Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Pembiayaan APBN dan Investasi Berbasis Syariah Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jakarta, Maret 2013
AGENDA Mengenal Sukuk Negara
1
2
3
4
4
Sukuk Negara sebagai Sumber Pembiayaan APBN Program Penerbitan Sukuk Negara
Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Sukuk Negara: Peluang dan Tantangan
1
Mengenal Sukuk Negara
Apa itu “Sukuk”?
Bahasa Arab: Singular “Sakk” Plural “Sukuk”
Dokumen, Sertifikat, atau Bukti Kepemilikan.
Definisi: Sharia Standards No.17: “Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”. 4
Determinan Struktur Sukuk Kesesuaian Syariah Fatwa & Opini Syariah
Perspektif Penerbit
Perspektif Investor
Pemenuhan Aspek Hukum
Tenor
Ketersediaan Peraturan
STRUKTUR SUKUK
Kesederhanaan dan Dokumen Transaksi
Tingkat Pengembalian Tetap/Variabel Tradability Diterima secara lokal dan global
Underlying
Jenis Struktur Sukuk Sale Based a. Murabahah b. Istishna c. Salam
Ijarah Based a. Ijarah atas barang (tangible assets) b. Ijarah atas hak manfaat (usufruct) c. Ijarah atas jasa (services)
Partnership Based a. Musyarakah b. Mudharabah c. Wakalah d. Muzara’ah e. Mugharasah f. Musaqah
5
Apa itu “Surat Berharga Syariah Negara”? Definisi
“Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta Asing.” (UU No.19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara)
Pembiayaan APBN termasuk membiayai pembangunan proyek
Tujuan
Manfaat
• • • • • • •
Diversifikasi instrumen pembiayaan APBN Alternatif instrumen investasi Memperluas basis investor Mengoptimalkan penggunaan BMN Mengembangkan pasar keuangan syariah Membiayai pembangunan proyek Pemerintah Menciptakan benchmark sukuk
6
Dasar Hukum UU No. 19/2008 tentang SBSN:
Mengatur penerbitan Sukuk Negara oleh Pemerintah Pusat. Memberikan koridor hukum bagi pengelolaan Sukuk Negara yang transparan, dan akuntabel: • Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Sukuk Negara. • Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN (SPV). • Penggunaan BMN dan proyek pemerintah sebagai underlying asset. Memberikan kepastian hukum bagi investor: • Pembayaran imbalan dan pokok oleh Pemerintah. • Pemenuhan prinsip-prinsip syariah.
Peraturan Pelaksanaan UU SBSN:
PP terkait Perusahaan Penerbit SBSN.
PMK terkait Penerbitan SBSN di Pasar Dalam & Luar Negeri.
PMK terkait Pengelolaan Aset SBSN.
7
Perusahaan Penerbit SBSN
“Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.” (Pasal 6, UU No.19/2008)
Merupakan badan hukum khusus yang didirikan berdasarkan UU No.19/2008 tentang SBSN untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Pendiriannya dengan Peraturan Pemerintah. Special Purpose Vehicle (SPV) dengan tugas: sebagai penerbit SBSN; sebagai fasilitator dalam transaksi Aset SBSN; sebagai Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang SBSN. Berkedudukan di Wilayah Hukum Indonesia. Kebijakan lainnya terkait penerbitan dan pengelolaan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
8
Underlying Assets “Sesuai prinsip syariah, penerbitan SBSN harus didasarkan pada aset riil yang menjadi dasar penerbitan (underlying asset) untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan transaksi “uang untuk uang” yang cenderung mengandung unsur riba”
Jenis Underlying Barang Milik Negara
Proyek/Kegiatan Pemerintah
Jasa Layanan Haji
• Tanah dan bangunan • BMN lainnya yang dibeli atau diperoleh dari APBN atau perolehan lainnya yang sah. • Dengan persetujuan dari DPR.
Kegiatan pemerintah yang dialokasikan dalam APBN untuk dibiayai melalui SBSN, meliputi a.l.: - Proyek infrastruktur; - Pengadaan barang/jasa.
• Transportasi; • Akomodasi (Pemondokan); • Logistik (katering, kesehatan, dll).
Underlying asset SBSN (Aset SBSN) bukan collateral/jaminan; Penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN melalui penjualan “Hak Manfaat”. * * Hak manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut (UU No.19/2008 tentang SBSN).
9
Imbalan SBSN Participation Based
Bagi Hasil
Sale Based
Margin
Ijarah Based
Sewa (Ujroh)/Fee
Jenis Sukuk
Karakteristik Imbalan/Kupon SBSN: • Berasal dari hasil transaksi atas underlying asset SBSN (misal: pembayaran uang sewa /ujroh). • Dapat bersifat tetap (fixed). • Dapat diberikan secara periodik (bulanan atau semesteran). • Nilai berupa persentase (%) dari nilai nominal SBSN. • Ditentukan dengan mempertimbangkan benchmark harga dalam negeri dan internasional. imbalan/kupon “ Pembayaran SBSN dijamin secara penuh
SBSN Ijarah Sale and Lease Back
SBSN Ijarah Asset to be Leased
Sewa atas Barang Milik Negara (Tanah dan/atau Bangunan)
Sewa atas aset yang dihasilkan dari ProyekProyek Pemerintah
SBSN Ijarah AlKhadamat
oleh Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 19/2008 tentang SBSN.
”
Sewa atas Jasa Layanan Haji
10
Fatwa dan Kesesuaian Syariah Untuk menjamin kesesuaian Sukuk Negara dengan prinsip syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI terkait Sukuk Negara: “Fatwa adalah suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang syariah.”
Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased
Setiap penerbitan Sukuk Negara telah mendapat Opini Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
“Pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”
11
2
Sukuk Negara sebagai Sumber Pembiayaan APBN
Program Pembiayaan APBN 2011 – 2013 2011 APBN-P % thd PDB Pendapatan Negara dan Hibah 1,169.9 16.2 Belanja Negara 1,320.8 18.3 Surplus/(defisit) -150.8 -2.1 Pembiayaan 150.8 2.1 Pembiayaan dari Utang 128.0 1.8 Surat Berharga Negara (Neto) 126.7 1.8 Pinjaman Luar Negeri (Neto) -1.3 0.0 Lain - lain -2.6 0.0
2012 2013 APBN % thd PDB APBN-P % thd PDB APBN % thd PDB 1,311.4 16.2 1,358.2 15.9 1529.7 16.5 1,435.4 17.7 1,548.3 18.1 1683.0 18.2 -124.0 -1.5 -190.1 -2.2 -153.3 -1.7 124.0 1.5 190.1 2.2 153.3 1.7 133.6 1.6 155.2 1.8 161.0 1.7 134.6 1.7 159.6 1.9 180.4 1.9 -1.0 0.0 -4.4 -0.1 -19.4 -0.2 -9.6 -0.1 34.9 0.4 -7.7 -0.1
Keterangan :
• Nominal dalam triliun Rupiah; • Pembiayaan dari utang merupakan sumber utama pembiayaan untuk menutup defisit APBN; • Lain – lain terdiri dari Perbankan Dalam Negeri dan Non-Perbankan Dalam Negeri (seperti Privatisasi, Hasil Pengelolaan
Aset, Pinjaman Dalam Negeri, Dana Investasi Pemerintah, PMN, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan Kewajiban Penjaminan). • Pembiayaan Luar Negeri netto bernilai negatif menunjukkan penarikan pinjaman baru lebih rendah daripada pembayaran cicilan pokok utang LN.
13
Perkembangan Rasio Utang Indonesia Terhadap PDB
14
Rasio Utang Terhadap PDB Berbagai Negara
15
Instrumen Pembiayaan APBN Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
SUN Obligasi Negara (ON)
SBN
Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S)
Instrumen Pembiayaan APBN
SBSN Sukuk Negara
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri
Wholesale: • Domestik • Global Ritel (ORI)
Wholesale: • Domestik (IFR & PBS) • Global (SNI) Non Tradable (SDHI)
Ritel (SR) Project Financing Sukuk (PFS)
16
Instrumen Sukuk Negara IFR Seri
Islamic Fixed Rate (IFR)
Struktur sukuk
SNI
SR Sukuk Negara Ritel (SR)
Sukuk Negara Indonesia (SNI)
SPN-S Surat Perbendaharaan Negara - Syariah (SPN-S)
SDHI
PBS
Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)
Project Based Sukuk (PBS)
Ijarah Sale & Lease Back/ Ijarah Asset to be Leased*
Ijarah alKhadamat
Ijarah Asset to be
Barang Milik Negara
Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji
Proyek-Proyek Pemerintah
Non-Tradable
Tradable
Underlying
Leased
Fixed Rate
Imbalan
Tradability
Tradable
Metode Penerbitan
- Bookbuilding - Lelang
Bookbuilding
Bookbuilding
Lelang
Private Placement
Lelang
Deskripsi
• Denominasi rupiah • Untuk investor institusi • Tenor menengah panjang • Pembayaran Imbalan per semester
• Denominasi rupiah • Untuk investor ritel WNI. • Tenor pendek • Pembayaran imbalan per bulan
• Denominasi USD • Diterbitkan di pasar internasional • Tenor menengah panjang • Pembayaran imbalan per semester
• Denominasi rupiah • Untuk investor institusi • Tenor pendek (6 bulan) • Penjualan dengan diskonto
• Denominasi rupiah • Tenor pendek. • Untuk penempatan Dana Haji • Pembayaran imbalan per bulan
• Denominasi rupiah • Untuk investor institusi • Tenor menengah panjang • Pembayaran Imbalan per semester
* Mulai SR-004 tahun 2012 menggunakan struktur Ijarah Asset to Be Leased
17
3
Program Penerbitan Sukuk Negara
Milestone Sukuk Negara
UU SBSN No.19/2008 Penerbitan pertama Sukuk Negara (IFR)
Penerbitan pertama Sukuk Negara Ritel (SR) Penerbitan pertama Global Sukuk (SNI) Penerbitan pertama Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) Lelang Sukuk Negara pertama (IFR)
Lelang Sukuk Negara secara reguler (IFR), penerbitan SR & SDHI
Penerbitan pertama Islamic TBills (SPN-S) Lelang pertama Project Based Sukuk (PBS) Lelang Sukuk Negara secara reguler (IFR), penerbitan SR & SDHI
Lelang SBSN Tambahan (Green Shoe Option/GSO) pertama Lelang Sukuk Negara secara reguler (PBS, SPN-S & IFR), penerbitan SR, SDHI & SNI Penyiapan penerbitan Project Financing Sukuk (PFS)
2012
2011
2010
2009
2008
19
Penerbitan Sukuk Negara Total Penerbitan SBSN 2008 – 2013ytd (IDR million)
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2008 4,699,700
2009 1,277,000
2010 6,150,000
2011 4,610,000
2012 400,000
Mar 4, 2013 -
Total 17,136,700
SR = Retail Sukuk
-
5,556,290
8,033,860
7,341,410
13,613,805
14,968,875
49,514,240
SNI = Global Sukuk
-
7,031,700
-
9,035,000
9,639,000
-
25,705,700
SDHI = Hajj Fund Sukuk
-
2,686,000
12,783,000
11,000,000
15,342,000
-
41,811,000
SPN-S = Islamic T-Bills
-
-
-
1,320,000
1,380,000
700,000
3,400,000
PBS = Project Based Sukuk
-
-
-
-
16,714,000
1,850,000
18,564,000
4,699,700
16,550,990
26,966,860
33,306,410
57,088,805
17,518,875
156,131,640
IFR = Islamic Fixed Rate
Total
20
Outstanding Sukuk Negara
133.96 Sumber: DJPU, Kemenkeu (data per 28 Februari 2013) * Kurs tgl 28 Februari 2013 USD1=Rp9.684,-
21
Lelang SBSN Pengertian: “Penjualan SBSN yang diikuti Peserta Lelang, BI, dan LPS, dengan cara mengajukan penawaran pembelian dalam periode waktu yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan Agen Lelang SBSN” (PMK 05/2012)
Seri yang dilelang
22
Sukuk Negara Ritel Merupakan Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan WNI melalui agen penjual (dibuktikan dengan KTP)
14.295
17.606
15.000
13,61 7,34
8,03
4
17.783
15.487
8
5,56
Triliun Rp
12
17.231
14,97
16
0 2009
Imbalan Akad
10.000
5.000
0
Tenor (th)
investor 20.000
2010 2011 Volume penerbitan (LHS)
2012 2013 Jumlah investor (RHS)
3
3
3
3,5
3
12,00%
8,70%
8,15%
6,25%
6,00%
Ijarah sale and leased back
Ijarah asset to be leased 23
Sukuk Negara Ritel Tujuan dan Manfaat Penerbitan :
Distribusi Jumlah Investor berdasarkan wilayah
Distribusi Jumlah Investor berdasarkan profesi
• Memberikan alternatif instrumen ritel yang berbasis syariah bagi investor. • Memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang amanah & menguntungkan. • Memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi dari savings-oriented society menjadi investment-oriented society.
Terms & Conditions Sukuk Negara Ritel seri SR-005 tahun 2013 Akad
Ijarah Asset to be Leased
Underlying Asset
Proyek APBN 2013
Penerbit
Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
Tgl Penerbitan/Setelmen
27 Februari 2013
Tanggal Jatuh Tempo
27 Februari 2016
Imbalan
•
Nominal per Unit
Rp1.000.000,-
Harga per Unit
At par (100%)
Minimum Pemesanan
Rp5.000.000,- dan kelipatannya
Maksimum Pemesanan
Rp5.000.000.000,-
Nominal Pelunasan
•
Tradability
Tradable, dicatatkan di PT. Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2013
Target Investor
Individu Warga Negara Indonesia (WNI)
Fixed Coupon 6,00 % p.a.
At par (100%), Bullet payment
24
Global Sukuk Tujuan dan Manfaat Penerbitan : Benchmarking. Perluasan basis investor, dan Natural hedging atas kewajiban valas Pemerintah.
Distribution by Demography
Indonesia 20%
Distribution by Type of Investors
Asia (excluced Indonesia) 23%
Central Banks & Sovereign Wealth Funds 17%
Banks 35%
Europe 15% Middle East & Islamic 30%
US 12%
Funds 40%
Private Banks 5% Insuranse 3%
Terms & Conditions Islamic Global Medium Term Notes Program tahun 2012 No
Deskripsi
Keterangan
1
Format
Islamic GMTN Program, Reg S/144 A
2
Rating
3
Program Size
BBB- (Fitch) BB+ (Standard & Poor’s) Baa3 (Moody’s) USD3 miliar
4
Total volume pemesanan (initial drawdown)
USD5,3 miliar
5
Volume penerbitan (initial drawdown)
USD1 miliar (ekuivalen dengan Rp9,6 triliun)*
6 7 8
Tanggal penerbitan/setelmen Tanggal jatuh tempo Imbalan
9
Periode pembayaran imbalan
10 11 12
Struktur/Akad
21 November 2012 21 November 2022 Fixed 3,3% p.a (fixed) Semi annual, setiap tanggal 21 bulan Mei dan November Ijarah sale and lease back
Listing Law
Singapore Stock Exchange English Law and Indonesian Law
25
Sukuk Dana Haji Indonesia
Tujuan dan Manfaat Penerbitan
KARAKTERISTIK
● Mengoptimalkan pengelolaan Dana Haji melalui penempatannya pada instrumen investasi yang aman dengan imbal hasil yang kompetitif, proses penempatan yang hati-hati, transparan dan akuntabel. ● Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Haji sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN yang berkelanjutan.
Metode Penerbitan : Private Placement Tradability: Non-Tradable Akad: Ijarah Al Khadamat Underlying Asset: Pelayanan Haji Penerbit : Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia Per 28 Februari 2013, terdapat 15 seri SDHI outstanding dengan total penempatan sejumlah Rp35,78 triliun. 26
4
Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi
Perbandingan Sukri & ORI PERBEDAAN
PERSAMAAN
Diperuntukkan bagi investor ritel di pasar perdana. Diterbitkan oleh pemerintah. Risiko gagal bayar tidak ada (zero risk). Dijual pada harga par di pasar perdana. Imbalan dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.
Sukuk Negara Ritel berbasis syariah dengan akad Ijarah, sedangkan ORI merupakan IOU-paper.
Sukuk Negara Ritel memerlukan fatwa/opini syariah sedangkan ORI tidak. Sukuk Negara Ritel menggunakan underlying asset.
28
Perbandingan Beberapa Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Perbandingan
Saham
Reksadana Terproteksi
Deposito
Sukuk Negara Ritel
Dividen
Kenaikan Nilai Aktiva Bersih
Bunga
Imbalan/sewa, di atas suku bunga deposito Bank BUMN pada saat penerbitan.
Pasar sekunder dan potensi capital gain
Ada
Tidak dapat diperdagangkan
Tidak ada
Ada
Masa jatuh tempo
Tidak ada
Ada
Ada
Ada
Jaminan Pemerintah
Tidak ada
Tidak ada
Ada, jumlah terbatas
Ada
Return
29
Keuntungan Berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel
S
Syar’i A
Penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah serta telah mendapatkan fatwa dan opini syariah dari DSN – MUI Pembayaran pokok dan imbalan sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh negara dengan Undang-Undang
Aman
L
Dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dapat dijadikan sebagai jaminan.
Likuid
A
Adil
Nilai sukuk sesuai dengan underlying asset/ underlying transaction. Tingkat imbalan sesuai dengan kondisi pasar.
M Menguntungkan
Tingkat imbalan tetap sampai dengan saat jatuh tempo. Berpotensi memperoleh capital gain. Pajak terhadap SBSN lebih kecil (15%) dibandingkan dengan deposito/tabungan (20%)
30
5
Sukuk Negara: Peluang dan Tantangan
Peluang & Tantangan Sukuk Negara PELUANG Perkembangan institusi keuangan syariah yang pesat Tingginya demand atas instrumen keuangan syariah Basis investor sukuk yang lebih luas, mencakup syariah dan konvensional Market share produk keuangan syariah yang masih kecil dibandingkan produk keuangan konvensional Tingginya kecenderungan negara-negara yang berpenduduk minoritas muslim untuk mengadopsi konsep keuangan syariah
Terus meningkatnya peringkat kredit (credit rating) Indonesia. Komitmen Pemerintah dalam mengembangkan industri keuangan syariah domestik.
TANTANGAN Kompleksitas struktur sukuk Keterbatasan pengetahuan publik terhadap sukuk Regulasi perpajakan yang belum diharmonisasikan
Inovasi produk yang kompetitif dengan konvensional Ketersediaan underlying assets Pasar sekunder sukuk yang relatif belum berkembang
32
Pasar Sukuk Negara Domestik Kondisi Saat Ini Primary Market Partisipasi investor syariah rendah Bid yield belum mencerminkan fair price (higher yield expectation) Belum ada benchmark series Belum ada Dealer Utama Size issuance relatif kecil
Secondary Market
Kekurangan supply Perspektif “buy and hold” Volume & frekuensi perdagangan relatif rendah Belum terdapat Islamic benchmark Tidak ada market makers (kuotasi harga) Rendahnya partisipasi investor syariah
Program Pengembangan Peningkatan supply (regular issuance, reopening, green shoe options)
Buyback & switching Pengembangan produk (diversifikasi struktur akad & underlying)
Pembentukan Primary Dealers
Mendorong Sukuk Negara sebagai instrumen likuiditas perbankan syariah
Pembentukan benchmark series & yield curve
Mendukung kebijakan Bank Sentral menggunakan Sukuk Negara sebagai instrumen operasi moneter syariah
Transparansi harga
Pengembangan infrastuktur pasar (trading system & Repo)
Perluasan basis investor Investor relationship & Koordinasi dg institusi/ lembaga pasar modal (SRO, Regulator dan lembaga penunjang)
Sosialisasi & publikasi
33
Penghargaan atas Sukuk Negara Indonesia Deal of The Year 2008 (Islamic Finance News) Best Islamic Deal & Best Indonesia Capital Markets Deal (International Finance Review)
IFR 2008
credit
Best Deal of The Year & Best Sovereign Deal of The Year in Southeast Asia (Alpha South East Asia) The Asset Triple A Islamic Deal of The Year & Triple A Best Sovereign Sukuk (The Asset Asian Award) Rp 4,7 Trillion Sukuk Ijara Voted as The Best of Sovevereign Sukuk (The Asset Asian Award) PP SBSN (Issuer) Voted as The Islamic Deal of The Year (The Asset Asian Award) Voted As Islamic Deal Of The Year (The Asset Asian Award)
Sukuk Negara Ritel 2009 Sukuk Global 2009
Islamic Deals of the Year 2009 (Islamic Finance News) Best Sovereign Deal in Southest Asia 2009 (Alpha South East Asia)
Best Deal in Indonesia 2009 (The Asset Asian Award) Best Islamic Financing 2009 (Finance Asia) Islamic Finance Deal Of The Year 2009 (Credit Magazine) Islamic News Deals Of The Year 2009 (Islamic Finance News) Islamic Deal Of The Year 2009 (International Financing Review Asia) Country Deals Of The Year 2009 (Asiamoney)
Sukuk Global 2011
Best Sukuk Deal (Euromoney Islamic Finance Awards) Indonesia Deal of The Year (Islamic Finance News)
Sukuk Negara Ritel 2011
Indonesia Deal of The Year (Islamic Finance News) Indonesia Best Islamic Deal (The Asset Triple A Awards)
Sukuk Global 2012
Best Islamic Deal of the Year (IFR Asia) Best Sovereign Bond (Alpha Southeast Asia)
34
Pertanyaan, Informasi dan Saran: Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI www.djpu.depkeu.go.id
Telp. 351-6296, Fax. 351-0728 e-mail:
[email protected]
Skema SBSN Ijarah Sale and Lease Back Penerbitan &Pembayaran Imbalan SBSN
1b.Sukuk issuance
1a. Sale of Asset (Beneficial Title) 1d. Proceeds (Pembayaran atas Aset)
SPV
Investors
(Issuer/ Trustee)
1c. Proceeds (Pembayaran atas sukuk)
2a. Lease of Asset
MoF - GOI
(Obligor/Originator)
2b. Periodic Lease Payment Paying Agent 4a. Sukuk Redemption 4b. Sukuk Redemption
3. Sale of Asset
SPV
(Issuer/ Trustee)
5. Sukuk
Investor
MoF - GOI
(Obligor/Originator)
Ijarah Sale & Lease Back adalah Jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan adalah akad bai’ (jual beli) dan akad ijarah (sewa) yang dilaksanakan secara terpisah
Aliran Dana Aliran Sekuritas /dokumen
Keterangan Skema SBSN Ijarah Sale and Lease Back I. PENERBITAN SBSN: 1a. Penjualan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN untuk digunakan sebagai Aset SBSN (Akad Bai’). 1b. Penerbitan SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN sebagai bukti atas penyertaan/ kepemilikan investor terhadap Aset SBSN. 1c. Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada Perusahaan Penerbit SBSN 1d. Pembayaran atas pembelian hak manfaat Aset SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah. II. PEMBAYARAN IMBALAN SBSN: 2a. Penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari (Akad Ijarah). 2b. Pembayaran Imbalan (ujrah) atas penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah sebagai penyewa (Musta’jir/Lessee) kepada Pemegang SBSN selaku pemberi sewa (Mu’jir/Lessor) melalui Agen Pembayar. III. JATUH TEMPO SBSN: 3. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN (Akad Bai’). 4a&4b Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN 5. Jatuh tempo SBSN
Skema SBSN Ijarah Al-Khadamat
Keterangan Skema SBSN Ijarah Al-Khadamat Perjanjian penyediaan jasa layanan haji oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah (akad ijarah al-khadamat) 2. Penerbitan SBSN (Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI) oleh Perusahaan Penerbit SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN berupa jasa layanan haji 3. Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada Perusahaan Penerbit SBSN 4. Pemberian kuasa (wakalah) dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah untuk pengadaan jasa layanan haji 5. Penyerahan dana pengadaan jasa layanan haji dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah. 6. Pengadaan jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku Wakil. 7. Laporan pengadaan jasa layanan haji dari Pemerintah selaku Wakil kepada Perusahaan Penerbit SBSN selaku Muwakkil 8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan jasa layanan haji antara Pemerintah dengan Perusahaan Penerbit SBSN 9. Pembayaran ujrah jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku pengguna jasa (Mu’ajjir) kepada Pemegang SBSN selaku penyedia jasa (Ajir) melalui Agen Pembayar 10. Dana pelunasan SBSN 11. Jatuh tempo SBSN 1.
Skema SBSN Ijarah Asset to be Leased INVESTOR
8. Pembayaran Imbalan SBSN
4. Proceeds
3. Penerbitan SBSN
1. Pemesanan obyek ijarah
PP SBSN 6. Akad Ijarah Asset to be Leased
GoI - Penyewa - Pembeli
7. Pembayaran uang sewa (ujrah) 10. Pembelian Aset SBSN pada saat jatuh tempo (akad bai’)
A. B. C. D.
Penerbit Wali amanat Pemberi Kuasa Pemberi Sewa
12. Pelunasan SBSN
2a. Pemberian kuasa (Akad Wakalah ) pembangunan Proyek 2b. Akad Bai’ atas Barang Milik Negara (jika diperlukan)
GoI Wakil/ Penerima Kuasa
5. Proceeds 9. BAST Proyek
11. Pembayaran Aset SBSN Pembangunan Proyek : Akad/perjanjian : Cash flow
Keterangan Skema SBSN Ijarah Asset to be Leased I. Penerbitan SBSN: 1. Pemesanan Obyek Ijarah dengan spesifikasi tertentu oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN) untuk disewa melalui akad Ijarah Asset to be Leased. 2a. Pemberian kuasa (Wakalah Agreement) oleh PP SBSN kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah. 2b. Pembelian (Akad Bai’) tanah dan/atau bangunan yang berupa Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai bagian obyek Ijarah (dalam hal diperlukan). 3. Penerbitan SBSN oleh PP SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap Aset SBSN 4. Dana hasil penerbitan SBSN (Proceeds) dari investor kepada PP SBSN. 5. Proceeds dari PP SBSN (Pemberi Kuasa) kepada Pemerintah (Wakil). II. Pembayaran Imbalan SBSN 6. Akad Ijarah Asset to be Leased antara Pemerintah (Penyewa) dengan PP SBSN (Pemberi Sewa). 7. Pembayaran uang sewa (ujrah) secara periodik oleh Pemerintah kepada PP SBSN, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan SBSN. 8. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada investor melalui Agen Pembayar. 9. Penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek antara Pemerintah (wakil) dan PP SBSN (Pemberi Kuasa). III. Jatuh Tempo SBSN: 10. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN (Akad Bai’) pada saat jatuh tempo. 11. Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN. 12. Jatuh tempo dan Pelunasan SBSN.
Dokumentasi Penerbitan Penerbitan Domestik:
1. Dokumen Transaksi (tergantung dari struktur sukuk yang dipilih): Ijarah Sale and Lease Back 1. Purchase agreement 2. Lease agreement 3. Servicing agency agreement 4. Sale undertaking 5. Purchase undertaking
Ijarah Al Khadamat 1. Wakalah agreement 2. Ijarah al-Khadamat agreement 3. Procurement report
Ijarah Asset to be Leased 1. Lease order 2. Wakalah agreement 3. Ijarah Asset to be Leased agreement 4. Servicing agency agreement 5. Sale undertaking 6. Purchase undertaking
2. Dokumen Pasar Modal: a. Offering Memorandum (Prospectus) b. Declaration of Trust
42
Dokumentasi Penerbitan (2) Penerbitan Internasional: 1. Dokumen Transaksi: Ijarah Sale and Lease Back 1. Purchase Agreement
2. Dokumen Pasar Modal: a. Offering Memorandum (Prospectus) b. Certificate Purchase Agreement c. Declaration of Trust
2. Lease Agreement 3. Purchase Undertaking 4. Substitution Undertaking 5. Servicing Agency Agreement
3. Closing Documents: a. Regulation S Global Certificate b. Rule 144A Global Certificate
6. Agency Agreement 7. Costs Undertaking
4. Additional document (mandatory): Proclamation issued by National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama
43
