SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/APBD Perubahan Melalui Electronic Budgeting; 2

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

DASAR HUKUM 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 11. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah; 12. Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 13. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3


DASAR HUKUM TUGAS KEPALA SKPD SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

Menyusun RKA-SKPD; Menyusun DPA-SKPD; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; Menandatangani SPM;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; 4 n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


1

5

Pertanggung Jawaban APBD

Penyusunan APBD

2

Penetapan APBD

3 4

Perubahan APBD

Pelaksanaan APBD

5


I. PENDAPATAN : A.

PENDAPATAN ASLI DAERAH, terdiri dari : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-Lain PAD Yang Sah

B.

DANA PERIMBANGAN, terdiri dari : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus

C.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, terdiri dari : 1. Bantuan Dana 2. Hibah 3. Dana Darurat 4. Dana Penyesuaian 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

6


II. BELANJA DAERAH : A. BELANJA TIDAK LANGSUNG, terdiri dari : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi Hasil 7. Belanja Bantuan Keuangan 8. Belanja Tidak Terduga

B. BELANJA LANGSUNG, terdiri dari : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal 7


III. PEMBIAYAAN DAERAH : A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN, terdiri dari : 1. SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjulan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN, terdiri dari : 1. Pembentukan Dana Cadangan Daerah 2. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) 3. Pembayaran Pokok Utang 4. Pemberian Pinjaman Daerah 8


TUPOKSI BPKD PADA PENYUSUNAN APBD/P-APBD 1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu :  Pasal 117 Ayat (5) huruf b bahwa peran dan fungsi Kepala BPKD adalah :  mempersiapkan perhitungan PPAS dan estimasi Belanja Tidak Langsung untuk dokumen PPAS;  Menyusun dan mengevaluasi analisis standar belanja dan standar satuan harga yang digunakan dalam RKA-SKPD/UKPD (diperlukan revisi karena sudah terbentuk SKPD Badan Pengelola Aset Daerah). 2. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/APBD Perubahan Melalui Electronic Budgeting (Diperlukan Revisi Bab III) :  Pasal 4 Ayat (1) huruf C bahwa BPKD mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut :  Standarisasi harga (Tupoksi Badan Pengelola Aset Daerah);  Kode rekening;  Komponen Belanja (Tupoksi Badan Pengelola Aset Daerah);  Kelompok Belanja. 9


PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN PERGUB NOMOR 61 TAHUN 2016 PASAL 4 : RUANG LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; c. Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja; d. Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan; e. Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan. 10


PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN PERGUB NOMOR 61 TAHUN 2016 Contoh : a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan (4 Blok) Kode Rekening 5.2.2.01.03 = Belanja Alat Listrik dan Elektronik ke Kode Rekening 5.2.2.03.03 = Belanja Listrik

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan (5 Blok) Kode Rekening 5.2.2.02.10 = Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional ke Kode Rekening 5.2.2.02.11 = Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus

c. Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja Kode Rekening 5.2.2.11.04 = Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/panitia ===== > dari komponen Makan ke komponen Snack 11


PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN PERGUB NOMOR 61 TAHUN 2016 d. Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan (6 Blok) Kode Rekening 5.2.2.06.01.001 = Belanja Cetakan Umum ===== > cetakan amplop dinas ke Kode Rekening 5.2.2.06.01.002 = Belanja Cetakan Khusus ===== > map rekam medis

e. Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan Kode Rekening 5.2.2.20.20.017 = Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran komponen : kalibrasi audiometer menjadi : kalibrasi autoclave

12


HAL-HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN OLEH SKPD/UKPD DALAM MENYUSUN RANCANGAN APBD & RANCANGAN PERUBAHAN APBD 1. SKPD/UKPD harus memprioritaskan anggaran belanja yang sifatnya wajib dan mengikat seperti Gaji Pokok PNS, Tunjangan Kinerja Daerah dan Telepon/Air/Listrik/Internet, serta Gaji Non PNS (PPSU/Pamdal, RT/RW, LMK, Dewan Kota dan lain-lain); 2. SKPD/UKPD harus tepat dalam membuat kegiatan dan nyambung dengan kode rekening dan komponen yang di input; 3. PPTK dan Kasubbag/Kasubbid/Kasie Program & Keuangan SKPD/UKPD terus melakukan komunikasi dan sinkronisasi yang baik serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dibuat dan kode rekening dan komponen yang di input; 4. Dalam membuat kegiatan, memilih dan menginput kode rekening serta komponen, maka aktivitas tersebut harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) SKPD/UKPD, bukan oleh PHL (Pegawai Non PNS); 5. SKPD/UKPD dalam menyusun APBD/P-APBD selalu membaca informasi dari perubahan terhadap peraturan keuangan daerah, baik yang tetap maupun yang berubah; 13

SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUBBIDANG ANGGARAN & PENDAPATAN • SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PADA UKPD LINGKUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DALAM KEGIATAN PENGANGGARAN 1. Menghimpun rencana kerja dan anggaran UKPD lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD/APBD Perubahan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran; 2. Menghimpun dokumen pelaksanaan anggaran UKPD lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur; 3. Menghimpun anggaran kas triwulan/semesteran/tahunan UKPD lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur; 4. Melaksanakan monitoring penyerapan belanja daerah dari UKPD lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur; 5. Memproses permohonan pergeseran anggaran dalam pelaksanaan serta perubahan kode rekening dari UKPD lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran;

PERUBAHAN APBD TAHUN 2017 NO.

TAHAPAN

WAKTU

1

Penyampaian usulan perubahan

3 - 31 Mei

2

Pembahasan usulan perubahan oleh Bappeda

1 - 20 Juni

3

Pembahasan usulan perubahan oleh TAPD

14 - 23 Juni

4

Pembahasan usulan perubahan oleh Gubernur

19 - 28 Juni

5

Penetapan RKPD Perubahan

6

Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan ke DPRD

3 - 4 juli 13 Juli

Persiapan Penyusunan Renja Tahun 2018 NO.

TAHAPAN

WAKTU

1

Input Renja Kelurahan/Kecamatan

3 - 19 Februari

2

Musrenbang Kelurahan

6 - 22 Februari

3

Musrenbang Kecamatan

6 - 10 Maret

4

Input Renja UKPD

5

Forum UKPD

6

Musrenbang Kota

7

Supervisi hasil input Renja UKPD

2 Maret - 3 April 13 - 14 Maret 15 Maret 10 April - 31 Mei

Keseragaman Kode Rekening pada 6 Kegiatan Tahun 2018 UKPD

FKDM

PKK

Posyandu

Jumantik

LMK

TNI/POLRI

Kec. Tanah Abang

5.2.2.27.01 Bel.Tenaga Ahli/ Instruktur/Naras umber

5.2.2.27.01 Bel.Tenaga Ahli/ Instruktur/Nara sumber

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tid ak Tetap

5.2.2.27.01 Bel.Tenaga Ahli/ Instruktur/N arasumber

5.2.2.27.01 Bel.Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasu mber

Kel. Gelora


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap


BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Recommend Documents