Jumal Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jurnal
Penelitian Politik
LIPI
P2P
merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah masalah
strategis yang terkait dengan bidang bidang bidang politik nasional lokal dan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi pemilihan umum konflik otonomi daerah pertahanan dan keamanan politik
1 uar negeri dan diplomasi dunia Islam Berta isu isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia P2P LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan
pada tuntutan dan tantangan baru balk yang bersifat akademik maupun praktis
kebijakan khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah demokrasi HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan intemasi onal Secara akademik P2P LIPI dituntut menghasilkan kajian kajian unggulan
yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional Sementara secara moral P2P LIPI dituntut untuk memberikan
arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia bare
yang rasional adil dan demokratis Karena itu kajian kajian yang dilakukan tidak semata mata berorientasi praksis kebijakan tetapi juga pengembangan
ilmu ilmu pengetahuan sosial khususnya perambahan konsep dan teori teori baru ilmu politik perbandingan politik studi kawasan dan ilmu hubungan
internasional yang memiliki kemampuan menj elaskan berbagai fenomena sosial politik baik lokal nasional regional maupun intemasional
LIPI Mitra Bestari
Prof Dr Dewi Fortuna Anwar Ahli ASEAN dan Politik Luar Negeri Prof Dr Indria Samego
Ahli Perbandingan Politik dan Bidang Keamanan Prof Dr M Ryaas Rasyid MA
Ahli Otonomi Daerah dan Politik Lokal Prof Dr Syamsuddin Haris Ahli Kepartaian Pemilu dan Politik Nasional Prof Dr War Nusa Bhakti
Ahli Bidang Pertahanan dan Politik Intemasional Prof Dr Riza Sihbudi
Ahli Dunia Islam dan Politik Timur Tengah Prof Dr Zaenuddin War
Ahli Bidang Hubungan Internasional Penanggung Jawab
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Pemimpin Redaksi
Heru Cahyono
Dewan Redaksi
Indriana Kartini Mardyanto Wahyu Tryatmoko Sri Yanuarti
Sekretaris Redaksi
Luky Sandra Amalia
Keuangan
Sarah Nuraini Siregar
Produksi dan Sirkulasi
Nanto Sriyanto Anggih Tangkas Wibowo
Alamat Redaksi
P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI
Jl Jend Gatot Subroto No 10 Jakarta 12710
Telp ISSN Distributor
021 525 1542 ext 757 763 Fax
1829 8001 Yayasan Obor Indonesia Jln Plaju No
10 Jakarta 10230
Telp
021
31926978 3920114
Faks
021
31924488
E mail yayasan obor @cbn net id
021 520 7118
Jurnal Penelitian
Vol 9 No 1 2012
DAFTAR ISI iii
Catatan Redaksi Artikel
Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua Supenkah
Ikrar Nusa Bhakti dan Natalius Pigay
1
Perdamaian dan Pembangunan Papua Problematika Politik atau Ekonomi Adriana Elisabeth
19
Kemiskinan dan Konflik Papua di Tengah Sumber Daya yang Melimpah Sri Yanuarti
33
Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke Rosita Dewi
49
UU Otonomi Khusus bagi Papua Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik
Muridan S Widjojo dan Aisah Putri Budiatri
61
Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Mardyanto Wahyu Tryatmoko
83
Kemerdekaan Papua dan Relevansi Reaksi Tiga Negara Zainuddin Djafar
101
Resume Penelitian
Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima 2010 Septi Satriani
119
Demokrasi dan Fundamentalisme Agama Hindu di India Buddha di Sri Lanka dan Islam di Turki Indriana Kartini
129
Konflik dan Resolusi Konflik Perbandingan di Sambas dan Sampit Dini Suryani
145
Review Buku
ASEAN 2015 Mencapai Ambisi Regionalisme Asia Tenggara Khanisa Krisman
Tentang Penulis
161 171
CATATAN REDAKSI
Sebagai bagian dari Indonesia selama 50 tahun
program di Papua harus memperhatikan dua
Papua masih Baja diterpa oleh gejolak politik yang
kata kunci yaitu perdamaian dan pembangunan
berdampak pada konflik vertikal dan horizontal Semenjak terintegrasi ke wilayah NKRI hingga
Papua adalah daerah khusus yang sebenarnya lahir dari gejolak ketidak percayaan terhadap
saat ini Papua selalu mempertanyakan dirinya
pusat Oleh karena itu pembangunan politik dan
sendiri Apakah benar integrasi ke dalam NKRI
ekonomi di Papua harus mampu menciptakan
merupakan kesadaran pendahulunya ataukah
rasa memiliki dan tanggung jawab mengurangi
karena buah okupasi Pemerintah Indonesia
kesenjangan antara Papua dan Jakarta dan me
pada wakta itu Untuk siapa sebenarnya ke
ningkatkan kepercayaan diri Papua Sebagai
kayaan alamnya
bagian dari bangsa Indonesia Tanpa ketiga hal
apakah untuk kesejahteraan
warga setempat atau untuk Indonesia
Mengapa
itu konflik Papua akan tetap langgeng
pendekatan represif selalu mengintimidasi setiap
Papua adalah ladang emas bagi Indonesia
gerak langkah masyarakat yang memiliki ras
Emas dan tembaga di Mimika minyak dan gas
berbeda dari kebanyakan masyarakat Indonesia
di Teluk Bintuni serta kekayaan hasil hutan
Di tengah naik turunnya politik keamanan Papua
seperti timbunan harta karun yang sepertinya
Jurnal Penelitian Politik mencoba membedah
tak terbatas Kontribusi ekonomi kepada bangsa
polemik Papua dari pelbagai sudut pandang
dari sumber daya alamnya adalah paling besar
Pertanyaan pertanyaan tersebut di atas
di antara daerah daerah lain di Indonesia Secara
sebenarnya menggiring kita untuk mencoba
tidak langsung Papua juga memberikan keun
menemukan akar persoalan gejolak di Papua
tungan yang sangat melimpah bagi negara negara
Ikrar Nusa Bhakti dan Natalius Pigay dalam
lain seperti Amerika Serikat Tidak heran jika
tulisannya berjudul
perusahaan perusahaan besar seperti Freeport
Menemukan Akar Masalah
dan Solusi atas Konflik Papua
Supenkah
McMoRan Copper
Gold Inc
dan British
justru mempertanyakan pertanyaan itu Apakah
Petroleum selalu berupaya memperbarui kontrak
menemukan akar masalah dan Solusi konflik
karena sangat diuntungkan dari hasil bumi Papua
sudah sangat penting Jika pertanyaan itu sangat penting pemerintah pusat hendaknya segera
Sungguh ironis Besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan perusahaan tambang di Papua tidak sebanding dengan kontribusi mereka terhadap Indonesia dan terutama bagi Papua Inilah kenyataan yang diungkap oleh Sri Yanuarti dalam artikelnya tentang Kemiskinan
duduk bersama dengan kelompok di Papua untuk
segera membahasnya lebih dalam Papua hanya menghendaki perbaikan atau peningkatan ke
hidupan mereka terutama dalam hal pendidikan kesehatan pembangunan ekonomi rakyat dan
dan Konflik Papua
di Tengah Sumber Daya
pembangunan infrastruktur Namun kehadiran
yang Melimpah
aparat keamanan yang mengganggu ketenangan hidup masyarakat harus segera dijauhkan dari
kepada Indonesia pada Juni 2011 misalnya hanya
Papua
Total kontribusi PT Freeport
sebesar 12 8 miliar Padahal pada tahun 2010
saj a laporan cadangan mineral PT Freeport men
Adriana Elisabeth dalam ulasannya
capai 55 juta ons cadangan emas 56 6 pounds
Perdamaian dan Pembangunan
tembaga dan 180 8 juta ons perak Sementara itu
mengenai
Papua
Problematika Politik atau Ekonomi
juga sependapat bahwa setiap kebijakan dan
keberadaan Freeport juga dianggap tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua terutama
IM
masyarakat sekitar perusahaan Tingginya angka
jalan tengah penyelesaian konflik Papua Otsus
kematian ibu hamil dan balita karena kekurangan
Papua justru menjadi bagian masalah konflik
gizi di Kabupaten Mimika merupakan bukti
Papua
buruknya tingkat kesejahteraan manusia di batik
angka pendapatan asli daerah PAD yang tinggi
Dana otsus bagi Papua yang meningkat jumlahnya setiap tahun selama sepuluh tahun
Ironisnya
terakhir ternyata tidak memberikan perubahan
perusahaan perusahaan sangat abai
dengan rehabilitasi lingkungan dan bahkan begitu
saj a meninggalkan tailing limbah penambangan sehingga kebun sagu masyarakat mati dan ikan di sungai semakin sulit didapat
yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat Papua Ironisnya banyak dana otsus yang men guap digunakan para elite birokrasi dan politik Papua untuk politik pencitraan dan memperkaya
Upaya pengelolaan SDA juga sedang
diri Masyarakat pada akhirnya menilai bahwa
digalakkan di Papua dengan dalih percepatan
otsus sebagai kompensasi permintaan merdeka
pembangunan
tidak terlaksana dengan baik dan bahkan gagal
sekaligus menjawab persoalan
krisis pangan dan energi Kali ini pemerintah
Mardyanto Wahyu Tryatmoko dalam artikelnya
mencanangkan mega proyek Merauke Integrated
Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi
Food and Energy Estate MIFEE dengan mem
Khusus Papua
buka lahan seluas 1 2 juta hektar untuk pertanian
secara mendalam Menurutnya
mengulas persoalan dana otsus
dan perkebunan secara terpadu Apakah proyek
distribusi dana otsus disebabkan oleh faktor
terhambatnya
ini benar benar dimanfaatkan terutama untuk ma
internal dan faktor keseriusan pemerintah
syarakat lokal
Persoalan ini diulas oleh Rosita
pusat Faktor internal menunjukkan kelemahan
Dewi dalam artikelnya yang berjudul Dilema
lembaga lembaga lokal yang terlihat terbelah
Percepatan Pembangunan dan Permasalahan
dan tidak memperhatikan distribusi kebutuhan
Pembangunan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan
riil masyarakat Sementara itu faktor rendahnya
MIFEE di Merauke
political will pemerintah pusat ditunjukkan dari
Menurutnya konsep
pengelolaan proyek MIFEE adalah lebih ke
lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan
corporate basedfarming daripada family based farming Karena perusahaan luar yang menge
kebijakan pengelolaan dana otsus Tidak segera terselesaikannya persoalan
Iola kerusakan lingkungan lagi lagi tidak akan
Papua justru akan membuat bumerang bagi
terhindarkan MIFEE justru akan meminggirkan
pemerintah sendiri
masyarakat Papua yang tidak memiliki akses terhadap kapital Parahnya masyarakat Papua
Papua semakin menaikkan upaya internasional
lagi lagi akan menjadi budak atau penonton
Kemajuan teknologi informasi dan teknologi
aksi konglomerasi yang mengeksploitasi tanah mereka
Eskalasi kekerasan di
isasi kasus Papua oleh kelompok promerdeka
membuat kej adian di Papua akan mudah tersebar ke berbagai tempat di dunia apalagi kelompok
Perasaan dihina didiskriminasi dan dieks
ploitasi semakin menyebar dari hari ke hari Hal ini tidak saja disebabkan oleh
kecurigaan
promerdeka dengan mudah memutarbalikkan
fakta terkait pelanggaran HAM
Walaupun
demikian pemerintah tampak tidak memiliki
Jakarta yang berlebihan tetapi juga karena setiap
kekhawatiran akan dampak internasionalisasi
kebijakan untuk Papua justru menghasilkan dam
Pemerintah selalu berupaya mencari strategi
pak yang kontraproduktif Sebut raja kebijakan otonomi khusus otsus yang dimulai semenjak
dan mengeluarkan kebijakan untuk menepis
2001 ternyata tidak membuahkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Muridan S Widjojo dan
isu ini Inilah isu penting yang diangkat oleh Zainuddin Djafar dalam tulisannya tentang Kemerdekaan Papua dan Relevansi Reaksi
Aisah Putri Budiatri berargumentasi bahwa otsus
Tiga Negara
Papua memang memiliki cacat politik bawaan sejak is dikandung dan dilahirkan Dalam tulisan
Baru
tentang
UU Otonomi Khusus bagi Papua
Meskipun Australia
Selandia
dan Amerika Serikat menunjukkan
reaksi yang berbeda terhadap Indonesia dalam memperlakukan Papua internasionalisasi Papua
Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik
dapat meluas j ika pemerintah Republik Indonesia
mereka berpendapat bahwa alih alih menjadi
tidak segera berbenah
iv
Akhirnya persoalan Papua bukan hanya
disuguhkan dalam Jurnal Penelitian Politik kali
persoalan orang orang Papua dan Para peme gang otoritas di Jakarta tetapi juga persoalan
ini untuk mengingatkan kepada kita semua atas
hanya diselesaikan dengan otak tetapi juga
persoalan yang menggantung dan mengajak kita semua untuk memikirkan Papua yang lebih baik Harapannya kita bisa Baling mengisi dan
hares menggunakan hati Sejumlah artikel yang
mengoreksi celah perbaikan Papua kedepan
kita bersama
Persoalan Papua tidak dapat
REDAKSI
v
MENEMUKAN AKAR MASALAH
DAN SOLUSI ATAS KONFLIK PAPUA SUPENKAH
Ikrar Nusa Bhakti dan Natalius Pigay Abstract
This paper describes and analyse the root of the problem and what is the solution to end conflict in Papua It started with the gloomy ofsocial and economic conditions in Papua and the strategy to improve that conditions It followed by unfinished conflict in Papua since 1963 till date which caused by so many aspects namely suspicious between the military and the quite number people ofPapua traumatic situation among the Papuans in particular those who have been experienced with the military culture oftorturing the people ofPapua socio economic condi tions in Papua which caused sceptical views among Papuans towards the central government Special autonomyfor Papua which started in 2002 has not been successful in bringing the people ofPapuan enjoy security andprosperity the basic social and economic rights ofthe human being The paper closed with the the question whether Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat
UP4B or Special Unit Task Force for the Development
in Papua and West Papua will be able to strengthen the capacity ofPapuans in bureaucracy and economic affairs and to speed up development offacilities such as roads bridges airports and sea ports in Papua in order to speed up economic development in Papua The most important things is how to improve the condition ofPapua people Keywords Papua conflict military economic development Special Unit Task Force for the Development in Papua and West Papua
Abstrak
Paper ini menggambarkan dan menganalisis akar permasalahan dan solusi konflik di Papua Tulisan diawali
dengan kondisi sosial dan ekonomi yang suram di Papua dan strategi untuk memperbaiki kondisi tersebut Kemu dian dilanjutkan dengan paparan konflik yang belum selesai di Papua sejak 1963 hingga saat ini Konflik tersebut disebabkan oleh berbagai aspek antara lain konflik antara militer dan beberapa orang Papua situasi traumatis di antara orang Papua khususnya mereka yang memiliki pengalaman dengan kultur militer yang menyiksa orang orang Papua serta kondisi sosio ekonomik di Papua yang mengakibatkan sikap skeptic di antara orang Papua terhadap Pemerintah Pusat Otonomi spesial bagi Papua yang dimulai pada 2002 belum berhasil membawa rakyat Papua
menikmati keamanan dan kemakmuran yang merupakan hak dasar sosial dan ekonomi manusia Paper ini ditutup dengan pertanyaan apakah Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat UP413 akan mampu meningkatkan kapasitas rakyat Papua dalam urusan birokrasi dan ekonomi dalam rangka mempercepat pembangun an fasilitas seperti jalan jembatan bandar udara pelabuhan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi
di Papua Hal yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki kondisi rakyat Papua ke arah yang lebih baik Kata kunci Papua konflik militer pembangunan ekonomi Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat UP4B
konflik vertikal antara sebagian rakyat Papua
Pengantar Tanpa terasa
50 tahun sudah Papua menjadi
bagian dari Indonesia Papua adalah wilayah
paling timur Indonesia yang bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
NKRI
dengan pemerintah Indonesia maupun konflik horizontal antarsesama masyarakat di tanah
Papua yang terkait dengan persoalan politik ekonomi ataupun sosial budaya
melalui perjanjian internasional yaitu Perjanjian
Papua adalah sebuah wilayah yang serba
New York pada 15 Agustus 1962 Hingga kini di
kompleks Wilayah ini kaya akan cumber daya
wilayah tersebut masih terus terj adi konflik baik
alam dan budaya tetapi sebagian besar penduduk
asli Papua masih amat miskin bahkan ada
Data Dasar Papua Negeri Kaya
sebagian kecil masyarakatnya yang hidup seakan
Penduduk Miskin
masih berada di zaman batu muda neo lithicum Dari sisi topografi wilayah Papua terdiri atas
1 Sumber Daya Alam Papua yang
wilayah pantai lembah gunung dan pulau pulau
Berlimpah
besar dan kecil Papua adalah wilayah Indonesia
yang paling banyak kelompok etniknya sekitar 250 an kelompok etnik dihitung dari jumlah Ba hasa yang mereka gunakan Ini yang menj adikan Indonesia adalah negara nomor dua di duma yang memiliki jumlah bahasa terbanyak setelah Papua
Nugmi PNG yang memiliki sekitar 700 bahasa atau kelompok etnik
Menemukan
Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua Supen adalah bahasa gaul di Papua
yang artinya su dah pen ting akhiran
kah
2009
Sumber Daya Alam
SDA
di Provinsi
Papua saat ini terdapat sebanyak 2 5 miliar ton
kandungan cadangan bahan tambang Emas dan Tembaga konsesi Freeport saja
540 juta meter
kubik potensi lestari kayu komersial dan 9 juta
hektare hutan konversi perkebunan Skala besar
Selain itu dengan panjang pantai 2 ribu mil laut
Tulisan ini saya beri judul
Supenkah
Menurut data Bappeda Provinsi Papua pada tahun
dan luas perairan 228 ribu kilometer persegi Papua memiliki potensi perikanan 1 3 juta ton per tahun
dan perlu diberi
karena bersifat tanda tanya Jika
mencari akar masalah dan Solusi atas konflik di
Papua menjadi amat penting tak ada kata lain jika pemerintah Indonesia dan tokoh tokoh rakyat
Papua perlu duduk bersama untuk berdialog dari
Jika kita baca data kekayaan alam Papua
tentunya itu suatu anugerah yang ternilai harga nya yang dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Papua Pendapatan dari kekayaan alam
yang sebagian besar dikelola oleh asing tersebut tentunya sebagian dapat digunakan untuk
Kati ke hati
pembangunan infrastruktur jalan jembatan
Sebelum berdialog rakyat Papua tentunya harus memilih siapa yang akan menjadi juru bicara mereka tentunya bukan orang Papua yang sudah lama tinggal di luar negeri karena
pelabuhan laut pelabuhan udara di berbagai
mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana
baik Ini juga akan menjadikan ekonomi rakyat
kondisi Papua saat ini Mereka juga harus sudah
Papua juga semakin baik
daerah di tanah Papua sehingga keterisolasian
penduduk di pedalaman dapat dibuka agar rakyat dapat melakukan mobilitas horizontal secara
memiliki agenda dan alternatif tuntutan yang dibawa kepada pemerintah Indonesia bukan penarikan diri Papua dari Indonesia seperti
yang pernah disuarakan oleh 100 tokoh Papua kepada Presiden B J
Habibie pada Februari
1999 Dari pihak pemerintah Indonesia harus dan perlu menyiapkan tawaran tawaran konkret
yang bukan sekadar otonomi khusus tetapi juga bagaimana menyejajarkan posisi orang orang
Selain itu pemerintah juga harus memiliki
program j angka pendek menengah dan panjang yang lebih berkesinambungan terkait dengan pembangunan sarana pendidikan di semua wilayah Papua dari wilayah pantai pegunungan
perkotaan dan pedesaan Ini semua ditujukan agar anak anak Papua dapat menikmati pendi
dikan yang sejajar dengan yang dinikmati oleh anak anak Indonesia di luar tanah Papua
Papua sebagai anak kandung republik Tulisan ini dibagi ke dalam tiga bagian
utama Pertama pengantar yang memberi arah
apa yang menjadi tujuan utama tulisan ini Kedua data data dasar Papua Ketiga persoalan Papua dan bagaimana mencari solusi atas akar masalah tersebut
Selama ini kita melihat bahwa kekayaan alam Papua ternyata tidak menjadikan rakyat
Papua menikmati kemakmuran hidup yang se
banding dengan kekayaan alam itu Kita juga harus mempersiapkan anak anak Papua untuk mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mere
ka
khususnya untuk menghadapi kenyataan
setelah kekayaan alam itu terkuras habis
2
Namun kenyataan yang ada menunjuk
mereka kehidupan dan anak anak lebih baik
kan betapa terbaliknya antara kekayaan dan
membantu orang tuanya untuk melakukan
kehidupan riil rakyat Papua yang miskin dan terbelakang khususnya di daerah daerah yang
pengumpulan makanan dari alam tempat mereka
tidak terjangkau oleh sistem transportasi modern
membantu orang tua mereka untuk berkebun
Mobilitas horizontal dan vertikal mereka juga
food producing Karena itu mereka tidak memiliki waktu yang baik untuk sekolah agar
mengalami hambatan yang menjadikan mereka sulit untuk lepas dari kemiskinan yang bersifat
tinggal foodgathering dan ada juga yang harus
mereka memiliki kapasitas meningkatkan status sosial ekonomi mereka melalui bekerja atau
struktural
berwiraswasta
2 Provinsi Termiskin Nomor Satu
Isolasi alam dominasi pendatang terping
di Indonesia
girkannya penduduk asli Papua dari pasar pasar
Ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia SDM
tradisional dan kurang terbukanya lapangan kerja
dari 2 juta lebih penduduk yang ada saat ini
di sektor riil dan pariwisata menjadikan rakyat
hampir setengah penduduk Papua yaitu 40 78
Papua sulit untuk keluar dari kemiskinan struk
hdup dengan status Rumah Tangga Miskin
tural tersebut
RTM
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi
Nasional Susenas BPS 2010 Provinsi Papua merupakan provinsi termiskin di Indonesia yakni 34 88
Apabila dibandingkan dengan
provinsi provinsi yang sumber daya alamnya lebih rendah dari Provinsi Papua justru angka kemiskinan lebih baik
misalnya Provinsi
Nusa Tenggara Timur NTT 23 03
Provinsi
Nusa Tenggara Barat NTB
Provinsi
Bangka Belitung 18 94
21 55
Padahal saat ini Papua
adalah provinsi dengan kewenangan Otonomi
Khusus UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan dana pembangunan per
kapita tertinggi di Indonesia Total dana oonomi khusus 2002 2009 sebesar 9 353 triliun rupiah dan untuk pembangunan infrastruktur 2007 2009
dananya mencapai 2 5 triliun rupiah Salah satu
3 Tingkat Inflasi dan Biaya Hidup Tertinggi Tinggi rendahnya tingkat inflasi dapat mempe
ngaruhi stabilitas harga barang dan jasa di suatu daerah Stabilitas harga di Provinsi Papua selain
disebabkan oleh peningkatan inflasi tiap tahun juga diakibatkan karena jarak tempuh distribusi
barang dan jasa dari pusat pusat produksi ke Provinsi Papua yang sangat jauh sehingga memakan biaya transportasi besar Selain itu
minimnya infrastruktur j alan dan j embatan dari kota ke daerah pedalaman atau dari daerah pantai ke daerah pegunungan menyebabkan angkutan
udara adalah satu satunya yang dapat diandalkan untuk mengangkut bahan bahan kebutuhan pokok atau bahan bahan material pembangunan
Kalau pun alat transportasi udara ada harganya
aspek yang perlu mendapat perhatian serius
amat tinggi dan hanya menjangkau kota kota
oleh pemerintah Provinsi Papua adalah Indeks
besar di pegunungan Karena itu jangan heran
Keparahan Kemiskinan IKK di Provinsi Papua
bila harga harga di wilayah pegunungan amat
yang juga paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 2 99
Apabila dibandingkan dengan
provinsi lainnya maupun juga secara nasional
Indeks Keparahan Kemiskinan hanya 0 68 sampai dengan 1
tinggi
Mari kita lihat contoh soal harga semen Di
Provinsi Papua harga semen 1 sak di Jayapura Rp70 000
Wamena Rp500 000
dan Puncak
saja
Jaya Rp 1 2 juta Harga beras bermerek berisi 25 Kemiskinan yang ada di tanah Papua ini tentunya menjadi salah satu faktor penyebab tidak sedikitnya gangguan keamanan di tanah
Papua Rakyat miskin tentunya tidak berdaya untuk menerobos kesulitan untuk meningkatkan
kapasitas pendidikan bagi anak anaknya Tidak
sedikit dari mereka yang juga terkungkung di dalam pemikiran bahwa alam sudah memberikan
kilogram Rp750 000 Rp800 000 per karung di Puncak Jaya sedangkan di Jakarta beras yang bermerek dan bermutu tinggi seperti pandan wangi atau rojolele untuk 25 kilogram hanya
Rp80 000 per karung Di Pegunungan Bintang harga bensin premium untuk 1 liter mencapai Rp40 000
sedangkan saat ini harga nasional
hanya Rp4 500 Melambungnya harga barang 3
di daerah pedalaman Papua ini selain karena
tanah yang labil serta curah hujan yang tiada
adanya tingkat inflasi yang tinggi juga karena
putus sepanjang tahun juga menjadi kendala
moda transportasi untuk melayani penduduk
pembangunan prasarana jalan di Papua
pedalaman Papua hanya melalui jaringan transportasi udara
Sementara itu pemerintah
Provinsi Papua belum mampu melakukan upaya
pengendalian jalur distribusi barang dari pusat produksi sampai di konsumen di wilayah Papua
Padahal konsumen terbanyak berada di pedalam
Namun segala rintangan itu dapat diatasi
jika pemerintah pusat serius untuk membangun Papua Kita masih menunggu apakah Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
UP413 yang dipimpin Let Jend TNI Pura Bambang Dharmono akan benar benar dapat
an Papua yang merupakan jumlah penduduk
merealisasikan programnya untuk membangun
paling padat yaitu 1 2 juta di 10 kabupaten yang
prasarana jalan sesuai dengan salah satu mandat
ada di daerah pegunungan Tengah Papua atau 60
dari keseluruhan jumlah penduduk Papua
yang diberikan kepadanya
Salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua adalah moda transportasi udara
4 Provinsi Papua Belum Ada Grand Design Pembangunan Infrastruktur
Pada saat ini di Papua terdapat 300 buah la
pangan terbang perintis dan hanya dilayani
Dalam rangka mengatasi permasalahan infra
oleh 5 buah pesawat Merpati buatan 1975 serta
struktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi
tidak lebih dari 5 buah perusahaan swasta yang
Papua pemerintah pusat telah menargetkan 11
melayani mobilitas barang dan jasa Pertanyaan
ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua
nya kemudian adalah apakah pemerintah akan
2010 2014 yaitu 7 ruas j clan strategis dan 4 ruas j alan perioritas Untuk membangun 11 ruas jalan
menghidupkan kembali berbagai lapangan
strategis dan prioritas membutuhkan dana sebesar
terbang yang dibangun Jepang atau Sekutu pada Perang Dunia II yang tersebar di wilayah Papua
9 78 triliun rupiah atau sekitar 2 trilun rupiah per
Akankah pemerintah juga membangun atau
tahun menurut DPU Papua Pembangunan 7 ruas
memperpanjang landasan lapangan lapangan
jalan strategis itu adalah Nabire Waghete dan
terbang lainnya di daerah pedalaman yang hingga
Enarotali 262 km Jayapura Wamena dan Mulia
kini masih terisolasi Akankah ada penerbangan
733 km
39 6 km
Timika Mapuru Jaya dan Pomako
Serui Menawi dan Saubeba 499km
Jayapura Sarmi 364 km
Jayapura Holtekam
batas PNG 53 km Merauke Waropko 557 km
penerbangan swasta lainnya seperti Susi Air
yang akan menjadi pemain pemain barn dalam usaha transportasi udara reguler atau sewaan di tanah Papua
dengan total 2 056 km Sementara itu 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sebanyak 361 km yaitu
Depapre Bongrang Wamena Timika Enarotali dan Ring Road Jayapura Strategi penerobosan isolasi dan daerah terpencil di Papua tersebut merupakan program pemerintah pusat Meskipun
periode pemerintahan ini sudah berakhir namun
S Miskin di Tengah Kelimpahan Harta
Seperti ditulis di bagian awal tulisan ini Papua
adalah negeri yang kekayaan alamnya amat melimpah Namun penguasaan atas eksplotasi
kekayaan alam itu sebagian besar berada di
sampai saat ini pemerintah Provinsi Papua
tangan asing Salah satu perusahaan tambang
belum mempunyai grand design pembangunan
yang Bering disorot di Papua adalah PT Freeport Indonesia yang bukan hanya menghasilkan
infrastruktur di Papua
tembaga melainkan juga perak emas uranium
Pembangunan jalan strategis itu memang ti daklah mudah Contohnya jalan Trans Irian yang ingin menembus isolasi di wilayah perbatasan
dari Jayapura Abepura Arso Senggi Waris
Mindiptana Tanah Merah Sota Merauke yang sudah dirintis sejak 1983
hingga kini belum
dan material tambang lainnya Manfaat dari keberadaan Freeport di tanah Papua bagi pemerintah Indonesia dan rakyat Papua terasa
tidak seimbang dengan penerimaan Freeport dan permasalahan yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia kepada kehidupan rakyat Papua
selesai Selain kesulitan bahan material batu kali
Per 31 Desember 2011 Freeport memiliki 1http dpu papua blogspot com 2OlO O4 ll archive htmL
M
cadangan 119 7 miliar pounds tembaga 33 9
juta ons emas dan 330 3 juta ons perak dan 0 86
semula 50 meter kini tinggal 5 meter Pada 2001
miliar pounds cobalt dan 95
cadangan Freeport
tailing tersebut telah mencapai laut Arafuru dan
itu ada di tambang Grasberg Papua Pada 20
gradasi pencemaran lautnya mencapai 10 km
Desember 2010 cadangan tambang Grasberg
dari garis pantai 4
sebanyak 2 574 744 ton dengan kadar tembaga 0 98
emas 0 83
per million
ppm
Memang ada manfaat dari keberadaan
gram per ton g t atau part
Freeport bagi pemerintah Indonesia Pemerintah
dan perak 4 11 g t Freeport
Provinsi Papua Pemerintah Kabupaten Mmmika
Indonesia mampu memproses 200 000 250 000
dan sebagian elite sipil polisi ketua adat dan
ton bijih per hari Tambang terbuka Grasberg mengkontribusi 75 sedangkan tambang bawah
militer di Jakarta dan Papua Ada juga program
tanah sekitar 25
2 Dari nisi saham Freeport
program Corporate Social Responsibility CSR yang dilakukan Freeport untuk tujuh suku yang
McMoran menguasai 90 64 saham di PT Freeport
terkena dampak pertambangan tersebut
Indonesia dan hanya 9 36
pemberian beasiswa pemberdayaan perempuan
saham yang dimiliki
pemerintah Indonesia Ini sangat tidak adil dan menyakitkan Bandingkan dengan saham negara
pemberdayaan ekonomi
dari
sekolah asrama pelatih
an teknik bagi para calon pegawai Freeport atau
Amerika Latin di mana Freeport McMoran juga
subkontraktor Freeport di Institute Newangkawi
beroperasi yang bisa mencapai 32
pembangunan wilayah pembangunan sarana dan
Dalaxn laporan keuangan 2010 PT Freeport
prasarana di daerah tersebut dan sebagainya
Indonesia menjual 1 2 miliar pounds tembaga
Freeport memang sudah membangun pusat
dengan harga rata rata US 3 69 per pounds atau
latihan kerja di Timika
dengan kurs Rp9 000
berarti setara dengan
melatih para calon pekerja Freeport Dari mereka
39 42 triliun rupiah Freeport juga menjual 1 8
penjualannya mencapai 60 01 triliun rupiah Itu
yang dilatih masih banyak penduduk asli Papua yang kurang tahan untuk mengikuti disiplin kerja yang dipersyaratkan oleh Freeport Mereka yang drop out dari tempat latihan kerja tersebut masih cukup banyak sebagian besar berasal dari
barn dari tembaga dan emas belum dihitung
penduduk asli di sekitar pertambangan Freeport
juta ons emas dengan harga rata rata sebesar US 1 271 per ons atau dengan kurs Rp9 000
setara dengan 20 59 triliun rupiah Jadi total
mineral lain seperti perak dan cobalt
Satu hal
yang mencengangkan Majalah Forbes meno batkan James Moffatt sic
bos besar Freeport
Newangkawi
untuk
Namun secara keseluruhan apa yang didapat penduduk setempat hampir hampir tak
juta atau sekitar 432 miliar sepanjang 2006
sebanding dengan penderitaan panjang yang mereka alami sejak tambang itu mulai dibangun pada 1967 Jika mereka protes mereka dicap sebagai anggota atau pendukung Organisasi
terlalu jauh untuk dijangkau penduduk Papua
Papua Merdeka
yang hanya bisa mengantongi maksimal US
atau penyerangan OPM pasti menjadi kambing
240 per tahun atau sekitar 2 juta bahkan setelah
hitamnya Jika para buruh mogok seperti terjadi
Freeport 37 tahun beroperasi di sana 3
pada 15 September sampai 17 Desember 2011
Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh pria bergaji tertinggi di dunia Angkanya US 48
Namun
kerusakan lingkungan sebagai
OPM
Jika ada pembunuhan
lalu tidak jarang para pekerja ini juga dipandang sebagai penghambat pembangunan dan meru
dampak dari eksplorasi tambang sangatlah masill Setiap tahun Indonesia kehilangan 300 000 hektare hutan belum lagi pencemaran ling kungan akibat pembuangan tailing atau limbah tambang ke lembah Cartenz lembah Wanagon
negara akibat pemogokan itu
dan sungai Ajkwa Secara khusus sungai Ajkwa
Freeport pada kuartal pertama 2012
mengaami pendangkalan di beberapa titik dari
penurunan produksi tembaga dari 284 juta
gikan negara karena berkurangnya pendapatan
Aksi mogok 8 000 Bari 23 000 karyawan Freeport itu telah memengaruhi produksi yaitu
pound pada 2011 menjadi hanya 123 juta pound
2 http 8atunegeri com 95 cadangan freeport ada di indone
pada kuartal pertama 2012 Produksi emas juga
sia html
3 http
satunegeri com tegakkan kedaulatan di tambang
freeport bukan sekedar renegosias i html
4 http satunegeri com referendum rakyat indonesia untuk tutpfreeport html
61
menurun dari 441 000 ons pada 2011 menjadi hampir separuhnya yakni 229 000 ons pada
kuartal pertama 2012 Penerimaan negara juga menurun drastis karena kehilangan sekitar US 6 7 juta 57 3 miliar rupiah per hari selama
hitung sehingga diperkirakan penduduk Papua terancam berkurang drastis Penyebaran HIV AIDS bukan hanya terjadi
di daerah daerah pelacuran di wilayah pantai melainkan sudah meluas sampai ke wilayah
pemogokan berlangsung sedangkan potensi
pegunungan tengah Hal ini terjadi antara lain
penurunan penjualan Freeport mencapai US 19
karena adanya dana otonomi khusus melalui
juta per hari Kegiatan Freeport di lahan seluas
213 000 hektare itu menyumbang 68 Papua dan 96
PDRB
PDRB Kabupaten Timika Pada
2010 Freeport menyumbang US 1 9 miliar Bari pajak dan US 2 1 miliar berupa gaji dan upah karyawan 5
program Rencana Strategis Pembangunan Kam
pung Respek yang diterima oleh masyarakat tidak jarang digunakan oleh pemuda kampung untuk mendapatkan kenikmatan sesaat bersama
pekerja seks komersial tanpa alat pelindung atau kondom Penyebaran HIV AIDS awalnya
Sisi lain yang juga Bering muncul dalam pemberitaan tidak sedikit Jana yang dikeluarkan
kini sudah menyebar bahkan sampai ke wilayah
Freeport Indonesia umuk membantu mobilitas
negara tetangga Papua Nugini PNG
disebarkan oleh para pelaut dari Thailand namun
pasukan TNI dan Polri bukan saja di wilayah kon
trak karya Freeport melainkan juga dari Timika
ke daerah pegunungan lainnya Anggaran yang tinggi itu sebagian besar untuk transportasi udara termasuk penggunaan helikopter dan mobilitas di
darat Semua pengeluaran anggaran PT Freeport
untuk keamanan bisa dilihat dalam laporan tahun an Freeeport Antara tahun 2001 2011 Freeport mengeluarkan anggaran untuk keamanan sebesar
US 79 juta yang pada tahun 2011 saj ajumlahnya sebesar US
14 juta
7 Epidemi Korupsi yang Menggurita di Papua
Dalam pandangan sebagian orang Otonomi Khusus
Otsus
Papua diasosiasikan dengan
materi uang triliunan rupiah Dengan demikian
tidaklah mengherankan jika hampir semua orang berebutan menikmati dana Otsus yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat
Papua Ada dua gejala korupsi yang terjadi di Papua saat ini Pertama korupsi yang terstruktur sistemik dan masif TSM
6 Bahaya HIV AIDS yang Mengancam Papua
dilakukan oleh
pejabat publik baik birokrat politisi maupun
ELISA maupun juga Western blot tercatat bahwa
pengusaha Korupsi secara sistemik berlindung di balik administrasi yang rapih Kedua fenomena korupsi yang terjadi karena pemberian dana Otsus ke tiap kampung tanpa petunjuk teknis
sampai dengan Agustus 2010 di Provinsi Papua
dan petunjuk operasional tentang pemanfaatan
sebanyak 5 000 warga Papua terkena AIDS
dana tersebut secara optimal Sebagian besar
Diprediksikan bahwa jumlah penderita HIV AIDS akan meningkat tajam pada tahun tahun
kepala kampung belum mengetahui pemanfaatan dan pelaporan penggunaan dana yang dibagikan
mendatang Berbeda dengan kasus HIV AIDS
melalui Program Respek Hal ini terjadi karena
di Pulau Jawa yang penularannya melalui jarum
semata mata kurang adanya pembinaan dari pemerintah kepada pimpinan kampung
Kasus kasus HIV Positifyang terdeteksi melalui survailans dengan bantuan hasil test reagent
suntik untuk Provinsi Papua penularannya lebih
banyak melalui hubungan seksual sembarangan Peningkatan jumlah prevalensi HIV AIDS ini akan terus meningkat secara deret ukur semen
tara angka kelahiran mengalami pertumbuhan
minimal minimizing zero growth secara deret
Kasus korupsi di Papua yang mencuat di antaranya kasus korupsi mantan Bupati
Wamena David Hubi yang saat ini masih di penjara penyelewengan Dana Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan DBH PBB
oleh Bupati
Yapen Waropen Ir Daud Soleman Betawi Shttp
wwwbisnis com articles pemogokan freeport
rugikan negara rp57 3 miliarper hari
yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadilan Tipikor Jakarta Selain itu Kabupaten Mimika Kepolisian Daerah Papua
on
telah menangam kasus penyalahgunaan barang inventaris rumah negara yang dilakukan oleh
2008 Sementara itu Provinsi Papua tahun 1999
anggota DPRD Mimika Ny Yolanda Tinal Istri
tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 Indeks
Bupati Clemens Tinal
IPM 58 8
menjadi 64
di tahun 2008
Sejak
dengan aset mencapai 5
Pembangunan Manusia di Provinsi Papua paling
miliar rupiah Sementara itu di Kabupaten Biak
rendah dari rata rata nasional dan terendah di
Numfor selama tahun 2008 sudah tujuh pelaku
antara provinsi lainnya di Indonesia Bahkan bila
korupsi yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri
dibandingkan dengan provinsi yang termiskin
Biak di lembaga pemasyarakatan Bupati Boven
sumber daya alamnya seperti Sulawesi Utara
Digul Yusak Yaluwo saat ini ditahan di Penjara
69
Cipinang Jakarta dan diancam hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara Kasus dugaan korupsi sebesar 5 2 miliar rupiah yang
tahun 2008 6
melibatkan Ketua DPRP Drs
di Indonesia
Jhon Ibo
M M
begitu pula halnya dengan kasus proyek fil4if
Kabupaten Sorong Selatan yang menyeret Kepala BPKAD Provinsi Papua Achmad Hatari sebagai
tersangka bantuan senilai 19 miliar yang diduga tanpa melalui tender kepada TV Metro Papua
oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu S H dan sederet kasus korupsi lainnya
Bengkulu 72 14 x Jambi 71 99
untuk
9 Tingkat Partisipasi Pendidikan Terendah
Pada tahun 2007 tingkat partisipasi pendidikan
Sekolah Dasar di Provinsi Papua 82 92
BPS
Papua 2008
sedangkan rata rata nasional lebih
dari 93 75
Dengan angka ini menempatkan
Provinsi Papua berada di posisi ke 33 dari 33 provinsi di Indonesia artinya tingkat partisipasi
pendidikan di Provinsi Papua paling rendah di
Hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan
Po
Indonesia Bila kita menganalisis secara men dalam ternyata tingkat partisipasi pendidikan
litical
Economic Risk Consultancy PERC yang berbasis di Hong Kong menyebutkan
Provinsi Papua 2007 sebesar 82 92
Indonesia mencetak nilai 9 07 dari angka 10
yaitu 85 21
atau cenderung menurun daripada tahun 2004
sebagai negara paling korup yang disurvei pada tahun 2010 Nilai tersebut naik dari tahun lalu
yang poinnya 7 69 Posisi kedua ditempati oleh Kamboja sebagai negara paling korup Sementara
lebih buruk
7
Ini terjadi karena berbagai penyebab
Pertama orang tua murid yang masih belum me mahami pentingnya pendidikan Kedua sarana
Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
dan prasarana pendidikan yang amat terbatas Ketiga keterbatasan guru yang benar benar ingin
yang dilakukan pada September sampai dengan
mengabdi untuk meningkatkan SDM di tanah
itu
Desember 2008
bertujuan untuk mengukur
tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan persepsi pelaku bisnis setempat Yogyakarta kota terbersih dari korupsi mendapatkan skor
tertinggi yaitu 6 43 Sementara itu Manokwari
3 39 termasuk kota terkorup dan rata rata
Papua Apa yang digambarkan Film Denias Senandung di atas Awan yang menceritakan
seorang anak cerdas bernama Denias yang sekolah di pedalaman Papua dan harus dididik oleh
Maleo
anggota Kopassus karena tidak
ada guru atau film Di Timur Matahari yang
sebagian besar kota di Provinsi Papua termasuk
mengesahkan betapa rindunya anak anak di
jajaran 10 besar kota terkorup di Indonesia
Kabupaten Lani Jaya akan datangnya guru peng ganti serta perdamaian di daerahnya adalah dua
8 Indeks Pembangunan Manusia Paling
karya PT Alenia Film yang amat mengesankan
Rendah di Indonesia
sekaligus menimbulkan simpati kita pada anak
Human Development Index atau Indeks Pem
anak Papua Anak anak Papua bukanlah anak
bangunan Manusia
anak yang malas dan bodoh melai kan kurang
IPM yang dilihat dari
perbandingan harapan hidup saat kelahiran pengetahuan yang diukur dari angka tingkat baca tulis pada orang dewasa serta standar hidup layak maka untuk Indonesia pada tahun 1999 IPM 64 3
menjadi 71 17
di tahun
http tabloidjubi com index php jayapura 11766 ipm papuapaling terendahperlu ditingkatkan lihat juga http id wikipedia org wiki Daftarprovinsi Indonesia menu rut IPM
http
www docstoc com docs 66364566 Laporan Akhir
EKPD 2010 Provinsi Papua oleh Universitas Cenderawasih
7
kesempatan untuk bersekolah secara normal
secara drastis dari 6 621 831 jiwa di tahun 1971
Buktinya tidak sedikit anak anak Papua yang
menjadi 11 642 488 di tahun 2000 dan pada
kini dapat meraih medali emas atau perak dari
tahun 2005 meningkat menjadi 12 450 911
Lomba Fisika atau Matematika Internasional di
jiwa Sementara itu jumlah penduduk nasional
bawah bimbingan Prof Johannes Surya
mengalami peningkatan dari 119 208 229 jiwa
di tahun 1971 dan 205 132 458 pada tahun 2000 10 Tingkat Kepadatan Penduduk Rendah
serta 237 6 juta jiwa di tahun 2010 9 Laju pertumbuhan penduduk Provinsi
Kepadatan Penduduk Provinsi Papua tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak
tahun 1971
Pada tahun 1971
kepadatan pen
Papua untuk kurun waktu 1971 2 67
1980 adalah
Jumlah ini tidak mengalami peningkatan
duduk Provinsi Papua adalah 2 orang penduduk tiap 1 km2 dan pada tahun 1990 menjadi 5 orang penduduk tiap 1 km2 kemudian pada tahun 2005
pada kurun waktu 2000 2005 yaitu 2 17
kepadatan penduduk di Papua tidak mengalami
penduduk Nasional maupun juga Provinsi
peningkatan tiap km2 hanya dihuni oleh 7 orang
Sumatra Utara maka baik Provinsi Sumatra
Jumlah tersebut berbeda dengan provinsi
lain di Indonesia misalnya Jawa Barat 757 orang tiap 1 km2 Sumatra Utara 169 orang tiap 1 km2 Selain itu masih lebih rendah dari kepadatan
penduduk rata rata nasional 116 orang tiap 1 km2 Bila dianalisis ternyata pemerintah Provinsi
Papua kurang memperhatikan aspek penataan ruang dan penduduk lokal di Papua Namun
Dengan melihat perbandingan laju pertumbuhan
penduduk Provinsi Papua dengan pertumbuhan
Utara maupun nasional justru mengalami pening katan sebanyak 2 kali lebih besar Adapun untuk Provinsi Papua dilihat dari rasio pertumbuhan
penduduk baik dari segi kelahiran fertility kematian mortality penduduk yang masuk in migration maupun juga penduduk yang keluar out migration maka Papua mengalami pertumbuhan minimal minimizing zero growth
Salah satu faktor yang menyebabkan jumlah
data kuantitatif terasa berbeda
dengan kenyataan di daerah daerah perkotaan di Provinsi Papua Perkembangan penduduk tampak
begitu pesat walau secara rata rata memang masih amat rendah Pertambahan penduduk di
perkotaan terj adi karena urbanisasi dan mobilitas horizontal penduduk yang datang dengan pesawat terbang ataupun kapal kapal PT Pelni Setiap bulan kapal kapal Pelni menurunkan penumpang dari daerah lain di Indonesia yang mencari penghidupan barn di tanah Papua
penduduk Papua stagnan atau bahkan lebih cen
derung menurun adalah rasio Angka Kematian Bayi ABK
Untuk Provinsi Papua rasio angka
kematian bayi mencapai 63 33 dan 50 34
untuk laki laki
untuk perempuan sehingga rata rata
rasio kematian bayi di Provinsi Papua sebesar 56 65
Rasio angka kematian bayi ini tertinggi
di Indonesia bila dibandingkan dengan provinsi
lainnya misalnya dengan DKI Jakarta rasionya hanya 24 79
Sumatra Utara 43 69
Jambi
47 68
Berikut ini perbandingan antara migrasi
11 Penduduk Papua Terancam Berkurang
yang masuk in migration maupun migrasi yang
Drastis
Jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 1971 adalah sebanyak 923 449 jiwa sedangkan
berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 men
jadi 1 684 144 jiwa dan pada tahun 2005 menjadi
1 875 388 jiwa Pada tahun yang sama untuk Provinsi Sumatra Utara mengalami peningkatan
a http www google co id search q kepadatan penduduk
keluar out migration
Pada tahun 1971 migrasi
yang masuk ke Papua 33 513 jiwa sedangkan
migrasi yang keluar di tahun yang sama sebanyak 6 446 jiwa Kemudian pada tahun 1990 migrasi
yang masuk 93 030 jiwa dan migrasi keluar 15 555 jiwa Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2000 migrasi yang masuk 332 308 jiwa dan migrasi yang keluar 46 824 jiwa Bila
papua hl id client firefox a hs k9J rls org mozill a enUS official
univ
sa X
prmd
imvns
tbm
inch
tbo
ei ffAhUNm5JozLrQe3gICYCA
u
source
ved
OCFw
QsAQ biw 1360 bih 627 lihat juga http Sp20lO bps go idfi1es1ebook19400 pdf lihat juga http www scribd com doc 50174117 Statistik Daerah Prov Papua Barat 2010pdf
i
9 http 8p2010 bps go idfileslebookl9400 pdf 1ohttp 1
www bps go idltab sub view php tabel 1 daftar
id subyek
http
12
notab
2
www batukar infolwikildemografi papua
Ekspedisi Tanah Papua yang dilakukan hari
dilihat dari data tersebut maka jumlah penduduk
Papua yang keluar dari Provinsi Papua sangat
an Kompas pada 2007 clan 2012 menunjukkan
sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk
masih ada anak anak Papua yang masih sulit
luar yang masuk ke Papua Hal ini tentu raja
baca tulis walaupun telah sampai jenjang Sekolah
menyebabkan jumlah penduduk Papua ash lebih
Menengah Atas Namun ini bukan berarti bahwa
sedikit dibanding jumlah penduduk dari luar Papua sehingga tidak mengherankan jika Bering
gairah anak anak Papua untuk sekolah amatlah
kah terjadi masalah masalah bias migran migran
di tanah Papua menunjukkan walaupun listrik
bias risk
amatlah terbatas bahkan tidak ada lama sekali
atau menimbulkan riak riak kecil di
minim Gerakan Indonesia Mengaj ar khususnya
kabupaten dan kota seharusnya mulai khawatir
tampak nyata betapa mereka tetap memiliki gairah belajar yang amat tinggi Apa yang
bila terjadi ancaman kepunahan ras atau suku
diperlihatkan dalam film
bangsa Melanesia di bumi Papua
produksi PT Alenia Film pada Mei 2012 juga
publik
Saat ini Pemerintah Provinsi Papua
Di Timur Matahari
menunjukkan betapa anak anak Papua juga ingin Tabel 1 Perbandingan Jumlah Migran Masuk dan Migran Keluar di Papua No
Tahun
1
1971 2000 Migrasi Keluar
Migrasi Masuk
1971
33 513
6 445
maju seperti saudara saudara mereka di belahan lain Indonesia Namun keterbatasan guru dan masih
seringnya guru
guru meninggalkan
2
1980
93 030
15 559
sekolah karena harus mengambil gaji di ibu
3
1990
261 308
30 786
kota provinsi atau kabupaten amat mengganggu
4
12000
1
332 015
46 824
proses belajar mengajar di tanah Papua
1
719 866
99 614
Jumla
Sumber Data diolah dari Sensus Penduduk BPS
2 Pemuda Papua Terkait Partisipasi
1971 1980 dan 2000
Pendidikan
Bagaimana Kesiapan Pemuda Papua
a Angka Buta Huruf Pemuda Papua
Saat ini
Tertinggi di Indonesia
Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam 1 Penduduk Berusia Muda Buta Huruf
pendidikan pada tahun 2008 secara nasional 1
Terbanyak
Tidak Belum Pernah Sekolah 1 27
Persentase penduduk Papua berusia muda 15 44
Sedang Sekolah 17 34
tahun yang buta huruf tidak bisa baca dan tulis pada tahun 2008 sebesar 26 23
Persentase
penduduk berusia muda yang buta huruf di Provinsi Papua terbanyak di Indonesia bila
dibandingkan dengan rata rata nasional yang hanya 1 94
81 40
2
Masih
3 Tidak Sekolah Lagi
Untuk Provinsi Papua pemuda yang
berpartisipasi dalam pendidikan di tahun 2008 adalah 1 Tidak Belum Pernah Sekolah 23 86
2 Masih Sedang Sekolah 16 45 Sekolah Lagi 59 69
dan 3 Tidak
14
Sementara penduduk buta huruf
terbanyak setelah Papua adalah Provinsi NTB
Tabel 2 Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan pada Tahun 2008
7 54
Demikian pula bila kita bandingkan
dengan provinsi lain misalnya dengan Maluku 1 15
Kalimantan Timur
Utara 0 81
1 04
tidak lebih dari 2
13
Nasional
1 27
Papua
23 86
1
Tidak Belum Pernah Sekolah
2
Masih Sedang Sekolah
17 34
16 45
Tidak Sekolah Lagi
81 40
59 69
Sumatra
dan lainnya yang persentasenya
Karakteristik
No
3
Sumber Diolah dari Data Kemenpora lihat catatan kaki
12 Kami berdua penulis sebagai orang Jawa dan seorang Intelek tual Putra Papua yang sangat memahami tentang kependudukan dan dinamika penduduk tanpa prasangka buruk terhadap suku
14
manapun di Indonesia kebijakan kependudukan yang mem
tidak atau belum pernah sekolah di Provinsi
Dengan demikian jumlah pemuda yang
proteksi penduduk pribumi Papua dari ancaman kepunahan sungguh sungguh harus diperhatikan oleh semua komponen
bangsa baik pemimpin di Papua maupun pemimpin di Jakarta
14 http www kemenpora go idlpdflPENYAJIAN 2ODATA 20 INFORMASI
13 Lihat antara lain http aweidabii blogspot com 2011 09 tingkatputus sekolah dan buta huruf di htmL
2 0KEMENTERIAN
DANYo200LAHRAGA
2 0PEMUDA
20
20TAHUN 202009 pdf
E
Papua paling tinggi di Indonesia yaitu sebanyak 23 86
setelah itu urutan kedua Provinsi Papua
Barat 5 10
selanjutnya Sulawesi Barat 3 66
sementara provinsi lainnya masih di bawah 1
Selain itu bila dilihat dari pemuda yang tidak bersekolah lagi atau mereka yang telah
3 Angkatan Kerja Usia Muda di Papua Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua pada tahun 2007 sebanyak 70 93 menjadi 69 88
disusul Provinsi NAD 71 98 is
dan provinsi lainnya di atas kisaran 80
dan sebagian besar angkatan
kerja berada di daerah perdesaan 17
menyelesaikan pendidikan untuk Provinsi Papua
hanya 59 69
Jumlah
tersebut mengalami penurunan di tahun 2008
Angkatan kerja Provinsi Papua sebanyak
1 166 346 orang Dari jumlah tersebut sebagian besar angkatan kerja di Papua didominasi oleh penduduk usia muda pemuda sebanyak 889 328
b Rata Rata Penduduk Papua Tamatan SD
Melihat persentase pemuda Papua yang her pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka untuk Provinsi Papua persentase pemuda yang terbanyak adalah mereka yang tidak tamat SD 32 49
disusul oleh tamatan SMA 24 72
orang Angkatan kerja tersebut bila dikaitkan dengan tingkat partisipasi dalam pendidikan
maka masih didominasi oleh mereka yang tidak
belum tamat SD sejumlah 755 689 orang dan yang terkeeil adalah tamatan perguruan tinggi
sebanyak 73 116 orang
dan yang terkecil adalah tamatan PT 4 08
Ada 8 jenis keterampilan dasar yang
Bila dibandingkan dengan provinsi lainnya
dimiliki oleh para angkatan kerja di Papua
maka pemuda Papua yang tidak tamat SD ter
yaitu otomotif listrik elektro bangunan teknik
tinggi di Indonesia kemudian Gorontalo 27 70
mekanik tata niaga aneka kejuruan pariwisata
Sulawesi Barat 20 74
sedangkan yang terendah
tersebut angkatan kerja di Papua sebagian besar
Selanjutnya perempuan Papua yang tidak tamat SD 41 11
lebih tinggi dibandingkan
dengan laki laki yang hanya 23 38 SD
dan pertanian Di antara 8 keterampilan utama
16
DIY 1 73
SMP SMA
Tamatan
dan PT meskipun laki laki
lebih banyak dari perempuan namun perbedaan
memiliki keterampilan yang terkait dengan aneka
kejuruan sebanyak 29 835 sedangkan bidang listrik elektro sebanyak 18 217 orang pertanian 1 915 otomotif 1 720 orang teknik mekanik 1 115 19
nya tidak terlalu besar Oleh karena itu tidak
mengherankan jika 20 01
pemuda Papua belum
mampu membaca dan menulis atau buta huruf
Namun jika kita amati hampir tidak ada
anak anak Papua yang bekerja di sektor pari wisata seperti hotel dan restoran Ini amat
Tabel 3 Perbandingan Tingkat Pendidikan Pemuda
menyayat hati Karena itu training khusus bagi
Papua Berdasarkan Jenis Kelamin
anak anak Papua agar memiliki keterampilan di
bidang pariwisata otomotif administrasi dan
Tingkat
No
Pendidikan
Laki laki
Perempuan
Jumlah
keuangan menjadi suatu keniscayaan bila kita
1
Tidak Tamat SD
23 38
41 11
32 49
ingin menyerap tenaga kerja anak anak Papua
2
Tamat SD
19 14
16 13
17 59
asli
3
SMP
23 58
18 77
21 11
4
SMA
29 94
19 78
24 72
3 95
4 21
4 08
5
1 PT
1
Sumber Diolah dari Sakernas BPS dan Penyajian Data Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jika dilihat data seluruh anak Indonesia yang hanya bersekolah sampai 6 6 tahun angka anak
anak yang bersekolah di Papua dan Indonesia masih amatlah rendah
http
www scribd com doc 501 759 01122 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja lihat juga
Profil Ketenagakerjaan Papua Barat 2009 Sakernas Papua Barat 2009 JBPS Prov Papua Barat 2009 dan Profil Ketenagakedaan Papua 2009 Sakernas
Papua 2009 BPS Papua 2009
18 http tabloidjubi com jayapura 7509Jumlah angkatan kerjaPapua naik 701 persen device xhtml lihat juga lihat juga http nasionaLkompas com read 2011 05 06 l4O23694
lihatjuga http Keadaan
15 http
www bappenas go id get file server node 332
16 http kemenpora go idlmenporalstatistikkepemudaan2010 pdf
10
irjabar bps go idfile Release 202011 48
20Tenaga
2OKerja
2OPapua
2OBarat
20 20
Agustus 202011 pdf
19Lihat antara lain hap 11daps bps go id1Fi1e 20Pub1LAPO RAN 20SOSIAL 202007 pdf
4 Penduduk Berusia Muda yang Bekerja dan Penganggur
Maleo adalah burung endemik di Sulawesi Utara yang memiliki nama ilmiah Macrocephalon
Penduduk Papua yang bekerj a saat ini berjumlah 1 118 779 orang dan sebagian besar bekerja di
karena kepalanya besar Burung cantik yang
sektor pertanian sebanyak 840 696 sedangkan di
Alam Papua Kabupaten Pahuwato
bidang jasa kemasyarakatan 114 057 dan yang terkecil ada bidang jasa keuangan asuransi usaha sewa bangunan tanah dan j asa perusahaan
Burung yang indah ini entah mengapa di
Penganggur terbuka
TNI AD atau Kopassus yang dulu juga dikenal
open unemployement
di
hampir punah ini masih dapat kita lihat di Cagar Sulawesi
tanah Papua menjadi sinonim dengan unit pasukan elite Komando Pasukan Khusus
Papua sebanyak 47 567 orang dan sebagian besar
sebagai Resimen Para Komando Angkatan
penganggur di Papua masih didominasi oleh
Darat RPKAD dan Komando Pasukan Sandi
penduduk berusia muda 15 44 tahun sebanyak
Yudha Kopasandha
41 736
dipopulerkan dalam film Denias Senandung
sedangkan 5 831 di antaranya adalah
Kata Maleo sempat Pula
penganggur berusia di atas 45 tahun Bila dilihat
di atas Awan
dari tingkat pendidikan maka penganggur di
pasangan Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen
Provinsi Papua sebagian besar adalah tamatan
jumlahnya mencapai 15 639 orang Penganggur
Denias mengisahkan seorang anak Papua yang berkawan dan berguru kepada seorang anggota Kopassus yang is sebut Maleo Denias adalah anak Papua yang sukses dalam studinya sampai
dengan jumlah terendah adalah tamatan SD dan
ke negeri Kanguru Australia namun hingga kini
SMTAUmum sebanyak 17 417 orang Demikian pula tamatan akademi dan perguruan tinggi yang
SMTP sebanyak 9 605 orang Pengangguran
produksi Alenia Pictures
karya Film
kehilangan sahabat Kopassusnya itu
terbuka di Papua ternyata sebagian besar tidak
Manguni atau disebut juga Mauni adalah
mempunyai keterampilan Hal ini terlihat dari
burung yang secara fisik mirip dengan burung
jumlah penganggur berdasarkan keterampilan
hantu Dalam mitologi Minahasa burung Manguni ditugaskan oleh Opo Mpung Wangko
di mana mereka yang tidak mengikuti kursus keterampilan yaitu berjumlah 42 079 orang dari
untuk mengamati sekitar dan selalu memberi
47 567 orang penganggur 21
petunjuk kepada bangsa Minahasa Burung ini dianggap burung suci oleh orang Minahasa
Perdamaian Papua
Dalam kaitannya dengan Papua ada seorang
Data dasar mengenai Papua tersebut menunjuk
kan betapa kontrasnya bumi dan penduduk Papua Kelimpahan kekayaan sepatutnya dapat membawa perdamaian di tanah Papua Namun
kenyataan menunjukkan kekayaan alam yang melimpah justru menimbulkan persoalan
perdamaian di bumi Cenderawasih itu Penn is mengibaratkan indahnya perdamaian di tanah
Papua seperti kita memandang indahnya burung Garuda
Maleo
Manguni
Mambruk
dan
Cenderawasih dan bagaimana hubungan di antara
tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia
asal Minahasa Dr G S S J Ratulangie yang
pernah dibuang oleh Belanda ke Pulau Yapen yang kemudian menjadi tokoh yang merangkul warga Serui Yapen agar menyatu padu dengan saudara saudara Indonesia lainnya Aditjondro pernah menyebut Dr Ratulangie sebagai
George G S S J
Burung Manguni yang
merindukan deburan Ombak Samudra Pasifik
Ratulangie adalah seorang visioner yang sudah melihat bagaimana masa depan Indonesia di kawasan Pasifik
mereka
Garuda atau di India disebut Garud dalam
epos Ramayana adalah burung yang digunakan
Rama dan dianggap burung Dewa Garuda ke mudian menjadi lambang negara Indonesia pasca kemerdekaan yang di lehernya terbentang Pancasila beserta lambang lima silanya 20 http
tabloidjubi com daily news jayapura 15065 jumlah
Mambruk adalah sejenis burung berbulu dan bermahkota indah yang hidup di hutan hutan dataran rendah Papua khususnya daerah sekitar Biak Yapen dan pulau pulau kecil sekitarnya
Burung Mambruk Victoria kadang disebut Goura Victoria berbulu biru keabu abuan dengan mahkota berwarna biru dan bintik bintik putih
Burung Mambruk pernah menjadi lambang dari
pengangguran diPapua capai 60501 orang html
11
Papua Merdeka seperti yang dicetuskan oleh beberapa anggota Dewan New Guinea Nieuw
Guinea Raad pada 1 Desember 1961 Lambang Burung Mambruk ini entah mengapa amat diharamkan oleh para intel dan pejabat di Jakarta
Mengapa para penguasa aparat pertahanan dan keamanan dan aparat inteligen di Jakarta masih
saja curiga kepada manusia Papua yang notabene adalah warga negara Indonesia Mengapa pula
penguasa di Jakarta lebih memilih untuk menjadi
Australia Timur Warna dan jenisnya beragam
Komprador atau Kaki Tangan Kepentingan Aring ketimbang sebagai Pembela Kepen tingan Anak anak Bangsa di Papua Apakah burung Maleo dan Inteligen menilai bahwa Papua adalah satu satunya wilayah Indonesia yang masih dapat dijadikan tempat latihan
namun yang paling dikenal adalah yang bulunya
tempur dalam arti yang sebenarnya Mengapa
berwarna campuran antara hitam coklat kuning dan putih Cenderawasih adalah burung yang
pula ada dualisme pernyataan antara Presiden
Burung Cenderawasih bahasa ilmiahnya
Paradisaeidae lebih dikenal dengan Bird of Paradise Burung Surga adalah burung yang amat indah yang bisa ditemukan di wilayah bagian timur Papua Papua Nugini PNG
dan
menjadi lambang di Papua dan Papua Nugini
Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan Tak ada Operasi Militer di Papua
Kompas
Masih banyak jenis burung lain yang dikenal dan ada di tanah Papua dari burung Kasuari
28 10 2011 dan sang adik ipar KSAD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo yang menyatakan
sejenis burung Onta berkaki kuat sampai ke burung Nuri Kepala Merah atau Kepala Hitam
27 10 2011
burung kakak tua putih dan kakak tua hij au yang
berteriak merdeka selalu dihadapi dengan ujung
semuanya indah Kakak Tua Putih Beo Hijau
dan Nuri Kepala Hitam adalah burung burung cerdas yang mudah diajari bicara Bila semua burung itu kita lihat di alam bebas atau di taman satwa ini menunjukkan betapa keberagaman itu memberikan keindahan
Senjata Dilawan Senjata
Mengapa anak anak Papua yang
bayonet atau tembakan timah panas atau juga pembunuhan yang keji Kita tahu rentetan kekerasan di Tanah Papua
di penghujung 2011 ini telah menjadikan Papua seakan menjadi daerah konflik yang panas Papua yang kaya sejak lulu telah menjadi meminjam Manuel Kaisiepo
Kompas
Orang Bering menginterpretasikan penem
Bila satwa alam itu memberikan keindahan
mengapa keberagaman manusia Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika justru
menjadi penyebab konflik di antara sesama anak anak bangsa termasuk di tanah Papua
Pemilik kekuasaan di Jakarta yang seakan menjadi pemilik interpretasi tnggal burung
Garuda dan didukung oleh burung Maleo yang kepalanya besar bukan besar kepala
Pasar Kekerasan
29 10 2011 22
Keindahan dan Konflik
memiliki moto
Rakyat Merdeka
bakan terhadap buruh buruh di Freeport yang menuntut kenaikan upah terbunuhnya Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya Ajun Komisaris Polisi Dominggus Octavianus Awes penembakan ke Posko Brimob di Puncak Jaya dan perlakuan
kasar aparat terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura adalah suatu rentetan
hingga
kini masih mencurigai mereka mereka yang
Map Negotiating the Past Improving the Present and Securing
memegang lambang burung Mambruk dan bu
2008 Lihat juga Paskalis Kossay S Pd M M Konflik Papua
rung Cenderawasih Burung Mangum yang dulu
Akar Masalah dan Solusi Jakarta Tollelegi 2011 Lihat juga berbagai artikel yang dimuat di Jurnal Penelitian Politik Vol
sering memberikan peringatan mengenai situasi
keamanan lingkungan di Papua dan diterima
oleh pemegang lambang burung Mambruk dan
the Future
Jakarta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3 No 1 2006 bertajuk Papua Menggugat
22 Soal operasi militer dan konflik di Tanah Papua lihat an tara lain Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti The Papua
Cenderawasih dengan hati yang lapang kini
Conflict Jakarta s Perceptions and Policies Policy Studies 5
seakan membisu
Washington D C East West Center Washington 2004 lihat juga Paskalis Kossay Konflik Papua Akar Masalah dan Solusi Jakarta Tollelegi 2011 Al Araf et al Sekuritisasi Papua
Mengapa Papua hingga kini tetap bergolak walau meretas jalan menuju Papua yang damai telah berkali kali diwacanakan dan diterapkan 21
Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua
Jakarta Imparsial 2011
yang diperbaharui Desember
21 Lihat antara lain Muridan S Widjojo et al Papua Road 12
Yusron Ihza Tragedi
Strategi Pertahanan Nasional Bandung Mizan 2009 Edisi
kejadian yang Baling terkait Semua kejadian
aparat keamanan negara mengapa itu terjadi
itu secara kebetulan terjadi secara berentetan
Apakah mereka berharap agar Papua membara
Kalau pun kekerasan di Papua itu adalah sebuah
sehingga penambahan pasukan atau logistik men
rekayasa
sulit untuk mengatakan bahwa itu
jadi sesuatu yang mereka dambakan Tak heran
dilakukan oleh orang orang OPM Organisasi
bila Manuel Kaisiepo menyatakan bahwa Papua
Papua Merdeka
masih menjadi
Para pelaku dari penembakan
atau pembunuhan itu selalu disebut dengan istilah
orang kelompok bersenjata tidak dikenal Bisa saja kelompok OPM berupaya mengail
Pasar Kekerasan
Mereka lupa
bahwa orang Papua dalam 10 tahun terakhir ini adalah manusia yang amat sabar dan tidak mau melakukan serangan balik atau balas dendam
di air keruh tapi jika melihat kejadian di Bandara
Segala yang mereka perjuangkan dilakukan
Mulia sangat tidak mungkin dua orang OPM
secara damai Tengok misalnya betapa kerusuhan
melakukan pembunuhan terhadap seorang
besar tidak terjadi setelah Ketua Presidium
Kapolsek secara terang terangan di muka umum di bandara yang banyak polisinya OPM biasanya
Dewan Papua Theys Hiyo Eluay dibunuh oleh
melakukan penyerangan secara berkelompok
setelah is menghadiri perayaan Hari Pahlawan
dan bukan perorangan atau berdua Jika benar
yang diselenggarakan Kopassus pada malam 10
polisi setempat sudah mengetahui siapa sesung guhnya pembunuh Kapolsek Mulia
mengapa
tidak diungkap saja secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan yang buruk Kitajuga menyayangkan mengapa penangan
Kopassus pada dini hari 11 November 2001
November 2001
Sampai makalah ini ditulis Juli 2012 masih
banyak konflik yang terjadi di tanah Papua se perti penembakan terhadap orang asing Jerman pada pertengahan 2012
adanya demo demo
an terhadap para peserta Kongres Rakyat Papua
anarkis dari kelompok anak anak muda Papua
III begitu kasar dan pembunuhannya begitu keji
di wilayah Jayapura
Jika tiga orang yang mati itu berada di belakang kantor Korem yang berseberangan dengan
misterius oleh orang yang dikategorikan oleh
lapangan bola Zakheus di Abepura itu kita patut bertanya
siapa pembunuh mereka
Mengapa
terjadinya penembakan
aparat keamanan sebagai Orang Tidak Dikenal
OTK yang sudah memakan korban jiwa lebih dari sepuluh orang Ini semua tentunya amat
sampai ada dua korban yang dicongkel matanya dan seorang lagi disiksa begitu keji dengan benda
memilukan hati
tajam dari anus sampai ke badan
Kebij akan yang Tidak Konsisten
Benarkah
laporan dari lapangan yang menyatakan ada unit Maleo yang menyamar dengan seragam
Kebijakan pemerintah Pusat soal Papua benar
tentara organik setempat saat penyerangan
terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III itu
penerapan UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang sangat tidak konsisten Agus
dilakukan
Sumule dalam tulisannya berjudul
Kita tentunya tidak berburuk sangka
bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Kopassus
Namun kita berharap agar Kopassus yang diberi nama burung Maleo yang indah itu tidak menjelma menjadi Suwanggi yang di Papua artinya hantu
Jika aparat keamanan sudah mengetahui
benar sangat tidak konsisten Tengok misalnya
Niat Luhur
yang Bisa Berujung Malapetaka mengungkap kan betapa banyak hal hal yang tidak konsisten
yang dilakukan oleh pemerintah Pertama hanya kurang dari dua tahun setelah UU Otsus berlaku Presiden Megawati Soekamoputri mengeluarkan
Inpres No
1 2003 mengenai Pembentukan
sedari awal bahwa Kongres akan berakhir dengan
Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah
pernyataan politik merdeka mengapa kongres
Kedua
tersebut tidak dihentikan sejak awal oleh polisi
syarat untuk menjadi calon gubemur dan calon
Mengapa pula penyerangan baru dilakukan dua
anggota Majelis Rakyat Papua Calon Gubernur
jam setelah kongres usai Kita bertanya mengapa
Papua tidak boleh pernah ditahan kecuali karena
masih ada orang atau kelompok yang tega ingin membakar Papua melalui pembunuhan yang kej i terhadap orang Papua Jika itu dilakukan oleh
pernah berseberangan dengan negara boleh
mengapa mesti ada perbedaan antara
aktivitas politiknya Ini berarti mereka yang menjadi gubernur Papua Mengapa klausul untuk
13
calon anggota MRP malah tidak boleh pernah
dibangun dengan Jana Otsus Hitungan kasarnya
aktif berpolitik melawan negara
ini memerlukan 100 150 tahun lebih
Ketiga
pemerintah Pusat tidak pernah
Bagaimana pula dengan pembangunan
melakukan evaluasi atas pelaksanaan Otsus di
kampung di Papua melalui dana Respek Ren
Papua sejak 2002 Akan tetapi mengapa pula Presiden SBY mengeluarkan Inpres No 5 2007
cana Strategis Pembangunan Kampung yang besarnya 100 juta rupiah per tahun per kampung
tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat yang menafikan kekhususan Papua
Respek yang digabung dengan PNPM Mandiri dari pemerintah pusat ini tidak jarang hanya men
Inpres itu kini diperbaharui menjadi Perpres
jadi proyek bagi bagi duit di kampung kampung
No 65 2011 tentang Percepatan Pembangunan
Belum lagi ada dugaan bahwa dana Respek dan
di Papua dan Papua Barat dan Perpres No
dana Otsus disunat untuk membayar utang atau
66 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat Esensinya tetap sama bukan mendukung pemerintah provinsi
berfoya foya pejabat pejabat pemerintah di tanah
dan kabupaten kota melaknkan mengambil alih otoritas pemerintah di Papua
Ini berarti kita
Papua
Membangun Papua dengan hati bukan
semudah yang diucapkan Presiden SBY Tanpa
adanya keseriusan yang terjadi adalah tetap
kembali ke gaya lama yang menjadikan orang
bertahannya kecurigaan pemerintah pusat kepada
orang Papua sebagai penonton pembangunan
pemerintah dan rakyat Papua Seandainya Garuda
dan bukan pemilik dari pembangunan itu sendiri
dan Maleo mau memahami Manguni Mambruk
Orang banyak mengatakan dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat ke Papua
dan Cenderawasih irama pembangunan Papua lebih enak didengar
sangat besar tetapi mari kita lihat kenyataannya Antara 2000 2009 pemerintah pusat menerima
uang sebesar AS 7 996 392 017 dari Freeport 23 Pada kurun waktu yang sama pemerintah hanya memberikan hampir 20 triliun rupiah kepada Papua
Kalau antara 2002 2011 dana Otsus
hampir mencapai 30 triliun rupiah angka itu tidak besar untuk Papua Sejak 2006 dana Otsus
harus dibagi antara Provinsi Papua dan Papua
Barat Dari 2 6 triliun rupiah setiap tahunnya dibagi untuk Papua dua per tiga dan Papua Barat sepertiganya atau 70
untuk Papua dan 30
untuk Papua Barat Itu pun harus dibagi antara
provinsi yang mendapatkan 40 dan kabupaten Jika kabupaten ada 29 yang mendapatkan 60 berarti satu kabupaten mendapatkan sekitar 53
miliar rupiah sampai 60 miliar rupiah tergantung besaran penduduk 24 Bila membangun jalan di pegunungan tengah membutuhkan 15 miliar
rupiah per kilometer jalan aspal bisa dibayang kan berapa tahun prasarana jalan di Papua bisa
Penutup Dengarlah Suara Had Orang Papua
Di antara persoalan besar yang ada di Papua di antaranya berkisar pada persoalan pendidikan
kesehatan pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur di tanah Papua Mari
kita dengar kisah di bawah ini Kitorang kami butuh guru dan tenaga kesehatan Kitorang tara kami tidak butuh tentara dan polisi Daerah ini aman aman saja Kalau bapak ibu guru silakan masuk tentara atau polisi tidak boleh masuk
Kalimat itu dilontarkan oleh sekelompok orang yang melakukan pencegatan terhadap rombongan
para guru yang baru saja direkrut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya untuk
ditempatkan di sekolah sekolah di pedalaman Puncak Jaya
Jika kita telaah kalimat di atas tampak
jelas bahwa bagi rakyat Papua yang kritis atau tidak percaya kepada pemerintah pusat mereka
merasa kehidupan mereka tak perlu diganggu 23 Data diolah dari laporan PT Freeport Indonesia lihat juga
http www indonesiafznancetoday com read 12673 Divestasi 936 Saham Freeport Dinilai Lamban
oleh kehadiran aparat keamanan
Sejak dulu
orang Papua merasa terganggu oleh kehadiran
24Lihat antara lain Penerimaan Dana Otonomi Khu
aparat keamanan yang membunuh orang Papua atau membakar kampung kampung di Papua saat
sus Provinsi Papua tahun 2002 2009
mereka mencari para pendukung atau anggota
tanpa tahun
OPM Dalam bahasa rakyat biasa perlakuan 14
aparat ibarat Mengganggu ketenangan hidup yang dalam bahasa Pidgin di PNG dikenal
Jayapura
dengan kalimat
untuk membantu perekonomian rakyat kecil
Bagarapim sindaun
meng
ganggu orang yang sedang duduk enak enak
bagi
Mama Mama Papua
untuk
berdagang di malam hari adalah contoh baik Papua
Rakyat Papua di mana pun mereka berada butuh
Kurangnya perhatian pemerintah pada
pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah dan juga tersedianya guru guru yang benar benar
bidang pendidikan kesehatan dan perekonomian rakyat menyebabkan rasa frustasi yang berkepan
berdedikasi untuk kemajuan anak anak Papua
jangan pada sebagian benar rakyat Papua
dan adanya kesempatan yang baik bagi mama mama Papua untuk berdagang atau berusaha
Jawaban atas frustasi itu bukanlah menembaki
Kita melihat bagaimana semakin hari
mereka yang berdemonstrasi atau mengadakan Kongres Rakyat Papua melainkan bagaimana
semakin sedikit guru guru dari Tanah Toraja
kondisi kondisi sosial ekonomi itu semakin
Kei Minahasa atau tanah Jawa yang mau
diperhatikan
bertugas di daerah daerah terpencil di tanah
Papua
Ini karena nasib mereka sangat tidak
Mari kita membangun Papua dengan hati
dan
Tak ada Operasi Militer di Papua
diperhatikan oleh pemerintah Ini karena insentif
Dua penggalan kata itu diucapkan kembali oleh
untuk mengaj ar di daerah daerah yang sunyi dari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam
keramaan itu memang amatlah kecil Tidaklah
menyikapi perkembangan politik di tanah
mengherankan jika pemerintah daerah di Papua
Papua akhir akhir ini Kita hanya berharap agar
berupaya keras memberi insentif yang memadai
apa yang diucapkan oleh Presiden Yudhoyono
antara 5 juta sampai 15 juta rupiah per bulan agar
itu benar adanya dan akan dilaksanakan oleh
mereka mau mengaj ar di daerah terpencil Dilihat
aparat pemerintah pusat dan daerah serta aparat
dari masalah keamanan dalam sejarah Papua
keamanan di daerah
sangat kecil kejadian di mana ada guru atau
tenaga kesehatan yang mendapatkan perlakuan buruk dari orang Papua bahkan dari anggota OPM sekalipun
Apa yang terjadi di sekitar Lapangan Bola Zakheus Abepura pada 19 Oktober 2011
adalah suatu yang menyayat hati kita sebagai sesama anak bangsa Indonesia Betapa tidak Jika
Bila kita teliti lebih lanjut persoalan Papua
berupaya memahami dengan hati yang bersih apa
dari sisi sosial ekonomi dan budaya memang
yang disuarakan oleh Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung tiga hari 17 19 Oktober 2001
bertumpu pada tiga hal pokok pendidikan ke sehatan dan sektor ekonomi rakyat Dari tiga hal
itu sebenarnya bukanlah suara kemerdekaan
itu Baja tampak jelas betapa Indeks Pembangunan
melainkan mereka ingin agar suara hati orang
Manusia Papua dan Papua Barat adalah yang
orang Papua didengar oleh pemerintah pusat
terendah di Indonesia yaitu menduduki nomor
buncit 32 untuk Provinsi Papua dan nomor 33 untuk Papua Barat Semakin hari semakin tertinggal mutu
pendidikan anak anak Papua di pedalaman
Dari informasi yang penulis dapatkan panitia sudah berupaya untuk mendapatkan
gedung yang layak bagi pertemuan itu yaitu me minjam gedung Gelanggang Olah Raga GOR di Jayapura dan Gedung Konvensi milik Universitas
Semakin hari semakin banyak pula tenaga
Cenderawasih di Abepura Akan tetapi mereka
kesehatan yang meninggalkan puskesmas di
tidak dibolehkan untuk menggunakan aset aset
pedalaman Kalau pun ada tenaga kesehatan
negara bagi kongres mereka Karena itu mereka
obat obatan pun sulit didapat Dari segi ekonomi rakyat bila kita masuk ke pasar pasar tradisional
menggunakan lapangan bola yang dimiliki oleh Sekolah Katolik di Abepura yang letaknya hanya
di Papua dan Papua Barat amat sulit menemukan
1 kilometer dari Markas Zeni Tempur Angkatan
adanya Mama Mama Papua yang berdagang di
Darat di Waena dan hanya 200 meter dari Markas
pasar Mereka telah tersingkir ke pelataran pasar
Korem 172 Abepura
toko atau di trotoar jalan Apa yang dilakukan
pemerintah kota Jayapura yang memberi tempat khusus sementara di seberang Hotel Yasmin
Para aparat keamanan polisi
dan TNI
tentunya sudah mengetahui apa yang akan disimpulkan oleh Kongres Rakyat Papua itu
15
Karena itu mengapa mereka tidak berupaya
Ada beberapa titipan pesan teman teman
untuk mendekati panitia secara baik baik dan
di Papua kepada penulis agar disampaikan kepada
malah melakukan penyerangan ketika suara
Letjen Purn TNI Bambang Dharmono Pertama
kemerdekaan mereka dengungkan Pertanyaan
unit ini harus mulai mengevaluasi apa saja yang
nya kemudian ialah mengapa anak anak Papua
dilakukan oleh pemerintah daerah selama 10
yang juga anak anak Indonesia itu diperlakukan
tahun melalui dana Otsus yang jumlahnya sudah
secara tidak wajar ketika mereka menghindari
mencapai hampir 30 triliun rupiah Apakah dana
aparat keamanan dan melarikan diri ke daerah
Otsus tersebut sudah benar benar digunakan
perbukitan di sekitar itu
untuk pembangunan empat bidang yaitu pen
Kata Merdeka sebenamya bukanlah harga
didikan kesehatan perekonomian rakyat kecil
mati Mereka hanya ingin agar pemerintah pusat
dan infrastruktur jalan jembatan Jika sudah
mendengarkan suara hati mereka yang merasa
bagaimana pemerintah daerah membagi uang
tidak ada perubahan mendasar pada nasib anak
yang dua per tiga untuk Provinsi Papua dan
anak Papua setelah 10 tahun Otonomi Khusus
sepertiga untuk Papua Barat Bagaimana juga
diberlakukan di Papua dan 6 tahun di Papua
uang yang diberikan kepada setiap kabupaten
Barat Apa yang mereka lontarkan di Abepura
yang jumlahnya antara 53 miliar sampai 60
melalui Seminar Damai di Tanah Papua 5 7 Juli
miliar rupiah penggunaannya untuk apa Jika
2011
benar ada uang dana Otsus yang digunakan
dan Kongres Rakyat Papua III pada 17 19 adalah political gathering atau
untuk membayar utang atau untuk foya foya
kumpul kumpul politik untuk mempersiapkan
para kepala daerah pemerintah pusat tidak perlu
dialog yang lebih manusiawi antara pemerintah
takut untuk membawa para pelaku korupsi itu ke
pusat di Jakarta dan rakyat Papua Mereka ingin
pengadilan tipikor
Oktober 2011
agar pemerintah dan rakyat Papua duduk bersama
Kedua bagaimana pula penerapan Rencana
membicarakan masa depan Papua Jika bukan
kemerdekaan yang mereka dapatkan apa yang
Strategis Pembangunan Kampung Respek di kampung kampung Papua dan Papua Barat yang
dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada
jumlahnya 100 juta rupiah per kampung per
rakyat Papua
tahun dari pemerintah provinsi dan ada juga dana
Mereka tahu pasti bahwa Otsus yang
tambahan antara 100 juta sampai 200 juta rupiah
berjalan selama 10 tahun ini telah gagal mem
per tahun dari pemerintah kabupaten tergantung
perbaiki kondisi pendidikan kesehatan
dan
kemampuan kabupatennya Apakah dana PNPM
perekonomian rakyat di Papua Mereka tahu ada
yang tidak beres yang dilakukan oleh pemerintah
Mandiri yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk para instruktur pendamping sudah juga
daerah provinsi di Papua dan Papua Barat serta
digunakan secara tepat guna
kabupaten kabupaten di Papua Merekajuga telah
Ketiga membangun Papua harus sesuai de
Bering mengadu kepada pemerintah pusat tetapi
ngan kebutuhan orang Papua Karena itu jangan
hingga detik ini pemerintah pusat tidak pernah
sampai unit ini hanya berkantor di Jakarta para
melakukan evaluasi mendasar atas pelaksanaan
pejabatnya dari pimpinan deputi dan stafnya
Otsus di Papua dan Papua Barat
hanya duduk di Jakarta dan semua petugasnya
Harapan kepada Unit Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat UP4B
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua
Barat P4B bukanlah hal yang baru karena sudah dilontarkan oleh Presiden Yudhoyono
pada 4 tahun yang lalu Adanya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP413
yang dipimpin oleh Letjen Pura
Dharmono adalah suatu yang baru 16
Bambang
adalah orang Jakarta Orang orang cerdas dan perancang Papua juga harus diikutsertakan agar orang Papua merasa pembangunan sesuai dengan kepentingan mereka bersama dan bukan kepentingan Jakarta semata Berkaca dari Aceh
yang kantor Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh BRR berkantor di Banda Aceh unit ini
juga harus memiliki kantor di Jayapura dan atau Manokwari
Keempat Bambang Dharmono juga ha rus mengusulkan kepada pemerintah pusat agar
membedakan mana yang diurus oleh pemerintah pusat dan mana yang diurus oleh pemerintah dae rah agar ada kejelasan mana dana APBD yang
http
digunakan pemerintah daerah dan mana anggaran
http
satunegeri com referendum rakyat indonesia untuk tutpfreeport html Diakses 4 Agustus 2012
cadangan free
www satunegeri com 95
port ada di Indonesia html http
khusus Otsus untuk percepatan pembangunan
satunegeri
com 95 cadangan freeport ada di indonesia
Papua dan Papua Barat yang digunakan unit P413
html Diakses 2 Agustus 2012
Ini untuk menghindari ketersinggungan
pemerintah daerah yang seakan diintervensi oleh pusat dan agar penggunaan dana tepat guna Selain itu bagaimana pula hubungan koordinasi
http satunegeri com tegakkan kedaulatan di tam bangfreeport bukan sekedar renegosiasi html Diakses 2 Agustus 2012
http
kerj a antara UP413 dan kementerian kementerian yang juga memiliki perencanaan pembangunan di Papua
rugikan negara rp57 3 miliarper hari Diak ses 4 Agustus 2012
http
Kelima perlu adanya indikator keberhasilan
seberapa
http
id wikipedia orglwikilDaftar provinsi Indo nesia menurut IPM Diakses 1 Agustus 2012
banyak pun dana Otsus digelontorkan ke Papua tak akan ada manfaatnya bagi rakyat Papua Kita
tabloidjubi com index php J ayapura l 766 ipm Papuapaling terendah perlu ditingkat kan Diakses 2 Agustus 2012
atas percepatan pembangunan di Papua Tanpa
memperhatikan butir butir tersebut
Www bisnis com articles pemogokanfreeport
http
www docstoc com docs 66364566 Laporan Akh it EKPD 2010 Provinsi Papua oleh Uni
berharap kali ini pemerintah pusat sungguh
versitas Cenderawasih
sungguh ingin membangun Papua dan Papua
2012
Barat dengan hati dan bukan mengharubirukan
http
Diakses 4 Agustus
www google co id search q kepadatan
perasaan rakyat Papua yang merasa dimargina
penduduk papua
lisasikan oleh pusat
a hs k9J rls org mozilla en US official p rmd
Apa yang ditulis Paskalis Kossay dan teman teman Papua tentang Papua tentunya jauh lebih
buku lain yang ditulis anak anak Papua yang setia kepada NKRI tentunya kita dapat menemukan
saripati dari persoalan akar konflik di Papua dan melainkan kenyataan
http
http
tbo
u
source
univ
ve
sp2010 bps go idfileslebookl9400 pdf Diakses
www scribd com doc 50174117 Statistik Dae rah Prov Papua Banat 2010 pdf Diakses 4 Agustus 2012
http sp2010 bps go idileslebookl9400 pdf Diakses 4 Agustus 2012
http
www bps go id tab sub view php tabel 1
untuk mengisi tambahan khazanah kepustakaan
daftar
l
id subyek
12
notab
2 Diak
ses 2 Agustus 2012
mengenai Papua tetapi juga untuk implementasi
konkret jalan damai konflik di Papua
isch
fAh UNm5JozLrQe3gICYCA
2 Agustus 2012
yang ada di tanah Papua Karena itu buku buku karya mereka amat berharga bukan saja
tbm
c lien t firefox
ses 2 Agustus 2012
menemukan solusinya Karya mereka tidaklah
mengemukakan mitos
ei
id
d OCFwQsAQ biw 1360 bih 627 Diak
lengkap dari tulisan ini Bila orang Papua dan pemerintah membaca buku Paskalis atau buku
imvns
sa X
hl
http www batukarinfolwikildemografi papua Diak ses 2 Agustus 2012
http
Daftar Pustaka Araf Al et al
2011
Sekuritisasi Papua Implikasi
aweidabii blogspot com 2011 09 tingkatpu tus sekolah dan buta huruf di html Diakses 1 Agustus 2012
Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua Jakarta Imparsial
http
Chauvel Richard dan Ikrar Nusa Bhakti 2004 The Papua Conflict Jakarta s Perceptions and Poli
cies Policy Studies 5 Washington D C East
dpu papua blogspot com 2Ol0 04 11 archive wwwbisnis com articles pemogokanfreeport rugikan negara rp57 3 miliarper hari Diak
2OKEMENTE
2 0PEMUDA
2 0DAN
2 00LAH
RAGA
20TAHUN 202009 pdf Diakses 4
http www bappenas go id get file server node 332 Diakses 2 Agustus 2012
html Diakses 2 Agustus 2012
http
20INFORMASI
RIAN
Agustus 2012
West Center Washington
http
www kem enpora go id pdf PENYAJIAN 20 DATA
http
kemenpora go id menpora statistikkepemu daan2010 pdf Diakses 4 Agustus 2012
ses 2 Agustus 2012
17
http
http
Www scribd com doc 5Ol 75901 122 Tingkat
Nasional Bandung Mizan Edisi yang diper
2012
baharui Desember
tabloidjubi com jayapura 7509 jum
lah angkatan kerja papua naik 701 persen device xhtml Diakses 4 Agustus 2012
http
nasional kompas com read 2011 05 O6 14023694
http
Diakses 1 Agustus 2012 20
Keadaan
20
20Tenaga
20Agustus
20Kerja
20Papua
202011 pdf Diakses 4
Agustus 2012
http
daps bps go id File 20Pub LAPORAN 20 SOSIAL 202007 pdf Diakses 2 Agustus 2012
http
tabloidjubi com daily news jayapural 5065 jumlahpengangguran diPapua capai 60501
orang html Diakses 1 Agustus 2012
ww w indonesiafinancetoday com read l2673 Divestasi 93 6 Saham Freeport Dinilai Lam ban Diakses 1 Agustus 2012
IV
Kaisiepo Manuel
Pasar Kekerasan
Kompas 29
November 2011
Kossay Paskalis 2011 Konflik Papua AkarMasalah dan Solusi Jakarta Tollelegi
Jurnal Penelitian Politik Vol 3 No 12006 Jakarta
irjabar bps go idfzle Release 202011 48 Barat
http
Ihza Yusron 2009 Tragedi dan Strategi Pertahanan
PartisipasiAngkatan Kerja Diakses 2 Agustus
Pusat Penelitian Politik LIPI
Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tabun 2002 2009
Tanpa Tabun
Profil Ketenagakerjaan Papua Barat 2009 Sakernas Papua Barat 2009 Provinsi Papua Barat BPS
Widjojo Muridan S et al 2008 Papua Road Map Negotiating the Past Improving the Present and Securing the Future Jakarta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN PAPUA PROBLEMATIKA POLITIK ATAU EKONOMI Adriana Elisabeth
Abstract
Papua is a land with lots ofparadox It has rich of natural resources but poor Papua suffers from political stigma of separatist but it is constantly developed economically Since 2001 Papua has special autonomy status Otsus Papua Recently the Government oflndonesia Go7 established new unit UP4B with the main objective to accelerate development process in Papua Papua needs a comprehensive approach 1 social economy and infrastructure in particular the four main priorities as stated in Otsus Papua education health economy and infrastructure 2 political security and culture Peace and development are two pieces in a coin that refers to current condition in Papua To improve and secure Papua any strategy must be able to create social economy equity good governance and respect to fundamentalfreedom includingfreedom from violence One possible way to bridge communication gap between Papua and Jakarta is through a peace dialog to reduce misunderstanding and prejudice that create tension dispute and conflict for years in Papua Keywords Papua Otsus peace dialogue development comprehensive approach
Abstrak Papua adalah tanah dengan banyak paradoks Papua memiliki kekayaan alam namun masyarakatnya masih
miskin Papua menderita oleh stigma gerakan separatis tetapi is tetap berkembang secara ekonomi Sejak tahun 2001 Papua telah menerima status Otonomi Khusus
Otsus
Belum lama ini Pemerintah Indonesia menetapkan
Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP413
dengan tujuan utama untuk mempercepat proses
pembangunan di Papua Papua membutuhkan pendekatan komprehensi
1 pendekatan infrastruktur dan social eko
nomi khususnya empat sektor yang tercantum dalam UU Otsus pendidikan kesehatan ekonomi dan infrastruktur 2 politik keamanan dan budaya Perdamaian dan pembangunan adalah dua sisi yang berbeda dari sekeping uang logam yang sangat cocok dengan kondisi Papua saat ini Untuk membangun dan mengamankan Papua strategi apa pun harus dapat menciptakan kesetaraan ekonomi good governance dan penghormatan terhadap hak hak dasar termasuk di dalamnya kekerasan dari kekerasan Salah satu cara terbaik yang dapat menjembatani jurang komuni
kasi antara Papua dan Jakarta adalah melalui dialog damai untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yang menciptakan ketegangan perselisihan dan konflik selama bertahun tahun di Papua
Kata kunci Papua Otsus dialog perdamaian pembangunan pendekatan komprehensif
Pengantar
data penduduk miskin di Provinsi Papua menurut
Papua adalah daerah yang penuh dengan
data Susenas 2010 persentase penduduk miskin
paradoks Secara umum Papua dikenal memiliki
di Provinsi Papua masih relatif tinggi
potensi ekonomi dan kekayaan sumber daya
sekitar 36 persen meskipun angka kemiskinan
alam SDA yang melimpah bahkan merupakan
ini cenderung menurun dalam sepuluh tahun dari
salah satu daerah terkaya di Indonesia terutama
sekitar 46 persen pada tahun 2000
di sektor pertambangan Kontribusi dari sektor
pula menurut laporan Sekretaris Eksekutif
ini
pembayar pajak terbesar untuk negara Republik
TNP2K Tim Nasional Percepatan Penang gulangan Kemiskinan Bambang Widianto per
Indonesia Berta sebagai daya ungkit utama per
Juli 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia
tumbuhan ekonomi Provinsi Papua khususnya
telah berkurang dari sekitar 32 53 juta orang
bahkan telah menjadikan Papua sebagai
untuk ekspor Papua Namun kalau dilihat dari
yakni
Demikian
Lihat http papua bps go id site diunduh pada 2 Juni 2012
19
14 15 persen menjadi 31 02 juta orang 13 33 persen
Namun Provinsi Papua dan Papua Barat
kebij akan yang parsial hanya akan menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan distrust
tetap menjadi daerah paling miskin di Indonesia
yang semakin besar Untuk mengurangi distrust
Begitu pun dengan pembangunan di Papua yang
perlu dibangun komunikasi antara Papua dan
jauh tertinggal dibandingkan daerah daerah lain
Jakarta
di Indonesia
politik Kesetaraan menjadi syarat penting dalam
Dari segi politik dan keamanan
Papua
dengan tujuan membuka kebuntuan
dialog bukan hanya untuk membangun komuni
berstatus sebagai daerah bermasalah karena
kasi politik antara Papua dan Jakarta terutama
kekerasan politik termasuk konflik berkepan
karena dialog bagi orang Papua merupakan bagian
jangan terkait dengan isu separates Meskipun
dari kebudayaan orang ash Papua paraPara
demikian proses pembangunan ekonomi terns
berlangsung di Papua termasuk dengan diber lakukannya Otsus Papua sejak 21 November
2001
pembangunan di Papua difokuskan
pada empat sektor prioritas
kesehatan
yakni pendidikan
pemberdayaan ekonomi rakyat
sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan
konflik secara tradisional
Beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini antara lain apa sebenarnya masalah pembangunan di Papua
Mengapa
pembangunan di Papua dinilai gagal Apakah ini
dan pembangunan infrastruktur Oleh karena
berkaitan dengan stigma separates yang melekat
Otsus Papua tidak membawa perubahan yang
di Papua
signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan
daerah konflik seperti Papua
Bagaimana seharusnya membangun
dalam konteks
Apakah dialog damai merupakan
orang Papua baik secara fisik maupun nonfisik
Indonesia
maka Pemerintah Indonesia membentuk unit baru
pilihan terbaik untuk mengatasi kebuntuan politik
untuk mempercepat pembangunan di seluruh
antara pemerintah pusat
Papua 3 Unit Percepatan Pembangunan Papua
masyarakat Papua selama ini
Jakarta
dengan
dan Papua Barat UP413 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 65 dan 66 Tabun 2011
dengan tugas utama membangun
dan meningkatkan fungsi koordinasi yang kuat dan bersinergi dengan semua kementerian dan lembaga K L
maupun dengan lembaga inter
nasional yang memiliki program kerja di Papua Keberhasilan membangun Papua merupakan
Kondisi Politik dan Keamanan di Papua Tim Kajian Papua LIPI membuat catatan akhir
tahun mengenai politik Papua sepanjang 2011 mengenai kekerasan politik terkait isu separatis
dan pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2011
yang lalu ternyata politik dan keamanan di Papua masih diwarnai oleh tindakan tindakan
indikator penting untuk mengurangi rasa ketidak percayaan distrust Papua terhadap Jakarta
kekerasan balk yang dilakukan oleh aparat
Perdamaian dan pembangunan di Papua memer
sipil bersenjata
KSB
lukan strategi yang komprehensif tidak parsial
2011
telah terjadi sepuluh kasus
untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan
tata kelola pemerintahan yang transparan dan
penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal OTK di sekitar Jayapura
akuntabel Dengan mempertahankan strategi dan
dan Abepura
negara polisi dan militer maupun kelompok misalnya
Antara Juli Agustus
Kontak senjata juga terjadi di
Kabupaten Puncak Jaya antara aparat TNI dan 2 Lihat Kompas com
Tepat
Kajian TNP2K Agar Jadi Kebijakan
dalam http www kompas com 26 Juli 2010 diunduh
s Sebelum pembentukan UP413 pada akhir 2011
KSB sedikitnya lima kali yang mengakibatkan korban tewas di kedua belah pihak
pada 2 Juni 2012
Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Inpres No
5 Tabun 2007 mengenai Percepatan Pembangunan di Papua
yang dikenal dengan New Dealfor Papua Namun Inpres ini
Kekerasan terhadap warga sipil juga terus terjadi seperti yang dilakukan oleh aparat Polri TNI di Moanemani dan Nabire Namun pada
menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan implementasinya
yang ditafsirkan berbeda antara Pemerintah Pusat dengan ma syarakat Papua Pemerintah Pusat mengganggap Inpres telah
I Lihat Catatan LIPI tentang Politik Papua sepanjang 2011 di
direalisasikan sesuai rencana dengan anggaran yang dikelola olch tiap tiap kementerian dan lembaga yang memiliki program
dalam Seminar Evaluasi Politik Papua
di Papua sedangkan bagi masyarakat Papua Inpres itu tidak
dan Pelanggaran HAM
pernah terealisasi
I DPR RI
20
13 Desember 2011
Dialog Papua Mengakhiri Kekerasan Kebuntuan Politik Kerja sama P2P LIPI dengan Komisi
Jakarta DPR RI 2011
September 2011 Kapolresta dipraperadilankan
tahap identifikasi itu pun pihak kepolisian hanya
di Jayapura atas tuduhan salah prosedur dan
menyebutkan pelaku sebagai OTK
penganiayaan pada saat penangkapan Kemudian pada 17 19 Oktober 2011
aparat gabungan
TNI Polri membubarkan Kongres Rakyat Papua
KRP III di Padang Bulam Abepura dengan brutal
Berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran
HAM di Papua yang tidak terungkap pelaku nya secara pasti menunjukkan ketidakmampuan aparat dalam menegakkan hukum secara
tegas Fenomena ini memperkuat kesan adanya
yakni menganiaya sejumlah warga
menewaskan enam orang Papua dan menangkap
pembiaran impunitas dan pelanggaran HAM
lima tersangka makar
di Papua
berdirinya
KRP mengumumkan
Selain itu pelanggaran HAM yang
Republik Demokratik Papua Barat
terus berulang dan siklus kekerasan politik di
dan pemerintahan transisi dengan menunjuk
Papua merupakan implikasi dari pendekatan
Forkorus Yaboisembut sebagai presiden dan
keamanan yang diterapkan sej ak masa Orde Baru
Edison Waromi sebagai perdana menteri Selanjutnya
5
kekerasan horizontal terkait
pemilihan kepala daerah
pemilukada
Orba 9 Pelanggaran HAM dan tindak kekerasan
oleh negara di Papua bukan hanya terbatas
terjadi
kasus kasus politik melainkan mencakup pula
di Lanny Jaya Kabupaten Puncak Jaya Konflik
kekerasan terhadap perempuan dan pembela
antara para pendukung kandidat bupati telah mengakibatkan korban tewas 21 orang Temyata
HAM serta berbagai hal yang melibatkan aparat militer seperti dalam kasus pembalakan hutan
kekerasan politik di Papua bukan hanya dialami
illegal logging konflik tanah dan persoalan hak
oleh masyarakat sipil melainkan juga dialami oleh pihak korporasi seperti di dalam kasus pemogokan di PT Freeport Indonesia PTFI
ulayat peredaran minuman keras secara ilegal serta perampasan perangkat adat 10 Tampaknya kebuntuan politik antara Papua dan Jakarta kian
yang berbuntut dengan penembakan karyawan
menyulitkan penghentian kekerasan di Papua
PTFL Keberadaan perusahaan multinasional ini sebenarnya juga menjadi satu faktor penyebab
apalagi untuk melakukan penegakan hukum secara tegas Padahal penghentian kekerasan
konflik berkepanjangan di Papua terutama
menjadi salah satu pilar penting untuk mencip
berkaitan dengan konflik berbasis hubungan
takan perdamaian di Papua apalagi bila ingin
industrial 6
mewujudkan dialog yang setara dan terbuka
Kekerasan di Papua bukan hanya menjadi
antara Papua dan Jakarta Selain penghentian
catatan tahun 2011 sampai sekarang pun masih
kekerasan pilar lain yang juga penting dalam rangka mewujudkan dialog Papua dan Jakarta
terus terjadi seperti kasus penembakan pesawat
komersial milik penerbangan Trigana Air di Bandara Mulia Puncak Jaya Papua pada 11
adalah penyelesaian kasus kasus pelanggaran
April 2012 yang menyebabkan korban tembak
narapidana politik
dan tertabraknya gedung bandara Sehubungan
politik pertanahan
HAM pembebasan tahanan politik tapol dan napol
serta penyelesaian
Dinamika politik dan keamanan di Papua
dengan kasus penembakan itu Ketua Komisi I DPR RI meragukan kemampuan aparat
yang penuh dengan kekerasan semakin menyulit
kepolisian untuk mengungkap pelakunya apakah
kan posisi Pemerintah Indonesia dalam berdiplo
oleh perorangan atau kelompok tertentu berikut jaringannya Berdasarkan kasus kasus kekerasan
yang pernah terjadi di Papua belum ada satu pun pelaku kekerasan yang terungkap kecuali pada
7 Vivanews com
Komisi I Ragukan Pengungkapan Pe
nembakan Trigana Air
dalam http www vivanews com 11
April 2012
Lihat Catatan LIPI di dalam Seminar Evaluasi Politik Papua
2011 op cit Lihat juga Al Araf dkk Sekuritisasi Papua Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di KRP III menggeser peringatan 1 Desember yang biasa di lakukan oleh kelompok promerdeka di Papua karena tidak ada
Papua Jakarta Imparsial 2011
hlm 184 190
9 Lihat Al Araf dkk op cit
kekerasan represi negara yang berlebihan dalam peringatan itu KRP III menjadi berita besar bukan karena isu merdeka
melainkan karena kekerasan dan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian Ibid
Ibid hlm 191
195
11 Diskusi Tim Kajian Papua LIPI Landasan Kerja dan Pilar UP4B Jakarta Pusat Penelitian Politik P2P LIPI 19 Mei 2011
21
masi berkaitan dengan internasionalisasi Papua
dan berjangka panjang tetap menjadi prioritas
Dimensi intemasional kasus Papua adalah hal
utama 14
yang paling sensitif bagi Pemerintah Indonesia namun tampaknya Pemerintah Indonesia lebih
suka
Kondisi Sosial Ekonomi Papua
menyimpan persoalan ini daripada men
cari solusi politik yang memuaskan para pihak
misalnya melalui dialog damai Intemasionalisasi Papua bukanlah hal barn Berbagai strategi dan
kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menepis isu ini tidak menyurutkan langkah kelompok
promerdeka dan para pendukung mereka di berbagai negara untuk menggugat keabsahan
pelaksanaan Act of Free Choice dan New York Agreement pada 1962
Undang Undang UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otsus Papua menetapkan fokus pembangunan pada empat
sektor prioritas
di Papua yaitu pendidikan kesehatan
eko
nomi kerakyatan dan infrastruktur Sejak Otsus Papua diberlakukan tahun 2001 sampai saat
ini belum ada evaluasi menyeluruh mengenai implementasi Otsus Papua Padahal UU Otsus
Papua mengatur evaluasi pelaksanaan Otsus
Papua setiap tiga tahun sekali Namun sejak
Kegiatan kelompok promerdeka merupakan
awal diberlakukannya Otsus Papua sudah terjadi
faktor yang menyebabkan internasionalisasi Papua terns berkembang sampai saat ini Sebagai
penolakan bahkan tudingan bahwa Otsus justru
contoh
pada 2 Agustus 2011
di Jayapura
dan beberapa kota lainnya Komite Nasional Papua Barat
KNPB
mengadakan demon
strasi menuntut referendum
Kegiatan politik
ILWP
di London yang mengusung agenda politik di Papua tahun 1969 12 Internasional
berdemonstrasi di acara Pacific Islands Forum di New Zealand sehingga Sekretaris Jenderal
Sekjen PBB Ban Ki Moon menyarankan untuk West Papua
empat sektor prioritas pembangunan
Meskipun harus diakui bahwa sej ak pelaksanaan Otsus Papua pembangunan infrastruktur fisik
gedung perkantoran hotel restoran dan pusat perbelanjaan pembangunan jalan jembatan dan pelabuhan
isasi Papua terns berkembang ketika kelompok Papua Merdeka yang berbasis di Australia
membawa masalah Papua
akibatnya
Sebagai
meningkat di berbagai daerah di Papua seperti
berkaitan dengan Penentuan Pendapat Rakyat
Pepera
dengan penyalahgunaan dana Otsus
di Papua tidak pemah tercapai secara maksimal ts
ini terkait dengan penyelenggaraan seminar oleh
International Lawyers for West Papua
telah membuat masalah baru di Papua berkaitan
ke
Komite Dekolonisasi PBB 13
udara dan laut
Namun demikian
siapa yang paling diuntungkan dari pembangunan
di Papua tetap menjadi pertanyaan bagi orang Papua Hal ini disebabkan peningkatan infra
struktur di Papua berbanding terbalik dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua
yang sebagian besar belum sejahtera bahkan sangat miskin Kondisi paradoks ini semakin jelas
Intemasionalisasi Papua sulit dicegah karena
dukungan kemajuan teknologi informasi dan ko
dalam kaitannya dengan keberadaan PT Freeport Indonesia PTFI di Kabupaten Mimika Perusa
munikasi Kejadian apa pun di Papua akan sangat
haan multinasional ini merupakan penyumbang
mudah tersebar ke berbagai tempat di dunia
pajak terbesar di Indonesia
apalagi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM
tembaga dan emas
dan kekerasan politik di Papua
Peningkatan
kesejahteraan sosial ekonomi melalui pemba
pertambangan
Pemasukan pajak dari PTFI
antara 700 800 dolar Amerika per tahun Secara keseluruhan dari sektor pertambangan daerah
ngunan Papua harus menjadi bukti nyata untuk
Papua adalah penyumbang devisa sekitar 24
mengurangi kritik tajam dari pihak intcmasional
triliun rupiah 16
meskipun penyelesaian konflik secara damai
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tidak termasuk Provinsi Papua Barat 14 Lihat Adriana Elisabeth
12ILWP dipimpin oleh Benny Wenda berkedudukan di London
Papua
13 Rafli Hasan
LIPI Press 2006
Pacific Island Forum 2011 Langkah Awal In
ternasionalisasi Masalah Papua
Kompasiana hup politik
kompasiana com 2011 09 12 pacific islandforum 2011 September 2011
22
9
pun sangat
Dimensi Internasional Kasus
dalam Jurnal Penelitian Politik Vol 3 No 1 hlm 62 63
11 Op cit Hlm 57 16 Adriana Elisabeth op cit
Jakarta
tergantung dari kegiatan industri ekstraktif tem tama sektor pertambangan umum yakni berkisar antara 50 60
untuk total PDRB provinsi
Sementara dari perikanan 6
disusul minyak
Jayawijaya 20 Di daerah Kepala Burung terdapat
suku Ayamaru yang bermata pencaharian berke bun dan berburu sedangkan suku Wandamen bercocok tanam sayuran Adapun suku suku
Pada tahun
Mee Dam Kaure Bauzi Sentani Tobati dan
2002 kontribusi untuk nilai ekspor Papua yang
Enggros di Pegunungan Tengah sampai Pantai
bersumber dari sektor pertambangan umum
Utara memiliki mata pencaharian berkebun
dan gas bumi 5
sebesar 84 19 3 2
dan kehutanan 4
sementara minyak dan gas bumi
kehutanan 5 18
dan perikanan 7 40
beternak babi sebagai peramu dan pengumpul
Berta menangkap ikan Sementara itu suku
seluruh industri ekstraktif di Papua
Awyu dan Kimaam di Dataran Rendah sebelah
hanya mampu menyerap 10 persen tenaga kerja di Provinsi Papua Ini adalah bukti tentang
peramu dan pengumpul mereka juga berburu
kondisi paradoks di Papua Sebagai kontributor
menangkap ikan dan berkebun 21
Namun
selatan Pegunungan Jayawijaya hidup sebagai
pajak terbesar ke negara kemiskinan di Papua
Berdasarkan etnisitas penduduk asli Papua
justru yang tertinggi di Indonesia Pada periode
terbagi menjadi dua kelompok etnik besar
2006 2007 misalnya kemiskinan di Provinsi
etnik Melanesia yang mendiami daerah pesisir
Papua dan Papua Barat mencapai 36
dan 43
sementara angka pengangguran mencapai 9 13 di Papua Barat dan 5
di Papua 18 Oleh karena
1
dan kepulauan dan 2 etnik Papua yang tinggal di kawasan dataran tinggi Berdasarkan lingkaran
kebudayaan Papua Melanesia orang Papua
itu menurut Indeks Pembangunan Manusia tahun
tersebar di enam wilayah budaya
2004 kemampuan sumber daya manusia SDM
Kepulauan Biak Numfor dan Raja Ampat
2
Papua berada pada urutan paling rendah Hal ini
Kuri Pasai di Kawasan Teluk Cenderawasih
3
disebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan
Kimani Depun dan Ondoafi bagian Laut Papua
yang rendah Meskipun demikian menurut
dan perbatasan dengan PNG
persepsi lokal orang asli Papua orang Papua bukan miskin namun belum beruntung Untuk
di Pegunungan Tengah
itu diperlukan gambaran yang lebih holistik
di tenggara Papua yang dikenal dengan budaya
sebagai indikator untuk mengukur kemiskinan
tiang besar berukir motif manusia leluhur zz
1
Koreri di
4 Wam atau Babi
5 Kain Timur di barat
daya daerah Kepala Burung dan 6 Bis mbis
di Papua 19
Paradoks di Papua juga dapat diketahui dari perbedaan antara sistem manajemen PTFI
Implementasi Otsus Papua dan Masalahnya
yang modern dengan sistem mata pencaharian
Sejak zaman rezim Orde Baru Orba kebijakan
masyarakat asli Papua yang masih sangat
pembangunan nasional bersifat seragam Pada
tradisional Secara umum penduduk asli Papua tersebar di tiga wilayah berbeda beda yakni
di daerah Kepala Burung daerah Pegunungan Tengah hingga Pantai Utara dan daerah Da taran Rendah di sebelah Selatan Pegunungan
hal daerah seperti Papua memiliki karakteristik masyarakat dan kebudayaan serta struktur
geografis yang sangat berbeda Kekhususan Papua coba diatasi dengan pemberian Otsus Papua namun perbedaan yang sangat menyolok
ini mengakibatkan Papua masih menjadi daerah Dessy Anggraeni dan Yoseph Watopa Laporan Akhir Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi RACE
Suatu Usaha un
tuk Memadukan Kepentingan Konservasi dan Pembangunan Jakarta Concervation Internasional
tertinggal di Indonesia Berdasarkan evaluasi
parsial atas implementasi Otsus Papua elite
Ekonomi di Tanah Papua
lokal Papua bertanggung jawab atas kegagalan
Indonesia 2004 hlm 21 Lihat juga UNDP Kajian Kebutuhan
pelaksanaan Otsus di Papua Secara optimal Hal
Papua Ringkasan Temuan dan Pengaruh terhadap Perumusan Program Bantuan Pembangunan
Jakarta UNDP 2005
ini terkait dengan proses sosialiasi Otsus Papua
hlm 8 9
18 Lihat Adriana Elisabeth Ed Peran Internasional dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus Aceh
Nusa Tenggara Timur dan Papua hlm 181
19 Lihat UNDP 2005 op cit hlm 7
Jakarta LIPI Press 2010
20 Dessy Anggraeni dan Yospeh Watopa op cit 21 lbid hlm 15
22 Freddy Numberi Keajaiban Pulau Owi Mutiara Terpendam di Wilayah Tanah Papua 15
Jakarta Gibon Books 2009
hlm
17
23
di tahap awal yang proses im tidak dilakukan
Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur Namun yang
secara merata di seluruh Papua Akibatnya
terealisasi hanya Provinsi Irian Jaya Barat IJB
hanya sebagian masyarakat Papua yang tahu
yang kemudian disebut Provinsi Papua Barat
mengenai Otsus Papua
sedangkan sebagian
Pemekaran provinsi ini merupakan distorsi bagi
besar orang Papua lebih paham mengenai dana Otsus yang besar Otsus identik dengan
pelaksanaan UU Otsus Papua Selain UU itu tetap
Ketidaktepatan pemahaman atas Otsus
distorsi berlanjut dengan pembentukan MRP di
uang
dilaksanakan meskipun sudah ada Otsus Papua
Papua tergambar pula ketika Otsus Papua secara
Provinsi Papua Barat Sebagai lembaga yang
simbolik dikembalikan ke Pemerintah Indonesia
merepresentasi kebudayaan Papua seharusnya
karena dinilai telah gagal oleh sebagian tokoh
MRP dapat berperan sebagai simbol pemersatu
dan masyarakat Papua Hal ini dilakukan dengan
Papua meskipun kenyataan politiknya berbeda
berun uk rasa di DPR Papua padaAgustus 2008 23
Dengan pembentukan MRP di ibu kota Provinsi
Selain masalah kurangnya sosialisasi
Papua Barat Manokwari maka MRP telah
Otsus pada saat awal kegagalan implementasi
menjadi lembaga politik dan administrasi
Otsus Papua juga disebabkan oleh tidak adanya
Selain distorsi dalam pelaksanaan Otsus
pengawasan dan supervisi dari pemerintah
Papua UU Otsus Papua dan pelaksanaannya
pusat kepada pemerintah daerah pada masa
tidak dievaluasi Seharusnya evaluasi dilakukan
transisi proses desentralisasi ini
Sebagai
secara berkala setiap tiga tahun sesuai dengan
wilayah yang berada di bawah kekuasaan yang
ketentuan di dalam UU Otsus Papua Kalaupun
sentralistik selama lebih dari 30 tahun Papua
dilakukan evaluasi Otsus Papua hal itu bersifat
tidak mampu mengelola otoritas yang diberi
parsial tidak bersifat menyeluruh serta tidak
kan termasuk pemanfaatan dan pengelolaan
dipublikasikan secara luas seperti yang dilaku
dana Otsus yang besar Namun kelemahan
kan oleh Universitas Cenderawasih Evaluasi
implementasi Otsus Papua tercermin pula dari
pelaksanaan Otsus Papua mencakup pula produk
penundaan pembentukan Majelis Rakyat Papua
hukum dalam bentuk perdasi peraturan daerah
MRP yang seharusnya dilakukan paling lama
provinsi dan perdasus peraturan daerah khusus
enam bulan setelah Otsus Papua diberlakukan
yang sudah dan belum dibuat berdasarkan UU
Ternyata MRP Baru dibentuk pada Desember
Otsus Papua Sementara evaluasi pelaksanaan
2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah
Otsus Papua lebih dikaitkan dengan pemanfaatan
PP
Nomor 54 Tahun 2004 Pembentukan MRP ini
dan pengelolaan dana Otsus Sebagian besar
dikaitkan dengan peringatan Natal yang disebut untuk Papua Penundaan
dana itu justru digunakan untuk membiayai kepentingan birokrasi dan rutin bukan untuk
MRP sebenarnya disebabkan oleh kekhawatiran
pembiayaan sektor sektor prioritas kecuali di
Pemerintah Indonesia bahwa lembaga ini akan
Kabupaten Sorong
sebagai
kado Natal
menj adi bumerang bagi pemerintah karena MRP akan dij adikan superbody untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua 14 bukan sebagai lembaga kultural
Dalam rangka mengantisipasi langkah MRP
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan
BPK
selama periode 2007
2011 Pemerintah Kabupaten Sorong telah berhasil menggunakan dana Otsus sebesar Rp314 586 525 305 dengan baik dan transparan
yang akan melampaui perannya sebagai lembaga
meskipun kabupaten ini barn dimekarkan
kultural maka Undang Undang UU Nomor
menjadi empat kabupaten dan satu kota Sesuai
45 Tahun 2001 tentang Pemekaran Provinsi di Papua tetap dijalankan UU itu mengatur
rekapitulasi alokasi dana Otsus yang dibuat
pemekaran tiga provinsi Irian Jaya Barat Irian
2007 2009 sebesar Rpl85 298 690 635 terbagi
oleh Bappeda setempat penyerapan dana Otsus secara rinci untuk sektor pendidikan kesehatan
29 Tempointeraktif com Mendagri Majelis Rakyat Papua terlalu superbody dalam http www tempointeraktifcom
pemberdayaan ekonomi masyarakat
27 Agustus 2003 diunduh pada 7 April 2012
bidang lainnya Tahun 2010 penyerapan dana
u Lihat tempo co id Mendagri Majelis Rakyat Papua Terlalu Superbody dalam http www tempo co id 27 Agustus 2003
Otsus mencapai Rp63 236 772 925 terdiri dari
diunduh pada 2 Juni 2012
24
dan
bidang pendidikan Rp20 271 152 925 bidang
kesehatan Rp13 825 280 000 dan infrastruktur
kementerian dan lembaga
K L
Rp9 627 340 00 serta sisanya untuk pember
setiap K L sudah memiliki program dan anggaran
dayaan ekonomi rakyat dan bidang bidang lainnya Pada tahun 2011 penyerapan dana Otsus
secara sektoral Hal ini belum lagi ditambah dengan masalah koordinasi dan sinergi antar K L
untuk semua bidang sebesar Rp66 051 061 745 21
yang cenderung belum terbangun secara solid
sementara
Otsus sebesar Rp314 586 525 308 26 Mungkin
Kenyataan ini sebenarnya bukan hanya ada di Papua melainkan juga di seluruh Indonesia Koordinasi dan sinergi merupakan dua fungsi
Kabupaten Sorong menjadi satu satunya contoh
yang paling sulit dijalankan oleh K L maupun
Dengan demikian sejak 2007 sampai 2011
Kabupaten Sorong berhasil memanfaatkan dana
keberhasilan pengelolaan dana Otsus Papua
dinas dinas di hampir semua daerah di Indonesia
sampai saat ini Hal ini disebabkan Badan Peme
termasuk di Papua
riksa Keuangan BPK menemukan indikasi
Setelah Inpres 5 2007 Pemerintah Indonesia
penyimpangan dana Otsus Papua sebesar 4 2
membuat masterplan pada 27 Mei 2011 yang
triliun rupiah dengan nilai kerugian keuangan
fokus pada pembangunan sosial ekonomi dan
negara sejumlah 319 7 miliar rupiah
infrastruktur Sekali lagi langkah ini hanya mem
Meskipun Otsus Papua dan pelaksanaannya
pertimbangkan kebutuhan secara fisik materi Pa
belum dievaluasi secara menyeluruh termasuk
dahal kesejahteraan orang Papua mencakup pula
masih banyak hal di dalam UU Otsus Papua
hal hal nonfisik seperti pemihakan perlindungan
yang belum dirumuskan menjadi perdasi dan
dan pemberdayaan masyarakat yang semuanya
perdasus pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia
berhubungan dengan kebutuhan mendapatkan
mengeluarkan peraturan atau Instruksi Presiden
rekognisi atau pengakuan atas jati diri dan
Percepatan Pembangunan Papua
martabat orang Papua sebagai bangsa Indonesia
Inpres
Inpres No 5 2007 yang disebut New Deal for
serta kebutuhan mendapatkan perlindungan dan
Papua atau kebijakan baru untuk Papua dalam
jaminan keselamatan dan kenyamanan hidup
rangka menata dan mempercepat pembangunan
serta kebebasan dari kekerasan secara sistemik
Papua 21 Namun dari sudut pandang masyarakat
Papua inpres itu belum pernah terealisasi karena
Pendekatan Perdamaian
tidak adanya dana untuk membiayai pemba
dan Pembangunan di Papua
ngunan proyek infrastruktur Sementara menurut
Pada tahun 2009 tim peneliti LIPI meluncurkan
pemerintah pusat anggaran inpres ada di setiap
buku Papua Road Map Negotiating the Past Improving the Present and Securing the Future
kementerian dan lembaga yang mempunyai
nya di dalam inpres itu tidak ditemukan strategi
Buku itu ditulis berdasarkan hasil penelitian Kon flik Papua sejak 2004 sampai 2008 yang berada di bawah subprogram Riset Kompetitif LIPI berjudul Otonomi Daerah Konflik dan Daya Sa
barn kecuali penegasan prioritas pembangunan
ing Indonesia Terbitnya buku Papua Road Map
program di Papua
Meskipun inpres itu dimaksudkan untuk
mempercepat pembangunan di Papua kenyataan
Papua Selain tidak adanya strategi penataan dan
percepatan yang barn untuk Papua Inpres Per cepatan Pembangunan Papua melibatkan semua
PRM menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan temuan dan analisis masalah Papua
Sebagian orang berpendapat bahwa PRM tidak berbeda dengan buku ataupun analisis yang sudah
Penggunaan Dana Otsus terbaik di
dibuat mengenai konflik Papua misalnya empat
dalam http Wwwlsuaralarya com 20
masalah utama yang menjadi sumber konflik di
25 Suara Karya Online
Kabupaten Sorong
Februari 2012 diunduh pada 17 April 2012
Papua bukanlah masalah barn Empat masalah
itu adalah 1 marginalisasi dan diskriminasi 2
26 Lihat Data Bappeda Kabupaten Sorong 27 Lihat Okezone com
Korupsi Dana Otsus
Separatisme
di Papua DPR Desak KPK Usut Penyelewengan itu
dalam
http www news okezone com 21 Oktober 2011 diunduh pada 17 April 2012
2a Lihat Velix V Wanggai New Deal for Papua Menata Kem bali Papua dengan Hati Jakarta Indonesia Press the Irian Institute 2009
him 38 50
3
kegagalan pembangunan
dan pelanggaran HAM
4
kekerasan negara
sejarah dan status
politik Papua 29 Pendapat itu tidak sepenuhnya 29Muridan S Widjojo Ed
Papua Road Map Negotiating the
Past Improving the Present and Securing the Future Jakarta 25
salah namun PRM menganalisis bahwa keempat
persoalan di Papua merupakan fakta yang belum bisa diselesaikan karena penyelesaian masalah Papua cenderung dilakukan secara parsial padahal satu masalah dengan masalah yang lain saling berkorelasi terutama antara kepentingan politik dan ekonomi
Selain pemetaan masalah dan sumber
konflik di Papua PRM juga mengusulkan penyelesaian setiap masalah dengan memperha
tikan keterhubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya Keempat usulan itu adalah 1 rekognisi melalui pemberdayaan orang asli Papua 2 membuat paradigma dan strategi baru pembangunan di Papua yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Papua 3 rekonsiliasi dan pengadilan HAM bertujuan untuk membangun hubungan
politik yang konstruktif 4 dialog damai untuk memoderasi dan negosiasi mengenai masalah politik 31
Sesuai dengan PRM keterkaitan antara masalah kegagalan pembangunan dan per
damaian di Papua adalah nyata Stigma Papua sebagai daerah bermasalah konflik kekerasan tidak menyebabkan proses pembangunan di Papua berhenti Sejak masa pemerintah Orba Pemerintah mempunyai program pembangunan
juga belum membangun rasa memiliki owner ship atas proses dan program pembangunan
yang dijalankan di Papua Padahal dana Otsus hampir mencapai jumlah 30 triliun rupiah sejak 2001 sampai 2011
Pertanyaannya bagaimana
membuat strategi dan kebijakan yang lebih aplikatif dan workable di Papua
Pendekatan perdamaian dan pembangunan peace and development sangat tepat untuk menganalisis kondisi Papua Sintesa antara perdamaian dan pembangunan di Papua diartikan sebagai tidak adanya konflik kekerasan lagi sehingga pembangunan social dan ekonomi
dapat dilakukan secara otonom sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Papua Selama ini berarti proses pembangunan di Papua tidak dilakukan dalam kondisi normal karena konflik
kekerasan masih berlangsung di Papua sehingga capaian pembangunan pun tidak sepenuhnya
bisa diukur dengan menggunakan indikator normal seperti Indeks Pembangunan Manusia
Human Development Index HDI atau Tujuan Pembangunan Milenium Millenium Development Goals MDGs terutama berkaitan dengan tujuan pertama MDGs untuk mengurangi kemiskinan
sebesar 50 persen dari angka kemiskinan yang ada selambat lambatnya pada 2015 Meskipun
indikator indikator itu tidak mampu menjawab
berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun
semua persoalan di Papua Pemerintah Indonesia
Repelita secara nasional Kebijakan yang bersi
tetap menggunakannya untuk mengukur tingkat
fat seragam diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk di daerah Papua sampai sebelum
pemberlakuan Otsus Papua Kebijakan yang bersifat seragam ini menciptakan marginalisasi terhadap Papua karena indikator keberhasilan pembangunan yang dipakai tidak memperhatikan
kekhususan orang dan daerah Papua Akibatnya orang Papua merasa diperlakukan secara
diskriminatif Selain itu kebijakan dan program yang bersifat top down menimbulkan rasa keterasingan sehingga tidak berhasil menciptakan rasa memiliki ownership orang Papua terhadap program pembangunan nasional yang dijalankan
di Papua Jadi jelas bahwa Otsus Papua belum
berhasil mengurangi marginalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang Papua Otsus Papua
keberhasilan kegagalan pembangunan secara nasional
Menurut John Barnett secara teoritis per
damaian merupakan kemerdekaan dalam praxis yang diperluas melalui pemerataan distribusi peluang peluang ekonomi dan social kebebasan
politik jaminan keterbukaan transparansi perlindungan pengamanan dan kebebasan dari
kekerasan secara langsung Di negara pluralis
seperti Indonesia teori pendekatan ini paling tepat untuk mendukung analisis konflik dan perdamaian serta dalam memelihara perdamaian
sebagai wujud kebebasan yang hakiki Theory ofpeace as freedom that explains some important relationships between peace and
development It does this by critically examining Yayasan Obor Indonesia 2009 Lihat Skema Papua Road
and then synthesizing Johan Galtung theory of
Map hlm xviii
peace as the absence of violence and Amartya
30 zbid
Sen s theory of development as freedom
26
Galtung theory ofpeace is clear on the mean ing and causes ofdirect violence but vague on the details of structural violence Sen theory helps overcome many oftheproblems associated with structural violence although its focus on
agents and the state tends to downplay the im portance oflarger scale political and economic processes In the theory ofpeace as freedom
ditingkatkan dengan pendekatan 44 33 Pertama Income pendapatan salah satu indikator dalam
mengukur Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tinggi
high income dan rendah
middle income
menengah
low income
Kedua Infrastruktur terdiri dari most developed
fairly developed dan poorly developed Ketiga
peace is defined as and in praxis is enlarged
Integrasi ekonomi berkaitan dengan investasi
through the equitable distribution ofeconomic opportunities political freedoms social op
FDI
portunities transparency guarantees protective
security andfreedom from direct violence The
perdagangan
dan pariwisata
Keempat
Institusi politik dan ekonomi yang berfungsi untuk mengatasi kesenjangan antara kepentingan
institutions required for peace as freedom are
politik demokratis otoriter dengan kepentingan
considered and it is suggested that the pluralist
ekonomi
state is the best model for providing and main taining peace as freedom Some implications of this theory for existing and future analyses of the causes of violent conflict are discussed
Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi ke
Pendekatan studi konflik dan perdamaian
keempat negara anggota ASEAN tersebut hampir
pasar bebas ekonomi terpusat
senjangan pembangunan di negara negara CLMV
Cambodia Laos Secara umum
Myanmar dan Vietnam
pembangunan ekonomi di
berhubungan dengan stigma Papua sebagai
lama dengan daerah Papua Meskipun Vietnam
daerah bermasalah dan keberadaan gerakan
mengalami perkembangan dan pertumbuhan
separatis Dalam kondisi seperti ini kebijakan
ekonomi paling maju di antara kelompok negara
dan program pembangunan untuk Papua tidak
CLMV
Berdasarkan pendekatan di atas dapat di
mungkin dilaksanakan dalam keadaan normal
seperti di daerah lain di Indonesia Sebaik apa pun tujuan pembangunan sosial ekonomi dan
infrastruktur di Papua tidak dengan mudah
dapat diterima sebagai sebuah upaya yang tulus
simpulkan bahwa daerah Papua tergolong dalam pendapatan yang rendah infrastruktur yang bu ruk integrasi ekonomi yang belum maju institusi politik dan ekonomi yang cenderung lebih
tanpa agenda politik yang terselubung hidden agenda Sebaliknya hampir setiap inisiatif
membela kepentingan pasar propasar
Dengan
politik dari Jakarta direspons secara negatif
dengan memperhatikan perbaikan setiap elemen
demikian bagaimana Papua dapat dibangun
termasuk harus berhadapan dengan ancaman atau
dalam pendekatan 4 I Tujuannya bukan hanya
tuntutan merdeka secara politik dari masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Papua
bahwa pembangunan hanya dapat berhasil secara
orang Papua namun juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia Hal ini terkait
maksimal apabila ditunjang dengan stabilitas
dengan keterlibatan Indonesia di dalam kerja
politik yang mapan atau tidak mungkin memba ngun tanpa suasana perdamaian no development
sama ekonomi subregional di kawasan timur
Sementara pendapat lain mengatakan
ASEAN yang mana kedua provinsi di Papua Papua dan Papua Barat
without peace 32 Masalah kesenjangan pembangunan
de
velopment gap di Papua dapat diperbaiki dan
merupakan anggota
kerja sama ekonomi subregional yang disebut BIMP EAGA disingkat SAGA Kerja sama EAGA dibentuk pada Oktober
1994 31 Lihat John Barnett abstrak artikel Peace and Development
Towards aNew Synthesis 2008 Vol 45 No
1
Journal ofPeace Research January
Sage Journals
diunduh pada 12 April
Pembentukan EAGA dimotivasi oleh
kerja sama subregional yang dibentuk sebe lumnya di ASEAN yaitu Indonesia Malaysia
2012
thinking Development in Papua New Guinea A Conceptual
33 Bui Vo dalam Tri Thanh Vo Narrowing the Gap in ASEAN Approaches and Policy Recommendations 2007
Framework
hlm 148 eria org diunduh pada 17 April 2012 Lihat juga TG
32 Julienne Kaman
No Development without Peace
Re
dalam Development Bulletin Institute of Distance
TT Vo
Approach to Development Gaps in ASEAN A
and Continuing Education University of Papua New Guinea
Bui
Oktober 1999 http
Vietnamese Perspective
April 2012
devnet anu edu au diunduh pada 13
dalam ASEAN Economic Bulletin
muse jhu edu 2007
27
Singapore Growth Triangle
Indonesia
dan
dibentuknya kelompok kerja pokja
negara
dan Thailand Growth
negara anggota EAGA fokus pada pengembangan
Kerja sama ekonomi di
setiap pokja Keberhasilan EAGA sangat
tingkat subregional didukung oleh pendekatan integrasi ekonomi yang mengukur keberhasilan
ditentukan oleh partisipasi aktif dari setiap negara
kerja sama ini dari empat faktor
political commitment and policy coordination
tanggung jawab setiap negara Namun I EAGA yang memiliki provinsi terbanyak di dalam kerj a sama EAGA ini tidak mampu memotivasi setiap
dan
provinsi yang terlibat Apalagi Provinsi Papua
Triangle
Malaysia
IMS GT
IMT GT
1
economic
complementarity 2 geographicalproximity 3 4
infrastructure development 34 Namun
anggotanya untuk setiap sektor yang menjadi
pada kenyataannya EAGA masih menghadapi
dan Papua Barat menghadapi berbagai kendala
banyak kendala berkaitan dengan keempat fak
berkaitan dengan situasi konflik bukan sebagai
tor tersebut Sebagian besar wilayah yang
daerah produksi
terlibat dalam EAGA merupakan daerah miskin
bergantung pada sektor pertambangan umum
termasuk infrastruktur yang buruk dan belum terbangun transportasi langsung yang memadai
Keadaan ini kian menjauhkan peran penting
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
untuk tingkat subregional BIMP EAGA
perdagangan
dan investasi
dan secara ekonomi sangat
Papua dalam mengembangkan I EAGA apalagi
Pemerintah pun
belum membuat investasi publik untuk menarik
Strategi dan Kebijakan Pembangunan
modal swasta Singkatnya BIMP EAGA justru
Papua
menunjukkan kegagalan secara ekonomi untuk mencapai pembangunan subregional ini 35
Berdasarkan tujuan nasional negara Republik
Indonesia RI yang tercantum di dalam Pem
Kerja sama EAGA terdiri dari Indonesia
bukaan Undang Undang Dasar UUD 1945 dan
Malaysia Filipina dan seluruh wilayah negara
Pancasila setiap warga negara Indonesia berhak
Brunei Darussalam Wilayah Indonesia EAGA
mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan
I EAGA mencakup seluruh provinsi yang
social ekonomi termasuk orang Papua Namun
ada di Kawasan Indonesia Timur KTI
mulai
dari Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua
sampai saat ini Papua masih tergolong sebagai daerah paling miskin di Indonesia Kemiskinan
Secara nasional Pemerintah Indonesia pun mem
pengangguran dan kesenjangan pembangunan
buat kebij akan pengembangan kawasan ekonomi yang disebut KAPET Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu untuk mendukung pengem
di Papua merupakan fakta yang sulit dibantah
bangan I EAGA Namun dalam perkembangan
dan konflik baik secara vertikal maupun hori
nya sejak EAGA dibentuk pada Oktober 1994
zontal Berdasarkan fakta iii pendekatan atau
hanya Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi
strategi ke depan barns memperhatikan kondisi
Utara yang berhasil memanfaatkan kerja sama
dan kebutuhan rill di Papua baik menyangkut
subregional ini terutama untuk meningkatkan
kebutuhan sosial dan ekonomi maupun politik
investasi perdagangan dan pariwisata di wilayah
dan keamanan
masing masing Sementara KAPET Biak dan
yang lainnya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti Kerja sama EAGA memiliki empat ke
lompok kerja working groups terdiri atas transportasi dan infrastruktur alam
3
pariwisata dan
2
1
sumber daya
4 UMKM Dengan
Myo Thant Min Tang dan Hiroshi Kakazu Eds
Growth
Sementara itu dinamika politik dan keamanan
di Papua pun lebih didominasi oleh ketegangan
Pertama membuat riset aksi seperti yang pernah dilakukan oleh LIPI di Wamena pada
periode 1987 1995 Pembangunan masyarakat perdesaan Wamena ketika An didasarkan pada
konsep Trilogi Program Pengembangan yang terdiri dari
1 pengembangan usaha tani dengan
memanfaatkan lahan basah untuk sawah dan
lahan kering untuk budi daya tanaman palawija
Triangle in Asia A New Approach to Regional Economic Co
dan hortikultura
operation Oxford Oxford University Press 1994 hlm 9 14
hidup dengan penyediaan sarana fisik bangunan
Donald E Weatherbee International Relations in Southeast
Asia the Struggle for Autonomy hlm 121
Singapura ISEAS 2009
2 pemukiman dan lingkungan
asrama siswa sekolah dan tanaman penghijauan
3 sarana berhimpun dan pelatihan dengan mem
buka sanggar pasar dan menggarap kebun 36
Pendekatan politik keamanan sekuritisasi
Bantuan teknologi tepat guna TTG disesuaikan
di Papua mengakibatkan kebuntuan politik
dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat
bijakan politik pemerintah
lokal di Wamena
semacam ini terkesan mengabaikan semangat
Kedua strategi pertumbuhan ekonomi di Papua tidak bisa sepenuhnya dilakukan melalui
pengembangan industri yang berorientasi ke
Ke
baca Kemdagri
Otsus sehingga memperdalam kebuntuan politik
dan ketidakpercayaan orang Papua terhadap Pemerintah
Pelanggaran HAM adalah akibat
luar karena hal ini memerlukan kersapan daerah
langsung yang terburuk dari kebijakan tersebut
Papua untuk memproduksi barang barang manufaktur untuk diekspor dan bersaing dengan pasar yang sangat kompetitif Sementara ekspor
Lebih jauh lagi sudah pasti pelanggaran HAM
Papua terbesar hanya bersumber dari sektor
memberi peluang internasionalisasi dalam pengertian yang negatif terhadap konflik Papua dan kredibilitas pemerintah RI 39 Keempat sebagaimana ditulis di dalam buku
pertambangan umum 31
keinginan merdeka tidak akan pernah pudar
PRM dialog Jakarta Papua merupakan pilihan yang paling bermartabat untuk menyelesaikan masalah Papua Namun dialog bukanlah proses
Hal ini sudah terbukti sejak Papua bergabung
yang instan Untuk mewujudkan dialog Jakarta
dengan Republik Indonesia berbagai macam Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republk
Papua diperlukan persiapan yang matang Tujuan utama dialog adalah untuk mengatasi masalah masalah nonfisik yang selama ini cenderung
Indonesia
diabaikan misalnya persoalan rekognisi terkait
Ketiga
merdeka
perkembangan ideologi politik
Sebagai sebuah ideologi politik
pendekatan sudah dij alankan untuk merangkul NKRI
mulai pendekatan militer
diplomasi politik ekonomi pembangunan dan
dengan penderitaan dan pengalaman kekerasan
pendekatan social budaya
yang dialami orang Papua memoria passionis
Berbagai macam
peraturan dan kebijakan dibuat untuk daerah
rasa tidak aman karena pendekatan keamanan
Papua namun keinginan merdeka belum hilang
yang represif serta stigma separatis bagi Papua 40
Sebaliknya Papua semakin menunjukkan mili
Dalam rangka mendorong dialog itu LIPI
tansinya untuk merdeka secara politik meskipun
bekerja sama dengan berbagai pihak di Papua dan
gerakan promerdeka masih bersifat sporadik
Jakarta untuk mengembangkan Jaringan Damai
Dengan ini Pemerintah Indonesia kian enggan
Papua JDP dan friends of dialogue di Papua
melepaskan stigma separatis yang selama ini me lekat di hampir setiap diri orang Papua Sebagai
bahkan dengan pihak internasional dengan satu
contoh sehubungan dengan pelaksanaan Otsus
untuk siap berdialog Berbagai kegiatan kon
Pemerintah Pusat menunjukkan inkonsistensinya
sultasi publik dilakukan di 26 kabupaten kota
dalam kasus terpilihnya Agus Alua dan Hana Hikoyabi sebagai anggota MRP pada pemilihan
di Papua dan pendatang kemudian Konferensi Perdamaian Papua pada Juli 2011 yang dihadiri
2009
oleh wakil wakil kabupaten kota se Tanah Papua
Kedua anggota terpilih itu dibatalkan
oleh Kementerian Dalam Negeri
Kemdagri
tujuan untuk mempersiapkan Papua dan Jakarta
serta berkampanye dan bermitra dengan berbagai
RI antara lain karena mereka dinilai tidak setia
kalangan di lembaga eksekutif maupun legislatif
dan taat pada Pancasila UUD 1945 NKRI dan
di Jakarta
pemerintah yang sah 38
Apabila semua pihak memberikan prioritas
pada dialog sebagai agenda politik bersama maka terdapat sedikitnya dua tahapan yang 36Materi FGD 26 Maret 2012
Upaya Pengembangan Potensi
harus dipersiapkan secara hati hati
Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna Kiprah Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia diWamena Papua
Jakarta Pusat
pradialog
1
tahapan
2 tahapan dialog Tahap pradialog
sangat krusial karena akan sangat menentukan
Penelitian Politik 2012
37 J Panglaykim Prinsip Prinsip Kemajuan Ekonomi Jakarta Kompas Media Nusantara 2011
38 Paskalis Keagop Mengapa Mendagri Tolak Saya Suara Perempuan Papua 5 Mei 2011
org diunduh pada 17 April 2012
Lihat Catatan LIPI dalam Seminar Evaluasi Politik Papua
him 359 Tabloid
suaraperempuanpapua
2011 op cit
40 Adriana Elisabeth Damai Papua
Papua Road Map Bagian Perjalanan
Seputar Indonesia 25 November 2011
29
keberhasilan dialog Pada tahapan ini setiap pi
itu perlu dirumuskan strategi dan kebijakan
hak harus berusaha menyepakati hal hal berkait
yang integratif dan holistik terutama karena permasalahan yang multiaspek dan multidimensi
an dengan representasi
format
mekanisme
dan agenda dialog Tanpa kesepakatan dari para pihak yang berkonflik mengenai berbagai hal
program Papua memerlukan pendekatan yang
tersebut maka tahapan selanjutnya tidak akan
sangat spesifik dengan memperhatikan kearifan
di Papua Namun pada tingkat implementasi
mungkin terwujud Kesepakatan tersebut sangat
lokal termasuk pendekatan komunikasi dengan
menentukan tingkat legitimasi dialog maupun pelaksanaan dialog Dialog memang tidak dapat
berbagai kelompok masyarakat asli Papua baik
menentukan hasil apalagi menyelesaikan konflik
musyawarah adat
antara Jakarta dan Papua karena esensi dialog
dalam bentuk konsultasi publik maupun forum
Pendekatan pembangunan dan perdamaian
adalah sebagai media atau cara berkomunikasi
di Papua harus mampu menciptakan rasa memi
Para pihak yang berkonflik harus mulai membuka
berbagai isu yang selama ini menjadi sumber
liki ownership dan tanggung jawab terhadap program yang ditawarkan membangun rasa Ba ling percaya mengurangi kesenjangan perbedaan
perpecahan ketegangan dan konflik di Papua 41
antara Jakarta dan Papua
diri dan berkeinginan baik untuk membicarakan
dan meningkatkan
Dalam rangka membangun komunikasi
kepercayaan diri sebagai bagian yang setara dari
menuju dialog damai para pihak harus berusaha
bangsa Indonesia Tanpa ketiga elemen itu maka
untuk mencapai kepentingan dan platform bersa
dapat dipastikan bahwa kebijakan dan program
ma dengan menyingkirkan perbedaan perbedaan
pembangunan dan perdamaian di Papua hanya
posisi politik apalagi posisi yang ekstrem
pro
akan melanggengkan masalah dan konflik yang
Untuk
selama ini belum dapat diselesaikan Tujuannya
NKRI berhadapan dengan promerdeka
itu dialog harus dibangun atas dasar kesetaraan
selain untuk meningkatkan partisipasi masyara
dan respek karena tanpa mengutamakan itu maka
kat dalam proses pengambilan keputusan serta
dialog damai tidak akan pernah terjadi
membentuk rasa memiliki terhadap proses itu
Catatan Akhir
maupun program yang akan dijalankan juga untuk memperoleh legitimasi yang kuat bagi
Kegagalan pembangunan di Papua tidak terlepas dari konflik vertikal antara Pemerintah Indonesia
dengan masyarakat Papua Akibatnya strategi
pelaksanaan program program pembangunan
di Papua
Di dalam implementasinya harus diperha
kebijakan dan program pembangunan yang
tikan dua hal pertama penetapan indikator dan
dijalankan di Papua memerlukan indikator dan
parameter pembangunan yang terukur dan sesuai
parameter yang khusus karena situasi dan kondisi Papua yang tidak normal dibandingkan daerah
dengan karakteristik daerah Papua
daerah lain di Indonesia seperti penerapan sistem
K L di Jakarta maupun dengan divas divas di
nasional yang seragam uniformity
Sebaliknya
kearifan
lokal Kedua perbaikan fungsi koordinasi antara Papua kemudian bersinergi dalam menjalankan
proses pembangunan Papua harus terus dilakukan
program program di Papua Ketiga koordinasi
kalau tidak ingin daerah Papua semakin tertinggal
dan sinergi juga harus dilakukan antara tiga pilar
dari daerah daerah yang lain
utama di Papua yakni antara MRP pemda dan
Dengan kata lain persoalan politik dan
ekonomi di Papua cenderung saling berkorelasi
DPRP
Sebagai sebuah produk dari kompromi
Setiap kebijakan dan program di Papua harus
politik antara Pemerintah Indonesia dengan
memperhatikan dua kata kunci
masyarakat Papua pelaksanaan Otsus Papua
dan pembangunan
perdamaian
Oleh karena perdamaian
cenderung lebih banyak menimbulkan kesalahpa
dan pembangunan saling berhubungan maka
haman sehingga implementasinya tidak optimal
akar persoalan kegagalan pembangunan maupun
Namun demikian Otsus Papua tetap relevan
sumber konflik di Papua harus dipahami
untuk dijalankan terutama karena banyak hal
secara tepat Atas dasar pemahaman yang tepat
yang belum direalisasikan secara optimal
41Ibid
W
Apalagi pembentukan UP413 pun dimaksudkan
untuk mendukung implementasi Otsus Papua
Keagop Paskalis
Mengapa Mendagri Tolak Saya
bahkan UP4B menjalankan dua pendekatan
Tabloid Suara Perempuan Papua suaraperem
politik keamanan dan kebudayaan serta social
puanpapua org 5 Mei 2011 diunduh pada 17 April 2012
ekonomi dan infrastruktur Meskipun anggaran pembangunan untuk Papua tidak menjadi ma
Tepat
salah tantangan utama UP4B adalah membangun
koordinasi yang kuat antar K L maupun dengan pemda di Papua termasuk berkoordinasi dan
dalam http wwwlkompas com 26 Juli
2010 diunduh pada 2 Juni 2012
Numberi Freddy 2009 Keajaiban Pulau Owi Mu tiara Terpendam di Wilayah Tanah Papua
bekerja lama dengan lembaga donor internasi
onal yang memiliki berbagai program di Papua
KajianTNP2K Agar Jadi Kebijakan
Kompas com
Jakarta Gibon Books
Korupsi Dana Otsus
Okezone com
Separatisme
jauh sebelum unit ini terbentuk
di Papua DPR Desak KPK Usut Penyeleweng an itu dalam http www news okezone com
Daftar Pustaka
21 Oktober 2011 diunduh pada 17 April 2012
Araf Al et al 2011
Sekuritisasi Papua Implikasi
Panglaykim J 2011 Prinsip Prinsip Kemajuan Eko
Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM
nomi Jakarta PT Kompas Media Nusantara
di Papua Jakarta Imparsial
Suara Karya Online
Vo TT
in ASEAN A Vietnamese Perspective
dalam
Riant Nugroho
Ed
Hiroshi Kakazu Eds Thant Myo Min Tang 1994 Growth Triangles in Asia A New Ap proach to Regional Economic Cooperation
2007 Ekonomi
Oxford Oxford University Press
Partisipasi Buku Panduan untuk Menggalang Aspirasi dan Menggali Potensi Kemitraan Lin
www
diunduh
pada 17 April 2012
Approach to Development Gaps
ASEANEconomic Bulletin muse jhu edu 2007 Didjowijoto
dalam http
suaralarya com 20 Februari 2012
2 Juni 2012
Bui TG
Penggunaan Dana Otsus ter
baik di Kabupaten Sorong
BPS dalam http papua bps go id site diunduh pada
Stephen C Smith 2003 Pem
Todaro Michael P
tas Pelaku sebagai Instrumen dalam Pengem
bangunan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi ke
bangan Ekonomi Daerah
8
Adenauer Stiftung
Jakarta
Konrad
GTZ RED Jakarta
Tempointerakti
luasi Politik Papua
Seminar Eva
13 Desember 2011
UNDR 2005 Kajian Kebutuhan Papua Ringkasan
Jakarta DPR RI 2011
Temuan dan Pengaruh terhadap Perumusan
Elisabeth Adriana et al 2005 Agenda
Program Bantuan Pembangunan
Potensi Da
Dimensi Internasional Kasus Papua
Komisi I Ragukan Pengungkapan
Vivanews com
dalam Jurnal Penelitian Politik V61 3 No 1 Ja
Penembakan Trigana Air
karta LIPI Press
vivanews com 11 April 2012
Ed
2010 Peran Internasional dalam Pe
nanggulangan Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus Aceh Nusa Tenggara Timur dan Papua Jakarta LIPI Press
Fukuyama Francis
1995
Trust Kebajikan Sosial
Penerbit Qalam
dalam http
Tri Thanh
www
Narrowing the Gap in ASEAN
Approaches and Policy Recommendations
2007 eria org diunduh pada 17 April 2012
Wwwljakartapost com 13 April Oktober 1999
Kembali Papua dengan Hati Jakarta Indonesia Press
the Irian Institute
Weatherbee Donald E 2009 International Relations
Letter Development in Papua
2012 diunduh pada 13 April 2012 Kaman Julienne
Vo
dalam http
Wanggai Velix V 2009 New Dealfor Papua Menata
dan Penciptaan Kemakmuran Yogyakarta
Jakarta Post 2012
Jakarta
Bappenas
mai di Papua Jakarta LIPI Press 2006
Majelis Rakyat
pada 7 April 2012
Ker
ja sama P2P LIPI dengan Komisi I DPR RI
Mendagri
com
Papua terlalu Superbody dalam http www tempointeraktifcom 27 Agustus 2003 diunduh
Dialog Papua Mengakhiri Kekerasan Kebuntuan Politik dan Pelanggaran HAM
Jakarta Penerbit Erlangga
No Development
in Southeast Asia the Struggle for Autonomy edisi ke 2
Singapura ISEAS
Widjojo Muridan S
Ed
2009 Papua Road Map
without Peace Rethinking Development in
Negotiating the Past Improving the Present and Securing the Future Jakarta Yayasan
Papua New Guinea A Conceptual Framework
Obor Indonesia
dalam Development Bulletin Institute of Dis
White Brian Richard Little
tance and Continuing Education University of Papua New Guinea Oktober 1999 http
Michael Smith 2001
Issues in World Politics edisi ke 2
New York
Palgrave
devnet anu edu au diunduh padal3 April 2012
31
K
KEMISKINAN DAN KONFLIK PAPUA DI TENGAH SUMBER DAYA YANG MELIMPAH Sri Yanuarti
Abstract
Papua is one oflndonesian territory with enormous natural resources especiallyfrom mining andgas sector Infact this amazing natural resources do not give siginicant advantages for local people Sadly this rich natural resources island is one ofthe poorest area in Indonesia Whereas in this island lies a biggest gold mining industry
in the world run by PT Freeport Indonesia The oil exploration in Bintuni Gulf and the exposure of large amount of land related to MIFEE program do not bring significant improvement to the people ofPapua Unsurprisingly
in the middle oflarge amount ofnatural resources that supposed to be a blessing for the local people has resulted insecurity and conflict in this area Conflict ofnatural resources management in Papua emerge as consequences of state arrogancy and abuse ofnational company and international private company in exploiting natural resources
without significant attention to justice in the distribution of natural resources by product Keywords Papua conflict natural resources PT Freeport Indonesia MIFEE program
Abstrak
Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alam didapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan cumber daya alam di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasi minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuan
yang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaan SDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnya Kata kunch Papua konflik sumber daya alam PT Freeport Indonesia program MIFEE
daya alam justru banyak mewarnai wilayah ini
Pendahuluan Tidak dapat dipungkiri bahwa bumi Papua
memiliki somber daya alam SDA yang amat kaya Eksplorasi tambang yang dilakukan Freeport dan minyak dilakukan oleh British
Sementara warga lokal tetap raja terkungkung dalam kemiskinan di tengah tengah kekayaan alam yang melimpah ruah Terangkatnya persoalan pengelolaan sumber
serta berbagai pemanfaatan
daya alam sebagai salah satu sumber konflik di
hasil hutan yang dipanen setiap tahunnya
Papua bersamaan dengan dimulainya ekstraksi
oleh berbagai investor dalam dan luar negeri
tambang emas openpit terbesar di dunia oleh
membuktikan kekayaan bumi Cenderawasih Di
perusahaan pertambangan milikAmerika Serikat
Papua Barat misalnya sektor pertambangannya
Freeport McMoRan Copper
sudah mampu membertkan kontribusi lebih dari
saat ini areal pertambangan Freeport di wilayah
perekonomian Papua Sayangnya kekayaan
Timika menjadi medan konflik dan kekerasan
Petroleum
50
BP
Gold Inc
Hingga
alam yang dimiliki oleh bumi Cenderawasih ini belum menjadi berkah bagi warganya Berbagai
konflik yang terkait dengan pengelolaan sumber
Renner Breaking the Conflict Trap Civil War and Develop ment Policy Collier 2002 hlm 43
33
antarsuku maupun yang melibatkan kelompok
untuk dikirim ke Universitas Leiden di Belanda
bersenjata dan aparat keamanan
Kajian Dinamika Konflik dan Kekerasan di
J J Dozy menamakan bukit tersebut Erstberg yang artinya Gunung Bijih Pada tahun 1960 publikasi J J Dozy tersebut dibaca oleh Fobes
Indonesia memperlihatkan bahwa konflik
Wilson dari Freeport Sulphur Co
Data yang dikumpulkan oleh Tifa dalam
tentang sumber daya alam ini menyumbang 38 dari total konflik dan kekerasan yang ada di wilayah ini Rata rata ada sebanyak 86 insiden
per tahun yang terjadi lantaran perebutan sumber
daklanjutinya dengan meninjau bukit tersebut Kemudian berdasarkan UU Nomor I Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing tanggal 7 April 1967 ditandatangani Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport
daya alam Pengaturan kembali hubungan ekonomi
dan politik antara pemerintah pusat dan daerah
seperti UU Otonomi Daerah dan UU Perimbang an Keuangan Pusat Daerah UU No 221 1999 junto UU No 321 2004 UU No 2511999 junto UU No
dan menin
331 2004
dan UU Otonomi Khusus
Papua UU No 21 2001
merupakan salah satu
model manajemen konflik yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya penyelesaian
konflik dan meminimalisasi tindak kekerasan
yang terj adi akibat sengketa pengelolaan sumber
McMoRan Inc Freeport mempunyai hak ekslusif
untuk mengelola daerah konsensi 10 x 10 km
atau seluas 100 km di sekitar Ertsberg Sejak saat itulah pertambangan modern dimulai di Provinsi Papua
Pada bulan Desember 1967 dimulai pem boran untuk melakukan studi kelayakan Studi ini selesai dua tahun kemudian
1969
yang
kemudian dilanjutkan dengan melakukan tahap kontruksi pada 1969 1972
Pada tahun 1972
dimulai pengapalan konsentrat tembaga untuk
pertama kalinya ke Hibi Jepang sejak saat itu
daya alam
Pengesahan UU Otonomi Khusus
Otsus
Papua dimaksudkan untuk meningkatkan
Provinsi Papua menjadi pengekspor konsentrat tembaga
Produksi Freeport pada saat itu
baru mencapai 8 000 ton bijih hari kemudian pelayanan publik
mempercepat proses pem
bangunan mendayagunakan penduduk Papua
terutama masyarakat asli melindungi hak hak masyarakat asli Papua
dan meningkatkan
meningkat menjadi 18 000 ton bijih hari Selama tahun 1967 1988 Freeport mene
mukan sejumlah endapan tembaga dalam skala
pembiayaan untuk capaian capaian tersebut
kecil seperti Gunung Bijih Timur Intermediate Ore Zone 1OZ dan Deep Ore Zone DOZ Pada
didapat dari rekomposisi pembagian pendapatan
tahun 1988 Freeport menemukan adanya cebakan
pemerintah pusat daerah dari sumber daya alam
endapan tembaga dan emas dengan kadar yang cukup ekonomis dengan cadangan lebih dari 400
kualitas kehidupan masyarakat Papua
Skema
di Papua Namun hingga saat ini konflik konflik
yang diakibatkan oleh masalah pengelolaan sumber daya alam tidak kunjung reda Dari Mineral Hingga Tanah Tak
Bertuan Potensi SDA di Papua Potensi sumber daya mineral dan energi di Provinsi Papua telah dikenal luas oleh ma
syarakat internasional sebelum perang dunia kedua Pada awalnya minyak bumf merupakan
komoditas yang paling menarik untuk dieksploi tasi Seorang geologis yang bernama J J Dozy dalam ekspedisinya pada tahun 1936 Pegunungan
Tengah dalam upaya pencarian minyak bumi menemukan sebuah bukit berbentuk seperti
gigi setinggi 131 meter yang kaya akan unsur tembaga
34
Kemudian is mengambil sampel
MT yang merupakan endapan tunggal tembaga terbesar Untuk mengembangkan potensi tersebut
diperlukan investasi yang cukup besar sehingga diperlukan adanya j aminan perpanj angan kontrak karya Oleh karena itu pada 30 Desember 1996 ditandatangani perpanjangan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia dan membaginya
menj adi dua blok yaitu blok A yang merupakan daerah kontrak karya lama dan blok B seluas
1 9 juta ha z Keberhasilan Freeport menemukan sejumlah cadangan endapan tembaga di daerah konsensinya
dan adanya kesamaan sej arah geologinya dengan Papua Nugini terdapat 13 perusahaan tambang yang sudah berproduksi kemudian memicu z BPDE Provinsi Papua Sejarah Papua
Jayapura 2007
perusahaan lain untuk menanamkan modalnya
dan 97 desa Luas daerah itu meliputi 18 658 00
di Provinsi Papua Oleh karena itu tidak heran
km2 dengan penduduk sebanyak 48 079 orang 5
jika mulai dari 1996 terjadi booming investasi
Kondisi geologi di Teluk Berau sangat kaya akan
pertambangan di Papua
kandungan mineral minyak dan gas
Hingga akhir tahun
2000 paling tidak terdapat dua puluh dua 22 perusahaan kontrak karya lima 5
Menurut konsesi BP Tangguh memiliki hak
perusahaan
atas 14 4 triliun kaki kubik gas dengan cadangan
Kuasa Pertambangan dan lima 5 perusahaan di
yang mungkin ada sebesar 24 25 triliun kaki kubik b
bidang pengusahaan batubara yang melakukan
Proyek Tangguh LNG memiliki tiga blok konsesi
eksplorasi di Provinsi Papua
Wiriagar yang masa kontraknya berlaku hingga
Kekayaan mineral di wilayah Papua
2023 dan Berau serta Muturi yang masa kon
semakin lengkap dengan ditemukannya sumber
traknya berlaku masing masing hingga 2017 dan
daya migas di wilayah ini Proyek LNG gas cair
2022 Untuk memproses gas BP Tangguh telah
alam cair BP Tangguh di Teluk Bintuni adalah
membangun pabrik LNG di atas lokasi seluas
proyek terkini dalam sejarah proyek eksploitasi
3 500 hektare di Distrik Babo Investasi modal
cumber daya alam di belahan barat Papua Nugim
Bisa dikatakan bahwa proyek ini dianggap sangat
seluruhnya untuk proyek ini yang diharapkan akan berj clan selama paling tidak 20 tahun adalah
penting karena membuka wilayah itu terhadap
sebesar sekitarUS 5 miliar Untukpembangunan
sebuah gelombang baru eksploitasi Seperti halnya keuntungan besar yang diraup Freeport dari tambang emas dan tembaganya telah menarik perusahaan tambang lainnya datang
proyek Tangguh sebuah desa direlokasi secara
ke Papua Keberhasilan ekplorasi gas oleh BP
daerah Sowai Wayuri dan Simuna dibebaskan
Desa Tanah Merahjuga tanah yang
total
dimiliki oleh tiga suku dari masyarakat adat
Sumuri yang merupakan pemilik tanah adat di
Tangguh telah menarik perusahaan perusahaan
demi memberi ruang bagi pembangunan pabrik
minyak dan gas lainnya ke Papua Skala proyek
pemrosesan LNG
Tangguh berikut penghasilan yang diperoleh dari penjualan LNG ke pasar acing serta kebutuhan
an lahan yang tak terbatas di Papua juga menjadi
energi dunia meningkatkan permintaan ekplorasi
magnet tersendiri wilayah ini bagi investor untuk
kekayaan alam Papua di bidang tambang
melakukan investasi Di Kabupaten Merauke
minyak dan gas semakin tinggi
baru baru ini dikembangkan apa yang disebut sebagai Proyek Lumbung Pangan dan Energi
Hal tersebut diperkuat dengan diumumkan
Selain kekayaan mineral dan gas ketersedia
nya penemuan cadangan gas dalam jumlah besar di Teluk Bintuni oleh perusahaan Arco
Terpadu Merauke
Merauke Integrated Food
yang bermarkas di Amerika pada tahun 1997
bangkan di bagian selatan Papua di Kabupaten
Meskipun ada krisis keuangan Asia jatuhnya
Merauke
Soeharto dan meningkatnya masalah politik
meliputi 1 28 juta hektare perkebunan komersial
di Papua namun dari tahun ke tahun semakin
yang diklaim sebagai bagian dari visi Presiden
andEnergy Estate MIFEE yang tengah dikem MIFEE adalah mega proyek yang
banyak perusahaan Indonesia dan asing yang
Yudhoyono yang meragukan yaitu pangan untuk
mencari keuntungan dari sumber daya alam
Indonesia pangan untuk dunia
tersebut di bumi Cenderawasih
Selain mineral minyak dan gas hutan Papua merupakan target utama ekploitasi Lokasi utama
Sejauh ini paling sedikit 36 investor sudah mendapatkan izin konsesi
Sebagian besar
investor berasal dari Indonesia tetapi perusahaan
proyek itu terletak di pesisir selatan Teluk Berau
sebelah selatan semenanjung Kepala Burung
Papua Barat dalam Angka Badan Statistik Papua Barat 2011
Papua Barat Batas batas distrik itu ditentukan
6 Lihat Pengantar Dokumen Standar BP http
pada tahun 2006 dan terdiri atas 11 kecamatan
Tangguh
2011 Bappeda Papua Data Potensi Sumber Daya Alam Papua Jayapura 2008
Lihat http
www down
toearth indonesia org sites downtoearth indonesia org files 20BP
20April
20and 20lnternational
20Standards
20
202011 pdf
Ringkasan Amdal Proyek LNGTangguh di Indonesia Juni
2005 hlm 21 22 http www adb orgIDocumentslEnviron ment Ino ino tangguh ingproject pdf
www hydrocarbons technology com projects
tangguh
35
Jepang Korea Singapura dan Timur Tengah juga terlibat A Komoditas utama yang akan diproduksi oleh MIFEE adalah kayu sawit jagung kedelai
tahun Pada tahun 2010 misalnya keuntungan
Freeport mencapai 4 000 triliun rupiah 10 Namun
dan tebu Hingga pertengahan 2011 lebih dari
demikian total kontribusi PT Freeport Indonesia hingga Juni 2011 hanya sebesar 12 8 miliar
setengah lusin investor yang mendapatkan izin
Jumlah tersebut terdiri atas royalti US 1 3 miliar
untuk MIFEE tampaknya sudah mulai bekerja
deviden US 1 2 miliar PPh badan US 7 9 miliar
di area konsesi mereka termasuk perusahaan
PPh karyawan dan pajak lainnya US 2 4 miliar
yang terkait dengan Medco dan kelompok Rajawali yang berpengaruh 9 Meskipun MIFEE
Di sisi lain negara mengalami kerugian karena
keuntungan Freeport yang masuk ke kas negara
masih dalam tahap awal terdapat kekhawatiran
sangatlah kecil jika dibandingkan keuntungan
serius akan implikasi social dan lingkungan dari
total yang dinikmati Freeport
proyek ini terhadap penduduk setempat dan penghidupan mereka
Sementara itu di tingkat lokal keberadaan
Freeport tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua bahkan pembangunan di
Kemiskinan dan Konflik di Papua di
Papua dinilai gagal Kegagalan pembangunan
Tengah Melimpahnya SDA
di Papua dapat dilihat dari buruknya angka
Limpahan sumber daya alam di Papua ternyata
kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika
tidak membawa berkah bagi masyarakat setem
Pendapatan Domestik Bruto PDB Papua Barat
pat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan
memang menempati peringkat ketiga dari 30
alamnya ini termasuk wilayah termiskin di
provinsi di Indonesia pada tahun 2011 Namun
Indonesia Berdasarkan data dari BPS pada tahun
Indeks Pembangunan Manusia
2011
yang diekspresikan dengan tingginya angka
misalnya angka kemiskinan di Provinsi
Papua mencapai 36 8
dari total jumlah pen
duduk sekitar 770 ribu jiwa sedangkan tingkat
IPM Papua
kematian ibu hamil dan balita karena masalah
masalah kekurangan gizi berada di urutan ke 29
kemiskinan di Provinsi Papua Barat mencapai
Lebih parah lagi kantong kantong kemiskinan
35
tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan
dari total 2 8 juta penduduk Padahal di
sinilah PT Freeport Indonesia berada tambang
Freeport
emas terbesar di dunia penyetor pajak terbesar
di Indonesia sejumlah US 1 miliar per tahun Kegiatan penambangan dan ekonomi Freeport telah mencetak keuntungan finansial
yang sangat besar bagi perusahaan dari tahun ke
Tabel 2 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua dan Papua Barat Provinsi
Tahun
Papua
Papua Barat
2006
41 52
41 34
2007
40 78
39 31
2008
37 08
35 12
2009
37 53
35 71
2010
36 80
35 71
2011
31 11
28 53
8 Warta Ekonomi Maret 2010
Rajawali Group merupakan konglomerasi Indonesia yang sangat berpengaruh saat ini Perusahaan ini selain bergerak di
bidang perkebunan juga bergerak di bidang perhotelan rokok gedung perkantoran telekomunikasi dan media rite
farmasi
pariwisata hingga transportasi dan properti Perusahaan yang dibangun pada tahun 1984 ini dipimpin oleh Peter Sondakh
Sumber data BPS yang sudah diolah
yang tercatat di majalah Forbes sebagai orang terkaya no 6 di Indonesia Pada masa Orde Baru perusahaan ini bersama PT
Bimantara yang dipimpin oleh Bambang Trihatmodjo melahir kan saluran telivisi swasta RCTI Tabun 1997 1998 Rajawali
Group terkena imbas resesi Indonesia Alhasil Rajawali Group harus menanggung utang yang luar biasa besar kepada BPPN sebesar 2 1 triliun rupiah yang berasal dari 17 anak perusahaan nya Namun pada 2000 semua utang tersebut dinyatakan lunas Rajawali Group dikenal dekat dengan kelompok SBY baik
10 Cadangan mineral PT Freeport Indonesia berdasarkan laporan tahunannya di tahun 2010 terdiri atas cadangan emas sebesar
55 juta ons tembaga 56 6 pounds dan perak 180 8 juta ons di tambang Grasberg
Departemen Keuangan Laporan Pemerintah tentang Pelak
melalui Partai Demokrat maupun keluarga besamya Tabun
sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester
2008 melalui PT Tandan Sawita Papua Rajawali membuka perkebunan kelapa sawit seluas 26 300 hektare di Distrik Arso
Pertama Tahun Anggaran 2011 http
Timor Kabupaten Keerom Lihat lebih jauh Peter Sondakh dan
Rajawali Group majalah SWA Edisi Januari 2010
36
www fiskal depkeu
go id 2010 adoku 2011 laporan semester apbn 2011 pdf
Setah tiga uang dengan kondisi di Timika masyarakat Merauke yang terkena kebij akan
menciptakan lapangan pekerj aan tidak hanya
MIFFE juga tidak lebih sejahtera hidupnya
transmigran Proyek itu juga disebut sebut akan
Meskipun angka kemiskinan menunjukkan
mendorong ketahanan pangan nasional serta ke
tingkat penurunan
tahanan energi Akan tetapi pada kenyataannya
untuk warga Papua setempat tapi juga pekerja
namun angka kemiskin
an di Kabupaten Merauke masih mencapai
sebagian besar konsesi tanah dialokasikan untuk
lebih dari 35
perkebunan kayu industri
MIFEE digembar gemborkan
ha
sebagai kesempatan pembangunan yang akan
lebih dari 970 000
sementara sawit lebih dari 300 000 ha dan
Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin per Provinsi Tahun 2010 2011
E1ceh
861 85
900 19
20 98
19 48
Sumatera Barat
430 02
441 80
9 50
8 99
Kepulauan Riau
129 66
222 50
8 05
6 79 aR
Sumatera Selatan
1125 7
Bengkulu
324 93
1061 87
15 47
3O53 3S
18 30
13 95
17 36
111
1
DKllakarta
312 18
Barites
758 16
a4 i
i
355 20
690 97
U1
114
Dl Yogyakarta
ii
rz
3 48
3 64
7 15
6 26
7mo
577 30
564 23
16 93
16 14
174 93
183 13
4 88
4 59
1014 1
986 50
23 03
20 48
150 02
6 77
Bali m
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Tengah
l
164 22 biii9
all
sip
Kalimantan Timor Aa
Ww
243 00
7 66
247 13
ti
tai F
I4 i r
rw
Sulawesi Selatan
o
913 43
Sulawesi Tenggara
11 60
835 51
Sumber
r ri
r
4
400 70
334 28
17 05
14 61
91 07
107 08
9 42
10 00
256 25
249 94
34 88
28 5 3
Diolalh dart Susi Sosial Ekonomi Nasional Susenasj panel modul konsumsi BPS Laporan Bulanan Data Sosla
Sours
103 27
a
WE
Maluku Utara
Papua Barat
18 02 y
1
r
wNisil
14ry
iiirA
23 19
192 40
209 89
s 6 63
yeti ninl
y
rorontalo
6 64
i
Ekonorral
BPS
Based on consumption module panel of Nat onol Socio Econvmlc Surwaev BPS Statistics Indonesia
Monthiy Resort on Socio Economic Data OP S Statistics dndonesia Catatan
September 2 011
Note
September 2011
37
tanaman pangan 69 000 ha berada pada urutan
Pokok persoalan pengelolaan SDA tidak
kedua dan ketiga 12 Data ini menunjukkan bahwa motivasi utama MIFEE bukanlah demi ketahanan
tunggal dan bahkan konflik atas ini Bering mengalami eskalasi seiring dengan perubahan
pangan dan energi tetapi kepentingan ekonomi
rezim Di bawah rezim Orde Baru SDA dikelola
Laporan dari desa desa yang terimbas
secara sentralistis dengan otoritas sepenuhnya
selama ini menunjukkan bawa MIFEE meru
berada di tangan negara Dalam penanganan
pakan ancaman serius bagi masyarakat setempat
Masyarakat adat yang terlibat dalam kesepkatan
konflik yang terkait dengan pengelolaan SDA tersebut negara juga cenderung represif yaitu
dengan perusahaan telah ditipu dengan pem
dengan menggunakan kekuatan militer bahkan
bayaran kompensasi yang sangat rendah se
sebagian besar dari SDA tersebut dikelola
tanah warisan
melalui model kartel yang dikuasai oleh kerabat
turun menurun dan menjadi bagian dari warisan
penguasa Arogansi negara dan kesewenangan
budaya mereka Proses akuisisi tanah bersifat
perusahaan nasional maupun swasta asing dalam
tidak transparan dengan intimidasi dan ancaman
mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhati
akan keamanan terutama karena kehadiran militer
kan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnya
bagai ganti rugi
penyerahan
di sana Informasi mengenai potensi dampak
Kasus ini jelas terlihat dari UU Kontrak
proyek atas hidup mereka dan hak apa saja yang
Karya dan bagi hasil dalam pengelolaan tambang di Papua dalam UU No 11 Tahun 1967 tentang
mereka miliki untuk menolak atau menerima
tawaran perusahaan hanya sedikit yang sampai
Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan
ke warga desa Lembaga Swadaya Masyarakat
Investasi asing di bidang pertambangan umum
maupun NGO setempat juga melaporkan bahwa
dllkukan melalui penerapan sistem kontrak
pertemuan untuk meningkatkan kapasitas
karya KK
yaitu perjanjian antara pemerintah
diwarnai dengan interupsi oleh militer yang
dengan investor yang berbadan hukum Indonesia
menggunakan keamanan nasional sebagai alasan
Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai
untuk mengancam warga dan menghentikan per
pihak pemilik principal
sedangkan perusahaan
temuan Jadi dalam banyak hal MIFEE adalah
pertambangan bertindak sebagai kontraktor
perampasan tanah dengan motivasi politik dan
Perj anj ian kontrak karya secara khusus memberi
ekonomi dengan lebih banyak ancaman daripada
hak tunggal kepada investor untuk melakukan
kesempatan bagi masyarakat yang terimbas 13
penelitian sumber daya mineral yang terkandung dalam wilayah kontrak karya dan kemudian
Mengukur Faktor Faktor Penyebab
menambang mengolah dan memasarkan endap
Konflik SDA di Papua
an mineral yang ditemukan Hak tunggal ini
Konflik atas pengelolaan SDA di Papua muncul
sebagai akibat dari tradeoffyang tidak adil dalam hal keuntungan eksploitasinya yaitu berupa ke timpangan pembagian hasil kerusakan ekologi dan keterbatasan ketersediaannya Konflik atas pengelolaan atau eksploitasi cumber daya alam
terjadi
baik di antara kelompok masyarakat
kelompok masyarakat dengan perusahaan pemodal
masyarakat dengan negara maupun
diberikan sebagai konsekuensi atas kesediaan
menanggung risiko atas pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang risiko kegagalannya sangat
tinggi di samping pemenuhan pembayaran paj ak dan kewajiban lainnya yang disebutkan dalam kontrak karya
Dalam melaksanakan operasinya pemegang kontrak karya mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya
Di dalam konteks
termasuk mempekerjakan subkontraktor untuk
otonomi daerah konflik atas sumber daya alam
melaksanakan tahap tahap operasinya Pemegang
bahkan terjadi antar pemerintah daerah
kontrak karya juga mempunyai kewajiban seperti
negara dengan perusahaan
menanam modal membayar paj ak dan pungutan pungutan lain kewajiban mengikuti standar 12 Longgena Ginting dan Oliver Pye Resisting Agribusiness
pertambangan yang ditetapkan pemerintah
Development The Merauke Food and Energy Estate in West
kewajiban melaksanakan peraturan lingkungan
Papua Indonesia
Land Deal Politics Initiative 2011
FGD Percepatan Pembangunan di Papua Barat Juni 2011
hidup dan kewajiban melaksanakan standar
satu persen dari keuntungan Freeport
keselamatan kerja dan kesehatan
lebih US 15 juta tahun untuk pembangunan di
Dengan demikian semua keputusan menge
kurang
Papua Namun tawaran tersebut justru memicu
di Jakarta atau oleh pemerintah pusat Peranan
kemarahan masyarakat lokal Dalam sidang adat yang dilakukan pada tanggal 7 13 Desember
pemerintah daerah pada saat itu hampir tidak ada
1996 penduduk asli pemilik hak ulayat daerah
Hal ini menimbulkan adanya ketidakadilan di
penambangan Freeport yang tergabung dalam
nai pengusahaan pertambangan selalu dilakukan
dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber
Lemasa melanjutkan gugatan mereka
daya mineral tersebut Padahal apabila kita
November 1998
Pada
cermati hampir semua akibat yang ditimbulkan
Amerika Serikat menolak tuntutan Beanal
oleh adanya aktivitas tersebut dipikul seluruhnya
namun Beanal naik banding
Pengadilan Tinggi Louisiana
15
Pada akhir tahun 1999 Tom Beanal diangkat
oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan Hal ini sering
menjadi komisaris perusahaan oleh James R
menimbulkan konflik social dan ketidakstabilan
Moffett sejak saat An pula tuntutan atas Freeport
keamanan di sekitar lokasi kegiatan tambang beroperasi timbul konflik sosial dan ekonomi
menghilang begitu saja Tindakan Tom Beanal bergabung dengan PT Freeport banyak menuai kecaman Emmy Hafid yang saat itu menjabat
antara Freeport dan masyarakat adat di sekitar
sebagai Direktur Walhi
wilayah pertambangan Suku Amungme yang berdiam di sekitar tambang menuntut Freeport
Hidup Indonesia selain menilai Tom tidak
membayar ganti rugi kepada mereka terkait
yang dilakukan PT Freeport merupakan bentuk sogokan yang tidak etis Tuduhan tersebut segera
Pada tahun 1974 misalnya setelah tujuh tahun
pembabatan hutan perburuan suku itu Freeport
menyanggupi tuntutan itu yang dituangkan dalam January Agreement Pada tahun 1996 Lembaga Masyarakat Adat
Suku Amungme Lemasa yang dipimpin oleh
konsisten
Wahana Lingkungan
is juga berpandangan bahwa apa
disanggah oleh Freeport melalui Direktur dan
Penasihat Khusus Bidang Hak Asasi Manusia Gabrieele McDonald pada tanggal 17 Januari
2000 melalui hak jawab yang diberikan Tempo
Tom Beanal kembali melakukan gugatan pada
Gabrieele McDonald menyatakan bahwa
PT Freeport Mereka menuntut ganti rugi atas
ditunjuknya Tom Beanal sebagai anggota
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
Dewan Komisaris PT Freeport muncul dari
ekplorasi besar besaran perusahaan tersebut
gagasan untuk meningkatkan hubungan dengan
sebesar US 6 miliar
masyarakat setempat
Di bawah kecaman dan tekanan dari berbagai
di antaranya dengan
melakukan restrukturisasi Dana Freeport untuk
organisasi lingkungan dunia dan aktivis hak asasi
Pengembangan Irian Jaya
manusia pada pertengahan tahun 1996 Freeport
dalam Lembaga Pengembangan Masyarakat
akhirnya menyetujui membangun dam untuk
Irian Jaya
menampung tailing serta membuat laboratorium lingkungan senilai US 2 juta untuk memantau
kadar racun yang dihasilkan industri tambang
LPM Irja
FFIJD
masuk ke
yang dikelola oleh para
pemimpin masyarakat setempat serta perwakilan
pemerintah dan pihak gereja
Dengan cara serupa
menurut Gabrieele
mereka Freeport juga berjanji menyisakan US
McDonald PT Freeport berniat memperluas
100 juta untuk programpost mining pembersihan
masuknya perwakilan masyarakat setempat ke
lingkungan setelah kontrak mereka berakhiL
dalam dewan komisaris agar mereka memiliki
James R Moffett selaku direktur perusahaan
lebih banyak suara di dalam perusahaan selain
ketika melakukan kunjungan ke Papua saat
gubernur Oleh karenanya dipandang penting PT Freeport mengusulkan tiga orang putra
itu juga menywarkan janji untuk memberikan
daerah Irian untuk menjadi anggota dewan Salah satu bentuk tekanan yang diberikan pada Freeport saat itu adalah penundaan pembayaran polis asuransi Freeport yang dilakukan oleb lembaga keuangan Overseas Private Investement
Corporation
OPIC
Agency MIGA
yaitu Bupati Mimika yang merupakan pejabat tertinggi pemerintah dalam wilayah kerja PT
Freeport serta dua putra daerah dari kalangan
dan Multilateral Invesment Guarantee Tempo 20 Desember 1999
39
nonpemerintah yakni Isaac Hindom dan Tom
Ketidakpuasan tersebut mendorong Titus
Beanal Keikutsertaan Tom Beanal dipandang penting karena posisinya yang diakui sebagai
Natkime anak dari Tuarak Natkime
tokoh tradisional masyarakat Amungme 1I
kembali PT Freeport Pada tahun 2009 terkait
Dengan masuknya Tom Beanal dalam
jajaran komisaris
Tom berhak mendapat gaji
Kepala
Bear Suku Amungme di lembah Waa menggugat
hak ulayat yang belum dibayar dana perwakilan sebesar satu persen dari royalti yang seharus
bulanan dalam bentuk dolar jaminan sosial
nya diberikan pada masyarakat pemilik adat
Berta mengikuti rapat pemegang saham dua kali setahun Kompensasi yang diterima oleh
sebagai wakil dari perusahaan dibanding sebagai
diberikan kepada bupati yang ada di sekitar area pertambangan yang diduga ditransfer langsung ke rekening pribadi Selain itu gugatan tersebut juga mencakup adanya pembagian saham 10
wakil suku Amungme
bagi masyarakat adat dari keuntungan bersih
Tom Beanal dengan sendiri menjadikan dia
untuk mengamankan
lebih berkomitmen
perusahaan
termasuk
menghadapi tuntutan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah operasi perusahaan dibanding menyuarakan tuntutan masyarakat
Sentralitas negara dalam pengelolaan sum
ber daya di Papua diperparah dengan rendahnya
akses penduduk lokal terhadap sumber sumber
Selain itu masuknya jajaran pemerintah daerah dalam posisi komisaris
yang didapat PT Freeport
keterlibatan
ekonomi yang ada Sejak era Orde Baru kesem patan masyarakat asli Papua untuk terlibat dalam
jajaran politisi seperti Andi Mattalata yang
sektor perekonomian sangat kurang Masyarakat
merupakan mantan Menkumham
asli Papua tidak dapat memenuhi penghidupan
Marzuki
serta
mereka sendiri karena kebanyakan kesempatan
pengusaha kelas kakap George Tahija anak dari Julius Tahija yang merupakan salah satu pendiri
untuk mengembangkan usaha diberikan kepada
awal PT Freeport
Hal ini terlihat dari keadaan sebagai berikut
Darusman
mantan anggota DPR RI
menjadikan berbagai kasus
mereka yang sudah memiliki modal sendiri
dan peraturan pemerintah baik di tingkat pusat
Papua memiliki dua sektor perekonomian yang dominan pertambangan dan pertanian yang
maupun daerah dapat dilalui Freeport dengan
menyumbangkan 76
hukum yang berhubungan dengan kebijakan
mulus
Jadi tidak heran jika PT Freeport sangat
sulit tersentuh kasus hukum
Di nisi lain
dari total PDRB
dalam semua kebijakan
pembangunan di wilayah ini program program
Masuknya tokoh tokoh masyarakat lokal
yang ada tidak mengakomodasi karakter utama
dalam jajaran komisaris PT Freeport dan anak
dari penduduk asli Papua dalam bidang ekonomi
anak daerah sebagai pekerjaan di perusahaan
yang cenderung bersifat subsistensi Hal ini terlihat dari struktur kerj a masyarakat asli Papua
tersebut ternyata tidak banyak memberikan
perubahan nasib masyarakat Papua khususnya
mereka yang masuk dalam zona terdampak langsung DVA Direct Village Area seperti masyarakat Suku Dani dan Amungme
Para
komisaris tidak banyak berpihak pada masyarakat lantaran mereka sudah diuntungkan dengan
kompensasi materi yang jumlahnya tidak sedikit yang diberikan oleh perusahaan Sementara
yakni dalam industri pertambangan padat modal dan menghasilkan 57 PDRB tenaga lokal
yang terserap di dalamnya hanya mencapai 0 6 dari angkatan kerja yang ada Sementara sektor pertanian yang hanya menghasilkan 19 PDRB angkatan telah menyerap kurang lebih 75
kerja dari penduduk lokal yang tersedia Ini berarti bahwa pertumbuhan perekonomian tidak
anak anak adat yang bekerja pada perusahaan
mencerminkan keadilan distribusi termasuk akses
tersebut pada umumnya hanya terlibat pada
terhadap kebutuhan dasar 18
posisi posisi operator dan bukan posisi manaje rial sehingga posisi tawar mereka di perusahaan menjadi sangat rendah
Lihat titusnatkime blogspot com
diunduh tanggal 6 Juni
2012
Paparan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Bartat dalam FGD Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat
16 Surat Gabrieele McDonald kepada Tempo 17 Januari 2000
El
Manokwari Juni 2011
Ketimpangan ketimpangan redistribusi
ini terlihat dari adanya eksplorasi sumber daya
atas pengelolaan sumber daya alam pada era
alam secara berlebihan untuk kepentingan jangka
reformasi berusaha diperbaiki
pendek atas peningkatan nama pendapatan asli
salah satunya
dengan UU tentang Otonomi Daerah yang untuk
daerah PAD
Papua dan Papua Barat secara khusus kebijakan
Di Papua Barat misalnya
dalam kurun
otonomi khusus tersebut diwadahi dengan UU
waktu kurang dari dua tahun sejak dikeluarkan
tentang Otonomi Khusus Otsus bagi Papua dan Papua Barat yang dikeluarkan pada tahun 2001 dan 2008 Dengan undang undang tersebut pengelolaan sumber daya alam yang tadinya
nya SK Gubernur Provinsi Papua No 104 Tahun
menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat
sudah diberikan pada 10 perusahaan
2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di
Provinsi Papua izin eksplorasi di wilayah ini
harus didesentralisasi kepada daerah dengan pertimbangan Pertama pemerintah daerah akan
dapat mengelola sumber daya alam lebih rasional mengingat ketersediaan serta keterdegradasinya sumber daya alam menentukan tingkat kemak
muran pada daerah yang bersangkutan Kedua pemerintah daerah menjadi bagian dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya
sehingga daerah dengan kewenangan yang dimilikinya mendapatkan insentif secara optimal
Ketiga
desentralisasi pengelolaan sumber
daya alam akan membawa dampak positif bagi terkukuhnya
restore
hak hak kepemilikan
tradisional
Hasil dari eksplorasi besar besaran di
bidang pertambangan tersebut tidak juga mampu memberikan kemakmuran dan kesej ahteraan bagi rakyat Papua Data statistik pada tahun 2010
misalnya memperlihatkan bahwa angka kema
tian bayi adalah 65 di setiap 1 000 kelahiran dan angka kematian anak adalah 30 per 1000 Selain itu data dari dinar kependudukan setempat pada
tahun yang sama sebanyak 75
penduduk asli
Papua tidak memiliki akses terhadap pendidikan tidak pernah mendapatkan
yang layak 50
pendidikan formal atau tidak lulus dari sekolah dasar 22
hanya lulus dari sekolah dasar 10
lulus dari sekolah menengah umum dan 2 lulus dari universitas Dalam jajaran Pegawai
Melalui UU Otonomi Khusus pulalah
Negeri Sipil hanya 35
posisi Eselon II dalam
Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat dana
Pemerintah Provinsi Papua yang ditempati oleh
bagi hasil sebesar 70
penduduk ash Papua dan untuk Eselon III hanya
untuk pertambangan
minyak bumi dan gas alam 70
Sementara
provinsi Riau Kepulauan Riau Sumatra Selatan
19
26
Dalam kasus yang lama kebijakan keruk
dan Kalimantan Timur yang memiliki sumber
habis
daya alam yang sama hanya mendapatkan 30
hasil hutan dan lahan masyarakat juga dilaku
persen
Dari dana bagi hasil tersebut
pada
tahun 2011 setidaknya Provinsi Papua Barat diperkirakan mendapatkan 55
dari perkiraan
total penerimaan negara dari kegiatan tambang daerah tersebut atau sebesar 550 54 miliar rupiah
ditambah perkiraan alokasi tambahan DBH SDA
yang berasal dari pertambangan gas bumi adalah sebesar 129 74 miliar rupiah
Sayangnya setelah satu dekade penerapan otonomi khusus di wilayah ini kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua masih menjadi
satu barang yang mewah Hal ini dilakukan karena desentrasilisasi pengelolaan cumber daya
alam justru menimbulkan fenomena rent seeking behavior pada elite elite lokal yang mengarah pada pada perilakufeedungfrenzy rakus Gej ala
dan jual cepat melalui pemanfaatan
kan secara besar besaran di wilayah Papua
Pemberikan konsesi HPH perluasan lahan
agraria yang berorientasi bisnis sering kali tidak mengindahkan hak hak masyarakat yang ada
Proyek MIFEE yang ditujukan sebagai salah satu upaya percepatan pembanguan masyarakat
Papua dalam bidang pertanian dan perkebunan pada akhirnya merupakan praktik kapitalisasi dan komersialisasi atas eksplorasi sumber daya alam di wilayah Papua
Dari data yang dikumpulkan sebuah NGO internasional
MIFEE pada dasarnya telah
melakukan praktik perampasan tanah tanah
adat yang ada Padahal bagi masyarakat Papua 19lbid
41
Tabel 3 Perkembangan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Otsus Infrastruktur Tahun 2002 2011 Papua
Papua Barat
Tahun
No
Anggaran
Otsus
Tambahan Otsus
Tambahan Otsus
Otsus
Infrastruktur
Infrastruktur
1
2002
1 382 300 000 000
2
2003
1 539 560 000 000
3
2004
1 692 617 000 000
4
2005
1 775 000 000 000
5
2006
2 913 000 000 000
6
2007
3 295 000 000 000
7
2008
3 590 142 895 000
330 000 000 000
8
2009
2 609 800 000 000
800 000 000 000
1 118 480 000 000
600 000 000 000
9
2010
2 694 900 000 000
800 000 000 000
1 154 900 000 000
600 000 000 000
10
2011
3 151 459 547 550
800 000 000 000
1 353 196 948 950
600 000 000 000
24 643 779 442 550
2 730 000 000 000
3 626 576 948 950
11800 000 000 000
Jumiah Keterangan
Otsus Papua berdasarkan UU 21 2001 No
1 7 mencakup wilayah Papua dan Papua Barat s d tahun 2008
Sesuai dengan UU 35 2008 mulai tahun 2009 telah dialokasikan dana Otsus ke Provinsi Papua Barat
tanah merupakan satu materi pertahanan yang
Militer dan Konflik SDA di Papua
sangat penting terutama bagi suku suku di
Konflik sumber daya alam di tanah Papua
wilayah Papua karena dengan tanah eksistensi
semakin diperumit dengan adanya rivalitas
suku tetap diakui Penting adanya tanah yang
antara institusi keamanan di wilayah ini dan
tetap dimiliki oleh suku dan keturunannya
di wilayah wilayah yang memiliki objek vital strategic Insiden yang terjadi baru baru ini di
Kepemilikan tanah secara turun temurun menjadi
sangat penting bagi tiap suku Namun demikian karena memang tidak ada sertifikat kepemilikan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum Tanah
adat atau tanah ulayat yang dimiliki oleh tiap suku Bering kali dianggap sebagai kambing hitam yang menghambat pembangunan Dampak kumulatif dari skema pembangunan semacam ini
merupakan persoalan tersendiri yang tak kalah pentingnya MIFEE tampaknya akan kembali
menjadi pukulan yang bakal mengandaskan harapan bahwa kekayaan alam Papua akan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat dan bermanfaat bagi mereka sendiri
Setiap pukulan semakin menjauhkan harapan karena keseimbangan populasi bergeser dengan
Timika dari penembakan misterius karyawan
PT Freeport yang menewaskan tiga orang kar yawannya pada tahun 2011 serta meninggatnya
Marcelianus seorang personel Polri berpangkat Brigadir Polisi pada tahun yang sama ditengarai merupakan bagian dari indikasi adanya rivalitas
TNI dan Polri dalam pengelolaan keamanan di objek vital strategis terutama Freeport
Hubungan TNI dengan PT Freeport sendiri
mengalami masa bulan madu sepanjang kekua saan Orde Baru Dominasi kekuasaan yang besar dalam pengelolaan sektor keamanan dalam
maupun luar negeri yang ditumpukan pada TNI ABRI saat itu
mengakibatkan urusan pena
nganan objek vital strategic pun menjadi urusan
meningkatnya penduduk migran yang bukan merupakan masyarakat adat dan semakin banyak cumber daya alam Papua dikuasai oleh sektor swasta
42
sepenuhnya ABRI Porsi Angkatan Darat lebih
dominan dibandingkan dengan angkatan lainnya
termasuk kepolisian yang pada masa itu masih tergabung dalam institusi ABRI
Tabel 5 Izin Kuasa yang Telah Ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Papua NO
PERUSAHAANIKODE
LOKASI
BAHAN
WILAYAH 1
PT BENLIZ PACIFIC
Kab Sarmi
2
IT BATAN PELEI MINING
Kab Raja Ampat
IT KAWEI SEJAHTERA MINING
Kab RaiaAmpat
3
4
HAW
Pasir Besi Nikel
Chrom
20 000
Eksplorasi
10 Mej 2004
15 250
Eksplorasi
14 Okt 2004
Nikel
6 953
Eksplorasi
14Okt 2004
30 891
Eksplorasi
14 Oki 2004
Perwelidikan
16 Feb 2004
Chrom
Kab Raja Ampat
Nikel Chrom can Platina
Kab Jayapura
Nikel
DMP
4 618
PERDANA
T
Umum
IT KQEB KRISNIAN BERKATI
Kab Mimika Peqununqan
IT INTERWANA
Kab Jayapura
Emas Perak dan Tembaga
Lemaire
PasirBesi di
MINERINDOIRJA 8
Kab
MINERALS
10
1
25 000
Blok II
6 000
10 000
Jayapura Distrik
Emas
Kab Keemm
DMP
4 726 28
IT PAPUA PACIFIK
Kab Soronq Selatan DistrikAifat
Distrik
Emas
DMP
13IokA 79 339 42 31ok B 61 69733
Sennqi can Web
I
Kab Soronq
25Agus
04
11 Agus
04
Umum
Perryelidikan
Perryelidikan
8 Des 2003
Umum
PT PAPUA PACIFIK MINERALS
PT PAPUA PACIFIK MINERALS
Penyelicikan
Umum
Serdani
MINERALS 11
Blok I
Distrik Demta
IT PAPUA PACIFIK
9
NET
dan Platina
IT SENTANI MINERAL
6
TAHAP KEGIATAN
dan Platina
T VVALOFI MINING
5
WAS
GAILIAN
DistrikSeuet
Batubara
62 950 28
Perrvelidikan
8 Des 2003
Umum
PerNelidikan
8 Des 2003
Umum
I
Batubara
1
27 655 99
Pemelidikan Umum
1
8 Des 2003
Sumber Data Bappeda Propinsi Papua Juni 2001
Keterikatan hubungan PT Freeport dengan
tidak punya alternatif lain kecuali tergantung
ABRI cq Angkatan Darat dapat dibuktikan
sepenuhnya kepada militer dan polisi Indonesia
dengan munculnya dokumen tentang biaya
dan keputusan keputusan yang diambil dalam
pengamanan PT Freeport yang dilansir oleh New
kaitannya dengan hubungan dengan pemerintah
York Times pada tahun 2004 Dokumen dokumen
Indonesia dan lembaga lembaga keamanannya
Freeport menunjukkan dari tahun 1998 sampai
adalah kegiatan bisnis biasa
2004 Freeport memberikan hampir 20 juta dolar
kepada para jenderal kolonel mayor dan kapten
militer dan polisi serta unit unit militer Setiap
Dalam waktu singkat Freeport menghabis
kan 35 juta dolar untuk membangun infrastruktur militer
barak barak
kantor kantor pusat
komandan menerima puluhan ribu dolar bahkan
ruang ruang makan j alan
dalam satu kasus sampai mencapai 150 000 dolar
memberikan para komandan 70 buah mobil jenis
sebagaimana tertera dalam dokumen itu 20 Dokumen dokumen itu diberikan ke
pada New York Times oleh seseorang yang
dan perusahaan juga
Land Rover dan Land Cruiser yang diganti setiap beberapa tahun Bulan madu antara militer terutama Angka
dekat dengan Freeport dan menurut bekas
tan Darat dengan Freeport harus berakhir sejak
karyawan maupun karyawan Freeport sendirt
tahun 2004 dengan diterbitkannnya Keppres
dokumen dokumen itu asli alias autentik Dalam
RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Strategis yang kemudian diubah menjadi Kep Kapolri No Pol Kep 7 i 2005 tanggal 31 Januari 2005 perubahan atas Kep Kapolri No Pol Kep 54 x 2005 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Organisasi Polri dan Skep Kapolri No Pol Skep 938 x 2005 tentang Pedoman Sistem
respons tertulisnya kepada New York Times Freeport menyatakan bahwa perusahaan itu telah
mengambil langkah langkah yang perlu sesuai dengan undang undang Amerika Serikat dan Indonesia untuk memberikan lingkungan kerja
yang aman bagi lebih dari 18 000 karyawannya maupun karyawan perusahaan perusahaan
kontraktornya
Freeport juga mengatakan
Pengamanan Obyek Vital Nasional Dimana dalam aturan aturan tersebut pengamanan obyek
20 Laporan investigatif wartawan New York Times Jane Perlez Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli Below a Mountain of Wealth a River of Waste 27 Desember 2005
vital strategis diserahkan sepenuhnya kepada
polisi sebagai konsekuensi pemisahan hubungan
43
ONLY
Ki7ERRN Gi4 N
1
m
Fnta Piopinst t
m
Batas KaWpatBn To a1Cu
Hutar
40 546160Ha
Hutm Lahar Keig g Pim J Hid Lahan KmV 3 under K Konsev 7ambang MinerFA 8 6atubora 2 709 283 31 Kmse2 Tambang Miny4 Gas Daialan 9 271 M Vs Ha j dan LauEan t 10 827 239 628 Ha a
x
1 r l e
Gambar 1 Peta sebaran izin konsensi pertambangan di Papua dan Papua Barat hingga tahun 2009
Sumber Data Tata Ruang Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah diolah Gambar 2 Peta izin konsensi pertambangan kehutanan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah di wilayah Papua hingga akhir 2011
TNI dan Polri yang telah ditetapkan pada tahun 2000 melalui Ketetapan MPR No
VI 2000
perusahaan ekonomi terbesar di Papua dengan perkiraan pendapatan kotor sekitar US 1 7 miliar
tentang Pemisahan TNI dan Polri Sejak saat
setiap tahun Demonstrasi menyebabkan adanya
itulah rivalitas antara TNI dan Polri tidak saja
korban baik dari para pemrotes maupun aparat
terkait masalah pengelolaan keamanan di daerah
keamanan serta fluktuasi kondisi keamanan di
konflik melainkan juga menyangkut pengelolaan
Freeport yang terjadi pada tahun 2010 2011
obyek vital strategis
mendesak pemerintah pusat untuk menanggapi
Dengan demikian
tidak mengherankan
keluhan keluhan Papua
bahwa akhir akhir ini Polri diguncang berita yang
Mayoritas penduduk Papua tinggal di desa
tidak menyenangkan terkait aliran dana Freeport untuk pengamanan obyek vital strategis nasional
atau daerah terpencil dan menjalani hidup eko nomi subsisten bergantung pada alam sehingga
sebesar US 14 juta dalam bentuk gratifikasi dam
mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan
pembangunan infrastruktur Meskipun informasi
alam sekitarnya Kemudahan akses terhadap
ini kemudian dibantah oleh Mabes Polri yang
sumber sumber daya alam penting bagi penduduk
menyatakan bahwa hasil audit oleh BPK menga
asli Papua tidak hanya dari segi ekonomi tetapi
takan bahwa tidak ada aliran dana Freeport ke
juga merupakan manifestasi dari identitas dan
institusi Polri 21
martabat kolektif mereka
Dalam kasus Papua
masalah tersebut
menjadi kian rumit karena rivalitas aktor aktor
keamanan juga melibatkan dua masalah strategis
tersebut Akibatnya konflik yang terjadi di Papua tidak dapat diselesaikan dengan baik lantaran aparat keamanan juga menjadi bagian dari per
soalan konflik itu sendiri part of the problem Rivalitas TNI dan Polri dalam pengnganan
keamanan dan obj ek vital strategis nasional tentu
Masyarakat adat
melihat alam tidak hanya sebagai sumber dari
kehidupan sehari hari melalui hasil hasilnya tetapi juga di dalam kerangka keutuhan spiritual
Tanah adat seperti halnya penduduk asli dari bagian lain di dunia dipercaya sebagai mamak
ibu yang harus dihormati Terlebih lagi tanah adat menghubungkan mereka dengan leluhur mereka dan dunia mistis
Proses pembangunan berskala besar yang
saja akan menambah kompleksitas dan kerumitan
berfokus pada pertumbuhan seharusnya mengin
konflik di Papua yang pada akhirnya akan
dahkan kearifan lokal termasuk nilai nilai dari
memengaruhi upaya upaya pembangunan yang
tanah adat sebagai tanda penghormatan terhadap
dilakukan oleh pemerintah sebagai pilihan atas
kebudayaan lokal
penyelesaian konflik di tingkat akar rumput
Keuntungan ekonomi tidak
seharusnya berada di atas kebutuhan dan kepen
tingan masyarakat adat Pengenalan terhadap nilai nilai tradisional dari tanah adat mana pun
Penutup Ekstraksi sumber daya alam dalam jumlah yang besar terdiri atas pertambangan
penebangan
yang akan dieksploitasi adalah langkah pertama yang penting untuk mengerti dan menghargai kearifan lokal di atas
kayu dan perikanan ilegal perkebunan swasta
yang besar sekali dan lain lain Sumber sumber daya alam yang kaya di Papua akan tetap menj adi salah satu keluhan utama dan pemicu konflik baik vertikal antara negara dan rakyat juga secara horizontal antara anggota masyarakat
selama pembagian dari kekayaan yang terkumpul dari eksploitasi alam itu tidak dibagi secara adil
dan jelas
Demonstrasi demonstrasi berdarah
terakhir di Jayapura ibu kota Provinsi Papua
pada tahun 2005 menuntut penutupan tambang
tembaga dan emas Grasberg Freeport Indonesia 21 http
www tempo colreadlnewsl2011 11 07 078365211
Polis i Masih Kumpulkan Data Aliran Duit Freeport
Dalam beberapa kasus
masyarakat adat
hanya terlibat dalam langkah langkah praktis seperti memilih penanam modal yang akan
dinominasikan dan dipilih oleh pemerintah lokal Komunitas adat belum terlibat secara menyelu
ruh dalam arti mereka diberikan ruang untuk menjelaskan kearifan lokal dan mengarahkan
tingkat kemajuan yang diinginkan sesuai dengan kearifan lokal tersebut Di dalam tingkat makro pemerintah provinsi telah mulai merancang
Perdasus Peraturan Daerah Khusus mengenai pengaturan tanah adat dalam bentuk partisipasi
yang adil yang berpotensi menarik bagi penanam 45
modal Meskipun demikian pertemuan langsung antara cara hidup subsisten bergantung pada alam
Daftar Pustaka BPDE Provinsi Papua
harus diperhitungkan
2007
Sejarah Papua
Jayapura
dan tekanan dari eksploitasi komersial
Bappeda Papua 2008 Data Potensi Sumber Daya Alam Papua Jayapura
Pembangunan tidak seharusnya hanya untuk meraih pertumbuhan ekonomi dalam rangka
Badan Statistik Papua Barat
mencari keuntungan ekonomi tetapi juga harus
tetap menj aga martabat kolektif yang dipercayai oleh masyarakat setempat
2011
Papua Barat
dalam Angka BP Indonesia
http
Masyarakat adat
Pemukiman Kembali
www bp com sectiongenericarticle
do categoryld
seharusnya terlibat dalam keseluruhan siklus
dalam
9004755
contentld 7008827
manajemen mulai dari tahap perencanaan
also for account of BP s resettlement and CSR programme http www scribd com
sampai dengan pengawasan akhir dan akses
doc 289729481BP Tangguh
terhadap pembangunan Para akademisi di Papua telah mengungkap fakta mengenai kemungkin an kerusakan yang terjadi di daerah daerah pertambangan yang terencana namun beberapa eksploitasi alam tetap berlangsung Beberapa
Departemen Keuangan 2011
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Ang garan 2011 dalam http wwwfiskaLdepkeu go id 20101adoku12011 laporan semester
apbn 2011 pdf
masalah akibat ketiadaan konsultasi publik atau pengucilan masyarakat adat di dalam keseluruhan
proses manajemen selain adanya kesimpang siuran perizinan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan daerah
FGD Percepatan Pembangunan di Papua Barat Juni 2011
Ginting Longgena dan Oliver Pye 2011 Resisting Agribusiness Development The Merauke Food
Proses pengikutsertaan
and Energy Estate in West Papua Indonesia Land Deal Politics Initiative
partisipatif yang mempertimbangkan secara se
rius kebudayaan lokal dan penanggapan terhadap
Laporan Pemerintah
http
www tempo co read news 2011 11 07
kekhawatiran mengenai akibat lingkungan akan
0783 65211 Polisi Mas ih Kumpulkan Data
menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan
Aliran Duit Freeport
kebudayaan dan ramah lingkungan
http
kebijakan sumber daya alam yang seimbang dengan menghargai penduduk ash Papua dan lingkungan pada tingkat makro
Perlu adanya
koordinasi antara MRP dan pemerintah Pro
www hydrocarbons technology com Projects tangguh
Inisiatif lokal bekerja guna mencapai
http
titusnatkime blogspot com diunduh tanggal 6 Juni 2012
Perlez Jane Raymond Bonner dan Evelyn Rusli 27 Desember 2005
Below a Mountain of Wealth
a River of Waste
New York Times
vinsi untuk mempersiapkan proyek percobaan
mengenai pemecahan masalah masalah tanah
adat Pemerintah harus berkonsultasi dengan para pemimpin daerah mengenai rancangan peraturan
daerah tentang badan perwakilan desa rancangan peraturan daerah mengenai pemetaan tanah adat
di Papua dan hal hal yang berbasis masyarakat
Pengantar Dokumen Standar BP http Www down toearth indonesia org sites downtoearth in donesia orgfiles Tangguh 20BP 20and 20 International
20Standards
20
2011
20
April 202011 pdf Paparan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat
dalam FGD Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat Juni 2011
Renner 2002 Breaking the Conflict Trap Civil War and Development Policy Collier Ringkasan Amdal Proyek LNG Tangguh di Indonesia
Juni 2005 http www adb orgl Documents Environment Ino ino tangguh ing project pdf
Tempo 20 Desember 1999 Warta Ekonomi Maret 2010
W
DILEMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PELAKSANAAN MIFEE DI MERAUKE Rosita Dewi
Abstract
Poverty is still the main problem that faced by Papuan even though the special autonomy Otsus has been implemented since 2001 In order to improve this condition President Susilo Bambang Yudhoyono released Inpres No 5 2007 about development acceleration in Papua One ofthe acceleration development programs that released
is MIFEE This program is set to overcome food and energy crisis in Indonesia as well as accelerate development in Merauke However it is worried that MIFEE not able to solve poverty and underdevelopment but create new problems such as environmental and land grabbing issues in Merauke This article will explain the dilemma of
the MIFEE program that launched by central government in 2010 on the land areas over the I million hectares This article also analyzes the impact ofthe MIFEE implementation toward environment and society in Merauke Keywords MIFEE sustainable development environmental impacts land grabbing issues
Abstrak
Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Papua walaupun otonomi khusus telah dilaksanakan sejak tahun 2001 Untuk memperbaiki kondisi tersebut Presiden SBY meluncurkan Inpres
No 5 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua Salah satu paket program dalam Inpres tersebut adalah MIFEE Program ini dirancang untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekaligus untuk meningkatkan perce patan pembangunan di Papua Namun terdapat kekhawatiran bahwa MIFEE tidak dapat menyelesaikan problem kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan justru menciptakan persoalan baru dengan dampak lingkungan dan kepemilikan lahan Artikel ini bertujuan menjelaskan dilema Program MIFEE yang diluncurkan oleh pemerintah
pusat pada tahun 2010 yang mencakup area lahan di alas 1 juta hektare Artikel ini juga akan menganalisis dampak dari pelaksanaan MIFEE terhadap lingkungan dan masyarakat Papua
Kata kunci MIFEE pembangunan berkelanjutan dampak lingkungan masalah kepemilikan lahan
Latar Belakang Pelaksanaan Program
kondisi perekonomian masyarakat Papua tidak
MIFEE di Merauke
banyak mengalami perubahan kecuali jumlah
Pemasalahan kemiskinan dan keterbelakangan
dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat
masih menjadi permasalahan utama yang
dihadapi oleh masyarakat Papua Pembangunan
yang selama ini diterapkan di Papua belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi
melalui dana Otsus Namun angka kemiskinan
penduduk Papua masih cukup tinggi mencapai 40 78
1
Kondisi ini sungguh ironis
Papua meru
rakyat Papua meskipun sudah diberlakukan
pakan daerah yang kaya akan sumber daya alam
otonomi khusus
namun justru memiliki angka kemiskinannya pa
Salah satu program prioritas
dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Papua adalah masalah pembangunan yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pendekatan pada akses pelayanan publik
ling tinggi di Indonesia Selain itu keterbatasan Papua Dalam Angka 2008 diakses dari http papua bps go id site index php option com content view article id
Namun kenyataannya setelah diberlakukannya
237 indikator sosial 2007penduduk miskin akses air bersih dll catid 225 sosial dan ketenagakerjaan Itemid 3 pada
Undang Undang Otonomi Khusus di Papua
10 April 2012
47
masyarakat terhadap akses terhadap pendidikan
pengembangan penduduk asli Papua
dan kesehatan juga masih sangat minim padahal
itu program program percepatan pembangunan
keduanya merupakan prioritas pembangunan
tersebut juga sangat terkait dengan pelaksanaan
seperti yang diamanatkan dalam UU Otsus
agenda rencana induk masterplan
Kualitas pendidikan dan kesehatan sangat
perluasan pembangunan ekonomi yang dikenal
Selain
percepatan
menentukan kualitas sumber daya manusianya
dengan istilah MP3EI Sebagai salah satu target
Dana pendidikan yang termasuk di dalam dana
kawasan pengembangan sesuai dengan MP3EI
otsus ini kebanyakan hanya dipergunakan untuk
Merauke ditetapkan Sebagai Pusat Pengembangan
membangun gedung sekolah secara fisik saja
Pangan dan Energi Terpadu Merauke Integrated
namun tidak dibarengi dengan peningkatan
Food and Energy Estate MIFEE
kualitas pendidikan Banyak sekolah sekolah
dibangun oleh pemerintah tetapi guru dan
Dalam upaya untuk pengembangan food estate
FE
pemerintah menerbitkan Peraturan
penunjang pendidikan yang lainnya tidak terse dia Akses terhadap sektor kesehatan juga masih sangat terbatas Kurang lebih 65 penduduk
Pemerintah No 18 Tahun 2010 mengenai Usaha
Papua mendatangi Puskesmas dan Posyandu
program food estate ini Food estate merupakan
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan namun
keberadaan Puskesmas dan Posyandu tersebut
tidak dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai bahkan kadang kadang doktemya saj a tidak ada Padahal telah diketahui secara umum
bahwa angka kematian di Papua relatif tinggi
dengan penyakit yang timbul mulai dari terj ang kit malaria diare maupun HIV AIDS Kondisi ini
membuat indeks pembangunan manusia human development index HDI penduduk Papua rendah
63 41 2 yang disebabkan oleh keterbatasan mereka mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan fasilitas pendidikan kurang gizi dan lain lain
Oleh karena itu dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua agar dapat mengejar
ketertinggalan dari daerah lain Presiden me ngeluarkan Instruksi Presiden No
5 Tahun
2007 mengenai Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat Dalam Inpres terse
but Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY menginstruksikan kepada 11
sebelas
menteri dan kedua Gubernur Papua dan Papua Barat untuk memperhatikan
kemiskinan dan kelaparan pelayanan pendidikan kesehatan
5
1
pengentasan
2
peningkatan
3 peningkatan kualitas
4 pembangunan infrastruktur dan
melaksanakan kebijakan afirmatif untuk
Budi Daya Tanaman dalam Skala Luas Aturan ini digunakan untuk memayungi pengembangan
konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup per tanian perkebunan hingga peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan jika terjadi surplus dapat dimanfaatkan untuk ekspor
Program ini hampir sama dengan program
yang sudah pernah dicanangkan pada masa pemerintahan Orde Baru yaitu program revolusi
hij au Namun terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua program ini Pada masa Orde Baru pemberlakuan program revolusi hijau tersebut
dengan sistem pemberian lahan kepada petani dan pengelolaannya dalam skala skala kecil Rezim tersebut memberlakukan carrots and sticks
untuk mengontrol para petani Sebagai
bentuk motivasi kepada petani petani tersebut
Setiap tahun Presiden Soeharto melakukan panen raya yang kemudian diikuti dengan pro gram panca usaha tani yang meliputi pemasaran dan distribusi setelah panen Mekanisme ini
bermaksud untuk menjaga ketahanan pangan nasional
Untuk tujuan yang sama yaitu untuk menj aga ketahanan pangan pemerintah di bawah Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memberlakukan
program FE Namun dalam FE kali ini yang 2 HDI rata rata di Papua memang tergolong menengah jika
mengelola lahan bukanlah petani melainkan
dilihat dari angka indeksnya 63 41 Angka HDI ini terdongkrak
korporasi besar karena tujuannya adalah untuk
oleh HDI di Jayapura yang tergolong tinggi di atas angka 70
namun j ika menengok di daerah Papua yang lain terutama yang sulit terjangkau HDI nya kadang hanya 40 Hal ini dikarenakan pembangunan yang tidak merata sehingga ketimpangan antar
3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Inpres No 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
daerah juga cukup besar
Papua Barat
M
Tabel 1 Perbandingan Pelaksanaan Revolusi Hijau pada Masa Orde Baru dengan Desain MIFEE Revolusi Hijau
Food Estate MIFEE
Petani diberikan lahan dan ditanami dengan tanaman
pangan yang telah ditentukan oleh pemerintah Was lahan
kurang dari 1 hektare Dioperasikan oleh petani dan diupayakan dalam skala kedl
pengelolaan bersifat monoculture dan dalam Skala yang cukup besar ratusan hingga jutaan hektare Dioperasikan oleh korporasi perusahaan perusahaan
swasta besar
Negara berperan sebagai penyedia kebutuhan petani seperti Negara hanya berperan sebagai pemberi izin untuk peng seperti pupuk pestisida benih maupun teknologi
gunaan lahan kepada perusahaan perusahaan swasta yang akan mengelola lahan tersebut
skala besar untuk menjadikan suatu daerah
Ketiga dalam PP No 26 Tahun 2008 mengenai
sebagai basis lumbung pangan maupun energi
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWN
Kondisi ini akan semakin meminggirkan petani
memfokuskan Papua sebagai kawasan andalan
karena tergusur oleh pengusaha pengusaha yang
sektor pertanian untuk program ekonomi 2008
memiliki modal untuk pengelolaan pertanian
dan 2009 Alasan yang paling kuat sebenarnya adalah ketersediaan lahan potensial yang cukup luas dan belum tergarap sehingga merupakan peluang bagi pemerintah untuk mendatangkan
dalam Skala besar tidak seperti halnya revolusi hijau di mana petani sebagai aktor utama dalam pengembangan pertanian
investor untuk mengelola lahan tersebut dalam
Kebijakan dan Pelaksanaan Program
Program MIFEE ini dilaksanakan ber
MIFEE di Merauke Pada awalnya program MIFEE ini adalah upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Merauke yang telah digagas pada 2007 silam Bupati Kabupaten
Merauke pada saat itu John Gluba Gebze yang mencanangkan tahun investasi yang ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding MoU dengan beberapa inves tor untuk merealisasikan program Merauke
Integrated Rice Estate
rangka untuk mensukseskan program MIFEE
MIRE
Kebijakan ini
kemudian didukung oleh pemerintah pusat yang memiliki kepentingan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi sehingga
dasarkan Peraturan Pemerintah
PP
No
18
Tahun 2010 mengenai Usaha Budi Daya
Tanaman dalam Skala luas PP ini dimaksudkan untuk pengusahaan lahan untuk pertanian dan
perkebunan dalam Skala besar atau Bering disebut dengan food estate Program ini dimaksudkan
untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan juga untuk tujuan ekspor Pemerintah men
janjikan fasilitas khusus untuk investor yang akan mengembangkan food estate
seperti fasilitas
fiskal dan nonfiskal tax holiday perizinan dan sebagainya PP ini kemudian menj adi dasar bagi pengembangan proyek MIFEE di Merauke Mega proyek MIFEE ini sebenarnya juga
pemerintah mencanangkan program MIFEE
sudah dilengkapi dengan berbagai payung
tersebut pada 2010
hukum untuk melindunginya antara lain
Merauke menjadi daerah yang disasar oleh pemerintah untuk program food estate ini
karena beberapa alasan Alasan alasan tersebut antara lain pertama antara tahun 1939 1958 ketika pendudukan Belanda Merauke pernah
menjadi lumbung padi untuk kawasan Pasifik Selatan Kedua proyek MIFEE ini hampir lama
1
Undang Undang UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2 Peraturan Pemerintah PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak PakaiAtas Tanah
3 Peraturan Pemerintah PP
26 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTR VN
4
Peraturan Pemerintah
dengan proyek serupa tetapi terfokus hanya
PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif
pada tanaman padi yang sudah dijalankan oleh
4 R Yando Zakaria Ola Kleden dan Y L Franky MIFEE Tak
Pemda Merauke sejak tahun 2000
dengan
nama Merauke Integrated Rice Estated MIRE
Terjangkau Angan Malind
Catatan atas Upaya Percepatan
Pembangunan di Kabupaten Merauke
Pusaka
2011
Jakarta
Yayasan
hlm 3
M
Tabe12 Daftar Perusahaan yang Melakukan Investasi di Merauke No
Nama Perusahaan
Luas Lahan
Wilayah Konsesi
1
PTAgrinusa Persada Mulia
40 000 ha
2
PT Agriprima Cipta Persada
33 450 ha
Muting
3
PT Agrisurya
40 000 ha
Tubang Ngguti Ilyawab
4
PT Anugrah Rejeki Nusantara
200 000 ha
Tabonji
5
PT Balikpapan Forest Indo
40 000 ha
Ulilin
6
PT Bangun Cipta Sarana
14 000 ha
Tanah Miring Semangga
7
PT Berkat Citra Abadi
40 000 ha
Ulilin
8
PT Bio Inti Agrigindo
39 000 ha
Ulilin
9
PT Cenderawasih Jaya Mandiri
40 000 ha
Kurik
10
PT Central Cipta Murdaya
31 000 ha
Ulilin Elikobel Muting
11
PT Digul Agro Lestari
40 000 ha
Tubang
12
PT Dongin Prabhawa
39 800 ha
Ngguti Kaptel
13
PT Energi Hijau Kencana
90 225 ha
Elikobel
14
PT Energi Mitra MErauke
40 000 ha
Okaba Tubang Ngguti
15
PT Hardaya Sugar Papua
44 812 ha
Jagebob
16
PT Hardaya Sawit Papua
62 150 ha
Jagebob
Muting
17
PT Inocin Kalimantan
45 000 ha
Ulilin
18
PT Indosawit Lestari
14 000 ha
Tanah Miring Jagebob
19
PT Karya Bumi Papua
30 000 ha
Kurik Malind
20
PT Kertas Nusantara
154 943 ha
Ngguti Okaba Tubang
21
PT Kharisma Agri Pratama
40 000 ha
Tubang
22
PT Medco Papua Industri Lestari
2 800 ha
Kaptel
23
PT Medco Papua Alam Lestari
74 219 ha
Kaptel
24
PT Mega Surya Agung
24 697 ha
Kaptel
25
PT Muting Jaya Lestari
40 000 ha
Tubang Ilwayab
26
PT Muting Jaya Lestari
3 000 ha
Semangga
27
PT Nusantara Agri Resources
40 000 ha
Ngguti
28
PT Papua Agro Lestari
39 800 ha
Ulilin
29
PT Plasma Nutfah Malind Papua
67 736 ha
Okaba Kaptel
30
PT Selaras Inti Semesta
301 600 ha
Kaptel
31
PT Sumber Alam Sutera
15 000 ha
Kurik
32
PTTebu Wahan Kreasi
20 282 ha
Tanah Miring
33
PT Ulilin Agro Lestari
30 000 ha
Ulilin
34
PT Wannamulia Sukses Sejati
61 000 ha
Animha
35
PT Wannamulia Sukses Sejati
96 553 ha
Kaptel Muting
36
PT Wannamulia Sukses Sejati
116 000 ha
Kaptel Okaba Ngguti Muting
Sumber
Ngguti
Ilwayab
Bappinda Merauke Mei 2010
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Tahun 2010 tentang MIFEE yang dibuat oleh
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan
Pemerintah Kabupaten Merauke 5
di Luar Kegiatan Kehutanan
5
Peraturan
Pemerintah PP No 24 2010 tentang Penggu
Program yang diluncurkan pada Agustus 2010 meliputi Luas lahan sebesar kurang lebih
naan Kawasan Hutan
6 Peraturan Pemerintah
1 283 000 hektare padahal dalam Rencana Tata
PP No 10 2010 tentang Tata Cara Perubahan
Ruang Wilayah RTRW Provinsi Papua hanya
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
7
Inpres No 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program
seluas 552 316 hektare Namun karena peme
Peraturan
rintah pusat menghendaki lahan yang Was maka Was lahan yang dipergunakan untuk program
Daerah Perda Kabupaten Merauke Nomor 23
MIFEE ini menjadi dua kah lipat lebih Was
Ekonomi tahun 2008 2009
dan
8
Ibid hlm 15
50
dari RTRW Lahan tersebut diperkirakaan 50
diserahkan pada perusahaan perusahaan besar
penggunaannya untuk pangan
Selain itu kekhawatiran lain juga muncul terkait
30
tebu
dan
kelapa sawit 20
dengan persoalan lingkungan akibat pengusahaan
Kebijakan MIFEE ini memang sangat
lahan hutan yang masif yang dapat mengakibat
terlihat pro investor karena tujuan utamanya
kan timbulnya kerusakan hutan dan ekosistem
adalah untuk menarik jumlah investor dan
serta menyumbang terjadinya efek rumah kaca
terbukti bahwa jumlah investor yang masuk ke Merauke meningkat Di dalam peraturan
Dilema antara Percepatan
pemerintah tentang budi daya tanaman pangan
Pembangunan dan Permasalahan
ini mengatur bahwa seluruh investor termasuk
Sustainability dalam Pelaksanaan
asing diperbolehkan menguasai lahan seluas
MIFEE
10 000 hektare dengan jangka waktu penguahaan selama 35 tahun
Penguasaan lahan tersebut
kemudian dapat diperpanjang sebanyak dua kali berturut turut 35 tahun dan 25 tahun Selain itu
Sustainable development atau pembangunan
berkelanjutan merupakan model pembangunan
yang berusaha mengintegrasikan tiga aspek pembangunan
pemerintah juga menjanjikan fasilitas khusus
untuk investor yang akan mengembangkan food estate seperti pemberian tax holiday keringanan pajak daerah pengurangan pajak bumi dan
bangunan bagi investor yang hendak berinvestasi di sana Kementerian Pertanian menyebutkan
ada 36 perusahaan yang akan ikut ambil bagian dalam pengelolaan di Merauke ini dan sebanyak tujuh perusahaan telah memulai kegiatan usaha pertanian skala luas yakni Wilmar International
Medco Group Rajawali Group Murdaya Poo Group PT Bangun Tjipta Sarana Sinar Mas 6 Group dan Artha Graha Group Proyek MIFEE ini memang menarik bagi investor untuk melakukan investasi Perusahaan besar seperti Medco telah menanamkan modal
yakni pertumbuhan ekonomi
kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial
Konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada masa depan future dan juga memfokuskan
diri pada masalah kemiskinan poverty Konsep ini sangat memperhatikan kesejahteraan ge
nerasi yang akan datang namun pada saat yang bersamaan juga tidak mengurangi perhatian
terhadap upaya upaya untuk meningkatkan
taraf hidup orang orang miskin yang ada pada generasi sekarang Dalam perkembangannya disadari bahwa pembangunan berkelanjutan
tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan
hidup namun juga pembangunan ekonomi dan social yang dikenal dengan the living triangle Menurut Kementerian Lingkungan Hidup KLH 1990 pembangunan yang pada dasarnya lebih
nya melalui anak perusahaan PT Selaras Inti
berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutan
Semesta
nya berdasarkan tiga kriteria yaitu
SIS
untuk mengelola lahan seluas
300 000 hektare untuk Hutan Tanaman Industri HTI di beberapa distrik dan PT Medco Papua
1
Tidak
ada pemborosan penggunaan sumber daya alam
atau depletion of natural resources
2
Tidak
Industri Lestari untuk memproduksi pulp dan
ada polusi dan dampak lingkungan lainnya
serpih kayu Sinar Mas juga melakukan hal
Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable
yang sama dalam rangka untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Merauke Masuknya
banyak investor ke Merauke ini juga didukung oleh royalnya pemerintah daerah
BAPINDA
dalam pemberian izin Situasi ini kemudian menimbulkan perta
3
resources ataupun replaceable resource
Menurut Emil Salim
1986
penjabaran
dan implementasi pembangunan berkelanjutan
di Indonesia ditujukan pada beberapa sasaran yakni pertama membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungannya Kedua
nyaan apakah program ini akan dapat memper
melestarikan cumber daya alam agar dapat
cepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
dimanfaatkan secara terus menerus oleh generasi
ketika pada realitasnya pelaksanaan program ini
demi generasi sampai generasi tak terhingga Ketiga mencegah kemerosotan mutu dan me
6Ibid hlm 12 13
Askar Jaya Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Ibid
hlm 10 11
Development
Bogor IPB 2004
51
ningkatkan mutu lingkungan sehingga dapat
ketahanan pangan berkaitan dengan faktor faktor
menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia Keempat membimbing manusia dari posisi pe
antara lain 10
Ketersediaan pangan atau availability of
rusak lingkungan menjadi pembina lingkungan
food yang merupakan fungsi produksi
Di sini pembangunan berkelanjutan tidak terbatas
Akses ke pangan atau access to food yang
pada pengelolaan sumber daya alam secara
berhubungan dengan daya beli
berkelanjutan tetapi juga berarti berkelanjutan social dan ketahanan kekuatan social
Penyerapan pangan oleh tubuh atau absorp
tion offood in the body yang ditentukan
Pembangunan berkelanjutan memang telah
oleh ketersediaan air minum yang sehat
lama menjadi perhatian Pemerintah Indonesia
lingkungan yang sehat pelayanan kesehatan
dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan yang
dasar dan pendidikan dasar
terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Meskipun demikian pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum
Kerentanan terhadap kelaparan sementara atau vulnerability to transient hunger yang
dapat diimplementasikan secara baik Apalagi
akibat tindakan manusia
dengan adanya otonomi daerah sehingga terj adi pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah
Keberlanjutan produksi atau sustainability
yang menandai bahwa kegiatan pembangunan menjadi tanggung jawab dari pemerintah
kecilnya perhatian yang diberikan terha dap lingkungan ekologi demi terjaminnya
daerah Hal ini menjadikan pemerintah daerah
produksi yang terus menerus generasi ke
harus dapat meningkatkan pendapatan ash
generasi
daerahnya PAD
untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan daerahnya Kecenderungan yang
berkaitan dengan bencana alam dan bencana
ofproduction yang dipengaruhi oleh besar
Apakah MIFEE yang menggunakan cor
porate based farming ini telah memperhatikan
terjadi adalah optimalisasi pengelolaan cumber
faktor faktor di atas
daya alam yang dimiliki oleh daerah sehingga sering mengabaikan persoalan lingkungan
pengelolaan pertanian diserahkan kepada peru
Bahkan dalam pelaksanaan pembangunan yang
BUMN sehingga akan bersifat masif Belajar
dilakukan malah sering kali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan
dari proyek serupa yang pernah dilaksanakan
masyarakat setempat dan pihak pihak lain yang
kerusakan hutan dan juga menimbulkan konflik
terkait
stakeholders
Sepertinya belum karena
sahaan perusahaan besar baik swasta maupun
di Kalimantan proyek tersebut mengakibatkan
dengan masyarakat setempat akibat sengketa
Program MIFEE yang dicetuskan oleh
penguasaan lahan
pemerintah pusat juga dikhawatirkan akan
mengabaikan persoalan keberlanjutan demi
1 Potensi Kerusakan Lingkungan
pelaksanaan percepatan pembangunan tersebut
Telah disebutkan di atas bahwa dalam Rencana
Kita dapat melihat beberapa tanda bahwa
pemerintah kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dalam program ini seperti masalah
Tata Ruang Wilayah RTRW Provinsi Papua lahan yang dialokasikan untuk pengembangan MIFEE di Kabupaten Merauke hanya seluas
pembukaan lahan hutan masalah pengusahaan
552 316 hektare
lahan
pemerintah pusat dan Pemda Merauke meng
hingga potensi konflik penguasaan
lahan Memang tujuan program ini adalah untuk ketahanan pangan dan energi namun hal itu juga
namun karena pemerintah
hendaki lahan yang lebih luas maka lahan untuk program MIFEE ini menjadi seluas 1 283 000
tidak harus mengabaikan faktor keberlanjutan
hektare Keinginan pemerintah ini mungkin juga
Menurut laporan riset yang diselenggarakan oleh
karena adanya desakan Bari para pengusaha yang
M S Swaminathan Research Foundation dan the
ingin ikut serta dalam proyek MIFEE ini Lahan
United Nations World Food Programme bertajuk
tersebut akan dibuka secara bertahap dimulai
Food Insecurity Atlas of Rural India
2001
9 Emil Salim Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Jakarta
LP3ES 1986
52
h1m 6
tahun 2010 sampai 2030 Pihak Kementerian 10 R Yando Zakaria Ola Kleden dan Y L Franky op cit h1m 41
Sumber Chris Lang How Norway and Merauke Integrated Food and Energy Estate Threaten Peatland and Forest in Papua 17 Februari 2012 diakses dari http 11wwwredd monitor
org 2012 02 17 how norway and the merauke integratedfood and energy estate threaten peatland andforest inpapua pada 25 Maret 2012
Gambar 1 Peta Moratorium Pemberian Izin Pembukaan Lahan Hutan Sebelum dan Setelah Revisi
Pertanian menyebutkan bahwa kebanyakan lahan
kali pada 17 Juni 2011 Greenomics Indonesia
yang digunakan untuk MIFEE tersebut adalah
mengungkapkan
lahan tidur
lebih dari 400 000 hektare
Namun pada kenyataannya lahan
areal moratorium dilepas untuk klaster klaster
tidur ini luasnya tidak akan mencapai ribuan atau
MIFEE Lahan gambut merupakan areal yang
bahkan jutaan hektare Lahan tidur ini hanya
dominan dikeluarkan dari peta moratorium
berasal dari lahan lahan bekas program program
hasil revisi pertama yang diterbitkan pada 22 November 2011 lalu Hasil analisis overlay peta
transmigrasi yang kemudian ditelantarkan
Banyak pemerhati lingkungan yang meng
juga menunjukkan lahan gambut seluas 350 000
khawatirkan bahwa penyediaan lahan ini akan
hektare yang sebelumnya ditetapkan sebagai
membuka hutan Kekhawatiran ini cukup
areal moratorium telah dilepas untuk tiga Muster
beralasan karena pemerintah telah melakukan
MIFEE Lebih lanjut dua Muster MIFEE yang
revisi atas peta moratorium pemberian izin
di antaranya dialokasikan untuk pengembangan
pembukaan lahan hutan yang diterbitkan pertama
perkebunan sawit
ternyata masih terdapat
sebaran hutan primer lihat peta 1z Umumnya pengertian lahan tidur adalah lahan yang belum pernah dimanfaatkan untuk pertanian produktif Contohnya
lahan lahan yang pernah dibuka baik untuk pertanian atau
Z Kompas 400 000 haAreal Moratorium Diubah untukMIFEE
perkebunan maupun hutan tanaman industri namun kemudian ditinggalkan atau ditelantarkan
2012 diakses dari http
nasional kompas com read 2012 02
16 10592071 400 000 Ha Areal pada 30 Maret 2012
53
Dalam peta tersebut terdapat 10 kluster area
ditargetkan untuk proyek REDD akan sangat bertentangan dengan proyek MIFEE ini
konsesi lahan yang digunakan untuk MIFEE
Lahan kurang lebih seluas 63 487 hektare untuk area perkebunan kelapa sawit berasal dari hutan primer
kluster IV dan X
kemudian kluster
VI VII dan IX yang digunakan untuk lahan pertanian dan peternakan juga masuk dalam
area moratorium 13 Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada Inpres No 5 Tahun
2011 mengenai Ketahanan Pangan Dalam inpres tersebut presiden menginstruksikan tiga hal
Upaya upaya mengatasi apa yang disebut sebagai krisis pangan dan energi ini telah memicu feno
mena yang disebut land grabbing Land grabs adalah muara dari paradoks kebutuhan investasi
besar besaran dalam bidang pertanian dalam rangka mengatasi krisis pangan di satu pihak dan kemungkinan dampaknya pada kelangsungan
yaitu pertama menginstruksikan agar Kemen
keberadaan cumber cumber kehidupan bagi
terian Pertanian melakukan ekspansi produksi
pangan Kedua Kementerian Kehutanan diperke nankan untuk menggunakan lahan hutan untuk tujuan tertentu Dan ketiga menginstruksikan
kepada Kementerian Pekerjaan Umum
2 Potensi Konflik dengan Masyarakat
PU
masyarakat miskin di pedesaan di negara negara
sedang berkembang di pihak lain karena MIFEE ini menggunakan pendekatan corporate based
farming bukan family based farming yang pengelolaannya bersifat monokultur dan dalam
untuk membangun infrastruktur dan transportasi
dalam rangka mendukung produksi beras Salah satu contoh konkretnya adalah proyek MIFEE
Proyek ini mengkonversi lebih dari 1 juta hektare
skala yang cukup besar ratusan hingga ribuan hektare
pengusahaannya diserahkan kepada
perusahaan dan negara hanya bertindak sebagai
pemberi izin saja
hutan untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan Tindakan ini dapat dikecualikan dari
moratorium yang sudah ditetapkan 14
milik masyarakat beralih ke perusahaan entah
Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetisi antara pangan energi dan lingkungan juga akan semakin besar Bagi Pemerintah MIFEE ini
dianggap dapat menjadi jawaban atas krisis pangan dan energi di Indonesia Namun di sisi
lain program ini merupakan ancaman terhadap lingkungan
Kondisi ini akhimya bermuara pada perma
salahan penguasaan tanah yang pada awalnya
Lahan lahan konsesi tersebut
akan banyak dibuka dari lahan hutan termasuk di dalamnya hutan primer maupun gambut
Pembukaan hutan gambut ini akan menjadi
penyumbang emisi rumah kaca yang sangat besar karena hutan tersebut berfungsi sebagai
penyimpan CO2 selama ini Selain itu proses pembukaan hutan juga sering kali melalui proses pembakaran sehingga membawa dampak negatif
bagi masyarakat sekitar Penggunaan hutan
primer juga akan mengganggu ekosistem yang
ada di dalamnya Merauke yang pada awalnya 13 Chris Lang How Norway and Merauke Integrated Food
melalui proses jual beli sewa atau langsung diduduki saja karena tidak adanya surat hak milik atas tanah olah masyarakat
sehingga
diakui sebagai tanah negara Masyarakat berhak
tahu sebelum dilaksanakan program program
pembangunan yang bersifat ekstraktif ini karena ada prinsip prinsip Free Prior and Informed Consent FPIC yang harus dirujuk oleh pemerintah
Masyarakat berhak untuk
menerima maupun menolak kebijakan yang akan ditetapkan Namun prinsip prinsip ini yang Bering kali tidak diperhatikan oleh peme rintah Dalam penetapan kebijakan pemerintah
sering kali tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan Hal ini yang pada akhirnya mengakibatkan permasalahan di
belakang 11 Seperti misalnya pemberian kompen sasi atas lahan yang akan digunakan untuk areal perkebunan Situasi ini sangat berpotensi untuk
and Energy Estate Threaten Peatland and Forest in Papua
menjadi masalah yang berujung konflik Seperti
17 Februari 2012 diakses dari http www redd monitor org 2012 02 17 how norway and the m erauke integrated
pemberian dana kompensasi pada masyarakat
food and energy estate threatenpeatland andforest inPapua pada 25 Maret 2012
Marcus Colshester dan Fergus McKay In search of Middle Daniel Mudiyarso dkk Indonesia s Forest Moratorium
Stepping Stone to Better Forest Governance 76
54
Bogor CIFOR
2011
him 7
A
working paper
Ground Indigenous Peoples
Collective Representation and
the Right to Free Prior and Informed Consent Peoples Programme
2004
UK Forest
Tabe13 Dampak Sosial Ekonomi dari Implementasi MIFEE bagi Masyarakat Dampak
Aspek
No
Kesenjangan sosial budaya
1
Rendahnya pendidikan orang Papua model produksi yang masih sangat tradi sional harus bertransformasi dari pertanian yang sangat tradisional menjadi
pertanian yang sangat modern dengan sistem mekanisasi Kondisi ini akan meminggirkan orang Papua Perubahan demografi
2
Permintaan akan tenaga kerja untuk proyek ini diperkirakan sebesar 4 8 juta
yang kecenderungannya akan berasal dari pendatang sehingga hanya menyi sakan sekitar 5
untuk orang Papua Kondisi ini pernah terjadi tahun 80 an
ketika digalakkannya program transmigrasi 3
Marginalisasi ekonomi
Sistem pertanian modern yang akan diimplementasikan di Merauke MIFEE ini tidak memberikan ruang kepada orang Papua untuk ikut berpartisipasi di dalamnya Kondisi ini semakin menjauhkan orang Papua terhadap akses eko nomi sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan seperti yang menjadi tujuan awal program MIFEE ini akan sulit terwujud
Sumber R Yando Zakaria Ola Kleden dan Y L Franky MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind Catatan atas Upaya Perce patan Pembangunan di Kabupaten Merauke
Jakarta Yayasan Pusaka 2011
PT Medco Papua Kesepakatan terkait Jana ini
kebij akan yang secara sistematik mempersiapkan orang asli Papua untuk berpartisipasi dan
diputuskan setelah melalui beberapa pertemuan
mengambil keuntungan darinya Tanpa kebijakan
yang memakan waktu hampir satu tahun 65 miliar rupiah setelah melalui beberapa kali
afitmatif dari pemerintah tidaklah mungkin orang asli Papua mampu bersaing dengan pendatang Akibatnya pembangunan dan peluang ekonomi
pembicaraan akhirnya turun menjadi 45 milliar
yang tercipta membuka peluang jauh lebih besar
rupiah
untuk pekerja dari luar Papua Hasilnya kesen
Kampung Sanggase sebesar 3 miliar rupiah dari
Awalnya mereka meminta perusahaan membayar
Dan nilai tersebut merupakan tuntutan
akhir dari masyarakat Masyarakat adat kampung
jangan orang Papua dan non Papua semakin
Sanggase benar benar tidak berdaya menghadapi
taj am 16
arogansi Pemerintah dan PT Medco Papua yang
tetap bersikukuh hanya akan memberikan ganti rugi sebesar 3 miliar Masyarakat tetap menolak meskipun demikian proyek ini juga akan tetap dijalankan Berbagai permasalahan lain terkait masalah lahan ini juga telah terjadi Di antaranya
penyerahan hak atas tanah secara terpaksa oleh masyarakat
pengambilalihan tanah tanah
masyarakat oleh perusahaan dengan berbagai penipuan dan rayuan masa depan pemilik tanah
akan lebih baik serta permainan uang Bila kondisi ini terjadi secara terus menerus dan tidak ditangani secara baik maka dikuatirkan akan menimbulkan konflik antarmasyarakat
antarkampung masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah 16 Tidak hanya per masalahan penguasaan lahan saja pelaksanaan proyek MIFEE ini juga membawa dampak secara
sosial ekonomi
dan budaya bagi masyarakat
Merauke Pembangunan ekonomi dalam bentuk
eksploitasi sumber daya alam penciptaan pasar dan kegiatan usaha lainnya tidak didahului oleh
Kesimpulan Pencanangan mega proyek Merauke Integrated
Food and Energy Estate MIFEE ini meru pakan impian pemerintah pusat untuk menjawab
persoalan krisis pangan dan energi sekaligus mempercepat pembangunan di Merauke melalui
pembukaan lahan seluas 1 2 juta hektare
tersebut MIFEE ini membutuhkan dana yang sangat besar sehingga diperlukan investasi untuk pelaksanaannya
Kementerian Pertanian telah
menyatakan bahwa terdapat 36 perusahaan yang akan berinvestasi di Merauke untuk MIFEE ini Akibatnya pengelolaannya bersifat corporate
basedfarming bukanfamily basedfarming Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti
kerusakan lingkungan maupun peminggiran
masyarakat Papua yang tidak memiliki akses 16 Chris Manning dan Michael Rumbiak Economic Develop ment Migrant Labour and Indigenous Welfare in Irian Jaya 1970 84
Canberra National Centre for Development Studies
RSPAS The Australian National University 1989
55
terhadap kapital akibat dari sistem pengelolaan pertanian dalam skala besar masif dan modern
Oleh karena itu untuk menghindari penge
lolaan yang sifatnya masif tersebut pemerintah seharusnya mengganti konsep pengelolaan dari corporate based farming menjadi family based farming Konsep pertanian tradisional sudah terbukti sebagai tulang punggung perekonomian
FOKER LSM Papua MIFEE Masih Bermasalah di
Merauke 2011 Diakses http fokerlsmpapua net index php componen t1content article125 theproject 159 mifee masih bermasalah di merauke pada 30 Maret 2012 Geradi
Yudistira
Food Estate Unlikely to Keep
Indonesia From Food Crisis The Jakarta Post 29 Maret 2012
Instruksi Presiden Republik Indonesia Inpres No 5
sehingga tidak seluruhnya diserahkan pada me
Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan
kanisme pasar Hal ini telah terbukti dilakukan
Provinsi Papua dan Papua Barat
oleh Thailand yang saat ini kita kenal sebagai leader di sektor pertanian di Asia Tenggara Sebagai penyangga ekonomi Thailand melin dungi petaninya baik dari akses kepemilikan maupun pasar Perusahaan besar berperan sebagai
mitra petani sehingga kedaulatan pangan tidak
di tangan perusahaan swasta atau asing tetapi berada di tangan negara
Jaya Askar 2004 Konsep Pembangunan Berkelan jutan Sustainable Development
MIFEE 16 Februari 2012 diakses dari http nasional kompas com read 2012 02 16 1059
2071 1400 00O Ha Areal pada 30 Maret 2012
Kompas Hitung Ulang Lahan bagi 37 Investor
November 2010 diakses dari http kompas com read 2010 ll
Pemerintah Indonesia seharusnya sudah
mengubah paradigmanya bahwa pembangunan itu tidak hanya aspek pertumbuhan saja tetapi juga ada aspek sosial maupun aspek lingkungan
Hal tersebut yang hingga saat ini belum terlihat dari kebijakan pembangunan di Indonesia Hal
ini masih sangat tercermin dari program MIFEE
yang dilaksanakan dalam rangka untuk percepat an pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat namun pada realitasnya malah tidak menyejahterakan masyarakat malah membawa
Bogor IPB
Kompas 400 000 ha Areal Moratorium diubah untuk
nasional
6 05002049 pada
30 April 2012
Lang Chris How Norway and Merauke Integrated Food and Energy Estate Threaten Peatland and Forest in Papua
dari http
17 Februari 2012
h ow norway and the m erauke in tegrated food and energy estate threatenpeatland and forest inPapua pada 25 Maret 2012
Longgena Ginting dkk Resisting Agribusiness De velopment
The Merauke Integrated Food
and Energy Estate in West Papua Indonesia 2011
diakses dari http
wwwgoogle co idl
url sa t rct j
q
lingkungan maupun konflik baru
b
ved OCFEQFjAA
sengketa
Seharusnya proyek MIFEE ini dapat
berdampak positifjika dilaksanakan dengan baik dengan benar benar mengakomodasi kepentingan
diakses
www redd monitor org 2012 02 17
berbagai permasalahan seperti kerusakan hutan lahan
12
cd 1
sqi 2
esrc
s
source
we
url
h ttp 3A 2F 2Fwww fu tore agric u ltores org 2Findex php 3Foption 3Dcom docman 3D1139
26task
3Ddoc download
261temid
3D971
26gid
ei 25 WT8u
masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam
6NcXWrQeh8dX8Dw usg AFQiCNGdBgn
segala pengambilan keputusannya bukan malah
wKeFCjRVy17 o1OTdWK6T5Q
sebaliknya
vrgOQBltA2mX99jeg pada 25 Maret 2012
sig2 s9rU
Manning Chris dan Michael Rumbiak 1989 Eco Daftar Pustaka Andriani Rubeta dkk 2011 Environmental and So
cial lmpacts from Palm based Biofuel Develop ment in Indonesia Bogor CIFOR
Colshester Marcus dan Fergus McKay 2004 In search ofMiddle Ground Indigenous Peoples
Canberra National Centre for Development
Studies RSPAS The Australian National Uni versity
Mudiyarso
Daniel
dkk 2011
Indonesia s For
Collective Representation and the Right to Free
est Moratorium A Stepping Stone to Better Forest Governance Working Paper 76 Bogor
Prior and Informed Consent UK Forest Peo
CIFOR
ples Programme
56
nomic Development Migrant Labour and Indigenous Welfare in Irian Jaya 1970 84
Papua Dalam Angka 2008 diakses dari http pap ua bps go id site index php option com content
view
article
id
237 ind
ikator sosial 2007 penduduk miskin ak
ses air bersih dll ketenagakerjaan
catid 225 sosial dan Itemid 3
pada 10 April
Salim Emil 1986 Pembangunan Berwawasan Ling kungan Jakarta LP3ES
Zakaria R Yando Ola Kleden dan Y L Franky MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind Catatan atas Upaya Percepatan Pembangunan di Kabupaten Merauke Jakarta Yayasan Pusaka
2012
57
58
UU OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA
MASALAH LEGITIMASI DAN KEMAUAN POLITIK Muridan S Widjojo dan Aisah Putri Budiatri
Abstract
The Law 2112001 on Special Autonomyfor Papua has been issuedfor 10 years It hasfailed to perform sig nificant improvements in both politics and socio economic domains The authors argue that the law has apolitical
defect since it was designed and born This paper focuses on the process of the making and on the legitimacy of the law Moreover the paper also shows that the socio economic developments driven by the government since the implementation of the law do not succeed in compensating the political conflict which has been deeply rooted and intermingled in Papua The regional governments provinces and districts have also failed to divert the protracted
political stalemate to welfare issues Instead of being a middle way for Papua Conflict the law itself has become apart of the conflict
Keywords Papua Special Autonomy Law political conflict political legitimacy political will
Abstrak
UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebut gagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwa
hukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan dan
legitimasi undang undang Lebih lanjut tulisan ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang di prakarsai oleh pemerintah sejak implementasi Undang Undang Otsus Papua tidak berhasil meredam konflik politik yang telah mengakar dan kompleks di Papua Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga gagal mengalihkan fokus dari isu politik menjadi isu kesejahteraan masyarakat Dalam kenyataannya UU Otsus tersebut bukan menjadi penengah dalam konflik Papua melainkan menjadi bagian dari konflik Kata kunci Papua UU Otonomi Khusus konflik politik legitimasi politik kemauan politik
konflik Papua ternyata memiliki cacat politik
Pengantar Artikel ini membahas pertama
aspek politik
yang menyangkut proses politik pembuatan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus UU Otsus
bagi Papua kadar legitimasi dan
bawaan sejak is dikandung dan dilahirkan Kedua
dibahas pula aspek sosial eko
nomi dari pelaksanaan UU Otsus Selama ini pelaksanaan UU Otsus
2002 2011
lebih
pengaruhnya pada implementasi UU tersebut Di
banyak diukur dengan menggunakan indikator
dalamnya diuraikan mengenai proses kelahiran
sosial ekonomi
UU Otsus yang menjelaskan kelemahan Otsus mengingat pengaruhnya besar pada kemauan
pendidikan dan kesehatan Ternyata di bidang bidang ini implementasi Otsus Papua juga senasib dengan bidang bidang yang bersifat
politik pemerintah untuk secara konsisten melak
politis Hasil hasilnya tidak signifikan dan tidak
dari segi legitimasi politiknya Sisi ini penting
misalnya ketenagakerjaan
dan lebih
mampu menjadi penyeimbang bagi konflik
jauh lagi penerimaan dan dukungan masyarakat
politik yang sudah mendalam dan meluas di
terhadap pelaksanaan UU Otsus Penulis artikel ini menemukan bahwa Otsus Papua yang diasum
Papua Meskipun dana Otsus relatif berlimpah
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten tidak
sikan menjadi jalan tengah
mampu mengkanalisasi kebuntuan politik akibat
sanakan seluruh amanat UU Otsus
bagi penyelesaian
konflik yang bertahun tahun dengan program 59
pembangunan sosial ekonomi Alih alih menj adi
pemerintah pusat di Jakarta yang berkembang
jalan tengah penyelesaian konflik Papua Otsus
pada saat itu Misalnya pada paruh kedua 1998
Papua sedang berubah menjadi bagian masalah yang rumit di dalam kerumitan konflik lama
hingga paruh pertama 2000 pemerintah lebih
Papua Pelaksanaan UU Otsus Papua cenderung
kurun 2001 hingga 2004 pemerintah cenderung
mandek di jalan buntu politik
lebih represif dan seterusnya Hingga 2011
akomodatif persuasif dan kurang represif Pada
pendekatan keamanan juga masih berlangsung Proses Kelahiran UU Otonomi Khusus
Konflik tanah Papua telah berlangsung lebih dari lima dekade Tim Kajian Papua LIPI yang bekerja
sej ak 2004 menghasilkan Road Map Papua pada 2008 yang menunjukkan empat akar masalah Papua Pertama proses integrasi wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
dipandang oleh pimpinan dan pendukung Papua Merdeka masih bermasalah Akibatnya sejak
1964 gerakan menuntut kemerdekaan muncul baik secara politik maupun dengan perlawanan
bersenj ata TPN OPM dan bertahan hingga hari ini Dalam kaitan dengan tuntutan kemerdekaan ini terjadi operasi militer dan kebijakan represif
lainnya yang berturut turut dan menimbulkan akar masalah yang kedua yakni kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia
Sebagai ilustrasi jumlah pasukan TNI di Tanah
Papua diperkirakan mencapai 14 842 orang
3
Sementara pendekatan keamanan tetap dipertahankan terjadi perubahan skema pen
dekatan pemerintah untuk meredam konflik
Berbeda dengan Orde Baru Era Reformasi yang diawali oleh Pemerintahan Habibie 1998 1999 mengandalkan pemberian otonomi
Habibie
menilai bahwa perjuangan kelompok separatis
Irian Jaya untuk melepaskan diri dari Indonesia dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi hingga menghambat pelaksanaan reformasi
Oleh karena itu Presiden Habibie mengajukan penyelesaian konflik Provinsi Irian Jaya melalui
mekanisme demokrasi dengan pemberian
otonomi daerah sesuai UUD Ketetapan MPR
UU DPR
dan peraturan daerah 4
Pendekatan otonomi terbentuk setelah
Suasana konflik yang berkepanjangan juga menciptakan akar masalah ketiga kegagalan
Presiden Habibie bertemu dengan wakil masya
pembangunan terutama di bidang pendidikan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
rakat Irian Jaya yang disebut Tim 100 dalam kerangka Dialog Nasional pada 26 Februari 1999
dan keempat marginalisasi dan efek diskriminatif
Dialog Nasional merupakan respons pemerintah
terhadap orang ash Papua akibat pembangunan
terhadap aksi masyarakat Papua yang menuntut
ekonomi konflik politik dan migrasi massal ke
kemerdekaan termasuk pengibaran bendera
Papua yang mulai intensif sejak 1970 2
Bintang Kejora pada masa reformasi 1998 seka
Negara telah menjalankan banyak upaya
untuk meredam konflik Papua mulai dari pendekatan represif dengan kekuatan militer
hingga pendekatan pembangunan ekonomi Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menempatkan
Papua Irian Jaya saat itu sebagai daerah operasi
ligus menanggapi tekanan komunitas komunitas
internasional yang menuntut Indonesia menyele saikan persoalan pelanggaran HakAsasi Manusia HAM
Dorongan internasional tersebut di
antaranya termasuk surat dari Kongres Amerika
Serikat tertanggal 22 Mei 1998 dan Surat dari
Kebijakan DOM ini dihentikan
Robert F Kennedy Memorial tertanggal 27 Mei
oleh Presiden B J Habibie pada 1998 Meskipun
1998 yang ditujukan kepada Presiden Habibie 5
militer DOM
demikian pendekatan keamanan yang represif
Dalam Dialog Nasional tersebut Tom
tetap digunakan Intensitasnya bergantung pada
Beanal ketua Tim 100 menyatakan keinginan
tingkat resistensi politik di Papua dan soliditas
Rakyat Papua untuk memerdekakan diri dari
Muridan S Widjojo Komunikasi Konstruktif dan Road Map Papua dalam Majalah Tempo 4 Oktober 2010 dalam http
wwwmajalah tempointeraktifcom diunduh pada 10 April 2012
3 Poengky Indarti dkk Sekuritisasi Papua Jakarta Imparsial 2011
hlm 112
Bacharuddin Jusuf Habibie Detik Detik yang Menentukan Jakarta THC Mandiri 2006
Z Muridan S Widjojo Ed
hlm 134 135
Papua Road Map Negotiating the
Past Improving the Present and Securing the Future Jakarta
s Adriana Elisabeth dkk Trust Building dan Rekonsiliasi di
LIPI YOI TIFA 2009
Papua
1
Jakarta LIPI Press 2006
hlm 52
Indonesia Tim 100 menyatakan
cukup menderita
Kami sudah
kami sebenarnya sudah
merdeka pada tanggal 1 Desember 1961
ke
Kedua kebij akan tersebut diambil oleh pemerin tahan Habibie dimaksudkan untuk mendekatkan
Masyarakat Papua dengan pemerintah 9
daulatan kami dirampas oleh Republik Indonesia
Sebaliknya masyarakat Papua yang kritis
kami sebagai bangsa tidak diakui dan martabat
justru menilai bahwa kebijakan ini diambil
kami diinjak injak segala hal ini terbukti dalam
dengan maksud untuk memecah belah dan
sejumlah besar pelanggaran hak hak asasi orang
menguasai Papua seperti yang selama ini biasa di
Papua Segalanya itu menjadi dasar nyata untuk
lakukan oleh pemerintah Penolakan diwujudkan
menyatakan bahwa sekarang sudah cukup dan
dengan aksi unjuk rasa Orang Papua di berbagai
kepercayaan masyarakat Papua pada Pemerintah
kota di Papua yaitu Jayapura Nabire Timika
Indonesia sudah tidak ada lagi 6
dan Sorong sejak 13 Oktober hingga puncaknya
Menghadapi tuntutan merdeka
Menteri
Sekretaris Negara Akbar Tandjung mereduk
massa menduduki kantor Gubernur Papua pada
sinya dengan menyatakan bahwa pada intinya
16 Oktober 1999 Pada hari yang sama DPRD Tingkat I Irian Jaya juga mengadakan sidang
aspirasi Masyarakat Papua adalah otonomi dan
istimewa untuk membahas kebijakan pemekaran
pembangunan
Untuk
wilayah Irian Jaya dan pelantikan dua gubernur
meredam kuatnya tuntutan di daerah termasuk
baru DPRD Irian Jaya memutuskan juga untuk
Papua Pemerintahan Habibie merumuskan UU
menuntut pencabutan UU No 45 Tabun 1999
No 22 Tabun 1999 tentang Pemerintah Daerah Solusi yang ditawarkan oleh UU tersebut adalah
tentang Pemekaran Wilayah Irian Jaya dan
desentralisasi
gubernur Jadi dalam hal pemekaran tersebut
bukan kemerdekaan
yaitu kontrol administrasi dan
pembatalan keppres tentang pengangkatan dua
pengelolaan sumber daya lokal dijalankan oleh
elemen masyarakat Papua dan parlemen Provinsi
pemerintahan daerah tngkat kabupaten kota
Irian Jaya memiliki saw pandangan yang sama yakni menolak pemekaran Irian Jaya yang dinilai
Khusus sebagai reaksi atas tuntutan merdeka Tim 100 ditambah dengan meningkatnya inten
memecah belah rakyat Papua 10
sitas kegiatan pro merdeka di Papua Pemerintah Habibie menelurkan UU No
Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI
45 Tabun 1999
hasil Pemilu 1999 segera merumuskan kebijakan
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah
baru tentang Papua MPR RI mensahkan Tap MPR RI Nomor IV tentang Garis Garis
Provinsi Irian Jaya Barat
Kabupaten Paniai
GBHN
1999 2004
Kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya dan
Besar Haluan Negara
Kota Sorong Dengan SK Presiden Habibie juga
yang menetapkan bahwa
menetapkan dua gubernur bagi Provinsi Irian
dipertahankan di dalam wadah Negara Kesatuan
Jaya bagian Tengah dan Barat yakni Abraham
Republik Indonesia dengan tetap menghargai ke
Atururi dan Herman Monim yang sebelumnya
setaraan dan keragaman kehidupan social budaya
menjabat Wakil wakil Gubernur Irian Jaya
masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah
integrasi bangsa
Kedua gubernur baru tersebut dilantik secara
Otonomi Khusus yang diatur dengan undang
diam diam di Jakarta pada 11 Oktober 1999
undang
Tap MPR tersebut juga menyatakan
batas waktu 1 Mei 2001 untuk penyelesaian UU 6 Rangkuman bebas dari wakil wakil Bangsa Papua Barat Pernyataan Politik Bangsa Papua Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia
Jakarta
26 Februari 1999 dalam Theo
Otonomi Khusus Papua Menurut S P Morin
anggota DPR wakil dari Provinsi Papua
ide
otonomi khusus tersebut awalnya dibicarakan
P A van den Broek ofin dan J Budi Hernawan ofin Memoria Passionis di Papua Kondisi HakAsasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka Gambaran 1999
untuk ditetapkan hanya di Provinsi Aceh Baru
Jakarta Sekretariat Keadil
an dan Kedamaian SKP Keuskupan Jayapura dan Lembaga Studi Pets dan Pembangunan LSPP Jakarta 2001
hlm 68
9 Theo van den Broek dan Budi Hernawan Memoria Passionis di Papua Kondisi HakAsasi Manusia dan Gerakan Aspirasi
Sekertariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura
Kondisi HakAsasi Manusia di Tanah Papua serta Perkembang an Gerakan Aspirasi Merdeka
Jayapura Sekretariat Keadilan
dan Perdamaian Keuskupan Jayapura 2000
Washington East West Centre 2004
Gambaran 1999
dan Peramaian 2001
Ed
Jayapura
Sekretariat Keadilan
hlm 44 Lihat juga Buku Agus Sumule
Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua
Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2003
Rodd McGibbon Aceh and Papua Is Special Autonomy the Solution
Merdeka
hlm 9
hlm
13
10 Broek dan Hernawan op cit hlm 44 Lihat juga Buku Agus Sumule op cit hlm 13
61
setelah perdebatan panjang yang melibatkan
politisi politisi Papua termasuk J P Solossa
Ruben Gobay dan Tony Rahail otonomi khusus akhirnya diberlakukan juga untuk Papua MPR RI hasil Pemilu 1999 menetapkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden yang
kemudian cenderung memilih pendekatan lebih akomodatif terhadap aspirasi penduduk Papua Untuk merespons trauma dan mengatasi ingatan
buruk Penduduk Papua terhadap nama Irian Jaya
Wahid menyetujui permintaan berbagai
kalangan di Papua untuk mengubahnya menjadi
khusus Individu dan Lmbaga tersebut memiliki
peranan Denting dalam penyusunan draf RUU Otsus yang diusulkan Papua kepada pemerintah pusat Poin penting yang menj adi prinsip penting bagi otonomi khusus adalah Otonomi Khusus digunakan tidak dalam rangka mematikan
aspirasi merdeka yang telah disuarakan oleh berbagai lapisan Rakyat Papua Otsus digunakan
justru dalam rangka meletakkan dan menyalurkan
aspirasi merdeka ke dalam format politik yang legal damai dan bermartabat demi penyelesaian tuntas masalah kerakyatan Papua 14
Tidak hanya itu Presiden Wahid juga
Pembicaraan tentang Otsus secara formal
meminta maaf atas pelanggaran HAM yang
baru dimulai ketika J P Solossa diangkat sebagai
dilakukan oleh TNI atau ABRI pada 1 Januari
Gubernur Papua pada November 2000 Sebelum
Papua
2000 Langkah berani yang lain dia mengizinkan
Solossa menj adi Gubernur belum ada pemimpin
pengibaran Bendera Bintang Kejora mendukung Kongres Rakyat Papua 2000 dan menemui be
Papua yang secara sungguh sungguh mendorong
berapa pemimpin pro Papua merdeka terkemuka
gubernur dengan posisi Menteri Negara Penda
termasuk Theys Eluay
Otsus Fredy Numbery yang merangkap jabatan yagunaan Aparatur Negara pada 1999 tidak me
12
Pendekatan yang akomodatif dan progresif oleh Presiden Wahid juga tampak dari upayanya
mendorong UU Otsus Papua Pada April 2001 Gubernur Papua Jacobus P Solossa menyerahkan
Rancangan Undang Undang RUU Otonomi Khusus serta rekomendasi Forum Kajian RUU Khusus menuju Papua Baru kepada Presiden
mungkinnya berkonsentrasi menyusun rancangan
kebijakan Otsus Begitu juga dengan Musiran
Darmosuwito yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pejabat gubernur Darmosuwito lebih berfokus pada persiapan pemilihan gubernur
Dengan demikian Solossa merupakan Gubernur
Papua yang berjasa atas lahirnya UU Otsus ls
Wahid Forum yang digagas oleh kelompok
Solossa kemudian melangsungkan beberapa
elite dan intelektual Papua tersebut merumuskan
pertemuan di Jakarta pada Desember 2000 dengan
keinginan masyarakat Papua untuk mendapatkan
melibatkan Ketua DPRD Irian Jaya Nathaniel
kesetaraan keadilan dan penghormatan terhadap
Kaiway mantan Gubernur Irian Jaya Barnabas
hak hak asasi manusia HAM
Ide Otsus ini telah didiskusikan secara
terbatas di Papua terutama oleh kalangan akade misi dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat
LSM sejak sebelum Kongres Rakyat Papua
11 yang diselenggarakan pada 29 Mei 4 Juni 2000 Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat Foker LSM
dosen Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cende rawasih
FISIP Uncen
dan staf Pemerintah
Bas
Suebu Rektor Uncen Frans Wospakrik
Menteri Muda Percepatan Pembangunan
Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisepo
Pembantu Rektor Uncen bidang Akademik Isaak Ajomi pegiat HAM dan rohaniwan Karel
Phil Erari August Kafiar dan beberapa figur lainnya Melalui pertemuan itu Frans Wospakrik
Rektor Uncen terpilih sebagai ketua tim yang beranggotakan sejumlah intelektual Papua untuk
menyusun draf RUU Otonomi Khusus Papua 16
Daerah Provinsi Irian Jaya mengembangkan
Tim Otsus mulai bekerja dengan menyusun
versi mereka masing masing mengenai otonomi
matriks yang membandingkan empat dokumen rancangan otonomi khusus yang disiapkan
Sumule Ibid
him 14
Syamsul Hadi Disintegrasi Pasca Orde Baru Negara
Konflik Lokal dan Dinamika Internasional Jakarta Yayasan Obor Indonesia 2007
him 131 132
oleh Pemerintah Provinsi Foker LSM Uncen Sumule op cit him 16 15 Yohanis Anton Raharusun Daerah Khusus dalam Perspektif Jakarta Konstitusi Press 2009 him 201
NKRI
13 RUU Otonomi Khusus Irja Diterima Gus Dur dalam http www berita liputan6com diunduh pada 9 Maret 2012
62
Sumule op cit him 17
di Jayapura dan Unipa di Manokwari Uncen
DPR Padahal sebelumnya Gubernur Papua telah
kemudian mengembangkan dokumen sederhana
menyampaikan upaya penyusunan draf RUU
untuk memancing diskusi atas masukan dan
Otsus oleh timnya di Papua kepada Mendagri
saran dari Masyarakat Papua
Kedua posisi Presiden Abdurrahman Wahid
termasuk dari
tokoh masyarakat tokoh adat tokoh perempuan
di ujung tanduk setelah DPR menyampaikan
tokoh pemuda dan wakil suku Tim kecil yang
memorandum akibat penyalahgunaan dana
berasal dari akademisi dan aktivis LSM pun
Bulog Brunei 19 Posisi Wahid sebagai presiden dianggap penting memengaruhi lahirnya UU
dibentuk dan dikirim ke setiap ibu kota kabupaten untuk menampung beragam masukan Orang Papua
Masukan tersebut digunakan untuk
Otsus karena dia dikenal memiliki pemikiran
dan kebijakan yang progresif terhadap Papua 21
mengembangkan dua buah dokumen yang sedang
Langkah penting Gubernur Papua untuk
disiapkan oleh tim yakni tulisan akademik
memperoleh dukungan pemerintah dan DPR
Pokok Pokok Pikiran yang Melatarbelakangi
dijalankan melalui beberapa pertemuan dengan
Penyusunan Rancangan Undang Undang
Susilo Bambang Yudhoyono Menkopolsoskam
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam
23 Agustus 2000 1 Juni 2001
Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri
dan
Agum Gumelar
Menkopolsoskam 1 Juni 9 Agustus 2001
Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus
Ketua DPR Akbar Tanjung dan semua pimpinan
bagi Provinsi Papua dalam Bentuk Wilayah
fraksi di DPR RI 21 Tidak hanya di Jakarta
Berpemerintahan Sendiri
Wakil Ketua DPRD Papua John Ibo di Papua
1
Dalam proses penyusunan draf Otsus terse
juga menekan pemerintah dan DPR RI melalui
but tim yang terbentuk kemudian mengadakan Forum Kaj ian Otonomi Khusus Mencapai Papua
gagasannya melaksanakan referendum jika
Baru pada 28 29 Maret 2001 di Jayapura
Dampaknya pada 10 Mei Badan Musyawarah
Forum ini melibatkan dua wakil dari tiap unsur
DPR RI memutuskan bahwa draf RUU Tim dari
masyarakat
Papua yang akan digunakan dalam pembahasan
adat
perempuan
pemuda
masyarakat
termasuk Panel Dewan Papua
draf RUU Otsus versi Orang Papua ditolak 22
untuk
UU Otsus Dewan Perwakilan Rakyat DPR pun
membicarakan hak hak dasar orang Papua Guna
kemudian membentuk Pansus RUU Otsus yang
menyempumakan penyusunan draf ini maka tim
diketuai oleh Sabam Sirait pada 19 Juli 2001
tersebut juga melakukan komunikasi informal
Pansus kemudian bekerja bersama pemerintah
dengan tokoh masyarakat Papua khususnya
selama tiga bulan sampai akhirnya terumuskan
dengan pihak pihak yang prokemerdekaan
draf RUU Otsus 13
Setelah serangkaian proses tersebut maka draf
Sebelum UU Otonomi Khusus ditetapkan
final RUU dan dokumen akademik kemudian
oleh Pemerintahan Wahid posisi Wahid sebagai
dipersidangkan secara khusus oleh DPRD Provinsi Irian Jaya pada 22 April 2001 dan menghasilkan dukungan politik formal berupa
Keputusan No 118 18
Sultan Brunei Darussalam Panitia khusus untuk menginves
Setelah serangkaian proses penyusunan draf Otsus di Papua
19 Presiden Abdurrahman Wahid diganjar hak angket oleh DPR
terkait dengan kasus dana Yanatera Bulog dan sumbangan
Gubernur Papua
tigasi kasus Yanatera Bulog Brunei kemudian dibentuk oleh DPR RL Melalui hasil investigasi Pansus menyatakan bahwa
dan
ada indikasi kuat keterlibatan Wahid di dalam kasus angket
Wakil Ketua DPRD menyerahkan RUU Otsus
tersebut Abdurrahman Wahid dinilai telah melakukan pelang garan terhadap haluan negara yaitu melanggar Pasal 9 UUD 1945 tentang Sumpah Jabatan dan Ketetapan MPR RI Nomor XI MPR 1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme Dalam http www mpr
kepada presiden dan DPR RI Namun demikian
terdapat dua hambatan yang menghadang proses legislasi draf RUU Otsus versi kelompok
go id diunduh pada 26 September 2011
intelektual Papua ini Pertama pada 29 Maret
2001 saat forum kajian berlangsung di Papua
20 Sumule op cit him 32 33
Departemen Dalam Negeri telah memasukkan
21Ibid him 33 34
draf RUU Otsus sebagai usulan pemerintah ke
22 DPR Dukung RUU Otonomi Khusus untuk Papua
dalam
http perpustakaan bappenas go id diunduh pada 16 Maret 17Ibid him 22 28 Ibid him 28 32
2012
23 Widjojo Ed
Papua Road Map
op cit him 27
63
presiders digantikan oleh wakilnya Megawati
politik baru Format dialog yang dibentuk
Soekarno Putri Besamya tekanan Orang Papua
seharusnya mampu menempatkan pemerintah
yang menuntut keadilan hingga kemerdekaan turut memengaruhi sikap Presiden Megawati yang pada akhirnya merespons dengan menan
dan pemimpin Papua yang mendapatkan
datangani UU Nomor 21 Tahun 2001 pada 21
November 2001 24 Beberapa kejadian penting yang melatarbelakangi penandatangan Otsus di antaranya adalah Musyawarah Besar
Mubes
Papua pada 23 Februari 2000 dan Kongres Rakyat Papua 11 2000
KRP II
Pasca KRP 11
pada 29 Mei 4 Juni
pemerintah pusat sangat
legitimasi untuk duduk bersama dan merumuskan
kesepakatan kesepakatan perdamaian di Papua
Dengan demikian dialog tidak hanya membahas hal tentang Papua tetapi juga berakhir dengan kesepakatan politik yang mengikat dan mendapat legitimasi yang kuat Selama ini
pemerintah pusat membuat
kebijakan akomodatif yang bersifat ad hoc dan reaktif
Ketika reaksi para pemimpin
cemas dengan perkembangan kehidupan sosial
Papua menunjukkan arah yang tak diharapkan
politik di Papua Kekhawatiran itu diwujudkan
pemerintah kembali menggunakan pendekatan
dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Kesbang
keamanan dan kembali menjadi represif Habibie
dan Linmas Depdagri 8 Juni 2000 yang meminta sejumlah unsur aparat keamanan menangani
menerbitkan UU 45 1999 yang berdampak pada pemekaran di Papua setelah Dialog Nasional
permasalahan Papua 21 Hal ini juga berdampak
gagal Sementara itu Presiden Wahid tidak lagi
pada ditandatanganinya UU Otsus oleh Presiden
mampu membendung langkah aparat keamanan
Megawati UU Otonomi Khusus yang diusulkan
di Papua setelah hasil Kongres Rakyat Papua II
sejak Pemerintahan Wahid akhimya diberlaku
2000 secara eksplisit menuntut pemisahan diri
kan Kelahiran Otsus menjadi titik balik bagi
dari Republik Indonesia Baik presiden dan elite
pemerintah dalam melindungi hak hak penduduk
politik di sekitamya menyadari bahwa tuntutan
asli Papua dan melibatkan mereka secara aktif
rakyat Papua untuk merdeka relatif kuat dan
balk sebagai penerima manfaat maupun sebagai
dominan Terdapat ketakutan yang cukup kuat
pelaku pada perubahan sosial di Papua
di Jakarta mengenai ancaman disintegrasi Papua
Strategi kebijakan penyelesaian konflik
mengingat pengalaman Timor Timur Semua
Papua yang dilakukan oleh pemerintah RI pasca Orba cenderung menghindari pendekatan
kebijakan dan strategi didasari oleh paradigma
represif lebih akomodatif namun tidak dide
Papua tidak terlepas dari NKRI
sain dengan baik Presiden Habibie berusaha
separatisme tersebut dengan tujuan agar wilayah
Dari rangkaian proses pembuatan UU Otsus
membuka peluang dialog dengan pemimpin
dan berbagai perumusan kebijakan lainnya
Papua tetapi gagal karena tidak disipkan format
terlihat pola lama di mana partisipasi pemimpin
dialog yang dapat menghasilkan kesepakatan
oposisi Papua terutama pihak utama yang
politik baru antara pemimpin Papua dengan
berkonflik yaitu pemimpin Papua promerdeka
pemerintah Dialog yang dibayangkan rezim
tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan
Habibie rupanya masih serupa dengan pola Orde
baru yang dianggap dapat menyelesaikan konflik
Baru yang cenderung seremonial paternalistik
Papua Belum terlihat upaya pemerintah untuk
yakni forum untuk menyampaikan keluhan
mengambil langkah dan kebijakan yang bersifat
terhadap pemimpin Presiden Wahid dengan
rekonsiliatif yang memungkinkan komunikasi
pendekatan pribadi juga membuka ruang dialog yang lebih luas dan kebijakan yang akomodatif namun memiliki kelemahan yang lama dengan Habibie yakni tidak merancang format dialog
dialogic antara pemerintah dan pemimpin opo
yang mengarah pada pembuatan kesepakatan
pihak pihak utama di dalam konflik Papua
24 Joost W Mirino Jalan Tengah Dua Ekstrem dalam http
Kelompok kelompok pro Papua merdeka tetap
sisi Papua Para pelopor pembuatan UU Otsus seperti Jacob Solossa atau Frans Wospakrik
dapat dikatakan sebagai pihak ketiga bukan
www suaraperempuanpapua org diunduh pada 10 Maret 2012
melihat bahwa proses pembuatan UU Otsus
2s Theo P A van den Broek ofm dkk
bukan basil kesepakatan politik mereka dengan
Memoria Passionis di
Papua Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gam
baran 2000
E
Jakarta LSPP 2001
hlm 153 168 dan 175
pemerintah
Oleh karena itu
mereka tidak
memiliki keterikatan moral dan komitmen politik
antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua 27
Sej ak awal penyusunan UU Otsus hingga setelah
untuk menj alankannya
Pada kurun waktu penyusunan UU Otsus
ditetapkan
pemerintah pusat memperlihatkan
Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator
ketidakseriusannya menj alankan otonomi khusus di Papua UU Otsus yang memberikan konsesi politik yang begitu besar dikhawatirkan menj adi
Politik Sosial dan Keamanan sebagai mesin
jembatan untuk Papua merdeka atau mengancam
birokrasi politik pemerintah yang paling dominan
integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia
Papua unsur negara juga tidak memiliki satu
sikap terhadap proses UU Otsus Kementerian
selama ini tidak diakomodasi aspirasinya di
NKRI
Oleh karena itu pemerintah terdorong
dalam UU Otsus Papua yang terlihat dari dito
mengeluarkan beberapa kebijakan yang justru
laknya rancangan dari Departemen Dalam Negeri
bertentangan dengan UU 21 2001
Depdagri
dan diterimanya draf RUU versi
Jika kita mundur ke belakang pada tahap
Papua sebagai satu satunya yang dijadikan bahan
penyusunan RUU Otsus Papua pemerintah pusat
pembahasan di DPR RI Hal ini riskan karena
memang terlihat tidak mendukung aktivitas Jacob
sikap perilaku dan kebijakan kebijakan politik terhadap Papua ditentukan oleh kedua lembaga
Solossa untuk mengakomodasi kepentingan
Orang Papua di dalamnya Pemerintah pusat
tersebut Risiko terburuknya adalah bahwa kedua
dalam hal ini Depdagri justru menyusun draf
lembaga tersebut tidak merasa memiliki dan tidak
RUU Otsus tandingan yang dibentuknya sendiri
berkomitmen untuk melaksanakan UU Otsus
tanpa berkonsultasi secara intensif dengan rakyat
tersebut Resistansi diam diam akan terjadi bila
Papua Hal itu dilakukan bahkan setelah Solossa
substansi di dalam UU Otsus tersebut dianggap
memberitahu Depdagri tentang kegiatan penyu
hanya mewakili
sunan draf RUU Otsus Papua Hal ini tentu tidak
kepentingan Papua
Konteks Politik dan Legitimasi UU
sejalan dengan semangat Tap MPR RI No IV Tahun 2000 yang menyatakan bahwa penyusunan RUU tersebut harus secara sungguh sungguh
Otsus
memperhatikan aspirasi masyarakat 28 UU Otsus Papua memberikan konsesi social ekonomi sangat besar terutama dalam pembagian
hasil SDA prioritas pendidikan kesehatan dan
pemberdayaan ekonomi orang asli Papua Tidak hanya pendekatan social ekonomi
UU Otsus
juga memberikan konsesi politik dan HAM yang sangat luas Salah satu yang paling unik adalah Majelis Rakyat Papua MRP yang diharapkan berfungsi sebagai lembaga perwakilan orang asli Papua Selanjutnya masih ada peluang pendirian partai politik lokal pengakuan hak adat
pengadilan HAM dan bahkan komisi
kebenaran dan rekonsiliasi
Dengan penetapan
UU 21 2001 maka Otsus Papua menjadi harapan baru penyelesaian konflik di Tanah Papua atau
Draf RUU Otsus versi Depdagri itu pun
sempat dimasukkan ke DPR sebagai usul inisiatif dari pemerintah pusat mendahului tim dari
Papua yang masih membahas rancangannya di dalam Forum Kajian di Papua pada 29 Maret 2001
Depdagri mencoba memanfaatkan aturan
yang berlaku di DPR bahwa RUU yang pertama dimasukkan akan diperlakukan sebagai referensi
utama dalam pembahasan sementara dokumen dokumen lain digunakan sebagai referensi sekunder Tindakan tersebut menunjukkan bahwa
Depdagri berusaha mendahulukan kepentingan pemerintah pusat dan mencoba meminggirkan
draf yang disusun Tim Papua Meskipun demikian ternyata pemerintah pusat tidak me
populer dengan istilah jalan tengah
miliki satu suara Setelah proses lobi Solossa Meskipun demikian pelaksanaan UU Otsus ini berhadapan dengan pelbagai tantangan teru tama kurangnya kepercayaan pemerintah pusat
dan juga masyarakat Papua secara utuh 26 Dalam
dan timnya baik Susilo Bambang Yudhoyono maupun Agum Gumelar
Menkopolsoskam
secara terbuka mendukung penggunaan draf
pelaksanaannya selama ini UU Otsus hanya me
nimbulkan rasa saling curiga dan beda pendapat 26 Yulia Sugandi Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan
Papua Jakarta Friedrich Ebert Stiftung 2008
hlm 3
Pemerintah Pusat Kurang Komunikatif dalam http suara perempuanpapua org diunduh pada 19 Maret 2012
28 Sumule op cit hlm 32
65
Tabel 1 Variasi Dukungan Fraksi di DPR RI terhadap Isu isu Kontroversial Fraksi
Isu yang dinilai
Total
Kontroversial
Golkar
PDIP
Reformasi
PKB
dari skor tertinggi 10
TNI Polri
Nama Papua
2
1
1
2
0
6
Bendera
0
1
2
2
0
5
Lagu
2
1
0
2
0
5
2
0
0
1
0
3
Partai politik lokal
2
0
0
2
0
4
Pelurusan sejarah
1
0
0
0
0
1
Penyelesaian masalah HAM
2
2
2
2
0
g
Peradilan adat
2
2
2
2
2
10
Fiskal
2
1
1
2
1
7
Polisi Papua
2
0
2
2
0
6
17
8
10
17
3
Sistem bikameral parlemen Provinsi
Total
dari skor tertinggi 20
Keterangan Skor 2 didukung skor 1 agak didukung skor 0 tidak memperoleh dukungan Sumber Agus Sumule Ed 2003
Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
hlm 39
RUU Tim Papua dalam proses pembahasan di
menempatkan diri di tengah tengah antara men
DPR RI 29
dukung dan tidak mendukung beberapa aspek
Upaya meminggirkan draf RUU Otsus versi
Papua yang telah dilakukan oleh beberapa ke
yang dinilai kontroversial di dalam RUU tersebut Secara umum dari Tabel 1 dapat dilihat
lompok pemerintah gagal Draf RUU Otsus Tim
bahwa dukungan yang paling besar diberikan
Papua masuk sebagai materi utama pembahasan
pada aspek aspek yang jauh dari nilai nilai politis
DPR RI Namun demikian tentu tidak semua
separatis di dalamnya seperti peradilan adat
substansi draf RUU versi Tim Papua mendapat
penyelesaian masalah HAM dan fiskal Di lain
dukungan penuh fraksi di DPR Terdapat bebe
pihak beberapa hal yang dinilai mengandung
rapa isu politik strategis di dalam draf tersebut
nilai separatisme dan diperkirakan berdampak
yang dinilai kontroversial dan merupakan agenda terselubung dari kelompok Papua promerdeka
pada disintegrasi termasuk pelurusan sejarah
Berikut merupakan tabel yang menggambarkan dukungan fraksi terhadap isu isu yang dinilai
lokal bendera dan Lagu daerah mendapat du kungan rendah dari fraksi fraksi di DPR RI Hal
kontroversial
tersebut memperlihatkan sensitivitas terhadap
sistem bikameral parlemen provinsi partai politik
Berdasarkan Tabel 1 fraksi yang paling
ancaman separatisme masih tinggi dalam proses
mendukung aspirasi rakyat Papua dalam draf
penyusunan draf RUU Otsus ini Prasangka
RUU Otsus adalah Fraksi Golkar dan Fraksi
tersebut muncul meskipun draf RUU ini disusun
PKB Dukungan penuh tersebut mencerminkan
oleh kelompok kelompok intelektual Papua yang
sikap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran
berasal dari universitas dan LSM Meskipun
kabinetnya Sebaliknya Fraksi TNI Polri hampir
terdapat beberapa isu yang dinilai kontroversial
tidak memberikan dukungan kecuali pada isu
dan ditolak oleh fraksi di DPR hampir seluruh
peradilan adat dan memberikan sedikit dukungan
aspek di dalam Tabel 1 tetap diakomodasi di
pada isu fiskal Sikap resisten fraksi ini mewakili kelompok konservatif di Jakarta yang sangat
dalam UU Otsus 30
khawatir dengan instrumentalisasi Otsus sebagai jembatan untuk pemisahan diri dari NKRI Sementara itu Fraksi PDIP dan Reformasi
Sepuluh aspek yang kontroversial tersebut adalah nama Papua bendera lagu sistem bikameral dalam parlemen provinsi Majelis Rakyat Papua partai politik lokal pelurusan sejarah penyelesaian masalah HAM peradilan adat fiskal dan polisi
Ibid
hlm 33
Papua Lihat UU 21 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua
Meskipun seluruh aspek kontroversial
itu diakomodasi tetap diperlukan peraturan
pemerintah kerap kah membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan suara masyarakat Papua 36
tambahan termasuk peraturan perundangan
keputusan presiden
peraturan pemerintah
peraturan daerah khusus
perdasus
daerah provinsi perdasi
dan peraturan daerah
peraturan
Tidak hanya terlambat dibentuk PP 54 2004 menunjukkan bahwa kewenangan MRP direduksi sebagai
lembaga persetujuan
Baja MRP tidak
memiliki kewenangan politik yang sesungguhnya
kabupaten kota untuk mengimplementasikan
sebagai wakil masyarakat Papua dalam proses
nya Di dalam prosesnya hingga 2012 masih
perumusan kebijakan 31 Kedudukan MRP tanpa
banyak pasal yang tidak dapat diterapkan karena
bobot politik ini menj adi perannya tidak berbeda
aturan hukum tambahan tersebut belum dibuat
dengan lembaga adat dan masyarakat seperti
Hingga 2006 hanya terdapat 7 produk hukum
Dewan Adat DA
dari 86 aturan hukum tambahan yang seharusnya
rakat Adat DPMA
Dewan Persekutuan Masya dan Lembaga Masyarakat
diproduksi 31 Kemudian pada 2008 DPRP pun
Adat
baru membahas 24 perdasi dan perdasus dari 34
juga dikritik karena proses pemilihan anggotanya
yang yang direncanakan 32 Sementara itu hanya ada satu perdasus yang sudah diberlakukan yaitu Perdasus No 1 2007 tentang Pembagian Dana
ditangani dan diawasi sepenuhnya oleh Depdagri
LMA 38 Selain itu pembentukan MRP
dan Direktorat Kesatuan Bangsa Kesbang bekas Direktorat Sosial Politik atau Ditsospol
Otonomi Khusus Itupun belum efektif digunakan
Provinsi yang dikenal sebagai alat represi politik
dalam pembagian dana Otsus 33
pada masa Orde Baru 39
Selain Perdasus Dana Otsus perdasus yang seharusnya diutamakan adalah tentang MRP Tetapi PP dan Perdasus MRP tidak kunjung
empat tahun berdampak pada lahirnya beberapa
kebijakan yang dinilai bertentangan dengan UU
dibuat Pembentukan MRP mundur hingga 4
Otsus
tahun dan barn terbentuk pada 2005 34 Lambatnya
Tertundanya pembentukan MRP hingga
Salah satuya adalah Instruksi Presiden
pembentukan MRP disebabkan oleh kecurigaan
Inpres No 1 Tahun 2003 yang merupakan tindak lanjut UU No 45 Tahun 1999 tentang
pemerintah bahwa MRP dapat menjadi lembaga
Pemekaran Irian Jaya 40 Secara substansi UU
superbody di Papua Hari Sabarno Menteri
45 1999 sudah ditolak oleh DPRD dan juga ma
Dalam Negeri saat itu
syarakat Papua Secara prosedur hukum lahirnya
menyatakan MRP di
khawatirkan memiliki wewenang berlebihan
Inpres 1 2003 juga dinilai bermasalah karena
dan terlalu politis 35 Dikhawatirkan MRP akan
bertentangan dengan UU Otsus Di dalam UU
menjadi lembaga politik yang dapat menjadi
21 2001 disebutkan bahwa pemekaran Provinsi
sarana pemisahan diri dari Republik Indonesia
di Papua harus berdasarkan persetujuan DPRP
Hal ini jelas bertentangan dengan semangat
dan MRP Sementara itu saat Inpres diterbitkan
pembentukan MRP yang justru akan membuat
MRP belum terbentuk 41
rakyat Papua dapat terlibat secara sehat ke
dalam dinamika politik
MRP dibuat untuk
mengakhiri trauma marginalisasi politik di mana
Baik secara hukum maupun substansi Inpres 1 2003 menimbulkan penolakan dari masyarakat
Papua baik yang pro maupun kontra terhadap 36Muridan S Widjojo
http
31 Agung Djojosoekarto dkk Papua
Ed Kinerja Otonomi khusus
Jakarta Kemitraan 2008
hlm 33 38
32 MRP Antara Politik dan Kultural
Membaca Kekerasan di Timika
Adriana Elisabeth dkk Agenda dan Potensi Damai di Papua Jakarta LIPI Press 2005
dalam www tabloidjubi
com diunduh pada 20 Maret 2012
dalam
www unisosdem org diunduh pada 20 Maret 2012
38 Yusman Conoras Ed
h1m 231
MRP Kitong Pu Honai Jayapura
Foker LSM Papua dan New Zealand Agency International Development NZAID
2008
hlm 48
Abner Mansai Perdasus Perdasi Penantian Tak Berujung dalam www tabloidjubi com diunduh pada 20 Maret 2012
3 Ketua MRP Dana Otsus Dibagi Bukan Disetiap SKPD dan Kelompok Masyarakat
dalam http
www tabloidjubi com
diunduh pada 20 Maret 2012
Mendagri Majelis Rakyat Papua Jangan Superbody http
www liputan6 com diunduh pada 20 Maret 2012
Adriana Elisabeth dkk Agenda dan Potensi Damai di Papua
op cit hlm 231 41Muridan S Widjojo
http
dalam
Membaca Kekerasan di Timika
dalam
www unisosdem org diunduh pada 20 Maret 2012
41 Inpres Pemekaran Papua Bermasalah
dalam http www
politikindonesia com diunduh pada 20 Maret 2012
67
Otsus
Inpres ini dinilai taktik Jakarta untuk
memecah belah kekuatan Masyarakat Papua dan
Dengan demikian usulan Bintang Kejora sebagai salah sate lambang daerah pun gagal diwujudkan
membentuk elite lokal barn di Papua 42 Padahal
dalam perdasus 46
UU Otsus sendiri mengakui Provinsi Papua
Paradigma separatisme yang menjadi mind
sebagai satu teritori politik yang tunggal Begitu juga Masyarakat Papua yang menyatakan Papua
set domman pemerintah membuatnya khawatir
sebagai satu unit politik tunggal yang memiliki
bendera Bintang Kejora sebagai ekspresi makar Kelompok promerdeka memang menggunakan Bintang Kejora dan lambang yang terkait
kesamaan sejarah 43 Dengan adanya Inpres Peme karan Provinsi maka keterpecahan antaretnis dan
secara berlebihan dan mengartikan secara kaku
suku di Papua dinilai justru akan semakin besar 44
lainnya sebagai simbol perlawanan Namun jika
Diterbitkannya Inpres Pemekaran Provinsi juga
penggunaan simbol ini direpresi secara keras oleh
menimbulkan keraguan yang besar dari Masya
pemerintah maka nilai sakral lambang lambang
rakat Papua atas komitmen pemerintah untuk
itu semakin tinggi dan semakin memperkuat
menjalankan Otsus dengan sungguh sungguh
semangat perlawanan kelompok promerdeka
Hal ini sesuai dengan pernyataan Marthen Goo
Upaya MRP di bawah kepemimpinan Agus Alua
dari Jaringan Damai Papua sebagai berikut Dalam Otsus itu pemerintah tidak konsisten untuk jalankan itu Justru malah pemerintah
untuk mengadopsi lambang lambang tersebut dalam raperdasus justru dapat menimbulkan
efek desakralisasi dan memunculkan semangat
terlibat dalam proses penghancuran Otsus Dan
rekonsiliasi Dengan kata lain kepapuaan yang
itu yang terjadi Misalnya dari ketika undang undang diterbitkan lalu lahir lagi pemekaran pemekaran yang bertentangan dengan konsti
eksklusif mengalami inkorporasi ke dalam
tusi
Marthen Goo 30 Mei 2012
keindonesiaan yang inklusif Secara bertahap nilai politis dan konfliktual direduksi dan
Lebih jauh lagi pemerintah pusat kemudian
menjadikan bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultural Papua
mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor
PP 77 2007 menjadi justifikasi legal untuk
77 Tahun 2007 PP tersebut disahkan pada saat
melakukan represi terhadap penggunaan simbol
Raperdasus Lambang Daerah Papua sedang
simbol yang dinilai menjadi ekspresi separatisme
diusulkan oleh Papua kepada pemerintah pusat
Pemerintah percaya kelompok promerdeka
Di dalam raperdasus tersebut dinyatakan bendera
akan takut misalnya mengibarkan Bintang
Bintang Kejora Simbol Burung Mambruk dan
Kejora dengan adanya PP 77 2007 Sebaliknya
lagu Hai Tanahku Papua sebagai lambang lambang daerah diadopsi dari lambang lambang yang biasa digunakan oleh OPM dan dinilai
kelompok promerdeka semakin bersemangat
makar oleh pemerintah pusat 41 Raperdasus
2008 lebih dari 50 orang Papua ditangkap dan
tersebut pun ditolak oleh pemerintah pusat
menjadi tersangka makar akibat mengibarkan
Setelahnya pemerintah menerbitkan PP 77 2007
Bintang Kejora Jumlah tersebut belum termasuk insiden yang tidak dapat teridentifikasi 41
yang intinya pada Pasal 6 ayat 4 PP tersebut melarang penggunaan simbol berupa bendera
lagu dan logo yang terkait dengan separatisme
mengibarkan Bintang Kejora Berdasarkan catat an Kontras sej ak diterbitkan hingga pertengahan
Pembuatan draf RUU Otsus Papua versi
Depdagri penolakan beberapa aspek kontro versial oleh fraksi fraksi di DPR penundaan
42 Jusach Eddy Hosio Nilai Politis Provinsi Irjabar bagi NKRL Implementasi Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Yogyakarta Laksbang 2006
It
pembentukan MRP dan diproduksinya kebij akan yang bertentangan dengan UU Otsus serta sema
hlm 81
International Crisis Group Dividing Papua How Not to Do ICG Asia Briefing Paper 9 April 2003 hlm 1
as Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian SKP Keuskup an Jayapura Memorian Passionis di Papua Potret Sosial
ngat yang menyertainya memperlihatkan bahwa legitimasi moral dan politik tidak sepenuhnya
diberikan oleh pemerintah Pada praktiknya
Otsus Papua merupakan harapan tinggi yang
Politik dan HAMSepanjang 2004 Jayapura SKP Keuskupan Jayapura 2006
hlm 23
OPM Manfaatkan Kelemahan PP No
dalam http
M
77 Tahun 2007
www okezone com diunduh pada 21 Maret 2012
Pemerintah Pusat Kurang Komunikatif op cit
47 Dalam http www kontras org diunduh pada 22 Maret 2012
diberikan oleh negara namun juga dihambat
oleh ketiadaan keterlibatan perwakilan Orang
pelaksanaannya oleh kebijakan dan keputusan
Papua dari kelompok promerdeka di dalam tim
pemerintah sendiri Hal ini menunjukkan bahwa
penyusun draf Otsus 50 Meskipun tim penyusun
ketakutan pemerintah bahwa UU Otsus menjadi
draf RUU Otsus melakukan serangkaian diskusi
jembatan emas
menuju kemerdekaan Papua
dan sosialisasi dengan masyarakat Papua seba
sangat berpengaruh di dalam proses pembuatan
gian besar pihak yang dilibatkan di dalam tim
kebijakan untuk Papua
penyusunan UU Otsus berasal dari kelompok
Ironi Otsus tidak berhenti di sini Legitimasi
intelektual dan akademisi yang dianggap tidak
Otsus tidak hanya absen pada sisi pemerintah
menjadi bagian perlawanan di Papua dengan
semata tetapi juga pada sisi masyarakat Papua
kata lain tidak menjadi bagian dari pihak yang
Meskipun draf RUU Otsus berasal dari Papua
berkonflik
elemen elemen masyarakat pendukung Papua Merdeka tidak mendukung Otsus Papua Sejak
Pembahasan RUU Otonomi Khsusus Irian
awal penyusunan draf RUU Otsus hingga implementasinya demo demo dan pernyataan penolakan rakyat Papua terns mengalir Kelom
Dari daftar anggota Tim Asisten
akademisi ditemukan 36 nama 24 orang 66 7 tokoh masyarakat agama dan 5 orang 13 8 staf pemerintah cendekiawan 6 orang 16 7 11 daerah dan aktivis LSM 1 orang 2 8
pok promerdeka yang merasa memiliki saham
Belum genap satu bulan UU Otsus disahkan
atas perlawanan di Papua merasa tidak dilibatkan
tokoh terkemuka Papua Theys Hiyo Eluay dite
di dalam pembuatan UU Otsus Orang orang yang berjasa dalam pembuatan UU Otsus seperti
mukan tewas di Koya Tengah Kecamatan Muara
Jacob Solossa dan Frans Wospakrik tidak dipan
tujuh orang tentara 52 Saat itu pemerintah bahkan menuduh bahwa orang Papua merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan
dang mewakili kelompok Papua promerdeka Mereka tetap dianggap sebagai pihak ketiga atau bahkan sebagai pihak yang mewakili pemerintah atau negara Indonesia Solossa saat itu menjabat
Tami Jayapura setelah diculik dan dibunuh oleh
Theys 53 Hal ini menyulut kemarahan masyarakat
sebagai Gubernur Papua dan Wospakrik menjabat
terhadap pemerintah dan semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap itikad baik
sebagai Rektor Universitas Cenderawasih
pelaksanaan Otsus
Aksi dan unjuk rasa yang diprakarsai
Secara simbolik Otsus pun dikembalikan
kelompok promerdeka terus mewarnai proses
sebanyak dua kali oleh Masyarakat Papua
penyusunan draf RUU Otsus oleh Tim Papua
kepada negara pada 12 Agustus 2005 dan 18
Puncaknya terjadi pada 28 dan 29 Maret
Juni 2010 Pada 2005 tersebut gelombang
2001 pada saat Forum Kajian Otsus membuat
protes yang melibatkan lebih dari 13 000 rakyat
konsultasi publik di Gelanggang Olah Raga GOR Sekitar 500 orang berdemonstrasi
Papua dimotori oleh Dewan Adat Papua dan organisasi pergerakan mahasiswa Saat itu massa
Seusai upacara pembukaan massa demonstran
membawa peti mati sebagai lambang kegagalan
tak dapat dikendalikan dan memaksakan diri
Otsus untuk dikembalikan kepada DPRP sebagai
masuk ke dalam GOR Intinya mereka menolak
wakil dari NKRI Lima tahun kemudian Forum
Otsus dan bahkan menolak diskusi tentang Otsus
Demokrasi
Fordem
kembali mengadakan
Setelahnya pengunjuk rasa diberi waktu bicara
long march dan mengembalikan Otsus kepada
dan diminta untuk mendengarkan penj elasan dari
DPRP Aksi pengembalian Otsus terulang
Tim Uncen di dalam forum Meskipun berakhir
setelah sebelumnya MRP bersama rakyat Papua
damai pengunjuk rasa menolak tawaran dan
meninggalkan forum diskusi tersebut 49
Aksi penolakan terns berlangsung Sosialisa
50 Meski Diprotes UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diber
lakukan dalam http www tempointeraktif com diunduh pada 22 Maret 2012
si UU tersebut dihadapkan pada unjuk rasa dari
51 Sumule op cit hlm 628 631
masyarakat Papua sendin Penolakan disebabkan
52
as Lihat juga Rodd McGibbon Aceh and Papua Is Special
dilan Pembunuhan Theys Eluay org diunduh pada 22 Maret 2012
Autonomy the Solution
op cit hlm 22 25
49Sumule op cit hlm 28 30
Solidaritas Nasional untuk Papua mengenai Proses Penga
dalam http Www kontras
Benny Giay Pembunuhan Theys Kematian HAM di Tanah Papua
Yogyakarta Galangpress 2006
hlm 152
u
Tabe12 Dana Perimbangan Provinsi Papua menurut UU Otsus Pasal 34 Bagi hasil pajak
90
dari Pajak Bumi dan Bangun
Bagi hasil dana alokasi umum
Bagi hasil sumberdaya alam
80
dari sektor kehutanan
Dana Alokasi Khusus DAK sesuai perundang
perikanan dan pertambang
undangan dengan prioritas pada Provinsi Papua
an umum
2
Tanah dan Bangunan
70
pembiayaan pendidikan dan kesehatan
20
gas alam
an
80
PBB
dari Bea Perolehan Hak atas
dari Pajak Penghasilan Orang
dari minyak bumi dan
dari Dana Alokasi Umum yang ditujukan untuk
Dana tambahan yang ditetapkan besarannya oleh pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi
Pribadi
untuk infrastruktur
Sumber UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
melakukan musyawarah besar Mubes selama 2
Dengan demikian
Otsus sudah tentu saja
hari 9 10 Juni 2010 dan menyimpulkan bahwa
berujung pada kegagalan
Otsus terbukti gagal 54 Otsus dinilai gagal sebagai
solusi terhadap keinginan rakyat Papua untuk memperoleh rasa keadilan ss
Aksi aksi massa yang besar untuk menolak Otsus menunjukkan ada persoalan legitimasi
Implementasi Otonomi Khusus Papua
Ketika berbicara tentang Otsus Papua dan komit men pemerintah terhadap kesuksesan imple mentasi Otsus Papua pemerintah cenderung
rakyat Papua terhadap UU 21 2001 Rendahnya
menonjolkan besarnya dana Otsus dan peluang
keterlibatan masyarakat Papua di dalam tim pe
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua
nyusun draf RUU Otsus kematian Theys Eluay
Dengan begitu publik berharap pemerintah akan
kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan
lebih sungguh sungguh memperhatikan masalah
semangat Otsus dan rendahnya dampak Otsus
sosial ekonomi di Papua Dengan diberlakukan
terhadap perubahan kondisi masyarakat Papua menjadi latar belakang Otsus tidak mendapat
nya Otsus maka Papua memiliki pemasukan
legitimasi rakyat Rakyat Papua tidak percaya
provinsi Pasal 34 UU 21 2001 mengatur dana
bahwa Otsus dapat menyelesaikan persoalan
perimbangan baru secara khusus Secara umum
mereka bahkan sejak sebelum UU diterbitkan
ringkasan dana perimbangan Tanah Papua dalam
Implementasi UU Otsus yang tertunda tunda dan
konteks Otsus dijabarkan sebagai berikut
anggaran barn di samping pendapatan asli
lambat semakin memperkuat ketidak yakinan mereka tersebut
Berdasarkan Tabel 2
jika benar benar
dipenuhi oleh pemerintah pusat maka alokasi
UU Otsus yang seharusnya menjadi jalan
anggaran di luar pendapatan asli provinsi
tengah yang menampung aspirasi pemerintah sekaligus rakyat Papua justru tidak mendapatkan
terbilang sangat besar Hal ini terlihat juga dari besaran angka dana Otsus yang diperlihatkan
legitimasi yang utuh Kandungan UU Otsus
sejak 2002 hingga 2011 di Tanah Papua Hingga
yang secara substansi mampu mengakomodasi
2010 28 triliun rupiah telah dikucurkan sebagai
kepentingan dan harapan orang Papua sebagai bagian dari kerangka Indonesia yang utuh men jadi sia sia karena legitimasi yang dimilikinya
dana pelaksanaan Otsus Papua 16
rendah Legitimasi rendah ini pun berdampak
pada komitmen yang rendah untuk secara sungguh sungguh menerapkan cita cita Otsus
Tabel 3 memperlihatkan besaran dana Otsus
selalu meningkat setiap tahunnya Dana Otsus dikucurkan mulai dari angka satu trililiun rupiah
pada 2002 meningkat hingga mencapai tiga triliun rupiah pada 2011 Hanya pada 2009 dana
untuk memperbaiki kehidupan rakyat Papua
Otsus mengalami penurunan jumlah dibanding 14 Tugas Memajukan Kualitas Gerakan Rakyat Papua Saat
Ini
dalam http www gardapapua org diunduh pada 22
Maret 2012
Kahar
Selama ini pemerintah
telah mengucurkan dana besar untuk pelaksanaan
Otsus yakni lebih dari 18 trilliun rupiah Dengan
Sketsa Paradigma Kepapuaan bagi Penyelesaian
Damai Tanggapan atas Paket Kebijakan SBY Dialog dalam Bingkai Otsus UP413 dan NKRI dalam http www garda papua org diunduh pada 23 Maret 2012
70
kan thun sebelumnya
DPR Desak KPK Usut Penyelewengan Dana Otsus Papua
dalam http 2012
www news okezone com diunduh pada 23 Maret
Tabel 3 Dana Otsus dari Tahun ke Tahun Tahun
Dana Otsus Rupiah
2002
1 038 000 000 000
2003
1 539 560 000 000
2004
1 642 617 943 000
2005
1 775 312 000 000
2006
2 913 218 000 000
2007
3 274 230 000 000
2008
3 590 100 000 000
2009
2 609 796 098 000
2010
Tidak diketahui
2011
3 157 000 000 000
Sumber Dana Otsus 2002 2007
Departemen Keuangan
sesuai tahun dalam dalam Agung
Djojosoekarto Rudiarto Sumarwono Cucu Suryaman Ed Kinerja Otonomi Khusus Papua Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2008 hlm 145
Jakarta
Dana Otsus 2008 2009 www papuanews posterous com
Dana Otsus 2011 www suaraperempuanpapua org
Tabel 4 Perbandingan Dana Otsus dengan Tingkat
Tabel 5 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua
Kemiskinan
dan Papua Barat Tahun 2007 2010 per 1000 orang Dana Otsus
Tahun
Jumlah Penduduk
Triliun Rupiah
Miskin
2007
2008
2009
2010
Papua
Provinsi
793 4
733 1
760 3
761 6
Papua Barat
266 8
246 5
256 8
256 3
2002
1 038 000 000 000
41 80
2003
1 539 560 000 000
39 03
Sumber Badan Pusat Statistik BPS
2004
1 642 617 943 000
38 69
canaan Pembangunan Daerah Bapedda Papua dalam Angka
2005
1 775 312 000 000
40 83
2006
2 913 218 000 000
40 40
2007
3 274 230 000 000
40 78
vinsi Papua 2011
Sumber BPS 2007 dalam Agung Djojosoekarto Rudiarto
Provinsi Papua
Jayapura BPS dan Bapedda Pro
h1m 573
Kinerja Otonomi Khu
Sesuai Tabel 4 dan 5 jumlah penduduk
Jakarta Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pe
miskin di Papua maupun Papua Barat tidak
Sumarwono Cucu Suryaman Ed sus Papua
dan Badan Peren
merintahan 2008
hlm 145
pernah mengalami penurunan dengan angka yang signifikan meskipun jumlah dana Otsus terus
jumlah dana yang sedemikian besar sudah
meningkat Persentase peningkatan jumlah dana
seharusnya pelaksanaan pembangunan di Papua
Otsus berkisar antara 6
dapat berjalan dengan baik
mencapai 64
Dana Otsus yang besar temyata belum ber dampak secara signifikan pada penurunan tingkat
hingga yang tertinggi
pada 2006 Namun demikian
penurunan angka kemiskinan hanya berada pada angka 0 1
kemiskinan masyarakat Papua Hal ini terlihat
hingga yang tertinggi 7 6 pada 2008 Dana Otsus yang mengalami peningkatan
dari angka kemiskinan di Provinsi Papua Sejak
tertinggi pada 2006
diberlakukan pada 2001
mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar
Otsus tidak berhasil
64
bahkan hanya
Dengan demikian sedikit sekali dampak
mengurangi jumlah penduduk miskin di Papua
0 43
Keberhasilan mengurangi jumlah penduduk mis
pelaksanaan Otsus terhadap upaya mengurangi
kin hanya diperlihatkan antara 2002 2004 dan
angka kemiskinan di Papua
2007 2008 namun itu pun bukan pengurangan
Indikasi keberhasilan penggunaan dana
yang signifikan Setelahnya jumlah penduduk miskin meningkat dan angkanya cenderung tidak
Otsus secara tepat sasaran dapat juga dinilai dari
berubah Berikut merupakan perbandingan antara
Papua
tingkat indeks pembangunan manusia Faktanya
IPM
dana Otsus kembali tidak
dana Otsus dengan tingkat kemiskinan di Tanah
memperlihatkan dampak terhadap perbaikan IPM
Papua 2002 2007 dan jumlah penduduk miskin
di Papua dan Papua Barat hka dibandingkan
2007 2010
dengan provinsi provinsi lain di Indonesia
71
Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia IPM di Provinsi Papua dan Papua Barat 2007 2009 2008
2007
Provinsi
2009
Papua
63 41 terendah di Indonesia
67 95 terendah di Indonesia
68 58 terendah di Indonesia
Papua Barat
67 28 ke 4 terendah di Indonesia
64 00 ke 4 terendah di Indonesia
64 53 ke 4 terendah di Indonesia
Sumber Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapedda Provinsi Papua Papua dalam
Angka
Jayapura BPS dan Bapedda Provinsi Papua 2011
hlm 574
Tabel 7 Rasio Siswa dan Guru di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2009 SLIP
SD
SMU
PB
P
PB
P
PB
P
30
133
22
122
29
118
Peringkat Nasional
Peringkat Nasional 31
133
27
128
Peringkat Nasional 33
121
Sumber Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010 2014
Papua dan Papua Barat termasuk provinsi dengan tingkat IPM terendah
Selama tiga
tahun berturut turut Papua merupakan provinsi
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Papua telah dilakukan melalui perbaikan sarana prasarana pendidikan pembebasan uang dan beasiswa bagi para
yang terendah tingkat IPM nya Tidak jauh
pendaftaran sekolah
berbeda dengan Papua Provinsi Papua Barat
pelajar 58 Jika dilihat dari rasio siswa dan guru
menduduki peringkat keempat terendah IPM di
maka Papua dan Papua Barat dapat dikatakan
Indonesia Secara umum jika dilihat dari tingkat
tidak memiliki persoalan Data memperlihatkan
kemiskinan penduduk dan IPM
bahwa rata rata rasio siswa dan guru di tingkat
maka Otsus
tidak menunjukan perubahan yang signifikan di
Sekolah Dasar
Papua Situasi ini diperlihatkan di dalam Tabel
Pertama SLIP
6 sebagai berikut
SD
Sekolah Lanjutan Tingkat
dan Sekolah Menengah Umum
SMU adalah satu guru untuk 30 siswa Meski
Kemiskinan menjadi salah satu aspek yang
pun berada pada urutan terbawah dibandingkan
dapat digunakan untuk membuktikan sejauh
rasio di provinsi lain untuk tingkat SD namun
mana otonomi khusus berdampak bagi perbaikan
angka rasio tersebut masih wajar Tidak hanya
situasi masyarakat Papua Tidak hanya kemiskin
itu rasio di tingkat sekolah yang lebih tinggi
an keberhasilan atau kegagalan Otsus juga dapat
memperlihatkan peningkatan angka yang sema
dinilai dari tiga bidang lain yakni pendidikan kesehatan dan ketenagakerjaan Ketiga bidang
kin baik Berikut merupakan data rasio siswa
pembangunan tersebut termasuk di antara
dan guru di Papua dan Papua Barat tahun 2009 Meskipun data rasio memperlihatkan seolah
bidang bidang yang menclapat perhatian khusus
olah tidak ada persoalan antara jumlah guru
dalam pelaksanaan Otsus
dengan siswa di Papua namun itu belum mem
Berbeda dengan
persoalan ketenagakerjaan yang belum diatur
perlihatkan masalah yang sesungguhnya Angka
secara khusus oleh perdasus dan perdasi Papua
rasio tersebut memperlihatkan perbandingan
telah memiliki Perdasi Provinsi Papua Nomor 5
guru dengan jumlah siswa yang bersekolah
Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan
bukan dengan jumlah anak usia sekolah
di Provinsi Papua Perdasi ini menjadi landasan
Padahal persoalan nyata di Papua dan Papua
implementasi alokasi Jana Otsus minimal 30
Barat adalah rendahnya anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan Banyak Orang Papua yang mengalami putus sekolah atau bahkan tidak
untuk bidang pendidikan Pada praktiknya hingga 2006 alokasi dana pendidikan di kabupaten kota baru berkisar 12 21
57Djojosoekarto dkk Ed
72
saja 57
op cit hlm 45
pernah mengenyam pendidikan sama sekali Hal
51Ibid hlm 45 dan 57 58
Tabel 8 Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk 10 Tahun ke Atas di Papua Barat Tidak belum Pernah
Tahun
Sekolah
SD MI
SLTP MTs
SMU MA SMK
Perguruan Tinggi
Tidak Bersekolah Lagi
2010
7 6
18 42
4 13
4 76
1 97
63 12
2009
9 45
18 77
4 48
4 16
1 40
61 74
2008
7 03
12 15
5 83
4 99
1 28
68 72
Sumber Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat Papua Barat dalam Angka 146
Manokwari BPS 2011
hlm
147
Tabel 9 Angka Partisipasi Murni APM dan Angka Partisipasi Kasar APK menurut Jenjang Pendidikan di Papua Tahun 2010 APM
Jenjang Pendidikan
APK
SD MI
76 22
93 27
SMP MTs
49 62
60 05
SMA MA
36 06
48 20
Sumber Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua dalam Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Perenca naan Pembangunan Daerah Bapedda Provinsi Papua Papua dalam Angka 2011
Jayapura BPS dan Bapedda Provinsi Papua
hlm 108
Tabel 10 Dana Otsus dan Dana Kesehatan Provinsi Papua 2002
2005
2004
2003
2006
Dana Otsus
1 328 300
1 539 560
1 642 617
1 775 312
2 913 218
Dana Kesehatan
87 239
85 191
111 898
62 724
862 383
15 9
18 7
14 6
28 3
33 7
Ket dalam juta rupiah
Sumber Pemprov Papua 2002 2007 dalam Agung Djojosoekarto Rudiarto Sumarwono Cucu Suryaman Ed Otonomi Khusus Papua
Jakarta Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2008
Kinerja
hlm 68
ini sesuai dengan data yang dipaparkan dalam
mampu meningkatkan partisipasi pendidikan
tabel berikut
yang rendah di Papua penduduk
Tidak hanya itu rasio siswa dan guru juga
usia sekolah menunjukkan tingkat partisipasi
tampak tidak bersifat umum berlaku di semua
pendidikan yang rendah khususnya padajenjang pendidikan yang lebih tinggi Di Provinsi Barat
wilayah Papua Hal ini terbukti dari fakta adanya
Berdasarkan Tabel 8 dan 9
sekolah sekolah di Papua yang memiliki jumlah
penduduk usia 10 tahun ke atas didominasi oleh
guru terbatas Sebagai contoh SD Negeri Yongsu
siswa yang tidak bersekolah lagi Sejak 2008
Desoyo saat ini hanya memiliki tiga guru untuk
hingga 2010
Semakin tinggi
enam kelas Jika ada guru yang berhalangan Bering kali satu guru kemudian menangani enam kelas sekaligus Behan besar yang ditanggung
lebih dari 70
penduduk
usia
sekolah tidak pernah mengenyam pendidikan
atau tidak lagi bersekolah
tingkat pendidikan maka semakin rendah tingkat
oleh guru di Papua itu hanya dihargai oleh dana
partisipasi masyarakatnya Fenomena di Papua
insentif dari pemerintah sebesar 300 ribu Rupiah
maupun Papua Barat memperlihatkan tingkat
yang dibayarkan per tiga bulan 59 Situasi ini tentu
partisipasi tertinggi ada pada tingkat sekolah
akan berdampak pada tidak efektifnya proses
dasar Di Provinsi Papua APM untuk tingkat SD
belajar mengajar dalam institusi pendidikan di
mencapai 76
Papua
sementara APM untuk tingkat
SMU tidak mencapai separuhnya yakni 36 Situasi ini memperlihatkan bahwa Otsus belum
Joost W Mirino Ed
Dari Kampung ke Kampung Perjalan
an Jurnalistik Suara Perempuan Papua 2 Perempuan Papua 2011
Jayapura Suara
hlm 37 39 dan 96 97
73
Tabel 11 Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Medis di Papua Barat PB dan Papua P
Tahun
Rumah
Rumah Sakit
Sakit
Pemerintah
Puskesmas
Puskesmas
Balai Pen
Pembantu
gobatan
Posyandu
Polindes
Puskesmas Dokter
Keliling
swasta
PB
P
PB
P
PB
P
PB
P
PB
PB
P
PB
PB
P
PB
IP
2010
7
17
4
8
110
320
367
791
4
1173
3034
297
145
857
188
1733
2009
6
16
4
6
105
296
339
731
4
1173
4165 1218
141
783
2008
4
12
4
5
260 1339
731
3
1173
4610
93
783
194
P
7
185
P
156
148
667
IS74
Keterangan PB Papua Barat P Papua
Sumber Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat Papua Barat dalam Angka 161
Manokwari BPS 2011
hlm
165
Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapedda Provinsi Papua Papua dalam Angka Jayapura BPS dan Bapedda Provinsi Papua 2011
hlm 149 159
Selain pendidikan bidang kesehatan me di Papua Kebijakan Otsus telah mempunyai
pengurangan yang signifikan penduduk Papua yang mengalami keluhan kesehatan meskipun dana kesehatan yang besar telah dialokasikan
turunan dalam bentuk kebijakan pembangunan
Hal itu tidak mengejutkan jika mengetahui tidak
kesehatan provinsi
ada peningkatan signifikan ketersediaan fasilitas
rupakan salah satu prioritas pelaksanaan Otsus
Terdapat juga beberapa
peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas
dan tenaga medis di Papua Barat dan Papua
kesehatan di Papua 6 Tidak hanya itu dana Otsus
Berikut merupakan data ketersediaan fasilitas dan
dan dana kesehatan Provinsi Papua selama lima
tenaga medic di Papua Barat dan Papua
tahun sejak Otsus dijalankan juga mengalami peningkatan hingga mencapai 33 7
pada 2006
Hanya pada 2004 dana tersebut mengalami penurunan sebesar 4
Berikut merupakan data
dana Otsus dan dana kesehatan di Papua
Dari Tabel 1 1 dapat dikatakan
Pusat Kesehatan Masyarakat
hanya
Puskesmas
pembantu di Papua Puskesmas keliling di Papua dan tenaga dokter di Papua dan Papua
Barat yang peningkatan angkanya cukup tinggi
Berdasarkan data Tabel 10 dana Otsus meru
Selebihnya peningkatan ketersediaan fasilitas
pakan pemasok uang paling besar untuk bidang
dan tenaga medic sangat terbatas Jumlah dokter
kesehatan di Papua Dana Otsus mendominasi
di Papua Barat mengalami peningkatan sebesar
dana total kesehatan untuk Provinsi Papua hingga
21
lebih dari 78
jumlah dokter di Papua hanya 9 12
Dengan demikian dana Otsus me
hingga 60
sementara peningkatan
Meskipun
miliki peran yang sangat besar untuk membangun
mengalami peningkatan jumlah dokter tersebut
fungsi pelayanan kesehatan di Papua Pelayanan
belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan di Papua merupakan hal yang sangat penting karena tingginya keluhan kesehatan
kesehatan di Papua dan Papua Barat Ini terlihat
penduduk Catatan di Papua Barat menyatakan
dengan jumlah penduduk di Papua 1 dibanding 3 891 orang dan Papua Barat 1 dibanding 4 047
bahwa pada 2008 memiliki 31
keluhan tahun
berikutnya pada 2009 menurun 30 18 pada 2010 menjadi 24
dan
61 Begitu juga dengan
Provinsi Papua yang 200 ribu lebih penduduknya menderita sakit
Pada 2008 terdapat 277 912
dari rasio perbandingan antara jumlah dokter
orang maka angka rata rata rasio adalah satu
dokter berbanding lebih dari 3 800 penduduk Terbatasnya tenaga medis dan juga fasilitas
memberikan efek berantai terhadap menurunnya
orang memiliki keluhan kesehatan selanjutnya
pelayanan kesehatan di lapangan Hal ini akan
pada 2009 sebanyak 228 392 dan pada 2010
berdampak pada berkurangnya jangkauan pela
sebanyak 241 400 62 Terlihat bahwa tidak terjadi
60Djojosoekarto dkk Ed
sakit yang dilayani daya tahan tinggal tenaga
op cit htm 83
6 Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat Papua Barat dalam Angka
Manokwari BPS 2011
yanan kesehatan terbatasnya jumlah penderita
h1m 172
medis rendah terbatasnya kemampuan opera
sional dan lainnya Situasi tersebut bertambah
62Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Perencanaan Pemba ngunan Daerah Bappeda Provinsi Papua Papua dalam Angka
74
Jayapura BPS dan Bappeda Provinsi Papua 2011
hlm 166
Tabel 12 Jumlah Pencari Kerja di Papua 2000 2001 2009 2010 2011 Tahun
Jumlah Pencari Kerja
Jumlah Kesempatan Kerja
2000
81 313
1 866
2001
80 108
2 312
2009
141 816
5 891
2010
158 813
5 373
Keterangan belum termasuk Papua Barat
Sumber Diolah dari data BPS Provinsi Papua dan Papua Barat
Tabel 13 Rasio Jumlah Kesempatan Kerja dengan Jumlah Pencari Kerja 2000 2001 2009 2010 2011 Tahun
Rasio
2000
1
44
2001
1
35
2009
1
2010
24 1 30
Keterangan tidak termasuk Papua Barat
Sumber Diolah dari data BPS Provinsi Papua dan Papua Barat
buruk pada wilayah wilayah perdesaan di Papua
diterapkan jumlah pencari kerja saat ini terus me
Ada kesenjangan jumlah tenaga medis di kota
ningkat Rasio perbandingan jumlah kesempatan
dengan di desa Tidak hanya itu pasokan obat
kerja dengan pencari kerja pun tidak mengalami
juga sering kali tidak lancar dan mengakibatkan persediaan obat di perdesaan kosong Dampak
penurunan secara signifikan Berikut merupakan
nya
data yang menggambarkan situasi tersebut
masyarakat mencari alternatif pengobatan
Berdasarkan Tabel 12 dan 13 jumlah pencari
dengan cara kembali pada upaya pemulihan
kerja dan jumlah kesempatan kerja pada 2009
kesehatan tradisional
20 10 mengalami peningkatan menyentuh hampir
Selain meningkatkan pelayanan publik
100
dibandingkan 2000 2001
Namun jika
dalam bidang pendidikan dan kesehatan UU
dilihat secara saksama dari rasio perbandingan
Otsus juga mengamanatkan upaya pemberdayaan
jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari
ekonomi masyarakat lokal Sesuai dengan Bab
kerj a maka terj adi penurunan angka rasio dengan
XVIII Pasal 62 UU 21 2001 setiap orang Papua
diterapkannya Otsus di Papua Namun begitu
berhak untuk memiliki peker aan dan penghasilan
penurunan rasio tersebut tidak memperlihatkan
yang layak Meskipun belum ada penerjemahan
situasi yang berbeda dengan signifikan Pada
secara operasional di dalam perdasus maupun
2001 satu lapangan peker aan diperebutkan oleh
perdasi
namun pemerintah telah berupaya
35 pencari kerja Sementara itu sepuluh tahun
mendorong pemberdayaan ekonomi dan investasi
setelah Otsus diterapkan terdapat satu lapangan
di Papua Pemerintah mengucurkan dana modal
pekerjaan yang diperebutkan 30 pencari kerja
untuk peningkatan produksi pertanian
perke
Dari dinamika data statistik kemiskinan
bunan peternakan perikanan dan industri 61
IPM ketenagakerjaan pendidikan dan kesehatan
Hal tersebut diharapkan akan berdampak pada
maka sumbangan Otsus dapat dikatakan tidak
besarnya kesempatan kerja yang tersedia untuk masyarakat Ironisnya fakta yang ada di Papua menunjukkan situasi yang bertolak belakang
signifikan Besarnya dana Otsus yang telah dia lokasikan tidak memiliki dampak besar terhadap
Dibandingkan dengan situasi sebelum Otsus
masyarakat di Papua dan Papua Barat Rendahnya dampak pelaksanaan Otsus dilatarbelakangi oleh beragam persoalan termasuk masalah birokrasi
63 Yafet Kambai dkk
Ed
Perlawanan Kaki Telanjang 25
Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua LSM Papua 2007
hlm
64Djojosoekarto dkk Ed
Jayapura Foker
rendahnya keterlibatan masyarakat dan korupsi
152
op cit hlm 130 131
75
Persoalan Pengelolaan Dana Otsus
berdasarkan pemaknaan mereka sendiri 70 An
Sebenarnya Provinsi Papua telah memiliki
tara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
Perdasus No 1 Tahun 2007 tentang Pembagian
daerah kabupaten kota keduanya belum ada
Dana Otonomi Khusus Namun peraturan ter
kejelasan mengenai kebijakan kebijakan pem
sebut tidak dapat ditegakkan 61 Gubernur Papua
bangunan yang bersifat khusus yang seharusnya
Barnabas Suebu menolak menggunakan perdasus
diimplementasikan dalam pelaksanaan pemerin
tersebut karena menurutnya bertentangan dengan
tahan dan pembangunan di daerah 71 Kebijakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pengelolan Keuangan Daerah
Suebu
pembangunan di Papua oleh pemerintah pusat provinsi kabupaten belum integratif Akibatnya
66
program program pembangunan yang ada di Papua menjadi tumpang tindih dan tidak saling mendukung antara satu program dengan program
Penggunaan dana Otsus pada praktiknya hanya
lainnya Dengan begitu program pembangunan
berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluar kan oleh pemerintah Provinsi Papua setiap tahun
menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan
menegaskan
Jika kita menggunakan perdasus
tersebut maka kami akan dituduh korupsi dan
kita semua rame rame akan masuk bui
anggaran
Misalnya
pada 2006
masalah
pemerintah
Program pembangunan yang tidak terencana
provinsi mengeluarkan nota kesepahaman
dengan baik ditandai oleh distribusi program
pembagian dana Otsus 2006 rencana definitif penggunaan dana Otsus dan pedoman teknis
yang tidak merata di seluruh daerah Program pembangunan yang masuk di dalam APBD
kebijakan penggunaan dana Otsus 67
2012 belum mengakomodasi semua distrik dan
Posisi dana Otsus di dalam APBD pun tidak dicantumkan dengan jelas
Ini juga membuat
kampung 72 Penyaluran dana Otsus Bering kali terkonsentrasi hanya di wilayah perkotaan Baja
alokasi anggaran dan pelaksanaan dana Otsus
tanpa menjamah wilayah perdesaan
menjadi kabur Dana Otsus tidak menjadi sate
kondisi geografis di Tanah Papua sering kali
bentuk anggaran tersendiri melainkan digabung
menjadi alasan pemerintah atas penyebaran pro
kan ke dalamAPBD dan disebut sebagai sumber
gram pembangunan yang tidak merata tersebut
pendapatan lain 68 Dengan demikian alokasi dana
Tidak hanya itu penyaluran dana pembangunan
untuk pembangunan di Papua menjadi tidak jelas
juga sering mengalami keterlambatan Sebagai
sumber pendanaannya Masyarakat tidak menge
contoh dana pendidikan baru sampai di daerab
tahui apakah dana pembangunan itu berasal dari
bahkan enam bulan setelah proses belajar
dana Otsus Dana Alokasi Umum DAU
mengajar dimulai 71
atau
Dana Alokasi Khusus DAK 69
Sulitnya
Pemerintah daerah remiliki mekanisme
hingga 25 tahun Pemerintah daerah khususnya
perencanaan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang yang seharusnya dapat membuka ruang partisipasi masyarakat Musrenbang dapat menjadi ajang penentuan agenda kebij akan pembangunan Dengan adanya
Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tidak
Otsus
menyusunnya sej ak awal sehingga para elite lokal
aspirasi lebih diakomodasi oleh pemerintah Se
memiliki kecenderungan untuk menafsirkan
tiap tahunnya 700 juta rupiah telah dialokasikan anggaran Musrenbang Namun substansi aspirasi
Tidak ada grand design yang dapat men jelaskan tahap tahap pembangunan di dalam kerangka Otsus Papua
Target capaian apa
yang akan diraih setelah 5 tahun 10 tahun
seharusnya partisipasi lebih tinggi dan
dari bawah tersebut tidak diakomodasi secara 65Ibid hlm 57
66 Otsus Bukan Sekedar Uang dalam http
Suara Perempuan Papua
suaraperempuanpapua orgl diunduh pada 20
April 2012
70Raharusun op cit hlm 258 71 Rima Making dan Joost Mirino Sepuluh Tahun Implemen tasi Otsus Papua
67Djojosoekarto dkk Ed
op cit hlm 44
dalam http
wwwperempuanpapua org
diunduh pada 20 Maret 2012
68 DPRD Minta Dana Otsus Dikelola Tersendiri dalam http
72 Program Pembangunan Harus Sesuai Musrembang dalam
wwwpapuanews posterous com diunduh pada 29 Maret 2012
http
69Djojosoekarto dkk Ed
73 Djojosoekarto dkk Ed
76
op cit hlm 58
www bintangpapua com diunduh pada 21 Maret 2012
op cit h1m 45 dan 57 58
layak dalam program pembangunan di Papua
Menurut Esther Heidbuchel
pola pe
dan Papua Barat 74 Hasilnya terlalu formalistik
nyelewengan dana Otsus di Papua mengikuti
dan gagal mendorong partisipasi masyarakat dari tingkat kampung hingga kabupaten 75 Pada
model
bate es
Artinya jumlah dana Otsus
akhirnya umumnya program yang dijalankan
yang besar akan tereduksi di setiap tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat yang teratas
oleh pemerintah berangkat dari rencana peme
hingga yang terbawah Dana Otsus terpotong oleh
rintah sendiri dan bukan berasal dari suara rakyat
apa yang diistilahkan sebagai biaya transaksi transaction cost di setiap lapis birokrasi Di tingkat pemerintahan lokal sejumlah uang
Dana Otsus yang lebih besar birokrasi
anggaran dan program pembangunan yang tidak tertib juga mengundang korupsi yang lebih besar Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak
dalam skala besar digunakan untuk biaya perjalanan para birokrat sekaligus dijadikan
penyimpangan penggunaan dana Otsus Papua dan
sebagai uang pribadi para petinggi pemerintah
Papua Barat selama 2002 2010 Total dana Otsus
Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan
yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Papua
dari pemerintah pusat hingga daerah sehingga
dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2010 tercatat
hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat 79
28 84 triliun rupiah Namun berdasarkan uji
Penyimpangan dana Otsus ini juga menjadi
petik cakupan dana yang diperiksa BPK hanya
4 12 triliun rupiah telah terjadi penyimpangan
bukti bahwa kelompok elit di Papua lah yang paling diuntungkan oleh otonomi khusus Otsus membawa perubahan terhadap penampilan dan berbagai atribut yang menyertai keberadaan
baik oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun
pejabat publik Papua Perubahan ini diperlihatkan
19 12 triliun rupiah Dari jumlah Jana 19 12
triliun rupiah yang diperiksa BPK sebanyak
Papua Barat 76
oleh meningkatnya jumlah sarana dan prasarana
Penyalahgunaan dana Otsus terjadi dalam
pemerintahan termasuk mobil dan komputer
berbagai wujud berbeda termasuk program fiktif
jinjing yang dimaksudkan sebagai pendukung
kelebihan pembayaran yang tidak sesuai keten
kerja birokrat untuk melayani masyarakat 80
tuan hingga jalan jalan ke Eropa dan lainnya
Faktanya pelayanan publik terkait dengan bidang
Laporan BPK mengungkapkan penyimpangan
pendidikan kesehatan dan ketenagakerjaan pun
yang meliputi kegiatan tidak dilaksanakan
masih bermasalah
alias fiktif senilai 28 94 miliar rupiah kelebihan
Meskipun pengelolaan dana Otsus di Papua
pembayaran karena kekurangan volume peker
rawan diselewengkan
jaan atau pembayaran tidak sesuai ketentuan
belum banyak pelaku korupsi yang ditangani
senilai 218 29 miliar rupiah dan penyelesaian
secara hukum Hingga saat ini Komisi Pembe
pekerjaan yang terlambat dan tidak dikenai denda
rantasan Korupsi KPK bahkan belum berhasil
senilai 17 22 miliar rupiah Selain itu ada juga
menangani kasus korupsi Otsus di Papua Padahal
dana yang didepositokan di Bank Mandiri dan
di wilayah lain KPK telah banyak menciduk
Bank Papua sebesar 2 35 triliun rupiah 77 Selain
elite lokal pelaku korupsi Walaupun demikian
penyimpangan deposito ini BPK juga menemu
laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di Papua juga sudah ada yang
kan adanya mark up pengadaan barang dan jasa pemotongan langsung oleh Biro Keuangan Setda Papua dan pengeluaran yang tidak didukung bukti lengkap dan valid 71
namun hingga saat ini
diperiksa dan sebagian diajukan di pengadilan
meski berjalan lambat 81 Hingga Deposito ke Bank
dalam http
www tabloidjubi com
diunduh pada 27 Maret 2012
Program Pembangunan Harus Sesuai Musrembang
op cit 79 Esther Heidbuchel The West Papua Conflict in Indonesia
75 Rima Making dan Joost Mirino tasi Otsus Papua
Sepuluh Tahun Implemen
op cit
dalam http
www manok
wari bpk go id diunduh pada 27 Maret 2012 Ibid
Victor Mambor
Wettenberg Johannes Herr
mann J J Verlag 2007 hlm 149
76 Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Dana Otonomi Khusus
Provinsi Papua dan Papua Barat
Actors Issues and Approaches
80 Demmy Antoh Menggugat Implementasi Otsus Papua Sorong Pusat Pengkajian Pembangunan Papua P4 2008 hlm 109 Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian SKP Keuskupan
Edan Dana Otsus Dipakai Ronda ke Eropa
Jayapura Memoria Passionis di Papua Tahun 2005 SKP Jayapura 2007
h1m
Jayapura
139
77
Catatan Penutup
Papua Barat diterbitkan sebagai penjelasan teknis
Proses politik pembuatan UU 21 2001 tentang
UU Otsus setelah orang Papua mengembalikan
Otsus bagi Papua menunjukkan bahwa UU
otonomi khusus di tahun 2005 Namun demikian
tersebut hampir tidak memiliki legitimasi
pada praktiknya inpres tersebut tidak operasional
terutama dari pihak pihak yang berkonflik UU tersebut bukan merupakan hasil dialog yang
di Papua dan Papua Barat 12 Kegagalan penerapan Inpres 5 2007 di
menghasilkan kesepakatan politik bersama
percaya karena tidak ada lembaga khusus yang
Absennya legitimasi membuat implementasi
menangani Papua Oleh karena itu pemerintah
Otsus mengalami hambatan dari pihak pihak
akhirnya menerbitkan PP 65 dan 66 Tahun 2011
yang berkonflik Pihak pemerintah membuat kebijakan yang menghambat pelaksanaan UU
yang kemudian membentuk Unit Percepatan
Otsus dan bahkan mencederai semangat dasar
Barat
Otsus
membangun kerja sama program pembangunan
yakni keberpihakan
perlindungan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua UP4B
UP4B ini diharapkan mampu
dan pemberdayaan orang asli Papua Pihak
antar elemen pemerintah di tingkat pusat dan
kelompok promerdeka dan masyarakat Papua
daerah dalam pelaksanaan Otsus UP4B meru
pada umumnya terus menerus menunjukkan
pakan sebuah unit yang baru berjalan belum satu
sikap dan pandangan yang menolak Otsus Dapat disimpulkan bahwa UU Otsus Papua memang
tahun sehingga tidak tepat jika penilaian gagal
memiliki cacat politik bawaan sejak lahir dan
Namun demikian UP413 sudah pasti mengemban
terbawa hingga sekarang 2012
beban yang sangat berat untuk memenuhi
tidaknya kerja unit tersebut diberikan saat ini
Ketiadaan atau rendahnya legitimasi politik
harapan perbaikan situasi di Papua Berkaca dari
UU Otsus bisa dikompensasi jika aspek lain
kegagalan Otsus maka UP413 seharusnya tidak
lebih berhasil di dalam pelaksanaannya Bidang bidang sosial ekonomi seperti pendidikan
hanya secara teknis memperbaiki pengelolaan
kesehatan
berkinerja jauh lebih balk dengan memperbaiki
dari itu UP4B perlu mendorong upaya baru membangun penyelesaian konflik Papua yang
peringkat Indeks Pembangunan Manusia IPM
memiliki legitimasi kuat balk itu dari pemerintah
Papua dan Papua Barat atau mengurangi angka
pusat maupun seluruh orang Papua
dan ketenagakerjaan seharusnya
dana Otsus dan pembangunan di Papua Lebih
kemiskinan Namun sebagaimana dibahas di atas
bidang bidang ini juga memiliki masalah men dasar yang membuatnya juga cenderung tidak berhasil Ada masalah mekanisme penggunaan dana Otsus skema perencanaan pembangunan
yang lemah dan yang terburuk adalah korupsi yang telah meluas di Papua dan Papua Barat Dengan demikian Otsus Papua dapat dikatakan
cenderung gagal menjadi jalan tengah bagi konflik Papua yang melingkar sejak 1960 an Papua masih akan menjadi ganjalan serius di
dalam upaya membangun keindonesiaan yang secara demokratis menegakkan perdamaian dan keadilan
Kegagalan membangun letimasi politik yang
Daftar Pustaka
Antoh Demmy 2008 Menggugat Implementasi Ot sus Papua Sorong Pusat Pengkajian Pemba ngunan Papua P4
Badan Pusat Statistik BPS
dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bapedda
Provinsi
Papua 2001 Papua dalam Angka Jayapura BPS dan Bappeda Provinsi Papua
Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua 2011
Bapedda
Provinsi
Papua dalam Angka Jayapura
BPS dan Bappeda Provinsi Papua Badan Pusat Statistik
BPS
Provinsi Papua Barat
2011 Papua Barat dalam Angka Manokwari BPS Provinsi Papua Barat
kuat merupakan benih awal kegagalan implemen
tasi Otsus di Papua Kegagalan yang berujung pada pengembalian Otsus oleh orang Papua telah
82 Flassy dkk Op cit hlm 95 Lihat juga Velix V Wanggai
menciptakan cara cara baru pemerintah untuk
New Deal for Papua
memperbaiki Otsus Inpres 5 2007 tentang Perce patan Pembangunan Provinisi Papua dan Provinsi
in
Jakarta
Menata Kembali Papua dengan Hati
Indonesia Press dan The IRIAN Institute 2009
hlm 136 137
Broek ofm Theo P A van den dan J Budi Hernawan
Inpres Pemekaran Papua Bermasalah
ofm 2001 Memoria Passionis di Papua Kon
www politikindonesia com
disi HakAsasi Manusia dan Gerakan Aspirasi
Maret 2012
Merdeka Gambaran 1999 Jakarta Sekretariat
Keadilan dan Kedamaian
SKP
Keuskupan
International Crisis Group 2003 Dividing Papua How Not to Do It ICG Asia Briefing Paper
Jayapura dan Lembaga Studi Pers dan Pemba ngunan LSPP Jakarta
Broek ofm Theo P A
9 April 2003
Kambai Yafet dkk
van den dkk
2001
Memo
Jakarta LSPP
Conoras Yusman Ed
Ed
2007
Perlawanan Kaki
Telanjang 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil
ria Passionis di Papua Kondisi Sosial Poli tik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2000
dalam http
diunduh pada 20
di Papua Jayapura Foker LSM Papua Kahar
Sketsa Paradigma Kepapuaan bagi Penyele saian Damai Tanggapan atas Paket Kebijakan
2008 AMP Kitong Pu Honai
Jayapura Foker LSM Papua dan New Zealand
SBY Dialog dalam Bingkai Otsus UP413 dan NKRI dalam http www gardapapua org di
Agency International Development NZAID
unduh pada 23 Maret 2012
Djojosoekarto Agung dkk
Ed
2008
Kinerja
Otonomi khusus Papua Jakarta Kemitraan
DPR Dukung RUU Otonomi Khusus untuk Papua dalam http perpustakaan bappenas go id di unduh pada 16 Maret 2012
SKPD dan Kelompok Masyarakat
http
Papua aalam http wwwnews okezone com diunduh 23 Maret 2012
wwwtabloidjubi com diunduh pada 20
Maret 2012
Autonomy the Solution
dalam
wwwpapuanews posterous com diunduh
Ed 2011 Dari Kampung ke Kam pung Perjalanan Jurnalistik Suara Perempuan Papua 2 Jayapura Suara Perempuan Papua
pada 29 Maret 2012
Jalan Tengah Dua Ekstrem
Elisabeth Adriana dkk 2006 Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua Jakarta LIPI Press 2005 Agenda dan Potensi Damai di Papua Jakarta LIPI Press
dalam http
www suaraperempuanpapua org diunduh pada 10 Maret 2012 MRP Antara Politik dan Kultural loidjubi com
Flassy Angela dkk 2008 Luka Papua HIV Otono mi Khusus dan Perang Suku Jakarta Spasi
Mansai
Abner
Berujung
dalam www tab
diunduh pada 20 Maret 2012
Perdasus Perdasi
Penantian Tak
dalam www tabloidjubi com diun
duh pada 20 Maret 2012
VHR Book
Giay Benny 2006 Pembunuhan Theys Kema tian HAM di Tanah Papua
Yogyakarta
Mendagri
body
Majelis Rakyat Papua Jangan Super
dalam http
www liputan6com diun
duh pada 20 Maret 2012
Galangpress
Habibie Bacharuddin Jusu 2006 Detik Detik yang
Making Rima dan Joost Mirino
Hadi Syamsul 2007 Disintegrasi Pasca Orde Baru
Negara Konflik Lokal dan Dinamika Inter nasional Jakarta Yayasan Obor Indonesia
The West Papua Conflict
in Indonesia Actors Issues and Approaches
Wettenberg Johannes Herrmann J J Verlag Hosio Jusach Eddy 2006 Nilai Politis Provinsi
dalam http wwwperempuanpapua org diunduh pada 20 Maret 2012
Mambor Victor
Edan Dana Otsus Dipakai Ronda
ke Eropa Hingga Deposito ke Bank
http
Maret 2012
OPM Manfaatkan Kelemahan PP No 2007
Organisasi Perangkat Daerah
duh pada 21 Maret 2012
Yogyakarta
Laksbang Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Dana Otonomi Khu dalam
www manokwari bpkgo id diunduh pada
27 Maret 2012
Indarti Poengky dkk 2011 Sekuritisasi Papua
dalam
www tabloidjubi com diunduh pada 27
Irjabar bagi NKRI Implementasi Pedoman
sus Provinsi Papua dan Papua Barat
Sepuluh Tabun
Implementasi Otsus Papua
Menentukan Jakarta THC Mandiri
http
Washington East
West Centre Mirino Joost W
DPRD Minta Dana Otsus Dikelola Tersendiri
Heidbuchel Esther 2007
dalam
McGibbon Rodd 2004 Aceh and Papua Is Special
DPR Desak KPK Usut Penyelewengan Dana Otsus
http
Ketua MRP Dana Otsus Dibagi Bukan Disetiap
dalam http
77 Tabun
www okezone com diun
Otsus Bukan Sekadar Uang Suara Perempuan Papua dalam http suaraperempuanpapua org diunduh pada 20 April 2012
Pemerintah Pusat Kurang Komunikatif dalam http suaraperempuanpapua org diunduh pada 19 Maret 2012
Jakarta Imparsial
79
Program Pembangunan Harus Sesuai Musrembang dalam http
www bintangpapua com diunduh
pada 21 Maret 2012
nis di Papua Potret Sosial Politik dan HAM
Sepanjang 2004 Jayapura SKP Keuskupan Jayapura
Raharusun Yohanis Anton 2009 Daerah Khusus
Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
Keuskupan Jayapura 2007 Memoria Passionis
Press
di Papua Tahun 2005 Jayapura SKP Jayapura
Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010 2014
dalam http
Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
SKP
Keuskupan Jayapura 2008 Memoria Passio
RUU Otonomi Khusus Irja Diterima Gus Dur
www berita liputan6com diun
duh pada 9 Maret 2012
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan
nis di Papua Tahun 2006 Jayapura Office for Justice and Peace Catholic Diocese of Jayapura dan SKP Keuskupan Jayapura Tugas Memajukan Kualitas Gerakan Rakyat Papua
Jayapura 2000 Kondisi HakAsasi Manusia di
Saat Ini
Tanah Papua serta Perkembangan Gerakan As
diunduh pada 22 Maret 2012
pirasi Merdeka Jayapura Sekretariat Keadilan
dan Perdamaian Keuskupan Jayapura
dalam http www gardapapua org
UU No 21 Tabun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Sugandi Yulia 2008 Analisis Konflik dan Rekomen
Wanggai Velix V 2009 New Dealfor Papua Menata
dasi Kebyakan Papua Jakarta Friedrich Ebert
Kembali Papua dengan Hati Jakarta Indonesia
Stiftung
Press dan The IRIAN Institute
Sumule Agus Ed
2003
Mencari Jalan Tengah
Otonomi Khusus Provinsi Papua Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
Widjojo Muridan S
Ed 2009 Papua Road Map Negotiating the Past Improving the Present and Securing the Future Jakarta LIPI YOI TIFA
SKP
Keuskupan Jayapura 2006 Memorian Passio
Membaca Kekerasan di Timika
http
dalam
www unisosdem org diunduh pada 20
Maret 2012
M
SKP
dalam Perspektif NKRI Jakarta Konstitusi
POLITIK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Abstract
Special autonomy funds for Papua that were increasing in number every year for ten years in fact did not give any significant change to the welfare of the people ofPapua Thus the local people ultimately consider that special autonomy as a compensation ofseparatism did not perform well and even failed This paper argues that
the failure of distribution of special autonomy funds in Papua is caused not only by the lack of capacity of local governments but also by the lack ofpolitical will of central government Keywords Papua special autonomy local government central government
Abstrak
Dana otonomi khusus untuk Papua yang meningkat jumlahnya setiap tahun selama hampir sepuluh tahun dalam kenyataannya tidak mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua Hal ini menga
kibatkan masyarakat lokal Papua menganggap bahwa otonomi khusus sebagai kompensasi dari separatisme tidak berpengaruh signifikan bahkan bisa dikatakan gagal Paper ini berupaya membuktikan bahwa kegagalan distribusi
dana otonomi khusus di Papua tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemerintah lokal namun juga kurangnya political will dari pemerintah pusat Kata kunci Papua otonomi khusus pemerintah lokal pemerintah pusat
Pengantar
berhati hati memberikan hak politik kepada
Melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua Untuk itu pemerintah lebih mendorong
Papua pemerintah tidak raja memberikan hak
fasilitas ekonomi daripada pemberian hak hak
khusus dalam hal politik tetapi juga memberikan
politik Fasilitas ekonomi yang diberikan kepada
fasilitas ekonomi berupa dana perimbangan
Papua sangat melimpah mulai dari pemberian
dalam rangka otonomi khusus
untuk
bagi hasil SDA yang lebih besar dibandingkan
meningkatkan kesejahteraan Papua Pemberian
daerah biasa penerimaan khusus dalam rangka
perlakuan khusus kepada Provinsi Papua ini
pelaksanaan otsus yang besarnya setara dengan
tidak secara radar didasarkan atas pengakuan
2
identitas sosio kultural ataupun karena kontribusi
dana tambahan dalam rangka pelaksanaan
otsus
sumber daya alam SDA Papua yang sangat besar kepada negara Pemberian otsus kepada Papua dapat dikatakan sebagai
keterpaksaan
negara karena tuntutan Papua merdeka semakin menguat
Konsekuensi dari keterpaksaan pemberian
perhatian kepada Papua melalui penyediaan
dari dana alokasi umum
DAU
nasional
otsus peningkatan infrastruktur hingga program percepatan pembangunan
Fasilitas tersebut
tidak diimbangi dengan pemberian hak politik
secara Was dalam hal misalnya hak menentukan
lambang dan lagu daerah serta lembaga perwa kilan daerah
otsus bagi Papua adalah tindakan setengah hati dari negara dalam merumuskan kebijakan operasional otsus hingga pembinaan dan penga
Fasilitas ekonomi yang dimaksud penulis menunjuk pada dana otonomi khusus secara umum Sering kah orang menyebut
wasan implementasinya Pemerintah pusat sangat
pelbagai fasilitas ekonomi yang diberikan kepada Papua dalam rangka otsus dengan menyebutnya sebagai dana otsus
E
Dengan perlakuan khusus pemberian
fasilitas ekonomi yang melimpah masyarakat
hidup dalam kemiskinan di tengah sumber daya ekonomi yang melimpah
Papua tampak dimanjakan dan dibiasakan
dengan hal yang berbau uang Birokrat daerah dari tingkat provinsi hingga distrik setidaknya
pernah bersentuhan dengan uang khusus ini Namun sayangnya banyak masyarakat yang tidak merasakan kemajuan sosial ekonomi dan
infrastruktur sebagai dampak dari hadirnya
dana otsus Masyarakat yang mendapatkan dana otsus tunai tidak menyadari peruntukannya
sehingga dana tersebut sering menguap begitu Baja Demikian juga dana otsus yang dikelola oleh pemerintah setempat cenderung dipergunakan untuk membiayai program yang duplikatif turn pang tindih Banyak program manipulatif yang dibuat oleh aparat pemerintahan lokal sehingga
banyak dana otsus yang dikorup oleh mereka Tidak sedikit kritik dan pertanyaan mengenai
format kekhususan Papua ketika mencermati dampak implikasi pelaksanaan otonomi khusus belakangan ini Pemberian fasilitas ekonomi
yang melimpah kepada Papua seakan tidak mampu menjawab keadilan dan kesejahteraan
yang selama ini dituntut masyarakat Papua Tingginya tingkat kemiskinan biaya ekonomi
dan kesenjangan ekonomi yang menjadi pang kal pergolakan masih hadir di tengah tengah masyarakat Papua Fakta menunjukkan bahwa
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkua litas masih sangat minim jaringan infrastruktur
masih memprihatinkan dan kualitas sumber daya manusia SDM lokal masih rendah
Dimensi Desentralisasi Fiskal Desentralisasi dapat menampilkan dua sisi
yang Baling berseberangan Di satu sisi banyak pendapat yang menyatakan bahwa desentralisasi merupakan landasan untuk peningkatan efisiensi ekonomi
efisiensi biaya peningkatan akun
tabilitas
dan peningkatan mobilisasi sumber
daya
Dalam perspektif ini
desentralisasi
diperlukan ketika institusi institusi pemerintah menjadi sangat tidak efektif bahkan gagal mem berikan pengaruh otoritas pusat kepada berbagai
institusi di level terendah 2 Di sisi lain banyak
pendapat yang beranggapan bahwa tidak ada satu pun kebaikan tersebut didapatkan di
daerah di mana preferensi warga tidak dapat
dicerminkan dari hasil alokasi anggaran dan kapasitas kelembagaan pemerintahan lokal tidak memadai untuk menjalankan itu Dalam
perspektif ini desentralisasi justru tampak meng hasilkan peningkatan biaya kurang efisien dalam penyampaian pelayanan dan kemungkinan justru
memperbesar ketimpangan dan ketidak stabilan makroekonomi 3
Jumlah uang yang dialokasikan oleh otoritas
lokal dan derajat pengaruh lokal dalam peng alokasiannya merupakan elemen vital dalam
formula desentralisasi Otonomi daerah tidak dapat diaatikan begitu raja dengan otonomi
keuangan Pernyataan ini didasatkan atas kenya taan bahwa pemerintahan daerah dengan sistem
Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan
mengapa kesejahteraan masyarakat Papua tidak meningkat secara signifikan setelah pemerintah
pusat memberikan fasilitas ekonomi yang sangat besar setelah otonomi khusus berjalan selama
kurang lebih sepuluh tahun Faktor apa saja yang mengganggu distribusi fasilitas otonomi khusus termasuk di dalamnya dana otsus Pertanyaan ini
penting karena keberlimpahan sumber daya alam ditambah dengan fasilitas otonomi khusus tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Papua Tingkat kemiskinan masih tinggi dan sebagian
besar masyarakat tidak merasakan manfaat dari otsus Dapat dikatakan bahwa saat ini masyarakat
Papua menghadapi problems ofplenty yaitu tetap
yang sehat dapat hadir meskipun hampir semua keuangannya berasal dari pusat Di negara negara
sedang berkembang kebanyakan orang merasa bahwa mereka memiliki kontrol yang kecil atas aktivitas pemerintahan Oleh karena itu bagi mereka untuk mengalokasikan cumber daya
secara formal melalui desentralisasi Dalam hal
ini mereka tidak menjamin efektivitas otonomi
daerah tetapi menawarkan kesempatan yang James Manor The Political Economy ofDemocratic Decen tralization
Washington The World Bank 1999
Remy Prud homme
On the Dangers of Decentralization
Policy Research Working Paper No 1252 World Bank Washington DC 1994 Sebagaimana dikutip dalam Richard M Bird dan Francois Vaillancourt Eds
Fiscal Decentraliza
tion in Developing Countries New York Cambridge Univer sity Press 1998 hlm 1
lebih baik kepada politisi dan birokrat lokal
oleh pemerintah daerah
tetapi penawaran
dengan sedikit pengetahuan untuk menjaga
anggaran bertindak sebagai suatu hal yang
kontribusi mereka dalam pembuatan kebijakan
persuasif untuk mengadopsi beberapa kebijakan
Pembuatan kebijakan lokal secara otonom
pusat Kelima adalah hundred per cent grants
bukan merupakan satu satunya kriteria penting
di mana tidak ada kontribusi keuangan daerah
dalam bisnis penganggaran di daerah Itu hanya
yang dibutuhkan dan pemerintah daerah hanya
sama pentingnya dengan mengatur keuangan
membelanjakannya Tidak ada arahan terpusat
secara efisien dan sejalan dengan tujuan utama buatan kebijakan lokal secara otonom dengan
yang kuat mengenai kapan dan bagaimana dana hibah ini dibelanjakan Keenam adalah deficiency grants yang dibayarkan oleh pemerintah pusat
pengaturan keuangan secara efisien merupakan
untuk membenahi kesenjangan antara belanja
tujuan yang dapat dicapai baik sistem terdesen tralisasi secara efektif atau tidak Penting untuk
dan pendapatan
kebijakan nasional Walaupun demikian pem
Sebagaimana terjadi di negara negara
diketahui apakah sistem penganggaran daerah
sedang berkembang kasus Indonesia juga
bekerja untuk melindungi otonomi lokal atau
menunjukkan kecenderungan umum bahwa
untuk menghancurkannya s
daerah masih sangat tergantung pada transfer
Dari sisi pendapatan Philip Mawhood
anggaran dari pusat Daerah masih belum mampu
merinci jenis penerimaan lokal setidaknya
membiayai keperluannya sendiri secara relatif
dalam enam jenis Pertama adalah own revenues
independen Jika diambil rata rata kemampuan
Di dalam konteks pendapatan asli daerah ini
daerah untuk membiayai keperluannya sendiri
pemerintah daerah memiliki diskresi yang
hanya sekitar 35
besar untuk menentukan besaran rata rata pajak
Papua tampaknya dana otsus yang diberikan
Untuk daerah khusus seperti
yang dipungut Kedua adalah general grants
oleh pemerintah pusat berjenis hundred per cent
Penerimaan lokal jenis ini adalah pemberian
grants
yang sudah semestinya dari pemerintah pusat
memiliki tantangan yang besar untuk dapat
tanpa suatu arahan bagaimana anggaran itu
mengelola anggaran jenis ini secara efektif dan
dialokasikan Penerimaan ini biasanya dihitung
Konsekuensinya
pemerintah daerah
efisien
dengan kalkulasi matematika berdasar pada
Meskipun daerah mampu menghasilkan
tingkat kesejahteraan atau kemiskinan setiap
pendapatan dari potensinya sendiri tidak berarti
daerah dan kebutuhannya untuk pelayanan
daerah itu mampu membelanjakannya sesuai
pemerintahan daerah
dengan kebutuhan publik Dalam pengelolaan
revenues
Ketiga adalah assigned
Penerimaan ini diarahkan dan di
kumpulkan oleh pemerintah
keuangan daerah baik dari hasil pendapatan
tetapi diberikan
asli daerah maupun transfer dari pemerintah
Jenis penerimaan
pusat setidaknya ada beberapa prasyarat yang
ini sangat tidak menguntungkan bagi diskresi
harus disiapkan daerah untuk mengoptimalkan
kepada pemerintah daerah
lokal dibandingkan general grants karena tidak
keuntungan dari desentralisasi fiskal Pertama
memperhatikan kalkulasi sumber daya dan
harus ada mekanisme politik lokal yang memung
kebutuhan Pendapatan lokal di mana daerah
kinkan untuk menentukan kebutuhan lokal dan
memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali
untuk menjaga agar pemerintah lokal akuntabel
diskresi untuk menentukan besaran pajak yang
terhadap konstituennya Kedua pemerintah
dipungut termasuk dalam kategori ini Keempat
daerah harus memiliki kapasitas kelembagaan
adalah incentives grants Penerimaan jenis ini
dan teknis untuk memberikan pelayanan optimal
mencakup proporsi yang telah ditetapkan atas
kepada masyarakat lokal Prasyarat yang kedua ini Bering disebut sebagai kapasitas governing
biaya kegiatan tertentu
Keputusan diambil
Ibid
Philip Mawhood Ed Local Government in The Third World The Experience of Tropical Africa Chichester New Sons York Brisbane Toronto and Singapore John Wiley 1983
hlm 14
Paul Smoke Fiscal Decentralization Policy in Developing Countries Bridging Theory and Reality dalam Yusuf Bangura dan George A Larbi
Eds
Public Sector Reform in Deve
loping Countries Capacity Challenges to Improve Services s Ibid
Hampshire and New York Palgrave Macmillan 2006
Optimalisasi fungsi governing pemerintah akan lebih komprehensif jika mencakup tiga dimensi Dimensi pertama adalah politik yang
identitas dan sejarah integrasi serta kelayakan
menjelaskan bagaimana penggunaan pembagian
masyarakat Papua terakomodasi dalam kebijakan
dan akuntabilitas kekuasaan
otonomi khusus terdapat setidaknya lima hal
Dimensi kedua
adalah legal yaitu bagaimana merumuskan dan
menggunakan regulasi Dimensi ketiga adalah
hidup mereka
Terlepas dari apakah keinginan penting
sebagaimana termuat dalam UU Nomor 21 Tahun
2001 UU 21 2001 tentang Otonomi Khusus
manaj erial yang terkait dengan pengaturan
bagi Provinsi Papua yang membedakan Papua
kewenangan ekstraksi sumber daya dan manaje
dengan provinsi lain di Indonesia Pertama adalah
men pembangunan
tidak seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang masih
Desain Formal Kekhususan Papua
ambigu meletakkan titik berat otonomi daerah
Provinsi Papua merupakan salah satu daerah
UU 21 2001 menempatkan provinsi memiliki
otonom yang mendapatkan status khusus dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang ran
kewenangan yang lebih dominan dibanding
cangan awalnya sudah dimulai sejak masa peme
dan pengembangan bidang perekonomian pendi
rintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie
dikan dan kebudayaan kesehatan kependudukan
Status ini bukan diperoleh karena Papua termasuk
dan ketenagakerjaan lingkungan hidup dan sosial Pada bidang bidang tersebut kewenangan
dalam kategori Ze fbesturende Landschappen
kabupaten kota terutama dalam hal standardisasi
atau daerah yang memiliki hak asal usul dan
provinsi tidak sekadar bersifat lintas kabupaten
susunan asli sebagaimana disebutkan dalam
kota Pemerintah provinsi dapat melakukan pe
UUD 1945 Otonomi khusus Papua lahir untuk
nyerahan sebagian urusan dari kewenangan
memperbaiki kebijakan kebijakan masa lalu yang
khusus kepada kabupaten kota menjadi urusan
memunculkan sumber cumber ketegangan dalam
kabupaten kota mendelegasikan tugas tugas ke
wujud ketimpangan di pelbagai sektor pemba
wenangan khusus kepada perangkat kabupaten
ngunan pelanggaran hak asasi manusia HAM
kota dalam kerangka dekonsentrasi kabupaten
dan pengabaian hak dasar penduduk asli 9
kota dan melaksanakan sendiri kewenangan
Dengan menggunakan terminologi yang lebih
khusus di wilayah wilayah kerja yang ditentukan
lugas
sendiri oleh pemerintah provinsi
otonomi khusus sebenarnya merupakan
pilihan lunak yang ditawarkan oleh pemerintah
Kedua pemerintah nasional menyediakan
pusat alas tuntutan separatisme masyarakat
pendanaan untuk mengoptimalkan kewenangan
Papua yang mempersoalkan keadilan kejelasan
sebagaimana disebutkan pada poin pertama dari
APBN yang jumlahnya lebih besar daripada dae e Kemunculan otsus tidak dapat dilepaskan dari keinginan
merdeka masyarakat Papua yang disampaikan oleh Tim 100
rah biasa bukan daerah otonomi khusus
Papua
kepada Presiden B J Habibie Sejak saat itu muncul perdebatan
memperoleh bagi hasil eksplorasi minyak dan gas
untuk melunakkan tuntutan merdeka termasuk keluarnya
bumi sebesar 70
ketetapan MPR RI Nomor IV MPR 1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tabun 1999 2004 Bab IV huruf g
otonomi khusus dan infrastruktur sebesar 2
angka 2 Tap MPR tersebut disusul oleh Ketetapan MPR RI Nomor IV MPR 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tap MPR tersebut antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan
tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan ang
otonomi khusus melalui penetapan suatu undang undang
lainnya Perlu diingat bahwa daerah lain hanya
otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan memperhatikan
memperoleh bagi hasil pertambangan minyak
aspirasi masyarakat
Hal ini diakui pemerintah nasional sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas W No 21 Tahun 2001 di bab umum
di samping menerima dana dari
dana alokasi umum DAU nasional Jumlah ini
garan yang diberikan kepada daerah daerah biasa
bumf sebesar 15 5
dan 30 05
untuk gas alam
Tidak hanya itu Papua juga memperoleh dana
Muridan dan kawan kawan juga menyebutkan empat sumber
tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi
konflik Papua yaitu marginalisasi atau diskriminasi terhadap
khusus terutama untuk pembiayaan infrastruktur
orang asli Papua kegagalan pembangunan masalah politik
yang jumlahnya ditetapkan oleh presiden dan DPR berdasarkan usulan Papua setiap tahunnya
identitas dan persoalan pelanggaran HAM Lihat Muridan S
Widjojo Papua Road Map Negotiating the Past Improving the Present and Securing the Future Jakarta LIPI Yayasan TIFA dan Yayasan Obor 2009
z
Walaupun demikian Papua harus memperhatikan
Tabel 1 Aturan Dana Perimbangan dalam Otonomi Khusus Bagi hasil
Bagi hasil pajak
Bagi hasil dana alokasi umum
sumber daya alam
90 an
dari pajak bumi dan bangun
80
PBB
dari kehutanan perikanan
dan pertambangan umum
80
dari bea BB
20
dari pajak penghasilan per
0
70
dari minyak bumi
9
DAK sesuai perundang undangan
0
2
dan gas
bumi
dari DAU khusus untuk pendidikan
dan kesehatan 0
seorangan
DAK untuk infrastruktur
berdasar
kan usulan provinsi dan ditetapkan pemerintah dan DPR
selama 25 tahun kemudian menjadi 50 selama 20 tahun
Sumber Kinerja Otonomi Khusus Papua UNDP 2008
dengan cermat penggunaan anggaran yang
merepresentasikan kelompok kelompok agama
jumlahnya sangat besar tersebut Jumlah bagi
adat dan perempuan MRP merupakan lembaga
hasil sumber daya alam yang diterima Papua akan berkurang setelah 25 tahun pelaksanaan
perwakilan di samping Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah ada sebelumnya Sebagaimana
otonomi khusus Pada tahun ke 26 Papua akan
tercantum dalam UU 21 2001 MRP memiliki
menerima bagi hasil sebesar 50
dari pertam
bangan minyak bumi dan gas alam Demikian
tugas melindungi kepentingan masyarakat asli
Papua memberikan persetujuan atau pendapat
juga dengan dana otsus yang jumlahnya setara
tentang peraturan daerah khusus perdasus dan
dengan 2
peraturan daerah provinsi
dari DAU nasional akan tidak berlaku
perdasi
dan mem
lagi setelah 20 tahun pelaksanaan otsus Secara
berikan rekomendasi calon gubernur Meskipun
ringkas fasilitas ekonomi atas otonomi khusus
tidak memiliki fungsi legislasi kedudukan MRP
yang diterima Papua dapat dilihat dalam Tabel 1
setara dengan DPRP dan gubernur dalam
Ketiga Papua mendapatkan hak khusus un
pembuatan kebij akan daerah terutama Perdasus
tuk mengangkat nilai nilai lokal sebagai identitas
Secara legal formal DPRP memiliki tugas
khusus Di dalam UU 21 2001 disebutkan bahwa
wewenang dan hak yang hampir sama dengan
Papua memiliki hak untuk menetapkan lagu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan lambang sebagai simbol daerah Penetapan jabatan gubernur yang harus diisi oleh orang
provinsi lainnya
asli Papua juga merupakan cerminan bagaimana
memilih gubernur dan wakil gubernur Pasal 7
Hanya raja
DPRD
di dalam UU
21 2001 DPRP memiliki tugas dan wewenang
identitas lokal diakomodasi dalam sistem
ayat 1 poin a
pemerintahan Selain itu Papua juga diberi hak
tanggungjawaban gubernur Pasal 8 ayat 1 poin
serta memiliki hak meminta per
untuk memberikan istilah istilah khusus bagi
a
lembaga lembaga lokal untuk menekankan
Papua dengan daerah lainnya
identitas Papua
misalnya pemberian nama
Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Majelis Rakyat Papua MRP
khusus perdasus
DPRP
peraturan daerah
dan peraturan daerah provinsi
perdasi
Keempat
Hal ini yang seharusnya juga membedakan Kelima Pemerintah memberikan keleluasaan
bagi masyarakat Papua untuk mendirikan partai
lokal UU 21 2001 menyebutkan bahwa ayat 1
Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk
partai politik Ayat
Papua memiliki mekanisme
2
tata cara pembentukan
partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan
sistem kelembagaan lokal yang berbeda dengan provinsi lain Satu hal kekhususan Papua yang
undangan
tidak dimiliki oleh daerah lain adalah adanya
partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan
Majelis Rakyat Papua MRP 10 MRP merupakan
memprioritaskan masyarakat asli Papua Ayat
lembaga perwakilan masyarakat asli Papua yang 10 Meskipun di Aceh juga terdapat rancangan lembaga Wali
Nangroe yang serupa fungsinya konsep perwakilannya berbeda
umum sesuai dengan peraturan perundang Ayat
3
rekrutmen politik oleh
4 partai politik wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua dalam hal seleksi
dan rekrutmen partai politiknya masing masing
dengan MRP
M
Meskipun demikian hingga saat ini belum ada
satu pun partai politik lokal yang terbentuk Dari kelima hal kekhususan hak politik dan
Fasilitas ekonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat mungkin terlalu besar bagi Papua Pemerintah Papua tampak kerepotan me
ekonomi yang didesain untuk Papua tersebut
ngelolanya Pada tahun 2011 BPK menemukan
tidak semua dapat diwujudkan dengan baik
penyimpangan dalam penggunaan dana otonomi
Pertama kekhususan Papua yang memberikan
khusus Provinsi Papua periode 2008 2010 Dana
kekuasaan provinsi gubernur sebagai pemegang
Rp 1 85 triliun yang seharusnya digunakan untuk
otoritas di daerah pada kenyataannya tidak
program pendidikan dan kesehatan ternyata justru Hal ini menunjukkan
mendapatkan legitimasi penuh dari lembaga
didepositokan di bank
lembaga daerah terutama dari pemerintah
bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak dapat
kabupaten kota Penentuan titik berat otonomi
memanfaatkan dana otsus secara optimal
di tingkat provinsi masih sangat ambigu karena
sehingga ada dana sisa
kabupaten kota masih dengan leluasa berpe
Dalam memanfaatkan fasilitas ekonomi dari
gangan pada UU pemerintahan umum UU No
pemerintah pusat kerepotan pemerintah Papua
32 2004
terlihat dalam mengalokasikan dan membagikan
Ironisnya pemerintah pusat tidak me
miliki ketegasan untuk menangani persoalan ini
dana otonomi khusus secara sektoral dan kewi
Kedua hak menentukan lambang dan lagu daerah
layahan Pemerintah Papua tidak memiliki pola
masih dicurigai oleh pemerintah pusat sangat
simbol simbol kedaerahan ini belum dapat hadir
yang ajek sehingga dana otsus dapat digunakan secara fleksibel sesuai peruntukan yang berbeda setiap tahunnya Penentuan alokasi dana otsus
memenuhi amanah UU Otsus
Ketiga partai
menjadi hak sepenuhnya pemerintah provinsi dan
politik lokal sama sekali belum ada Sementara
tampaknya lebih mengikuti kebijakan gubernur
itu pembentukan MRP sangat terlambat sehingga
daripada kesepakatan bersama dengan DPRP
banyak perdasus sebagai operasionalisasi keten
dan MRP
politic ke arah gerakan separatisme sehingga
tuan otsus dalam UU belum dapat disusun Di
Tabel 2 menunjukkan perbedaan alokasi
antara beberapa kekhususan tersebut tampaknya
dana otsus yang berbeda setiap tahun anggaran
pemerintah pusat lebih memperhatikan komitmen
Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 pada tahun
untuk memberikan fasilitas ekonomi yang lebih
anggaran 2002 dana otsus Papua dibagi sebesar
besar kepada Papua Walaupun demikian pem
60
berian fasilitas ekonomi khusus hanya sekadar
untuk dibagi di antara kabupaten kota yang ada
memenuhi janji tanpa dibarengi dengan asistensi
Walaupun mendapatkan alokasi 40
bagaimana menggunakannya secara efisien dan
rintah provinsi mewajibkan setiap kabupaten
efektif serta bagaimana mengawal penggunaan
kota mengalokasikan sebagian porsinya untuk
anggaran tersebut
membiayai pembebasan biaya Evaluasi Belajar
untuk provinsi dan 40
dialokasikan
peme
Tahap Akhir EBTA dan program pembangunan Alokasi Dana Otsus dan Carut Marut
sebagaimana telah disepakati antara pemerintah
Distribusinya
provinsi dan kabupaten kota Pola pembagian
Memiliki status otonomi khusus sebenarnya
merupakan berkah bagi Papua Fasilitas ekonomi
yang terkandung dalam otonomi khusus sangat besar Jika mencermati postur anggaran pendapat an dan belanja daerah APBD Provinsi Papua
fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang lebih setara dengan 15 kali kemampuan daerah Berkaca pada laporan realisasi APBD Papua tahun 2010 jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Papua hanya Rp322 176 000 000 sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp5 152 661 679 000
9
60
untuk provinsi dan 40
untuk kabupaten
kota berubah mulai tahun 2004 Pada tahun 2004 alokasi dana otsus untuk kabupaten kota mulai diberikan 60
Dari jumlah dana yang diberikan
untuk kabupaten kota 40
nya diberikan dalam
bentuk blockgrant dan 60
nya diberikan
untuk membiayai proyek yang diarahkan Mulai tahun 2005 dana otsus yang dibagikan kepada kabupaten kota tidak lagi diarahkan Lihat Media Indonesia Deposito
Dana Otsus Papua Ngendon di
18 April 2011 http
www mediaindonesia com
read 2011 04 18 218782 265 114 Dana Otsus Papua Ngen don di Deposito diunduh pada 16 April 2012
Tabe12 Perbedaan Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua Alokasi Dana Otonomi Khusus
Tahun Anggaran i Provinsi
2002
l60
Kabupaten Kota
Fresh money 2003
Program Khusus
40
60
Biaya Pembebas
Bantuan
an EBTA
Pembangunan
40
Fresh money
Bantuan proyek yang diarah ka n
2004
40
60
Blockgrant 40
Bantuan program yang dite tapkan
2005
40
setelah diku
rangi alokasi ang
60
60
setelah dikurangi alokasi anggaran lain lain
pemilu
kada MRP pembangunan rumah sakit dan pendidikan
garan lain lain
Pemilukada MRP pembangunan
rumah sakit dan pendidikan
2006
j 40
setelah diku
rangi alokasi ang
60
setelah dikurangi alokasi anggaran lain lain Biaya
Pemilukada dan pelaksanaan tugas MRP
dan pelaksanaan
garan lain lain 2007
40
setelah di
tugas MRP
60
setelah dikurangi anggaran untuk Respek
Pembangunan kam
kurangi anggaran
pung dan distrik
untuk Respek 2009
40
setelah diku
rangi alokasi ang
garan lain lain
Biaya pemilukada
Respek
60
setelah dikurangi alokasi anggaran lain lain
Pembangunan kampung dan distrik Respek
bebas biaya
pendidikan dan berobat
Pembangunan kam
pung dan distrik Respek
bebas
biaya pendidikan dan berobat
Sumber Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus No 117 Tahun 2002 No 49 Tahun 2003 No 39 Tahun 2004 No 62 Tahun 2005 No 46 Tahun 2006 No 82 Tahun 2007 dan No 52 Tahun 2009
penggunaannya melalui penetapan pemerintah
anggaran untuk Respek masih dipisahkan dari
provinsi Walaupun demikian dana otsus yang diterima Papua tidak langsung dibagi 40 untuk
alokasi untuk provinsi
provinsi dan 60
untuk kabupaten kota tetapi
Jumlah dana otsus untuk Papua meningkat
setiap tahunnya bahkan pemerintah provinsi
dikurangi terlebih dahulu untuk pembiayaan
dapat mengalokasikan sebagian untuk deposito
program program tertentu Pada tahun 2005 dana
Walaupun demikian masih banyak pemerintah
otsus dialokasikan terlebih dahulu untuk biaya
kabupaten yang merasakan transfer dana otsus dari pemerintah provinsi yang kurang memadai
penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah pembentukan MRP pembangunan rumah
Terlebih lagi beberapa kabupaten di wilayah
sakit dan biaya pendidikan Pola yang demikian
pedalaman merasakan pembagian dana otsus
kemudian berlaku hingga saat ini Misalnya pada
oleh pemerintah provinsi tidak adil
tahun 2009 dana otonomi khusus Papua sebesar
Mereka
Rp2 609 796 098 000 tidak hanya dibagi habis
yang tidak puas sangat merasakan bagaimana faktor kesulitan geografis dan kurang tersedianya
untuk provinsi 40
infrastruktur dasar tidak dijadikan perhatian
dan kabupaten kota 60
tetapi dialokasikan untuk program Respek sebe sar Rp320 000 000 000 Berta bebas biaya pendi
dikan dan berobat sebesar Rp 180 000 000 000 Padahal substansi alokasi dana otonomi khusus
yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten kota juga memuat anggaran pendidikan dan
kesehatan Demikian juga dengan Respek yang sejatinya merupakan program provinsi Alokasi
utama oleh gubernur Jumlah dana yang mereka terima hampir setara dengan yang didapat oleh kabupaten kabupaten yang telah maju se bagaimana yang berada di wilayah pesisir Ketidak puasan atas pembagian dana otsus dinyatakan secara terbuka oleh para bupati di
wilayah pegunungan tengah pada saat rapat kerja para bupati tahun 2008 di Jayapura
Mereka
melakukan aksi walkout dalam raker tersebut
M
sebagai sikap protes atas kebijakan gubernur terhadap ketidakadilan pembagian dana program infrastruktur Sikap protes itu kemudian ditindak lanjuti oleh mereka dengan membentukAsosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua 12
dicermati dalam Tabel 3 Ketentuan pembagian
dana otsus ke setiap kabupaten kota tampak hanya merupakan kebijakan informal gubernur Pemerintah provinsi terutama gubernur seharusnya memiliki inisiatif mengatur dis
Untuk diketahui bahwa dana otsus Papua
tribusi dana otsus di dalam perdasus karena
yang diterima sejak tahun 2002 dialokasikan
hal ini bagian dari kekhususan Papua Pada
untuk pengembangan pembangunan
baik
saat pemerintahan Solosa perdasus tentang
lingkup provinsi maupun kabupaten kota
distribusi dana otsus tidak dapat dibuat karena
Pada dua tahun pertama
masih menunggu terbentuknya MRP 14 Sambil
dialokasikan 40 60
dana otsus Papua
untuk kabupaten kota dan
untuk provinsi 13 Sejak 2004 skema pro
porsi pembagian dana otsus direvisi dan berbalik menjadi 40
untuk provinsi dan 60
untuk
menunggu terbentuknya MRP
pemerintah
provinsi menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi
Papua Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus Na
kabupaten kota Meskipun persentase distribusi
mun sayangnya perdasi ini juga belum memuat
dana otsus telah berubah dan jumlah Jana otsus
ketentuan tentang kriteria besaran penerimaan dana otsus untuk tiap tiap kabupaten kota Di
yang diterima dari pemerintah pusat setiap tahun meningkat jumlah dana yang diterima oleh kabupaten kota tidak mengalami peningkatan
berarti
dalam Pasal 2 ayat 3 hanya dijelaskan bahwa pembagian dana otsus untuk kabupaten kota
Bahkan di beberapa tahun beberapa
didasarkan pada kriteria yang ditetapkan menurut
kabupaten mendapatkan jumlah dana otsus yang
kondisi kabupaten kota dan dalam ayat 4 hanya
lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya Ini terj adi karena beberapa hal Pertama peningkatan jumlah dana otsus yang diterima Papua diimbangi
disebutkan bahwa kriteria bentuk dan besamya kota ditetapkan dengan Keputusan Gubemur
dengan peningkatan jumlah kabupaten Kedua
Sebagai konsekuensinya pembagian dana otsus
provinsi tidak memiliki standar baku sebagai
untuk kabupaten kota hanya ditentukan atas
dasar distribusi dana otsus ke kabupaten kota
asumsi dan disepakati bersama di dalam rapat
Ketiga semenjak Suebu menjadi gubernur dana
antara gubernur dengan bupati wali kota Dapat
otsus dialokasikan dahulu untuk program Respek
dipastikan bahwa dalam rapat tersebut pasti
dan baru kemudian dibagi 60
40
Bertambahnya jumlah kabupaten di Papua
tidak saj a membuat runyam pemerintah provinsi dalam mendistribusikan dana otsus tetapi juga
dana penerimaan masing masing kabupaten
muncul ketidakpuasan sebagaimana yang ter adi tahun 2008 saat lima bupati harus walkout dalam rapat karena merasa tidak puas
Setelah MRP terbentuk pada tahun 2005
karena pemerintah provinsi tidak memiliki
gubernur juga tidak memiliki inisiatif untuk
standar baku pembagian dana otsus ke kabupaten
membuat peraturan daerah mengenai pemba
kota Hal ini diindikasikan dari jumlah dana otsus
gian dana otsus untuk kabupaten kota Justru
yang diterima setiap kabupaten kota fluktuatif
inisiatif tentang hal itu datang dari DPRP pada
Sebaran distribusi dana Otsus Papua ke kabu
tahun 2007 dalam bentuk Rancangan Peraturan
paten kota dari tahun 2002 hingga 2011 dapat
Daerah Khusus
Ranperdasus
Provinsi Papua
Tahun 2007 tentang Pembagian dan Pengelolaan 12 Deklarasi pembentukan Asosiasi Bupati se Pegunungan
Penerimaan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Tengah Papua dilakukan pada tanggal 22 Februari 2008 di
Khusus Papua Raperdasus ini kemudian menjadi
Wamena Lihat dalam Kelompok Kerja Percepatan Pemba ngunan Infrastruktur Pegunungan Tengah Papua Kajian Hasil
kontroversi dan dikenal dengan Perdasus Nomor
Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur
1 Tahun 2007
Pegunungan Tengah Papua
ini tidak pernah selesai karena gubernur tidak
17 Juni 2010
Jakarta P2IPTP
Kontroversi karena perdasus
Juli 2010
bersedia menandatanganinya Tidak ada yang 13 Lihat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 117 Tahun
2002 tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Lihat dalam setiap poin
b pertimbangan Keputusan
Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Gubernur Provinsi Papua
Gubernur Provinsi Papua No 49 Tahun 2003 No 39 Tahun
Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pembagian Dana Otonomi
2004 dan No 62 Tahun 2005 tentang Pembagian Dana Otonomi
Khusus Provinsi Papua Tatum Anggaran 2003
Khusus Provinsi Papua
O
T
c I
V
lD
O
m
m
O
n
LD
w
m
V
O
c I
al
N
V
L I
m
n
m
tD
r
m
V
n
OV Nla0 M m LHal ali m M m O N N Ol 0 MN O d m ll Mal M Vm N VN nOO MNni mVZT M N Ool M N Li m Ln VN LD V N 0 e 1 N N V1 M M o M M lD n 00 n M of 00 O a m f
OrlLti OM Oll VN rO nN
NI m d O N O V V l0 O M O Ln M c M m M V n LD Vl VIt N n lD e I a l LV 1 O V tD L 1 to Ln V a o al N lD V
N VO oLti Ln M 00 m N o O 00 a N O V1 O M on VI Lo Ln n lD N O LD 00 m MCf V O M n O O aO ei1 nV O M V M lT n V1 m M n o
n
n
v
n
m
W
V
M o
N
a
L 1 a
n V1
D rn M V7 M
o
n
rn
m
rn
0
ul
m
00 n a
L i
a
V
M
a
N ct
rn O
o
n
m
o
Ln
Ln
Ln
LD
to
Ln
tD
Ln
Ln
V
Ln
to
Ln
V
V
lD
Ln
lD
lD
R
Ln
Ln
lD
lD
tD
LD
LD
o
o
o
0
0
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
L 1
Ln
00
O
n
LD r I
o
ON H
o
O o o 0 0 C 0 o C o C o 0 o C o 0 o C 0 C 0 C 0 0 C 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 C 0 0 C 0
C O N M m al to O M N r r N
m O V N
O
m l0 Lo N N N Do M M M M M M M M M
z
M Ql n a
m e 00 N Ly M w W m 00 n n W m m m m m m m m al ml al N r al r LD r n n n O M L 1 O d a n n V V a o m O7 O N N N N N N N N
ON
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
Ln
v
In
O
O
O
o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
n
L
M
of M
o00 n
n al n m
al a m
0 V
lD
N
a
V
Ln
m
N
N
M
Ln
Ln
o
O
L I e
m M
n n
V n
M
m V
m 01
M
N
O
N
V1
O
lD
Ol
ati
al
O
O
O c
lD
V
V
Ln
V
V
V
Ln
V
V
m
lD
N
N
N
N
N
N
N
N
r
n
n
n
n
n
n
n
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C G
N
o Ln a
N O 00
M n n
m tD
N oo
N Ln
O
M
n
n
V m al
m
a n al
o o N l0 r
of V
M
W
n O
n n
m V
m m M o o o m o Vl m N o O Lo al N L 1 O a O o O Ln O lD m LD N o N N N o N 4 N V1 N VI N
Ly n
n
m
al
V1
LD
tD
N
N 00 N e I M 00 m
N
N
0
00 W n
M
M
o
M
al
M
0
M
al
M
al
M
N O
M
O
alj r z
V o Ln m N L I m L4 v M o al m N v r al v r rto O Li v n v r v n N O m Lt M r m F m n m n m n m n m n m n
z
N
M
m
a
r
a
M
N o
V
M
r
n
V
V
0
M
M
Ln
Ln
V
V
V
V
V
V
Vl
V
V
Ln
V
V
Ln
V
V
V
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
m
M
6 6
M
n
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
N
N
Vl
O
O
p
Off
N O
o o 0 o C o 0 o 0 o 0 0 0 C o 0 o 0 o 0 0 C 0 C o 0 o 0 o C 0 o 0 o C o C o C o C o 0 o C
o
w V1 m m V M ri 00 m V m 00 o 0 o o LD to to w m o m m Vl Ln Ln m m V r o o o o W o o o o o o
01
C c
tD t
n n
L I a
N n
m M
tD to al V
m cl
M
N
N rl
n
lD
O
O
N N 00 tD 00 N al l0
ID
w
LD
Z
lD
V
m
N W LD LD
Lo
tD
LO c tD
tD
ID
O
O
o
o
o
O
O
o
0
o
o
O
o
0
0
LD
W
M
n
cI n
n Ln
N a
ay
al
rDI
N
oo
o
m
O of
r r
i
O
a
o
al
al
of
N
a
m
m
al
m
mI VN Vll VLD m Oal nN mal nc I Nm mOl LcL I mal mal mal mLc LnV m m m m mLD n
n
N
N
Ln
Ql
al
to
N
l0
0l
M
D1
l0
n
m
m
m
Lo
0
O
O
o
o
ID
LD
LD
Ln
r
o lD Lo lD LD l0 V
V
LD V
tD m
H
LD LD
LD V
o
m
41 V
1p
o
M
O
m
z
O O O o O o o O O o O O o O o O O O O O O O c O O o O o O
o
n I M v of v of M o ai of o 0 of o o o o C v a M V v m m o n al O1 V a Vl al n M N O Ln M V O O O O LD tl
N
LD
O
N
M
r
M
N
O
O
m
m
m
m
m
N 0
Lti O V V1 o a
I
z
LD
r
00
CF
N
I Vi rl N m m of LD d m ol m m N V m Ln Ln 00 t N N O al V V V M
N
LD
lD
LD
n
V
O
n
l0
m
V
V
V
x
o O V Lti o V N to V O O O N V
V
Ln
Vl
l0
lD
LD
m
V
O
m
lD
Vl
2
O o o o 0 0 0 o 0 o o 0 o 0 0 0 o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 C
0
C 0
0 C
0
0
0
0
0
0
l0 0l o O m LO N M N
0
V1
o
V
N
N
M
O
m
O 0
0
O
M
tD
LD
d
M
M
V
M
c1
m o
to
V
al
O
n
al
m M
at M
L i
Ln
tR
a
0 c
lD
N n LaI N O m
Oi
0
0
0
0
0 C
V W
lD
V
lD
Lti
O V o0 m V m O O o O to V1 N tD t to
m al
m O m V al om m of O
c I
al m n
N
t
a O
n
V
O c
n
n
Ln
M
N
to
N
0
al
n
n
ri
L I L 1
V
n
M
V
V
Ln
Ln
V
V
V
Ln
to
V
tD
O
O
O
O
O
O
O
L
1
0
Vl
O
in
O
V
O
Ln
O
lD
O
Ln
O
V
O
z
0
ai M M M n M M M n al
al
O1
N Cd
n
Ox Fq
N
V
O
V
O
t
t
LD
LD
tD
O
O
O
Ln
C
N
o O O
o O O
o o O o O O
o
o
o
O
O
O
M
o
o 0 o o O O o O O o 0 0
o O O o
o o o O O O O O o 0 o
0 O o
o o O O O O o o
o O O o
o O O o
o o o O O O O O O o o o
o O O o
o
O
o
o
0 N
0
0
0
m
O
O
O
O
O
ut
0 O
V
V
O
M
M
0 tD
N
0 V1
L I
L i
N
O
O
O
V
V
m
m
of
O
O
m
m
t
O
M
O
O
O
O
N
N
N
N
N
M
m
N
N
N
M
M
m
M
m
M
M m
M m
m M
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
m
Q
O
O t
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
a
G7
r
O
O N z m
a ct
O 0 0 o O o O o O O O O O O O O O O O O O O O O a lD O M O lD O n 0 LD 0 o o m o LD o m o o 0 m o ao m o m o m m m o w o to o n o o o
O
m
M
F
Lq
C
M
n
n
D
t
a
ati
m
M
V1
r I
N
N
L
I
ni
V
N m7 Nn N m N m O m Ln Lo Lil N of L 1 rLo oIl rN 0 V Nn N n N M N L1 O o O Ln N Nm al
al
V M
I
al
N
V
N
Ln M
o
M
m
M
m
r
Ly
LD
V
al
m
al
N
V
O
O
lc
N
LD al
n
V
M
O
00
N N M
L I
tT
V
00
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
N
M
al
M
M
O
y
O N Q
o O o O O O O O O N N N N N
V
d
O
LD
Od O0 O0 O0 O0 O0 o0 O0 O0 O0
m M m 0 m M LD V d 0 L I M N W L I V n to O to T 0 o 0 0 0 o 0 o o 0 O 0 c 0 0 0 0 o r I z a N o N O
Lti
N
In
VJ
r
L
M
o N 0 0 C 0 C 0 0 0 C 0 0 0 C O m m LD LD Ln O M oa V l0 O M VO n LD m o 0 0 o 0 0 o o 0 o t0
M
m
m
to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tD
M
nj
00
M
M
tD
r
Vi
en o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
m
m
N
a
Ln
O
N
V
M
m
M
M
m
o
m
M
M
V
V
Lr
L 1
Ln
L 1
Ln
Ln
a Z bA
V1
b
C
N M
ON
N n O O N ami n 7 r I lND
O
0
N cI
F
lD N a
of o LD Lei lD
N
Lti
O
m
a
al
Lti
Ln
al
O
C
N
o
M
o
n
n
Ln
11
r
V
V
V
M
V
M
V
N
V
M
r
a y
03ti Y
Y
C
a
m
R
A
t0
FN
00 a
o
j
j
o
v
3 C N
0 bA
blD o C
Q
0
E m
YO N o
E
j
N
T 10
N m
M
F
fl
ul
W
0
0
c
N
S
4
Q
rZ6
G Y i N
m 2 g
c i c
M
D
N
j c
Vl
n
Q
z Y m
Ol
2
mo
N Y
oOOA S
mn xv o r o
Q
m n
00
C m
o m m D3
v
Z
N
ov
H
N 00 O
z
e
mengetahui secara pasti apa alasan gubernur
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
tidak mau menandatangi Perdasus Nomor 1
Keuangan Daerah
Tahun 2007 15 Menurut keterangan anggota MRP
Kekesalan beberapa kabupaten di Papua
yang juga merupakan mantan staf ahli di DPRP
terhadap kurang transparannya gubernur dalam
Wambraw alasan gubernur menolak perdasus itu
pembagian dana otsus ke kabupaten kota wajar
adalah ketentuan dalam perdasus tersebut sangat
karena skema pembagian dana otsus baik dalam
rinci sehingga akan sulit diimplementasikan
bentuk desentralisasi ataupun dekonsentrasi tidak
Ada juga yang beranggapan bahwa penolakan
terpola dengan baik
Kami di Tolikara merasakan
gubernur menandatangai Perdasus No 1 2007
ketidakadilan karena setiap tahun Jana otsus dari
adalah karena belum ada peraturan pemerintah
pusat meningkat sementara kami mendapatkan
yang khusus menangani pengelolaan dana otsus 16 Anehnya dalam setiap kali muncul keputusan gubernur tentang pembagian dana otsus perdasus
dana otsus dari provinsi yang jumlahnya selalu sama setiap tahun atau kadang kadang menurun demikian keluhan yang disampaikan Kepala
ini selalu disebut dalam konsideran tetapi selalu
Bagian Keuangan Kabupaten Tolikara
disebutkan sebagai Perdasus Nomor 2 Tahun 2007
Setiap kali ada lembaga pemeriksa yang
menanyakan dan meminta perdasus itu tidak per
nah menemukannya Dan jika ditanya kenapa gu bernur tidak bersedia menandatanganinya hanya
gubernur yang tabu jawabannya
Demikian yang
disampaikan oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Papua
Perdasus Nomor 1 Tahun 2007 sebenarnya
Program Respek yang diinisiasi oleh Gubernur Suebu sejak 2007 sebagai program
unggulan khusus provinsi ternyata tidak termasuk ke dalam 40
yang dialokasikan kepada provinsi Dana program Respek yang memberikan hibah sejumlah seratus juta rupiah kepada setiap kam pung itu dihitung tersendiri di luar pembagian 40 60 Inilah yang membuat dana otsus yang diterima oleh kabupaten kota berkurang
telah memuat kriteria pembagian dana otsus
dari tahun sebelumnya Ironisnya masyarakat
dengan sangat rind
banyak yang menilai bahwa otsus Papua gagal sementara program Respek yang paling berhasil
Dalam perdasus tersebut
terutama Pasal 8 ayat
2
disebutkan bahwa
bagian masing masing kabupaten kota dihitung dengan menggunakan kriteria luas wilayah jumlah penduduk kondisi geografis dan tingkat kesulitan wilayah pendapatan asli daerah peneri
maan asli daerah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Produk Domestik Regional Bruto Perhitungan ini kemudian diperkuat dengan
ketentuan Pasal 8 ayat 3 yang menyebutkan bahwa penghitungan besaran alokasi dengan kriteria sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Gubernur Hitungan hitungan ini tidak
pernah dipakai gubernur dan hanya mendaparkan distribusi dana otsus pada peraturan umum
yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang
Kekecewaan para bupati di wilayah pegu
nungan tengah terhadap pembagian dana otsus menimbulkan semangat di antara mereka untuk
berjuang sendiri termasuk berupaya langsung melakukan lobby dengan pemerintah pusat Perasaan tidak adil ini juga dipakai oleh be
berapa elite politik Papua sebagai senjata dalam
kancah pemilihan gubernur periode mendatang Misalnya saja dalam beberapa kampanye
awal
sebagaimana dilansir oleh beberapa media lokal Lucas Enembe menjanjikan jika dia menjadi
gubernur skema pembagian dana otsus akan diubah menjadi 80
untuk kabupaten dan 20
untuk provinsi
merupakan kelanjutan dari Permendagri Nomor
Problema Pemanfaatan Dana Otsus dan Para pejabat pemerintahan di kantor gubernur yang ditemui
Dampaknya
peneliti tidak dapat memberikan keterangan alasan gubernur tidak menggunakan Perdasus Nomor 1 Tahun 2007 bahkan di
Tidak dapat dimungkiri bahwa otsus setidaknya
antaranya tidak mengetahui persoalan tersebut
telah membantu meningkatkan kesejahteraan
16 Pendapat ini disampaikan oleh Irene Manibuy anggota
masyarakat di beberapa wilayah Di Distrik Arso
DPR RI
dalam Seputar Nusantara
anggota DPR RI
29 Juh 2010 http pada 7 Juh 2011
El
Irene Manibuy SH
Rakyat Papua Inginkan Kesejahteraan
seputarnusantara com p 3078 diunduh
Timur Kabupaten Keerom misalnya pemba
ngunan infrastruktur baru mulai dilakukan sejak 2007
meskipun sebagian pemukiman belum
mendapatkan listrik
Izaak Kappisa anggota
khusus yang berkembang di masyarakat ini yang
DPRD Biak yang pernah menjabat di kantor
membangkitkan kelompok kelompok radikal
gubernur dan juga mantan Sekda Biak juga
untuk lebih meriuhkan tuntutan merdeka
mengakui bahwa otsus telah memberi banyak
perubahan pembangunan terutama di kampung kampung Sekarang ini banyak bantuan yang diterima oleh kampung antara lain dalam bentuk dana Respek dari pemerintah provinsi
dari PNPM
dana
dari pemerintah nasional
dan
APBK dari pemerintah kabupaten 18 Dia menilai
berdasarkan pendapat dari masyarakat bahwa
program pemerintah provinsi yang langsung ke masyarakat jauh lebih efektif dan tepat ke masyarakat dibanding program pemerintah kabupaten
Hal ini karena program program
provinsi lebih dalam bentuk fisik bangunan
Pemberian fasilitas ekonomi yang melimpah kepada Papua pada kenyataannya juga men
ciptakan ketimpangan yang berdampak pada persepsi minor masyarakat terhadap efektivitas otsus Pertumbuhan ekonomi pendapatan dana
otsus Papua yang begitu cepat memicu pertum buhan elite baru yang akhimya lebih merasakan kemakmuran
Baru dua tahun menjabat
banyak elite Papua yang sudah memiliki mobil demikian Paulus Sumino anggota DPD Rl men
contohkan 19 Kemakmuran elite yang demikian cepat itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat Rakyat
Walaupun demikian otsus belum mem berikan dampak berarti bagi masyarakat Papua secara luas Tabe14 menunjukkan bahwa semakin
begitu lamban menunggu dalam bentuk program
bertambahnya dana otsus setiap tahun tidak memberi dampak signifikan bagi penurunan
Terj adi kecemburuan masyarakat karena mereka melihat ketimpangan yang sangat menyolok
angka kemiskinan masyarakat Papua Indikasi ini sekaligus juga menyiratkan pertanyaan seberapa
Tidak salah jika banyak orang yang berang
jauh dampak bantuan bantuan dana cash yang langsung diberikan kepada masyarakat kampung
Padahal menurut Paulus
pengelolaan keuangan memang sangat rentan ke
Asumsi yang mungkin tepat untuk menjawab
arah terjadinya korupsi
misalnya program tanam coklat usaha kecil dan
sebagainya yang membutuhkan proses lama
gapan banyak korupsi dilakukan oleh para elite
pertanyaan itu adalah bantuan cash money masih sebatas pada peningkatan kualitas infrastruktur
lemahnya SDM dalam 20
Melimpahnya fasilitas ekonomi yang diterima Papua tidak hanya memberikan angin
fisik tetapi belum sampai pada penciptaan
segar bagi pemangku kepentingan daerah untuk
kemandirian selfsufficiency masyarakat lokal
meningkatkan kesejahteraan tetapi juga memicu
Problem mendasamya adalah masyarakat
munculnya strategi agar fasilitas tersebut ber
tidak memahami otonomi khusus meskipun
tambah banyak dan lebih merata Dana otonomi
mereka menganggap Program Respek dari gu
khusus dan berbagai varian kebijakan turunannya
bernur sangat membantu meningkatkan taraf
turut memicu maraknya pemekaran pembentuk
hidup mereka setidaknya mampu memenuhi
an daerah kabupaten dan kampung
kebutuhan infrastruktur lokal Padahal dana Respek diambilkan dari dana otsus sebelum dibagi 40
untuk provinsi dan 60
untuk
kabupaten kota Respek lebih populer karena
Kenyataan ini justru menjadi bumerang bagi keberhasilan otsus karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terkuras untuk pembangunan infrastruktur
labelisasi yang gencar dibanding otonomi khusus Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
pemerintahan baru dan membiayai birokrasi dan
otsus ini dapat meningkatkan popularitas gu
oportunis dan tidak menyadari bahwa upaya me
bernur tetapi berdampak buruk pada pencitraan
politisi yang semakin gemuk Elite lokal sangat
reka mendapatkan anggaran yang lebih ternyata
pemerintah nasional karena mereka mengang
justru mengurangi alokasi dana daerah lainnya
gap otsus gagal Isu isu kegagalan otonomi
Anggaran otonomi khusus yang disediakan bagi Papua meningkat jumlahnya setiap tahun
Eri Sutrisno Ed
Dari Kampung ke Kampung Perjalanan
Jurnalistik Suara Perempuan Papua
Jayapura Suara Perem
puan Papua 2009
Wawancara dengan Izaak Kapisa di Biak Mei 2011
19 Hasil wawancara penulis dengan Paulus Sumino anggota DPD RI perwakilan Papua di Jakarta Mei 2011
201bid
91
Tabel 4 Perbandingan antara Jumlah Dana Otsus dengan Tingkat Kemiskinan Penduduk Papua
dana dan jaminan lain lain bisa mencukupi roda
2002 2009 Tingkat Kemiskinan Tahun
Jumlah Dana Otsus
2002
1 382 300 000 000
41 80
2003
1 539 560 000 000
39 03
2004
1 642 617 943 000
38 69
2005
1 775 312 000 000
40 83
2006
2 913 218 000 000
40 40
2007
3 274 230 000 000
40 78
2008
3 295 746 000 000
37 08
2009
Salahsatu sisi yang dilihat adalah masyarakat bisa lebih sejahtera dengan pemekaran karena
1 3 409 796 000 000
Penduduk
37 53
Keterangan Terdiri atas 77
dana Otsus dan 23
dana tambahan
infrastruktur
pembangunan suatu daerah Karena kalau masih jadi satu dan dananya itu itu saja akan susah Jadi salah satu cara untuk mempercepat proses
pembangunan satu daerah semua desa dimekar
kan Memang dari nisi politik memang banyak hambatan yang muncul tapi dari sisi kesejahte raan ya kalau mekar cepat maju Kalau dananya
banyak orangnya sedikit kan bisa kenyang 21 Tampaknya pembentukan daerah baru dalam rangka memperbanyak fasilitas ekonomi masih
terus diupayakan oleh orang orang di Papua Di Biak masyarakat dan elite setempat juga masih
berharap pengesahan Kabupaten Numfor dan Sumber BPS dan Keputusan Gubernur Papua
kemudian berencana untuk membentuk Provinsi
Teluk Cenderawasih Demikian juga masyarakat di Pegunungan Tengah berupaya membentuk
namun porsi yang diterima kabupaten kota terkadang justru menurun Hal ini lantaran jumlah kabupaten kota bertambah Sebagaimana tercantum dalam Tabel 5
jumlah daerah administratif selama satu dekade pelaksanaan otsus meningkat tajam
Program
Respek Rencana Strategis Pembangunan Kam
pung yang menjamin pendanaan setiap kampung sebesar 100 juta rupiah temyata juga mendorong jumlah kampung di Papua dari 3 255 kampung menjelang pemberlakuan otsus menjadi 4 009 kampung pada tahun 2010 Pertumbuhan jumlah kampung yang pesat tersebut turut memicu jumlah distrik yang dimanfaatkan juga sebagai prasyarat pembentukan kabupaten baru Alhasil otsus telah menambah jumlah kabupaten hingga 100
lebih selama enam tahun pelaksanaan otsus
Provinsi Papua Tengah
Aktivitas aktivitas mempersempit wilayah
administrasi dan membuka peluang kekuasaan politik yang lebih banyak ini telah menyebabkan para elite tidak fokus menangani kebutuhan masyarakat Dampaknya dana otonomi khusus tidak efektif sampai ke tangan rakyat bahkan mengalir untuk menggemukkan birokrasi lokal
Bahkan banyak elite pemerintah kabupaten yang tidak puas dengan pembagian dana otsus dari
gubernur Pemekaran daerah juga menyebabkan
berkurangnya SDM yang mampu mengelola daerah Arogansi daerah atau ethnic nationalism
yang menguat justru mengakibatkan kekacauan pemerintahan di daerah karena matur
elite elite pre
yang tidak memahami manajemen
pemerintahan banyak bermunculan
di Papua 21 Genealogi perkembangan kabupaten di Papua dapat dilihat dalam lampiran Bagan 1
Menakar Optimalisasi Respek Hingga saat ini bayangan bayangan ideal kesejahteraan sebagai buah dari pembentukan daerah administrasi baru masih dominan di pikiran banyak masyarakat dan elite di Papua
Berikut adalah petikan dari pernyataan Kepala
Bagian Humas Kabupaten Biak yang mene gaskan pikiran masyarakat dan elite tentang kebutuhan pemekaran
Salah satu program pemanfaatan dana otsus yang diunggulkan oleh pemerintahan Barnabas Suebu adalah Rencana Strategis Pembangunan Ekonomi
Kampung Respek Respek sejatinya merupakan program charity melalui pemberian dana cash 100 juta rupiah kepada setiap kampung Melalui penyaluran dana Respek diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Z Penghitungan 100
lebih karena kabupaten kota yang awal
Papua
nya masuk dalam wilayah Papua seperti Kota Sorong Kabu
paten Sorong Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak fak kemudian masuk ke dalam wilayah Provinsi Papua Barat
92
Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Humas Kabupaten Biak di Biak Juni 2011
Tabel 5 Perkembangan Jumlah Wilayah Administrasi di Provinsi Papua Selama Satu Dekade Pelaksanaan Oto nomi Khusus Wilayah Administrasi
Jumlah tahun 2001
Jumlah hingga tahun 2010
Kabupaten
14
28 400
Kecamatan distrik
173
Kelurahan
106
81
Kampung desa
3255
4009
Sumber Kabupaten Irian Jaya Dalam Angka 2001 dan Peraturan Gubernur Papua No 22 2010
Penyaluran dana Respek sebesar 100 juta
rupiah ke setiap kampung dikoordinasikan oleh anggota Tim Pengelola Kegiatan Kampung TPKK
dalam regulasi Salah satu kritik yang terlontar adalah Bering kali dana Respek digunakan untuk mendukung program pendidikan dan ke
Tim ini merupakan motor penggerak
sehatan Padahal program bantuan pendidikan
pelaksanaan program Respek Penentuan proyek
dan kesehatan sangat banyak dan berlapis baik
yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan
dari pemerintah pusat provinsi
dana Respek dikoordinasikan oleh TPKK dalam
dan juga lembaga lembaga nonpemerintah
kabupaten
pertemuan dengan masyarakat setempat Setelah
Dengan demikian dana Respek yang diarahkan
ada kesepakatan program yang akan dilakukan
untuk program pendidikan dan kesehatan akan
pejabat distrik mengajukan persetujuan pencairan
tumpang tindih dan kurang bermanfaat
dana melalui Bank Papua Dalam hal pelaksanaan
Distribusi dana Respek yang menggunakan
Respek kepala distrik menjadi penanggung jawab sejumlah kampung Untuk itu perannya
model pukul rata 100 juta per kampung diang gap tidak adil Kondisi sebuah kampung di
sangat penting sebagai pengontrol penggunaan dana 23
wilayah pesisir tentu berbeda dengan kondisi
Sekilas program ini sangat nyata dan
kesulitan geografis akses ekonomi dan kebutuhan
berguna bagi masyarakat di kalangan paling
masyarakat kampung tidak diperhatikan dalam
bawah tingkat kampung Dengan program ini masyarakat kampung dapat merasakan langsung
mendistribusikan dana Respek Dampaknya
dana otonomi khusus
dapat dikurangi melalui program Respek ini
Walaupun demikian
sebuah kampung di daerah pegunungan Tnngkat
ketimpangan sosial ekonomi masyarakat tidak
setelah lima tahun pelaksanaan program Respek
Dengan jumlah yang sama kampung kampung
ini berjalan masyarakat tidak banyak yang
yang sudah maju akan mudah mengoptimalkan
mengetahui bahwa Respek merupakan bagian Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui
dana Respek sedangkan kampung kampung yang terbelakang akan kesulitan mengoptimal kannya karena belanja modal yang ditanggung
bahwa Respek merupakan program dari gu
lebih besar
dari program yang memanfaatkan dana otsus
bemur Respek mudah diingat oleh masyarakat
karena sebagaimana PNPM setiap infrastruktur yang dibangun dengan dana ini selalu diberi label Respek
Kelemahan penyaluran dana Respek terletak di mekanisme kontrol
Pengawasan
penyaluran dana Respek sangat longgar sehingga rentan manipulasi baik di tingkat distrik maupun
Walaupun sebagian masyarakat kampung
kampung Di awal pelaksanaan Respek 2007
memanfaatkan program Respek dengan baik
banyak ditemukan praktik penyimpangan dana
program ini mendapat banyak kritik terutama
oleh kepala kampung Pasalnya dana Respek pada waktu itu disalurkan melalui rekening kepala kampung dan ternyata banyak uang yang tidak sampai ke masyarakat Kepala distrik yang
formatnya yang dianggap belum jelas Fokus kegiatan untuk mengoptimalkan penggunaan dana Respek belum dirumuskan dengan jelas di
seharusnya mengawasi penyaluran dana Respek F X Rudy Gunawan Ed
Khusus dan Perang Suku 2008
h1ml 103
Luka Papua
Jakarta SPASI
HIV Otonomi VHR Book
juga banyak yang melakukan kecurangan Banyak kepala distrik yang tidak menggunakan
dana operasional sebesar 100 juta rupiah yang 93
diberikan pemerintah provinsi untuk memonitor
gubernur atau maksimal merupakan kompromi
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Respek
dengan para bupati wali kota Tidak heran jika
Banyak kepala distrik yang tidak berada di distrik yang seharusnya dia awasi tetapi mencairkan
setiap penentuan besaran dana yang diterima oleh provinsi dan setiap kabupaten kota setiap tahun
dana operasional ini za
nya selalu diwarnai dengan perdebatan sengit
Dalam praktiknya laporan pertanggung
dan terkadang diwarnai walkout Kesemrawutan
jawaban penggunaan dana Respek hanya berhenti
pengelolaan dana otsus kenyataannya juga tidak
di tingkat kampung dan distrik bahkan banyak yang tanpa laporan Tidak ada bukti tertulis yang disampaikan oleh penanggung jawab yang
dikawal dengan pengawasan yang baik Oleh sebab itu penyimpangan dan bahkan korupsi
sudah menjadi hal yang normal di Papua
menyatakan bahwa dana Respek telah menyen
Absennya koordinasi
pengawasan
dan
tuh kebutuhan mayoritas masyarakat Papua
pembinaan pemerintah pusat terhadap Papua
Mekanisme pertanggungjawaban tidak memuat
menunjukkan dua hal
secara rinci dan jelas klausul pencairan dana
pusat belum memiliki formula atau instrumen
yang dilakukan pejabat kampung yang ditunjuk 21 Hal ini tentu memprihatinkan karena uang yang
yang tepat untuk mengurus Papua Ketiadaan
demikian banyak tidak diketahui penggunaannya
pusat untuk mengatur lebih jelas kekhususan
secara transparan
Papua ternyata dibarengi dengan tidak adanya
Faktor Penyebab Carut Marut
pengawasan terhadap distorsi distorsi ketentuan khusus Hal yang kedua adalah pemerintah pusat
Pengelolaan Dana Otsus
sengaja membiarkan kesemrawutan Papua
Persoalan carut marutnya pengelolaan dana otsus tidak dapat begitu raja dilihat dari kelemahan
internal Papua Dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus di Papua pemerintah pusat
juga mengambil peran yang signifikan dalam
Pertama
pemerintah
dukungan instrumen kebijakan dari pemerintah
untuk meredakan gejolak separatisme
Oleh
karena itu tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa gubernur diarahkan oleh Jakarta untuk mengarahkan kekhususan Papua agar tidak terlalu berhaluan ekstrem merdeka
Sebagai
Carut marutnya pengelolaan dana otsus
pemberi fasilitas otonomi khusus pemerintah
juga disebabkan oleh longgarnya pelaksanaan
pusat seharusnya melakukan fungsi pembinaan
regulasi UU 21 2001 yang seharusnya bersifat
dan pengawasan khususnya bagi penyelenggara
khusus tidak berjalan dengan baik dan malahan
menentukan keberhasilan kebijakan
pemerintahan di Papua dalam pengelolaan dana
Bering kali dikaaahkan oleh UU 32 2004 yang
otsus
lebih bersifat umum Dalam praktiknya pada
Kenyataannya
fungsi pembinaan untuk
mengelola keuangan daerah khususnya yang berasal dari dana otsus tidak berjalan dengan baik Pemerintah pusat memberikan banyak
dana otsus
tetapi tidak diimbangi dengan
asistensi pembinaan kepada pemerintah provinsi
bagaimana mengelolanya Instrumen yang seharusnya dibuat oleh pemerintah provinsi Papua untuk mendistribusikan dana otsus
misalnya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat
Dampaknya
hingga sepuluh tahun
pelaksanaan otsus perdasus tentang mekanisme distribusi dana otonomi khusus tidak pernah ada
Pembagian dana otsus hanya kebijakan
waktu menggunakan dana otsus UU 21 2001
ramai ramai dipakai oleh setiap pihak yang ber kepentingan terutama gubernur dan bupati wali
kota Uniknya ketika mereka harus melaporkan penggunaan dana otsus pemerintah daerah di
setiap level menggunakan UU 32 2004 sebagai dasar karena hanya mempersyaratkan surat keterangan pertanggungjawaban 26 Sementara itu jika menggunakan UU 21 2001 pelaporan
penggunaan dana otsus harus menggunakan laporan pertanggungjawaban sehingga ada konsekuensi diterima atau ditolak Jadi mereka
dapat memilih mana regulasi yang paling enak 26 Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah se bagaimana dianut oleh UU 32 2004 hanya sekadar keterangan
24lbid
yang tidak memiliki ikatan politik Artinya DPRD tidak lagi
dapat memberikan sanksi jika laporan kepala daerah dianggap 25 Ibid
buruk
digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan
Papua berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur otonomi khusus Im
Kelonggaran penggunaan aturan hukum
dalam pelaksanaan pemerintahan di Papua sebenarnya berasal dari aturan pelaksanaan
artinya kewenangan penyusunan berada di tangan gubernur provinsi
provinsi tidak jalan
Walaupun demikian
Oleh sebab itu
wajar
otsus yang tidak dirumuskan dengan baik Hal ini terlihat misalnya dalam Pasal 4 UU 21 2001
j ika kabupaten kota tidak mau menggunakan
yang tidak segera ditindaklanjuti Di dalam
yang tidak jelas Pemerintah Provinsi Papua
pasal itu memuat klausul mengenai kewenangan
pernah menerbitkan peraturan daerah tentang
daerah yang seharusnya segera dibagi antara
pertambangan tetapi kewenangan kabupaten kota
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
dirasakan diambil semuanya oleh provinsi Jelas hal ini menimbulkan kemarahan dari para bupati
kota dengan menggunakan perdasus dan perdasi Aturan ini tentu berbeda dengan aturan umum
ketentuan otsus karena pengaturan kewenangan
Penyebab carut marutnya pengelolaan dana
yang telah ditetapkan dalam UU 32 2004 yang
otsus tentu saja mencerminkan rendahnya ke
telah menetapkan segmentasi urusan urusan
mampuan penyelenggara pemerintahan di Papua
kabupaten kota urusan urusan provinsi dan
sendiri Meskipun banyak orang mengatakan
kewenangan pemerintah pusat Di samping itu
bahwa Suebu merupakan sosok yang cerdas dan
UU 21 2001 juga tidak menetapkan titik berat
berpengalaman gubernur tampak kewalahan
otonomi di kabupaten kota sebagaimana konsep
dalam menjalankan kebijakan kekhususan Hal
yang digunakan di dalam UU 22 1999 Dalam UU 21 2001 kewenangan utama pemerintahan jatuh di provinsi Provinsi seharusnya memberi kan delegasi urusan ke kabupaten kota melalui instrumen perdasi dan perdasus Walaupun demikian hingga tulisan ini disusun tidak jelas
masih setengah hati governability lokal sangat lemah Kelemahan governability lokal ditandai oleh masih rendahnya kualitas SDM penyeleng gara pemerintahan lokal27 dan masyarakat yang
kewenangan apa yang telah didelegasikan dengan perdasi dan kewenangan apa yang didelegasikan
kepentingan21 Selain itu juga karena penye lenggaraan kebijakan khusus terdistorsi oleh
ke kabupaten kota dengan perdasus Akibat dari ketidakjelasan ini penguasa akan dengan enak
kebijakan kebijakan yang bersifat umum
membuat tafsir sesuai dengan preferensinya
sendiri Dampak turunannya adalah pengelolaan anggaran pemerintahan daerah juga kacau balau
karena kewenangan yang masih tumpang tindih dan tidak ada kejelasan pertanggungjawaban Jika merunut pada persoalan di atas persoal
ini terjadi karena selain kebijakan pusat yang
sangat terfragmentasi ke dalam banyak faksi
Banyak politisi dan birokrat di atau dari
Papua yang mengakui bahwa kelemahan pelaksanaan otsus di Papua salah satunya terletak
pada kelemahan elite lokal sebagai lapisan tengah antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua Izaak Kapissa misalnya mengatakan
bahwa sebenarnya program otsus sudah bagus
an hubungan kewenangan antara pemerintah
cuma pelaksanaan di lapangannya kurang karena
pusat
dan kabupaten kota untuk
terletak pada kelemahan SDM lokal dalam hal
penyelenggaraan pemerintahan di Papua titik
manajemen dan pengawasan termasuk kurang
kesalahan terparah terletak di provinsi Hingga tulisan ini disusun belum ada rancangan
memahami tugasnya sebagai aparat
provinsi
peraturan daerah yang komprehensif dan detail termasuk yang diajukan di legislasi mengenai segmentasi kewenangan antara provinsi dan
kabupaten kota di Papua Padahal di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota terdapat ketentuan bahwa urusan pemerintahan untuk
Z Kualitas SDM tidak serta merta dilihat dari tingkat pendidik an tetapi juga kemampuan manajerial serta interaksi personal dan kelembagaan Di dalam kantor gubernur Baja hubungan
antarpegawai tersekat oleh stereotyping suku Otonomi khusus
yang diiringi dengan booming pemekaran telah memunculkan banyak elite politik dan birokrasi baru Banyak dari mereka ini yang berpikiran praktis misalnya menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi
28 Banyak organisasi masyarakat sipil yang terbentuk karena ikatan suku yang kemudian saling berbenturan Selain itu
banyak juga organisasi masyarakat yang terbentuk tidak untuk
mengawasi kinerjapemerintahan daerah tetapi lebih mendorong upaya upaya perjuangan pengakuan identitas
Kelemahan kapasitas SDM lokal terutama
monis dan terkesan gubernur ingin mendominasi
dalam hal pengelolaan dana otsus juga diakui
kekuasaan politik di Papua Ironisnya hampir
oleh Paulus Sumino anggota DPD RI perwakilan
semua pejabat dan politisi tampak berebut uang otsus dan tidak memperhatikan kebijakan yang seharusnya mereka pikirkan Perilaku birokrat juga masih sentralistis sehingga kurang memper
Papua
Karena dalam rangka penggunaan
anggaran itu kan dibutuhkan kematangan dalam perencanaan disiplin dalam menggunakan ang
garan nah SDM kita di sana rata rata belum bisa seperti itu karena ini situasi yang lahir dari otsus
hatikan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat
ketika orang Papua menuntut jabatan jabatan
dan harmonis ini berdampak pada lambatnya
temyata dalam hal tertentu misalnya menyangkut
kebijakan daerah Selama hampir sepuluh tahun
pengelolaan anggaran mereka belum siap
pelaksanaan otsus di Papua hanya sekitar delapan
menjadi penjabat pembuat anggaran yang baik nah di sini letak soalnya Z9
perdasus yang dihasilkan oleh pemerintah
Hubungan antarlembaga yang tidak sinergis
provinsi Dari delapan perdasus itu hanya sedikit
Persoalan kelemahan kapasitas SDM
yang bersifat strategis Misalnya perdasus tentang
lokal sebagaimana yang disampaikan oleh Izaak
implementasi hak hak masyarakat hukum adat
Kapisa maupun Paulus Sumino bukan semata
ternyata tidak menghasilkan pemetaan adat yang
mata wacana belaka Keterlambatan pemilukada
jetas sehingga seharusnya investor tidak lagi ma
di beberapa kabupaten di Papua hingga ada yang
suk dalam ruang yang gelap tentang adat Contoh
telah berganti caretaker empat kali merupakan salah satu bukti bagaimana kapasitas SDM
justru mengkooptasi kewenangan kabupaten
lokal belum mampu melaksanakan administrasi
kota Belum lagi perdasus tentang pembagian
administrasi pemerintahan dengan baik Solusi
dana otsus yang tidak j etas lagi kemana perginya
yang banyak ditawarkan baik oleh pihak luar
lain adalah perdasus tentang pertambangan yang
Perdasus yang strategis berikutnya yang
maupun di dalam Papua adalah perlunya pe
belum dibuat adalah mengenai pembagian
ningkatan asistensi pembinaan dan pengawasan
kewenangan antara pemerintah provinsi dan
pemerintahan terutama dari pemerintah pusat
kabupaten kota Ini tidak bisa dibuat sendiri
Setiap lembaga di daerah Papua tampak berjalan sendiri sendiri karena gubemur selaku
pemegang otoritas utama pelaksanaan otonomi khusus di Papua tidak mampu menyatukan atau
oleh pemerintah provinsi tetapi perlu dibuat
workshop dengan melibatkan para bupati wali kota sehingga ada frame yang jelas dan perkelahian antara UU khusus dan UU pemda
mengharmonisasikan hubungan antarmereka Se
dapat diselesaikan Persoalannya pemerintah
tiap lembaga dan elite Baling berebut posisi demi
provinsi dan DPRP tidak memiliki program
kepentingan parsial sehingga tidak ada koherensi
legislasi daerah prolegda yang terarah
antarlembaga untuk memikirkan pembangunan
Papua bersama Ironisnya masyarakat berang gapan pemerintah provinsi tidak memiliki desain
Penutup Selama sepuluh tahun terakhir pelaksanaan otsus
arah pembangunan dalam kerangka otonomi khusus selama 25 tahun ke depan Dampaknya
Papua tidak sedikit masyarakat setempat yang
otonomi khusus yang diharapkan pemerin
berarti Dilihat dari sisi ekonomi masyarakat
tah nasional mampu memperlemah tuntutan pemisahan diri justru mengalami delegitimasi
merasakan dana otsus tidak banyak menetes
tidak merasakan kehadiran manfaatnya secara
ke bawah Tidak sedikit program yang dibiayai
Otsus hanya dimaknai oleh masyarakat sebagai
dana otsus yang diperebutkan oleh elite lokal dan ini menyebabkan komunikasi antarlembaga lokal menjadi rusak
Hubungan gubernur dengan lembaga
pemerintahan daerah lainnya tampak tidak har
31 Berdasarkan keterangan dari beberapa tokoh di Papua selama
menjabat Gubemur Suebu hanya sekali datang ke DPRP Begitu juga dengan di MRP gubernur selama lima tahun tidak pernah
datang meskipun telah diundang Gubemur merasa memiliki legitimasi yang sama dengan DPRP karena sama sama dipilih oleh rakyat Demikian juga dengan bupati yang sama sama
merasa memiliki legitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat 29 Hasil wawancara penulis dengan Paulus Sumino anggota
DPD RI perwakilan Papua di Jakarta Mei 2011
M
Kelumpuhan pemerintahan terjadi karena konflik perundang undangan antarlevel pemerintahan
dengan dana otsus sering kali Baling tumpang
otsus dan lambatnya kebijakan pembangunan
tindih dan bahkan tidak dapat dibedakan dengan
daerah
program yang bersifat umum nasional Penang gung jawab program sering kali menggunakan
Papua juga tidak dapat dilepaskan dari political
dana otsus tidak sebagaimana mestinya dan
mengklaim proyek lain yang bersifat umum sebagai hasil kegiatan yang menggunakan dana otsus Inilah salah satu sebab kompensasi dari pemerintah pusat tidak tersampaikan dengan
baik kepada masyarakat Papua Masyarakat pada akhirnya menilai bahwa otsus sebagai
kompensasi permintaan merdeka tidak terlaksana
dengan baik dan bahkan gagal Tidak heran jika hal ini semakin menguatkan tuntutan separatisme di Papua
Distribusi fasilitas otonomi khusus yang
Ganjalan kebijakan pengelolaan dana otsus
will pemerintah pusat sebagai faktor yang sangat berpengaruh selain faktor internal Pada
kenyataannya pemerintah pusat tidak melakukan
fungsi pembinaan dan pengawasan kebijakan pengelolaan dana otsus dengan balk Selain itu
tidak adanya pengawasan terhadap distorsi distorsi ketentuan khusus ternyata dibarengi dengan ketiadaan dukungan berupa instrumen
kebijakan dari pemerintah untuk mengatur lebih jelas kekhususan Papua Kelonggaran penggunaan aturan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di Papua sebenarnya berasal dari
tidak lancar terlihat nyata disebabkan oleh faktor
aturan pelaksanaan otsus yang tidak dirumuskan
internal Faktor internal yang dimaksud adalah
dengan baik
penyelenggara pemerintahan di Papua sendiri
kurang memperhatikan distribusi kebutuhan rill masyarakat Papua Selama sepuluh tahun pelak sanaan otsus elite politik dan birokrasi tampak
sibuk membahas distribusi dana otsus untuk
Pemberian fasilitas ekonomi yang melimpah kepada Papua tidak dibarengi dengan kewajiban daerah
Papua
untuk memenuhi capaian
kemajuan tertentu Ini tentu bukan salah Papua
semata karena dana otsus yang ditransfer oleh
kepentingan sesaat dan tidak berorientasi pada
pemerintah pusat berjenis hundred per cent
publik secara luas Di antara mereka justru ter
grants di mana tidak ada kontribusi keuangan
lihat menggunakan dana otsus untuk kepentingan politik semata dan bukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Papua Berbagai cara mereka lakukan untuk mengais rejeki melalui
otsus Salah satu cara yang jelas terlihat adalah melalui pembentukan kabupaten kabupaten baru Penyelenggara pemerintahan di Papua juga
daerah yang dibutuhkan dan pemerintah daerah hanya sekadar membelanjakannya Dengan dana
itu pemerintah pusat tampaknya hanya berharap dapat meredakan separatisme dan menginginkan
agar Papua tetap dalam NKRI
Perhatian pemerintah yang longgar menye babkan Papua seperti berjalan sendiri
Tidak
tampak terbelah saling berebut posisi politik dan
adanya persyaratan bagi Papua untuk mengelola
dana otsus Hubungan DPRP dan gubernur tidak
dana otsus menyebabkan absennya pengukuran
harmonic Demikian juga hubungan antara guber
dampak penggunaan anggaran Hal ini menjadi
nur dengan para bupati terlihat konfliktual Baling
persoalan karena perhatian yang diberikan kepa
berebutkewenangan dan besaran dana otsus Sea kan lembaga lembaga pemerintah daerah tidak
sadar bahwa banyak sekah instrumen kebijakan
da Papua dengan hanya memberikan hibah tanpa pengukuran dampak penggunaan anggaran justru
dapat menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif
otsus perdasus yang harus disusun sebagai
bagi kelangsungan pembangunan Papua Karena
landasan tertibnya pelaksanaan pemerintahan
tiadanya pengukuran kinerja dalam pengelolaan
di Papua Instrumen kebijakan distribusi dana
dana otsus efektivitas penggunaan dana otsus
otsus dalam bentuk skema pembagian sektoral dan kewilayahan merupakan salah satu instrumen
hanya berharap dari kualitas penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal
yang belum disusun dengan baik Hubungan antarlembaga yang tidak sinergis harmonic dan belum tersusunnya instrumen kebijakan otsus berakibat pada carut marutnya distribusi Jana
mil
Daftar Pustaka
Media Indonesia
Gunawan F X Rudy Ed
2008 Luka Papua HIV
posito
Dana Otsus Papua Ngendon di De
18 April 2011 http www mediaindo
Otonomi Khusus dan Perang Suku Jakarta
nesia com read 2O
SPASI
Dana Otsus Papua Ngendon di Deposito di
VHR Book
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 117 Ta
hun 2002 tentang Pembagian Dana Otonomi
04
8 2l8782 265
14
unduh pada 16 April 2012
Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tabun 2011
Khusus Provinsi Papua Tabun Anggaran 2002
tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Oto
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 49 Ta
nomi Khusus di Provinsi Papua Tabun Ang
hun 2003 tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2003 Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 39 Ta
hun 2004 tentang Pembagian Dana Peneri maan Khusus dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tabun Anggaran 2004
Keputusan Gubernur Provinsi Papua No 62 Tabun
2005 tentang Pembagian Dana Otonomi Khu sus Provinsi Papua
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 46 Ta
hun 2006 tentang Pembagian Dana Otonomi
garan 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Peme rintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pe merintahan Daerah Kabupaten Kota
Prud homme Remy 1994 On the Dangers ofDecen tralization Policy Research Working Paper No 1252 World Bank Washington DC dalam Richard M Bird dan Francois Vaillancourt Eds 1998 Fiscal Decentralization in Deve
loping Countries New York Cambridge Uni versity Press
Khusus Provinsi Papua Tabun Anggaran 2006
Smoke Paul Fiscal Decentralization Policy in De
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 82 Ta
veloping Countries Bridging Theory and Re
hun 2007 tentang Pembagian Dana Otonomi
ality
Dalam Yusuf Bangura dan George A
Khusus Provinsi Papua Tabun Anggaran 2007
Larbi
Eds
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 52 Ta
hun 2009 tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tabun Anggaran 2009
Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Infra struktur Pegunungan Tengah Papua 2010 Kajian Hasil Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pegunungan Te ngah Papua 17 Juni 2010 Jakarta P2IPTP
Manor James 1999 The Political Economy of De mocratic Decentralization Washington The World Bank
Mawhood Philip Ed
2006 Public Sector Reform in
Developing Countries Capacity Challenges to Improve Services Hampshire and New York Palgrave Macmillan
Sutrisno Eri
Ed
2009 Dari Kampung ke Kam
pung Perjalanan durnalistik Suara Perempuan Papua Jayapura Suara Perempuan Papua
Undang Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang Undang Nomor 21 Tabun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Widjojo Muridan S 2009 Papua Road Map Nego 1983 Local Government in
tiating the Past Improving the Present and Se
The Third World The Experience of Tropi
curing the Future Jakarta LIPI Yayasan TIFA
cal Africa Chichester New York Brisbane
dan Yayasan Obor
Toronto and Singapore John Wiley Manibuy Irene SH anggota DPR RI
Inginkan Kesejahteraan
Sons
Rakyat Papua
29 Juli 2010 http
seputarnusantara com p 3078 diunduh pada 7 Juli 2011
KEMERDEKAAN PAPUA DAN RELEVANSI REAKSI TIGA NEGARA Zainuddin Djafar
Abstract
The intentions ofPapua s independence from Indonesia by Papua s separatist movements have raised some criticalpoints This becomes more complicated when there were various reactionsfrom some countries likeAustralia
New Zealand and the United State ofAmerica Therefore this writing is going to discuss at some points issues such as 1 Dynamics of Papua s problems 2 Recent conditions of Papua s Community and 3 its relations with some international actors from Australia New Zealand and The US besides 4 Some pertinent diplomatic
actions and options thatperhaps should also be carried out by the Indonesian government Further some important
findings seem important to be raised for example thefact that Papua is lookingfor its independence on the basis of its right cultural background and its history also the existance ofits current reality Those situations have become more complicated when some countries such as Australia New Zealand and the United State ofAmerica also have
some interests to interfere with Papua s issues andproblem It is recommendedfor Indonesia to have severalpolicy
options that focuses on behalf of Papua people s interests particularly for having freedom from poverty but not as an independet state In order to end any of international pressurse on Papua s case the Indonesian government however should befirm in stating that Papua s case is merely a domestic issue and it is wrong for any countries to intervere and it is in violation oflndonesia s law and also its sovereignty
Keywords Papua independence reactions ofthree countries
Abstrak
Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh kelompok separatis di Papua telah mencapai titik kri tis Hal itu bertambah pelik bila memperhatikan reaksi dari beberapa negara seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat Berdasarkan hal itu artikel ini bertujuan mendiskusikan secara khusus persoalan persoalan sebagai
berikut
1
dinamika persoalan Papua
2 kondisi terakhir masyarakat Papua dan 3
hubungannya dengan aktor
internasional seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat selain juga 4 beberapa peluang dan langkah diplomasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Selain itu beberapa temuan penting untuk dikemu kakan seperti fakta bahwa Papua berupaya mencapai kemerdekaannya berdasarkan atas hak dan latar belakang budaya dan sejarah serta kenyataan yang berkembang hingga kini Fakta fakta tersebut akan menjadi sangat rumit tatkala sejumlah negara seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk terlibat dalam persoalan dan isu Papua Artikel ini merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pi
lihan sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat Papua terutama hak untuk terbebas dari kemiskinan bukan hak untuk menjadi negara merdeka Untuk mengakhiri tekanan internasional atas kasus
Papua Pemerintah Indonesia harus tegas menyatakan persoalan Papua adalah persoalan domestik yang intervensi terhadapnya merupakan pelanggaran atas hukum dan kedaulatan Indonesia Kata kunci Kemerdekaan Papua reaksi tiga negara
Latar Belakang Papua adalah sebuah provinsi yang menempati wilayah Indonesia paling barat Wilayah ini juga sering disebut sebagai Papua Barat karena
kelompok suku ash di Papua yang memiliki bahasa masing masing Suku suku tersebut antara lain Ansus Amungme Asmat Ayamaru
Bauzi Biak Dani Empur Hatam Iha Komoro
sebutan Papua dapat merujuk pada seluruh Pulau
Mee Meyakh Moskona Nafri Sentani
Papua termasuk juga Papua Nugini
Waropen
Wilayah
ini menyumbangkan keunikan tersendiri kepada Bhinneka Tunggal Ika Indonesia terdapat 255
Wamesa
Muyu
Tobati
Souk
Enggros
Korowai Fuyu dan masih banyak lagi
Tidak
Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
hanya keragaman suku yang disumbangkan pada
sil dikendalikan oleh pemerintah Indonesia
keunikan wajah Indonesia secara keseluruhan
Walaupun tuntutan Papua untuk merdeka dari
namun tidak dapat dimungkiri lagi bahwa
berbagai permasalahan pun dapat dikatakan telah
Indonesia bukanlah yang pertama kali sebaiknya pihak pihak yang berkepentingan ditingkat
menyumbangkan keunikan tersendiri
pemerintah Indonesia tidak boleh lengah dan
Fokus penulisan ini berupaya menjawab
beberapa pertanyaan sebagai berikut
1 Sejauh
menganggapnya remeh Dari sudut pandang masyarakat Papua alasan alasan untuk meng
mana keadaan masyarakat Papua dalam berbagai
inginkan kemerdekaan dibagi menjadi empat
dinamika permasalahan yang telah terjadi
faktor hak budaya latar belakang sejarah serta realitas yang ada pada saat ini
2 Sejauh mana keadaan sepanjang sejarah masyarakat tersebut dalam konteks tuntutan
kemerdekaan Papua dari Indonesia yang kem bali merebak sejak tahun 2011
3
Bagaimana
A Hak
Dalam kaitannya dengan faktor hak masyarakat
kaftan Papua dengan pihak pihak internasional
Papua merasa bahwa sudah menjadi kebebasan
baik dalam kaitannya dengan bantuan maupun
mereka untuk merdeka dari Indonesia karena hak
4 Kemudian bagaimana
tersebut memang telah diakui oleh Perserikatan
kepentingan mereka
kaitan kaitan tersebut memengaruhi Indonesia
5
Bangsa Bangsa PBB
Konvenan Internasional
Opsi opsi diplomatik apa
Hak Hak Sipil dan Politik menjamin hak hak
raja yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya
kolektif di mana hak penentuan nasib sendiri the
secara umum
tuntutan kemerdekaan Papua dan bantuan serta kepentingan pihak pihak internasional Dengan mengangkat serta menjawab
right to self determination telah ditetapkan All peoples have the right ofself determination By virtue of that right they freely determine their political status andfreelypursue their economic
keempat pertanyaan tersebut permasalahan yang terjadi di Papua dapat dilihat dari sudut pandang
social and cultural development
yang cukup komprehensif Permasalahan dapat ditelaah dari sudut pandang masyarakat di Papua
di mana mereka bebas menentukan status politik
sendiri dan bagaimana mereka mempersepsikan
ekonomi dan budaya mereka 3 Hal ini dijadikan
keadaan maupun soal ketidakadilan yang me
acuan untuk menyatakan bahwa masyarakat
nimpa dirinya
Papua memiliki hak untuk menentukan nasibnya
Selain itu permasalahan dapat
Semua bangsa
memiliki hak penentuan nasib sendiri Atas dasar
mereka dan bebas melaksanakan pembangunan
juga dilihat dari sudut pandang pemerintah
sendiri apakah hal tersebut untuk tetap menjadi
Indonesia dalam menyikapi tuntutan salah satu
bagian dari Indonesia maupun untuk melepaskan
bagian dari provinsi terbesar Indonesia yang
diri dari Indonesia dan menjadi negara yang
hendak merdeka
dalam penulisan singkat ini akan terungkap juga pengaruh serta kepentingan yang datang dari
terpisah Dasar ini cukup kuat karena hukum internasional sangat menjunjung tinggi kebebas an suatu bangsa untuk melakukan hal hal yang
pihak pihak di luar Indonesia dan terkait dengan
dirasakan akan memperbaiki keadaan bangsa
tuntutan kemerdekaan Papua
tersebut termasuk untuk merdeka
Permasalahan Dalam Negeri
nation tampak sebagai suatu alasan yang cukup
Permasalahan mengenai keinginan Papua untuk
kuat dan akan mendapatkan dukungan yang
Tidak kalah pentingnya
Pada awalnya alasan rights to self determi
merdeka dari Indonesia kembali merebak pada
tahun lalu
2011
Sebagaimana diketahui
permintaan tersebut bukanlah yang pertama kali dilontarkan oleh orang orang gerakan separatis
sangat kuat dari dunia internasional Namun temuan penulis menunjukkan bahwa hak tersebut tidak hanya dapat diinterpretasikan sendiri
dengan cara tersebut yang bersifat universal dan
Papua Papua pernah meminta untuk
merdeka dari negara ini namun selalu berha Provinsi Papua
Sekilas Papua
Provinsi Papua http
dalam Situs Resmi Pemerintah
www papua go idl
z Ottis Simopiaref Kutipan Karkara Dasar Dasar Perjuang an Kemerdekaan Papua Barat dalam http nl fwillems bi ic id wp dasar html Ibid
www antenna
A 5
eta R
P
fl
g t p uN
A
L A
1 CeObos
U
Ij
1 o
PAP t
m
Olak
r M1
m
SUMATERA
x
bon
O
Fes
jun
d
lormia
Semrang
V
J
iRtAN
s
I 0
2
Icz
a
f T
x
vauivar 1
JAYA
i Wu s
3
A
400 hm x
Afewi
z
3
NUSA TENGGARA
VY
rMa inaonesia
Pusat Studi Indonesia Indonesia dalam Center for East Asian Studies in Northern Winios University dalam http www seasite
niu edu Indonesianlbudaya bangsa tmii flt tmii htm
otomatis merdeka misalnya Pada 31 Oktober
dengan ras Melanesia Walaupun asumsi tersebut
2011 Majelis Umum PBB melaporkan melalui press release bernomor GA SHC 3651 bahwa
menj adi pandangan yang umum di Papua namun
self determination is not synonymously with untuk menentukan nasib sendiri juga dapat
yang rakyatnya juga bukan berasal dari ras Melayu Ambil saja contoh Maluku dan NTT Rakyat pada kedua wilayah tersebut tidak
digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk
merasakan adanya penindasan oleh satu ras
menunjukkan bahwa permasalahan yang diha
kepada ras yang lain terutama kepada dirinya
dapi oleh Papua tidak harus diselesaikan dengan cara memerdekakan diri dari Indonesia Intinya
yang bukan Melayu Hal ini dapat dianalisis dengan melihat dua faktor sekaligus Pertama
Papua tidak harus menj adi negara merdeka dalam
Maluku dan NTT sedari awal sudah menjadi
menj alankan haknya untuk menentukan nasibnya
daerah yang dijajah oleh Belanda sehingga ketika
sendiri
Indonesia merdeka mereka tidak lagi melihat
independent statehood
Dengan kata lain hak
tampaknya tidak berlaku di tempat tempat lain
perbedaan ras rakyat Indonesia Hal ini berbeda B Budaya
dengan rakyat di Papua yang diajak masuk ke
Masyarakat Papua merasakan adanya perbedaan
dalam wilayah Indonesia dan bersatu dengan
pada ras mereka dibandingkan dengan ma
republik ini Karena latar belakang yang sudah
syarakat Indonesia di wilayah wilayah lainnya
Mereka berasal dari rumpun ras Melanesia dan bukannya Melayu seperti masyarakat Indonesia
lainnya Perbedaan ras inilah yang membuat mereka tidak merasa menyatu
dengan rakyat
Indonesia lainnya Terlebih lagi terdapat suatu asumsi bahwa ada semacam superioritas ras
di Indonesia di mana ras Melayu berada pada
kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan
berbeda tersebut ras kemudian dapat digunakan untuk mencari cari perbedaan antara penduduk
Papua dengan rakyat Indonesia lainnya Dengan kata lain
perbedaan ras tersebut digunakan
sebagai cara untuk menggariskan pembeda antara
Papua dengan Indonesia Kedua jika dilihat dari
kedudukan geografisnya Papua terletak dalam
posisi yang cukup jauh dari pulau pulau lainnya sedangkan jika dibandingkan dengan Maluku dan
Right To Self Determination Not Synonymous with Inde
pendent Statehood Press Release GA SHC 3651 Fifty sixth General Assembly Third Committee 27t Meeting PM dalam http
www un orgNewsIPressldocsl200Ilgashc3651 doe htm
Ottis Simopiaref op cit dalam http nl fwillems bi ic id wp dasar html
www antenna
101
NTT tidak demikian keadaannya Hal ini dapat
dilihat dari peta yang ada di Gambar 1 Keberadaan Maluku dan NTT yang lebih
adanya diskriminasi yang tidak apat diabaikan antar dua ras yang menduduki wilayah Indonesia tersebut Inilah yang mendorong masyarakat
dekat dengan pulau lain memungkinkan ter
Papua menuntut kemerdekaan atas dasar latar
jadinya interaksi yang lebih banyak dengan penduduk yang berbeda ras Kesempatan ini tiak saja jarang bahkan sulit terjadi di Papua karena letak geografisnya yang relatif lebih jauh Hal ini
belakang ras rakyat wilayah tersebut Akan tetapi penulis perlu mengingatkan
bahwa Indonesia sebenarnya tidak mengenal
lain yang menciptakan ekslusivitas ras Melanesia
superioritas suku bangsa Tidak ada ras yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi diban dingkan dengan ras lainnya Sebagaimana yang
di antara rakyat Papua
tercantum dalam semboyan negara Indonesia
berdampak pada sedikitnya interaksi dengan ras
Lebih jauh sekalipun ada orang yang
Bhinneka Tunggal Ika negara ini ada karena
tidak berasal Bari ras Melanesia yang datang ke Papua sering kali mereka datang untuk alasan ekonomi dan menduduki posisi posisi penting
negara yang kaya akan berbagai keragaman
maupun jabatan tinggi Ini menegaakan kesan
berbeda dari yang lain adalah hal yang wajar
bahwa ada superioritas ras yang sebelumnya
terjadi di Indonesia karena rakyat negara ini
telah disebutkan Persepsi ini ditegaskan dalam
memang tidak homogen Ada cukup banyak
sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Voice ofAmerica VOA bahwa rakyat Papua merasa terancam dengan banyaknya pendatang yang
variasi rakyat dalam bentuk lainnya di Indonesia
masuk ke dalam wilayah mereka Kepala Unit
ras Melanesia maka perlu diketahui bahwa ras
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua
tersebut juga menempati daerah daerah lainnya
Barat UP413
di Indonesia Sebagai contoh masyarakat dengan
Bambang Darmono mengatakan
bahwa pendatang menempati sebagian besar kabupaten dan kota di Papua
Keadaan ini
mendorong perilaku penduduk ash untuk memandang pendatang sebagai sebuah ancaman
bagi kehidupan mereka Realisasi yang jelas dari
baik itu keragaman budaya bahasa maupun sejarah
termasuk pula suku bangsa
Merasa
Berkaitan dengan alasan Papua hendak merdeka dari Indonesia karena masyarakatnya berasal dari
suku bangsa Melanesia juga menempati wilayah Maluku
Hal ini menunjukkan bahwa latar
belakang sebagai bangsa Melanesia tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Papua melainkan juga oleh saudara saudara mereka yang mendiami
kekhawatiran ini dapat dilihat dari dipindahkan
wilayah Maluku Alasan budaya yang dirasakan
nya beberapa ibu kota kabupaten di Papua
jauh berbeda dengan wilayah wilayah lainnya
Barat ketika di wilayah tersebut sangat banyak
di Indonesia tidak dapat dijadikan alasan
jumlah pendatangnya
hal ini
untuk menuntut kemerdekaan karena negara ini
merupakan tanda tanda adanya sensitivitas atas
memang merupakan negara yang penuh dengan
perihal perasaan
keragaman Keberadaan Papua sebagai bagian
Kembali lagi
ekslusifisme
serta perbedaan
yang ditegaskan antara rakyat Papua dengan Indonesia secara keseluruhan
Kondisi tersebut diperkuat karena melihat
dari wilayah Indonesia bukanlah suatu kutukan
bagi masyarakatnya melainkan sebagai suatu berkah kekayaan bagi seluruh negara ini
ketimpangan dari kehidupan rakyat Indonesia
Tampaknya semakin dekat dengan pusat peme
C Latar Belakang Sejarah
rintahan
semakin tinggi kualitas kehidupan
Telah diakui oleh para pendiri negara ini
rakyat Indonesia Secara umum mereka yang
bahwa Papua memang bukan bekas jajahan
lebih sejahtera tersebut berasal dari ras Melayu
Belanda sebagaimana wilayah wilayah lainnya
dan bukan berasal dari ras Melanesia Dengan
di Indonesia Apabila negara Indonesia hendak
demikian terlihat bahwa secara tidak langsung
didirikan pada saat kemerdekaan lalu maka
yang boleh dimasukkan ke dalam wilayah negara 6 Wella Sherlita
Warga Papua Diimbau agar Tak Anggap
dalam Voice of America Pendatang Sebagai Ancaman dalam http llwww voaindonesia com con ten tlwarga pap ua diim ban agar tak anggap pendatang sebagai anca man 138457154 104257 html
102
tersebut adalah wilayah wilayah yang dulunya dijajah oleh Belanda pula Akan tetapi perbedaan
masa jajahan Belanda di Papua dan wilayah
lainnya di Papua menjadi hal penting bagi rakyat
Indonesia secara keseluruhan adalah negara
Papua Karena terdapat perbedaan dalam masa
yang memiliki kekayaan alam yang melimpah
jajahan maka dipercaya bahwa Indonesia dan
Ini merupakan suatu kesamaan dengan wilayah
Papua bukanlah entitas yang lama Walaupun
dari Papua
Apabila kesamaan dari keadaan
wilayah Papua pernah juga dijajah oleh Belanda
alam ini dapat ditonjolkan maka dari sana
namun masa penjajahannya tidak sama dengan
pemerintah Indonesia dapat menunjukkan niat
Indonesia Indonesia dijajah selama 350 tahun
baik untuk mengelola bersama kekayaan alam
sedangkan wilayah Papua hanya dijajah selama Perbedaan ini semakin
tersebut Indonesia bukanlah suatu negara yang miskin akan sumber daya alamnya yang berniat
ditonjolkan ketika Belanda sendiri memang
mendekatkan diri dengan wilayah Papua karena
menjanjikan kemerdekaan bagi wilayah Papua
ingin mengeksploitasinya
64 tahun
1898 1962
Namun di nisi lain Belanda dengan tegas ingin
Selanjutnya
kepercayaan bahwa Papua
mempertahankan kekuasaannya di Indonesia
memang lebih balk berada di dalam Negara
Perbedaan sikap Belanda ini turut menyumbang
Kesatuan Republik Indonesia NKRI dapat didu
keyakinan kepada masyarakat Papua bahwa
kung juga oleh peran besar yang bisa diemban
mereka berbeda dari masyarakat di wilayah
oleh Papua itu sendiri hka argumen sebelumnya
wilayah lainnya di Indonesia
menitikberatkan pada peran Indonesia dalam
Pada 1 Mai 1963 Indonesia menjadi kekuat
memberikan hak yang baik bagi Papua maka
an kolonial yang baru di Papua dan kekuasaan
sebaliknya argumen ini berkaitan dengan peran
tersebut menghadirkan berbagai perubahan
besar Papua untuk Indonesia Papua bukan hanya
Pertama dewan yang telah dibentuk oleh Papua dibubarkan Kedua bendera yang rencananya
kantong emas dalam hal sumber daya alamnya
digunakan sebagai bendera nasional Papua
pemahaman atas keanekaragaman budaya yang
dibakar dan dilarang pengibarannya Ketiga lagu yang disiapkan sebagai lagu kebangsaan Papua juga dilarang oleh pemerintah Indonesia Hal serupa juga dilakukan terhadap apa pun yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan Papua Ini merupakan Tatar belakang sejarah yang
lebih kaya Mengapa keanekaragaman budaya
SDA
bagi Indonesia melainkan sumber bagi
begitu penting bagi Indonesia Alasannya adalah karena setiap budaya di segala pelosok Indonesia melahirkan produk produk yang berbeda beda Misalnya budaya melahirkan tari tarian untuk
upacara maupun hiburan melahirkan cindera
dengan sangat kuat melekat di pikiran masyarakat
mata yang khas dari budaya tersebut melahirkan
Papua dan tampak sebagai perihal negatif dari
musik produk kain pakaian konteks kuliner
Indonesia
dan lain sebaganya
Selain memiliki makna
Ingatan pada masa lalu ini menghalangi
yang dalam sebagai produk dari budaya yang
lancarnya integrasi Papua untuk menjadi
unik ini juga menjadi suatu potensi yang
bagian dari Indonesia Ketika masa lalu hal hal
kembali lagi dapat memperkaya masyarakat dari
seperti itu berkali kali diungkitkan kembali oleh
budaya budaya tersebut Apabila dipromosikan
masyarakat Papua sebagai argumen mereka
dengan baik maka produk produk dari budaya
maka pemerintah Indonesia harus mampu
tersebut dapat mendatangkan kesejahteraan bagi
memberikan argumen yang jauh lebih kuat untuk
masyarakatnya Inilah yang harus dijelaskan oleh
meyakinkan mereka Pemerintah Indonesia harus
pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua
bisa menjelaskan bahwa mereka akan jauh lebih
untuk meyakinkan bahwa kepahitan di masa lalu
baik keadaannya apabila berintegrasi dengan
dapat dikompensasikan dengan masa depan yang
Indonesia jika dibandingkan dengan keadaan
lebih baik
mereka saat ini maupun apabila berdiri sebagai
negara yang merdeka Argumen untuk kepercaya
A Realitas
an tersebut dapat dimulai dari kenyataan bahwa
Masyarakat Papua yang menghendaki ke merdekaannya dari Indonesia tampaknya
Ottis Simopiaref op cit History ofNetherlands New Guinea Irian Jaya West Papua
dalam http
www vanderheijden orginglhistory html
tersimpan dalam pikiran mereka bahwa mereka
adalah bangsa yang telah dijajah lama sejak ada
103
kekuatan asing di Papua Barat Hal tersebut
tujuan awalnya adalah untuk mengamankan
semakin kuat relevansinya dari waktu ke waktu
mereka Paling tidak masih ada harapan bahwa
karena munculnya pemahaman terhadap identitas bangsanya sendiri yakni bangsa yang lama
mereka masih bisa memiliki dan menumbuhkan
sekali berbeda dari bangsa lain berkaitan dengan
Namun kenyataan yang ada justru tampak terjadi sebaliknya Penindasan yang dilakukan pada wilayah Papua kerap kali disangkal atau sekadar dianggap pantas dilakukan Seolah olah peme
Indonesia Karelia itu masyarakat Papua yang ingin merdeka menciptakan identitas bangsa
sebagai segala sesuatu yang bukan Indonesia Masyarakat Papua merasakan dorongan yang semakin kuat untuk merdeka akibat beberapa
hal berikut ini
1 penindasan brutal
2 adanya
ruang yang semakin luas bagi seseorang untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas serta
3 semakin banyaknya informasi yang dapat diakses mengenai masa depan Papua yang lebih
kepercayaan kepada pemerintah Indonesia
rintah Indonesia tidak memiliki hati lama sekali
terhadap keadaan yang dialami oleh rakyatnya di wilayah yang jauh di Timur Indonesia tersebut Selanjutnya mengenai semakin luasnya ruang untuk mengemukakan pendapat Hal ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia namun tidak
baik dan tanpa harus bergabung dengan NKRI 99
berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat
Adanya konteks ketiga hal tersebut memperluas
meaakukan respons balik Kembali lagi masalah
kesempatan masyarakat Papua untuk melepaskan
mendengarkan masyarakat Papua pemerintah
diri dari Indonesia Namun pada saat yang bersa
Indonesia dapat memanfaatkan ruang publik yang
maan hal hal itu juga menjadi kesempatan bagi
kini begitu terbuka untuk mengkomunikasikan
pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan
niat baik untuk mengembangkan Papua dengan
wilayah tersebut ke dalam negara ini
harus diakui bahwa kekuatan militer banyak di
asumsi bahwa memang ada keinginan besar untuk hal tersebut Dengan demikian ruang publik yang terbuka tersebut dapat dijadikan
turunkan di Papua untuk mengamankan keadaan
media bagi komunikasi baik dari masyarakat
setempat Namun kekuatan militer tersebut tidak
Papua kepada pemerintah Indonesia untuk
jarang justru melanggar hak asasi manusia dari masyarakat Papua sendiri Pelanggaran terhadap hak hak masyarakat Papua tersebutlah yang
menyampaikan keluhan maupun sebaliknya juga
menjadikan kehadiran kekuatan militer tidak
penindasan terhadap masyarakat di wilayah
Inilah hubungan yang seharusnya dikem bangkan terhadap masyarakat Papua untuk membendung keinginan mereka merdeka dari
tersebut Im sesungguhnya suatu cerminan bagi
NKRI Hal ini juga berkaitan dengan poin ketiga
pemerintah Indonesia mengenai tindakan yang
yakni informasi yang semakin mudah diakses
telah dilakukan kepada suatu wilayah di dalam
mengenai Papua Kemudahan dalam era abad
Untuk hal pertama yakni penindasan brutal
diinginkan dan dipersepsikan sebagai suatu
dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat
Papua untuk menj awab keluhan keluhan tersebut
negara ini Suara suara dari masyarakat Papua
informasi ini juga harus dimanfaatkan oleh
ini selayaknya ditanggapi sebagai suatu aspirasi
pemerintah Indonesia untuk mengembangkan
dari rakyat yang pada esensinya menyuarakan
hubungan yang balk dengan rakyatnya di
suatu ketidakadilan
Papua Jika mereka bisa memanfaatkannya untuk
apabila pemerintah dapat
mengeluhkan keadaan yang mendorongnya untuk
menerima suara protes masyarakat Papua dan
merdeka maka pemerintah juga seharusnya
bukannya menyangkal adanya kekuatan militer
mampu memanfaatkannya untuk juga meaakukan
yang merugikan masyarakat setempat maka
respons balik yang lebih punya nilai simpati dan
keadaan tampaknya akan sedikit berbeda Ada
bukan dengan cara cara pemaksaan kehendak
kemungkinan bahwa masyarakat Papua sendiri
yang justru menimbulkan sikap antipati
akan menghargai pemerintah yang mengakui
Soal soal yang diungkapkan di atas adalah perihal yang berada sebatas antara masyarakat
Lebih jauh
bahwa kekuatan militer pada wilayah Papua merugikan
masyarakat
setempat
sekalipun
Papua dengan pemerintah Indonesia Apabila duduk permasalahan hanya berada pada kedua
Ottis Simopiaref op cit
belah pihak tersebut maka dapat dikatakan bahwa permasalahannya masih relatif sederhana karena
Australia yang menentang kemerdekaan Papua dari Indonesia Rakyat Australia yang tidak
dapat diusahakan penyelesaiaannya secara in
menunjukkan dukungan maupun tantangan
ternal Namun sayangnya pada kenyataannya tidak demikian karena keinginan Papua untuk
tampaknya tidak tahu harus mengambil sikap yang bagaimana terhadap soal kemerdekaan
merdeka didukung pula oleh adanya reaksi reaksi
Papua tersebut Namun secara keseluruhan
khususnya dari 3 negara dan berbagai pihak dan
dapat dilihat bahwa pandangan umum Australia
dalam berbagai bentuk baik yang tampak terlihat
terhadap tuntutan Papua untuk merdeka adalah
secara nyata maupun terselubung sifatnya
dukungan terhadap kemerdekaan Papua secara
Reaksi Rakyat 3 Negara
masyarakat juga telah dibentuk di Australia
Tidak dapat dielakkan lagi bahwa terdapat banyak
untuk mendukung kemerdekaan masyarakat
independen Berbagai organisasi yang berbasis
pihak yang menginginkan Papua untuk merdeka
Hal ini tentunya suatu hal yang menyakitkan bagi pemerintah Indonesia karena tidak hanya ada tekanan dari dalam wilayah negara ini tetapi
Papua dari Indonesia Pembentukan organisasi
pendukung kemerdekaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang didukung bukan sekadar hak asasi manusia rakyat Papua yang selama ini
juga reaksi dari pihak pihak secara eksternal
telah ditelantarkan oleh pemerintah Indonesia
intemasional yang menempatkan Indonesia balk sebagai pihak yang salah maupun tidak bertanggung jawab atas berbagai keinginan
Lebih spesifik lagi rakyat Australia terlihat
maupun ekspektasi yang melambung kuat dari
dukungannya untuk memerdekakan Papua dari
Indonesia Hal ini sungguh suatu hal yang tidak dapat ditoleransi oleh pemerintah Indonesia
masyarakat Papua Berikut adalah dukungan
Meskipun dukungan rakyat Australia sangat
rakyat beberapa negara untuk kemerdekaan
kuat terhadap kemerdekaan Papua pemerintah
Papua secara independen
Australia terus menerus menyatakan sikap yang justru sebaliknya Pemerintah Australia berkali kali menyatakan bahwa mereka tidak
A Australia
Australia adalah negara maju yang paling dekat wilayahnya dengan Papua Mau tidak mau
pengaruh dari negara tersebut menjadi cukup menentukan terkait sikap Indonesia menghadapi
tuntutan kemerdekaan masyarakat Papua Sej ak tahun 2006 sebanyak 76 7
dari rakyatAustralia
mendukung kemerdekaan Papua 10 Persentase tersebut muncul pertama kali setelah Indonesia
menunjukkan rasa kesal yang ditujukan kepada Australia karena telah memberikan suaka kepada 42 pengungsi dari Papua Rakyat Australia secara
umum menentang Indonesia yang dianggap telah menutup telinga terhadap suara dari rakyat di Papua Kembali lagi permasalahan berada pada
pemerintah Indonesia yang tidak mendengarkan suara suara rakyatnya di wilayah Timur negara
berada pada posisi yang menentang kedaulatan Indonesia dengan mendukung kemerdekaan Papua Australia mendukung Indonesia untuk menekan tuntutan kemerdekaan Papua Pesan tersebut berkali kali disampaikan termasuk
sikap pemerintah Australia pada 28 Februari 2012 Pemerintah Australia membantah memiliki
keterkaitan dengan suatu forum regional yang mendukung kemerdekaan Papua yang telah dilaksanakan di Canberra pada tanggal tersebut 12 Sebuah pertemuan telah dilakukan oleh pihak
yang menyebut dirinya sebagai International
Parliamentariansfor West Papua yang mengun dang perwakilan dari berbagai negara termasik Australia Papua Nugini dan Selandia Baru
Namun pemerintah negara tersebut me ngakui bahwa forum tersebut tidak mewakili
ini
Memperhatikan kondisi tersebut maka tidak heran bahwa hanya 5 5 dari rakyat
Ibid
Oz Govt Denies Support for Meeting on West Papua s 10D6hAoine Meith Australians Support West PapuaIndepen dence dalam http www indymedia ie article176667 author name AP comment order desc prefs
true
userlanguage ga save
Independence
dalam http
www thejakartaglobe com
home oz govt denies supportfor meeting on w papuas independence 501179 Ibid
105
pandangan dan pendirian resmi dari pemerintah
Australia Australia dalam hubungan interna
Indonesia mengambil sikap untuk melakukan hal hal yang sebaliknya Jika pemerintah Australia
sionalnya mendukung integritas teritorial dan nasional Indonesia terhadap Papua 14 Tidak
untuk mengambil sikap yang berbeda terhadap
mungkin Australia berani secara formal men
kemerdekaan Papua dan dengan berbagai kaitan
dukung kemerdekaan Papua karena hal tersebut
lainnya maka tidak mudah bagi Indonesia untuk
akan melanggar Perjanjian Lombok
menghapus ataupun menghilangkan berbagai
Lombok
Treaty yang berlaku antara negaranya dan
sampai terpengaruh oleh suara rakyatnya
tekanan internasional tersebut
Indonesia Perjanjian Lombok itu sendiri adalah
Apa yang dapat disimpulkan dari reaksi
sebuah perjanjian keamanan antara Indonesia
rakyat Australia alas soal kemerdekaan Papua
dan Australia yang mulai berlaku sejak Febuari
tersebut Jelas pemerintah Indonesia tidak dapat
2008 15 Pada perjanjian tersebut
berbagai
menggantungkan harapannya kepada pemerintah
permasalahan diatur termasuk di antaranya
Australia untuk mendukung niatnya membendung
kerja lama pertahanan inteligen dan keamanan
kemerdekaan dari masyarakat Papua Karena di
maritim yang masing masing telah mendukung
tingkat domestik Australia sendiri terdapat perpe
eratnya hubungan kedua negara
cahan pendapat Di camping tidak hanya sekadar
Kendatipun Indonesia dapat berbangga
sebagai suatu perpecahan pendapat namun pihak
diri karena sikapnya didukung oleh negara maju Australia yang dekat secara geografis
pendirian resmi Australia tampaknya sangat
namun Indonesia tidak boleh lengah Jelas kalau
kuat
dikatakan bahwa tidak boleh satu pihak pun
yang mustahil apabila pemerintah lantas dapat
yang dapat menganggap remeh suara rakyat baik itu pemerintah Australia maupun Indonesia
dipengaruhi oleh masyarakatnya yang mendu kung kemerdekaan Papua Memang Australia
Rakyat Australia merapakan suatu ikatan dengan
terikat pada Perjanjian Lombok yang mencegah
rakyat di wilayah Papua atas dasar pemenuhan
negara tersebut ikut campur dalam permasalahan
hak untuk determinasi diri Alasan mengapa
di Papua Namun apakah setiap perjanjian selalu dipatuhi oleh pihak pihak yang diikatnya dalam
rakyat Australia sangat mendukung kemerdekaan Papua adalah karena banyaknya pelanggaran
yang terjadi di tanah tersebut Pelanggaran terhadap hak asasi rakyat Papua menjadikan
yang memiliki pendapat yang berbeda dengan Dengan demikian bukannya suatu hal
sepanjang masa Hal tersebut merupakan suatu renungan yang penting dan valid bagi Indonesia
Indonesia dalam posisi sebagai pihak pihak
B Selandia Baru
yang membenarkan tindakan tindakan kriminal
Selandia Baru adalah negara yang memiliki rakyat maupun pemerintah dengan sikap terang terangan dalam mendukung kemerdekaan Papua Pada awalnya Selandia Baru memiliki sikap
di mata rakyat Australia Meskipun hal tersebut
adalah suara dari rakyatnya dan bukan dari pemerintahnya secara resmi namun siapa yang berani meremehkan suara tersebut Kekuatan
yang mendukung Indonesia untuk memper
dari rakyat adalah mereka yang dapat menuntut
tahankan pemerintahannya di wilayah Papua
pemerintahnya
Namun sikap ini tidak bertahan selamanya
dan tuntutan tersebut dapat
mengarahkan keputusan yang diambil Saat ini
Pemerintah Selandia Baru mendukung Belanda
dapat saja pemerintah masih mengendalikan
dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua pada
keputusan resminya demi menjaga hubungan
tahun 1960 an
bilateral dengan Indonesia
tidak
rakyat Selandia Baru sudah bertekad untuk
mudah disimpulkan bahwa dukungan dari rakyat
berkomitmen pada prinsip self determination
Australia terhadap kemerdekaan Papua akan
yang sangat dijunjung tinggi saat itu
segera mereda
Namun
Politisi
diplomat maupun
16
Prinsip
Dukungan tersebut akan terus
mengalir dan sangat besar kemungkinannya
sikap ini ditujukkan oleh Perdana Menteri Holyoake pada
14 Jbid
PBB di tahun 1963 bahwa Solusi yang adil dan berkelanjutan hanya akan dicapai apabila Papua dibiarkan menerapkan prinsip self determination dalam Annual Report Department of Ex ternalAffairs dalam hap sydney can au arts peace conflict
151bid
pdf 31 Maret 1963
untuk menguat seiring dengan semakin kuatnya
docs Papua Desk WP and New Zealand Foreign Policy
106
ini disebut sebut oleh Perdana Menteri Keith
terintegrasi ke dalam negara ini secara integral
Holyoake sebagai dasar yang paling tepat untuk permasalahan yang terjadi di Papua
Harus ditekankan pula bahwa tidak ada negara
Bagi negara ini
Papua sudah merdeka
sejak tanggal 1 Desember 1961 ketika Papua lepas dari jajahan Belanda
Hal ini dibuktikan
dengan dikibarkannya bendera Bintang Kejora bendera
kemerdekaan
Papua pada tanggal 1
Desember 2011 lalu 18 Pengibaran bendera terse but dilakukan di Auckland dan Wellington untuk menandakan 50 tahun Papua Barat berdiri sebagai
negara yang berdaulat Pemerintah Selandia Baru
memang tidak ingin mengambil sikap yang diam atau mengambil posisi aman dalam kaitan dengan tuntutan kemerdekaan Papua Russel Norman
salah satu pemimpin New Zealand Green Party mengatakan bahwa pemerintah negara tersebut
harus menghapuskan segala bentuk diam diri
terhadap isu Papua ini 19 Serupa dengan pendapat masyarakat Australia
yang boleh menganggap bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang merdeka karena itu melang gar kedaulatan Indonesia Meskipun parah atau
tidaknya pelanggaran hak asasi manusia di Papua dapat diperdebatkan namun kedaulatan Indonesia
tidak boleh dipertanyakan apalagi diremehkan dengan cara tersebut Bagaimanapun juga PBB telah mengakui kemerdekaan Indonesia Sebagai
negara yang juga merupakan bagian dari PBB Selandia Baru justru mengabaikan kedaulatan Indonesia melalui aksi aksi masyarakatnya yang
mengibarkan bendera Bintang Kejora Bendera tersebut saja tidak diakui oleh Indonesia karena
Papua masih dianggap sebagai bagian yang menyatu dengan wilayah lainnya di Indonesia
Namun mengapa Selandia Baru dengan lelua sanya dapat mengibarkannya
Selandia mengambil
sikap mendukung kemerdekaan Papua karena
C Amerika Serikat
pelanggaran hak asasi manusia yang banyak
Indonesia bagi Amerika Serikat adalah sebagai
terjadi di wilayah tersebut Merasa iba pada
suatu
keadaan masyarakat di Papua rakyat Selandia
liki arti bahwa negara ini dianggap penting untuk dijalin hubungannya dalam berbagai bidang
Baru juga melakukan gerakan solidaritas pada
comprehensive partnership
yang memi
tanggal 1 Desember lalu dengan berjalan sembari
sekaligus politik ekonomi serta kerja lama stra
mengibarkan bendera Bintang Kejora Dalam hal
tegis lainnya
ini bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi
penguasa dunia ini baik secara bilateral sebagai
gerakan solidaritas tersebut
Negara ini begitu penting bagi
Sikap Selandia Baru yang terang terangan
satu negara yang independen maupun sebagai pemain yang berpengaruh di tingkat regional
mengakui kemerdekaan Papua adalah bentuk
multilateral maupun internasional Pada tingkat
dari pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia
regional Amerika Serikat ingin mendekatkan
Dalam 50 tahun terakhir Selandia Baru se
lalu menganggap Papua sebagai negara yang
diri kepada Indonesia untuk membantunya tetap berpengaruh di kawasan Asia Tenggara baik
berdaulat dan bukannya bagian integral dari
dalam diplomasi perdagangan dan ekonomi
Indonesia Selandia Baru secara sepihak memilih
maupun dalam prospek kerja sama strategic
untuk mengabaikan kedaulatan Indonesia dengan
human security umumnya Itulah alasan mengapa
cara tidak mengakui integrasi Papua ke dalam
Amerika Serikat senantiasa menjaga jalinan
wilayah negara ini Ini adalah masalah yang
hubungan baiknya dengan Indonesia Namun
serius Pemerintah Indonesia harus memberi
terlepas dari pentingnya hubungan Amerika
pecan yang kuat kepada Selandia Baru dan
Serikat dengan Indonesia
duma internasional bahwa secara tegas Papua
tersebut tidak selamanya memiliki pendirian
adalah salah satu provinsi di Indonesia yang
yang senada dengan pendirian Indonesia sendiri
ternyata negara
Hal ini dapat dilihat dengan sangat jelas dalam New Zealand Support for Papuans 50th Anniversary Of Independence Declaration dalam Radio New Zealand
International dalam http php op read id 64782
kasus tuntutan masyarakat Papua untuk merdeka dari Indonesia
www rnzi com pages news 20 Alfred Oehlers Papua Time for Firm US Stand
Ibid
bid
dalam
http the diplomat com asean beat 2012 02 16 Papua time for firm u s stand
107
Kekerasan yang semakin banyak terjadi
memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua
di wilayah Papua harus diakui telah sedikit
karena hal itulah yang dituntut oleh mereka Ini
merenggangkan hubungan Indonesia dengan
sangat menyakitkan bagi Indonesia Sebagai ne
Amerika Serikat Meningkatnya kejadian yang
gara yang berdaulat tidak ada negara yang boleh
diwarnai dengan berbagai kekerasan membuat
memaksanya untuk melakukan hal yang tidak
Amerika Serikat merasa harus memiliki pendirian
diinginkan Masalah separatisme tentu sebuah
yang kuat terhadap nasib dari rakyat Papua
permasalahan yang oleh tiap negara dianggap
Di bawah kepemimpinan Presiden Barrack
sebagai masalah intern Lebih jauh pemerintah
Obama Amerika Serikat menyatakan bahwa
Amerika Serikat harusnya memahami persoalan
permasalahan di Papua mengalihkan perhatian
Papua dan Indonesia secara konstruktif khusus
mereka dari tujuan utama kerja samanya
nya mengingat keterlibatan Amerika dalam hal
dengan Indonesia dalam strategi yang disebut re balancing Sebagai
towards the Asia Pacific 21
frontir
dalam masalah hak asasi
manusia Amerika Serikat selanjutnya merasa
memiliki kewajiban untuk membela masyarakat
Papua yang telah merasakan berbagai tekanan selama menjadi bagian dari Indonesia Inilah awal mula dari dukungan kuat Amerika Serikat
untuk kemerdekaan Papua Sikap yang telah diambil oleh pemerintah Amerika Serikat
dan mengarahkan pendirian rakyatnya untuk
menentang kekerasan yang terjadi kepada rakyat Papua Dengan demikian keputusan Amerika
Serikat telah menentukan sikap yang diambil oleh negaranya secara keseluruhan Namun dapat
dilihat bahwa kekhawatiran Amerika Serikat
terhadap keadaan di Papua melebihi perhatian
implementasi program Local Governance Sup port Program
LGSP
pasca otonomi khusus
2005 2009 22
Mengapa Amerika Serikat mendukung separatisme yang diinginkan oleh masyarakat di
Papua ketika hal itu bertolak belakang dengan keinginan Indonesia Namun di sisi lain hal yang membuat pendirian Amerika Serika seolah olah
hanya manis di depan saja adalah pemyataan
yang menunjukkan bahwa negara tersebut berada di sisi Indonesia menekan kemerdekaan Papua Analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa negara tersebut sangat kuat
pendiriannya dalam mendukung Indonesia melawan gerakan kemerdekaan Papua 21 Du
kungan pemerintah maupun rakyat Amerika
Serikat ini senantiasa menjadi tekanan yang
yang terbatas pada penghentian pelanggaran ter
besar bagi masyarakat Papua dan diharapkan
hadap rakyat Papua Jika memang perhatiannya hanya untuk menunjukkan bahwa terjadi pelang
merdeka Meskipun demikian Amerika Serikat
garan hak rakyat Papua opsi Amerika Serikat
untuk mengesampingkan kepercayaan yang telah dibangun dari hubungan bilateral antara keduanya Namun karena pemerintah Amerika
Serikat mengalihkan pendiriannya dengan cukup drastic dapat dipahami bahwa terdapat inisiatif
yang lebih dari sekadar mendukung HAM rakyat
dapat membendung keinginan mereka untuk juga senantiasa mengekspresikan kekhawatiran
mereka bahwa pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat Papua yang sebaiknya diselesaikan secara damai oleh Indonesia Pemerintah Amerika Serikat tampaknya ingin menekankan bahwa intervensi mereka hanya sampai pada suatu proses penyelesaian secara damai
Papua
Menteri Pertahanan Amerika Serika Leon Tentu Amerika Serikat menyuarakan
kewajiban Indonesia untuk membela hak
Bari rakyat di Papua Namun suara tersebut sedikit membingungkan bagi Indonesia untuk
dipahami Di satu sisi Amerika Serikat dengan
terang terangan mendukung pemenuhan hak hak rakyat Papua yang direfleksikan melalui tuntutan tuntutan mereka Dengan demikian Amerika
Serikat mengambil sikap bahwa Indonesia harus
Panetta mengatakan dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2011 bahwa negaranya de 22 Wawancara dengan Wallynmell Octof Ingratoebon 10 Maret 2012 penulis skripsi yang berjudul Kepentingan Amerika Serikat dalam Implementasi Program LGSP Local Gover nance Support Program di Papua Pasca Otonomi Khusus 2005 2009
Jakarta FISIP UPDM B
Brian Padden
US Officials Back Indonesian Stand Against
Papua Independence
dalam http www voanews com eng
lish news asia US Officials Back Indonesian Stand Against 21 Ibid
W
Papua Independence 132526368 html
ngan tegas mendukung pendirian Indonesia untuk
pengaruhnya yang tidak dapat diremehkan dalam
melawan kemerdekaan Papua 24 Namun sebuah
prospek penyelesaian permasalahan tuntutan
klarifikasi diberikan oleh Kurt Campbell Wakil
kemerdekaan Papua itu sendiri
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bahwa
Mengamati uraian maupun ulasan di atas
negaranya masih akan berdiri dengan tegas untuk
tentunya pemerintah Indonesia perlu melakukan
memperhatikan dan mencoba menyelesaikan
respons kebijakan yang bersifat tegas konkret
kemungkinan terjadinya pelanggaran yang brutal
dan strategis sehingga tidak mudah kalau
terhadap hak asasi manusia masyarakat Papua
Indonesia selalu dipojokkan atau disalahkan
Apa yang sebenarnya dapat dilihat dari sikap Amerika Serikat tersebut
Di satu nisi negara
dalam perihal tuntutan kemerdekaan dari pihak masyarakat Papua umumnya
tersebut menyatakan pendiriannya yang mendu
kung sikap Indonesia untuk menekan tuntutan kemerdekaan dari masyarakat Papua Di sisi lain
Peran Prinsip Responsibility to Protect R2P
Amerika Serikat juga menunjukkan niatnya untuk
berjaga jaga dengan kemungkinan terjadinya pe
langgaran hak oleh Indonesia Sungguh suatu hal
yang baik apabila negara sebesar Amerika Serikat mendukung pendirian Indonesia dalam hal ini namun jika meliffat sisi lain dari sikap negara tersebut ada hat yang patut ditakuti Jika Amerika Serikat memilih untuk mengambil posisi sebagai
negara yang mengawasi hak asasi masyarakat Papua
bukankah itu berarti bahwa negara
tersebut akan melangkahi kedaulatan Indonesia
dan mengintervensi ke dalam masalah internal
Menjadi pihak yang mengawasi hak masyarakat Papua menunjukkan bahwa sesungguhnya Amerika Serikat tidak mempercayai kapabilitas Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan
Lebih jauh jika memang Amerika Serikat seharusnya negara tersebut mengetahui bahwa Indonesia ingin menganggapnya sebagai masalah intern negaranya Dengan demikian seharusnya Amerika Serikat tidak perlu ikut campur dan sebagai
pemerhati
tangan negara lain hanya bertumpu pada prinsip non interference Akan tetapi prinsip tersebut kini mulai dianulir dengan prinsip Responsibil ity to Protect R2P
Prinsip ini dimunculkan
dengan sebuah konsep fundamental yakni ketika pemerintah sebuah negara tidak memenuhi
prinsip prinsip dasar dari sebuah negara modern kepada rakyatnya
maka dunia internasional
hares menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka 21 Dengan demikian sebenamya prinsip non interference yang telah diagung agungkan oleh dunia selama ratusan tahun tampaknya
R2P kedaulatan menjadi suatu kondisionalitas
berada di satu pendirian dengan Indonesia maka
posisi
untuk mengurus keadaan Papua tanpa camper
sudah tidak sesakral dulu lagi Di bawah prinsip
yang mekar di wilayahnya sendiri
mengambil
Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa harapan Indonesia akan kekuasaannya
Ketika negara gagal memenuhi tanggung jawab nya terlebih ketika is sadar negara tersebut akan
kehilangan kedaulatannya untuk memberi ruang bagi dunia intensasional melakukan intervensi
demi memenuhi tanggung jawab yang telah gagal dilakukan negara tersebut 26
bagi
pelanggaran hak masyarakat Papua Di samping Amerika Serikat hanya mengulurkan tangan
apabila memang diminta oleh Indonesia dan tidak melakukan sesuatu jika memang tidak diinginkan Bagaimanapun juga permasalahan
di Papua adalah permasalahan dalam negeri
Intinya tampak sikap ambivalen dari Amerika Serikat yang sepenuhnya tidak mem back up keinginan Indonesia membendung tuntutan ke merdekaan Papua Secara keselumhan dinamika reaksi internasional telah menunjukkan suatu
Walaupun prinsip tersebut terdengar cukup menjanjikan karena kini memungkinkan reaksi
yang lebih cepat dari dunia ketika terj adi pelang garan HAM berat di sebuah wilayah namun tidak berarti tidak ada halangan Bari implementasinya
Kecurigaan banyak datang dari negara negara berkembang terhadap kekuatan negara negara yang lebih maju daripadanya Sikap tersebut 21 Juan Garrigues The Responsibility to Protect From an Ethical Principle to an Effective Policy dalam La realidad de la ayuda Intermon Oxfam dalam httpJ www responsibilityto
protect orgfiles responsibilidadprotegerpdf hlm 2 24Ibid
ze Ibid
109
bermunculan karena adanya beberapa pertanyaan
Amerika Serikat Australia
dan Selandia
yang diajukan seperti Siapa yang mendefinisi kan waktu yang tepat untuk mempraktikkan hak
Baru merupakan negara maju Mereka mengakui
dunia internasional untuk mengintervensi Inter
yang paling tepat untuk digunakan oleh dunia
vensi macam apa yang sah untuk digunakan 27
dan karena itu mereka menganut sistem tersebut
Pertanyaan pertanyaan ini wajar untuk diajukan
Ketiganya mengakui pentingnya hak asasi
mengingat jika suatu negara berpikir secara
manusia dan oleh karenanya mereka juga mem
realis dalam sebuah intervensi akan selalu ada
perhatikan hak hak asasi manusia di luar wilayah
kepentingan negara yang akan melakukan inter
politiknya Di bawah prinsip non interference
vensi tersebut Kepentingannya sangat bervariasi
negara negara ini dibatasi oleh kedaulatan negara
dan oleh karena itulah mengapa negara negara
yang dianggap absolut Namun di bawah prinsip
berkembang masih mengkhawatirkan prinsip R2P Bagaimana jika kepentingan negara yang
R2P mereka justru menemukan justifikasi baru
hendak melakukan intervensi tersebut justru
siaan di negara lain Justru karena ada prinsip
lebih banyak merugakan dirinya
ini
Ini merupakan
bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan
untuk melakukan intervensi atas nama kemanu
mereka bisa mengatakan bahwa keadaan
kemanusiaan di suatu negara menjadi tanggung
pertimbangan yang valid
Jika prinsip R2P dikaitkan dengan ke
jawab mereka jika terdapat indikasi bahwa
pemerintah maupun
negara tersebut tidak sanggup memenuhinya
rakyatnya yang sudah dijelaskan pada bagian
dan dalam hal sekecil apa pun indikasi tersebut
sebelumnya maka kekhawatiran negara negara
Dengan demikian justru bagi Indonesia prinsip
berkembang menjadi relevan Kekhawatiran
R2P lebih mengancam kedaulatan dirinya jika
tersebut juga berlaku bagi Indonesia Ian Buruma
dikaitkan dengan rakyat Papua Kapan Amerika
menuliskan sebuah artikel pada Foreign Policy
Serikat Australia dan Selandia Baru mendefi
yang menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlalu
nisikan pelanggaran berat terhadap HAM
beradaan tiga negara
besar bagi suatu negara terutamaAmerika Serikat
atau atas dasar apa mereka mendefinisikannya
tidak baik bagi dirinya karena intensi yang baik
jelas hal tersebut tidak akan dapat dibantah
sekalipun akan direalisasikan dengan cara dan
Indonesia Prinsip R2P ini memungkinkan
perlakuan yang cenderung kejam 28 Ilusi yang
negara negara besar tersebut untuk melakukan
diciptakan bahwa dirinya adalah negara yang
lebih dari sekadar memperhatikan keadaan HAM
besar akan membuatnya bertindak seolah olah
rakyat Papua karena mereka dapat mengklaim
sebagai pihak yang paling penting Ambit saja
tanggung jawab tersebut Ini menjawab perta
contoh Amerika Serikat is tidak hanya menegak
nyaan mengapa perhatian kepada rakyat Papua
kan prinsip dan nilai nilai universal is juga menjadikan prinsip dan nilai yang dipercayainya sebagai yang diakui secara internasional Tidak cukup bagi negara besar untuk menjadi represen tasi dari apa yang diakui sebagai nilai universal
bisa dianalisis lebih lanjut sel agai dukungan
tetapi mereka harus mempromosikannya secara
rakyatnya maka solusi untuk melepaskan Papua
aktif dengan kekerasan sekalipun 21 Sekalipun
dari kedaulatan Indonesia dapat saja menjadi
Australia dan Selandia Baru tidak sebesar
solusi yang begitu dipercaya Kemungkinan tersebut tampaknya tidak dapat dianggap remeh
Amerika Serikat dari segi kekuatannya namun kecenderungan untuk melihat dirinya sebagai
contoh realisasi dari prinsip prinsip universal terlihat juga pada keduanya
2lbid
21 Ian Buruma
Imperial Hubris
New York November 2011
dalam Foreign Policy USA
hlm 65
terhadap kemerdekaan Jika negara negara tersebut merasakan bahwa kegagalan Indonesia
sudah berlarut larut dan memberi label
negara
yang gagal dan konteks menjaga kesejahteraan
Relevansi Potensi Domestik Papua
negara maupun organisasi terhadap Papua
Berikut ini adalah beberapa potensi domestik dan perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah
Ramainya dukungan dari aktor aktor di negara
Indonesia
negara seperi Amerika Serikat Australia dan
Selandia Baru untuk mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia tidak boleh diabaikan
1 Memperhatikan kesejahteraan
Adanya dukungan dukungan tersebut menunjuk
masyarakat yang tinggal di Papua
kan dua hal sekaligus
Beragamnya permasalahan ekonomi dan sosial yang menimpa masyarakat di Papua Barat
Pertama bahwa memang ada kesalahan dari pemerintah Indonesia yang selama ini kurang
membuat pemerintah Indonesia seolah olah
memperhatikan dan mengembangkan ke
mengesampingkan wilayah tersebut dibanding
sejahteraan masyarakat Papua Alasan ini yang
kan dengan wilayah wilayah yang lebih dekat
memunculkan ketidakpercayaan masyarakat
secara geografis dengan pusat pemerintahan
Papua sehingga opsi untuk merdeka dari
Jakarta Kesan tersebut sebaiknya tidak dire mehkan karena bagaimanapun juga pemerintah
Indonesia sampai terpikir oleh mereka Selain itu
keadaan ini juga diberi label yang berbeda oleh
Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin
negara negara dan organisasi lainnya sebagai
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk memberi kesan yang memberatkan pemerintah
rakyatnya di seluruh wilayah NKRI termasuk kesejahteraan sosialnya
Jika saat ini masyarakat Papua merasa dite lantarkan karena perekonomian serta kehidupan sosial mereka jauh dari standar kenyamanan
maka kemerdekaan mereka bukanlah solusi yang
Indonesia Ketika sudah ada pelanggaran hak asasi manusia maka masyarakat setempat
akan selalu ditempatkan sebagai korban yang harus diselamatkan dari pihak yang jahat yakni pemerintah dan negara Indonesia secara ke
tepat Dengan pendekatan yang tidak didominasi
seluruhan Namun hal ini tidak boleh dibiarkan
melalui hanya opsi kekuatan militer pemerintah Indonesia perlu menyadari masyarakat setempat
terjadi terus menerus Indonesia harus dengan
bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah
pemerintah kepada masyarakat setempat bukan
permasalahan yang dapat diselesaikan melalui
lah pelanggaran terhadap hak asasi manusia Ke salahan karena kurang mampu mengembangkan
perbaikan kesejahteraan sosial Perbaikan pada
keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Papua
akan mendatangkan kepuasan mereka terhadap
tegas menyangkal bahwa yang telah dilakukan
kesejahteraan sosial masyarakat Papua bukanlah suatu pelanggaran hak asasi dan terlebih lagi
kinerja pemerintah Indonesia Dengan dilakukan nya hal tersebut masyarakat Papua tidak lagi
masih dapat diatasi dengan cara mengembalikan
perlu merasakan bahwa mereka ditelantarkan
harus dilakukan Indonesia berkaitan dengan
fokus pada pemberian kesejahteraan Inilah yang
ataupun dieksploitasi oleh negaranya sendiri
alasan banyaknya kepentingan dan dukungan
Dengan memperbaiki kesejahteraan masyarakat
dari pihak pihak di luar negara ini
Papua mereka akan melihat bahwa semangat
Hal kedua yang ditunjukkan dari banyaknya
untuk merdeka bagi mereka memang tepat
kepentingan dan dukungan tersebut adalah
adanya tetapi tidak tepat sasaran Dengan kata
adanya kekayaan yang dapat dilihat di tanah
lain masyarakat Papua tidak perlu merdeka dari
Papua Jika ditelaah secara logic Papua menjadi
Indonesia tetapi hanya merdeka dari kemiskinan
begitu memikat bagi negara negara seperti Amerika Serikat Australia dan Selandia Baru
2 Indonesia perlu mewaspadai kepentingan
tidak sekadar karena ingin
menyelamatkan
serta reaksi dari pihak pihak
mereka dari pelanggaran hak asasi manusia
internasional agar tidak membahayakan
Wilayah Papua Barat Indonesia ini memikat
kedaulatan negara
pihak pihak tersebut karena kekayaan alam yang
Yang dimaksud dari poin ini adalah pemerintah tetap perlu waspada terhadap kepentingan kepentingan pihak pihak internasional baik
masih begitu banyak tersimpan di sana Apabila kekayaan tersebut dikelola oleh negara negara maju tersebut maka Amerika Serikat Australia
111
diri karena wilayah mereka kaya akan potensi
pihak asing yang boleh melanggar kedaulatan Indonesia dengan secara langsung berhubungan dengan Papua untuk mendukung kemerdekaan nya Pesan ini penting untuk disampaikan kepada
kesejahteraan Namun justru di sanalah ma
dunia internasional
syarakat setempat maupun pemerintah Indonesia
bidang diplomasi Indonesia memiliki beban yang cukup besar Para diplomat Indonesia maupun
dan Selandia Baru maupun pihak pihak lainnya
yang berkepentingan dapat semakin memperkaya diri Masyarakat Papua memang harus berbangga
harus berhati hati dalam bertindak Jangan
Dalam penyampaiannya
sampai wilayah yang begitu kaya akan potensi alamnya menjadi ladang yang dieksploitasi oleh pihak pihak yang sudah sedari dulu menunggu
individu individu lainnya yang berperan penting
kesempatan tersebut
terhadap Papua masih berlaku dan tidak boleh
dalam bidang hubungan internasional harus menyampaikan bahwa kedaulatan Indonesia
Melihat kedua hal yang dapat dianalisis
dilanggar sebagaimana yang ditunjukkan oleh
dari kepentingan pihak pihak internasional
negara negara yang secara terang terangan
tersebut Indonesia selanjutnya perlu mengatasi
mendukung kemerdekaan wilayah tersebut
kepentingan dan dukungan mereka Pemerintah
Hal ini berkaitan dengan dua poin yang sudah
Indonesia harus menyadari bahwa intensi yang
dijabarkan sebelumnya Dalam diplomasinya
begitu jelas terlihat dari tindakan dan dukungan
Indonesia perlu melakukan klarifikasi bahwa per
terhadap kemerdekaan Papua akan semakin pihak pihak tersebut berinteraksi secara langsung
masalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua bukanlah sebuah permasalahan yang perlu diatasi dengan kemerdekaan Yang perlu diprioritaskan
dengan Papua Saat ini negara negara yang
oleh masyarakat Papua adalah kemerdekaan dari
mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia
kemiskinan bukan kemerdekaan dari Indonesia
membentuk interaksi secara langsung dengan
Pesan ini harus dengan tegas disampaikan kepada
masyarakat Papua Perlu disadari bahwa interaksi
dunia internasional untuk menunjukkan bahwa
tersebut tidak hanya dilakukan untuk mendu
pemerintah Indonesia sendiri mampu mengiden
kung masyarakat Papua untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi mereka Hal tersebut juga
tifikasi permasalahan yang sesungguhnya Secara langsung dengan menyampaikan pesan tersebut
semakin memperkuat keingingan masyarakat
dengan tegas
setempat untuk merdeka Diinginkan maupun
Indonesia mampu mengakui kesalahannya karena
tidak hal ini memang terj adi dan perlu diwaspa
belum berhasil mendatangkan kesejahteraan
dai agar masyarakat Papua tidak dibutakan oleh
sosial kepada rakyatnya di wilayah tersebut
iming iming gemilangnya menjadi negara yang
Tampaknya pemerintah Indonesia mampu meng
merdeka
identifikasi permasalahan dan juga mengakui
membahayakan kedaulatan Indonesia
apabila
Secara keseluruhan Indonesia harus me
dapat dilihat bahwa pemerintah
kesalahannya yang selanjutnya akan mendorong
negaskan bahwa permasalahan ini adalah masalah
munculnya pemahaman bahwa Indonesia masih
dalam negeri dan kepentingan serta intervensi
menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia
pihak lain adalah pelanggaran terhadap ke daulatan negara ini Bagaimanapun keadaan yang
yang luas ini
menimpa Papua wilayah tersebut masih berada
tah Indonesia juga harus menyakinkan masyara
di dalam negara Indonesia Dengan demikian
kat Papua bahwa kesalahan tersebut memang
Indonesia masih memiliki kedaulatan atas Papua
berada di tangan
Selain kepada dunia internasional pemerin
oknum oknum
termasuk
Kedaulatan bukan hanya sebuah jargon yang
aparat tertentu dari pemerintah Tidak hanya itu
tidak memiliki kekuatan hukum Kedaulatan atas
harus juga dipastikan bahwa masyarakat Papua
Papua harus dipraktikkan dan dilindungi oleh
diberitahu bahwa ada niat kuat dari pemerintah
Indonesia dengan cara menegaskan bahwa tidak
Indonesia untuk mengatasi kesalahan yang telah dibuatnya dan Paskalis Kossay lebih jauh
boleh ada negara maupun organisasi yang berada di luar Indonesia yang dapat mendikte tindakan
menekankan
utamakan komunikasi konstruktif
Indonesia berkaitan dengan Papua Terlebih lagi
dengan rakyat Papua melalui lembaga lembaga
Indonesia harus menegaskan bahwa tidak ada
resmi pemerintahan di daerah Gubernur DPRP
30 Komunikasi timbal balik amat
ini tentu tidak diinginkan untuk terjadi Oleh
penting dan tidak relevan lagi hanya sekadar
karena itu pada akhirnya upaya apa pun yang
memungkiri bahwa pemerintah tidak pernah
akan dilakukan untuk mengatasi masalah Papua
melakukan kesalahan dalam kaitan dengan
ini akan lebih perlu dilakukan oleh pemerintah
kesejahteraan sosial masyarakat Papua
dan
Badan badan nonpemerintah seperti LSM hanya
konflik pendapat hanya akan memperkuat
akan menjadi upaya tambahan yang membantu
keinginan mereka untuk merdeka dari Indonesia
saja tapi bukan sebagai pelaku utama Dengan
dan bukannya merdeka dari kemiskinan
demikian dapat dilihat bahwa relevansi potensi
Selain itu pendekatan ini diharapkan juga dapat
domestik Papua harus ditangani oleh pemerintah
meningkatkan pemahaman masyarakat Papua
Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan
bahwa mereka masih masuk ke dalam prioritas
sebelumnya
dan MRP
Indonesia dan bukan untuk ditelantarkan 31 Peran pihak pihak nonpemerintah seperti
lembaga swadaya rakyat
LSM
dapat diper
timbangkan sebagai penguat usaha pemerintah
Indonesia dalam mengatasi keadaan di Papua Akan tetapi untuk hal ini perlu diketahui bahwa
LSM hanya dapat ikat berpartisipasi sebatas men
dukung pemerintah Mereka tidak dapat meng gantikan peran pemerintah dalam menghadapi
Penutup dan Refleksi Berdasarkan uraian tentang relevansi potensi domestik Papua di atas tampak masih terbuka
banyak koridor dan opsi bagi kebij akan diplomasi RI dalam menghadapi reaksi reaksi internasional atas kasus Papua Merdeka Kalau diperhatikan
dengan hal hal yang penting untuk diperhitung kan bagi pelaksanaan politik luar negeri RI yang
permasalahan ini Alasannya ada dua Pertama
bebas dan aktif serta sekaligus menghadapi ber
isu keadaan rakyat Papua serta tuntutan untuk
bagai reaksi dari 3 negara khususnya Australia
merdeka merupakan isu yang sangat sensitif Harus ada pendekatan yang mempertimbangkan segi kedaulatan negara
Pemerintah dapat
Selandia Baru maupun Amerika Serikat maka
konteks bahasan di atas dapat menjadi bahan
penting bagi diplomasi RI dengan pihak pihak
konsisten dengan kedaulatan negara ini karena
dari negara lain Ini sekaligus Indonesia dapat
ada ikatan dengan kepentingan politik negara ini
menempatkan posisinya secara tepat dalam kasus
Akan tetapi salah satu ciri dari LSM adalah me
keinginan pihak pihak di Papua untuk merdeka
reka dapat berbeda maupun tidak sesuai dengan kepentingan politik negara Jika permasalahan
dari Indonesia Hal hal apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahan
Papua ini diberikan sepenuhnya kepada badan
kan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah
yang tidak berkaitan dengan pemerintah ditakut
NKRI
kan karena tidak terikat pada kepentingan politik
tampaknya sah sah saja Hanya secara
maka tidak terikat juga dengan kepentingan
teoritis memang politik luar negeri merupakan pencerminan dari apa yang menjadi keinginan
kedaulatan negara Hal ini akan membahayakan
suatu negara dari nisi dan konteks domestiknya
Indonesia karena isu yang begitu sensitif diatasi oleh pihak yang tidak terkait dengan titik
demografi politik kondisi ekonominya d1l 32 Di
permasalahannya Kedua pemerintah Indonesia sendiri tidak ingin permasalahan ini dicampuri
oleh terlalu banyak pihak Untuk mempermudah
prinsip negara ideologi kepentingan nasional samping itu politik luar negeri haruslah bersifat strategic dalam kebij akannya menghadapi pihak
penyelesaian masalah tuntutan kemerdekaan ini
pihak acing yang mungkin ada upaya merongrong kedaulatan RI Hakikat dimensi politik luar negeri
pemerintah Indonesia perlu diberi ruang untuk
tersebut menjadi demikian penting dan prasyarat
menyelesaikan masalahnya secara formal LSM
bagi NKRI
maupun badan badan nonpemerintah lainnya
politiknya maupun politik keamanannya yang
dapat menjadi halangan bagi pemerintah
bersifat strategic
Hal
baik bagi kepentingan ekonomi
Paskalis Kossay Konfiik Papua Akar Masalah dan Solusi Jakarta Penerbit Tollelegi 2011
hlm
161
170
James N Rosenau The Study of World Politics Theoretical and Methodological Challenger Vol I
A Araf et al Sekuritisasi Papua Implikasi Pendekatan Ke
2006
London UK Routlegde
hlm 1 33
amanan Terhadap Kondisi HAMdi Papua Jakarta Imparsial 2011
Bab Introduksi hlm 1
15
Zainudin Djafar Hakikat Dimensi Strategis Politik Luar
113
Namun kemampuan suatu negara untuk
dapat mengklaim
secara individual
bahwa
yang sebelumnya banyak aktif dan langsung menangani isu isu terkait dengan coal Papua
konteks politik luar negeri yang berjalan selama
Merdeka
ini sudah tepat maupun strategic sifatnya karena
ASEAN Kemlu RI menekankan berikut ini
mendukung berbagai aspirasi yang solid serta
kini Sekretaris Dirjen Kerja Sama
Bahwa kami melihat khususnya kasus
kuat akan kondisi objektifnya tampaknya bu
Papua Merdeka dari nisi individual engagement
kanlah sesuatu yang dapat eksis secara otomatis
yaitu dapat dikatakan hal tersebut disebabkan
dan tanpa gangguan dari pihak pihak lainnya
muncul dan diungkitnya kembali coal Pepera ke
aktor lainnya di dalam negeri maupun di luar
merdekaan Papua dan sebagainya adalah ambisi
negeri 14 Franklin B Weinstein lebih jauh dalam
Suharto tiba tiba tersinggung atau marah benar
dan keinginan kuat yang bersifat individual dari tokoh tokoh Papua baik yang datang dari sisi internal Papua maupun mereka yang simpati pada Papua dan datang serta berada di negara negara
hanya karena kritik maupun sorotan dari pihak
lainnya
pihak di luar Indonesia yang melakukan penilaian
Amerika Serikat juga ada individu individu
yang taj am dalam hal utang dan lain lain tanpa diikuti dengan suatu evaluasi yang mendalam
dari Belanda maupun Inggris
maupun perdebatan pada mereka terus dilakukan
serta akurat 35 Poin ini sekaligus bermaksud
dan sifatnya bahwa soal Papua bukan lagi terbatas
menjelaskan dan menekankan lebih jauh bahwa
pada isu kemerdekaannya semata mata dan hal
berbagai potensi domestik di atas tidak otomatis
itu tidak dapat digugat lagi oleh siapa pun bagi
dapat bertahan secara kuat
mereka dari luar Indonesia
pengamatannya bahwa cukup banyak elite di pemerintahan
baik di era Sukarno maupun
sah
dan kredibel
selama pihak pihak yang berada di Ujung tombak diplomasi
para staf diplomat Kemlu RI
tidak
melakukan evaluasi kembali yang sifatnya terus menerus memahami potensi berbagai ekspektasi barn dalam hal kasus Papua Merdeka tersebut
Dalam hal ini j elas tampaknya ada 2 aktor penting dalam negeri dan internasional yang sampai kini Maret 2012
masih melakukan kritisisasi
maupun menggugat akan relevannya kasus Papua Merdeka dari Indonesia dan menjadi perwujudan
di luar Australia
Selandia Baru dan
Kontak dialog
Khususnya opsi pilihan tersebut tampaknya masuk akal
mengingat diplomasi Indonesia
saat ini dan beberapa tahun terakhir ini haruslah realistis
Konteks tingkat pendapatan nasional
rakyat Indonesia yang masih terbatas dolar AS
data September 2011
Competitiveness Institute
1 880
The ASIAN
Singapura
begitu
pula dengan cadangan devisa Indonesia yang masih berada di tingkat 125 35 miliar dolar AS akhir 2011
konkret
bukanlah suatu hal yang ideal bagi suatu opsi opsi diplomasi yang terbuka dan
Dalam hal itu bahasan soal up dating perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kemlu RI tampaknya memang
banyaknya wacana maupun tuntutan dari ber
bagai pihak atas kasus
Kemerdekaan Papua
perlu dipantau secara cermat sehingga konteks
Pemerintah Indonesia
dan khususnya dengan
bahasan atas kasus Papua Merdeka maupun
refleksi apa yang penting dan menjadi pelajaran bagi Indonesia umumnya perlu diperhitungkan
secara berimbang Dari hasil pertemuan dan wawancara mendalam dengan Foster Gultom36 Negeri Indonesia Pidato Ilmiah Disampaikan pada Upacara
Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI Depok 28 Juli 2010
apa yang menjadi penekanan dari pandangan Foster Gultom
kita harus benar benar efektif
dan perlu prioritas yang sesuai dengan konstelasi kemampuan dan kapasitas dari anggaran yang ada 31 Secara tidak langsung hal ini dibenarkan oleh Than Khee Giap Vice Director of The Asian Competitiveness Institute
jauh berkembang dengan amat dinamik karena
1 20
ss Franklin B Weinstein op cit Bab Introduksi
Jakarta 21 Maret 2012 pukul 10 00 12 00
sv Wawancara Mendalam dengan Foster Gultom di Kemlu RI
371bid
114
Singapore
bahwa diplomasi Singapura di tingkat dunia
Fanklin B Weinstein Indonesian Foreign Policy and The Dilemma of Dependence From Sukarno to Suharto Jakarta Kuala Lumpur Malaysia Equinox Publishing 2007 Bab Introduksi hlm
amat bebas serta terus menerus mengakomodasi
dukungan Gross National Income GNI yang
akan diikuti oleh tekanan maupun intervensl
amat besar US 37 00O data September 2011 38
internasional baik dari 1 atau 3 negara sekaligus
Di samping itu kalau dikatakan juga ada ke
Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat Papua dan dinamikanya memang tampak
pentingan dari 3 negara Australia Selandia Baru maupun Amerika Serikat atas isu isu di sekitar
demikian unik dan persoalannya tidak mungkin
kasus Papua Merdeka tersebut maka Foster lebih
diatasi segera maupun seperti secepat membalik
jauh melihat kepentingan kepentingan tersebut
kan tangan dan bukan hanya karena persoalan waktu saja Akan tetapi lebih dari itu memang
bersifat reaksi dan terbatas pada berbagai isu maupun ekses yang muncul karena masih ada gangguan keamanan yang bersifat kontak senj ata pengibaran bendera Bintang Kejora dan lain lain Jadi reaksi reaksi tersebut bersifat kasuistis
harus ada kemauan politik yang kuat dari 3 komponen domestik tersebut pusat daerah dan TNI serta Polri
bahwa reformasi atas
seluruh kehidupan bangsa di Papua harus ber
dan tidak dapat dikatakan khusus menyangkut
jalan baik secara bertahap maupun mempunyai
perlunya pemerintah Indonesia membahas secara
bukti konkret atas konteks positifnya Ini berarti
khusus soal Papua Merdeka Kalaupun ada
bahwa akhirnya dari masyarakat di Papua sendiri
hal hal yang bersifat terselubung dan utamanya datang dari 3 negara tersebut Australia Selandia
yang akan berbicara pada dunia internasional
Baru danAmeriica Serikat
menyangkut ambisi
bahwa tidak relevan lagi bagi siapa pun untuk membicarakan coal kemerdekaannya yang si
mereka untuk juga menikmati kekayaan alam
fatnya terpisah dari NKRI Kalau seandainya hal
SDA Papua Barat jelas pihak pihak di Kemlu
tersebut sampai terjadi dan benar benar menjadi kenyataan maka reaksi dari 3 negara khususnya Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat menjadi tidak relevan dalam perihal kasus Papua
akan langsung menanggapinya secara proaktif
dan tidak dibenarkan serta tidak dapat didiamkan begitu saja
terhadap pernyataan pernyataan
resmi yang datang dari pemerintahan negara
Merdeka dari Indonesia
negara tersebut Hal ini diperkuat pula oleh Kiki
Tjahjo Kusprabowo yang juga pada intinya
Daftar Pustaka
menekankan bahwa para pendukung Indonesia dalam hal integritasnya dengan wilayah NKRI
Araf Al et al 2011 Sekuritisasi Papua Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM
juga ada dan cukup potensial serta berada di Australia 39
Lebih jauh Dirjen Foster Gultom tam
paknya sependapat dengan hal hal apa yang dirisaukan oleh penulis yaitu soal dinamika
baru atas ekspektasi Papua Merdeka tidak boleh
di Papua Jakarta Imparsial
B Franklin Weinstein 2007 Indonesian Foreign
Policy and The Dilemma ofDependence From Sukarno to Suharto Jakarta Kuala Lumpur Malaysia Equinox Publishing
Djafar Zainuddin 2010 Hakikat Dimensi Strategis Politik Luar Negeri Indonesia Pidato Ilmiah
diremehkan selama pihak pihak di Indonesia pemerintah pusat pemerintah daerah maupun
bagai Guru Besar Tetap FIST UI Depok 28
TNI dan Polri belum optimal melakukan pembe
Juli 2010
nahan maupun reformasi di seluruh bidang yang
langsung terkait dengan pembangunan di tanah Papua khususnya Kalau dianalisis lebih jauh dari pandangan pandangan tersebut penulis sekaligus
juga dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan Papua bukanlah suatu ancaman yang setiap saat
38 Wawancara mendalam dengan Dr Than Khee Giap Vice
Director of the Asian Competitivenss Institute Singapore 6 Oktober 2011 pukul 10 00 12 00
39 Kiki Tjahyo Kusprabowo Kepala Bagian Data dan Kertas Kerja SekDitjen Kerja sama ASEAN Komentar Langsung
danpernah bermukim cukup lama diAustralia 21 Maret2012
disampaikan pada Upacara Pengukuhan se
Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komu nikasi Provinsi Papua Sekilas Papua dalam Situs Resmi Pemerintah Provinsi Papua http www papua go id
History ofNetherlands New Guinea Irian Jaya West Papua
dalam http
www vanderheijden orgl
ng history html
Kossay Paskalis 2011 Konflik Papua Akar Masalah dan Solusi Jakarta Penerbit Tollelegi Meith
DehAoine
Australians
port West Papua independence
Sup diak
www indymedia iel
ses Bari http article 76667 author name AP comment
Kemlu RI Jakarta
115
order
prefs
desc
userlanguage
ga
save
true
N Rosenau James 2006 The Study of WorldPolitics
Sherlita Wella
Warga Papua Diimbau agar Tak
Anggap Pendatang Sebagai Ancaman Voice of America dalam http www
dalam voain
Theoretical and Methodological Challenger
donesia com content warga Papua diimbau
Vol I London UK Routlegde
agar tak anggap pendatang sebagai anca
New Zealand Support for Papuans
501
An
niversary of Independence Declaration
man 1384571541104257 html Sekilas Papua
dalam Situs Resmi Pemerintah
dalam Radio New Zealand Internation
Provinsi Papua dalam http
al dalam http www rnzi com pages news php op read id 64782
go id
Oz Govt Denies Support for Meeting on West Papua s Independence dalam http www thejakarta globe comlhomeloz govt denies supportfor
meeting on wpapuas independence 501179 Oehlers Alfred
Papua Time for Firm US Stand
diakses dari http
the diplomat com asean
beat 2012 02 16 papua time forfirm u s
Ed
2011
Tanah Papua di
Garis Batas Perspektif Refleksi dan Tantang an Malang Setara Press Simopiaref Ottis Kutipan Karkara Dasar Dasar Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat dalam
http
wwwantenna nllfwillemslbiliclidlwpl
dasar html
Wawancara dengan Foster Gultom Sekretaris Dirjen Kerja sama ASEAN Kemlu RI
stand
Padden Brian
US Officials Back Indonesian Stand
Against Papua Independence
http
Suryawan I Ngurah
Www papua
diakses dari
www voanews com english news asia
Jakarta
21
Maret 2012 pukul 10 00 11 00
Wawancara dengan Kiki Tj ahyo Kusprabowo Kepala Bagian Data dan Kertas Kerja SekDitjen Ker
US 0fficials Back Indonesian Stand Against
ja sama ASEAN Kemlu RI Jakarta 21 Maret
Papua Independence 132526368 html
2012 pukul 11 00 11 30
Right
To Self Determination Not Synonymous With Independent Statehood
Press ReleaseGA
SHC 3651 Fifty sixth General Assembly Third Committee 2711 Meeting PM dalam http www un org News Press docs 2001 gashc3651 doc htm Pusat Studi Indonesia
Indonesia
dalam Centerfor
EastAsian Studies in Northern Illinios Univer
sity dalam http
www seasite niu edulindone
sian budaya bangsa tmii fr tmii htm
Wawancara dengan Khee Giap Than Vice Director of the Asian Competitivenss Institute Singapore
National University of Singapore 6 Oktober 2011 pukul 10 00 12 00
Wawancara dengan Wallynmell Octof Ingratoebon 10
Maret 2012 yang bersangkutan adalah penu lis skripsi yang berjudul Kepentingan Amerika Serikat dalam Implementasi Program LGSP Local Governance Support Program di Papua Pasca Otonomi Khusus 2005 2009 FISIP UPDM B
Jakarta
DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL
DALAM PEMILUKADA BIMA 2010 Septi Satriani
Abstract
This study examines localpower dimension described through elite contestation in 2010 local elections in
Bima The local elections has become medium to portrait local elites struggle to get victory Reflecting on Leo Agustino the downshift ofpolitical space inside out has affected democratic process at local level The emergence
of democratic paradox in some local elections in all places in Indonesia was an effect of choice to downshift the political space Early assumption of this downshift is recognition ofcitizen s rights to participate in electing their leader However in reality this recognition could not guarantee quality ofthe leader When victory become ultimate goal the process tend to be marginalized therefore This is happened in 2010 local elections in Bima This study try to show how local elite run local elections as part of democracy with undemocratic means Keywords Bima democracy local elections local elite
Abstrak
Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukada Bima 2010 Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya Meminjam istilah Leo Agustino
pergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir selu
ruh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut Asumsi awal yang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukan pemimpinnya Namun dalam kenyataannya ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kemimpinan
yang dihasilkan Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan Hal inilah yang terjadi pada pemilukada Bima 2010 Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukada
sebagai bagian dari demokrasi dengan cara cara yang justru tidak demokratis Kata kunci Bima demokrasi pemilukada elite lokal
Pengantar
Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang de mokratis
Salah satunya melalui pemilukada
nya bahwa pemimpin yang dihasilkan dari pemilukada adalah pemimpin yang benar benar diinginkan oleh masyarakat Pemilukada sebagai sebuah alat untuk
Pemilukada dianggap sebagai sebuah medium untuk menghasilkan kepemimpinan yang de
menentukan pemimpin di tingkat lokal baru
mokratis di tingkat lokal Logikanya sederhana
untuk menggantikan sistem pemilihan kepala
Melalui pemilukada masyarakat diberi hak untuk
daerah lama yang dianggap tidak demokratis
ikut menentukan pemimpinnya dan harapan
dilaksanakan sekitar tahun 2005
Sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Penelitian ini dilakukan oleh Septi Satriani S IP
koordina
tor dengan anggota Irine Hiraswari Gayatri S Sos M A Yogi Setya Permana S P dan Pandu Yuhsina Adaba S IP Leo Agustino Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal Yogyakarta Pustaka Pelajar 2009
Alat ini dipilih
DPRD z sebagai
Dasar yang digunakan untuk memilih kepala daerah melalui pemilukada adalah bagian kedelapan Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2 Dalam Pasal 34 Undang Undang No 22 Tahun 1999 me nyatakan bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah dan wakil
117
lembaga yang mewadahi keterwakilan rakyat
distorsi Praktik di lapangan menunjukkan bahwa
dikenal hanya sebagai Stempel sah dari apa apa
aturan politik dijadikan alat kekuasaan dibajak
yang telah diusulkan oleh pemerintah pusat Alhasil pemimpin di level
oleh tiap pihak yang berkepentingan dalam politik Praktik politik uang politisasi birokrasi
daerah baik bupati wali kota maupun gubemur
keberpihakan penyelenggara pemilukada hingga
dipenuhi oleh para birokrat maupun militer yang
politik patronase kental mewarnai pemilukada
dapat memenuhi selera presiders Akibatnya
di Bima ini
eksekutif presiden
ragam politik di tingkat lokal menjadi sangat monoton
Tulisan ini akan diawali dengan membedah genealogi elite dari masa kesultanan hingga
Era ini kemudian mengalami pergeseran dengan jatuhnya Soeharto dari tampuk kepe
pemilukada Kabupaten Bima 2010 berlangsung Penulis merasa periling mengangkat genealogi
mimpinan pada tahun 1999 Peristiwa jatuhnya
elite sebagai pinta untuk memberikan pemaham
Soeharto ini menjadi momentum penting dalam
an mengenai peta kekuasaan di Kabupaten
kehidupan politik di Indonesia
Jika dahulu
Bima dan sekitarnya Harapannya ketika peta
ragam politik cenderung monoton maka setelah
kekuasaan lokal telah tergambar maka relasi di
jatuhnya Soeharto
antara mereka akan mudah pula untuk dipapar
ragam politik tidak lagi
monoton malah cenderung amat dinamis dan sulit
kan Apakah relasi yang dibangun antar elite elite
ditebak kecenderungannya Indonesia memasuki
lokal yang ada bersifat konfliktual ataukah justru
babak barn kehidupan politik Babak baru yang
Baling menguntungkan
dikenal sebagai masa transisi ini dimaknai oleh
akan mencoba merefleksikan bagaimana peran
Guillermo O Donnell dan Phillippe Schmitter
mereka dalam pengaruhnya terhadap demokrasi
sebagai
di tingkat lokal
selang waktu antara rezim otoritarian
dengan rezim demokratis
3
Selang waktu ini ditandai oleh berbagai hal termasuk menyurutnya sentralisasi kekuasaan
pusat yang melahirkan pilihan proses kekua saan melalui pemilukada
tidak lagi melalui
penunjukan Pada masa transisi ini ruang bagi kemunculan elite barn semakin lebar termasuk
di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat NTB
Harapan besar banyak disandarkan dari
terbukanya kehidupan politik ini Keterbukaan
diharapkan mampu mendorong kehidupan politik di Indonesia ke arah yang lebih baik dan demokratis Namun sayang praktik di lapangan menunjukkan bahwa masa transisi ini justru
dipenuhi oleh manipulasi pembajakan elite se hingga kemangkinan proses menuju konsolidasi
demokrasi seakan sulit untuk diwujudkan Melalui pemilukada Kabupaten Bima 2010
Terakhir tulisan ini
Elite Lokal di Bima
Bima yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Kabupaten Bima yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa Wilayah ini berada pada titik ordinat 118 08
44
119 22
Bujur Timur dan 08
08 57 Lintang Selatan Kabupaten Bima
secara teritorial berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara dengan Selat Sape di Timur
Samudra Hindia di sebelah selatan dan Kabu paten Dompu di sebelah barat Dengan penduduk
439 228 jiwa pada tahun 2010 Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 168 desa 4 Kabu paten Bima kemudian mengalami pemekaran dengan produk Kota Bima pada tanggal 10 April
20025 melalui peraturan Perundang Undangan No 13 Tahun 2002 6 Meski telah sepuluh tahun pemekaran Kota Bima namun hingga penulis
tulisan ini ingin menunjukkan bahwa
datang untuk kedua kalinya ke Kabupaten Bima
pemilukada sebagai medium yang diharapkan
pada tahun 2012 7 persoalan pembagian aset
mampu memenuhi hasrat berdemokrasi temyata
antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima belum
dalam kenyataannya justru mengalami banyak 4 Bima dalam Angka 2011
Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan
Guillermo O Donnell Whitehead
Philippe C
Schmitter
Transisi Menuju Demokrasi
Perspektif LP3ES Jakarta 1993
hlm 6
Laurence
Tinjauan Berbagai
http
bimakab go id1index php pilih ha1 id 6
6 http jejakbulikts com readnews php id 275 7 Penulis mengunjungi Kabupaten Bima pada bulan April Mei 2011
juga selesai Hal ini terlihat dari masih banyaknya
Tureli13 dan Majelis Hadat 14 Konsekuensinya
kantor pemerintah Kabupaten Bima yang berada
pemerintahan Raja tidak saja didasarkan pada
di Kota Bima Pasca terjadinya pembakaran kantor Bupati Bima pada 26 Januari 2012 pun kantor Pemda Kabupaten Bima masih berada di Kota Bima sehingga secara politik sulit untuk
pada ajaran agama Islam syara
memberi garis tegas arena pertarungan elite
antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima 9
Selain tidak jelasnya garis demarkasi arena
adat hadat semata melainkan juga didasarkan
Dijadikannya syariat Islam dalam struktur pemerintahan Kerajaan Bima dimulai ketika
kepemimpinan Sultan Abdul Khair dalam sidang Majelis Paruga Suba15 memerintahkan untuk memberlakukan syariat Islam bersama sama
pertarungan elite di kedua wilayah tersebut
dengan hukum adat Masuknya syara dalam
faktor sejarah sosial politik yang membentuk
kehidupan Kerajaan Bima menjadikan Raja Bima
karakter ekonomi politik dan kekuasaan di Bima membuat arena pertarungan elite lokal di keduanya hanya didominasi oleh kelompok
tidak raja menjadi sekadar sebagai kepala negara
elite tertentu
maupun pemerintahan melainkan juga menjadi
gadhi atau hakim agama yang memutuskan segala perkara menyangkut persoalan agama 16
Dalam rentetan sejarah Bima ada beberapa
Dalam menjalankan pemerintahannya Raja
faktor penanda penting yang memengaruhi kehidupan politik di Bima Pertama periode masuknya Islam Islam masuk diperkirakan sekitar pertengahan abad ke 17 11 Dalam masa
Islam ini pulalah kehidupan politik dan sosial
Bima boleh dibilang relatif mantap 12 Struktur kekuasaan kerajaan Bima mengalami perubahan dengan masuknya Majelis Agama Majelis ini memiliki posisi yang sejajar dengan Majelis
Henri Chambert Loir dan Siti Maryam R Salahuddin Bo Sangaji Kai Jakarta Yayasan Obor Indonesia 1999 hlm 9 11 Dalam catatan Kerajaan Bima dikatakan bahwa struktur di
bawah kesultanan bemamajeneli tureli dan mabumi tiada boleh sekali kali dikeluarkan jikalau bukan dengan sepaturnya dikelu arkan melainkan dia tiada man bertuan kepada Raja Bima atau is meninggalkan Tanah Bima Struktur ini juga diulas oleh Henri
Chambert Loir dalam bukunya yang berjudul Syair Kerajaan Bima bahwa ada dua pengelompokan masyarakat dari atas ke bawah dan mendatar Pengelompokan pertama dikategorikan
sebagai kelompok bangsawan yang dibagi dalam dua tingkat keningratan yaitu Ruma dan Rato Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang masuk dalam kategori bangsawan adalah Sultan
dan Raja Bicara Tureli sebagai wakil marga yang pernah bersatu pada dahulu kala untuk mendirikan kerajaan serta Jeneli yang bertanggung jawab atas pemerintahan daerah masing masing jeneli Ulasan dari Henri Chambert Loir ini menguatkan bahwa
jeneli dan tureli adalah bagian dari Kerajaan Bima yang dulunya merupakan wilayah yang memiliki kekuasaan
11 Abdullah Tayeb Sejarah Bima Dana Mbojo Harapan Masa PGRI 1995
8 http
nasional vivanews com news read 283195 motor
wartawan dibakar demonstran di bima
Jakarta PT
hlm 178 Majelis Hadar Bima
selanjutnya memangku kewenangan dalam pemerintahan se
hari hari memiliki komposisi sebagai berikut Pertama Majelis
Hadat yang dipimpin oleh Tureli Nggampo dengan 24 orang
9 Berdasarkan wawancara dengan narasumber seorang pe
anggota yang terdiri dari 6 orang Tureli sebagai anggota 6
mimpin redaksi salah satu media cetak lokal dan anggota
orang Jeneli sebagai anggota dan 12 orang Bumi NaE seba
DPRD Kabupaten Bima dikatakan bahwa mereka yang maju
gai anggota Tureli Nggampo atau koordinator Tureli adalah
mencalonkan diri untuk menjadi Bupati maupun wali kota di
Bima adalah orang orang yang sama Zaenul Arifin yang pernah
ketua merangkap hakim kerajaan Sementara Tureli adalah pemimpin bidang tertentu tugas pemerintahan dan diibaratkan
menjabat menjadi Bupati Kabupaten Bima 2005 pernah maju
sebagai seorang menteri yang memegang departemen atau
pada pemilukada Kota Bima 2008
kementerian tertentu Jeneli adalah pejabat penguasa wilayah
Septi Satriani dkk Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pe milukada Bima 2010 Jakarta LIPI Press 2012
Dalam buku
ini tim telah menggambarkan peta genealogi elite lokal yang ada di Bima kabupaten dan kota
Henri Chambert Loir dkk Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima Jakarta KGP 2010 hlm 14 Ibid hlm 14 Kategori kemantapan diukur dari relatif tidak adanya gejolak di Bima Meski pada awal proses Islamisasi
Bima mengalami pergolakan namun akhimya Islam cenderung
bisa melebur di Bima
tertentu Dalam literatur dijelaskan bahwa posisi Jeneli ibarat camat pada waktu sekarang Dan Bumi NaE adalah penguasa
wilayah di bawah Jeneli Kedua Majelis Hadat lengkap yang beranggotakan semua pejabat Hadat termasuk anggota Majelis Hadar dan petugas Hadar dalam istana dari pangkat tertinggi hingga terendah bid
hlm 180
16 Syamsuddin Haris dalam Tim Peneliti PPw LIPI Peneli tian Wawasan Kebangsaan Indonesia Tataran Masyarakat Jakarta Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewi
layahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1993 hlm 63
119
dibantu oleh tiga majelis yaitu Majelis Tureli
melalui demonstrasi oleh kaum yang mengatas
yang melaksanakan kehidupan sehari hari Maje lis Hadat yang berisi pej abat pej abat istana yang
namakan sebagai kaum pergerakan
dikepalai oleh kepala Hadat bergelar Bumi Luma
RasanaE11 dan Majelis Agama yang dikepalai
terbelahnya masyarakat ke dalam dua kubu yang percaya terhadap pemerintah dan yang tidak
oleh Qadhi atau Imam Kerajaan 18
percaya pada pemerintah 21 Golongan pertama
Masa kesultanan atau masa Islam masuk
Peristiwa politik ini membawa implikasi
ditokohi oleh kalangan birokrasi bangsawan dan
secara politik dalam struktur kekuasaan Kera
golongan kedua diperankan oleh para mubaligh
jaan Bima menjadi dasar bagi kehidupan politik
dan ulama dart kalangan modernis Islam
Bima pada masa masa setelahnya
Struktur
terutama Muhammadiyah dan Persatuan Islam
inilah yang akhirnya memberi warna kehidupan politik di Bima hingga sekarang Kekuasaan
Persis 22 Pembelahan ini semakin mempertajam dikotomi antara elite bangsawan dan elite agama
Kesultanan Bima yang didasarkan pada tiga pilar
Faktor inilah yang menjadi salah satu pemicu
dua menurut analisis penulis karena majelis
pembelahan masyarakat elite ini semakin kentara
Tureli dan majelis Hadat bisa digolongkan pada
terlihat Pergeseran peran kepemimpinan kesul
satu pilar yaitu bangsawan
tanan di sate sisi dan diambilalihnya mekanisme
yaitu Majelis Tureli
Majelis Hadat dan Majelis Syara menjadi dasar pembelahan masyarakat elite ke dalam dua kategori yaitu elite bangsawan dan elite agama Penanda sejarah kedua adalah proses
kepemimpinan di Bima oleh pemerintah RI Republik Indonesia
penyeimbang di antara pilar pilar kekuasaan yang ada di Bima
integrasi Bima ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam catatan sejarah
membuat absennya figur
Ketika Indonesia memasuki periode
kepemimpinan di bawah Soeharto
baik elite
struktur kekuasaan Kesultanan Bima di atas harus
bangsawan maupun elite agama sama sama
mengalami penyesuaian terutama ketika sistem
mengalami peminggiran
birokrasi modern sebagai kebijakan pemerintah
kebijakan stabilitas politik oleh Pemerintah Orde
pusat harus dijalankan di hampir seluruh wilayah
Baru kehidupan politik di Bima sarat dengan ke
Indonesia Apalagi pengadopsian struktur barn
pentingan pusat Hal ini memunculkan resistensi
dalam struktur lama memicu keinginan dari
Resistensi atas dominasi militer dan birokrasi
kalangan elite bangsawan untuk mendapatkan
dalam politik Bima ini sering mengemuka dalam berbagai peristiwa politik yang ada
keistimewaan dalam struktur pemerintahan mo
Pasca pemberlakuan
dern di tahun 1950 an 19 Pada tahun 1950 1967
Pertama peristiwa protes massa pada 1970
Putra Abdul Kahir putra mahkota Kesultanan
yang dilakukan oleh masyarakat Donggo Mereka
Bima sekaligus anak dari Sultan R Salahudin
menuntut mundur Bupati Letkol Suharmaji dan
duduk menjadi kepala daerah Bima 20 Duduknya
mengangkat kembali Putra Abdul Kahir sebagai
Sultan R Salahudin menjadi kepala daerah Bima
Bupati Bima 21 Resistensi lain terlihat pada
dibaca sebagai bagian dari memenuhi tuntutan
kasus kemenangan PPP pada pemilu 1977
keistimewaan tersebut Hal ini kemudian memicu
Kemenangan ini cukup mengejutkan pemerintah
pertentangan dari masyarakat yang disuarakan 21 Syamsudin Haris op cit hlm 66 1 Huruf E besar tersebut adalah cara penulisan yang tertera
22Ibid hlm 67
dalam naskah Bo Sangaji Kai
23 Wawancara Septi Satriani dengan Farouk Muhammad Ahmad Amin
Sedjarah Bima
dalam Tim Peneliti PPW
LIPI Penelitian Wawasan Kebangsaan Indonesia Masyarakat
Tataran
Jakarta Pusat Penelitian dan Pengembangan
Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1993
hlm 63
18
Meskipun di awal kepemimpinan Putra Abdul
Kahir ada kelompok yang tidak senang dan menganggap kepemimpinan Sultan sebagai pemberian keistimewaan pada bangsawan tetapi masyarakat merasa bahwa simbol pemersatu
Bima ada pada diri kesultanan Pada saat sekarang masih banyak masyarakat yang menaruh hormat kepada keluarga kesultanan
Ibid hlm 66
Syamsul Hadi Tbubany Pemilukada Bima 2005 Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia
Februari 2011
NTB
Tuban Soled NTB Kemitraan 2005
Bina Swagiri Fitra
terutama yang masih memiliki ikatan emosional dengan pihak kerajaan Lihat hasil laporan tim yang ditulis Septi Satriani dkk 2010
Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima Jakarta LIPI Press 2011
dalam proses pencetakan
pusat24 karena ketika kebijakan politik floating mass telah diterapkan Golkar tetap mengalami kekalahan 25
mengantongi 17 5
suara atau 7 kursi dan tahun
2009 memperoleh 19 5
atau 8 kursi 30
Dalam praktik kekuasaan di Bima domi
Kedua peristiwa ini membuat pemerintah
nasi Golkar ini bertali temali dengan politik
pusat lebih memilih jalan represif untuk me
kekerabatan yang tercermin dalam figur Putra
menangkan kontestasi politik dan melanggeng
Abdul Kahir H Abidin dan H Adenan 31 Dua
kan kekuasaannya
nama terakhir adalah kakak beradik yang
Pilihan kebijakan repesif
diskenariokan melalui peristiwa
Kulit Babi
menguasai peternakan dan jasa konstruksi
Insiden ini bermula dari ditaruhnya kulit babi
bangunan
ke dalam suatu masjid oleh anak kecil suruhan
pengusaha Sementara Putra Abdul Kahir yang
seorang perwira militer lokal 26 Hal ini meman cing kerusuhan yang bermuara pada dibakarnya
mewakili kaum bangsawan memiliki empat
gereja oleh massa Kerusuhan ini melegitimasi
pilihan kebijakan represif oleh pemerintah pusat
untuk mengukuhkan dominasinya di Bima 27 Setelah peristiwa itu maka kuningisasi di Bima menjadi tidak terelakkan
Banyak dari para
Keduanya mewakili kaum ulama
orang anak satu di antaranya meninggal karena kecelakaan 32 Ketiga yang lainnya adalah Ferry Zulkarnaen yang sekarang menjabat menjadi Bupati Kabupaten Bima Fera yang menjabat menjadi Ketua DPRD Kota Bima dan Ade yang duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima
elite bangsawan dan agama di Bima kemudian
periode 2009 2014
bergabung dengan Golkar 28 Peristiwa ini menjadi
Haji Adenan memiliki anak H Arifin yang merupakan orang tua dari Ady Mahyudi Ia adalah
penanda sejarah ketiga
salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Bima
Kuningisasi yang tidak terelakkan di Bima menyisakan karakter yang cukup kuat dalam
periode 2009 2014 dari fraksi Partai Amanat
kehidupan politik di Bima yaitu masih bertahan
Nasional Ady Mahyudi kemudian menikah
nya dominasi elite Golkar yang pernah dan atau
dengan salah satu kerabat dari Haji Abidin
masih di Partai Golkar serta kuatnya jaringan
HajiAbidin memiliki beberapa anak dari dua
kekerabatan yang menjadi mesin operasi elite
istri antara lain H Qurais H Abidin H Arrahman
lokal
HAbidin Hj Siti Sundari Mawarni dan Andang
Keduanya banyak mewarnai kehidupan
politik di Bima
Golkar hingga tulisan ini
Abidin H Qurais H Abidin dan H Arrahman
dibuat masih mendominasi perolehan kursi di
H Abidin adalah Wali Kota dan Wakil Wali
DPRD Bima Pada tahun 1999 Golkar mampu
Kota Kota Bima periode 2008 2013 H Qurais
memperoleh 21 dari 45 kursi di DPRD Bima atau
H Abidin menjadi Wali Kota Kota Bima pada
29 Perolehan kursi ini relatif stabil
tahun 2010 ketika Drs H M Nur A Latif wali
karena pada pemilu legislatif 2004 Golkar masih
kota yang menj adi pasangannya pada pemilukada
sekitar 46 67
2008 wafat pada 6 Maret 2010 Drs H M Nur A Latif pernah menjabat menjadi Wali Kota Bima
pada tahun 2003 2005 berpasangan dengan H Wawancara Septi Satriani dengan Farouk Muhammad
18
Umar Abubakar Husen
Februari 2011
21 Syamsudin Haris op cit him 67 Resistensi dan keberanian
30 KPUD Kabupaten Bima
masyarakat Bima melawan dominasi kekuasaan pusat ditegas kandidat utama
31 Penulis akui bahwa minimnya data membuat penulis kesulitan
Bupati Bima dari pemerintah pusat dalam pengambilan suara
untuk melengkapi detail detailnya Mungkin melalui penelitian
di tingkat DPRD Kabupaten Bima M Tohir kalah suara dari
lebih lanjut nama nama yang boleh dibilang menonjol ini bisa
Muhidin Azis Akhimya kedua orang tersebut tidak ada yang
dikaji lebih lengkap
kan kemudian dengan kekaiahan M
Tohir
menjadi bupati Pemerintah pusat kemudian menunjuk Mayor Umar Haroen sebagai Bupati Bima
Septi Satriani dengan ketua komunitas generasi muda terdidik di Kabupaten Bima 1 Mei 2011 Berdasarkan penuturan nara
26Ibid him 67
2 Wawancara Septi Satriani dengan Farouk Muhammad Februari 2011
s2 Wawancara Yogi Setya Permana Pandu Yuhsina Adaba dan
dan Syamsuddin Haris 25 November 2011
28 Syamsuddin Haris Ed 29 KPUD Kabupaten Bima
op cit hlm 13
18
sumber kecelakaan diindikasi karena yang bersangkutan sedang mabuk berat padahal sebenamya di tangan beliaulah tadinya tahta kesultanan akan diwariskan hingga muncul rumor bahwa
kematian sang kakak adalah bagian dari skenario perebutan tahta meski rumor tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya hingga penelitian ini dilakukan
121
Hj Siti Sundari anak dari H Abidin yang merupakan pengusaha jasa perhotelan di
agency atau karakter dan perilaku tokoh tokoh kunci yang mewamai setiap kebijakan strategis 33
Kabupaten Bima menikah dengan salah satu
Berangkat dari perdebatan inilah bagian ini ingin
anak keluarga Haji Abd Rahman Idris
Haris
melihat bahwa dinamika yang terj adi dalam peran
yaitu H Abd Rahim Haris
Rahim
elite lokal di Bima tidak lepas dari hubungan
Haris merupakan mantan Ketua PBB cabang
timbal balik yang terjadi antara perubahan
Kabupaten Bima ketua MUI Kabupaten Bima
struktur14 maupun perubahan pola tingkah aktor
Berta Ketua Yayasan Islam yang mengelola
sebagai manifestasi terhadap perubahan tersebut
H Abd
tanah wakaf milik kesultanan yang merupakan
Memahami relasi elite dalam konteks
kelanjutan Bari Mahkhamatul Syariah lembaga
pemilukada Bima 2010 tidak dapat lepas dari
Syara pada masa kesultanan
Salah satu adiknya
aspek sejarah seperti yang telah dipaparkan pada
yang berasal dari lain ibu adalah Prof Dr H
bagian sebelumnya Bagaimana sejarah elite
Syamsuddin Haris adalah ilmuwan sekaligus
Bima ini kemudian berpengaruh pada struktur
pengamat politik terkemuka di Jakarta
yang melandasi kompetisi elite di masa ini
Terakhir Andang Abidin adalah ketua tim
Struktur ini semakin menemukan momentumnya
sukses dari pasangan Zaenul Arifin mantan
ketika berada dalam ruang desentralisasi di mana
Bupati Kabupaten Bima 2003 2005 dengan
kompetisi kekuasaan lokal tampak lebih bebas
Usman AK mantan wakil Bupati Bima 2005
dan blak blakan Jika ruang politik kekuasaan
yang berpasangan dengan Ferry Zulkarnain Hubungan yang dijalin antara keluarga H Abidin yang bergerak dalam jasa konstruksi bangunan
di tingkat lokal dahulu ditentukan oleh sejumlah
di Kabupaten Bima dengan keluarga H Adenan
pada pemilukada Bima 2010 sebanyak 257 07031
melalui Ady Mahyudi anggota DPRD Kabupaten
kemudian diperebutkan oleh elite elite yang
Bima sekaligus Ketua Gapensi Kabupaten Bima
berkompetisi Pemilih diletakkan sebagai pasar
adalah bagian dari usaha membentuk blok
yang diperebutkan oleh elite yang ada Dengan
tandingan jasa konstruksi yang dibangun oleh
demikian man tidak man elite lokal harus mampu
keluarga Ferry dan kroninya
mengemas diri seindah mungkin agar laku di
Meskipun Pemilukada Bima 2010 diikuti
orang yang mengatasnamakan wakil rakyat maka
tidak demikian dengan masa kini Jumlah pemilih
mata pemilih sebagai pasarnya
oleh empat calon pasangan bupati dan wakil
Berbagai upaya dilakukan untuk men
bupati yaitu incumbent bupati pada periode
dongkrak popularitas elite politik yang bersaing
sebelumnya yaitu H Ferry Zulkarnain S T
dalam pemilukada Bima 2010 karena hal ini
dan Drs H Syafrudin M Nur Drs H Suhaedin
diyakini memiliki efek positif terhadap suara
Abdullah
pemilih Politik luar ruangan ini membuat elite
S H
M M
dan Drs
Sukirman Azis
Drs H Zainul Arifin dan Drs H Usman
harus mengerahkan segala daya upaya untuk
A K serta Drs H Nadjib H M Ali dan Arie
Wiryawan S E namun pertarungan politik yang
dapat merebut hati rakyat Dari cara yang paling halus penuh tekanan hingga yang paling manipu
dibangun di antara keempatnya tidak lepas dari
latif sekalipun Intinya tidak saja membangkitkan
persaingan politik kekerabatan yang telah ada
kesadaran masyarakat pada lokal elite tertentu
dan beranak pinak di Bima
tetapi kemenangan
Relasi Antarelite di Bima
Ada perdebatan panjang dalam ilmu politik mengenai mana yang lebih penting dalam menen tukan kebijakan dan tindakan dalam suatu sistem
apakah lebih penting struktur yang membingkai dan mengarahkan tindakan tokoh tokoh yang berada di dalamnya sehingga suatu struktur ter
Dewi Fortuna Anwar
Demokrasi Lokal Peran Aktor Dalam
Mendorong dan Menghambat Demokratisasi Zuhro
Ed
Peran Aktor dalam Demokratisasi
Ombak 2009
dalam R Siti Yogyakarta
hlm xvii
Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan struktur dibahas lebih jauh dalam pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam hasil penelitian tim yang terdiri dari Septi Satriani dkk
Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru
Studi Kasus di Sumbawa
Jakarta LIPI Press 2010
tentu akan menghasilkan perilaku tertentu atau
justru yang lebih menentukan adalah peranan
Lihat laporan penelitian tim tahun 2011 dengan judul
namika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima 2010
Di
Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh
Keberpihakan penyelenggara pemilu dikait
elite elite yang berkompetisi termasuk Ferry
kan dengan adanya SK 0240 yang kemudian dij a
Zulkarnaen Posisinya sebagai elite lokal dalam
dikan alibi oleh Tim Fersy untuk membebaskan
Pemilukada Bima 2010 cukup menguntungkan
pasangan Fersy dari kasus ini 41 Surat itu sengaja dikeluarkan untuk merevisi keanggotaan Tim
Selain mewarisi keturunan darah bangsawan dari Bani Khair dia juga adalah bupati petahana Posisinya di pemerintahan memberi kelelu
Pemenangan Fersy dengan mencoret nama Suaeb Husein dari daftar tim tersebut SK 02 ini tidak
asaannya untuk bertindak atas nama pemerintah
pernah masuk dalam rapat rapat KPUD Bima
Yang tidak kalah penting adalah posisinya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar yang
Satu satunya pihak yang mengetahui keberadaan
membawa keuntungan minimal ketersediaan mesin politik bagi kemenangannya Bilangan
Bima yang belakangan diketahui sebagai ipar dari wakil bupati terpilih periode 2010 2015
strategi patgulipat yang dilakukan Ferry untuk
Drs H Syafrudin M Nur Sementara duduknya Syaiful Irfan menjadi anggota KPUD tidak lepas
meraih kemenangan di pemilukada Bima kali ini cukup banyak Posisinya sebagaijenateke putra mahkota bupati petahana dan ketua DPD IT Partai Golkar digunakannya untuk membajak aturan politik yang ada Akibatnya hampir semua elemen demokrasi dalam penyelenggaraan pemilukada Bima 2010 larut bermain dalam
pusaran yang dibikin olehnya
SK tersebut adalah Syaiful Irfan anggota KPU
dari peran DPRD yang mayoritas diisi oleh partai berlambang beringin Keberpihakan pengadilan negeri tercermin
dalam surat jawaban yang diberikan PN Raba kepada KPUD bahwa keputusan alas Suaeb
Husein belum berketetapan hukum tetap sebelum tujuh hari Padahal j ika mengacu pada peraturan
Praktik money politics yang identik terjadi
yang ada seharusnya telah inkrah ataupun belum
di hampir seluruh penyelenggaraan pemilukada di Indonesia36 dengan mudah ditemukan di Bima
keputusan tersebut tetap dapat digunakan untuk membatalkan calon terpilih 42 Ada kesan KPUD
Hal ini terbukti pada kasus yang menyeret tim
dan DPRD berlomba dengan waktu inkrah
sukses Fersy Suaeb Husein hingga di meja
untuk tetap melayangkan surat permohonan
pengadilan negeri Raba Bima Sayangnya vonis
pelantikan calon terpilih menjadi bupati kepada
yang dijatuhkan majelis hakim dengan nomor 300 PID B 2010 PN RB131 ini tidak mampu
gubemur Ini yang menjadi catatan bahwa salah
membatalkan keputusan KPUD Bima kepada
Indonesia adalah bahwa proses penahapan pemilu
Fersy sebagai calon terpilih dalam pemilukada Bima 2010 Keberpihakan penyelenggara pemilu 38 pengadilan negeri hingga DPRD dalam
tetap dapat dilanjutkan meski proses pengadilan sedang berjalan
kasus ini membuat Fersy tetap dilantik sebagai bupati terpilih periode 2010 2015 pada tanggal 9 Agustus 2010 Akibatnya pelantikan bupati dan wakil bupati ini mengalami banyak resistensi dan kericuhan 39
satu kelemahan pelaksanaan pemilukada di
Persoalan lain yang melibatkan penyeleng gara pemilu dan dua elite lokal lain yang ikut mencalonkan diri dalam pemilukada di Bima
adalah soal ijazah palsu Ijazah SMA yang dikantongi oleh Ferry disinyalir palsu Isu yang 40 SK 02 ini merevisi Keanggotaan Tim Pemenangan Ferry
36 Vedi R Hadiz Localising Power in Post Authoritarian Indonesia
Standford California Standford Press 2010 hlm
121 122 Marcus Mietzer Funding Pemilukada Illegal Cam paign Financing in Indonesia s Local Elections
dalam Edward
Aspinall dan Gerry Van Klinken The State and Illegality in Indonesia
Leiden KITLV 2011
h1m 123 138
3 KPUD Kabupaten Bima
Menurut beberapa narasumber SK 02 dibuat tertanggal 17 Maret 2010 Penulis belum berhasil mendapatkan salinan SK 02
41 Wawancara dengan Anwar anggota DPRD Kab Bima dan Rafiddin Pemred Harian Suaaa Mandiri serta informasi dari Penned Koran Stabilitas Pada prinsipnya hampir semua
narasumber kecuali yang berasal dari Timses Fersy yang berhasil diwawancarai menganggap SK 02 hanya akal akalan Tim Fersy semata
38 hitp mediagardaasakota blogspot com 2011 07 massa dji sam su gelar aksi keliling html
42 Dalam Peraturan Perundang undangan No 32 Pasai 82 ayat
39http tv liputan6 com main read 6 1 0353 32 http berita
calon ataupun tim pemenangannya yang terbukti melakukan
2
liputan6 com read 290448 pelantikan bupati bima ricuh
Jo Pasal 50 Peraturan KPU No 16 Tahun 2010 pasangan
money politics dapat dibatalkan kedudukannya sebagai calon
123
digulirkan oleh Sukirman Aziz43 justru menjadi
penggeseran birokrasi yang dianggap tidak loyal
bumerang bagi sang whistle blower ini Momen yang dipilih olehnya untuk mengungkap soal ini dianggap tidak pas Sebagai mantan penyeleng
dengannya 41
gara pemilukada 2005 seharusnya dia sudah
jalan hingga ke pelosok pelosok desa Dengan
mengetahui hal ini sejak dulu Dengan demikian
tuduhan adanya kepentingan sebagai kompetitor
Ferry justru dia peroleh manakala dia memilih menghembuskannya pada pemilukada 2010
Keberadaan ijazah palsu ini tidak lepas dari
peran Haji Najib sebagai suksesor Ferry di tahun 2005 Politisi kawakan Golkar yang memilih
Cara lain yang digunakan Ferry untuk men dulang suara adalah melalui program pengerasan menggandeng pengusaha Tionghoa Ferry memainkan APBD untuk program pengerasan
jalan ini
Tender seolah olah dibuat sesuai
prosedur namun pilihan akhir tetap jatuh pada kelompok yang memiliki kedekatan dengan Ferry Spesifikasi juga dibuat khusus hingga hanya perusahaan jasa konstruksi tertentulah
hijrah ke Hanura ini dahulu adalah teman dekat
yang bisa memenuhi standar tersebut 47
Ferry Namun kekecewaan atas tender sarang burung walet yang tidak jatuh ke tangannya mem buat dia memilih berseberangan dengan Ferry
dapatkan dari program pengerasan jalan ini
Nama lain yang ikut berkontribusi atas lolosnya
Ada banyak keuntungan yang Ferry Pengerasan jalan secara fisik meninggalkan jejak
keberhasilan di mata masyarakat terutama yang
ijazah palsu adalah Ichwan P Syamsuddin
berada di pelosok Selama penulis tinggal di
Dia adalah ketua KPU Bima yang ditugasi melakukan verifikasi terhadap ijazah Ferry
Bima terdapat banyak wilayah yang didominasi oleh jalanan yang terjal berkelok kelok dan
Selain itu Ichwan P Syamsuddin belakangan
longsor Makanya program pengerasan jalan
diketahui terdaftar sebagai pegawai honorer di
begitu mengena bagi masyarakat di sana Pro
pemerintahan daerah 1 Posisinya sebagai pemilik saham terbesar dari Suara Mandiri dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah
membawa kedekatan tersendiri dengan keluarga Kesultanan Bima
Elemen lain yang terlibat dalam permainan Ferry di pemilukada Bima 2010 adalah birokra
si 45 Melalui program bulan bakti gotong royong BBGR
birokrasi sebagai alat negara digunakan
Ferry untuk membantu meningkatkan populari tasnya BBGR adalah program milik pemerintah
yang dilaksanakan mendekati kampanye pemi lukada Selain itu melalui otoritasnya sebagai
petahana Ferry bisa dengan bebas melakukan
gram ini juga menjadi modal bagi Ferry untuk menyalurkan logistik dalam pemilukada 2010
Pilihan untuk memindahkan ruang politik dari dalam ke luar membawa implikasi yang cu kup besar dalam kehidupan politik di Indonesia 48 Jika dahulu kompetisi kekuasaan politik di
tingkat daerah dapat diselesaikan di dalam
ruangan maka sekarang pilihannya diselesaikan di jalanan Hal ini di satu sisi memberi jaminan pengakuan hak rakyat dalam berdemokrasi
namun di sisi lain biaya yang harus disediakan untuk menyelenggarakan hajatan ini menjadi
sungguh luar biasa mahalnya Elite loyal yang bertarung harus memiliki cukup modal jika ingin ikut dalam perhelatan ini Ferry sebagai petahana juga tidak kalah cerdik dalam mengumpulkan
Dia ikut mencalonkan diri dalam pemilukada Bima 2010 Pada tahun 2005 posisinya adalah Ketua KPUD Bima Ada
dua kemungkinan yang terjadi mengenai ijazah palsu ini Pada tahun 2005 Sukirman Aziz memang tidak mengetahui soal ini
modal bagi kampanye pemilukada ini Berbekal
otoritas yang dimilikinya dia mampu menge
ataukah dia mengetahui dan pura pura tidak tahu Di tahun
Hasil wawancara tim dengan masyarakat di Wera 2 Mei
2010 ketika dia menjadi kompetitor Ferry maka dia gunakan senjata ini untuk menjatuhkan nilai Ferry di mata pemilihnya
2011 bahwa salah satu anggota keluarganya terpaksa dibuang
44 Wawancara Yogi Setya P dan Pandu Yuhsina A dengan Pemimpin harian 29 April 2011 Wawancara Yogi Setya P dan Pandu Yuhsina A dengan Pe
mimpin harian Bima Ekspres 29 april 2011 Pemimpin Redaksi
di Kecamatan Tambora hanya karena suaminya menghadiri
undangan kampanye calon pasangan di luar Fersy Wawancara Septi Satriani Yogi Setya Permana dan Pandu
Yuhsina Adaba dengan Sekretaris Gapensi salah satu anggota DPRD dari Fraksi PKS dan pemimpin redaksi Stabilitas di Bima 26 April 2011
harian lokal Bima Ekspres BIMEKS mengatakan bahwa dia
mendapat banyak temuan pengerahan PNS untuk kepentingan kampanye
124
Leo Agostino Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal Yogyakarta Pustaka Pelajar 2009
luarkan SK tambang sebagai ATM hidup bagi dirinya Akibatnya liberalisasi SDA tambang
Refleksi
menjadi tidak terelakkan
membawa peralihan bagi tradisi dan kultur politik
Di satu sisi demokratisasi dan desentralisasi
Kasus liberalisasi SDA ini menjadi sorotan
di Indonesia yang otoritarian ke sistem politik
masyarakat Pencabutan SK tambang yang
yang mengakomodasi hak warga negara untuk
diberikan pada PT Sumber Mineral Nusantara
berpartisipasi Akan tetapi di sisi lain desen
pada awal tahun 2012 adalah buntut dari keti dakpuasan masyarakat dan elite kompetitor
tralisasi dan demokratisasi juga membuka ruang yang lebar bagi beragam kepentingan untuk
Bupati Bima dalam proses pemilukada 2010
ikut menentukan cara pembagian kekuasaan
Ketidakpuasan warga di Kecamatan Lambu
maupun cumber daya 51 Asumsi awal yang
dipicu oleh keresahan warga atas sumber
dibangun dari pengakomodasian hak warga
air bersih utama yang berada di dekat lokasi
negara untuk berpartisipasi adalah terwujudnya
tambang milik PT SMN tersebut Masyarakat
good governance Namun
merasa tidak dilibatkan dalam proses penerbitan
tersisihkan oleh kemunculan praktik praktik
SK ini minimal dalam bentuk komunikasi atau
penyelewengan kekuasaan
sosialisasi 50 Ketidakpuasan ini sebenarnya telah
korupsi kolusi nepotisme dan kecenderungan
dikomunikasikan melalui prosedur formal kepada
terjadinya kekerasan
asumsi ini harus manipulasi dana
Ferry tetapi ditanggapi dingin oleh Ferry Tidak
Gambaran di atas adalah potret demokrasi
diindahkannya protes warga ini berbuntut pada
lokal yang menyuguhkan paradoks Tujuan awal
pembakaran kantor Kecamatan Lambu pada
dari dilaksanakan kebijakan desentralisasi dan
awal tahun 2011 dan kerusuhan di pelabuhan
otonomi daerah untuk memperluas partisipasi
Sape maupun pembakaran kantor Bupati Bima
politik warga melalui pemilukada justru mem
di penghujung tahun 2011
perlihatkan terjadinya mobilisasi politik oleh
Dari sedikit uraian di atas terlihat bahwa
kelompok elite tertentu untuk kepentingan priba
relasi yang dibangun oleh Ferry dan jaringannya
dinya Pemilu dan pemilukada secara procedural
hanya sebatas sebagai alat untuk mengamankan
memang telah berjalan Namun pemilukada
posisi kekuasaannya Sementara elite lokal lain
sebagai salah satu manifestasi demokrasi lokal
yang memilih untuk berseberangan dengan Ferry
dan implementasi otonomi daerah tak ubahnya
lebih karena luapan kekecewaan sebagai akibat
resentralisasi di tingkat lokal karena pada
tidak dilibatkannya mereka dalam jalur keis
timewaan yang dibangun oleh Ferry Deskripsi
kenyataannya hanya para oligarki yang memiliki modal ekonomi politik yang besar yang mampu
di atas memperlihatkan bahwa kompetisi elite
mengendalikan prosesi demokrasi di tingkat
lokal di Bima untuk menduduki kekuasaan politik
lokal Sementara masyarakat hanyalah sebagai
formal bertujuan tidak lain untuk mendapatkan
pelengkap penderita dan Bering kali diposisikan
benefit bagi diri dan kelompoknya Posisi bupati
hanya sebagai
ini dianggap mampu memberi dasar secara legal
sesungguhnya
suporter
bukan
voter yang
untuk memainkan peran atas berbagai cumber
daya yang ada di sana Pembajakan elite jelas terlihat dalam praktik pemilukada Bima 2010 Hal ini terjadi tidak lepas dari karakter kekuasaan
yang mendasarkan pada politik kedekatan dan kekerabatan
Daftar Pustaka Agustino Leo 2009 Pemilukada dan Dinamika Po litik Lokal Yogyakarta Pustaka Pelajar
Anwar Dewi Fortuna 2009
Demokrasi Lokal Pe
ran Aktor dalam Mendorong dan Menghambat Demokratisasi
dalam R Siti Zuhro Ed
Pe
can Aktor dalam Demokratisasi Yogyakarta Ombak Hasil FGD Tim Evaluasi Format Pemilukada Pusat Penelitian Politik LIPI dengan beberapa narasumber dari anggota KPU
Pusat Ketua Bawaslu DEMOS anggota DPR RI Ketua MK
Vedi R Hadiz op cit
Dirjend Otoda pada taggal 25 26 Februari 2012
Lihat dalam laporan tim di Bab 5 yang ditulis oleh Irine Hiraswari Gayatri dan Bab 6 yang ditulis Septi Satriani dkk
so Hasil hearing Komnas HAM dengan warga Lambu
Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima 2010 Jakarta LIPI Press 2011
125
Amin Ahmad 1993
Sedjarah Bima
dalam Tim
http
bangsaan Indonesia
Tataran Masyarakat
1993 Jakarta Pusat Penelitian dan Pengem bangan Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu
mediagardaasakota blogspot com 2011 07
massa dji sam su gelar aksi keliling html
Peneliti PPW LIPI Penelitian Wawasan Ke
http
tv liputan6 com Main read 6 l035332
http
berita liputan6 com read 290448 Pelantikan bupati bima ricuh
Pengetahuan Indonesia KPUD Kabupaten Bima
Bima dalam Angka 2011
Chambert Loir Henri dkk 2010 Iman dan Diploma si Serpihan Sejarah Kerajaan Bima Jakarta KGP
Chambert Loir Henri dan Siti Maryam R Salahuddin 1999 Bo Sangaji Kai Jakarta Yayasan Obor
Mietzer Marcus 2011 Funding Pemilukada Illegal Campaign Financing in Indonesia s Local Elec tions dalam Edward Aspinall dan Gerry Van Klinken The State and Illegality in Indonesia Leiden KITLV
Peraturan KPU No
16 Tahun 2010
Indonesia
Tayeb Abdullah 1995 Sejarah Bima Dana Mbojo
Guillermo O Donnell Philippe C Schmitter dan Laurence Whitehead
1993
Jakarta PT Harapan Masa PGRI
Transisi Menu
ju Demokrasi Tinjauan Berbagai Perspektif Jakarta LP3ES
Thubany Syamsul Hadi 2005 Pemilukada Bima 2005 Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia
NTB Bina Swagiri Fitra Tuban Solud NTB
Haris Syamsuddin dalam Tim Peneliti PPW LIPI
Kemitraan
Penelitian Wawasan Kebangsaan Indonesia Tataran Masyarakat
1993
Jakarta
Pu
sat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Hadiz Vedi R 2010 Localising Power in Post Au thoritarian Indonesia Standford California Standford Press
http
bimakab go id index php pilih hal id 6
http Jejakbulikts com readnews php id 275 http
asional vivanews com news read 283195
motor wartawan dibakar demonstran di bima
126
Satriani Septi dkk 2012 Dinamika Peran Elite Lo kal dalam Pemilukada Bima 2010
Jakarta
LIPI Press
Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru Studi Kasus di Sumbawa 2010 Jakarta LIPI Press
Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemilih an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Undang Undang No 22 Tahun 1999
DEMOKRASI DAN FUNDAMENTALISME AGAMA
HINDU DI INDIA BUDDHA DI SRI LANKA DAN ISLAM DI TURKI Indriana Kartini
Abstract
Fundamentalism is a phenomenon appears in every tradition of world religions such as Christian Jews
Islam Hindu and Buddha In the last few decades fundamentalism has been played significant role in global
politics especially in its interaction with democracy in some countries Fundamentalism appears based on some factors not only related to religious issue but also cultural socialpolitics and ideology issue As an ideology the goal offundamentalism are to manage political system economic resources and social power ofa country based on religion This research examines whyfundamentalism trend raised in countries like India Sri Lanka dan Turkey that uphold democracy What are the mainfactors that influencefundamentalism trend in these countries Is there any correlation betweenfundamentalism reality with development ofdemocracy in these countries Keywords Global politics fundamentalism democracy Hindu Buddha Islam India Sri Lanka Turkey
Abstrak
Fundamentalisme adalah fenomena yang ada di setiap tradisi agama dunia seperti Kristen Yahudi Islam
Hindu dan Buddha Dalam beberapa dekade terakhir fundamentalisme memainkan peran penting dalam politik global khususnya dalam interaksi dengan demokrasi di beberapa negara Fundamentalisme muncul disebabkan oleh beberapa faktor tidak hanya terkait dengan persoalan agama namun juga kultural sosial politik dan ideologi
Sebagai sebuah ideologi tujuan fundamentalisme adalah untuk mengatur sistem politik sumber daya ekonomi dan kekuatan sosial sebuah negara berdasarkan agama Penelitian ini mengkaji mengapa tren fundamentalisme meningkat
di negara negara seperti India Sri Lanka dan Turki yang menganut paham demokrasi Apakah ada korelasi antara realitas fundamentalisme dengan perkembangan demokrasi di negara negara tersebut
Kata kunch Politik global fundamentalisme demokrasi Hindu Buddha Islam India Sri Lanka Turki Pendahuluan
Demokrasi sebagai rasionalitas politik dalam sistem politik dunia modern saat ini tengah mengalami krisis Hal ini terkait dengan realitas
kekecewaan masyarakat terhadap paham paham pemikiran Barat yang berkembang seperti
setiap nilai maupun paham pemikiran berhak berkompetisi Oleh karena itu di tengah tren demokrasi memungkinkan pula berkembangnya nilai nilai maupun paham pemikiran alternatif
Munculnya tren fundamentalisme agama
liberalisme kapitalisme dan sosialisme komu
merupakan salah satu fenomena yang terjadi di beberapa negara yang menganut paham
nisme Runtuhnya komunisme serta kegagalan
demokrasi Fenomena politik agama ini muncul
kapitalisme dalam menyelesaikan problematika
sebagai upaya koreksi terhadap demokrasi Barat
sosial budaya ekonomi dan politik memung
yang memisahkan antara domain politik dengan
kinkan munculnya alternatif paham pemikiran
domain agama Fenomena fundamentalisme
yang berbeda dari demokrasi Barat Dalam tradisi
agama ini berusaha memasukkan nilai nilai atau
demokrasi
pemahaman agama ke dalam realitas politik
terdapat aspek partisipasi di mana
Fenomena fundamentalisme ini terjadi di bebe
rapa agama bukan hanya fenomena eksklusif Penelitian ini dilakukan oleh Indriana Kartini Koordinator
Riza Sihbudi Hamdan Basyar Dhurorudin Mashad M Fakhry Ghafur
suatu agama tertentu Misalnya fundamentalisme
Hindu di India fundamentalisme Buddha di Sri
127
Lanka serta fundamentalisme Islam di Turki
agama Buddha Fundamentalis Sinhala Budhist
Meski dilandasi oleh alasan yang sama yakni kekecewaan komunitas religius terhadap pengua
kemudian mempersepsikan kelompok minoritas
sa korup dan despotik Namun fimdamentalisme
lainnya seperti Tamil juga Muslim dan Burghers keturunan Eropa beragama Kristen sebagai
di negara negara tersebut memiliki keunikan
orang asing yang mengancam eksistensi mereka
tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi politik budaya dan agama tiap tiap negara Sejak awal berdiri pada 1947 India menga
Fenomena munculnya fundamentalisme
agama juga ter adi di Turki Sejak dihapuskannya sistem kekhalifahan pada 1920 an oleh pemerin
nut paham demokrasi dalam sistem politiknya
tahan Kemal Attaturk Turki kemudian menjadi
Dalam proses pembentukan karakter demokrasi
negara yang menganut paham sekularisme Sejak saat itu ideologi negara Turki tidak lagi dilan
nya
India mengalami berbagai tantangan
Struktur sosial India yang didasari pembedaan
daskan pada ajaran Islam melainkan berganti
kasta menimbulkan ironi bagi kelangsungan de mokrasi yang mengusung nilai nilai egalitarian
dengan paham demokrasi liberal Hingga saat ini Turki menjalankan sistem demokrasi dan
Sementara itu munculnya fundamentalisme
kapitalisme yang dapat dikatakan semakin jauh
yang berpilin dengan nasionalisme agama Hindu mengikis nilai nilai demokrasi yang sejatinya
dari tradisi politik Islam di masa kekhalifahan
menciptakan pluralitas dalam struktur masyara
perkembangan politik yang dramatis di Turki
kat egalitarian Fenomena fundamentalisme ini
yakni terj adi upaya restorasi identitas keislaman Hal ini mengakibatkan terjadinya ketegangan
berakar dari gerakan modernisme religius pada
abad ke 19 sekaligus alternatif terhadap orga
Ottoman
Pada periode 1970 1980
terjadi
nisasi nasionalisme sekuler Kongres National
dan kompetisi antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam terutama dalam hal kontrol
India Indian National Congress yang kemudian
alas kekuasaan negara 2 Bangkitnya kesadaran
berubah menjadi Partai Kongres
Islam yang merupakan identitas bersama di
fundamentalisme agama
antara massa menjelma menjadi kesadaran
Buddha terjadi di Sri Lanka di mana doktrin
nasional Muslim dari kelompok semi urban
Buddha yang bersifat inklusif dan nonmilitan
dan rural mulai menggunakan beragam kategori kultural untuk mengkonstruksi identitas baru
Sementara itu
bertransformasi menjadi gerakan militan dalam
lompok minoritas terbesar yang dianggap sebagai
dalam menghadapi tantangan industrialisasi serta ekspansi kekuasaan negara dengan membentuk
ancaman terhadap eksistensi kelompok mayoritas
Partai Keadilan the Justice Party JP
menghadapi komunitas Tamil Hindu sebagai ke
Sinhala Budhist Para biksu Buddha di Sri Lanka telah mentransformasikan segmen
sangha atau
monastic order menjadi kekuatan religius dan nasionalisme kultural
Berbagai realitas dari marak dan kian kuatnya tren fundamentalisme agama ini menjadi
permasalahan penting yang hendak dicermati
Terdapat beberapa pertanyaan yang akan di
Seperti gerakan fundamentalis lainnya
analisis yaitu 1 Mengapa tree fundamentalisme
fundamentalisme Sinhala Budhist didasarkan
menguat di India Sri Lanka dan Turki yang
pada ajaran agama Buddha Fundamentalisme
menganut paham demokrasi
Sinhala Budhist mengidentifikasi Budhist
apa saj a yang memengaruhi menguatnya tren fun
Sinhala sebagai orang orang terpilih Buddha agama Buddha Lebih lanjut mereka mengiden
damentalisme di India Sri Lanka dan Turki 3 Adakah korelasi antara realitas fundamentalisme dengan perkembangan demokrasi di India Sri
tifikasi Pulau Sri Lanka sebagai dhammadipa
Lanka dan Turki
untuk mempertahankan dan melindungi ajaran
pulau
dhamma
ajaran Buddha
sarkan pada mythohistory Sri Lanka abad ke 5 Mahavamsa
Faktor faktor
Identitas
antara orang Sinhala dan dhamma yang dida yakni
2
memberikan kepercayaan
bahwa Sri Lanka ditakdirkan menjadi pulau
dhamma yang harus didominasi oleh penganut
Lihat Tessa J Bartholomeusz
Chandra R de Silva Buddhist
Fundamentalism and Identity in Sri Lanka Press 1998
London Suny
hlm 2
2 Lihat Feroz Ahmad Islamic Reassertion in Turkey Source Third World Quarterly 1988
Vol 10 No 2 Islam
Politics Apr
Teori
benih perlawanan dari kelompok keagamaan
Fundamentalisme merupakan fenomena yang
sebagai dampak dari modernisasi
muncul dalam setiap tradisi agama agama besar di dunia seperti Kristen Yahudi Islam Hindu dan Buddha Dalam beberapa dekade
melakukan perlawanan terhadap hegemoni seku
terakhir gerakan fundamentalisme telah me
yang dimaknai sedemikian rupa untuk kepen
mainkan peran yang signifikan dalam kancah
tingan politik Sebagai konsekuensinya demi
politik global terutama interaksinya dengan
mempertahankan symbols and belief tersebut
Dalam
larisasi tersebut gerakan fundamentalisme kerap menggunakan simbol dan doktrin keagamaan
demokrasi di beberapa negara Fundamentalisme
kelompok fundamentalis kerap menggunakan
sendiri muncul karena didasari oleh beberapa
berbagai cara untuk mewujudkan cita citanya
faktor yang tidak hanya terkait masalah agama
politiknya baik dengan ekstremisme ataupun
tetapi juga masalah budaya social politik serta
membawa sakralitas agama dalam ranah politik
masalah kepentingan ideologi Sebagai sebuah
Memang kebangkitan fundamentalisme di beberapa negara tidak terlepas dari pengaruh
ideologi fundamentalisme lahir dengan tujuan untuk mengatur sistem politik
sumber sumber
modernisasi yang tengah berkembang Dalam
ekonomi dan kekuasaan sosial dari suatu negara berdasarkan agama Kelompok ini bermaksud
pandangan Basam Tibi modernisasi sendiri me
mengganti struktur politik institusi institusi dan
bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk
norma norma sosial dengan hukum dan praktik
memenuhi keinginannya Kedua institutional
keagamaan sebagai sate satunya prinsip dasar
modernity yakni ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam negara dan masyarakat Fundamentalisme
sendiri merupakan istilah yang muncul dari hasil
merupakan instrumen penting dalam kehidupan Kedua dimensi tersebut yang sejatinya dapat
perdebatan teologi Protestan di Amerika Serikat
menciptakan kesejahteraan sosial namun di
sekitar tahun 1910 1915 dalam sebuah tulisan
yang berjudul The fundamentals A Testimony
beberapa negara berkembang justru melahirkan konsumerisme dan materialisme yang merupakan
to The Truth Pada tulisan tersebut istilah funda mentalisme ditujukan bagi kelompok Evangelical
batas batas komunal dan sektarian Menurut
miliki dua dimensi Pertama cultural modernity
simbol sekularisme sehingga telah menciptakan
Protestant yang menafsirkan injil secara literal percaya sepenuhnya terhadap wahyu ketuhanan
Nikki Keddie terdapat beberapa cara sekularisasi
Al Masih mukjizat Maryam serta kepercayaan
negara antara lain menurunkan kendali atau
lainnya yang diyakini sebagai fundamen ajaran
pengaruh agama terhadap berbagai dimensi
mereka Kemudian gerakan fundamentalisme
kehidupan peningkatan pemisahan negara dari
yang dilakukan oleh rezim sekuler di beberapa
berubah menjadi sebuah gerakan yang meng
agama serta peningkatan pengaturan sekular
gunakan kekuatan politik sebagai alat untuk
makin meningkat dewasa ini tidak serta merta
terhadap lembaga lembaga dan adat istiadat yang sebelumnya bersifat keagamaan dan me ningkatkan jumlah orang dalam kepercayaan dan perilaku sekuler Di tengah arus sekularisasi yang tidak terkendali tersebut masyarakat cenderung
mengubur semangat keberagamaan mereka
untuk mengelompokkan diri dalam identitas
bahkan gerakan ini semakin berkembang dengan
identitas utama seperti agama suku maupun
munculnya kelompok kelompok keagamaan
wilayah Fundamentalisme agama baik dalam
yang berusaha mempertahankan ajaran mereka
Islam Kristen Yahudi
dari serangan modernisasi dan liberalisasi Pada
menjadi salah satu varian dalam pencarian iden
taraf masyarakat negara berkembang perubahan sosial yang dibawa oleh modernisasi bukan meru
titas tersebut Gerakan ini menawarkan sebuah
pakan sebuah proses dari dalam tetapi didorong oleh kekuatan acing berupa kolonialisme dan imperialisme Eropa yang bersekutu dengan kaum
sosial yang ada
tengah berkembang dengan beberapa prinsip
elite lokal yang kemudian memunculkan benih
kebebasan dan keterbukaan telah memberikan
memerangi liberalisme dan sekularisme yang dianggap mengancam eksistensi agama
Perkembangan industrialisasi yang se
Hindu dan Buddha
sistem alternatif di tengah kegagalan tatanan
Demokrasi sebagai sistem politik yang
129
mewuudkan cita cita sosial politiknya Di
aturan aturan dalam demokrasi dapat berubah sedangkan aturan atau doktrin agama bersifat
bawah kekuaaaan rezim sekular yang represif
tetap Konsep inilah akhirnya yang memisahkan
gerakan ini beroposisi terhadap struktur kekua
sistem demokrasi dengan gerakan politik berbasis
saan untuk melepaskan diri dari penindasan
agama
dan tekanan Bahkan sebagian kelompok
konsep demokrasi sendiri sebenarnya terdapat
melibatkan kekerasan untuk memperjuangkan
dalam ajaran ajaran agama seperti toleransi
kepentingannya Beberapa kasus yang terjadi
musyawarah kesetaraan dan sebagainya
ruang bagi kelompok fundamentalis untuk
pada masa kolonialisme menunjukkan bahwa
fundamentalisme
Namun demikian
Kendati gerakan fundamentalisme identik dengan fanatisme ekslusif dan antidemokrasi
perang terbuka atau pemberontakan baik secara langsung atau tidak kerap dilakukan oleh
Namun banyak tokoh fundamentalis yang justru
kelompok fundamentalisme dalam melawan
bersikap terbuka dan menyerukan pentingnya
dominasi politik kolonial Hingga pada masa
toleransi dan perdamaian Mahatma Gandhi
pascakolonialisme kelompok fundamentalis ideologi atau
misalnya walaupun kerap menyuarakan ajaran fundamentalisme Hindu namun mampu berjuang
terhadap pemerintahan negara yang baru
tanpa senjata dan pertumpahan darah Begitu
kerap melakukan perlawanan fisik
merdeka Seperti kasus yang terjadi di India
juga tidak semua gerakan fundamentalisme da
Pakistan Sri Lanka dan Indonesia
pat dicap sebagai gerakan radikal karena banyak gerakan serupa yang justru antikekerasan dan
Pada perkembangan selanjutnya di mana demokrasi menjadi sistem politik dominan di beberapa negara pascakolonial gerakan fun
menyerukan perdamaian serta kerja lama antarumat beragama
damentalisme terkadang muncul dengan peran ganda sebagai kolabolator bagi pemerintah dengan berperan dalam lembaga lembaga sosial dan pendidikan
Fundamentalisme Agama di India Sri Lanka dan Turki
di sisi lain menjadi
oposisi pemerintah atau menjadi partai politik
terselubung Peran gerakan fundamentalisme dalam kancah politik kerap berbenturan dengan sistem demokrasi itu sendiri Karenanya menurut
Jhos Luis Marty Fundamentalism opposes all forms of democracy Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain demokrasi dalam
setiap bentuknya senantiasa mengedepankan toleransi dan kesetaraan Semua warga negara
mempunyai hak yang lama dalam partisipasi politik Dalam pandangan Robert Dahl terdapat beberapa pilar yang menjadi syarat utama
demokrasi di antaranya kebebasan dan keter
bukaan Konsep tersebut jelas berbeda dengan ajaran fundamentalisme agama yang cenderung
eksklusif dan intoleransi Memang sepanjang
sejarah demokrasi memiliki perbedaan konsep dengan agama itu sendiri Aturan dan nilai yang terdapat dalam agama merupakan titah Tuhan
yang tertuang dalam teks suci Sementara itu demokrasi bersifat sekuler dengan menge
depankan prinsip prinsip kebebasan tanpa memandang agama ras atau paham politik
Perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa
A Hindu di India
Sekularisme dikenal sebagai suatu komponen
utama bagi filosofi kebijakan dan identitas nasional India Namun dalam konteks demokrasi India penerapan sekularisme ternyata mendapat
banyak ganjalan Pertama kuil di India temyata
memiliki pengaruh sosial etonomi luar biasa bagi kehidupan masyarakat sehingga memaksa
negara ikut campur Dalam konteks pilar politik demokrasi India pemerintah memang me
ngajukan dalih bahwa pengawasannya terhadap kuil tidak bermaksud untuk merusak prinsip
sekularisme sebagai intervensi terhadap agama atau pemerintah hanya mengatur satu agama Hindu
melbakan lebih dimaksudkan untuk
menangani kelemahan kelemahan yang terjadi dalam organisasi kuil Kedua Persoalan kasta telah memaksa negara campur tangan untuk me ngatasi implikasinya Dalam paham masyarakat India
sampai kini dalam realitasnya
terdapat
kasta terendah yang disebut untouchable caste karena kontak fisik dengan mereka dianggap dapat menimbulkan pencemaran ritual Pola kemasyarakatan ini membawa implikasi negatif
terhadap mobilitas mereka sehingga mereka
pun menjadi kelompok kasta terbelakang lain atau other backward castes OBC Mereka ter utama dominan di negara bagian Uttar Pradesh Rajashtan Bihar Madya Pradesh Haryana Sementara di wilayah selatan West Bengal Andra Pradesh Tamil Nadu Sekitar 84 me reka tinggal di desa sebagai buruh tani Realitas tidak manusiawi ini
memaksa
pemerintah
mengganti pelabelan mereka dengan sebutan
kasta yang sudah ditentukan scedule caste atau kaum Haman anak anak Tuhan Bahkan secara legal formal negara melakukan intervensi melalui konstitusi India yang mengatur banyak hal khusus terkait mereka Selain kedua contoh mendasar tersebut sebenarnya masih banyak
dijumpai persoalan persoalan sosio keagamaan yang secara substantif menyalahi prinsip prinsip sekularigme bahkan dalam banyak kasus
kebijakan tersebut acapkali mengandung unsur keberpihakan kepada kehinduan
Bangkitnya Fundamentalism
demokrasi dengan logika mayoritas menentukan peran tetapi pasti akhimya mengalami degradasi
kepekaan sosio cultural dan harmoni yang terbangun sejak era Moghul Bahkan Congress
National India baca Partai Kongres yang dibentuk sejak 1887 misalnya meskipun secara formal dideklarasikan sekuler tetapi terminologi
yang dipakai bahkan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan akhimya diwarnai aspirasi Hindu Realitas ini menumbuhkan
secara pekat
friksi antara dua komunitas yang berujung pada pecahnya anak benua itu menjadi dua negara India mayoritas Hindu dan Pakistan mayoritas Islam pada tahun 1947
Kaum fundamentalis Hindu memben tuk Rastriya Swayamsevak Sangh National
mempromosikan nilai nilai dan kepentingan
Pada abad ke 15 M meskipun Muslim tidak lebih dari 25 dari total penduduk India namun mereka mampu mendirikan kesultanan Islam
Moghul yang memerintah mayoritas Hindu
Kala itu Muslim Hindu memang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan serta tak ada perkawin Namun
logika demokrasi yang berpijak pada suara ma yoritas Sebaliknya kaum Hindu di tengah kultur
Volunteer Corps tahun 1925 menyusul konflik Hindu Muslim tahun 1920 an Tujuannya untuk
Keagamaan
an campur antarmereka
Hindu dan umat Muslim Muslim yang dari sisi jumlah minoritas tentu termarginalkan dalam
di bawah
pemerintahan Moghul itu kontak kemasyarakatan
Hindu Muslim berjalan baik terutama dalam
Hindu berdasarkan cerita sejarah Mahabarata Ramayana dan lain lain Oleh karena itu
sejak awal didirikannya organisasi itu memang punya peraoaan anti Muslim serta benci terhadap pemimpin Hindu yang dianggap memiliki keberpihakan pada semangat kehinduan secara tipis seperti yang dituduhkan kepada Mahatma Gandhi yang akhimya mereka bunuh Logika benci terhadap umat Islam India kian dibangun seiring lepasnya Pakistan Kondisi permusuhan sistemik
ini diperparah oleh kecemburuan
sektor ekonomi Bahkan pada Sepoy Mutiny tahun 1857 yang dikenal sebagai perang ke
Hindu terhadap jumlah Muslim India yang terns
merdekaan pertama bagi India kaum Hindu
membengkak Jika di tahun 1950 an jumlah
berperan aktifinendukung gerakan nasionalisme
Muslim tinggal 10
yang dikomandani penguasa Moghul itu
menjadi 11 21
Tentu tidak dimustahilkan bahwa elemen fundamentalisme Hindu dalam derajat tertentu sudah ada di era Moghul Namun fundamen talisme Hindu mulai tampil terutama di era
tahun 1981 bahkan di penghujung abad 20
kolonialisme Inggris Pasca Sepoy Mutiny peran Moghul dilucuti dan sebaliknya Inggris kian mendominasi dengan menanamkan logika
angka itu terns meningkat
di tahun 1971 dan 13
pada
menjadi terbesar kedua setelah Indonesia dengan angka mencapai 15 dari total penduduk India
Kenaikan ini terjadi bukan saja faktor kelahiran
lebih dari itu yang paling menyakitkan bagi mayoritas Hindu adalah banyaknya kalangan Haman menjadi Muslim
demokrasi yang berpijak pada pentingnya suara
Dapat dipahami jika sejak awal 1960 an
mayoritas Penyuntikan kultur barn dalam logika politik India ini akhimya merusak logika harmoni
kerusuhan anti Muslim telah meningkat tajam Kekerasan terutama ditujukan pada kawasan
antarkomunitas termasuk dalam konteks kaum
Muslim hidup makmur seperti di Jabalbur
131
Jamshedpur Bhiwandi
Banaras Ahmadabad
dan Muradabad Dari strategi itu target terakhir
pertahankan dhammadipa Sri Lanka meskipun
yang ingin dicapai adalah untuk memarginalkan
menggunakan j alan kekerasan ketimbang j alan perdamaian sebagaimana ajaran Buddha yang
Muslim baik dalam pengertian populasinya
lebih mengedapankan pasifisme Resistensi atas
maupun dari sisi ekonominya
klaim dhammadipa ini muncul dari kelompok
Pemerintah India tak mampu berbuat
Tamil yang juga mengklaim wilayah utara Sri
banyak sebab aparat kepolisian kenyataannya
Lanka sebagai tanah bagi komunitas Tamil
didominasi elemen elemen RSS
Hindu Pertarungan atas klaim
Dominasi ini
tanah suci
ini
bukan sekadar akibat Hindu memang mayoritas
berujung pada pertarungan politik yang meng
sebab dari segi persentase pun tidak merefleksi
akibatkan kerusuhan antara etnis Buddha Sinhala
kan proporsionalitas Di provinsi paling padat
dan Hindu Tamil yang menewaskan ribuan jiwa
Uttar Pradesh India Utara tempat berdirinya
sejak tahun 1957
Masj id Babri Ayodhya misalnya jumlah Muslim
yang menjadi ProvincialArmed Constabulary PAC polisi anti huru hara hanya 300 orang Bari sekitar 200 000 anggota Artinya Muslim yang merupakan 15
dari komposisi penduduk Uttar
Pradesh hanya mendapatkan jatah 0 15
dari
Bangkitnya Fundamentalisme Buddha
Sinhala
Dalam pembahasan mengenai perang dalam Buddhisme
muncul perdebatan mengenai
fundamentalisme Buddha
Fundamentalisme
jabatan kepolisian yang ada
menekankan pada gerakan kembali ke fundamen
B Buddha di Sri Lanka
kerasan sebagai salah satu cara untuk melindungi
Fundamentalisme agama Buddha di Sri Lanka
Dhamma Mahinda Deegalle berargumen bahwa
tal Buddhisme yang berarti menggunakan ke
berkaitan erat dengan bangkitnya kekuatan
fundamentalisme tidak hanya mengandung ele
identitas nasional Buddhisme Sinhala yang
men Buddha namun termasuk juga nasionalisme
menginginkan Pulau Sri Lanka menjadi negeri
Sinhala yang merujuk Buddhisme sebagai simbol
eksklusif bagi pemeluk Buddha Dalam Kitab Se
dari identitas dan warisan Sinhala 4 Senada
jarah mythohistory Sri Lanka yakni Dipavamsa dan Mahavamsa tema utama yang dipaparkan
dengan pemahaman ini Martin E Marty dan R
adalah identifikasi Pulau Sri Lanka sebagai Pulau Dhamma
dhammadipa
yakni negeri
bagi Buddhisme
Scott Appleby menegaskan bahwa komunitas fundamentalis agama cenderung merujuk pada bahasa nasionalisme dan bangsa f indamentalis
dilandasi oleh ruang teritorial dan sosial yang diwarisi dart kejayaan masa religius pramodem
When the Guide of the World having ac complished the salvation ofthe whole world and
having reached the utmost stage of blissful rest was lying on the bed ofhis nibbana in the midst ofthe great assembly ofgods he the great sage the greatest of those who have speech spoke to Sakka who stood there near him
Vjaya son
of king Sihabahu is come to Lanka from the country of Lala together with seven hundred followers In Lanka O lord ofgods will my re ligion be established therefore carefully protect him with his followers and Lanka
Dalam studi yang dilakukan oleh Stanley J Tambiah dijelaskan mengenai kebangkitan Buddhisme Dalam hal ini kebangkitan Buddha Sinhala berkaitan erat dengan gerakan anti
Kristen yang dipimpin oleh biksu Gunananda dan Sumangala pada pertengahan abad ke 19
didukung oleh propaganda dari kaum Theosofis yang dipimpin Kolonel Henry Steele Olcott pada 1880 dan didukung oleh ideologic seperti Anagarika Dharmapala
1864 1933
Gambar
an utama kebangkitan Buddha ditunjukkan
Dua epik inilah yang dijadikan landasan perjuangan Buddhisme Sinhala dalam mem
dalam beberapa bentuk
bali norma norma dari kitab suci umat Buddha membersihkan
Ven Omalpe Shobita Thero
menetapkan kem
pencemaran
praktik
ritual
Sinhalese Buddhism Religion
Culture or National Identity Sri Bodhiraja Foundation 2009 dalam http Www wbf net cnl2ndwbfggxxptlwuxilwuxi fltl
Mahinda Deegalle
Theravada Attitudes towards Violence
Wuxi fh 5 wuxi flt 5 2 200903 t20090326 1523 html diun
Bath Conference on Buddhism and Conflict in Sri Lanka
duh pada 14 Maret 2011
Journal ofBuddhist Ethics Vol 10 2003
non Buddha dan mampulasi magis aktivitas ini
Protestan di bidang pendidikan yang memiliki
kemungkinan terinspirasi oleh misionaris Kristen
hubungan spesial dengan pemerintah kolonial
yang melakukan pembersihan praktik praktik
seperti halnya gereja Katolik Roma
penyembahan berhala
penetapan aturan aturan
tara aktivitas pendidikan sangha Buddha hanya
Semen
yang sesuai bagi munculnya kelas menengah perkotaan dan kelompok bisnis Sinhala yang
mendapat sedikit dukungan dari pemerintah
menekankan pada penyucian moralitas seksual
dibandingkan dengan sekolah Kristen di satu nisi
dan etika dalam kehidupan keluarga dan yang
dan penduduk mayoritas Sinhala Buddha
Inggris dan hanya sedikit sekolah Buddha Sinhala
terpenting adalah penekanan pada kejayaan masa
Laporan ini kemudian menyarankan dua
lampau Buddhisme dan peradaban Sinhala yang dikisahkan dalam mythohistory Mahavamsa dan
solusi dasar bagi ketidakberdayaan yang diderita Buddhisme dibandingkan dengan Kristen Solusi
kisah epik lainnya sebagai langkah menynamkan
pertama adalah pemerintah sebaiknya mengelu
kepada etnis Sinhala sebuah identitas nasionalis
arkan Buddha Sasana Act yang akan membentuk
barn dan penghargaan diri dalam menghadapi
Buddha Sasana Council Dewan ini terdiri dari
penghinaan dan ketidakberdayaan atas kekuasaan
perwakilan sangha yang dipilih dan ditunjuk yang akan bertindak sebagai otoritas central
Inggris dan pengaruh misionaris Kristen Kebangkitan dan nasionalisme Buddha
untuk mencegah disintegrasi Buddhisme dalam
Sinhala ala Dharntapala ini didukung oleh kelas
kompetisi dengan misi Kristen Mengingat di
menengah dan kelompok bisnis Buddha Sinhala
masa kolonial banyak terjadi pengambilalihan
yang berkontribusi dalam peristiwa kerusuhan anti Muslim pada 1915 yang diarahkan kepada
properti
tanah kuil
dan pemasukan sangha
lawan bisnis mereka yakni para pengusaha dan
maka setiap tahunnya akan diberikan sejumlah uang kepada dewan sebagai kompensasi untuk
pemilik toko Muslim yang dianggap mengeks
aktivitas pendidikan sangha
ploitasi konsumen etnis Sinhala s
pemerintah akan menunjuk menteri agama yang
Aktivisme kaum Buddha Sinhala ini terus
berkembang hingga muncul sebuah laporan pada pertengahan 1950 an yang dapat dikatakan sebagai
kitab
ideologis aktivis Buddha
yakni The Betrayal of Buddhism
1956 yang
dipublikasikan oleh the Buddhist Committee
of Inquiry Secara esensi the Betrayal of
akan menguruai
Lebih lanjut
rehabilitasi agama agama
yang menderita di bawah kekuasaan kolonial Pengobatan kedua adalah penarikan sejumlah
bantuan bagi sekolah Kristen dan pengambilalih an sekolah bantuan Kristen oleh negara Kontrol
dan administrasi sekolah tersebut akan diarihkan kepada pemerintah pusat dan daerah Sebagai
Buddhism membandingkan status misi Kristen
konsekuensinya monopoli pendidikan Inggris
dengan sangha Buddha di Sri Lanka khususnya
yang dinikmati sekolah sekolah Kristen dicabut
pada periode penjajahan Inggris
1796 1948
dan tahun tahun awal kemerdekaan bandingan pertama
Per
misi Kristen memiliki
struktur organisasi yang dilindungi hukum dan
Sementara para aktivis Buddha tidak keberatan apabila pemerintah mengambil alih sekolah
sekolah Buddha mengingat mereka mengajarkan
pendidikan agama di sekolah sekolah negeri dan
menikmati hak imunitas dan privilese dari Raja
yakin bahwa kebij akan pemerintah akan berpihak
dalam melakukan aktivitasnya sementara sangha
pada transmisi nilai nilai Buddha bahasa dan
Buddha mengalami fragmentasi
kesusasteraan Sinhala dan budaya tradisional
Komponen
sangha telah lama menderita dan tidak mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi mereka
C Islam di Turki
dan dilarang melakukan aktivitas Perbandingan
Sejarah Turki modern yang sekuler tidak dapat
kedua difokuskan pada kesuksesan aktivitas misi
dilepaskan dari peran Mustafa Kemal yang kemudian dikenal sebagai Attaturk
Lihat Stanley J Tambiah
Buddhism Politics and Violence
in Sri Lanka dalam Martin E Marty and R Scott Appleby Eds Fundamentalisms and the State Remarking Polities Economic and Militance Press 1993
h1m 590
Chicago the University of Chicago
Turki
Bapak
Negara ini didirikan pada tahun 1923 dari
sisa Dinasti Usmaniyah Ottoman Empire yang menguasai wilayah Asia Barat dan Afrika Utara
Dinasti yang berpusat di Istanbul ini dianggap
133
oleh sebagian kalangan muslim sebagai khilafah
terakhir yang mewakili kekuatan Islam Attaturk adalah pemimpin gerakan na
sionalis Turki yang menginginkan Turki adalah Kekalahan Dinasti Usmaniyah dalam
Turki
Perang Dunia I dimanfaatkan oleh Attaturk untuk mendirikan negara Turki modern Dia berusaha menghilangkan berbagai hat yang berkaitan dengan Dinasti Usmaniyah terutama
lambang keislaman Pemakaian torbus dilarang Adzan atau shalat dilarang menggunakan bahasa
Arab Attaturk ingin menghapus berbagai hal non Turki Dia mau mengubah negara Turki
yang berbeda dengan dinasti sebelumnya Sistem negara sekuler dipilih untuk menggantikan sistem
yang berorientasi Barat Nasionalis Turki dan Islamis Akhirnya kelompok Nasionalisme
Turki yang menjadi pemenang sebagai dasar pembaharuan modern di bawah kendali Zia
Gokalp 1875 1924 dan mencapai puncaknya pada masa Mustafa Kemal Attaturk
Attaturk yang akhirnya menjadi Presiden pertama Turki modern melakukan serangkaian
reformasi kehidupan bermasyarakat di Turki Dia melakukan sekularisasi dan industrialisasi untuk
menuju negara modern Di bawah kepemimpman Kemal Attaturk Turki mengadopsi nilai sosial
yang lebih luas hukum formal dan melakukan reformasi politik Sistem sekuler diterapkan secara ketat oleh Kemal Attaturk
khalifah
Sejak Republik Turki berdiri demokrasi di sana sudah mengalami berbagai perubahan Sistem kepartaian misalnya berubah dari Sistem partai tunggal ke sistem multipartai Konstitusi Turki beberapa kali mengalami amandemen
Yang terakhir amandemen konstitusi Turki dilaksanakan pada tahun 2010 Pada perubahan
2010 kekuasaan militer yang dianggap sebagai penjaga sekularisasi di Turki sudah dipangkas Mereka tidak lagi dapat dengan leluasa melaku kan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sebelumnya pernah dilakukan sebanyak empat
Melihat keadaan ini kelompok Muslim melakukan reaksi dengan berbagai gerakan Gerakan Islam spiritual sampai gerakan politik
di Turki tidak akan terlepas dari gerakan Sufi Naqshabandiyyah
Naqshabandiyyah Turki
dapat dikaitkan dengan Maulana Halid seorang mujaddidNaqshabandiyyah di sana Pengikutnya
disebut dengan istilah
Halidi
Ketika rezim
Republik Turki berdiri yang menjadi pemimpin Naqshabandiyyah Halidi adalah Bediuzzaman
Said Nursi Dia adalah produk dari pendidikan Halidi Said Nursi pada tahun 1909 terlibat dalam pemberontakan militer melawan pengu
kali 1960 1971 1980 dan 1997 Bagaimana dengan fundamentalisme Islam di Turki
kehidupan masyarakat Turki yakni kelompok
Sering kali kaum fundamentalis
Muslim diartikan sebagai usaha sekelompok
asa Usmaniyyah Dia kemudian diasingkan ke Anatolia Setelah tahun 1910 dia diampuni dan selanjutnya berkolaborasi dengan kelompok Turki Muda
dengan menggunakan Islam
Muslim untuk mendirikan negara Islam Di Turki pengertian negara Islam itu mulai timbul
sebagai senjata melawan imperialisme dan kolo
pada abad ke 19 Ketika Sultan Mahmud II pada tahun 1830 mengadakan pembahaman di Turki yang bersifat sekuler maka timbul reaksi
oleh Rusia Pada tahun 1925 dituduh terlibat dalam dalam pemberontakan kelompok Kurdi
terhadap pembaharuan tersebut Para pemrotes menghendaki pembaharuan tetapi berlandaskan
ajaran Islam bukan sekuler Dengan demikian ide negara Islam itu lebih mempakan reaksi
nialisme Pada Perang Dunia I Nursi dipenjara
Pemberontakan itu sendiri dipimpin oleh Syekh
Said Palu salah seorang tokoh Naqshabandiyyah Akan tetapi Nursi diputus bebas dan diasingkan
ke wilayah pegunungan di Turki barat Di pengasingan itu
Said Nursi membangun
terhadap pembaharuan yang bersifat sekuler Menjelang runtuhnya Dinasti Usmaniyah
jaringan pengikut Mereka adalah para tokoh dan
di Turki di sana juga ada pembaharuan yang
kalangan para petani kelas menengah
dipelopori oleh Turki Muda Pada masa itu ada tiga golongan yang
134
bertarung
dalam
pedagang lokal Gerakan kemudian menyebar di
Fundamentalisme Agama Dalam Politik
dalam pemilu mulai dari 4 kursi pada tahun 1984
A Hindu di India
114
terus meningkat menjadi 86 1991
dan menjadi 160
1989
tahun 1996
Fundamentalisme Hindu dan Partai Politik
Demokrasi India akhimya mengalami dilema
Berjuang Melalui Parlemen
Di satu sisi India yang memproklamasikan diri
Ketika banyak pejuang RSS ditahan Indira Gandhi tahun 1970 an karena menentang Undang Undang Darurat kaum RSS yang masih manoritas dalam konstelasi politik mengubah strateginya dengan seolah memperlihatkan wajah
humanis alam
membantu korban korban bencana
Sebagai upaya perluasan pengaruh RSS
membentuk 20 organisasi underbow dengan
nama berbeda beda yang bergerak di sekitar petani
pekerja
buruh
mahasiswa
nelayan
sebagai negara demokrasi sekuler dihadapkan
pada konsekuensi sikap adil dan netral dari keterikatan primordialisme Hindunya Di sisi
lain dalam realitas politik faktor Hindu harus dipertimbangkan untuk mencari dukungan dan atau legitimasi bagi pemerintahnya Apa pun argumentasinya kekecewaan golongan Hindu
yang mayoritas akan mengancam stabilitas dan kemapanan pemerintah
Namun demikian juga menjadi sebuah
yang akhirnya berhasil merangkul sekitar 20 juta pengikut Setelah merasa cukup kuat pada tahun
catatan bahwa terutama sejak abad 21 meskipun
1980 kaum nasidnalis fundamentalis Hindu
yut dalam logika banyak orang Hindu India du kungan terhadap organisasi fundamentalis Hindu di era 2000 an tidak segegap gempita tahun tahun sebelumnya Ini terj adi karena ketika BJP tampil
mendirikan partai Bharatiya Janata Party Partai Rakyat Bharata untuk berebut kekuasaan melalui jalur pemilu Manuver politik kaum fundamentalis Hindu
melalui BJP yang bersimbol bunga teratai secara konsisten mengekspolitasi primordialisme Hindu
dan anti nyekan
acing
L K Advani mengkampa
Ketika kita mengambil alih New Delhi
sebuah kuil akan dibangun di Ayodhya
Ashok
Singhai ketua Visma Hindu Parisadhe Dewan Hindu Dunia
menyatakan
Pemerintahan
India berikutnya akan menjadi pemerintahan
Hindu Jika orang orang tidak menyukainya mereka dapat pergi ke negara mana pun yang disukainya
Mereka menggelorakan semangat
logika fundamentalisme Hindu masih menggela
memerintah India paruh terakhir 1990 an mereka tak mampu mengimplentasikan berbagai retorika
politik yang senantiasa dieksploitasi selama kampanye Plus minus faktor internal apalagi
eksternal tetap menjadi pertimbangan penting dalam formulasi kebijakan Lebih problematik
lagi tidak sedikit dari tokoh Hindu garis keras
yang senantiasa menggelorakan Hindutva Hindurashtra pada akhimya terj ebak pula dalam isu korupsi
B Buddha di Sri Lanka
anti Barat Semasa pemerintahan Narashimha
Dalam diskusi mengenai Buddha Sinhala dan
Rao paruh pertama 1990 an
identitas nasional salah satu aspek penting untuk
BJP menentang
liberalisasi ekonomi yang disebutnya menjual India kepada acing perusahaan multinasi
dibahas adalah peran Sangha6 monastic order
dalam politik Sri Lanka Keterlibatan para biksu
Dalam konteks Kashmir mereka juga
dalam politik bukanlah fenomena baru di Sri
menampilkan wajah konfrontatif BJP menentang
Lanka Studi yang dilakukan oleh Neil DeVotta
kemungkinan status otonomi Kashmir karena
menegaskan peran biksu dalam politik Sri Lanka
onal
dianggap membiarkan lepasnya Kashmir dari
Pengaruh politik para biksu dan kekuatan nasi
kontrol India kendati bukan dalam pengertian
onalisme Buddha Sinhala semakin mengemuka
konstitusional tetapi setidaknya dalam makna
dan puncaknya terjadi pada pemilu revolusioner
Hindurashtra bangsa Hindu dan Hindutva etos
Hindu Semangat Hindutva paling kontroversial
1956 yang merupakan pemilu pertama yang dimenangkan oleh kelompok penentang partai
digelorakan untuk perubahan Masjid Babri
pemerintah the United National Party UNP
dengan menimbulkan korban 10 000 orang yang
yakni koalisi kekuatan Pancha Maha Balavegaya
mayoritas Muslim Eksploitasi primordialisme
ini mereka berhasil meningkatkan pendukung
e Berarti persaudaraan biksu kata sangha juga ditujukan untuk sekelompok biksu
135
atau Lima Kekuatan Besar yang terdiri dari guru biksu Buddha petani dan buruh yang berupaya
penting dalam memberikan tekanan dengan me
melakukan perubahan politik Pada saat itu para
menentang bahasa Tamil dan tuntutan penduduk
pemimpin Sinhala dan Tamil bergabung dalam
Tamil Puncaknya adalah pada September 1959
gerakan untuk mendukung program swabasha
bahasa mandiri
di mana bahasa Sinhala dan
mimpin aksi demonstrasi dan mogok makan
seorang biksu Buddha Talduwe Somarama menembak mati Bandaranaike
di kediaman
Tamil akan menggantikan bahasa Inggris sebagai
resminya Partai SLFP kemudian mengangkat
bahasa resmi negara Namun demikian S W R D
istri Bandaranaike Sirimavo menjadi pemimpin
Bandaranaike dan partainya Sri Lanka Freedom
partai sekaligus menjadi perdana menteri wanita
Party SLFP menyadari bahwa mereka dapat menggunakan platform Sinhala only untuk
pertama di dunia pada Juli 1960
mengalahkan partai UNP dan Bandaranaike
pemilih SLFP Sirimavo Bandaranaike mene
kemudian mengampanyekan slogan
rapkan kebijakan illiberal untuk mendapatkan
Sinhala
Sebagai langkah memenuhi ekspektasi para
only in twenty four hours
dukungan dari konstituennya dan membesarkan
Terdapat beberapa faktor yang mengilhami kebijakan Sinhala only policy yang diusung
hati nasionalis Buddha Sinhala yang berakibat
kekuatan Buddha Sinhala
muda Tamil yang kecewa dengan pemerintah
antara lain mar
pada radikalisasi kaum nasionalis dan generasi
ginalisasi Buddhisme selama masa kolonialisme
Sirimavo mengimplementasikan komitmen
kebijakan divide and rule penjajah Inggris yang
Buddha Sinhala dalam beragam bentuk yakni
berpihak pada minoritas Tamil over representasi
kebijakan Sinhala only diperkenalkan dalam sistem peradilan termasuk di wilayah Utara yang
Tamil dalam kantor pemerintahan
angkatan
bersenjata universitas dan badan badan profe
didominasi etnis Tamil dan pegawai pemerintah
sional
Sinhala ditempatkan di wilayah Tamil untuk men
dan kedewasaan politik dan ekspektasi
patron client Bandaranaike kemudian menjadi
jamin hegemoni bahasa pegawai pemerintah dari
pemimpin dari gerakan ini Ketika jelas terlihat
etnis Tamil dipaksa mempelajari bahasa Sinhala
bahwa partai UNP tidak akan menang alas SLFP apabila tetap mengukung kebijakan
banyak pegawai Sinhala diperkenalkan sebagai
bilingualisme para pemimpin partai akhirnya
langkah mengurangi jumlah pegawai pemerintah
agar dapat dipromosikan kebijakan memper
mengadopsi kebijakan Sinhala only Namun
dari etnis Tamil
Bandaranaike bersama partai koalisinya the
mendapat nilai tertinggi dalam ujian masuk
Mahajana Eksath Peramuna
universitas negeri system quota diperkenalkan
People s United
warga Tamil diharuskan
Front MEP mendapat dukungan dari para biksu
untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Sinhala
Para biksu ini mendatangi rumah rumah warga
khususnya dari wilayah pedesaan pemerintah
untuk mengampanyekan MEP
menghindari penyediaan sumber daya bagi warga
Melihat para pemimpin Sinhala berkomit
men pada kebijakan Sinhala only maka muncul
Tamil dan Buddhisme diberi tempat utama dalam konstitusi 1972 sekaligus menandai berakhirnya
pula nasionalisme Tamil sebagai bentuk perla
status sekuler negara Sri Lanka
wanan terhadap nasionalisme Buddha Sinhala
tahun pasca Pemilu 1956 Sri Lanka mengalami
S W R D Bandaranaike berpikir bahwa is dapat
kemunduran dari negara penganut demokrasi
mengakomodasi bahasa Tamil setelah terpilih
liberal menjadi negara etnokrasi illiberal
menjadi perdana menteri namun sayangnya is
Dalam 16
Beberapa bulan setelah Pemilu 1956 terjadi
meremehkan kekuatan di mana is berkoalisi
kerusuhan anti Tamil pertama Kerusuhan selan
untuk memenangkan kursi perdana menteri
jutnya terjadi pada 1958 1977 dan 1981 Puncak
Nasionalis Buddha kemudian memaksa dirinya
kerusuhan terjadi pada 1983 yang dalam beberapa
untuk membatalkan perianjian dengan kelompok
kesempatan dipimpin oleh para biksu Kerusuhan
moderat Tamil Para biksu Buddha berperan
tahun 1983 ini berakibat pada terjadinya konflik
Lihat Neil DeVotta
Sinhalese Buddhist Nationalist Ideo
logy Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri Lanka Policy Studies No 40 Washington East West Center 2007
136
him 19
etnis berkelanjutan yang mengakibatkan diaspora Tamil yang berkisar dari 800 000 hingga satu juta warga Tamil meninggalkan Sri Lanka dan saat
ini memberi dukungan kepada LTTE Sejumlah
dari kalangan Muslim untuk menunjukkan
70 000 orang tewas dan 10 000 warga miskin
eksistensinya di tengah gelombang sekularisasi
dan tidak berdosa dari pihak Sinhala Tamil dan Muslim kehilangan tempat tinggal Saat ini
yang diajarkan oleh Kemal Attaturk
LTTE
yang dilabeli sebagai organisasi teroris
oleh Uni Eropa India Amerika Serikat Inggris Australia dan Kanada melakukan perlawanan
terhadap negara radikal Sri Lanka dan bertang gung jawab alas tindakan pelanggaran HAM
Penutup Fundamentalisme dipahami sebagai sebuah
aliran yang berpegang teguh pada fundamen agama melalui penafsiran terhadap kitab suci agama itu secara leteralis 8 Lalu bagaimana keterkaitan demokrasi dengan fundamentalisme
C Islam di Turki
agama khususnya Islam di Turki
Hindu di
Said Nursi meninggal dunia pada tahun 1960 dan Para pengikutnya biasa disebut Nurcu
India dan Buddha di Sri Lanka
Kaum Nurcu atau biasa disebut Nurcu cemaati
dalam kasus Turki misalnya Bering kali kaum
tersebar ke berbagai kalangan Mereka ada yang
fundamentalis muslim diartikan sebagai usaha
memasuki dunia politik social maupun ekonomi Mereka melakukan suatu strategi agar dapat me
Islam
mengaruhi kehidupan masyarakat Turki Strategi
mulai timbul pada abad ke 19 Ketika Sultan
sosial Muslim Turki itu secara kronologis adalah
Mahmud II pada tahun 1830 mengadakan pem
pertama
baharuan di Turki yang bersifat sekuler sehingga
gerakan Islam spiritual
a spiritual
ethical Islamic movement Gerakan ini berusaha untuk menemukan keimanan dan keislaman sebagai cumber norma kehidupan keseharian
Secara hati hati mereka berusaha melakukan
Sebagaimana
sudah diuraikan dalam bab bab sebelumnya
sekelompok muslim untuk mendirikan
negara
Di Turki pengertian negara Islam im
timbul reaksi terhadap pembaharuan tersebut Menjelang runtuhnya Dinasti Usmaniyah di
Turki di sana juga ada pembaharuan yang dipelopori oleh Turki Muda Pada masa itu
dan menunjukkan identitas komunal sebagai
ada tiga golongan yang
seorang muslim Gerakan ini berjalan sekitar
kehidupan masyarakat Turki yakni kelompok
seperempat abad 1925 1950
yang berorientasi Barat Nasionalis Turki dan
Kedua
gerakan
Islam budaya a cultural Islamic movement Ge
bertarung
dalam
Islamis Akhirnya kelompok Nasionalisme
rakan ini menyadari Islam sebagai bentuk suatu
Turki yang menjadi pemenang sebagai dasar
peradaban dan mereka mencari pengaruh secara
pembaharuan modern di bawah kendali Zia
budaya dan social Gerakan ini berjalan sekitar
Gokalp 1875 1924 dan mencapai puncaknya
20 tahun
pada masa Mustafa Kemal Attaturk 9
politik
1950 1970
Ketiga
gerakan Islam
apolitical Islamic movement
Gerakan
ini berusaha mencapai kekuasaan politik baik dengan cara meningkatkan posisi tawar mereka secara ekonomi
maupun mentrasformasikan
diri mereka ke dalam lembaga politik negara Gerakan itu dilakukan sejak tahun 1970 sampai
sekarang Keempat ekonomi
gerakan Islam sosial
a socioecomic Islamic movement
Gerakan itu menekankan pada peran pasar
asosiasi dan lingkungan publik sebagai jalan untuk mentransformasikan masyarakat Islam
Gerakan Islam spiritual sampai gerakan politik di Turki tidak akan terlepas Bari gerakan Sufi Naqshabandiyyah
Nagshabandiyyah
Turki dapat dikaitkan dengan Maulana Halid
seorang mujaddid Naqshabandiyyah di sana Pengikutnya disebut dengan istilah
Halidi
Ketika rezim Republik Turki berdiri yang menjadi pemimpin Nagshabandiyyah Halidi
adalah Bediuzzaman Said Nursi
Dia adalah
produk dari pendidikan Halidi Said Nursi pada tahun 1909 terlibat dalam pemberontakan militer
Gerakan ini sudah berjalan sejak tahun 1983 sampai saat ini
Terlihat ada gradasi perjuangan kiprah umat
Muslim Turki dari kegiatan spiritual kesufian
Fundamentalism dalam The Oxford English Dictonary 1988 Lihat juga Bab yang ditulis oleh M Fakhry Ghafur 9 Lihat Harridan Basyar
Demokrasi dan Fundamentalisme
sampai gerakan social ekonomi politik Hal itu
Islam di Turki
menunjukkan adanya usaha yang terus menerus
FundamentalismeAgama Hindu di India Buddha di Sri Lanka Islam di Turki Jakarta P2P LIPI 2011
dalam Indriana Kartini Ed
Demokrasi dan
137
melawan penguasa Usmaniyyah Dia kemudian
merobohkan Masjid Babri dengan menimbulkan
diasingkan ke Anatolia Setelah tahun 1910 dia
korban 10 000 orang mayoritas Muslim 10
diampuni dan selanjutnya berkolaborasi dengan kelompok Turki Muda
dengan menggunakan
Sementara terkait
Demokrasi dan Funda
mentalisme Agama dalam kasus Buddha di Sri
Islam sebagai senjata melawan imperialisme
Lanka
dan kolonialisme Pada Perang Dunia I Nursi
Untuk mengembalikan posisi Budhisme dalam
dipenjara oleh Rusia Pada tahun 1925 dituduh
posisi utama di negeri Sri Lanka sebagaimana
terlibat dalam pemberontakan kelompok Kurdi
kejayaan masa lampau mengakibatkan umat
Pemberontakan itu sendiri dipimpin oleh Syekh
Buddha Sinhala muncul sebagai kekuatan
Said Palu salah seorang tokoh Naqshabandiyyah
dominan yang tidak segan menggunakan cara
Said Nursi meninggal dunia pada 1960 dan para
kekerasan demi mewujudkan tujuan utama me
pengikutnya biasa disebut Nurcu
reka atas nama perlindungan terhadap Dhamma
Kaum Nurcu
dapat dikemukakan sebagai berikut
atau biasa disebut Nurcu cemaati tersebar ke
Buddha Justifikasi kekerasan melalui ideologi
berbagai kalangan Strategi sosial Muslim Turki
just war digunakan kaum Buddha Sinhala untuk
itu secara kronologis adalah pertama gerakan
menggempur organisasi pemberontak LTTE
a spiritual ethical Islamic
yang menginginkan wilayah utara Sri Lanka
gerakan Islam budaya
a
menjadi negeri Tamil terpisah dari Sri Lanka
gerakan
khususnya pada 1983 Kisah kepahlawanan Raja
Islam spiritual
movement
Kedua
cultural Islamic movement Islam politik Keempat
Ketiga
a political Islamic movement
gerakan Islam sosial ekonomi
Dutugemunu dalam epik Mahavamsa menjadi a
Gerakan ini
socioecomic Islamic movement
sudahberjalan sejak 1983 sampai saat ini 2011
Sementara itu dalam kasus demokrasi dan
landasan religius umat Buddha untuk meng
gelar perang dengan musuh musuh Buddha tidak hanya kepada Tamil namun juga bagi
orang orang Buddha Sinhala yang dianggap
fundamentalisme agama Hindu di India dapat
telah keluar dari jalan Buddha yang dibuk
diringkaskan sebagai berikut bahwa manuver
tikan dengan terbunuhnya Perdana Menteri
politik BJP Bhratiya Janata Party Partai Rakyat
S W R D Bandaranaike yang dianggap sebagai
Bharata yang bersimbol Bunga Teratai secara
kolaborator dengan pihak Tamil oleh seorang
konsisten mengeksploitasi primordialisme Hindu
biksu
dan anti asing
mendominasi realitas politik Sri Lanka Sebuah
L K Advani mengampanyekan
Ketika kita mengambil alih New Delhi sebuah kuil akan dibangun di Ayodhya ketua Visma Hindu Parisadhe Dunia menyatakan
Ashok Singhai Dewan Hindu
Pemerintahan India beri
Sejak saat itulah lingkaran kekerasan
ironi ajaran Buddha yang menjunjung tinggi pasifisme ternyata permisif terhadap penggunaan kekerasan atas nama
melindungi Buddha
Di
masa mendntang apabila pemerintah Sri Lanka
kutnya akan menjadi pemerintahan Hindu Jika
tidak mengakui hak hak minoritas dan tidak
orang orang tidak menyukainya mereka dapat Mereka menggelorakan semangat anti Barat
mengadopsi kebijakan yang berpihak kepada minoritas maka hal tersebut akan tetap menjadi bahaya laten bagi negeri Sri Lanka yang meng
Semasa pemerintahan Narashimha Rao
asosiasikan diri sebagai negeri kaum Buddha
pergi ke negara mana pun yang disukainya paruh
BJP menentang liberalisasi ekonomi yang disebutnya menjual India kepada
pertama 1990 an
acing
perusahaan multinasional
konfrontatif BJP menentang kemungkinan status otonomi Kashmir karena dianggap membiarkan lepasnya Kashmir dari kontrol India kendati bukan dalam pengertian konstitusional tetapi
setidaknya dalam makna Hindurashtra bangsa dan Hindutva
etos Hindu
Semangat
Hindutva paling kontroversial digelorakan untuk
138
Z
Dalam kon
teks Kashmir mereka juga menampilkan wajah
Hindu
Dhammadipa
10 Lihat Dhurorudin Mashad Hindu di India
Demokrasi dan Fundamentalisme
dalam Indriana Kartini Ed
Demokrasi dan
FundamentalismeAgama Hindu di India Buddha di Sri Lanka Islam di Turki
Jakarta P2P LIPI 2011
Negara ini bernama lengkap Republik Sosialis Demokrasi Sri Lanka
Z Lihat Indriana Kartini Buddha di Sri Lanka
Demokrasi dan Fundamentalisme
dalam Indriana Kartini Ed
Demokrasi
dan Fundamentalisme Agama Hindu di India Buddha di Sri Lanka Islam di Turki
Jakarta P2P LIPI 2011
Konteks Indonesia
kaum Muslim fundamentalis pada tahun 1980
Dalam pembahasan tentang demokrasi dan
an juga diwarnai dengan munculnya rekayasa
fundamentalisme agama Islam dalam konteks
penguasa dalam hal apa yang kemudian dikenal sebagai Komando Jihad Rekayasa tentang
Indonesia maka bisa dilacak ke belakang pada masa Orde Lama
yaitu ketika mengemuka
Komando Jihad
antara lain dalam bentuk
perdebatan soal Piagam Jakarta dalam UUD
pembajakan pesawat sipil dan peledakan Candi
1945
Borobudur
Kelompok
Islam Politik
menuntut
dimasukkannya kalimat dalam Piagam Jakarta kewajiban menaati syariat Islam bagi para ke dalam tubuh UUD 1945
pemeluknya
namun ini ditolak oleh
Abangan
kelompok
berhasil menciptakan ketakutan
pada kelompok Muslim fundamentalis
Dengan
kata lain rezim Orde Baru berhasil menjadikan kelompok
Muslim fundamentalis
sebagai
hantu yang sangat menakutkan bagi masyara
non Muslim dan kelompok Muslim Sekuler
kat pada umumnya Sementara itu lama halnya
Namun perdebatan itu akhirnya berakhir dengan
dengan era Orde Lama upaya kelompok ini
kekalahan kelompok
untuk meraih kekuasaan melalui jalan demokrasi
Islam Politik
sehingga
Piagam Jakarta pun gagal dimasukkan dalam
yaitu pada pemilu 1971
UUD 1945
1992 dan 1997 kembali menemui kegagalan
kelompok
Sejak saat itu Islam Politik
hubungan antara
yang di kemudian
hari dijuluki sebagai kelompok Muslim funda mentalis
dan negara pemerintah di Indonesia
dapat dikatakan ber alan kurang harmonis Upaya
1977
1982
1987
Rezim Soeharto tetap melarang pembentukan kembali
Partai Masyumi dan bahkan Partai
Demokrasi Muslim Indonesia yang waktu itu dirancang oleh mantan Wapres M Hatta Sebagai
kelompok Muslim fundamentalis untuk meraih
gantinya penguasa mendirikan Partai Persatuan
kekuasaan melalui
Pembangunan PPP
jalan demokrasi
yaitu
yang semula berlambang
Pemilu 1955 pun menemui kegagalan di mana
Kakbah tetapi kemudian karena ketakutan rezim
partai partai Islam pada pemilu tersebut hanya
Soeharto pada Islam diganti dengan lambang bintang yang kemudian kembali lagi ke lambang
berhasil meraih dukungan kurang dari 50 Pada masa Orde Baru kelompok fundamentalis rezim Soeharto
Muslim
kembali menjadi musuh utama 1967
1998
Rezim Soeharto
yang sangat militeristik menjuluki kelompok Muslim fundamentalis
dengan sebutan
Kakbah pada era pasca Soeharto
yang susunan
pengurusnya pun ditentukan oleh penguasa
termasuk partai kaum sekuler dan non Muslim yaitu Partai Demokrasi Indonesia PDI Pada era Reformasi
pada awalnya
ke
seperti kelompok Ekstrem Kanan untuk mem
lompok kelompok
bedakan dengan kelompok Ekstrem Kiri yaitu
memperoleh kebebasan penuh untuk mendiri
Komunis Pada masa ini sekurang kurangnya ada dua kejadian penting berkaitan dengan
kan organisasi mereka sendiri
konflik antara negara pemerintah penguasa
Islam FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq
dan kelompok
Hizbut Tahrir Indonesia HTI yang dipimpin
Muslim fundamentalis
yaitu
Muslim fundamentalis Muncullah
kelompok kelompok seperti Front Pembela
Tragedi Tanjung Priok Jakarta 1984 dan Tragedi Talangsari Lampung 1989 Tragedi
oleh Ismail Yusanto
Priok dan Talangsari waktu itu bersumber dari
Muj ahidin Indonesia MMI yang pada mulanya
pemberlakuan Pancasila sebagai satu satunya
dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir Di kemudian
asas dalam berpolitik dan berorganisasi di negeri
hari Baasyir keluar dari MMI dan membentuk
ini
Jamaah Ansharut Tauhid
Kedua tragedi tersebut telah merenggut
dirinya sebagai
dia lebih suka menyebut
Juru Bicara
HTI
JAT
dan Majelis
Di samping
ratusan j iwa penduduk sipil dan kasusnya hingga tahun 2011 ini cenderung dipeti es kan Namun
organisasi organisasi tersebut ada juga kelom
jauh sebelum kedua tragedi tersebut konflik
Laskar Jihad
antara penguasa dan kaum
dan Forum Ummat Islam
pok kelompok lain seperti Kelompok Salafi Ikhwanul Muslimin Indonesia
FUI
yang diketuai
Indonesia era Orde Baru sudah muncul sejak
oleh Muhammad al Khattath
Laskar Jihad
pengesahan Undang Undang Perkawinan pada
kemudian membubarkan diri setelah misi utama
tahun 1970 an Hubungan penguasa Orba dengan
Mereka selesai di Ambon dan Poso Kelompok
fundamentalis
di
139
ini khususnya Hindu Bali sepi dari dinamika Pada 1998 kelompok ini meradang bahkan
kelompok tersebut tidak selamanya memiliki
pandangan yang seragam Antara Baasyir dan Ja far Umar Thalib bekas Komandan Laskar
mengancam akan mendirikan negara sendiri
misalnya sudah saling menyerang di forum forum terbuka Setiap kelompok juga
di Bali ketika muncul pernyataan Menpangan
Jihad
waktu itu A M Saefuddin yang dianggap menghina
berkonsentrasi pada bidangnya masing masing
komunitas Hindu Bali Pasalnya
FPI lebih berkonsentrasi pada pemberantasan
pada saat itu Saefuddin mengatakan bahwa
penyakit masyarakat pekat yang menurut me
Megawati itu beragama Hindu Bali karena
reka adalah bagian dari penegakan ajaran Islam
pernah bersembahyang di Pura dan karenanya
Amar Makruf Nahi Munkar
menegakkan
kebaikan kebenaran membasmi kebatian
HTI lebih pada upaya menegakkan kembali sistem Khilafiyah
sistem Khalifah
pada zaman keemasan Islam dulu
seperti
Sementara
MMI lebih berkonsentrasi pada penegakan sistem
politik dan ekonomi yang sesuai dengan ajaran
kurang layak menjadi Presiden RI Pernyataan ini pun segera saja menyulut kemarahan umat Hindu Bali khususnya kaum fundamentalis Kemudian pada 2002 dan 2004 umat Hindu
Bali juga meradang akibat kemunculan novel karya Dewi Lestari dan album musik Iwan Fals Pasalnya sampul novel dan album musik tersebut
dianggap menghina agama Hindu Bali Baik
Islam
Dewi Lestari maupun Iwan Fals kemudian setuju
Hampir sama dengan pada era Soeharto
pada era Reformasi terutama pada era kepresi denan Soesilo B Yudhoyono kelompok Muslim
untuk mengubah desain sampul buku dan album tersebut
fundamentalis cenderung mengambil sikap yang
Hampir mirip dengan kasus tersebut adalah
bermusuhan dengan rezim yang berkuasa yang
ketika umat Buddha memprotes keras pendirian
secara kebetulan merepresentasikan kelompok
Abangan yang pro Barat khususnya Amerika
Serikat Sikap pemusuhan juga datang dari pihak penguasa Penguasa cenderung mengidentikkan
Buddha Bar di Jakarta pada tahun 2009 Dalam
kaitan ini sebenarnya ada
kemiripan
antara
fundamentalisme Islam Hindu dan Buddha
Artinya ketika ada aspek dalam ajaran agama
kelompok fundamentalis dengan kaum teroris
mereka yang terusik maka mereka pun akan
Setiap ada aksi aksi terorisme di Indonesia
bangkit melawan Adalah menjadi tugas aparat
kelompok
fundamentalis
selalu menjadi
hukum dan keamanan untuk tidak membiarkan
pihak yang tertuduh atau minimal dicurigai
fundamentalisme berubah menjadi kekerasan
Begitu pula sebaliknya kaum fundamentalis mencurigai rezim Yudhoyono dikendalikan oleh
politik yang dapat mengganggu ketertiban umum
Amerika Serikat dan bahkan Lobi Israel
Daftar Pustaka
Saling curiga tidak akan pernah selesai karena
Ahmad Feroz Apr 1988
kedua pihak cenderung bersikap konfrontatif padahal seharusnya ada semacam dialog di antara keduanya Ketika politik menjadi arena
adu kuat maka dialog atau diskusi cenderung diabaikan
Juga
sama dengan pada era era
sebelumnya pada era pasca Soeharto kelompok Muslim fundamentalis
pun gagal untuk meraih
kekuasaan melalui jalan demokrasi baik pada Pemilu 1999 2004 maupun 2009 Berbeda dengan kelompok talisme Muslim
2 Islam
Third World Quarterly Vol 10 No Politics
Bartholomeusz Tessa J
fundamen
yang cenderung mengambil
fundamentalisme Hindu dan Buddha
di
Indonesia cenderung berkompromi dengan penguasa Namun bukan berarti kelompok
Chandra R de Silva 1998
Buddhist Fundamentalism and Identity in Sri Lanka Deegalle
London Suny Press
Mahinda
2003
towards Violence
Therdvada Attitudes Bath Conference on
Buddhism and Conflict in Sri Lanka Journal
of Buddhist Ethics Vol W DeVotta Neil 2007
posisi berlawanan dengan penguasa kelompok
140
Turkey
Islamic Reassertion in
Sinhalese Buddhist Nationalist
Ideology Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri Lanka
Policy Studies No
40 Washington East West Center Fundamentalism tonary
1988 The Oxford English Dic
Kartini Indriana Ed
2011 Demokrasi dan Funda
mentalismeAgama Hindu di India Buddha di
Sri Lanka Islam di Turki Jakarta P2P LIPI Thero
Ven Omalpe Shobita Buddhism
Identity
Religion
2009
Sinhalese
Culture or National
Sri Bodhiraja Foundation dalam
http
www wbf net cn 2ndwbfggxxpt wuxi
Wuxi
lt wuxi f1t 5 wuxi flt S 2 200903
t20090326 1523 html diunduh pada 14 Maret 2011
Tambiah Stanley J Buddhism 1993
Politics
and
Violence in Sri Lanka dalam Martin E Marty and R Scott Appleby Eds Fundamental
isms and the State Remarking Polities Eco nomic and Militance Chicago the University of Chicago Press
141
142
KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK
PERBANDINGAN DI SAMBAS DAN SAMPIT Dini Suryani
Abstract
One ofimportant markers of the collapse of the New Order is the emergence ofconflict and violence wave in several regions in Indonesia In the Kalimantan Island there were two massive conflicts that occurred almost at
the same time with also similar kind ethnic groups conflict These two conflicts occurred in the district ofSambas West Kalimantan and Sampit Central Kalimantan This study is about to re see those two conflicts by looking at the causes process and conflict resolution that sought by the parties involved Not only that this study also looked at the processes of the conflict transformation that occurs in both regions The results showed that the process of reconciliation in Central Kalimantan tends to be faster than the West Kalimantan But the findings indicated that
the conflict transformation process in the two regions emphasized the natural process where the state doesn t hold
a significant role otherwise the society played a considerable part
Keywords Conflict resolution natural process role of the state Kalimantan
Abstrak
Salah satu penanda penting dari runtuhnya Orde Baru adalah munculnya gelombang konflik dan kekerasan
di beberapa daerah di Indonesia Di Pulau Kalimantan terdapat dua konflik dan kekerasan yang masif terjadi di waktu yang hampir bersamaan dengan nuansa yang juga mirip yaitu konflik antaretnis Kedua konflik itu terjadi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah Studi ini hendak memotret
kembali kedua konflik tersebut dengan melihat sebab proses dan resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak pihak yang terlibat Tidak hanya itu studi ini juga melihat proses transformasi konflik yang terjadi di kedua wilayah ter sebut Hasil temuan menunjukkan proses transformasi konflik di kedua wilayah konflik menekankan pada proses
alamiah yakni negara tidak memegang peranan yang signifikan sebaliknya masyarakat memiliki andil yang cukup
besar Hasil penelitian menunjukkan proses rekonsiliasi di Kalimantan Tengah cenderung lebih cepat dibanding dengan Kalimantan Barat Kata kunci Resolusi konflik proses alamiah peran negara Kalimantan
Pengantar
1999 merupakan konflik antara komunitas etnis
Kajian ini memilih fokus konflik di Sambas dan
Melayu dan Madura sedang konflik Sampit di
Sampit sebagai topik penelitian karena kedua
Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2001 dan
konflik tersebut tergolong konflik paling masif yang pemah terjadi di Indonesia Keduanya pecah
melibatkan komunitas etnis Dayak dan Madura
sebagai pihak yang bertikai
pasca keruntuhan Orde Baru dengan eskalasi
Konflik Sambas dan Sampit merupakan
yang sangat besar dan memakan banyak korban j iwa serta membawa kerugian yang sangat besar
kajian social politik humaniora pada umumnya
benchmark dari kajian konflik khususnya dan
dari segi material maupun sosio kultural Konflik
di Indonesia Kedua kasus yang dikaji dapat
Sambas di Kalimantan Barat terjadi pada tahun
menjadi landasan guna memperdalam teorisasi
mengenai konflik secara lebih dalam LIPI sendiri pemah mengadakan penelitian mengenai resolusi
Tulisan ini merupakan resume dari penelitian dengan judul
yang sama yang dilakukan oleh tim peneliti yang beranggota
konflik di kedua wilayah tersebut dengan hasil
kan Asvi Warman Adam Dim Suryani Hermawan Sulistyo
yang cukup menarik Riset tersebut menunjukkan
Moch Nurhasim dan R Siti Zuhro
bahwa masyarakat Kalimantan Tengah relatif
143
dapat menerima komunitas Madura kembali
adalah sebaliknya maka konflik akan bernilai
Resistensi di Sambas masih cukup kuat terhadap
negatif bahkan menimbulkan akibat yang lebih
komunitas Madura sedangkan di Sampit komu
buruk misalnya disertai dengan kekerasan balk
nitas Madura telah diperbolehkan kembali dan
terhadap manusia maupun benda
hidup berdampingan lagi Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab adalah heterogenitas
masyarakat dan pluralisme sosial serta penjelasan
bahwa tidak semua etnik Madura terlibat dalam
konflik Selain itu terdapat sebab politik yang bermain dalam konflik ini yaitu kaitan dengan
Konflik di kalangan para aktor terutama elite
politik akan selalu terjadi dalam setiap masyara kat khususnya dalam dua hal yakni berkaitan
dengan pertentangan kepentingan yang sama dalam pengembangan diri
dan pertentangan
Jika kajian yang dilakukan pada tahun
dalam kepentingan organisasi yang bersamaan untuk mengabaikan elite lain dari kelompok yang berbeda Cara cara yang digunakan dalam suatu
2006 itu cenderung membicarakan coal resolusi
masyarakat yang normal akan mengikuti aturan
konflik maka penelitian ini berfokus pada proses
yang telah disepakati bersama dalam undang
transformasi sosial yang terj adi di kedua wilayah pascakonflik ini Transformasi yang dimaksud
undang yang berlaku namun ketidakmampuan
merupakan sebuah proses di mana struktur
berlaku karena akan mengalami kegagalan maka
konflik menjadi struktur damai yang menggam
dilakukan suatu cara yang ilegal 3
pemilukada bupati 2
barkan cara keria sosial masyarakat dan negara dalam memahami konflik dan berupaya untuk menyelesaikannya
Selain itu proses tersebut
bermaksud mengilustrasikan peran aktor dalam
setiap upaya penyelesaian konflik
untuk beradaptasi dengan undang undang yang
Cara cara ilegal ini adalah cara cara ke
kerasan sebagai suatu reaksi atau cara melakukan
perlawanan Para anggota yang terlibat dalam konflik kolektif akan memunculkan suatu kesadaran baru menumbuhkan keberanian
Sebagai sebuah kajian lanjutan penelitian ini bermaksud menelusuri sejumlah langkah
dan upaya dari masyarakat dan negara dalam
meningkatkan solidaritas
Individu individu
yang terlibat dalam konflik massa akan larut dalam berbagai perilaku di mana individu
menyelesaikan akar konflik dan kekerasan
tidak mampu lagi melakukan kontrol terhadap
di Sampit dan Sambas Apakah upaya yang
dirinya Gustave Le Bon menyebutkan bahwa
dilakukan telah benar benar berhasil atau malah
ciri dari gerakan kolektifmemiliki efek penularan
menyimpan bentuk konflik baru
contagion
yang sangat cepat
seolah olah
para anggota yang melakukan gerakan tersebut
Konflik Resolusi Konflik dan
Transformasi Konflik dalam Kerangka Teoritik
dihipnotis suggestablity para anggota yang ada di dalamnya seakan akan hilang identitas dirinya sedangkan yang muncul adalah identitas kelompok anonimity 4
Secara sederhana kekerasan dapat didefinisi
Konflik dan Kekerasan
Konflik dapat diartikan sebagai hubungan
antara dua pihak atau lebih baik individu maupun
kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda Ia tidak selalu bermakna negatif
kan sebagai perilaku yang melibatkan kekuatan fisik yang ditujukan untuk menyakiti merusak atau membunuh seseorang atau sesuatu 5 Mengenai kekerasan yang ada di Indonesia
karena jika dapat dikelola dengan baik dan diarahkan secara produktif untuk membangun
s Robert K Merton menjelaskan pandangan tentang konflik ini dalam Marvin E Wolfgang Leonard Savits dan Norman
kondisi yang lebih baik maka konflik dapat
Jonhston The Sociology ofCrime andDelinquency New York
bernilai positif Akan tetapi apabila yang terjadi
John Wiley and Sons 1970
Gustave Le Bon The Crowd A Study of the Popular Mind New York The Viking Press 1966 hlm 29 34 Heru Cahyono Ed
Negara dan Masyarakat dalam Resolusi
Konflik di Indonesia Daerah Konflik Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah
Jakarta P2P LIPI 2006
hlm 259 260
s Definisi yang dimuat dalam New Oxford Dictionary 1998 dikutip dalam Freek Colombijn dan J Thomas Lindblad Eds Roots of Violence in Indonesia
Ibid hlm 260 dan 262
144
Singapore ISEAS 2002
aktivis HAM Munir mengklasifikasikannya
gikan
menjadi tiga Pertama kekerasan oleh negara
juga memberi pengaruh terjadinya suatu
Ada berbagai macam kekerasan yang dapat dilakukan oleh negara antara lain kekerasan yang dilegalkan oleh undang undang atau aturan resmi lain kekerasan aparat negara yang ditujukan
proses eskalasi khususnya dari segi kog
untuk mengalihkan perhatian publik dari isu isu
organisasi yang perlu dilihat adalah identifi kasi pemimpin pemimpin yang berasal dari
kedua faktor faktor sosial psikologi
nisi terhadap
sesuatu atau lawan mereka
ketiga dalam kasus konflik yang terjadi antarkelompok
tuntutan reformasi dan kekerasan aparat negara
pembangunan perangkat
luar konflik mobilisasi dan partisipasi serta
dalam merespons kekerasan yang dilakukan
kenaikan ekspektasi
masyarakat Kedua kekerasan di antara sesama
keempat
perubahan
relasi dengan musuh mencakup tiga hal
warga Kekerasan jenis ini dapat dilatarbelakangi
yaitu logika pertengkaran
oleh isu isu agama kepercayaan yang berlebihan dalam masyarakat terhadap sesuatu misalnya
prasangka
ekspansi isu isu
dan polarisasi interaksi
serta
kelima keterlibatan kelompok luar
pemurnian ajaran dalam internal sebuah agama
dan isu isu tertentu yang berkembang di tengah masyarakat
2
seperti isu dukun santet dan se
Tahap Intervensi Kemanusiaan dan Nego siasi Politik Tahap ini umumnya dilakukan setelah de eskalasi konflik sudah terjadi
bagainya Ketiga kekerasan komunitas melawan
Dengan demikian proses resolusi konflik
aparat negara
dapat dimulai bersamaan dengan penerapan bantuan kemanusiaan
humanitarian inter
Resolusi Konflik
vention untuk meringankan beban penderi
Dalam resolusi konflik secara teoretis dikenal
taan korban konflik Intervensi kemanusiaan
sejumlah tahapan yang harus dilakukan di
ini dilakukan dengan menerapkan prinsip mid war operations Prinsip ini yang menjadi
antaranya adalah 6 1
dasar dari sebuah perubahan besar model
Tahap De eskalasi Konflik Pada tahap ini konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban
intervensi kemanusiaan yang mengharuskan tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata
jiwa sehingga resolusi konflik difokuskan
tetapi harus berupaya
mendekati titik sentral peperangan sebagai
pada upaya untuk menemukan waktu yang
tempat yang paling rawan bagi korban sipil
tepat untuk memulai proses penyelesaian
dan pelanggaran HAM Dengan demikian
konflik Tahap ini masih berkaitan dengan
bentuk minimal dari aksi kemanusian dengan
kondisi konflik bersenjata sehingga proses
memberikan layanan dan manajemen bantuan
resolusi konflik terpaksa harus beriringan
terkait masalah kekurangan komoditas kebu
dengan proses orientasi militer Proses reso
tuhan pokok yang dianggap tidak memadai
lusi konflik dapat dimulai jika terindikasi
lagi Intervensi kemanusiaan dapat dilakukan
pihak pihak yang berselisih akan menurunkan
bersamaan dengan usaha untuk membuka
tingkat eskalasi konfliknya Dari segi prosesnya
peluang dilakukannya negosiasi antarelite atau pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik
peningkatan suatu
konflik eskalasi konflik menurut Kriesberg diawali oleh pertama perubahan perubahan
secara internal Pengaruh dari pemahaman individu atau struktur organisasi dalam suatu
3
Tahap Problem Solving Approach Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah
masyarakat dapat menyebabkan terjadinya
pemecahan masalah problem solving yang
perubahan internal
berorientasi sosial Tahap ini diarahkan untuk membangun suatu kondisi yang kondusifbagi
perubahan perubahan
pemahaman ini dapat memberi kontribusi
bagi eskalasi konflik yang destruktif meru
bertentangan untuk melakukan transformasi
konflik yang spesifik ke arah penyelesaian Transformasi konflik dikatakan berhasil
Uraian tentang tahapan resolusi konflik diolah dari ibid dan Heru Cahyono Ed
Negara dan Masyarakat dalam Resolusi
Konflik di Indonesia Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah 2006
h1m 17 22
apabila kedua kelompok yang terlibat konflik dapat mencapai pemahaman bersama mutual
Jakarta Pusat Penelitian Politik LIPI
Kriesberg op cit hlm 152 154
145
understanding tentang cara mengeskplorasi
2
alternatif penyelesaian konflik secara lang
Ebb and Flow
Konflik dilihat sebagai hal
masing Alternatif solusi konflik tersebut
yang alamiah dalam relasi Dalam pandangan yang transformasional konflik tidak dilihat sebagai episode partikular yang ada dalam
dapat digali jika ada suatu institusi resolusi
pola pola hubungan manusia
sung dan dapat dikerjakan komunitas masing
konflik yang berupaya untuk menemukan
3
Life Giving Opportunities Konflik dilihat
sebab sebab fundamental dari suatu konflik
bukan sebagai ancaman tetapi sebagai se
Tahap Peace Building Tahap peace building
buah kesempatan berharga untuk meningkat
meliputi transisi rekonsiliasi dan konsolidasi
kan kesepahaman terhadap diri kita sendiri self dan orang lain others
yang menjadi tahapan terberat dan membu tuhkan waktu lama untuk memperbaiki kon
disi masyarakat secara berkelanjutan Tahap ini memiliki pola penyelesaian yang bersifat struktural dan kultural Kajian tentang tahap transisi misalnya dilakukan oleh Ben Reily yang telah mengembangkan berbagai me
4
membangun perubahan konstruktif terhadap energi yang diciptakan oleh konflik 5
yaitu
bentuk struktur negara daulatan negara politik
umum
4
5
3
2
1
tidak hanya isu dan konten yang terlihat tetapi juga sebab dan pola yang tidak terlihat
pemilihan
Sementara untuk meningkatkan keadilan
pelimpahan ke
kita harus yakin bahwa masyarakat memiliki
pembentukan sistem
akses untuk prosedur politik dalam keputus
pembentukan sistem pemilihan
an yang memengaruhi kehidupan mereka
pemilihan bahasa nasional untuk
masyarakat multietnik dan 5 pembentukan sistem peradilan
6
Direct Interaction and Social Structures
Dalam pendekatan ini transformasi konflik
Mekanisme rekonsiliasi
adalah sebuah kebutuhan untuk membangun
dilakukan untuk mengurangi potensi konflik
kapasitas dalam rangka mengatur perubahan
lebih dalam dan berkepanjangan yang akan
proses interpersonal inter grup dan level
dialami oleh suatu komunitas akibat rapuhnya
level struktur sosial
kohesi sosial masyarakat karena kekerasan
struktural yang terjadi atau dinamika sejarah yang dialami komunitas tersebut
Reduce Violence and Increase Justice untuk
mengurangi kekerasan kita harus melihat
Mekanisme transisi tersebut
meliputi lima proses
Transfor
masi konflik dimulai dari tujuan central
kanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pascakonflik
Constructive Change Processes
7
Human Relationships
Hubungan antarma
nusia sebagai inti dari transformasi konflik
Transformasi Konflik
Proses Resolusi Konflik di Sambas
Proses resolusi konflik juga dapat sering kali
Kalimantan Barat
dikaitkan pula dengan upaya upaya transformasi
konflik Menurut Lederach dan Maiesse trans
Peranan Minimal Pemerintah
formasi konflik dapat dipahami sebagai suatu
Resolusi dan transformasi konflik di wilayah
proses jangka panjang untuk menyelesaikan
Kalimantan Barat dapat dikatakan berjalan
sebab sebab dan akar konflik sosial dan politik
lambat Lambatnya proses transformasi konflik
di satu sisi dan di sisi lain mengubah dampak
di provinsi ini ditandai dengan tidak diperboleh
perang yang bersifat negatif ke arah yang
kannya komunitas etnis Madura untuk kembali ke
Dalam perspektif ini transformasi
Sambas hingga hari ini Sesungguhnya keinginan
konflik kerap kali dikaitkan dengan sejumlah kebutuhan yang dapat dilakukan untuk mengubah
kembali ke Sambas itu sudah tidak terbersit
konflik Transformasi konflik memiliki beberapa
yang ada di berbagai wilayah relokasi 8 Yang
komponen penting yaitu
mereka inginkan hanyalah berziarah ke makam
lebih positi
1
To Envision and Respond
Transformasi
konflik dimulai dari dua hal yaitu i orien
tasi positif terhadap konflik ii pengaturan konflik untuk mencapai perubahan yang konstrukti
iOM
dalam benak komunitas Madura eks pengungsi
s Karena mereka merasa bisa lebih sejahtera di daerah perkotaan yang menjadi tempat relokasi pengungsi konflik Sambas Wawancara dengan Ust Karimullah Tokoh Masyarakat Madura
di relokasi Bhakti Suci 16 Mei 2011 di Desa Mekar Sari Kab Sungai Raya
Meski secara umum pemerintah terlihat
leluhur yang memang terdapat di Kabupaten Sambas
Hal ini menandakan bahwa pemba
pasif aparat keamanan dalam hal ini Kepo
ngunan perdamaian dan transformasi konflik di
lisian Resort Sambas menjadi lebih sigap dan
Kalimantan Barat belum berjalan dengan baik
mengantisipasi terulangnya konflik komunal di
Kelambatan proses transformasi konflik ini
wilayah ini Hal ini terlihat dari kebijakan razia
sedikit banyak dipengaruhi oleh sangat minim
senjata yang dilakukan oleh Polres Sambas
peran negara Bagi pemerintah baik di tingkat
Razia senjata di kalangan warga itu bertujuan
provinsi maupun di tingkat kabupaten agaknya
untuk mencegah risiko meluasnya konflik jika
pendekatan alamiah menjadi pilihan yang seka ligus memperlihatkan betapa tidak berperannya
pemerintah dalam proses rekonsiliasi Tindakan
pemerintah yang semacam ini kemudian meru
sewaktu waktu terjadi bentrokan antarwarga
Senjata senjata yang berhasil disita mayoritas senjata lama yang diperkirakan dipergunakan warga pada saat konflik
gikan warga Madura karena pada kenyataannya kediaman pemerintah hanya menguntungkan
etnik Melayu Sambas yang diloloskan keinginan
Aset Korban Konflik di Wilayah Asal dan Wilayah Relokasi
nya untuk tidak menerima kembali etnik Madura
Persoalan lain yang turut mewarnai proses
ke Sambas
resolusi konflik di Kalimantan Barat adalah
Sikap pemerintah yang demikian pasif
mengenai aset korban konflik Persoalan aset
sebenarnya dilatarbelakangi oleh alasan bahwa
khususnya tanah tanah yang ditinggalkan
bila diadakan perdamaian formal maka akan
oleh orang Madura masih mengalami banyak
berisiko tinggi karena kuatnya resistensi ma
permasalahan
Pemerintah Kabupaten Sambas
Jika perdamaian formal
tidak menjalankan peran yang efektif sehingga
itu terns dipaksakan maka kerusuhan bukan
banyak tanah korban kerusuhan tahun 1999 itu
tidak mungkin terulang kembali Sikap alamiah pemerintah Kabupaten Sambas ini didukung oleh
akhirnya dikuasai oleh masyarakat lokal
Prof Syarief Ibrahim Alqadrie Akademisi dari
korban konflik adalah sebagian kalangan yang
Universitas Tanjungpura Pontianak yang waktu
menolak rekonsiliasi di Sambas atau para tokoh
An bertindak sebagai penasihat Bupati Sambas dalam hal resolusi konflik Artinya negara secara
yang dengan keras menentang kembalinya orang Madura ke Sambas adalah orang orang yang
radar mempertaruhkan proses resolusi konflik
memiliki kepentingan atas tanah tanah Madura
pada inisiatif masyarakat 9
Hal ini tidak terlepas dari kelemahan pemerintah
syarakat
Melayu
Persoalan pergantian periodik pimpinan
satuan kerja perangkat daerah
SKPD
dalam
Poin yang menarik dari problematika aset
daerah Sambas dalam mengontrol aset tanah
yang ditinggal orang Madura di wilayah Kabu
mengakibatkan diskontinuitas program program
paten Sambas Tanah yang tidak berstatus pasca kerusuhan di Sambas mencapai 2 396 bidang dengan luas 1 868 492 ha Bidang bidang tanah
pemerintah Hal ini diakui oleh Kepala Bidang
milik orang Madura tersebut kemungkinan besar
Pencegahan dan Penanganan Konflik Badan
diambil alih oleh aktor Melayu 12 Problematika
hal ini yang berkaitan dengan penanganan konflik juga dirasa menjadi penghalang karena
Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat Belum Wawancara dengan Pahala Panjaitan Kapolres Sambas 15
ada kebijakan politik yang menyeluruh dari pemerintah mengenai hal ini 11
Mei 2011
di Kab Sambas
12 Dalam tulisan Beberapa Catatatan tentang Resolusi Konflik Sambas yang disampailkan pada Focus Group Discussion Konflik dan Resolusi Konflik Perbandingan Sambas dan
9 Lihat Heru Cahyono Sambas
Problematika Resolusi Konflik
dalam Hem Cahyono
Ed
Negara dan Masyara
kat dalam Resolusi Konflik di Indonesia Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
2006
Daerah Konflik Jakarta P2P UPI
hlm 90 91
Sampit
di Jakarta 3 November 2011 Bambang Hendra
Suta Purwana mengemukakan bahwa pola pengambilalihan
penguasaan tanah yang ditinggalkan oleh orang Madura ini mirip dengan yang terjadi dalam perampasan tanah dan properti yang ditinggalkan oleh orang Tionghoa dalam kasus penumpasan Pemberontakan Gerilya Rakyat Serawak PGRS
10 Wawancara dengan Rene Rinaldy M Si
Kepala Divisi
dan
Pasukan Rakyat Kalimantan Utara
Paraku
Peristiwa
Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial Bakesbangpol
pemberontakan PGRS PARAKU di Kalimantan Barat dilatar
Provinsi Kalimantan Barat 12 Mei 2011 di Pontianak
belakangi oleh terbentuknya Negara Federasi Malaysia pada
147
ini terlepas dari latar belakang bagaimana orang
is tinggalkan di Sambas terlepas dengan cara
Madura mendapatkan tanah tersebut apakah
melalui jual beli sebagaimana biasa dengan orang
apa pun itu Tanah yang is tempati dan garap di relokasi tidak memiliki kekuatan hukum yang
Melayu atau hasil pindah tangan dengan secara
memadai
tidak sukarela di masa lalu
Terdapat cerita menarik mengenai tanah
Terkait dengan persoalan tersebut sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Yayasan
tanah yang berpindah tangan melalui transaksi jual beli Karena orang Madura dilarang masuk
program untuk mengadvokasi proses sertifikasi
ke wilayah Sambas semua jual beli dilakukan
tanah para pengungsi di relokasi Pada saat pene
melalui telepon Hal ini yang dikecewakan oleh orang Madura karena metode jual bell lewat angin tidak bertatap muka seperti itu menjadikan harga yang menjadi semuu maunya
litian dilakukan YSDK telah berhasil membantu di satu desa yaitu Desa Mekar Sari Desa tersebut berada di wilayah relokasi Bhakti Suci dan
penawar 13 Selain melalui telepon beberapa
termasuk dalam Kabupaten Kubu Raya
hasil
transaksi dilakukan secara langsung dengan melakukan pertemuan di tempat yang dinilai
pemekaran dari Kabupaten Pontianak
yang
netral yaitu Kabupaten Singkawang Saat ini mayoritas tanah milik orang Madura telah di pindahtangankan Terutama di Kecamatan Jawai
yang merupakan lokasi kon ik pertama pecah sudah tidak ada lagi tanah milik orang Madura 14
Selain persoalan aset yang ditinggal orang
Swadaya Dian Khatulistiwa YSDK memiliki
sertifikasi kepemilikan tanah 500 kk dari 1580 kk
memang menjadi binaan LSM ini Direktur YSDK menjelaskan bahwa pro gram sertifikasi ini bertujuan untuk menciptakan
ketentraman masyarakat khususnya yang berada di wilayah Desa Mekar Sari melalui penyele
saian hak hak yang belum diperoleh sekaligus pemenuhan kebutuhan dalam berusaha Program
Madura di wilayah anal mereka di Sambas
tersebut dilaksanakan melalui serangkaian
masalah aset di wilayah relokasi juga mewarnai
kegiatan antara lain wawancara seminar
proses rekonsiliasi
Terdapat lima wilayah
workshop public hearing dengan pemerintah
relokasi pengungsi yaitu SP I Tebang Kacang SP II Tebang Kacang Parit Haji Ali Bhakti
balk eksekutif maupun legislatif Sebenarnya YSDK juga memiliki program identifikasi
Suci dan Pulau Nyamuk Di wilayah relokasi
lahan milik orang Madura di Sambas Akan
pengungsi menerima lahan dan rumah 15 Per
tetapi is mengaku bahwa program tersebut relatif
soalan aset di wilayah rekolasi berkaitan erat
lebih sulit dibanding dengan memperjuangkan
dengan status kepemilikan tanah yang diberikan pada pengungsi Nasib pengungsi tentu akan
sertifikasi tanah pengungsi di wilayah relokasi Hingga pertengahan 2011 sekitar 75 tanah di
sangat mengenaskan bila setelah tanah yang
wilayah Sambas yang bersertifikat dijual kepada warga setempat 16
tanggal 16 September 1963 Pada saat itu terjadi pembunuhan
ribuan dan pengusiran puluhan ribu orang etnis Tionghoa dari pedalaman Kalimantan Barat Mereka meninggalkan berbagai
Program sertifikasi tanah di wilayah re lokasi itu terhambat karena pemerintah sejak
properti pribadi seperti kebun rumah dan ruko yang ada di
awal tidak memiliki kebijakan yang tuntas
tepi jalan besar Awal tahun 1970 an muncul nama nama
Isu mengenai pengungsi Madura sejak dahulu
kampung kampung barn dan penduduk barn yang menempati bekas rumah ruko dan tanah milik orang Tionghoa Beberapa kampung semacam ini bisa ditemui di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Kalimantan Barat Ibid hlm 103
bukan merupakan isu yang populis di kalangan pengambil kebijakan karena dianggap sensitif Tetapi kemudian is mengatakan bahwa peme
karan Kabupaten Kubu Raya sedikit banyak
14 Wawancara dengan Syahrial Tokoh Melayu FKPM di Keca
membuat proses sertifikasi tanah berjalan lebih
matan Jawai 14 Mei 2011 di Kabupaten Sambas
lancar Meskipun is mengakui bahwa alokasi ang
Selain pola relokasi terdapat puia pola pemberdayaan
Wilayahnya mencakup Sungai Pandan Wajok Simpang Empat Gang Sambung Panca Bhakti Gang Damai Gang 28 Oktober dan Sungai Raya yang kesemuanya ada di Kabupaten
garan pemerintah daerah belum cukup memadai untuk mempercepat proses tersebut Namun is
memaklumi hal tersebut dikarenakan pemerintah
Pontianak Dalam pola pemberdayaan ini pengungsi tidak
menerima lahan dan rumah hanya santunan uang sebesar Rp
t6 Wawancara dengan Marcel D Lodo DirekturYSDK tanggal
5 juta untuk setiap kepala KK
13 Mei 2011 di Pontianak
MR
daerah Kabupaten Kubu Raya relatif masih baru
makna sebagaimana dipaparkan di atas agaknya
Pada saat penelitian ini dilakukan pada face
upaya penggiat perdamaian jangan sampai
kedua terdapat sebanyak 550 kepala keluarga yang dibantu oleh YSDK untuk permohonan
berhenti Selain kemajuan yang tampak ada pula stagnasi dari upaya perdamaian yang dilakukan di Sambas Sebagaimana yang diceritakan oleh
sertifikasi lahan
Embrio Transformasi Konflik
seorang aktivis perdamaian Ridwan kepada peneliti mengenai kegiatan teater anak di wilayah
Beberapa pihak optimis bahwa sesungguhnya
Kecamatan Pemangkat yang dibinanya
telah terjadi transformasi konflik secara alamiah
Dalam sebuah kesempatan
is dengan
di Sambas Misalnya saja perilaku damai yang
sengaja membuat sebuah skenario teater yang
ditunjukkan oleh orang orang Madura asal Sambas di Pontianak yang bertemu dengan
di dalamnya terdapat orang Melayu dan Madura sebagai tokoh dalam cerita Yang menarik
masyarakat Melayu Sambas Selain itu di tahun
temyata tidak ada seorang anak pun bersedia
2006 ada sekelompok perempuan dengan iden
untuk memerankan orang Madura Mereka
titas hibrid hasil perkawinan campur Madura
lebih memilih menjadi pohon atau binatang
dan Melayu yang hendak datang ke Pemangkat
dalam pementasan tersebut Padahal anak anak
untuk menghadiri pernikahan saudara mereka
tersebut adalah generasi yang tidak langsung
FKPM Sambas ipenyatakan tidak bermasalah
menyaksikan konflik Sambas di tahun 1999
dengan itu Bahkan di tahun 2011 beberapa
Kalaupun mereka sudah lahir ketika konflik ber
orang Madura sudah ada yang berani pulang kampung dan menetap di Sambas tepatnya di
memahami atas apa yang terjadi pada waktu itu 19
Kecamatan Kartiyasa
Artinya telah terjadi sentimen etnis tertentu yang
Selain itu penyelenggaraan berbagai acara
daerah di Sambas seperti MTQ di tahun 2004 dan Kerjurda Karate pada Agustus 2005 meng haruskan orang Madura yang merupakan utusan dari Kota Pontianak tanggal di Sambas selama
acara berlangsung Pertemuan semacam itu dapat menjadi wahana interaksi damai antara orang Melayu Sambas dan orang Madura Pada tanggal 9 11 Desember 2010 terdapat 16 mahasiswa Madura perwakilan perguruan tinggi negeri dan
langsung seharusnya mereka belum cukup dapat
dirasakan oleh anak anak itu akibat pewarisan
cerita yang dilakukan oleh generasi yang lebih tua kepada mereka Hal ini menunjukkan bahwa
upaya mendorong transformasi konflik belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Meski begitu di ranah pendidikan muncul
sebuah prakarsa seorang guru bernama Ibu Eny yang mengajar di SMAN 1 Sambas yang memperkenalkan model pembelajaran
pemahaman atas konflik untuk anak didik Ibu
swasta dari Pontianak melakukan seminar ber
Eny menekankan kepada anak didiknya untuk
tema pendidikan multikultural di Hotel Pantura
mengembangkan rasa empati
Sambas dan menginap di tempat tersebut Polres
penderitaan korban kerusuhan dan menumbuh
Sambas tidak berani memberi jaminan keamanan atas mahasiswa mahasiswa Madura tersebut
kan rasa toleransi terhadap keragaman kultur 21 Metode pembelajaran ini sebenarnya cukup
Bupati dan wakil bupati juga tidak datang meski
efektif untuk mengubah cara pandang siswa
diundang Jaminan keselamatan justru diberikan
terhadap konflik sekaligus menjadi upaya
oleh kalangan mahasiswa Politeknik Sambas dan
tandingan dari pewarisan cerita yang kurang berimbang mengenai konflik oleh para orang tua
Sekolah Tinggi Agama Islam Tsaifudin Sambas 18 Namun begitu tanpa perlu mengurangi rasa
turut merasakan
19 Sebagaimana yang diceritakan Ridwan mantan aktivis YSDK
optimis atas proses transformasi konflik yang
yang saat ini secara mandiri menjalankan program perdamaian
tampak dari peristiwa peristiwa kecil penuh
untuk anak anak dan X la aktivis LSM Gemawan tanggal 14
Ibid
18 Bambang Hendra Suta Purwana Beberapa Catatan tentang
Mei 2011 di Kec Pemangkat Kabupaten Sambas
20 Bambang Hendra Suta Purwana Beberapa Catatatan tentang Resolusi Konflik Sambas yang disampailkan pada Focus Group
Resolusi Konflik Sambas yang disampailkan pada Focus Group
Discussion Konflik dan Resolusi Konflik Perbandingan Sambas dan Sampit di Jakarta 3 November 2011 hlm 10 11
Discussion Konflik dan Resolusi Konflik Perbandingan Sambas dan Sampit di Jakarta 3 November 2011 hlm 6 11
MISEM dalam wawancara tanggal 11 Mei 2011 di Pontianak
Senada pula dengan yang disampaikan oleh Subro aktivis LSM
149
terhadap generasi selanjutnya Namun upaya
Dalam proses de eskalasi aparat keamanan
ini belum mendapatkan dukungan penuh dari
dinilai cukup lamban dalam menangani konflik
pemerintah
Konsistensi dan komitmen para
Benturan besar pertama kali terjadi pada tanggal
penggiat perdamaian sangat dibutuhkan dalam
18 Februari 2001 tetapi pasukan tambahan dari
situasi minim dukungan semacam ini
Jakarta barn datang tiga hari kemudian Alasan nya adalah karena pesawat pengangkut Hercules
Proses Resolusi Konflik di Sampit
jumlahnya terbatas 22 Karena pembantaian terns
Kalimantan Tengah
terjadi
Peran Pemerintah dalam Resolusi Konflik
Timur memutuskan untuk mengungsikan orang Madura ke Surabaya dengan Kapal Perang
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Republik Indonesia Dibandingkan dengan konflik etnis di Sambas
sebenarnya pemerintah relatif cukup berperan
KRI
Teluk Sampit dan
Teluk Ende yang waktu An mengangkut sekitar 80 000 90 000 pengungsi 21
dalam resolusi konflik di Sampit Setidaknya ter
dapat lima agen pemerintah yang terlibat dalam proses rekonsiliasi konflik di Sampit khususnya
dan Kalimantan Tengah pada umumnya yaitu21 Pemerintah Pusat berperan dalam memediasi
a
juga memfasilitasi antarpihak yang bertikai dan memberi bantuan kemanusiaan bagi korban kerusuhan b
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan
Jawa Timur juga saling berkoordinasi dalam mengatasi konflik Yang menarik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan
Selatan juga bertindak aktif sebagai salah satu aktor dalam proses rekonsiliasi konflik
Pada saat bantuan evakuasi dengan kapal itu dilaksanakan beberapa pengungsi mengakui
bahwa mereka harus mengeluarkan sejumlah
uang agar lebih cepat dievakuasi Hal tersebut dipicu oleh rasa takut para pengungsi dan oknum
aparat keamanan yang mengambil kesempatan di tengah himpitan Kejadian tersebut menimbulkan
konflik kepentingan antara aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri yang pada akhirnya memicu bentrok Bentrok tersebut menurut
salah satu mantan pengungsi yang saat ini telah kembali ke Sampit Ramli hingga memakan
korban 5 orang akibat adanya aksi saling tembak antaraparat 24
Pemerintah kabupaten kota juga sangat aktif
c
dalam mengupayakan perdamaian Peme
d
rintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memang harus menghadapi intensitas konflik yang paling tinggi waktu itu Selain itu ada
aparat memberikan senjata pada orang Dayak
tidak netral karena mereka mengetahui bahwa
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
dan dibiarkan melakukan sweeping senjata di
Kabupaten Barito Utara Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya
pihak Madura Sementara dari pihak Dayak juga
DPR dan DPRD sebagai lembaga legislatif
keamanan tidak dapat berbuat netral karena
juga berperan dalam proses rekonsiliasi
membantu Madura dalam pengadaan senjata
konflik meski peran DPRD cenderung lebih
Ketidakpuasan di pihak Dayak juga muncul
dinamis
karena aparat menahan 38 orang yang diduga dalang kerusuhan Penggantian Kapolda Kalteng
Aparat keamanan yang merujuk pada TNI
e
Selain kericuhan pada saat evakuasi kelom pok Madura menilai bahwa aparat keamanan
merasakan hal yang sama Mereka menilai aparat
dan Polri meski terkadang keduanya sering
adalah dampak dari ketidakpuasan tersebut
berbenturan akibat kurang koordinasi dan
Polisi sendiri akhirnya membebaskan 38 orang
profesionalitas dalam melaksanakan kebi jakan
tersebut dan pengawasan diserahkan sepenuhnya
22 Rochman Achwan dkk Overcoming Violent Conflict Peace and Development Analysis in West Kalimantan Cen n Mardiyanto Wahyu T
Konflik di Kalteng
Negara dan Masyarakat dan Resolusi
dalam Heru Cahyono Ed
tral Kalimantan and Madura hlm 49
Jakarta CPRU UNDP 2004
Hubungan
Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia
Lihat Mardiyanto op cit hlm 142 143 dan ibid hlm 49 50
Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Jakarta P2P LIPI 2006 hlm 140
14 Wawancara dengan Rarah petani Madura mantan pengungsi
150
yang sudah kembah ke Sampit 8 Juh 2011 di Sampit
daerah asalnya Para pengungsi dipulihkan diberikan bimbingan terpadu selama berada
ke pihak Dayak meski sebetulnya penyelidikan
belum tuntas 21
di pengungsian oleh instansi terkait yaitu Satkorlak PBP Jawa Timur PMI juga melaku
Dalam tulisannya Mardiyanto menuturkan
bahwa pada waktu itu posisi aparat keamanan
kan pelacakan pengungsi yang terpisah dari
cukup problematik karena paling tidak disebab
keluarganya Kebijakan untuk memperlancar
kan 3 hal yaitu26
proses pendidikan seperti penambahan ruang
Kebingungan karena komando yang tidak
kelas pelaksanaan ujian akhir bagi anak
jelas
pengungsi dan pemberian beasiswa Selain
Kurang bisa bertindak tegas karena juga
itu bantuan pemukiman juga diberikan ke
harus memikirkan keselamatan pribadi dan
pada pengungsi Tidak kurang dari 600 unit rumah dibangun untuk para pengungsi yang
keluarga
Jumlahnya cukup terbatas untuk melokalisir
tersebar di 7 kabupaten di Jawa Timur Agar
dan menghentikan kerusuhan
pengungsi tidak selalu bergantung pada ban tuan diberikan pula pelatihan kerja bagi 306
Di lain pihak peran Pemerintah Kabupaten
orang yang pascapelatihan diberikan modal
Kotawaringin Timur cukup optimal dalam me
untuk membangun usaha bersama
ngurangi jumlah korban jiwa Halaman kantor
pemerintah daerah menj adi tempat penampungan sementara pada waktu itu Petugas Posko pada waktu itu terdiri dari pemerintah daerah TNI
Polri dan relawan yang diakui tidak mengalami kendala yang berarti meskipun tak j arang mereka harus menghadapi pengungsi yang mulai depresi atau berbuat curang terutama terkait dengan logistik
c
Fase bantuan lanjutan dilaksanakan sekitar tahun 2002 Selain berusaha mengemba
likan pengungsi ke tempat asalnya diadakan
pula pertemuan berjejaring antara Gubernur Kalimantah Tengah dan Kalimantan Barat
juga Jawa Timur hingga selanjutnya ke
tingkat bupati wali kota sampai RT RW yang difasilitasi oleh Bakorna BP dan Menko Kesra
Negara cukup responsif dalam permasalahan penangangan korban kerusuhan di tempat pe
ngungsian Beberapa program bantuan diberikan
oleh negara dalam beberapa fase melalui departe
men dan dinas yang terkait yaitu a
Fase pertama merupakan program jangka
pendek untuk tahap tanggap darurat Bantuan yang diberikan merupakan bantuan pangan berupa beras 400 gram dan uang lack pauk sebesar Rpl 500 orang per hari juga pela yanan kesehatan Dilaksanakan secara si
nergis oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Sebagai upaya mediasi antara kedua pihak beberapa pertemuan telah diselenggarakan
Misalnya Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan
TDABBK
yang difasilitasi
pemerintah pusat dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 23 Maret 2001
Dalam pertemuan
itu disepakati 7 akar persoalan kebijakan
pembangunan yang salah pembangunan SDM
yang kurang berhasil benturan budaya le
pemerintah mewajibkan kepala sekolah dari
mahnya penegakan hukum keamanan yang tidak kondusif ketidakadilan dan kemiskinan Di luar musyawarah pada bulan Maret 2001 itu dilaksanakan pertemuan pertemuan dan
tingkat SD hingga SMA untuk menerima selu
upaya perundingan perundingan lain Beberapa
ruh anak pengungsi tanpa syarat administrasi
pertemuan yang dilaksanakan dianggap tidak
dan pungutan biaya
representatif dan kurang efektif menyelesaikan
Timur KKP RS Dr Soetomo LSM dalam RS PERSI juga dibantu sepenuhnya oleh
Dinas Kabupaten Kota sasaran Selain itu
b
Berbagai Pertemuan dan Mediasi
Fase kedua diberikan tahun 2001 pemerin
tah berupaya mengembalikan pengungsi ke
permasalahan baik oleh pihak Dayak maupun
Madura Namun begitu pemerintah tetap diang
gap berjasa karena memang pada saat itu tidak zs Sebagaimana yang dituturkan Irwan tokoh Madura tanggal 8 Juh 2011
di Sampit juga kronologis dalam Mardiyanto
op cit him 144 146
ada yang dapat bertindak netral Selain itu dilaksanakan pula pertemuan
di Batu Jawa Timur tanggal 3 Februari 2002
26Ibid him 146
151
Pertemuan tersebut diadakan oleh pemerintah
oleh iklim yang kondusif sesuai kebijakan
pusat setelah tiap tiap pihak menyelenggarakan konsolidasi internal Pihak Dayak sebelumnya
pemerintah dan kebijakan pemerintah daerah
g Mendukung pemerintah untuk menegakkan
melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan
supremasi hukum demi kelangsungan Negara
Tengah
Kesatuan Republik Indonesia
KRKT
III dan pihak pengungsi
melaksanakan Musyawarah Besar pengungsi
h Masyarakat Kalimantan siap melakukan
Kalimantan Tengah dilaksanakan di Ketapang Sampang Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2001 Pertemuan yang dihadiri oleh Mendagri dan
langkah langkah proaktif untuk menjaga
memelihara melestarikan kehidupan yang rukun damai dan harmonis
Gubernur se Kalimantan ini menghasilkan Z
a
Implementasi kesepakatan damai tersebut
Masyarakat Kalimantan siap melaksanakan
secara operasional dituangkan dalam butir butir
butir butir TDABBK sebagaimana dihasilkan
berikut
dalam Musyawarah TDABBK pada tanggal
1
22 Maret 2001 di Jakarta
b
c
tempat semula sebagai wujud pengakuan
Masyarakat bersama pemerintah secepat
hak warga negara Indonesia dapat tinggal di
nya untuk meningkatkan kerukunan
seluruh wilayah Indonesia dengan falsafah
ke
bersamaan dan kekeluargaan masyarakat
Di mana bumi dipijak di situ langit dijun
Kalimantan yang multietnis secara ber
jung dalam Sasanti Bhinneka Tunggal Ika
kesinambungan dalam rangka memperkokoh
dimulai 2002
persatuan dan kesatuan bangsa
setiap daerah
Masyarakat Kalimantan berupaya sekuat
2 Mengharap pemerintah daerah kabupaten kota se Kalimantan segera membentuk perda
dengan langkah langkah nyata terutama
kabupaten kota tentang kependudukan yang aspiratif dan berpihak pada masyarakat se
rasa aman yang merupakan dambaan seluruh
cara adil untuk mewujudkan kerukunanm
rakyat Indonesia
keamanan dan kesejahteraan masyarakat
khususnya masyarakat
Kalimantan
3
Masyarakat Kalimantan bertekad dan beru
langkah langkah nyata dalam upaya pem berdayaan masyarakat dalam seluruh aspek
masing masing dengan prinsip di mana bumi
kehidupan 4
rangka penegakan hukum untuk mewujudkan
harmoni sosial dan budaya
secara merata dan berkeadilan 5
Masyarakat Kalimantan sepakat untuk meng akhiri penderitaan yang mendalam dari para
bermasalah serta berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan penyelesaian masalah
yang ada di bumi Kalimantan dari keturuman etnis mana pun dan membangun masa depan
untuk pemulangan kembali pemberdayaan
yang lebih balk
dan relokasi sesuai dengan kebijaksanaan
Masyarakat Kalimantan keturunan Madura
berbagai daerah di tanah air diproses pengem
Pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai mediator dalam menciptakan har
moni sosial dan budaya antarpihak yang
korban pertikaian dan keluarga anak bangsa
korban kerukuhan yang saatim berada di
Bersama seluruh komponen bangsa me
waspadai dan memerangi provokator dalam
masyarakat bangsa yang bersatu dan sejahtera
f
Mengharap pemerintah segera melaksanakan
paya untuk Baling menghormati budaya
dipijak di situ langit dijunjung untuk hidup berdampingan secara rukun damai Baling percaya dan mendukung demi mewujudkan
e
disesuaikan dengan kondisi
tenaga mewujudkan normalisasi keadaan
melalui penciptaan keadaan aman damai dan
d
Menerima pemulnhan sosial kembali ke
nasional
6
Diharapkan dapat dibentuk lembaga kepoli sian setingkat Polsek di tempat relokasi untuk
baliaannya secara bertahap yang didukung
menjamin keamanan dan ketertiban disertai pengamanan swakarsa oleh masyarakat
Lihat Tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan di Batu Jawa Timur Tanggal 3 Februari 2002 Dokumentasi Badan Per
lindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya 2002 tanpa halaman
152
7
Untuk melaksanakan butir a h direkomen
dasikan agar segera membentuk pokja lintas tokoh dan sektor selambat lambatnya tiga
bulan terhitung sejak kesepakatan damai
masyarakat Kalimantan ini ditandatangani
Syarat tidak terlibat kerusuhan tidak menun
5
tut ganti rugi konflik tidak terdaftar dalam
untuk dilaksanakan secara bertahap sampai akar rumput yang berada di bawah Satkorlak PBP dan Satlak PBP Kegiatan pokja didu
IKAMA tidak terlibat tindak pidana
6
kung dengan anggaran APBN APBD dan sumber penerimaan sah lainnya yang tidak mengikat
Jaminan pengembalian aset yang diting galkan
7
Sanksi keluar dari Kalimantan Tengah ter kena hukum adat
Dari substansi yang tercantum dalam
Peraturan Daerah Mengenai Konflik
perda perda tersebut ada beberapa hal yang
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan pertemuan
patut dicermati Pertama pemerintah kabu
tersebut
paten kota di Kalimantan Tengah memandang
pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah beserta pemerintah kabupaten kota
penting filosofi kebudayaan
membuat berbagai peraturan daerah perda yang
Dayak
khusus bicara mengenai penanganan penduduk
modern Dalam tulisannya Purwana mencermati
dampak konflik Di tingkat provinsi pemerintah
dicantumkannya filosofi Belom Bahadat dalam
Kalimantan Tengah memiliki Perda No 9 Tahun
Bab I Pasal I No 20 dalam Perda Kabupaten
2001 tentang Penanganan Penduduk Dampak
Kotawaringin Timur No 5 Tahun 2004 tentang
Konflik Etnik Di tingkat kabupaten dan kota
Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik
setidaknya ada empat daerah yang memiliki
Belom Bahadat yang menjadi bagian dari
perda sejenis
agama Kaharingan ini diartikan sebagai suatu
yaitu28
7 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan
keyakinan untuk menjunjung tinggi tatanan nilai nilai norma kaidah ketatakramaan yang
Pengungsi Dampak Konflik Etnis di Kabu
merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat
paten Barito Utara
setempat Substansi perda itu jelas ditujukan
Kabupaten Barito Utara dengan Perda No
15
untuk orang orang Madura Secara eksplisit
Tahun 2003 tentang Penanganan Dampak
perda tersebut menegaskan bahwa orang orang
Konflik Etnik
Madura yang kembali tinggal di wilayah Kabu
Kabupaten Kapuas dengan Perda No 11 Ta
paten Kotawaringin Timur harus menghormati
hun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengem
dan mentaati nilai nilai budaya dan norma norma
balian Pengungsi Dampak Konflik Etnis
social yang berlaku dalam masyarakat setempat 30
Kota Palangka Raya dengan Perda No
4
dalam hal ini
untuk direvitalisasi ke dalam kehidupan
Purwana juga mencermati filosofi huma
Kabupaten Kotawaringin Timur dengan
Perda No 5 Tahun 2004 tentang Penanganan
betang yang juga dicantumkan dalam Perda
Penduduk Dampak Konflik Etnis
Kabupaten Kotawarinmgin Timur No 5 Tahun
Mardiyanto dalam tulisannya menuliskan
2004 itu khususnya pada Pasal 1 ayat 21 Huma
beberapa substansi penting dalam perda perda
betang diartikan sebagai suatu prinsip kesetaraan
tersebut di antaranya adalah29
hidup kebersamaan kegotong royongan yang mencerminkan sikap menghormati adat istiadat
1
Etnik dampak konflik wajib menjunjung
tinggi kesetaraan Belom Bahadat dan fal safah di mana bumi dipijak di situ langit
2
dijunjung Penataan tempat pemukiman yang diting galkan
3
Melibatkan damang kepala adat
4
Pendataan penduduk dampak konflik dari RT
yang berlaku dalam masyarakat setempat Secara harfiah huma betang merupakan rumah panjang bangunan rumah tempat tinggal secara kolektif masyarakat Dayak 31 Dalam salah satu bagian perda itu disebutkan bahwa untuk menciptakan suasana
kehidupan masyarakat Kabupaten Kotawaringin
dan kelurahan desa
30 Bambang H Suta Purwana
Konflik Antarkomunitas Et
nis dan Representasi Identitas Etnis di Sampit Kalimantan Tengah dalam Jurnal Jantra Volume V No 10 Desember
28Mardiyanto dalam Cahyono op cit hlm 162
2010
291bid
31 Ibid
153
Timur yang damai mandiri demokratis seba
gaimana filosofi Huma Betang dalam wadah
belaka 35 Namun Purwana melihat bahwa dengan dilarangnya pengurus IKAMA masuk kembali ke
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Sampit maka telah memangkas lapisan elit dari
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka perlu dilakukan penanganan penduduk dampak konflik antaretnik di Kabupaten Kotawaringin
kelompok Madura dan menyisakan masyarakat
Timur
32
biasa yang miskin seperti petani pendgang biasa dan tukang becak 36 Bagaimanapun Purwana menilai Perda No
Menurut Prof K M A Usop yang dikutip Purwana seharusnya huma betang dengan didukung perda tersebut dapat menjadi budaya dominan Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas
5 Tahun 2004 relatifcukup berhasil sebagai acuan resolusi konflik Berkat perda tersebut tercatat sekitar 80 dari seluruh warga keturunan Madura
diterima dengan baik kembali di Sampit dan
ketiadaan budaya dominan di Kalteng yang men jadi salah satu penyebab konflik Huma betang
wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur lain
menjadi payung bagi keberagaman kultural di Kotawaringin Timur khususnya dan Kalimantan
yang cukup signifikan dibanding yang terjadi di
nya Menurutnya keberhasilan resolusi konflik Sambas Kalimantan Barat 31
Tengah Sejarah dan identitas Dayak sebagai tuan rumah sudah seharusnya dihormati dan
didudukkan sebagai budaya dominan Budaya yang menjadi acuan baik bagi masyarakat lokal
maupun pendatang dalam berinteraksi 33 Selain mengenai dimasukkannya filosofi
kebudayaan dalam perda hal lainnya yang patut dicermati adalah dimasukkannya poin ketidakter
Selain perda yang mengatur tentang dampak konflik etnik Kalimantan Tengah juga memiliki Perda Provinsi Kalteng No 16 Tabun 2008
tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng Di dalamnya disebutkan peran damang sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki peran 38 penting di Kalteng Damang adalah pemimpin adat yang berwenang menegakkan hukum adat
libatan dalam organisasi Ikatan Keluarga Madura
Dayak dalam suatu wilayah yang pengangkatan
IKAMA sebagai salah satu syarat untuk boleh kembali ke Kalimantan Tengah Dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No 5 Tahun 2004 sendiri poin tersebut tercantum dalam Bab III Pasal 7 ayat 2b Hal ini tentu membuat
nya berdasarkan basil pemilihan Tugas utamanya adalah menegakkan hukum adat serta menjaga wibawa lembaga kedamangan
perda tersebut menjadi diskriminatif karena tidak
Dalam Pasal 12 dicantumkan bahwa salah satu peran damang adalah menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran adat juga masalah
semua orang diperbolehkan kembali IKAMA
masalah yang masuk ranah perkara pidana sesuai
memang dinilai sebagai biang kerusuhan 2001 di Sampit Seorang akademisi Dayak dari
adat yang berlaku termasgk menyelesaikan
mengatakan bahwa IKAMA merupakan wadah
secara damai konflik yang terjadi antara suku yang berada di wilayah kedamangan 39 Dari sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya
berkumpulnya orang Madura termasuk modal
pemerintah Kalimantan Tengah telah berusaha
financial Pengurusnya memang orang kaya dan
melembagakan modal sosial suku Dayak
lapisan elite dari orang Madura 14 Sebaliknya informan peneliti yang almarhum ayahnya
terutama dalam rangka penyelesaian perselisihan
Universitas Palangka Raya Dr Sidik Usop
pengurus IKAMA mengatakan bahwa organisasi
tersebut hanyalah organisasi kesukuan tidak ada yang istimewa Apabila kemudian IKAMA dideskreditkan maka itu merupakan fitnah
Wawancara dengan Irwan tokoh muda dan pengusaha Madura tanggal 8 Juli 2011 di Sampit
36 Bambang H Suta Purwana op cit Ibid
Damang Salah Satu Penegak Hukum
32 Lihat bagian Menimbang pada pembuka Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No 5 Tahun 2004 ayat b
Bambang H Suta Purwana op cit
34 Wawancara dengan Dr Sidik Usop akademisi Universitas Palangka Raya tanggal 4 Juli 2011 di Palangkaraya 154
dalam http
ldpborneo org index php option com conten t view article id 113 3Adamang salah satu pen egak hukum catid 40 3Apenguatan masyarakat adat Itemid 73 lang en diunduh pada 26 November 2011
Lihat Perda Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tabun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Pasal 12
di dalam masyarakat ke dalam ranah yang lebih formal untuk dapat ditaati oleh semua pihak
Proses panjang resolusi konflik bukannya tanpa hambatan Mardiyanto mencatat beberapa
persoalan yang muncul antara lain pemda kurang menyikapi secara serius implementasi perda
perda yang telah dibuat itu Perda yang dibuat itu tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis sehingga implementasinya
mengambang Jaminan perlindungan hak hak masyarakat terhadap harta milik mereka juga kurang dari pemda setempat 40 Ketidakseriusan pemda terlihat pula dalam
proses pemulangan orang Madura kembali ke Kalteng Proses itu menjadi pemulangan alami
Menurut Mardiyanto menurunnya kinerja pemerintah dalam upaya resolusi konflik seba gaimana dipaparkan di atas karena teralihkan
oleh beberapa agenda pemilukada Menjelang pemilukada Sampit isu etnisitas merebak lagi Bupati Kotim Wahyudi Anwar yang men
calonkan diri kembali menjadi bupati diisukan masih keturunan Madura tetapi isu tersebut tidak menghalangi dirinya kembali terpilih Begitu pula dengan fungsi damang yang sejatinya
memegang peranan penting dalam mengatasi perselisihan dalam masyarakat pada kenyata annya tidak banyak berfungsi Masyarakat
cenderung langsung melibatkan aparat keamanan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul 41
Hal ini karena pemda mengahadapi
posisi yang dilematis Pemulangan alami di
Peran Masyarakat
lepas tangan terhadap hak hak orang Madura
Masyarakat yang berkonflik biasanya saling mengklaim bahwa dirinyalah yang benar
Akan tetapi di sisi lain ketika pemda terlalu
Sementara masyarakat lain di luar pihak yang
berpihak pada kepentingan Madura maka itu
berkonflik tidak berani menengahi pertikaian
tidak baik bagi legitimasinya di hadapan pen
Organisasi dari masyarakat Dayak yang paling
duduk lokal Permasalahan lainnya adalah pokj a
sering bermanuver dalam menyikapi kerusuhan
lintas tokoh dan sektor yang tidak berfungsi sama menjalankan program kerjanya Padahal pokja
adalah Lembaga Musyawarah Dayak Daerah Kalimantan Tengah LMDD KT LMMDD KT ini merupakan suatu organisasi yang bertujuan
tersebut merupakan wadah pembahasan segala
memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi
satu sisi memberikan kesan bahwa pemerintah
sekali dikarenakan tidak ada anggaran untuk
aktivitas program yang berkaitan dengan upaya pemulihan masyarakat pascakonflik
Di samping itu masyarakat garis keras belum tertangam dengan baik Hal ini menunjuk
masyarakat Dayak di Kalteng Tak heran Prof
K M A Usop yang merupakan mantan ketua lembaga ini dianggap sebagai dalang kerusuhan Di lain pihak Madura juga memiliki Ikatan
kan bahwa peran damang yang telah dilegal
Keluarga Madura IKAMA yang pada akhirnya
isasi melalui perda belum optimal Damang
tidak berfungsi karena bubar akibat tokohnya
sejatinya berfungsi sebagai penengah dalam
banyak berpencar di tempat pengungsian Pihak
setiap perselisihan yang terjadi di masyarakat
Dayak menganggap IKAMA adalah sumber
Selain itu
kerusuhan Kalteng
program pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal yang digalakkan di wilayah
Dalam ketidakpastian menghadapi per
Sampit juga tidak ber alan optimal Program yang
masalahan di pengungsian para tokoh korban
diinisiasi Lembaga Musyawarah Dayak Daerah Kalimantan Tengah LMDD KT bekerja sama dengan pemda setempat ini tidak berj alan cukup baik karena sulit mengubah pola kehidupan orang
kerusuhan Kalteng membentuk Forum Keluarga
lokal a3
Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah FK4
yang memfokuskan dirinya untuk mengemba likan pengungsi Dengan keluasan jaringan yang dimilikinya FK4 merupakan salah satu lembaga
yang berjasa besar dalam resolusi konflik di 40 Mardiyanto dalam Cahyono op cit him 160 161
Kalteng
41lbid him 161 162
44 Sebagaimana yang dituturkan Wahyudi K Anwar mantan
42 Salah satu yang mengatur mengenai damang adalah Perda Kotawaringin Timur No 15 Tahun 2001 tentang Kedamangan
Mardiyanto dalam Cahyono op cit him 163 164
Bupati Kotawaringin Timur 8 Juh 2011 di Sampit 45 Diungkapkan oleh narasumber Tokoh Dayak kepada peneliti tanggal 5 Juli 2011 di Palangkaraya
155
Setelah itu upaya upaya dialogic antara
hanya merasa menjadi korban kerusuhan bukan
lembaga masyarakat pemangku kepentingan
pelaku Mereka merasa tidak memiliki persoalan
pun terns dilakukan sampai akhirnya pihak
sengketa dengan orang Dayak khususnya Dayak
Madura bersedia meminta maaf dan pihak Dayak
lokal Karena mereka menjadi korban mereka
diwakili LMDD KT menyambutnya dengan
merasa tidak perlu dilibatkan sebagai pihak yang
baik sehingga ketegangan antara kedua pihak
di Kalteng lembaga masyarakat yang juga
harus melakukan rekonsiliasi Upaya semacam itu mereka serahkan pada para pemuka dari kedua etnis untuk melakukannya 48 Sebagaimana keterangan Ramli mantan pengungsi Madura
berjasa adalah Common Ground Indonesia
pada peneliti ketika ditanyai komentarnya
menurun
Dalam proses pembangunan perdamaian
CGI Lembaga ini banyak melaksanakan dialog antarbudaya
pendidikan multikulturalisme
mengenai perdamaian pascakonflik
Menurut
nya apabila melakukan kegiatan perdamaian
dan kegiatan sejenis yang bersifat mendukung resolusi konflik di Kalteng CGI bahkan dinilai
semacam itu cukup mengirim perwakilan raja tidak perlu banyak orang yang harus terlibat
sebagai satu satunya organisasi yang secara kon tinu dan sistematis mengupayakan transformasi
langsung Tidak ada dendam yang dirasakah oleh Ramli karena is menganggap kejadian di tahun
konflik di Kalteng 46
2001 itu sebagai musibah 49
Meski sempat tersandung permasalahan
Bagi orang Dayak sendiri menilai pasca
komik di kalangan anak SD dan SMP di Sampang
kerusuhan di tahun 2001 itu terjadi perubahan
yang cenderung menyudutkan etnis Madura
perilaku pada orang Madura yang cukup signifi
CGI dinilai cukup berkontribusi Dari kegiatan
kan Penggunaan kekerasan dalam berinteraksi dan utamanya bertransaksi ekonomi sudah jauh
yang pernah dilaksanakan minimal membekas terlibat dalam pendidikan transformasi konflik
berkurang Dr Sidik Usop akademisi Universitas Palangka Raya yang juga berdarah Dayak menilai
Namun CGI dinilai kurang berhasil dalam
bahwa konflik Sampit memberikan pelajaran
memengaruhi proses policy making
yang luar biasa pada orang Madura tidak hanya
di dalam pemahaman orang orang yang pernah
FK4 yang menentang habis peredaran komik milik CGI dalam upayanya juga mena
di Kalimantan Tengah tetapi juga keseluruhan 10 Media lokal dalam hal ini Radar Sampit
namkan nilai nilai perdamaian melalui serang
mengambil porsinya sendiri dalam upaya rekon
kaian kegiatan yang serupa Mereka melakukan
siliasi pascakonflik antara Dayak dan Madura
pemberdayaan pengungsi melalui pendidikan
dengan cara melakukan penyuluhan budaya
Pemimpin redaksi Radar Sampit mengatakan rekonsiliasi belum menjadi fokus khusus bagi media ini Selain karena sensitif isu tersebut
kampanye perdamaian persamaan HAM dan
juga kurang seksi Berita mengenai commemo
multikulturalisme sebelum kembali ke Kalteng
Dimana bumi dipijak di sana
rial kronologis kerusuhan hampir dipastikan
langit dijunjung Berta kerja kerja lainnya yang
tidak ada Tetapi Radar Sampit sering memuat berita berita yang bersifat humanis Misalnya bagaimana upaya orang Madura mendekatkan
penahaman nilai
berbasis partisipasi masyarakat akar rumput 41 Integrasi Masyarakat Pascakonflik
Setelah 10 tahun konflik komunal di Kalimantan Tengah integrasi masyarakat di wilayah Sampit
diri dengan lingkungan sekitar atau bagaimana komunitas Madura mencari penghidupan pasca kerusuhan
khususnya relatif berjalan lebih balk dibanding dengan yang terjadi di Sambas Masyarakat
Madura boleh kembali ke tempat asalnya masing masing Di tataran akar rumput upaya rekonsi liasi itu bahkan terdengar aneh karena mereka 46 Indrian T Lubis dan Miryam Nainggolan Study ofEvalua
A Latief Wiyata
Kondisi Madura di Kabupaten Jember
dalam Glenn Smith Eds Jakarta LIPI LASEMA
Communal Conflicts in Kalimantan 2006 hlm 115
Wawancara dengan Ramli petani Madura mantan pengungsi yang sudah kembali ke Sampit 8 Juli 2011 di Sampit
tion Report Common Ground Indonesia Maret 2004 hlm 2
41Mardiyanto dalam Cahyono op cit hlm 188 156
Wawancara dengan Dr Sidik Usop akademisi Universitas Palangkaraya 4 Juli 2011 di Pontianak
Selain memuat berita tentang humanisme Ajid menambahkan bahwa pascakerusuhan
Madura pada malam malam hari untuk mengecek
atau bahkan menggarap lahan yang mereka
medianya menjadi lebih ketat dalam melak
tinggalkan
sanakan etika jurnalistik terutama yang terkait
orang orang Dayak Melayu di Sambas 12 Bahwa
dengan pemberitaan kriminal Misalnya berita
tidak ada penyerangan terhadap para intruders
kriminal di medianya saat ini tidak diperkenan
hares dipahami dari kondisi kelelahan psikologis
kan mencantumkan nama pelaku karena beberapa
dan kurangnya karakter dendam dan penyelesaian
nama sangat identik dengan suku tertentu Lalu
konflik secara individual di kalangan orang
begitu pula dengan senjata yang dipakai serta label label lain yang berkaitan dengan etnisitas Kebijakan yang penting mengingat stigma di masyarakat tumbuh dari hal hal yang sifatnya
Dayak Melayu ss
sesungguhnya juga diketahui oleh
Dengan demikian secara umum langkah
kebijakan adalah menarik
kelelahan
tersebut
Meskipun peran media cukup pasif diharapkan
menjadi lebih panjang sambil memperbaiki in frastruktur social ekonomi yang lebih adil Dalam jangka pendek langkah yang paling rasional
media tidak menjadi pemicu kerusuhan namun
adalah memetakan kembali apakah resettlement
keseharian namun terus menerus seperti ini
justru berkontribusi perdamaian antaretnis di Sampit 51
yang dilakukan telah menuruti konsep integrated pluralism yang berarti tidak ada kawasan buffer zone dalam pola hunian komunitas
Penutup
ataukah
Proses resolusi di Sambas dan Sampit memi
diterapkan menurut konsep segregatedpluralism masing masing konsep ini mengandung kekuatan
liki dinamikanya masing masing Keduanya
dan kelemahan sendiri sendiri sa
menekankan pada proses alamiah dengan segala
kelebihan dan kekurangannya Proses rekonsi
Dalam jangka menengah intervensi dapat
liasi di Sampit cenderung lebih cepat didukung
dilakukan atas kondisi migrasi fisik orang Madura yang menjalaninya bersamaan dengan
oleh peraturan daerah meskipun pada gilirannya
migrasi fisik mereka Pada kasus kasus mikro di
mengalami hambatan dalam implementasi
mana migrasi keluar wilayah konflik diikuti de
Dari perspektif kebijakan publik dan
struktural dan meneruskan proses proses rekon
ngan pencarian ruang kehidupan sosial ekonomi yang baru dan tidak dijalani dengan kembali pada kelompok yang menjalani pengalaman kesej arahan yang lama yaitu shared experience
siliasi konvensional Menghadapkan pihak pihak
dalam konflik kekerasan
yang bertikai dinilai sebagai upaya yang kurang bijaksana karena luka luka sosial yang muncul
mampu mengubah kesejahteraan ekonomi
akibat konflik belum sembuh benar Seluruh
melalui pemutusan ingatan kolektif mereka
kehadiran negara sebagai aktor pengelola konflik negara semestinya dapat merekonstruksi nisi sisi
para eks aktor konflik
mereka sekaligus melakukan proses forgetting
informan menegaskan bahwa mengembalikan
Memfasilitasi cultural exchange mengadakan
pads proses alamiah menjadi satu satunya jalan
proyek bersama menulis sejarah bersama dan
dan proses integrasi yang lebih cepat berlangsung di Sampit pun menegaskan hal serupa
Sudah sangat gamblang komunitas Madura
Kisah Pak Itam tokoh Dayak Melayu di Sambas Wawancara dan pengamatan Mei 2011
53 Resume cultural traits yang menarik dalam Anne Mason
telah kehilangan konteks kehidupan sosial me
Banwell
reka Jika dihadirkan pilihan pilihan rasional
Tugas Akhir Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing
dengan social and welfare cost benefit ratio mereka pasti akan memilih untuk migrasi ke tempat lain
Keterikatan
pada aset aset eko
khususnya di
nomi yang mereka tinggalkan Sambas lebih dalam konteks keterpaksaan
ekonomi ketimbang sosial Kedatangan orang
Fakultas Sastra Universitas Indonesia 2001
8 Juli 2011 di Sampit
hlm
Depok 12
16
Karakter kolektif orang Dayak tersirat secara menonjol dalam studi Dhonny Harjo Saputro Konflik Sampit Studi Kasus ten
tang Konflik Etnik di Sampit ditinjau dari PerspektifStereotipe dan Etnosentrisme Skripsi Jurusan Hum Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Maret 2003
Surakarta Universitas Sebelas
hlm 87
Resume konsep dapat dilihat pada Andi Masmiyat Konflik SARA
Wawancara dengan Ajid pemimpin redaksi Radar Sampit
Konflik Antarsuku Bangsa di Kalimantan Tengah
Integrasi Nasional Terancam
Jakarta Pensil 324
2007 hlm 33 aplikasi konsep ini yang dikembangkan dalam
konsep konsep Bentang Keamanan Lampiran buku
157
pendekatan keagamaan dapat menjadi alternatif
Saad Munawar M 2003 KonflikAntar Suku di Ka
bupaten Sambas Pontianak Kalimantan Persa
yang baik ss
da Press
Saputro Djonny Harjo 2003 Konflik Sampit Studi Kasus tentang Konflik Etnik di Sampit Ditinj au
Daftar Pustaka Banwell Anne Mason
2001
Konflik Antarsuku
bangsa di Kalimantan Tengah
Tugas Akhir
dari Perspektif Stereotip dan Etnosentrisme Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu
Penulisan Karya Ilmiah Bahasa Indonesia un
Sosial dan Ilmu Politik Surakarta Universitas
tuk Penutur Asing Fakultas Sastra Universitas
Sebelas Maret
Indonesia
Tryatmoko Mardiyanto Wahyu 2006
Cahyono Heru Ed
2006 Negara dan Masyarakat
dalam Resolusi Konflik di Indonesia Daerah
Negara dan
Masyarakat dan Resolusi Konflik di Kalteng dalam Heru Cahyono Ed
Hubungan Nega
Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan
ra dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di
Tengah Jakarta Pusat Penelitian Politik LIPI
Indonesia Daerah Konflik Kalimantan Barat
Colombijn
Freek dan J Thomas Lindblad
Eds
2002 Roots of Violence in Indonesia Singapore ISEAS
dan Kalimantan Tengah Jakarta P2P LIPI Tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan di Batu Jawa Timur Tanggal 3 Februari 2002 dokumenta
Damang Salah Satu Penegak Hukum dalam http 11 ldpborneo org index php option com content view article id 113 3Adamang salah sa tu penegak hukum
catid 40
3Apenguatan
si Badan Perlindungan Masyarakat Kesatu
an Bangsa dan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya 2002 Wiyata A Latief 2006
Kondisi Madura di Kabu
masyarakat adat Itemid 73 lang en diun
paten Jember
duh pada 26 November 2011
Communal Conflicts in Kalimantan Jakarta
Lubis Indrian T Nainggolan Miryam 2004 Study of Evaluation Report Common Ground Indonesia
Le Bon Gustave 1966 The Crowd A Study of the Popular Mind New York The Viking Press
Merton Robert K
dalam Marvin E Wolfgang
Leonard Savits dan Norman Jonhston
1970
The Sociology of Crime andDelinquency New York John Wiley and Sons
Dalam Glenn Smith
Eds
LIPI LASEMA
Wawancara dengan Ramli petani Madura mantan
pengungsi yang sudah kembali ke Sampit 8 Juli 2011 di Sampit
Wawancara dengan Ajid pemimpin redaksi Radar Sampit 8 Juli 2011 di Sampit
Wawancara dengan Irwan tokoh muda dan pengusaha Madura tanggal 8 Juli 2011 di Sampit
Purwana Bambang Hendarta Suta 2010
Konflik
Wawancara dengan Dr Sidik Usop akademisi
Antarkomunitas Etnis dan Representasi Identi
Universitas Palangka Raya 4 Juli 2011
tas Etnis di Sampit Kalimantan Tengah
Palangkaraya
Jurnal Jantra Volume V No
dalam
10 Desember
2010 2011
Wawancara dengan Ust Karimullah Tokoh Masyara
kat Madura di relokasi Bhakti Suci 16 Mei Beberapa Catatatan tentang Re
solusi Konflik Sambas
Disampailkan pada
focus group discussion Konflik dan Resolusi Konflik Perbandingan Sambas dan Sampit di
2011 di Desa Mekar Sari Kab Sungai Raya Wawancara dengan Pahala Panjaitan
Kapolres
Sambas 15 Mei 2011 di Kab Sambas
Wawancara dengan Syahrial Tokoh Melayu FKPM
Jakarta 3 November 2011
Perda Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tabun 2008
tentang Kelembagaan Adat Dayak Pasal 12
Rochman Achwan dkk 2004 Overcoming Violent Conflict
di
Peace and Development Analysis
in West Kalimantan Central Kalimantan and
di Kecamatan Jawai
14 Mei 2011
di Kabu
paten Sambas
Wawancara dengan Marcel D Lodo Direktur YSDK tanggal 13 Mei 2011 di Pontianak
Wawancara dengan Rene Rinaldy M Si Kepala Di visi Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
Madura Jakarta CPRU UNDP
Sosial
Bakesbangpol Provinsi Kalimantan
Barat 12 Mei 2011 di Pontianak Ichsan Malik Institut Titian Perdamaian disampaikan pada seminar akhir basil penelitian
Konflik dan Resolusi Konflik
Studi Kasus Konflik di Sambas dan Sampit 2011 di Jakarta
158
15 November
Wawancara Subro aktivis LSM MISEM
11 Mei
2011 di Pontianak Wawancara dengan Pak Itam tokoh Dayak Melayu di Sambas Mei 2011
ASEAN 2015 MENCAPAI AMBISI REGIONALISME ASIA TENGGARA Oleh Khanisa Krisman
Review Buku Judul
Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015 Kumpulan Tulisan
Pengarang
C P F Luhulima
Editor
Awani Irewati
Penerbit
Pusat Penelitian Politik P2P LIPI
Tahun Terbit
2010
Halaman
xxvii
425 halaman Abstract
This review consists ofviews on ASEAN development related to the three pillars ofASEAN Community and the problem in those three background issues politic and security economy and socio culture Looking forward The ASEAN Community in 2015 the review tries to understand the author s prediction about the massive goal of making ASEAN as the center of the regional and also to provide a comprehensive observation on the dynamics and recent development ofASEAN
Keywords ASEAN regionalism South East Asia
Abstrak
Ulasan buku ini mencakup pandangan perkembangan ASEAN terkait dengan tiga pilar komunitas ASEAN dan permasalahan yang melatarbelakanginya politik dan keamanan ekonomi dan social budaya Untuk menyambut
Komunitas ASEAN 2015 ulasan buku ini berupaya memahami prediksi pengarang buku ini tentang tujuan besar pendirian ASEAN sebagai pusat kawasan dan untuk memberikan pengamatan yang menyeluruh atas dinamika dan perkembangan terkini ASEAN
Kata kunch ASEAN regionalisme Asia Tenggara
Pengantar
Asia Tenggara adalah South East Asia Treaty
Kawasan Asia Tenggara telah diketahui oleh
Organization SEATO pada 1954
para kolonialis dari Eropa sejak lama berkaitan
SEATO merupakan sebuah pakta pertahanan
dengan kepentingan politik dan ekonomi maupun Tenggara seperti Majapahit di Indonesia Angkor
yang dibentuk Amerika Serikat untuk memben dung pengaruh komunisme 2 Amerika Serikat yang saat itu sedang dalam persaingan ideologi
di Kamboja Ayudhya di Thailand dan Pagan di
dengan Uni Soviet berupaya membentuk tembok
penyebaran agama Kerajaan kerajaan di Asia
Myanmar telah lebih dahulu mempunyai visi
pertahanan untuk menghalangi persebaran paham
persatuan kawasan di bawah kekuasaan mereka
komunisme Teori Domino yang keluarkan
Namun dalam perkembangan sejarah modern
oleh Presiden Dwight Eisenhower menyatakan
pembentukan organisasi regional pertama di
pentingnya menjaga wilayah dunia yang masih dianggap bersih sebelum komunisme menjalar
Donald E Weatherbee International Relations in Southeast
Asia The Struggle forAuthonomy Singapura ISEAS 2010
2 Arfin Sudirman et al Regionalisme dalam Studi Hubungan
hlm 7
Internasional
Yogyakarta Pustaka Pelajar 2010
hlm 231
159
lebih jauh khusus di wilayah Asia Tenggara
negara negara ASEAN
Amerika Serikat sedang menghalau jalur
dipaparkan dalam review buku ini
Hal hal tersebut akan
penyebaran komunisme dari Vietnam Perkembangan regionalisme di kawasan
ini lalu berlanjut pada 1961 dengan terben tuknya Association of Southeast Asia
ASA
Dokumen Formal ASEAN Setelah berdiri selama 40 tahun dalam ASEAN Summit ke 13 pada 2007 di Singapura
yang beranggotakan Malaysia Filipina dan Thailand Ketiga negara ini juga tergabung dalam
ASEAN akhirnya memiliki sebuah dokumen
Maphilindo Malaysia Filipina Indonesia yang
konstitutsi ASEAN
terbentuk pada 1963 Namun sama dengan ASA
Maphilindo pun tidak berumur panjang
legal yang berisikan ketentuan ketentuan Sebuah ASEAN Charter
Piagam ASEAN yang berisikan 55 pasal yang mengatur seluruh hal berkenaan dengan ASEAN
Pada akhirnya ASEAN dapat dibentuk pada
mulai dari komitmen politik pembagian kerja
1967 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri
pertemuan badan badan ASEAN keanggotaan
Indonesia Malaysia Thailand Singapura dan
penyelesaian masalah hingga hal hal simbolis
Filipina di Bangkok Melalui Deklarasi Bangkok
ASEAN seperti bendera emblem motto mars
kelima menteri luar negeri setuju atas sebuah
dan hari peringatan ASEAN ASEAN Charter ini
pembentukan organisasi regional yang akan
memayungi negara negara di kawasan Asia
juga memasukkan sebuah persetujuan yang telah dirancang dalam Bali Concord II yang berisikan
Tenggara
pembangunan tiga komunitas ASEAN yaitu
Organisasi ini kemudian diperka
ya dengan lima anggota tambahan
Darussalam Vietnam Kamboja4
Laos
Brunei
Myanmar
dan
Tambahan anggota ini tentu raja
memberi warna baru bagi ASEAN bukan hanya dalam jumlah
namun juga keanekaragaman
potensi yang dapat dikembangkan maupun masalah yang dimiliki tiap tiap negara Perjalanan ASEAN sejak 1967 merupakan
sebuah proses diplomasi panjang di mana setiap anggotanya berupaya menemukan formula yang tepat mengenai apa yang sebenamya ingin diraih ASEAN Sebuah visi dan misi yang cukup sulit untuk dirumuskan mengingat ASEAN terdiri dari
10 negara yang memiliki latar belakang yang sangat beragam
bukan hanya secara budaya
namun juga tata cara pemerintahan
Komunitas Kemanan ASEAN
ASEAN
Political Security Community Komunitas Ekonomi ASEAN ASEAN Eco
nomic Community
dan
Komunitas Sosial Budaya ASEAN ASEAN
Socio Cultural Commnity
Ketiga komunitas yang disetujui perwujudan nya pada 2020 kemudian dimajukan menjadi
tahun 2015 pada pertemuan di Cebu Filipina Selanjutnya ketiga pilar itu menjadi dasar dan
arah pembagunan regional ASEAN Ketiga pilar
itu tidak dapat dilepaskan atau saling berpautan sebagai sebuah kesatuan mengenai aspek aspek
yang pasti terdapat di dalam pembicaraan politik intemasional secara umum serta dalam pemben tukan ASEAN pada khususnya
Dinamika Asia Tenggara menuju 2015
merupakan sebuah bacaan yang sangat kom prehensif untuk memahami usaha ASEAN
dalam mengambangkan visi dan mini yang sesuai bagi region tersebut Kumpulan karya C P F Luhulima ini memberikan ulasan dari berbagai sisi mengenai pembentukan identitas ASEAN
yang dicanangkan akan terwujud pada tahun 2015 Mungkinkah hal itu terwujud Bagaimana
buku ini mengungkap dari berbagai permasalahan ekonomi politik dan keamanan yang dihadapi
Pembangunan tiga bidang ini membutuhkan komitmen yang tinggi karena sedari awal pembentukan ASEAN didasarkan pada prinsip non interference demi menjaga dan memperta
hankan kedaulatan negara pada isu isu nasional Walaupun pada masa kini isu isu nasional bisa jadi berkaitan dengan kepentingan negara lain
dalam region misalnya krisis ekonomi yang disebabkan instabilitas keamanan suatu negara
Masalah keamanan dalam negeri mungkin tidak Versi lengkap Piagam ASEAN dalam http www aseansee
Donald E Weatherbee op cir hlm 64 65
4Arfin Sudirman et al op cit hlm 232
160
org publications ASEAN Charterpdf bisa diunduh melalui situs ASEAN Secretariat di halaman ASEAN Charter http www aseansec org 21861 htm
akan menular ke negara tetangga karena hat
serta meningkatkan usaha kecil dan menengah
tersebut merupakan konflik yang terjadi secara
Dengan mitra kerja sama seperti Jepang Cina
lokal Namun krisis ekonominya sedikit banyak
dan Korea langkah ini tidak dimaksudkan sebagai
berdampak pada keberlangsungan pembangunan
penyerahan diri pada raksasa perekonomian di
regional ASEAN Hal ini disebabkan oleh adanya
Asia Timur tetapi lebih kepada aksi menggan
keterikatan perekonomian dalam region
deng negara negara tersebut untuk memberikan
walaupun rencana rencana
keuntungan dan kemajuan perekonomian bagi
yang telah digariskan dalam cetak biru be gitu penting Piagam ASEAN masih memiliki
ASEAN Apabila ikatan itu tidak dilakukan
kelemahan hukum dengan ketiadaannya ikatan
ekonomi barat dengan usaha sendiri
Sayangnya
ASEAN sendiri akan sulit melawan hegemoni
seperti hukuman yang akan memaksa negara
Penguatan di dalam ASEAN untuk meng
yang sudah menandatangani untuk mematuhi isi
hadapi kerja sama juga mutlak diperlukan Pem
dari piagam tersebut
bahasan mengenai kerja sama ASEAN di bidang pembagunan sosial menjawab hal ini ASEAN
Socio Cultural Community merupakan bagian
Perekonomian ASEAN
Perekonomian merupakan jejaring yang pasti dimiliki tiap negara dalam sebuah kawasan jadi penting untuk membahas perekonomian dalam pembangunan sebuah kawasan Bagian
pertama yang menjadi pembuka buku ini membahas hal tersebut Mekanisme kerja sama ekonomi ASEAN
perdagangan bebas
dan
perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN
menjadi garis besar yang mewarnai bagian ini Perekonomian negara negara ASEAN sendiri
seperti juga keragaman budayanya memiliki
statistik yang berbeda di tiap negara Singapura
dari strategi ASEAN dalam mempersiapkan
individu individu yang berkualitas Peningkatan taraf hidup pemenuhan kebutuan akan hak asasi manusia seperti pendidikan
kesehatan
dan kesetaraan merupakan arteleri penting yang harus dilengkapi sebelum berjuang dalam perang eksistensi di taraf internasional Pembentukan
badan HAM seperti ASEAN Intergovermental Commision on Human Right
AICHR
dan
pencanangan ASEAN University Network
AUN merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti Dengan adanya persiapan persiapan
dengan nilai GDP per kapita sebesar US 38 048 disusul Brunei Darussalam dengan GDP sebesar
tersebut kemudian terdapat pertanyaan besar
35 623 Untuk delapan negara lainnya terentang
yang muncul seberapa jauh ASEAN dapat
di kisaran US 7 992 di Malaysia sampai US 465
mempersiapkan dirinya untuk sebuah region
di Myanmar 6 Angka ini bukan berita yang cukup baik bagi para perumus kebij akan perekonomian regional Dengan rentang perbedaan tingkat kemakmuran yang sangat signifikan antarnegara ASEAN maka dibutuhkan sistem yang dapat
Perdagangan Bebas atau Free Trade Area FTA
Saat ini beberapa pihak masih melihat
konsep tersebut sebagai sebuah ancaman bahkan
dikutip dari buku ini negara besar seperti Jepang sendiri masih sulit untuk merelakan pembebasan
berpendapatan besar namun tetap menjaga
setiap barang dan jasa untuk masuk ke dalam negaranya Masih terdapat lini lini yang mereka
negara negara kecil untuk dapat terus berkom
lindungi dalam ranah domestik seperti pertaman
petisi di dalam perekonomian regional
perikanan
memberikan keuntungan bagi negara negara
Kerangka kerja sama ASEAN mencoba
menjawab hal tersebut Kerja sama ASEAN Plus Three APT dicanangkan untuk meningkatkan perdagangan investasi dan transfer teknologi
kerj a sama teknologi informasi dan e commerce
6 Data dari Asean Economic Community Chartbook 2009 dalam http www aseansee orglpublicationsIAEC Chartbook 2009 pdf diunduh pada 7 Februari 2011
dan kehutanan
Lalu bagaimana
dengan negara negara ASEAN
Sama halnya
dengan negara negara besar negara negara di ASEAN termasuk Indonesia masih meragukan kesiapan mereka dalam menghadapi AFTA Akan
lebih mudah membuat perj anian perdangan bebas bilateral karena semakin banyak pihak yang ikut Lihat Awani Irewati Ed 2015
Dinamika Asia Tenggara Menuju
Jakarta P2P LIPI 2010
hlm 2
Ibid hlm 27
161
serta tentunya akan semakin banyak instrumen
pengaturan yang harus dibentuk
Pemahaman tentang pilar pilar dan kelompok masyarakat tersebut memang barns diakui
Free trade dan pelbagai permasalahan
merupakan sebuah kunci untuk memaknai bentuk
ekonomi di region merupakan lapangan tugas
region seperti apa yang diinginkan ASEAN di
ASEAN Economic Comumunity AEC
Badan
ini mempunyai mini besar untuk membawa
2015
Masyarakat ASEAN adalah dasar pemben
integrasi ekonomi yang cocok untuk ASEAN
tukan ASEAN Masyarakat diharapkan bukan
juga memajukan kerja samaEastAsia Summit di
hanya menjadi objek kebijakan namun juga
kawasan Asia Pasifik Misi itu telah diusahakan
subjek yang membentuk masyarakat itu sendiri
dalam serangkaian kerangka usaha liberalisasi
Mengenal masyarakat ASEAN dengan kata lain
investasi perdagangan dan jasa serta fasilitasi
adalah mengenal modal modal yang dimiliki
perdagangan dan bisnis seperti yang dipaparkan
ASEAN dalam pembangunan ke depan
dalam buku ini Adapun tantangan dari dalam
Adapun hal menarik pada pembahasan lebih
ASEAN yang dihadapi AEC merupakan hal yang
lanjut di bagian politik adalah penjabaran menge
ironis karena negara negara ASEAN sepertinya
nai problematika ekonomi politik di Asia Pasifik
masih memiliki keengganan untuk menjalin
di tahun 1930 an yang diambil dari sudut pandang
hubungan ekonomi dengan tetangganya dan
Dr Ratu Langie penulis buku Indonesia in den
lebih senang menjalin hubungan ekonomi dengan
Pas fic Kernprolemen van Aziatischen Pasic
pihak di luar ASEAN
1937 10 Pembelajaran dari sisi sejarah penting untuk mengingatkan kembali kekuatan yang telah
Perpolitikan ASEAN
dimiliki region ini khususnya ASEAN sebagai
Menyambung pembahasan perekonomian dangan pembahasan mengenai politik merupakan
hal yang tepat mengingat hubungan yang sangat
penyadaran pentingnya pembangunan kawasan
yang sedang dilakukan Saat itu Dr Ratu Langie telah mengidentifi
erat di antara kedua masalah tersebut Namun
kasi adanya perpindahan perimbangan kekuatan
bagian ini juga tidak sepenuhnya berkaitan
Pembahasan politik berarti mengembalikan
dunia dari Eropa sebagai pemegang hegemoni tunggal ke Amerika Serikat dan Jepang yang kian garang memasuki dunia perpolitikan global
ulasan topik topik pembuatan kebijakan dari
khususnya dalam usaha mereka menguasai Asia
kerangka ASEAN hingga masalah masalah
Pasifik Di region itu sendiri Dr Ratu Langie
spesifik yang berkaitan dengan perpolitikan itu
memetakan adanya empat kompleks kekuatan
dengan kebijakan kebijakan politik ekonomi
sendiri secara khusus bagian ini mengangkat isu
Selatan yang dikuasai tiga negara Eropa Belanda
ekonomi keamanan dan sudut pandang nasional
Inggris
Indonesia
sebagai pusatnya Timur yang dikuasai Amerika Serikat yang melipub wilayah seluruh wilayah Amerika Barat di bawah kekuasaan Jepang yang mencakup Jepang Cina Thailand dan Filipina serta Utara yang dikuasai dan mencakup kawasan
Mengulas kembali poin poin pilar ASEAN
yang diwakili tiga masyarakat ASEAN ekonomi keamanan dan sosial budaya merupakan hal yang
penting pada tiap pembahasan bidang mana pun dalam ASEAN terutama bidang politik yang dapat dikatakan sebuah payung yang menaungi konsep pembelajaran tentang ASEAN Sejalan
dan Prancis
dengan kota kota Cina
Uni Soviet Pembagian kekuasaan ini mengingatkan
kita pada betapa berharganya kawasan Asia
dengan pendapat penulis yang mengatakan tiga
Pasifik bagi dunia global Kawasan Asia Pasifik
pilar dan masyarakatnya adalah jawabanASEAN
yang kaya akan cumber daya menjadi sebuah
terhadap tantangan tantangan baru yang muncul
tambang emas yang terlalu menggoda untuk
Sampai tahun 2008 ASEAN Trade Performance intra ASEAN hanya 26 8
73 2
dibandingkan extra ASEAN yang mencapai Data dari Asean Economic Community Chartbook
2009 dalam http www aseansec org publications AEC Chartbook 2009 pdf diunduh pada 7 Februari 2011
162
dilewatkan Terlebih lagi setelah Perang Dunia I yang memporak porandakan Eropa kelahiran kekuatan kekuatan seperti Amerika Jepang dan LOLihatAwani Irewati Ed
op cit h1m 103
Uni Soviet membuat kompetisi unuk menguasai
Asia Pasifik semakin besar Apabila penguasaan
Asia Pasifik begitu penting tampaknya hal ini menggeser wilayah inti dunia yang digambarkan Halford Mackinder dalam teori Heartland yang
kolonial yang berbeda Perbedaan pemetaan dan batas batas wilayah menjadi masalah yang menurun ketika negara jajahan tersebut akhirnya
telah menjadi target ambisi barn bahkan sampai
merdeka Bukan hanya Asia masalah yang sama juga terjadi di Afrika yang kemudian terjadi konflik penentuan perbatasan yang legal ketika negara yang mengkoloni angkat kaki dari negara
saat ini Dengan asumsi tersebut maka tidak
itu
diungkapkannya pada tahun 1904 Asia Pasifik
mengherankan apabila dalam perkembangannya
Garis perbatasan biasanya menjadi masalah
sampai saat ini Asia Pasifik pada khususnya
ketika terdapat sumber daya alam Hal inilah
negara negara Asia Tenggara yang tergabung
yang terjadi di Sipadan dan Ligitan Pembahasan
dalam ASEAN terns berusaha mengembangkan
kerangka yang kuat agar memiliki otoritas yang dibutuhkan dalam menjadi aktor global dan bukan hanya target politik dan pasar global
Namun untuk menjadi region yang berhasil menjadi aktor dalam ranah global ASEAN perlu melakukan pembenahan internal dan eksternal
terlebih dahulu Jalinan keluar dan penguatan
ke dalam adalah syarat mutlak apabila ASEAN
ingin menjadi sebuah region yang dipandang
kasus Sipadan dan Ligitan dalam buku ini
memiliki bahasan yang komperhensif sekaligus detail Terdapatnya pembahasan kasus Ambalat
memberikan saran yang baik dalam penanganan
kasus perbatasan agar hal yang sama tidak terulang Kasus perbatasan Taut merupakan salah satu
konflik yang sulit diselesaikan secara tuntas Walaupun sudah ada keputusan bersama namun
pengawasannya membutuhkan upaya yang lebih
masyarakat global
sulit dari pengawaaan perbatasan darat Konflik
Pada j alinan keluar ASEAN sudah memiliki Treaty ofAmity and Cooperation TAC untuk
perbatasan Taut akan lebih kompleks apabila
diluar kawasan Secara spesifik terdapat pula
terdapat lebih dari satu negara yang terkait di dalamnya Kasus Laut Cina Selatan yang dibahas dalam buku ini merupakan contoh yang baik
ASEAN 3
dalam memahami konflik laut antara beberapa
mendasari kerja samanya dengan mitra mitra 6 dan berbagai hubungan lainnya
antarkawasan maupun dengan negara tunggal
Salah satu hubungan penting itu adalah dengan Cina Seperti dijabarkan dalam buku ini pada
negara
Pada kasus Laut Cina Selatan sendiri
penjalinan hubungan dengan Cina ASEAN
walaupun tidak bersengketa secara langsung kasus pelik ini tetap berkaitan dengan Indonesia
harus tetap menjaga hubungan hubungan baik
karena wilayah tersebut bersinggungan dengan
dengan negara lain seperti India Jepang dan
Gugusan Natuna Penyelesaian yang diajukan
Amerika Serikat Hal ini dapat dimengerti karena
hubungan yang terlalu erat dengan satu pihak akan menciptakan suasana yang kurang baik Selain menghindari dominasi pihak tersebut
juga akan sulit menjalin hubungan hubungan dengan pihak lain
Berlanjut ke pembahasan pembenahan
penulis melalui konsep yang dikembangkan olah Loise Diamond dan John Medonald
yaitu multitrack diplomacy merupakan gagasan yang menarik Penyelesaian dengan hubungan antarnegara raja kadang tidak memberikan solusi yang fleksibel karena formalitas dan kekakuan birokratis negara negara tersebut
Multitrack
internal kawasan ASEAN tidak dapat dikatakan
diplomacy akan memungkinkan dilibatkannya
sebagai kawasan yang stabil tanpa banyak konflik
banyak pihak untuk mencari jalan keluar yang
di dalamnya Sebaliknya banyaknya perbedaan
lebih komprehensif
di antara negara negara membuat konflik Bering kali muncul ke permukaan Konflik yang banyak tasan waj ar terj adi dalam region yang terdiri dari
Penguatan internal ASEAN yang bersing gungan dengan tiap tiap negara di dalamnya memberikan pengertian yang berbeda tentang ASEAN pada tiap tiap negara Bagi Indonesia
banyak negara terlebih lagi saat negara negara
ASEAN tentunya merupakan salah satu badan
terjadi adalah seputar perbatasan Konflik perba
tersebut merupakan bekas koloni dari negara
luar negeri terpenting Selain merupakan bagian
163
di dalamnya Indonesia juga menjadi salah satu
Kebersatuan ASEAN pada isu keamanan
pionir dalam pembentukan ASEAN serta banyak
sendiri telah dimulai di tahun 1970 dengan
menjadi pengarah kebijakan ASEAN ASEAN
di buku ini mengenai makna penting ASEAN
adanya Deklarasi ZOPFAN Zone of Peace Freedom and Neutrality Deklarasi ini menun jukkan kebulatan sikap ASEAN dalam menolak adanya perang dan penggunaan senjata nuklir di
bagi Soeharto Peran Soeharto yang cukup sig
kawasan ini Sebagai negara negara muda yang
nifikan dalam pembentukan dan perkembangan
baru membangun pasca Perang Dunia kedua
j uga telah menj adi sebuah titik perhatian penting bagi para Presiden Indonesia seperti juga tertulis
ASEAN juga disetujui Donald E Weatherbee
stabilitas kawasan adalah hal yang menjadi
dalam bukunya International Relation in South
prioritas
east Asia The Srtuggle for Autonomy 2010
memperjuangkan perdamnian di region dengan
Menurut Weatherbee dalam masa pemerintahan
mengikat diri pada asas penghormatan kedaulatan
Soeharto Indonesia memegang peranan penting bukan hanya Sebagai tempat beradanya markas
yang juga dituangkan pada Treaty ofAmity and
besar ASEAN namun juga
cumber tidak resmi
Dengan demikian
ASEAN terus
Cooperation TAC pada tahun 1976 Evolusi itu kemudian berlanjut pada perwujudan ASEAN
Regional Forum ARF di tahun 1994 yang ke
atas keberlanjutan kebij akan ASEAN
mudian disempurnakan pada tahun 2003 dengan pembentukan Masyarakat Keamanan ASEAN
Keamanan ASEAN
Seiring dengan berkembangnya permasalahan internatonal
isu keamanan di dalam region
ASEAN pun semakin berkembang Bukan hanya isu perbatasan antarnegara tetapi juga isu isu kejahatan dengan jaringan transnasional
atau ASEAN Political Security Comunity ASC DalamASEANPolitical Security Community Blueprint ASC memiliki 3 visi tentang rancangan keamanan ASEAN di tahun 2015
A rules based Community of shared values
Terorisme penyelundupan manusia obat obatan
and norms
senjata pembajakan dan berbagai kasus lainnya
A cohesive peaceful and Resilient Region
membuat ASEAN harus memformulasikan kem
with Shared Responsibility for Comprehen
bali tentang konsep keamanan macam apa yang
sive Security
harus dikembangkan
menangani serta memperbaiki sistem keamanan
A Dynamic and Outward Looking Region in An Increasingly Integrated and Interdepen
yang ada
dent World 11 12
Bagaimana mencegah
Sebagai sebuah kawasan yang diapit daratan
Dari ketiga bentuk yang diinginkan ini
dan lautan ASEAN terdiri dari kawasan kepu
maka dapat disimpulkan bahwa ASC Blueprint
lauan dan dataran Ancaman keamanan dapat
berfokus pada 3 hal penegakati hukum penca
datang dari berbagai arah Belum lagi era kema
paian stabilitas dan penggalangan hubungan luar
juan teknologi memungkinkan adanya aneaman
region untuk mewujudkan visi tersebut
dari dunia maya ASEAN harus mengembangkan
Segala instrumen yang disiapkan ASEAN
sebuah sistem keamanan terpadu yang didukung oleh semua negara Free riding merupakan hal
dalam menangani isu politik dan keamanannya
yang tidak mungkin dilakukan pada isu ini
baru yang terns muncul ASEANRegional Forum
Pada kasus kejahatan transnasional
terns dikerahkan secara efektif untuk mencari
seperti
diharapkan dapat memecahkan permasalahan
penyelundupan obat obatan terlarang misalnya
jalan keluar yang bersifat damai untuk memi
setiap negara harus memberlakukan sistem bea cukai yang ketat karena apabila tidak kesepuluh
nimalisasi adanya kerusakan maupun kerugian
negara ASEAN akan terancam sebuah masalah
yang dialami pihak pihak yang bersangkutan Cara cara seperti diplomasi preventif yang
yang sama tumbuhnya jaringan perdagangan
dijabarkan di buku ini menawarkan jalan
obat obatan yang akan merusak citra region
i2 Versi lengkap dari ASEANPolitical Security Community Blue print dalam http www asean org 5187 18 pdf bisa diunduh melalui situs ASEAN Secretariat di halaman ASEAN Political
Donald E Weatherbee op cit him 93
164
Security Community dalam http www asean org118741 htm
alternatif dalam pencegahan konflik Diplomasi
perekonomian namun juga penjagaan jalur ini
preventif seperti yang tersurat dalam istilahnya
merupakan usaha penjagaan stabilitas politik
merupakan strategi mencegah perluasan suatu
dan keamanan di kawasan karena Selat Malaka
konflik Dikenalkan oleh PBB
memiliki peran sejarah panjang dalam masuknya pengaruh acing ke dalam region Selama pemantauan dan penyaringan berj alan baik maka
cara diplomasi
preventif diterjemahkan ASEAN dalam ARF sebagai cara penyelesaian konflik antarnegara namun tidak untuk diberlakukan pada konflik
Selat Malaka dapat menjadi pemersatu negara
konflik dalam negeri negara anggota 13
negara ASEAN khususnya penghuni wilayah
Dalam hal penjagaan keamanan ASEAN
perairan
Penanganan bersama pada Selat
memang memiliki dilema besar dengan adanya konsep non interference dan penjunjungan tinggi pada kedaulatan yang telah disetujui dari awal
Malaka seperti juga telah dibahas diberlakukan
Tentunya hal tersebut mencegah ASEAN
harus dipenuhi untuk menjamin mulusnya jalan
bersuara dalam isu isu yang dikategorikan
ASEAN menuju 2015 dan masa masa setelahnya
sebagai isu nasional oleh negara asal
pula pada kawasan Laut Cina Selatan
Bagi
ASEAN kestabilan kawasan merupakan hal yang
Sebagai
contoh permasalahan penegakan demokrasi di
Saran bagi Pembangunan Regional
Myanmar yang menjadi batu sandungan yang
ASEAN
terus menyulitkan ASEAN dalam pencitraan diri
sebagai region demokratis Sepertinya akan sulit untuk ASEAN dalam
menyasar pemenuhan human security karena
Membaca keseluruan buku ini akan memberi
gambaran tentang sebuah proses penuh tantang an
Semangat bahwa ASEAN dapat menjadi
isu isu sensitif di dalam negeri Adapun yang
region yang maju dapat dirasakan namun saran dan kritik yang diungkapkan buku ini terhadap ASEAN merupakan sebuah hal yang nyata dan
dapat dilakukan ASEAN adalah menemukan
harus dipertimbankan demi kemajuan kawasan
banyak aspek di dalamnya berkenaan dengan
pendekatan baru yang dapat melunakan asas non interference agar di masa mendatang
ASEAN harus meluas
Kata meluas di
sini bukan berarti ASEAN harus menambah
konflik konlik nasional tidak menyebar menjadi
keanggotaannya tetapi memperluas jalinannya
konflik regional karena tidak dapat ditangani
dengan wilayah di luarnya ASEAN tidak boleh
lebih dini
Instrumen ASEAN dalam menangani
berpuas diri dengan Cina Jepang Korea Selatan dan Amerika Serikat yang selama ini menjadi
konflik tidak hanya dengan penanaman nilai nilai
mitra kerja sama Terdapat kekuatan kekuatan
diplomasi
namun ASEAN sebagai kawasan
seperti Rusia dan India yang kini mulai menja
yang kaya akan sumber daya juga melakukan
jaki ASEAN sebagai mitra kerja sama potensial
hal hal nyata seperti usaha penjagaan bersama
mereka Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan
yang dilakukan dengan koordinasi antarnegara
dan dibuang sia sia
anggotanya Singapura Malaysia dan Indonesia
ASEAN harus mempertegas diri
Kiprah
salah satu kelompok yang membentuk koordi
ASEAN harus diakui masih belum terasa di
nasi itu
antara negara negara di region tersebut Kele
Seperti terjabarkan dalam bagian ini
ketiga negara ini melakukan koordinasi dalam
mahan Sekretariat ASEAN yang dinilai sebagai
penjagaan Selat Malaka yang menjadi salah sate j alur perdagangan penting yang menghubungkan belahan bumi barat dan timer Penj agaan bersama
pengatur administrasi tidak mempunyai kekuatan
melalui pemantauan udara dan Taut juga meli
ASEAN Dalam buku ini disarankan perubahan
batkan pihak pemakai j alur ini yang merupakan kapal kapal pengangkut dari perusahaan acing
Penting untuk menyadari bahwa jalur ini bukan hanya jalur yang berjasa dalam bidang
tekan yang cukup dalam membuat negara negara anggota menghormati dan mengikuti keputusan
sekretariat
menjadi
komisioner
demi
menaikkan otoritas markas besar ASEAN di
mata anggota anggotanya Penting untuk me ngingat bahwa ASEAN menghormati kedaulatan
setiap anggota tetapi kelemahan ASEAN dalam 13 Lihat Awani Irewati Ed
op cit h1m 294
mengatur anggotanya memperlihatkan ASEAN
165
belum menerima feedback penghormatan
Selain pembelajaran tentang enisitas
dari para anggotanya tersebut Kekuatan baru
budaya dan bahasa ASCC juga mencakup isu
ASEAN diharapkan dapat membawa ketegasan
pembangunan perekonomian juga lingkungan
yang akan memudahkan anggota anggota di
Adapun cetak biru ASCC poin poin kesejahte
dalamnya bersinergi dengan piagam yang telah
raan itu terdiri atas
ditandatangani
Human Development
ASEAN harus mempertegas identitasnya Keberagaman
penghuni
Social Welfare and protection
ASEAN membuat
Social Justice and Rights
region ini kesulitan menyatakan dirinya sebagai
Ensuring Environmental Sustainability
satu kesatuan Pembangunan arsitektur regional
masih bergerak di ranah ide dan belum banyak
Building ASEAN identity dan
dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan
Narrowing the Development Gap
14
ness yang
Luasnya cakupan ASCC berkenaan dengan
sedang digalang seperti belum menemukan konsep pasti tentang apa yang harus dirasakan seseorang sebagai anggota dari komunitas
dasar pembangunan social dan kulural dalam
bernama ASEAN
bahasa hal itu berkaitan dengan kata kultural
masyarakat umum di ASEAN
We
Dari segala saran dalam buku ini hal yang menarik adalah bagaimana penulis menawarkan
komunitas ini Seperti yang dijelaskan sebelum
nya tentang pembahasan etnisitas budaya dan Sementara untuk kata social sendiri memiliki
spektrum yang tidak kalah luas Sosial di sini berkenaan dengan hubungan
cara cara alternatif seperti multitrack diplomacy yang membuat ASEAN tidak melulu dipegang hanya oleh orang orang di tingkat elite semata
masyarakat dan hal hal yang menunjangnya
Permasalahan Sosial dan Budaya dalam
justice dan environment Development dan
Itulah yang menyebabkan dalam ASCC juga memasukkan development welfare rights and
welfare merupakan bagian dari perekonomian
ASEAN
dan rights and justice bagian dari keamanan
Buku ini memiliki pembahasan yang cukup lengkap tentang sejarah perkembangan ASEAN di sektor ekonomi
politik
dan keamanan
namun diperlukan tambahan literatur lain untuk
membahas bidang sosial budaya dalam ASEAN Walaupun ASEAN Socio Cultural Community ASCC telah dimasukkan dalam salah satu bab di buku ini tetapi pembahasanASCC tidak diulas
Namun mengapa hal hal ini berada dalam akun
ASCC
Penyebabnya adalah keterhubungan
hal hal itu dengan kemasyarakatan secara
langsung masyarakat menikmati perekonomian dan memiliki kebutuhan akan keamanan seperti juga sebuah negara
Akan tetapi
tentunya
lingkup development welfare serta rights and justice di sini lebih mengarah pada masyarakat
secara mendalam
umum sebagai penggunanya
Keanekaragaman sosio kultural ASEAN
Pengaturannya
pun lebih terimplementasi pada kebijakan yang
tentunya memiliki banyak topik yang dapat
berkenaan dengan keseharian masyarakat seperti
digali
pendidikan dan ekonomi mikro Sementara untuk
Mengingat keanekaragaman sosio
kultural adalah hal yang paling salient dari ASEAN yang memiliki 10 negara dengan karakter etnis masyarakat yang berbeda beda
kebijakan lingkungan tentunya hal ini langsung
Indonesia Malaysia dan Singapura sendiri sudah
gal
menj adi meltingpot bertemunya berbagai ragam bangsa yang membentuk komunitas komunitas etnis masing masing Negara negara Indocina
Blueprint dalam http
berkaitan dengan kehidupan masyarakat karena
lingkungan itu sendiri merupakan tempat ting dari masyarakat
14 Versi lengkap dari ASEAN Socio Cultural Community www aseansec org 5187 19 pdf bisa
seperti Vietman Laos Kamboja dan Myanmar
diunduh melalui sims ASEAN Secretariat di halaman ASEAN
juga menambah kayanya etnisitas bahasa dan
Socio Cultural Community dalam http org 18770 htm
budaya dari region ini
166
www aseansec
Penutup
Kekurangan pada pembahahan tentang sosial
Mencermati keberadaan ASEAN berarti me
budaya dapat diatasi dengan lebih jauh mencari
nemukan keberagaman etnis dan suku bangsa sejarah perjuangan panjang menuju negara yang berdaulat perkumpulan negara negara memben
literatur yang banyak membahas hal terebut Namun apabila sudah mengetahui dasar pemben tukan serta pengetahuan mengenai pilar pilar dan
tuk kawasan baru berbagai konflik perbatasan
masyarakat ASEAN rasanya akan lebih mudah
sampai pembentukan kawasan pasar bebas yang
mengerti mengenai fenomena fenomena yang terjadi dan berkembang dalam ASEAN
menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan Akan tetapi
hal itu tidak dapat didalami
dengan hanya menyelami satu nisi dari ASEAN
Daftar Pustaka
Terdapat tiga pilar yang ditawarkan ASEAN
ASEAN Economic Community Chartbook 2009 dalam http www aseansec org publications AEC Chartbook 2009 pdf diunduh pada 7
ekonomi politik keamanan dan sosial budaya Ketiganya berkaitan satu sama lain dengan
Februari 2011
kasus kasus yang menarik di tiap pembahasan Ketiga pilar ini juga mengindikasikan ada
nya tiga ruang lingkup yang luas yang menjadi acuan pembangunan ASEAN di masa mendatang Setiap pilar memiliki sejarah berbeda yang memperkaya ranah pembahasan masing masing pilar Sebagai contoh pembahasan perihal politik
dan keamanan dalam kasus Laut Cina Selatan apabila hanya dipelajari dari satu dekade saja maka akan sulit mengetahui bagaimana asal
ASEAN Political Security Community Blueprint
dalam http www asean org 5187 18 pdf diun duh melalui situs ASEAN Secretariat di hala
man ASEAN Political Security Community dalam http Www asean orgl 8741 htm ASEAN Socio Cultural Community Blueprint dalam http www aseansec org 5187 19 pdf diunduh melalui situs ASEAN Secretariat di halaman
ASEAN Socio Cultural Community dalam http www aseansec orgl 8770 htm Irewati Awani Ed
sebuah isu itu dapat terjadi dan apa yang akan terjadi pada wilayah itu di masa mendatang Buku ini menawarkan pemahaman atas
Menu
2010 Dinamika Asia Tenggara
2015 Jakarta P2P LIPI
Piagam ASEAN dalam http www aseansec org pub lications ASEAN Charterpdf diunduh melalui
dasar dasar penting yang harus dikuasai dalam
situs ASEAN Secretariat di halaman ASEAN
mempelajari ASEAN lebih jauh dan mencari
Charter http
tahu j alurj alur yang dapat menyatukan region ini dalam sebuah payung besar ASEAN Kesepuluh anggota tidak dapat begitu saja disatukan dengan
kerangka administratif yang kaku penyesuaian dan perubaan kerap kah dibutuhkan agar ASEAN dapat berpadu dengan baik di setiap negara
www aseansec orgl2l861 htm
Sudirman Arfin et al 2010 Regionalisme dalam Studi Hubungan International Yogyakarta Pustaka Pelajar
Weatherbee Donald E 2010 International Relations
in SoutheastAsia The StruggleforAuthonomy Singapura ISEAS
167
TENTANG PENULIS
Ikrar Nusa Bhakti
Mengikuti program S2 di Department of Social
profesor riset bidang intermestik Lembaga Ilmu
Science University of Tasmania Australia dan
Pengetahuan Indonesia LIPI
mendapat gelar Master of Social Science pada
Ia pemah menjadi
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu
1995
Pengetahuan Indonesia P2P LIPI 2001 2008
Department of History and Politics University of Wollongong dan memperoleh Ph D pada
Gelar Sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari
FISIP UI tahun 1983 dan Ph D di bidang
2008
Selanjutnya mengikuti program S3 di
Menekuni kajian Papua sejak 2004
Sejarah Politik dan Hubungan Intemasional
Pertama kali ke Papua Sorong pada 1992 untuk
dari School of Modern Asian Studies Griffith
membantu penelitian pemilu
University Brisbane Australia pada 1993
Muda tentang Pemilu PPW LIPI Fokus kajian yang ditekuni olehnya adalah terkait dengan bidang hubungan intemasional pembangunan
Beberapa tulisannya telah diterbitkan antara
lain termuat dalam buku Tentara yang Gelisah
Perspektif Kaum
Tentara Mendamba Mitra Bila ABRI Berbisnis
regional dan subregional ASEAN konflik dan
BilaABRI Menghendaki Menata Negara Militer
perdamaian Ia dapat dihubungi melalui e mail
dan Politik Kekerasan Orde Baru
adriana elisabeth@gmail com
Penerbit
Mizan Bandung The Fall ofSoeharto Human Security in Asia Beranda Perdamaian Aceh
Sri Yanuarti
Tiga Tabun Pasca MoU Helsinki Yogyakarta
aktif sebagai peneliti pada Pusat Penelitian
Pustaka Pelajar 2008 serta jurnaljurnal ilmiah lainnya Ikrar aktif dalam membantu Departemen Pertahanan RI dalam mempersiapkan Rancangan
Undang Undang Pertahanan
2000 2002
dan juga Rancangan Undang undang Tentara Nasional Indonesia 2002 2004
Selain itu is
Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2P LIPI
sejak tahun 1993
Sri Yanuarti
menamatkan studi S 1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada
1991 Kajian yang is tekuni hingga kini adalah mengenai partai politik dan pemilu pertahanan
menjadi pemrasaran di berbagai seminar intema
keamanan serta konflik Beberapa buku dan
sional yang diadakan di beberapa negara antara lain Sydney Canberra Adelaide Melbourne
tulisan telah dihasilkannya antara lain Model Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Da
Darwin dan Brisbane
erah Konflik LIPI 2009
Australia
Honolulu
Santa Barbara dan Washington D 0 AS
Tokyo
Kyoto dan Hiroshima Jepang Beijing Shanghai Cina
Xiamen Cina
Seoul Korea
Singapura
Beranda Perdamaian
Pustaka Pelajar dan LIPI 2008
Kaji UlangPer
tahanan Nasional LIPI 2007 Military Politics
Swiss Oxford UK
Ethnicity and Conflict in Indonesia Research on Inequality Human Security and Ethnicity Oxford University London 2009 Performance and Accountability ofPolitical Parties Case Studies
Adriana Elisabeth
on Local Legislatives
Kuala Lumpur Bangkok Chiang Rai Thailand
lahir di Jakarta pada 8 Juni 1963
Sejak 1989
LIPI Nederland Institute
of Multi Party Democracy IMD 2005
bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian
Politik P2P LIPI bidang politik intemasional dengan bidang keahlian pembangunan regional Asia Tenggara khususnya studi kerja lama subregional ekonomi di ASEAN
Pendidikan
S 1 bidang hubungan intemasional diperoleh dari FISIP Universitas Jayabaya Jakarta pada 1987
Rosita Dewi lahir di Yogyakarta pada 11 September 1982
Anggota tim paling muda ini lulus dari Univer sitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun
2004 Bergabung dengan P2P LIPI sejak 2005 Pada tahun yang sama dia bergabung dengan Tim
169
Kaj ian Papua LIPI Ia menyelesaikan pendidikan
lain Kebij akan Afirmasi untuk Keterwakilan Pe
S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Ia
rempuan di Parlemen Keterwakilan Perempuan
dapat dhubungi melalui e mail ro sita2000@
dalam Pemilu 2009 Perempuan Kepala Keluarga serta Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di
yahoo com
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPR RI terhadap Produksi Undang Undang
Muridan Satrio Widjojo
Berperspektif Gender
bekerja magang sebagai honorer di Kedepu tian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan IPSK LIPI pada 1993 dan resmi bekerja untuk Pusat Penelitian Politik P2P
LIPI sejak 1995
Mardyanto Wahyu Tryatmoko memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari
Sedari 2008 Muridan memimpin tim kajian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Papua dan pada 2010 menjadi Koordinator
GadjA Mada pada tahun 2001
Bersama Jaringan Damai Papua
JDP
Semenjak 2002
yang
is merupakan peneliti pada bidang Perkembangan
bekerja secara sukarela memfasilitasi persiapan
Politik Lokal Pusat Penelitian Politik Lembaga
dialog antara masyarakat Papua dengan pemerin
Ilmu Pengetahuan Indonesia
tah
Sejak akhir 2010 Doktor Sejarah Politik
2009 is menaaatkan dua gelar master yaitu
lulusan Universitas Leiden Belanda 2007 ini
MagisterAdministrasi Publik dari Fakultas Ilmu
menjadi Kepala Bidang Politik Lokal di P2P
Administrasi Universitas Brawijaya dan Master
LIPI Peneliti alumnus UI MagisterAntropologi
of Public Policy dari National Graduate Institute for Policy Studies GRIPS Tokyo Jepang
FISIP UI dan Sarjana Fakultas Ilmu Budaya
UI ini juga menjadi pengajar tidak tetap dan membimbing mahasiswa S3 di FIB UI Sebagai
Hingga saat ini
P2P LIPI
Pada
is menekuni kajian otonomi
daerah dan konflik
peneliti is dikenal sebagai spesialis Papua dan Maluku
Sejumlah monograf artikel dan buku
sudah pernah dihasilkan
di antaranya ialah
Gerakan Mahasiswa 1998
Penakluk Rezim
Orde Baru Jakarta Sinar Harapan 1999
The
Revolt of Prince Nuku Leiden Brill 2009
Karyanya yang terbaru adalah Papua Road Map Jakarta Yayasan Obor Indonesia 2009 Versi bahasa Inggrisnya diterbitkan oleh KITLV Jakarta Leiden dan ISEAS Singapura Muridan
juga menulis sejumlah artikel di jurnal ilmiah internasional dan opini di berbagai surat kabar
Minat penelitian yang sekarang ini dikembang kan adalah sejarah lokal politik lokal konflik dan
Zainuddin Djafar Semenjak 1983 sampai kini bekerja sebagai staf pengajar senior pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional FISIP UI Pada Oktober 2004 memperoleh Ph D
Political Economy
dari GIPIS Department of Politics University of Reading the United Kingdom Berbagai penelitian lapangan telah pernah dijalaninya di
berbagai negara Jepang Cina Korea Selatan Malaysia Inggris Belanda Jordan Mesir UAE
dan Nigeria
Sedari 1 Februari 2010 resmi men
jadi Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Profesor SK Mendiknas
pembangunan perdamaian
serta pengembangan
indeks demokrasi lokal
Ia dapat dihubungi
melalui e mail muridanwidjojo @gmail com
17 Maret 2010
Alamat rumah Jl Rawa Bambu
No 38 Pasar Minggu Jakarta Selatan e mail zainuddin djafar@yahoo com
Aisah Putri Budiatri
Septi Satriani
adalah kandidat peneliti Pusat Penelitian Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI
P2P
Ia menggeluti isu gender partai politik
parlemen dan pemilihan umum Ia meraih gelar
kesarj anaan dari jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia di tahun 2008
Studi perempuan
dan politik telah is tekuni sedari 2005 dengan
beberapa penelitian yang dijalankannya antara 170
menamatkan pendidikan S 1 pada jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM tahun 1999
Pernah menjadi
konsultan data pada sebuah perusahaan riset swasta di Jakarta sebelum kemudian pada 2005
menjadi peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ia terlibat
dalam beberapa penelitian tentang politik lokal
dengan skripsi mengenai
gender dan konflik
Social Responsibility CSR di Era Otonomi Daerah
Politik Corporate
Pernah memenangkan juara terbaik
Indriana Kartini
pertama Lomba Karya Tulis Ilmiah bersama tim
sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
mengenai politik urban dan ruang publik pada
Sosial dan Ilmu Politik Unpad yang lulus pada tahun 2002 ini adalah peneliti Bidang Politik Internasional Pusat Penelitian Politik LIPI Ia
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
PIMNAS
tahun 2008 Saat ini sedang mendalami studi konflik di tingkat lokal
melanjutkan studi di Universitas of Melbourne Australia dan menyelesaikan masternya pada
Khanisa Krisman
tahun 2008
bergabung di Pusat Penelitian Politik pada
Ia merupakan kontributor buku
Saddam Melawan Amerika 2003
juga aktif di
awal 2011
Menamatkan pendidikan SI dari
ISMES the Indonesian Societyfor Middle East
Ilmu Hubungan Internasional UGM pada tahun
Studies
2010 Saat ini Khanisa bergabung di Tim Kajian ASEAN pada Bidang Perkembangan Politik
Dini Suryani
Internasional di P2P Ketertarikan studinya
adalah kandidat peneliti yang bergabung di Pusat Penelitian Politik LIPI awal tahun 2011 Lulus dari S 1 Jurusan Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010
adalah pelbagai masalah politik internasional
seperti demokrasi dan HAM serta dengan isu isu kontemporer seperti keamanan non tradisional dan dinamika dunia maya Ia dapat dihubungi melalui e mail khanisa krisman@yahoo com
171
SILL OZS
IZO
sVd
9L LSL JXa ZtgI SZS IZO dlal OILZI ulJuVf
0 ON olozgnS IoluJ puof ulf
IX Iuluu l IdI I uquJD u ipM IdI7 dZd
It maiv
IIIIIod uullllauad luumf Is3lupoW Isuln lils uui 3uq I0ungnq Buns2ml winSuaui lums uup uuuuifuuliaq Inlufl usuiq tuppI soxfuo psuu of qupns zulduias la aad
000 OSd2I Iulao soVuo guu2 uad ui auH
UBuu2NuE 1
u suinjlaaq Tsipa upud lunuiip Iniun uu ISuugLupjadip ump aur1pbap qulalas uuti iailp Ouux IaN IIV 2
lunurlp fuuX Ia3pw duilas Injun tunpwouoq uuIlioquiauz isalupa 1 3 uzoo Iluuid
4 dZd uuligaauad ts3Iupai puma mjulmi uujuxixilip ludup nulu IsNup ai luuiulu a3I fdooljos ulzasaq inoiutid imuoq uzulup uiizpllp ilu3IsuN
a
u31721snd irijup uup 131 el mluluo
uufuap IdvN0uatlP quluzll uusllnl luuuoj uufuap sllnllp quiisu I P ulul
OOZ 001
plualsqu uup u3luisnd aul3up uv2u3p Idu IBuollp quNsuN
o
Isuds S l uu2u3p ZI
uuan ln luo j ut wog emaN sauzlZlnmq uu3luun 92uaua uuOuop IIIa3IIQ q S I suds t V uuu tpq S I O I mdptaa ayooq
S I suds tV uuuauluq SZ OZ Ia Itlau Nniun qu Isuu Buufuud
u
slu Iai uuluruxs iad
S
uuin3ouusa3q fuu i silnuod Ipuglad grmvf i unB5uul Ipufuaui u ugnuodas lunutlp 2uu i uusilnL t
Iuulslao uup tuuq Buu i uuiiNlutad nulu ulup Ounpuufuaui uusilnl und udu usuiluq uup 3Inimq uiulup uuNlsmIllgndip iluuiad wnlaq uup uvquuzafjai nulu uuinpus uuInq iaipuos uXmi uuVdniaui uusilnl
Z
sij2i ul usuquq undnuuz uismopul usu pq
uiulup lluq Iuuolsuuaalul uup p30m wulup 1IIIIod uu2uap uuIppaq Suu f umilsi iad uup nsi sulu qulutll uulfu l umIudn iaui sntuq lunwlp fuux uusiln L
I
ln3ll zaq
uunluala I uu5uop qulsuu uuuiial3l vtup uaui Nllliod uuppuod luunf Is Iupo d
uu3jscN
rall
Editor Spti Sntriani
DEMORM
x
RRA ELITE L
RL q
m
A 6 X010
IIlya IN 1
