan berangkat”.
3.
Sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan Kitab Suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan
Allah, Yang Mahakuasa, Yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen. Tuhan tunjukkan jalan terbaik kepada hamba-Nya. Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat.
4.
Sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang
5.
Sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai
Presiden Joko Widodo Perdana Menteri Nehru Profesor Supomo
Dia membaca. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu belum selesai.
Mahaputra Yamin Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim Imam Syafii Nabi Ibrahim
Bahasa Indonesia|
34
No
Uraian pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat
Contoh Laksamana Muda Udara Husein Sastranegara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Gubernur Bali
6.
Sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang
7.
Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa
Bangsa Indonesia, suku Bali, bahasa Inggris
8.
Sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah
tahun Hijriah, tarikh Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
9.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi
Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebon, Danau Toba, Dataran TinggiDieng, Gunung Semeru, Jalan Diponegoro, Jazirah Arab, Kali Brantas, LembahBaliem, Ngarai Sianok, Pegunungan Jayawijaya, Selat Lombok, Tanjung Harapan,Teluk Benggala, Terusan Suez
10. Sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan
Republik Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972
11. Sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Undang-Undang DasarRepulik Indonesia Rancangan Undang-Undang Kepegawaian
12. Sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata ulang sempurna) di dalam nama buku, majalah, surat kabar dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan,
Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma Bacalah majalah Bahasa dan Sastra Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan
Amir Hamzah Dewi Sartika Wage Rudolf Supratman Halim Perdanakusumah
Bahasa Indonesia|
35
No
Uraian yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal
Contoh Ia menyelesaikan makalah “Asas-Asas Hukum Perdata”
13. Sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan
Dr. doctor M.A. master of arts S.E. sarjana ekonomi S.H. sarjana hukum S.S. sarjana sastra Prof. professor Tn. tuan Ny. nyonya Sdr. saudara
14. Sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan
“Kapan Bapak Berangkat?” tanya Harto. Adik bertanya, “Itu apa, Bu?” Surat Saudara sudah saya terima “Silakan duduk, Dik!” kata Ucok Besok Paman akan datang Mereka pergi ke rumah Pak Camat Para ibu mengunjungi Ibu Hasan
15. Sebagai huruf pertama kata ganti Anda
Sudahkah Anda tahu? Surat Anda telah kami terima
Tidak Memakai Huruf Kapital
Terdapat pengecualian pemakaian huruf kapital, yaitu sebagai berikut. No
Uraian
1.
Tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertetu, nama instansi, atau nama tempat. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat.
Dia baru saja diangkat menjadi sultan Tahun ini dia pergi naik haji
Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran
Mesin diesel 10 volt 5 ampere
2.
3.
Contoh
Siapakah gubernur yang baru dilantik itu? Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi mayor jenderal
Bahasa Indonesia|
36
No 4.
5.
Uraian
Contoh
Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan Tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipkai sebagai nama
Mengindonesiakan kata asing keinggris-inggrisan
Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia
6.
Tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri
berlayar ke teluk, mandi di kali, menyeberabangi selat, pergi ke arah tenggara
7.
Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis.
8.
Tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi.
Menjadi sebuah republik Beberapa badan hukum Kerja sama antara Pemerintah dan rakyat Menurut undang-undang yang berlaku
9.
Tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan.
Kita semua harus menghormati bapak dan ibu kita Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga
garam inggris gula jawa kacang bogor pisang ambon
b. Penulisan huruf miring
Saat ini, pemakaian komputer sudah sangat jamak, sehingga penulisan huruf miring tidak terkendala, cukup tekan icon italic atau tekan tombol Ctrl+i. Dalam tulisan tangan atau mesin ketik tidak mudah menulis huruf miring, huruf atau kata yang akan dicetak miring digarisbawahi. Garis bawah tersebut kata demi kata, spasi antarkata tidak perlu digarisbawahi. Adapun penggunaan huruf miring berdasarkan EYD adalah sebagai berikut.
Bahasa Indonesia|
37
No 1.
Uraian Untuk menuliskan nama buku, majalah dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan
Contoh
2.
Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata
Huruf pertama kata abad adalah a Dia buka menipu, tetapi ditipu Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital Buatlah kalimat dengan berlepas tangan
3.
Untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia
Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama Politik devide et impera pernah merajalela di negeri ini Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi ‘pandangan dunia’ Tetapi: o Negara itu telah mengalami empat kali kudeta. o Korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus.
majalah Bahasa dan Sastra buku Negarakertagama karangan Prapanca surat kabar Suara Rakyat
Bahasa Indonesia|
38
2. Penulisan Kata a. Kata turunan No Uraian 1. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya 2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulus serangkai 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai
Contoh bergetar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar luaskan menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipatgandakan, penghancurleburan adipati, aerodinamika, antarkota, anumerta, audiogram, awahama, bikarbonat, biokimia, caturtunggal, dasawarsa, dekameter, demoralisasi, dwiwarna, ekawarna, ekstrakurikuler, elektroteknik, infrastruktur, inkonvensional, introspeksi, kolonialisme, kosponsor, mahasiswa, mancanegara, multilateral, narapidana, nonkolaborasi, Pancasila, panteisme, paripurna, poligami, pramuniaga, prasangka, purnawirawan, reinkarnasi, saptakrida, semiprofessional, subseksi, swadaya, telepon, transmigrasi, tritunggal, ultramodern
Catatan: 1) Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf non-Indonesia, panawalnya adalah huruf kapital, diantara kedua Afrikanisme unsur itu harus dituliskan tanda hubung (-) 2) Jika kata maha sebagai unsur gabungan Mudah-mudahan Tuhan diikuti kata esa dan kata yang bukan kata Yang Maha Esa dasar, gabungan itu ditulis terpisah melindungi kita. Marilah kita beersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. 3) Jika kata maha sebagai unsur gabungan Tuhan Yang Mahakuasa merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata menentukan arah hidup dasar, kecuali kata esa, gabungan itu ditulis kita. serangkai Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita.
Bahasa Indonesia|
39
No Uraian 4) Bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti pro, kontra, dan anti, dapat digunakan sebagai bentuk dasar
5) Kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk berimbuhan
Contoh Sikap masyarakat yang pro lebih banyak daripada yang kontra. Mereka memperlihatkan sikap anti terhadap kejahatan. Taklaik terbang Taktembus cahaya Tak bersuara Tak terpisahkan
b. Kata Depan
Penggunaan kata depan di, ke, dan dari ditulis harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali kata depan ini ada di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Pada prinsipnya, penulisan di dan ke ada dua macam, yaitu sebagai awalan dan sebagai kata depan. 1) Penulisan di sebagai kata depan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Fungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau keberadaan sesuatu. Biasanya, di sebagai kata depan merupakan penentu tempat dan jawaban atas pertanyaan yang menanyakan tempat.
Misalnya : -
di rumah, di kantor, di gudang, di pasar, di toko, di jalan raya, dan sebagainya.
-
Kain itu terletak di dalam lemari.
-
Bermalam sajalah di sini.
-
Di mana Siti sekarang?
-
Mereka ada di rumah.
-
Ia ikut terjun di tengah kancah perjuangan.
2) Penulisan di sebagai awalan harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya: -
dibaca, diminum, diambil, diangkat, diselimuti, dan sebagainya.
-
Surat perintah itu dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1966. Bahasa Indonesia|
40
3) Penulisan ke sebagai kata depan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Biasanya, ke sebagai kata depan menyatakan arah atau tujuan dan jawaban atas pertanyaan, “Ke mana?”
Misalnya : -
ke sekolah, ke pasar, ke pantai, ke pusat perbelanjaan, ke Yogyakarta, ke luar negeri, dan sebagainya.
-
Ke mana saja ia selama ini?
-
Kita perlu berpikir sepuluh tahun ke depan.
-
Mari kita berangkat ke pasar.
-
Saya pergi ke sana-sini mencarinya.
4) Penulisan ke sebagai awalan harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
Misalnya: -
Kami percaya sepenuhnya kepadanya.
-
Kesampingkan saja surat permohonan yang tidak jelas.
-
Ia masuk, lalu keluar lagi.
-
Bawa kemari gambar itu.
-
Kemarikan buku itu.
-
kelima, ketua, kekasih, keterampilan, kemanusiaan, dan sebagainya.
Kata depan di dan ke pada kalimat tertulis dapat digunakan secara tepat dengan cara menggantikannya dengan kata yang lain. Dibawah ini dijelaskan kata yang dapat digunakan untuk menguji apakah penulisan kata depat di dan ke sudah tepat yaitu : 1) Umumnya kata di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya (sebagai kata depan) jika di dan ke tersebut dapat diganti dengan kata dari. Misalnya: -
Di sini, ke sini
dari sini
-
Di kantor, ke kantor
dari kantor
-
Di luar negeri, ke luar negeri
dari luar negeri
Bahasa Indonesia|
41
2) Ke pada kata kemari, meskipun menunjukkan arah, harus ditulis serangkai karena ke pada kata kemari tidak lazim diganti dengan kata di dan dari. Misalnya: kemari di mari (tidak lazim), dari mari (tidak lazim) 3) Penulisan kata keluar ada dua macam. Jika merupakan lawan makna masuk, ditulis serangkai. Jika sebagai lawan makna ke dalam, ditulis terpisah. Misalnya: -
Pak Farhan baru saja keluar kelas
lawan makna masuk
-
Pak Farhan berangkat ke luar negeri
lawan makna ke dalam
3. Partikel a. Partikel -lah, -kah, dan -tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya: -
Bacalah buku itu baik-baik.
-
Apakah yang tersirat dalam dalam surat itu?
-
Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia.
-
Siapakah gerangan dia?
-
Apatah gunanya bersedih hati?
-
Apatah gunanya bersedih hati?
b. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya: -
Apa pun yang dilakukannya, ia tetap terbaik.
-
Hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan.
-
Jangankan dua kali, satu kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku.
-
Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi.
Terdapat kata-kata yang memakai partikel pun pada kelompok yang sudah lazim dan dianggap padu, contohnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, walaupun ditulis serangkai. Misalnya: -
Adapun sumber beritanya belum diketahui.
-
Bagaimanapun juga akan dicobanya menghubungi Saudaranya.
-
Baik karyawan maupun karyawati ikut berdiskusi.
-
Sekalipun belum memuaskan, hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. Bahasa Indonesia|
42
-
Walaupun miskin, ia selalu gembira.
c. Partikel per yang berarti ‘mulai’, ‘demi’, dan ‘tiap’ ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya: -
Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April.
-
Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu.
-
Harga kain itu Rp 2.000,00 per helai.
Catatan: Partikel per dalam bilangan pecahan yang ditulis dengan huruf dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya.
4. Kata Bilangan
Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. -
Angka Arab
: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
Angka Romawi
: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M
a. Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas, dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas. Misalnya: - 0,5 sentimeter - pukul 15.00 - liter - 50 dolar Amerika - $5.10* - 10 persen
1 jam 20 menit 4 meter persegi 17 Agustus 1945 US$3.50* 100 yen 27 orang
5 kilogram tahun 1928 Rp5.000,00 10 paun Inggris Y100
catatan: (1) Tanda titik pada contoh bertanda bintang (*) karena merupakan satuan mata uang asing mama menunjukkan tanda desimal (2) Penulisan lambang mata uang, seperti Rp, US$, £, ¥ tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak ada spasi antara lambang itu dan angka yang mengikutinya, kecuali di dalam tabel.
b. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misalnya: Bahasa Indonesia|
43
-
Jalan Kemanggisan Raya No.1 Jakarta Barat
-
Hotel Indonesia, Kamar 169
c. Angka digunakan juga untuk memberi nomor bagian karangan dan ayat kitab suci. Misalnya: - Bab X, Pasal 5, halaman 252 - Surah Yasin: 9 d. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 1) Bilangan utuh Misalnya: - Dua belas 12 - Dua puluh dua 22 - Dua ratus dua puluh dua 222 2) Bilangan pecahan Misalnya: - Setengah - Tiga perempat - Seperenam belas - Tiga dua pertiga - Seperseratus - Satu persen - Satu permil - Satu dua persepuluh
½ ¾ 1/16 3 2/3 1/100 1% 1‰ 1,2
Catatan: Tanda hubung dapat digunakan dalam penulisan lambing bilangan dengan huruf yang dapat menimbulkan salah pengertian. Misalnya: - 20 2/3 (dua puluh dua-pertiga) - 22/30 (dua-puluh-dua pertiga puluh) - 20 15/17 (dua puluh lima-belas pertujuh belas) - 150 2/3 (seratus lima puluh dua-pertiga) e. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya: - pada awal abad XX - dalamkehidupan abad ke-20 ini - pada awal abad kedua puluh - kantor di tingkat II gedung itu - di tingkat ke-2 gedungitu - di tingkat keduagedung itu f.
Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara yang berikut. Bahasa Indonesia|
44
Misalnya: - tahun ’50-an atau tahun lima puluhan - uang 5000-an atau uang lima ribuan - lima uang 1.000-an atau lima uang seribuan g. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf,kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perinciandan pemaparan. Misalnya: -
Amir menonton drama itu sampai tiga kali.
-
Ayah memesan tiga ratus ekor ayam.
-
Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 52 orang memberikan suara blangko.
-
Kendaraan yang ditempah untuk pengangkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 helicak, 100 bemo.
h. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya: -
Dua belas orang tewas dalam kecelakaan itu.
-
Pak Darmo mengundang 250 orang tamu
Penulisan yang salah :
i.
-
15 orang tewas dalam kecelakaan itu.
-
Dua ratus lima puluh orang tamu diundang Pak Darmo.
Angka yang menunjukkan bilangan utuh secara besar dapat dieja Misalnya:
j.
-
Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah.
-
Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta orang.
Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali didalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. Misalnya: -
Kantor kami mempunyai dua puluh orang pegawai.
-
Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah.
Bukan: -
Kantor kami mempunyai 20 (dua puluh) orang pgawai.
-
Di lemari itu tersimpan 805 (delapan ratus lima) buku dan majalah.
k. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Bahasa Indonesia|
45
Misalnya: -
Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999,75 (Sembilan ratus Sembilanpuluh Sembilan dan tujh puluh lima perseratus rupiah).
Penulisan yang salah : -
Saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999,75 (Sembilan ratus Sembilan puluhSembilan dan tujuh puluh lima perseratus) rupiah.
5. Kata-kata yang sering salah penulisan Terdapat beberapa kata yang dipengaruhi dengan pengucapannya sehingga dalam menuliskan kata tersebut sering terjadi kesalahan. Beberapa kata yang sering terjadi kesalahan penulisan adalah : Penulisan yang salah Atlit Cuman Akhli Apotik kaedah
Penulisan yang benar / baku Atlet Cuma Ahli Apotek kaidah
6. Ungkapan idiomatik Ungkapan idiomatik adalah kalimat yang mempunyai pasangan tetap artinya kata tersebut selalu hadir dengan pasangannya. Contoh Penulisan yang salah Sesuai disebabkan
Penulisan yang benar / baku Sesuai dengan Disebabkan oleh
7. Penggunaan Tanda Baca a. Tanda titik (.) 1) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya: -
Orang Tuaku tinggal di Denpasar.
-
Biarlah mereka duduk di sana.
-
Dia menanyakan siapa yang akan datang.
-
Hari ini tanggal 06 April 2003.
-
Marilah kita mengheningkan cipta.
-
Sudilah kiranya Saudara mengabulkan permohonan ini.
Bahasa Indonesia|
46
Khusus untuk kalimat yang sudah diakhiri dengan tanda titik, maka tanda (.) cukup dituliskan satu kali. Misalnya: -
Buku itu disusun oleh Drs. Sudjatmiko, M.A. Dia membeli buku, pensil, dsb. Dia mengatakan, “Kaki saya sakit.”
2) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya: -
III. Departemen Dalam Negeri A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa B. Direktorat Jenderal Agraria 1. …
-
1. Patokan Umum 1.1 Isi Karangan 1.2 Ilustrasi 1.2.1 Gambar Tangan 1.2.2 Tabel 1.2.3 Grafik
Penulisan tanda titik (.) pada angka atau huruf yang dituliskan pada bagan atau ikhtisar maka tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf yang tanda terakhir dalam deratan angka atau huruf.
3) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya : Pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1, 35 menit, 20 detik)
4) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya: -
2.30.10 jam (2 jam, 30 menit, 10 detik)
-
0.40.20 jam (40 menit, 20 detik)
-
0.0.30 jam (30 detik)
5) Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Bahasa Indonesia|
47
Misalnya : Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Weltevreden: Balai Poestaka. 6) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya: -
Pulau itu berpenduduk 24.200 orang.
-
Bencana Alam yang terjadi tahun lalu menewaskan 1.001 jiwa.
7) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya: -
Ia lahir pada tahun 2003 di Jakarta.
-
Lihat halaman 2345 seterusnya.
-
Nomor gironya 2345678.
8) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya: -
Acara Peresmian Bendungan
-
Bentuk dan Kedaulatan (Bab 1 UUD ’45)
-
Panti Jompo
9) Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan tanggal suat atau (2) nama dan alamat surat. Misalnya: -
Jalan Bintaro Raya 12 (tanpa titik)
-
Mataram (tanpa titik)
-
6 April 2003 (tanpa titik)
-
Yth. Sdr. Moh. Nurkhasan (tanpa titik)
-
Jalan Cucur Raya 12 (tanpa titik)
-
Probolinggi (tanpa titik)
Atau: -
Kantor Penempatan Tenaga (tanpa titik)
-
Jalan Sakti 1 (tanpa titik)
-
Denpasar (tanpa titik)
b. Tanda koma (,)
1) Tanda koma dipakai diantara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Bahasa Indonesia|
48
Misalnya: -
Saya menjual beras, tepung, dan Minyak goreng.
-
Surat biasa, surat kilat, maupun surat khusus memerlukan prangko.
-
Satu, dua, … tiga!
2) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, atau melainkan. Misalnya: -
Saya ingin datang, tetapi hari hujan.
-
Budi bukan siswa saya, melainkan siswa Ibu Murni.
3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya: -
Kalau hari hujan, saya tida datang.
-
Karena sibuk, ia lupa akan janjinya.
4) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Misalnya: -
Saya akan hadir kalau menerima undangan.
-
Dia tidak akan datang karena ujian.
-
Dia paham bahwa belajar itu penting.
5) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula,meskipun begitu, akan tetapi. Misalnya: -
Anak itu tekun dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri.
-
Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi siswa terbaik.
-
Meskipun begitu, dia tidak pernah berlaku sombong kepada siapapun.
6) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya: -
O, begitu?
-
Wah, hebat sekali!
-
Hati-hati, ya, nanti jatuh.
-
Sudah saatnya istirahat, pak. Bahasa Indonesia|
49
7) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya: -
Kata ibu “Saya senang sekali.”
-
“Saya Senang sekali,” kata ibu, “karena kamu lulus.”
8) Tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya: -
Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka
-
Indonesia, Jalan raya Melawai 4, Jakarta.
-
Sdr. Winarsa, Jalan Mawar Merah 12, Bogor.
-
Kuala Lumpur, Malaysia.
9) Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya : Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan2. Djakarta: Pustaka Rakjat. 10) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Misalnya : W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karangmengarang (Jogjakarta:UP Indonesia, 1967), hlm. 4. 11) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya : -
Aditya, S.E.
-
Ny. Melati, M.A.
12) Tanda koma dipakai di muka angka persepuluh atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya : -
12,5 m
-
Rp12,50
13) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya : -
Dosen saya, Pak Untung, pandai sekali. Bahasa Indonesia|
50
-
Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang makan sirih.
-
Seluruh pegawai, baik yang laki-laki maupun perempuan, mengikuti latihan paduan suara.
Bandingkan dengan keterangan pembatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma: Semua siswa yang lulus ujian mendaftarkan namanya pada panitia. 14) Tanda
koma
dapat
dipakai―untuk
menghindari
salah
baca―di
belakangketerangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya: -
Dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh.
-
Atas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan terima kasih.
Bandingkan dengan: -
Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam upaya pembinaan dan pengembanagan bahasa.
-
Karyadi mengucapkan terima kasih atas bantuan Agus.
15) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langung itu berakhir dengan tanda tanya atau seru. Misalnya: -
“Di mana Saudara tinggal?” tanya Karim.
-
“Berdiri lurus-lurus!” perintahnya.
c. Tanda tanya
1) Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya: -
Kapan ia berangkat?
-
Saudara tahu, bukan?
2) Tanda taya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yangdisangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Misalnya: -
Ia dilahirkan pada tahun 1983 (?).
-
Uangnya sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang.
Bahasa Indonesia|
51
d. Tanda seru Tanda seru dipakai sesuda ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yangmenggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya: -
Alangkah seramnya peristiwa itu!
-
Bersihkan kamar itu sekarang juga!
-
Masak! Sampai hati juga ia meninggalkan anak-istrinya.
-
Merdeka!
e. Tanda Garis Miring (/) 1) Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomormpada alamat dan penandaanmasa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim. Misalnya: -
No. 7/PK/1973
-
Jalan Kramat III/10
-
tahun anggaran 1985/1986
2) Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap. Misalnya: - dikirimkan lewat darat atau lewat laut
‘dikirim lewat darat/laut’
- harganya Rp25,00/lembar
‘harganya Rp25,00 tiap lembar’
Bahasa Indonesia|
52
D.
STRUKTUR KALIMAT EFEKTIF Kalimat dinyatakan efektif apabila kalimat itu mampu menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain secara utuh, sesuai sasaran dan diterima secara sempurna. Informasi atau pesan dapat diterima dengan sempurna karena pemilihan kata yang mendukung kalimat sehingga dapat mengungkapkan kandungan gagasan.Dengan demikian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan ditinjau dari sisi pemilihan kata, struktur, dan logikanya. 1. Syarat Kalimat Efektif
Menururt Ida Bagus Putrayasa, kalimat efektif harus memenuhi dua syarat yaitu syarat awal dan syarat utama. a. Syarat awal kalimat efektif a.1. Pemilihan kata (diksi) yang mencakup : 1) Kata-kata yang memenuhi isoformisme yaitu kesamaan makna karena kesamaan pengalaman masa lalu atau adanya kesamaan struktur kognitif; 2) Kata-kata yang bersinonim (kesamaan arti) dan berhomofon (kesamaan bunyi); 3) Kata-kata yang bermakna denotasi (makna konseptual atau makna dasar) dan konotasi (makna yang mengacu pada nilai dan rasa); 4) Kata umun dan khusus. Semakin luas cakupan makna kata maka makin umum sifatnya. Sebaliknya makin sempit cakupan maknanya maka semkin khusus sifat kata tersebut; 5) Kata-kata atau istilah asing. Penggunaan kata atau istilah asing sedapat mungkin dihindari agar isnformasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita; 6) Kata abstrak dan konkrit. Kata abstrak lebih sulit dipahami daripada kata kongkrit. Kata abstrak mempunyai referen berupa konsep, sedangkan kata kongkret mempunyai referen objek yang dapat diamati. Jika yang didiskripsikan suatu fakta, tentu saja harus lebih banyak menggunakan kata-kata kongkret; 7) Kata populer dan kata kajian. Kata populer adalah yang dipergunakan pada berbagai kesempatan dalam komunikasi sehari-hari di kalangan semua masyarakat adalah kata populer. Sedangkan kata kajian adalah kelompok kata
Bahasa Indonesia|
53
yang hanya dikenal dan dipergunakan secara terbatas dalam kesempatankesempatan tertentu; 8) Jargon, kata percakapan, dan slang. Untuk tulisan formal untuk khalayak yang lebih luas, lebih baik dihindari kata-kata yang termasuk ‘jargon’ karena hanya dipahami oleh kalangan tertentu; dan 9) Bahasa prokem. Bahasa prokem hanya diketahui oleh kalangan tertentu yang biasanya berbentuk sandi oleh karena itu tidak baik digunakan untuk tulisan yang bersifat umum. a.2. Penggunaan pedoman ejaan yang mencakup: 1) Penulisan huruf; 2) Penulisan kata; dan 3) Tanda baca. Untuk ketiga hal tersebut kita harus mengacu pada Ejaan Yang Disempurnakan dan akan dibahas dalam bab selanjutnya.
b. Syarat Utama Kalimat Efektif Menurut Ida Bagus Putrayasa, menjelaskan syarat utama kalimat efektif adalah struktur dan ciri kalimat efektif. b.1. Struktur kalimat efektif Struktur kalimat efektif terdiri dari tiga struktur yaitu kalimat umum, kalimat pararel atau kesejajaran, dan kalimat periodik. Struktur kalimat umum unsur-unsur yangmembangun kalimat dapat dibedaan menjadi dua, yaitu: unsur wajib dan unsur takwajib (manasuka efektif). Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek (S) dan predikat (P). Sedangkan unsur takwajib adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu kata kerja bantu: harus, boleh; keterangan aspek: sudah, akan; keterangan: tempat, watu, cara, dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Bahasa Indonesia|
54
(Aux) K
=
FSb
+
(Asp)
(W) +
FPr
+
(T)
(Pnd)
(C)
Keterangan : K FSb FPr
: : :
Kalimat Frase Subjek Frase Predikat
: :
FB (Frase Benda) FB (Frase Benda)
FK (Frase Kerja) FS (Frase Sifat) FD (Frase Depan) Fbil (Frase Bilangan) Aux : Auxilary : Harus, boleh, mau; Asp : Aspek : Sudah, akan, senang; Pnd : : Memang, tidak, hanya; W : : Sebelum, sesudah, ketika; T : : di......., ke......., dari.....,; C : : Sebab, akibat, syarat, perlawanan, keadaan, dan lain-lain Unsur-unsur yang diapit tanda kurung disebut unsur manasuka, sedangkan yang lain disebut unsur wajib. Contoh Dia memang sudah harus berangkat hari Minggu ke Jakarta untuk diklat. Fsb
Pnd
Asp Aux
FPr
W
T
C
Unsur wajib kalimat tersebut adalah : Dia berangkat. Struktur kalimat pararel atau kesejajaran Pararelisme atau kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentukbentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frase (kelompok kata), maka ideide yang sederajat harus dinyatakan dengan frase juga. Jika sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata benda (misalnya bentuk pe-an, ke-an), maka ide lain yang sederajat harus dengan kata benda juga. Demiian juga halnya bila sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata kerja (misalnya bentuk me-kan, di-kan), maka ide lainnyayang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Pararelisme akan membantu memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan.
Bahasa Indonesia|
55
Contoh : a) Penyakit
alzheimer alias pikun adalah satu segi usia tua yang paling
mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Dalam kalimat tersebut ide yang sederajat adalah kata “mengerikan dan berbahaya” dan kata “pencegahan dengan cara mengobatanya”. Ide yang sederajat dalam kalimat tersebut tidak sederajat, agar sederajat maka sebaiknya kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Penyakit
alzheimer alias pikun adalah satu segi usia tua yang paling
mengerikan dan membahayakan, sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. b) Pemeriksa sudah meminta dokumen pendukung kepada Wajib Pajak dan sudah diperhitungkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Buat kalimat tersebut menjadi kalimat dengan struktur yang sejajar: ________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Kesejajaran sebuah kalimat terdiri dari dua macam yaitu kesejajaran dari segi bentuk maupun dari segi makna. a) Kesejajaran Bentuk Imbuhan digunaan untuk membentuk kata berperan dalam menentukan kesejajaran. Berikut ini contoh yang memperlihatkan ketidak-sejajaran bentuk. Kegiatan pemeriksaan meliputi peminjaman buku, menghitung pajaknya, dan menerbitkan ketetapan pajak. Ubahlah kalimat tersebut agar mempunyai kesejajaran bentuk __________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) Kesejajaran Makna Dalam sebuah kalimat bentuk dan makna mempunyai kaitan yang erat, ibarat dua sisi mata uang. Harus ada hubungan kesejajaran makna antara
Bahasa Indonesia|
56
subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Hubungan itu ditentukan oleh relasi makna antarsatuan. Contoh Dia berdebat mempertahankan pendapat masing-masing. Dalam kalimat tersebut ‘berdebat’ bermakna ‘saling debat’. Hal itu berarti harus dilakuan oleh lebih dari satu orang. Karena kata ‘dia’ bermakna tunggal, subjek kalimat tersebut perlu diubah, misalnya ‘mereka’. Setelah menyiapkan semuanya, pemeriksaanpun segera dimulai. Ubah kalimat tersebut agar mempunyai kesamaan predikat Setelah menyiapkan semuanya, mereka segera memulai pemeriksaan. Setelah semuanya disiapkan, pemeriksaan segera dimulai. __________________________________________________________ __________________________________________________________ c) Kesejajaran Pilihan Kata Kadang-kadang, soal ujian dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Soal yang baik harus memuat perincian pilihan yang sejajar sehingga memberi peluang yang sama untuk dipilih. Contoh: Pemasangan telepon akan menyebabkan….. a. Melancarkan tugas b. Menambah wibawa c. Meningkatkan pengeluaran Jawaban yang diharapkan adalah (a), tetapi kalimat ‘Pemasangan telepon akan menyebabkan melancarkan tugas’ bukanlah kalimat yang baik.
Soal tersebut bisa diubah sebagai berikut. Pemasangan telepon akan meningkatkan….. a. Kelancaran b. Wibawa c. Pengeluaran
Struktur kalimat periodik Dalam kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya. Sebaliknya, pada kalimat periodik unsur-unsur tambahan yang
Bahasa Indonesia|
57
terlebih dahulu dikemukakan. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Contoh : -
Kemarin Penelaah keberatan dari kanwil DJP DIY disambut oleh Wajib Pajak dengan ramah. (K-S-P-O)
-
Oleh peserta diklat tugas tersebut dikerjakan dengan penuh semangat. (O-K-P-K)
b.2. Ciri-Ciri Kalimat Efektif Ciri-ciri kalimat efektif ada empat meliputi kesatuan (unity), kehematan (economy), penekanan (emphasis), dan kevariasian (variety).
1) Kesatuan (unity) Kalimat yang efektif haruslah mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Kesatuan tersebut bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek-predikat, predikat-objek, dan predikat-keterangan. Kalimat yang subjeknya diantarkan oleh pertiel sebaiknya dihindarkan agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca. Contoh Kepada para peserta diklat diharapkan menyerahkan data pribadi di ruang sekretariat. Sebaiknya Para peserta diklat diharapkan menyerahkan data pribadi di ruang sekretariat. Ubahlah kalimat di bawah ini agar mempunyai kesatuan (unity). Di dalam pemeriksaan itu merupakan jalan menghitung pajak menurut Wajib Pajak maupun Pemeriksa Pajak. -
Pemeriksaan itu merupakan jalan menghitung pajak menurut Wajib Pajak maupun Pemeriksa Pajak.
-
Tahun ini merupakan tahun yang berat untuk merealisasikan penerimaan pajak.
2) Kehematan (economy) Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Kalimat dikatakan hemat bukan Bahasa Indonesia|
58
karena jumlah katanya sedikit, sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Yang utama adalah seberapa banyakkah kata yang bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu kata-kata yang tidak perlu bisa dihilangkan. Untuk penghematan kata, hal-hal berikut perlu diperhatikan. a) Mengulang subjek kalimat Tanpa disadari, penulis sering mengulang subjek dalam satu kalimat. Jika pengulangan tersebut tidak membat kalimat menjadi lebih jelas, maka tidak diperlukan. Perhatikan kalimat berikut ini. Pemeriksa itu segera membuat laporannya setelah dia mendapat dokumen yang diperlukan. Penelaah keberatan segera bekerja setelah mereka mengetahui kakanwil akan memasuki ruang kerjanya. b) Hiponim dihindarkan Dalam bahasa ada kata yang merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang lebih tinggi. Kata merah sudah mengandung makna kelompok warna. Kata Desember sudah bermakna bulan. Perhatikan contoh berikut ini. Ahkir bulan Maret adalah batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Warna unggu dan warna pink adalah warna kesukaan Maemunnah. c) Pemakaian kata depan ‘dari’ dan ‘daripada’ Penggunaan dari dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan arah (tempat), asal (asal-usul). Sedangkan daripada berfungsi untuk membandingkan sesuatu benda atau hal dengan benda atau hal lainnya. Pilihlah penggunaan pemakaian ‘dari’ dan ‘daripada’ yang benar dalam kalaimat di bawah ini. -
Pak GusHar berangkat dari Jogja pukul 19.30. (B / S)
-
Kepala Kantor A lebih baik daripada Kepala Kantor B. (B / S)
-
Anak dari teman saya hari ini akan dilantik menjadi Penelaah Keberatan. (B /S)
-
Dirjen Pajak menekankan, bahwa di dalam memutuskan keberatan kepentingan daripada Wajib Pajak harus diutamakan. (B / S)
Bahasa Indonesia|
59
3) Penekanan (emphasis)
Penekanan dalam kalimat maksudanya adalah upaya pemberian penekanan aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat. Agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pembaca. Dalam bahasa lisan hal ini dilakukan oleh pembicara dengan cara memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya. Untuk penulisan ada beberapa cara untuk memberikan penekanan pada kalimat, antara lain dengan memindahkan letak frase dan mengulangi kata-kata yang sama. a) Pemindahan letak frase atau mengutamakan bagian kalimat GusHar Wegig Pramudito berpendapat bahwa salah satu indikator keberhasilan pemeriksaan pajak adalah dengan sedikitnya pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak. Salah satu indikator keberhasilan pemeriksaan pajak, menurut GusHar Wegig Pramudito adalah sedikitnya pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak. Sedikitnya pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak merupakan salah satu indikator keberhasilan pemeriksaan. Demikian pendapat GusHar Wegig Pramudito. b) Mengulang kata-kata yang sama Dalam memutuskan permohonan keberatan harus ada keseimbangan antara penerimaan pajak dan hak Wajib Pajak juga keseimbangan antara keadilan dengan kesinambungan usaha. Pajak dari cara pandang yang lebih luas bisa dilihat dari dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi politik, bahkan dimensi budaya.
4) Kevariasian (variety)
Penulisan yang mempergunakan kalimat dengan pola yang sama akan membuat suasana menjadi monoton atau datar sehingga menimbulkan kebosanan pada pembaca. Demikian juga jika penulis terus-menerus Bahasa Indonesia|
60
memilih kalimat yang pendek. Oleh karena itu, dalam penulisan diperlukan pola dan kalimat yang bervariasi. Kemungkinan variasi kalimat tersebut adalah sebagai berikut. a) Variasi pembuka kalimat Sebuah kalimat bisa dibuka dengan frase keterangan, frase benda, frase kerja, dan partikel penghubung. Contohnya adalah sebagai berikut. Dibuangnya jauh-jauh rasa lelah karena masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. (frase kerja) Karena tunggakan keberatan terlalu banyak membuatnya semakin semangat dalam bekerja. (partikel penghubung) b) Variasi dalam pola kalimat Penelaah Keberatan itu pandai tapi tidak dikenal kakanwilnya. (S-P-O) Tidak dikenal kakanwilnya Penelaah Keberatan yang pandai itu. (P-OS) c) Variasi dalam jenis kalimat Efektivitas sebuah kalimat berita dapat dikatakan dalam kalimat tanya. Perhatikan contoh berikut ini. ...... Dirjen Pajak sekali lagi menegaskan perlunya seluruh pegawai DJP mensukseskan SPN. Apakah semua pegawai DJP memahami arti suksesnya SPN? d) Variasi bentuk aktif-pasif Penerimaan pajak bisa tercapai dengan cara menghimbau dan melakukan konseling. Jika Wajib Pajak tidak merespon himbauan kita bisa memeriksanya. (aktif-aktif-aktif-aktif) Penerimaan pajak bisa tercapai dengan cara menghimbau dan melakukan konseling, jika Wajib Pajak tidak merespon himbauannya maka akan diperiksa. (aktif-aktif-pasif-pasif)
Bahasa Indonesia|
61
LATIHAN TATA NASKAH DINAS DAN BAHASA INDONESIA Latihan 1 (SURAT DINAS) Sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-123/WPJ.04/KP.0600/2015 tanggal 12 Juni 2015 kepada tim pemeriksa diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak : Nama : PT. Sempurna Selalu NPWP : 01.234.555.6-011.000 Alamat : Jalan Kuningan No. 23 Jakarta Selatan Tahun Pajak : Januari s.d. Desember 2014 Jenis Pajak : Semua Jenis Pajak Data yang tersedia pada berkas Wajib Pajak dan aplikasi SIDJP antara lain : 1. Data pada Aplikasi SIDJP dan portal DJP : No. Uraian SPT Aplikasi SIDJP/MPN/PKPM I Setoran Pajak a PPh pasal 25 120.000.000,00 89.000.000,00 b PPh pasal 23 25.000.000,00 25.000.000,00 c PPN 50.000.000,00 50.000.000,00 II PPN (Pajak Masukan) a. PT. Anugerah Sejahtera 35.000.000,00 0,00 b. CV.Aditya Raya 34.000.000,00 0,00 2. Informasi lainnya yang tersedia : No. Jenis Pajak MPN I a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
PPh pasal 25 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
SSP
0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 89.000.000 118.000.000
Tanggal setor ’05-02-2014 ’06-03-2014 ’09-04-2014 ’02-05-2014 ’06-06-2014 ’04-07-2014 ’04-08-2014 ’07-09-2014 ’07-10-2014 ’04-11-2014 ’08-12-2014 ’05-01-2015
Keterangan
BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta BRI Jakarta
3. Data pajak Masukan menunjukkan terdapat yang tidak sama antara lain : a. Pembelian kepada PT. Anugerah Sejahtera, NPWP : 02.000.123.0-012.000, alamat jalan Sudirman No.1220 Jakarta, Faktur Nomor : 010.14.000000015 tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp 35.000.000,00 b. Pembelian kepada CV. Aditya Raya, NPWP : 01.123.222.0-013.000, alamat jalan Pesanggrahan No.1220 Jakarta, Faktur Nomor : 010.14.000000234 tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 34.000.000,00 Diminta : Susunlah surat dinas yang perlu dibuat dengan berpedoman pada tata naskah dinas yang sudah ditentukan pada peraturan Dirjen Pajak Nomor : 33/PJ./2013 ! Bahasa Indonesia|
62
Latihan 2 (KALIMAT EFEKTIF) Tn. Parto bekerja sebagai Manager pada PT. Sederhana Bahagia sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Kebayoran baru sejak tanggal 23 Mei 2001. Pada tahun pajak 2014 jumlah penghasilan yang diterima sebesar Rp 200.000.000,00 dan PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan sebesar 40.000.000,00. Setelah menghitung kembali PPh Orang Pribadinya, Jumlah PPh terhutang ternyata hanya sebesar Rp 20.000.000,00 sehingga peritungan pajak Tn. Parto menjadi lebih bayar. Berdasarkan kondisi tersebut Tn. Parto dilakukan pemeriksaan dan informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan antara lain : 1. Tn. Parto sudah menikah dengan Ny. Susi dengan dikarunia seorang putri. 2. Saat ini, anak Tn. Parto masih bersekolah pada kelas 3 SMA 3. Untuk membantu keuangan keluarga Ny. Susi membuka toko pakaian muslim dengan penghasilan rata-rata sebesar 100 juta per bulan 4. Setiap bulan Tn. Parto menerima penghasilan dari rumah kontrakannya sebesar Rp 5.000.000,00 Berdasarkan informasi di atas, sebagai Tim Pemeriksa, Saudara diminta menyusun kalimat efektif dalam bentuk gambaran kegiatan usaha Tn. Parto untuk tahun 2014 sebagai kelengkapan pada KKP dan LHP.
Latihan 3 (KALIMAT EFEKTIF) Informasi mengenai Wajib Pajak yang diperiksa dan disusun gambaran usaha secara rinci : - Peredaran Usaha Tahun 2014 sebesar Rp 20 Milyar - Wajib Pajak menjual pupuk subsidi kepada kelompok tani di seluruh Jawa Timur - Alamat Wajib Pajak di Jalan Sudirman Nomor 20 Surabaya Jawa Timur - Perusahaan terdaftar dan memperoleh NPWP sejak 2 Juni 2011 - Direktur Perusahaan adalah Tn. Widarto, dia sudah menikah dan mempunyai 2 anak yang masih sekolah di SMA dan anak tertua sedang mengikuti kuliah di Universitas Brawijaya - Dagangan utama perusahaan adalah jual pakaian sekolah untuk anak SD sampai dengan SMP - Perusahaan membeli langsung barang dagangan dan apabila perlu ada juga yang dipesan melalui Pabrik langganan (PT. Pakaian Sekolah). - Dalam memesan pakaian sekolah perusahaan hanya memberikan ukuran dan motif dan selanjutnya memberikan harga untuk masing-masing jenis pakaian - Bahan baku yang digunakan perusahaan sebagian besar berasal dari pembelian impor dari India. - Tidak ada proses lebih lanjut yang dilakukan perusahaan karena semua pekerjaan dilakukan sesuai spesifik yang sudah disiapkan oleh perusahaan - Jumlah karyawan pada tahun 2014 adalah 50 pegawai tetap untuk staff dan 200 pegawai pabrik bagian produksi dan proses pendukung. Data hasil pemeriksaan yang ditemukan berdasarkan data laporan laba rugi dan SPT Wajib Pajak antara lain : - Hasil Equalisasi penyerahan PPN dengan Omzet PPh Badan - Terdapat pembelian yang belum dilaporkan sebesar Rp 20 Milyar berdasarkan pengujian arus hutang - Terdapat pembelian yang belum dilaporkan sebesar Rp 20 Milyar berdasarkan pengujian arus piutang Berdasarkan informasi di atas, susunlah gambaran kegiatan usaha dan penjelasan mengenai dasar koreksi fiskal dengan menggunakan kalimat efektif. Bahasa Indonesia|
63
Latihan 4 (BERITA ACARA) Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-123/WPJ.04/KP.0600/2015 tanggal 2 Januari 2015 terhadap Wajib Pajak, PT. Alam Sejatera Mandiri, NPWP : 02.000.000.9012.000 dengan alamat jalan Kebayoran Nomor 34 Jakarta dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2013. Pada tanggal 12 Agustus 2015, Tim pemeriksa sudah selesai melaksanakan pemeriksaan dan telah menerbitkan surat ketetapan pajak. Pada tanggal 15 Agustus 2015, tim pemeriksa menyembalikan dokumen yang dipinjam dalam pemeriksaan dan diketahui terdapat dokumen berupa kartu persediaan dan fotocopy rekening koran dari bank swasta yang rusak karena terkena air hujan. Atas dokumen yang rusak tersebut wajib pajak minta kepada Tim pemeriksa untuk dibuatkan berita acara kerusakan berkas. Atas kondisi tersebut, Saudara sebagai tim pemeriksa diminta membuat berita acara kerusakan berkas Wajib Pajak dan berpedoman pada tata naskah dinas yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.
Latihan 5 (SURAT PENGANTAR) Pada tanggal 23 Agustus 2015, Saudara sebagai tim pemeriksa akan mengirimkan LHP dan KKP ke seksi Pelayanan untuk diterbitkan surat ketetapan pajak. Adapun informasi dokumen yang akan dikirimkan antara lain : a. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 dan tahun 2013 b. LHP Nomor : LAP-99/WPJ.04/KP.0400/2015 c. Kertas Kerja Pemeriksaan d. Laporan Keuangan Audit KAP Surya & Rekan e. Nota Penghitungan SKPKB PPh Badan f. Nota Penghitungan SKPKB PPN masa Januari s.d. Desember (12 set) Buatlah Surat Pengantar pengiriman berkas Wajib Pajak, LHP dan KKP ke seksi Pelayanan berdasarkan pada tata naskah dinas yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.
Latihan 6 Pada tanggal 23 Juni 2015, tim pemeriksa telah selesai melaksanakan tugas pemeriksaan dan telah diterbitkan surat ketetapan pajak. Setelah 1 bulan dari tanggal surat ketetapan pajak yaitu 22 Juli 2015 diketahui terdapat kekeliruan melakukan perekaman tahun pajak, yaitu tertulis Januari 2011 seharusnya Januari 2013. Atas kekeliruan tersebut Saudara diminta membantalkan surat ketetapan pajak dan menerbitkan surat yang baru Saudara diminta membuat surat permohonan pembatalan skp kepada seksi pelayanan dengan menggunakan kalimat efektif.
Bahasa Indonesia|
64
Latihan : 7 (NOTA DINAS) PT. ABC, NPWP : 02.000.000.2-001.000 telah dilakukan pemeriksaan untuk tahun 2014, Pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dengan LHP Nomor : LAP- /.....dengan data yang diproduksi berupa : 1. Data penjualan bahan baku dari PT. XYZ, NPWP : 01.000.000.2-011.000 sebesar Rp 2 Milyar 2. Data pembagian Deviden kepada pemegang Sdr. Ahmad, NPWP : 06.000.234.4-012.000 sebesar Rp 200 juta Saudara diminta menyusun nota dinas, pengiriman alat keterangan kepada seksi PDI.
Latihan : 8 (KALIMAT EFEKTIF) Tim pemeriksa dari KPP X sedang melakukan pemeriksaan terhadap PT.BCD untuk tahun pajak 2013 karena SPT Tahunan PPh yang disampaikan wajib pajak padal tanggal 30 April 2014 menyatakan lebih bayar. Dalam rangka menyelesaikan pemeriksaan tersebut kepada tim pemeriksa telah diterbitkan surat perintah pemeriksaan pajak. Beberapa kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dijelaskan : 1. Informasi terkait Wajib Pajak : - Alamat Wajib Pajak di Jalan Kemanggisan I Jakarta Barat - Wajib Pajak berusaha dalam bidang perdagangan komputer khusus wilayah Jakarta dan sekitarnya - Barang dagangan dibeli dari PT. JKL (pemasok) yang berlokasi di Mangga Dua 2. SPT PPh Badan yang disampaikan Wajib Pajak menyatakan rugi sebesar Rp 50 juta ruliah dan PPh pasal 25 yang telah disetorkan selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 15 juta 3. Pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, ternyata alamat yang tercantum pada surat perintah pemeriksaan tidak ditemukan. 4. Wajib Pajak menolak dilakukan pemeriksaan dan akan segera melunasi kewajiban pajak sesuai dengan perhitungan pajak yang dilampirkan dalam surat himbauan AR yaitu sebesar Rp 10 juta 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya selisih antara lain : a. Pos Peredaran usaha menurut SPT PPh Badan Rp 1 Milyar terdapat selisih sebesar Rp 100 juta karena berdasarkan hasil pengujian arus piutang jumlah peredaran usaha diketahui sebesar Rp 1,1 Milyar b. DPP PPN yang dilaporkan pada SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2013 menunjukkan sebesar Rp 925 juta sehingga terdapat selisih dengan peredaran usaha menurut PPh Badan sebesar Rp 75 juta c. Hasil pengujian pembelian terdapat selisih pembelian yang belum dilaporkan sebesar Rp 120 juta dan prosentase laba bersih usaha pada laporan laba rugi menunjukkan sebesar 10% d. Pada biaya operasional ditemukan pengeluaran untuk pemegang saham yaitu : - Pembelian paket liburan ke LN untuk pemegang saham sebesar Rp 80 juta - Biaya bunga sebesar Rp 15 juta untuk pinjaman yang dananya digunakan memperbaiki rumah tinggal pemegang saham. - Pembayaran SKPKB PPh hasil pemeriksaan tahun pajak 2011 sebesar Rp 130 juta. - Pembayaran STP PPN pasal 14 ayat 4 sesuai hasil pemeriksaan tahun pajak 2011. 6. Pada data feeding terdapat data pembelian kepada PT.JKL sebesar Rp 700 juta. Atas Bahasa Indonesia|
65
data tersebut akan dikirimkan surat permintaan keterangan dan bukti. 7. Walaupun seluruh data yang dipinjam sudah diberikan oleh Wajib Pajak, tim pemeriksa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian karena proses pemeriksaan tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu. Berdasarkan data di atas, Saudara diminta menyusun naskah dinas dengan kalimat efektif, sesuai tata naskah dinas terkait dengan : - Penyusunan SPHP dan lampiran berupa daftar temuan pemeriksaan - Penyusunan surat dinas perpanjangan jangka waktu pengujian
Bahasa Indonesia|
66
DAFTAR PUSTAKA Agus Suharsono, 2014. Bahan Ajar Diklat Fungsional Pemeriksa Ahli, Jakarta : Pusdiklat Pajak. Eko Sugiarto, 2013. Master EYD, Yogyakarta: Suaka Media Ida Bagus Putrayasa, 2009. Kalimat Efektif, Bandung: PT. Refika Aditama
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 46 Tahun 2009 tentang Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-33/PJ./2013 tentang Tata Naskah Dinas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Bahasa Indonesia|
67
LAMPIRAN Matriks Tata Naskah Dinas NO. JENIS 1. Peraturan
2.
Pedoman
-
-
3.
Petunjuk Pelaksanaan
4.
Instruksi
5.
Prosedur Tetap (protap)/Prosedur Operasional Standar
-
6.
Surat Edaran
7.
Keputusan
-
8.
Surat Perintah
-
9.
Surat Tugas
-
10.
Nota Dinas
-
11.
Memorandum
-
12.
Surat Dinas
-
URAIAN Tata cara penyusunannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Memuat acuan yang bersifat umum. Penerapan disesuaikan dengan karakteristik tugas Direktorat Jenderal Pajak. Merupakan lampiran dari peraturan induk. Memuat cara pelaksanaan kegiatan. Memuat urutan pelaksanaan. Menjabarkan kebijakan yang lebih tinggi. Petunjuk/arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatanganan), bentuk, dan susunannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di lingkungan Kementerian Keuangan. Memuat pemberitahuan yang dianggap penting dan mendesak. Terbatas kepada lingkungan tertentu. Tata cara penyusunannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain. Digunakan untuk penunjukan Pejabat Pengganti (Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian). Dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain. Memuat apa yang harus dilakukan. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan dalam jangka waktu tertentu. Ditujukan untuk intern lingkungan unit kerja (Misalnya dalam lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Wilayah). menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat. Naskah dinas intern. Digunakan untuk mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. Berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya di dalam maupun di luar Direktorat Jenderal Pajak. Bahasa Indonesia|
68
13.
Surat Undangan
- Ditujukan untuk mengundang pejabat/pegawai/seseorang untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. - Berisi kesepakatan bersama tentang suatu obyek. - Mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian. - Ada kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati. - Berisi pemberian wewenang. - Ditujukan kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain. - Ada kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. - Berisi uraian proses pelaksanaan suatu kegiatan. - Ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. - Berisi informasi dari pejabat mengenai suatu hal/seseorang untuk kepentingan kedinasan. - Ditujukan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah dinas. - Pemberitahuan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun masyarakat umum. - Berisi pemberitahuan pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian. - Laporan mengenai jalannya sesuatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuat dan atau nama peserta pertemuan itu sendiri, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/peristiwa yang disebut di dalamnya.
14.
Surat Perjanjian
15.
Surat Kuasa
16.
Berita Acara
17.
Surat Keterangan
18.
Surat Pengantar
19.
Pengumuman
20. 21.
Laporan Laporan Hasil Rapat
22.
Telaahan Staf
23.
Formulir
24.
Surat Perjalanan Dinas
25.
Naskah Serah Terima Jabatan
26.
Naskah Dinas Elektronis -
-
-
Berbentuk uraian. Disampaikan oleh pejabat atau staf. Memuat analisis. Singkat dan jelas. Memberikan alternatif pemecahan suatu masalah. Berbentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah isian. Dalam bentuk kartu/lembar cetakan. Mempunyai judul tertentu. Berisi keterangan. Pengertian, tata cara, kewenangan penandatanganan, bentuk, dan susunannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Digunakan pada saat penggantian jabatan. Disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat di atasnya. Ditandatangani pada saat pelantikan atau serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Berupa komunikasi dan informasi yang dilakukan secara elektronis. Terekam dalam multimedia elektronis.
Bahasa Indonesia|
69
