Jurnal
Jumal Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2P
Penelitian Politik
LIPI
merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah masalah
strategis yang terkait dengan bidang bidang bidang politik nasional lokal dan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi pemilihan umum konflik otonomi daerah pertahanan dan keamanan politik
luar negeri dan diplomasi dunia Islam serta isu isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia
P2P LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan
pada tuntutan dan tantangan bare baik yang bersifat akademik maupun praktis kebij akan khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah demokrasi HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasi onal Secara akademik P2P LIPI dituntut menghasilkan kajian kajian unggulan
yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun intemasional Sementara secara moral P2P LIPI dituntut untuk memberikatt arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia barn
yang rasional adil dan demokratis Karena itu kajian kajian yang dilakukan tidak semata mata berorientasi praksis kebijakan tetapi juga pengembangan
ey
ilmu ilmu pengetahuan sosial khususnya perambahan konsep dan teori teori baru ihnu politik perbandingan Politik studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik baik lokal nasional regional maupun internasional
LIPI Mitra Bestari
Prof Dr Dewi Fortuna Anwar
Ahli ASEAN dan Politik Luar Negeri Prof Dr Indria Samego
Ahli Perbandingan Politik dan Bidang Keamanan Prof Dr M Ryaas Rasyid MA
Ahli Otonomi Daerah dan Politik Lokal Prof Dr Syamsuddin Haris
Ahli Kepartaian Pemilu dan Politik Nasional Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti
Ahli Bidang Pertahanan dan Politik Intemasional Prof Dr Riza Sihbudi
Ahli Dunia Islam dan Politik Timur Tengah Prof Dr Zaenuddin Jafar
Ahli Bidang Hubungan Intemasional
Penanggung Jawab
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Pemimpin Redaksi
Heru Cahyono
Dewan Redaksi
Indriana Kartini Mardyanto Wahyu Tryatmoko Sri Yanuarti
Sekretaris Redaksi
Luky Sandra Amalia
Keuangan
Sarah Nuraini Siregar
Produksi dan Sirkulasi
Nanto Sriyanto Anggih Tangkas Wibowo P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI Jl Jend Gatot Subroto No 10 Jakarta 12710
Alamat Redaksi
Telp 021 525 1542 ext 757 763 Fax 021 520 7118 ISSN Distributor
1829 8001
Yayasan Obor Indonesia
Jin Plaju No 10 Jakarta 10230
Telp
021 31926978 3920114
Faks
02 1 31924488
E mail yayasan oborcbn net id
Jurnal Penelitian
Vol 8 No 2 2011
DAFTAR ISI Catatan Redaksi
in
Artikel
Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru Athigah Nur Alami
163
Dinamika Perbatasan Wilayah Laut di Selat Malaka Singapura Awani Irewati
183
Indonesia dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara Kasus Perdagangan
Orang pada Pekerja Migran Tri Nuke Pudjiastuti
197
Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia
Ganewati Wuryandari
213
Indonesia dan Dinamika Politik Timur Tengah Januari November 2011 Riza Sihbudi
231
Hubungan Indonesia Amerika di Masa Obama dari Kerja Sama Anti Teroris sampai Penggalangan Demokrasi
Siswanto
245
Industri TPT Indonesia dalam ACFTA Siapa Juragan di Pasar
Domestik Agus R Rahman
259
Resume Penelitian
Problematika Penggabungan Daerah 275
Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Kecenderungan Hubungan Anggota Legislatif dan Konstituen Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009 287
Luky Sandra Amalia Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru
Studi Kasus
di Sumbawa Septi Satriani
299
Review Buku
Pertahanan Asia Pasifik dalam Pusaran Globalisasi Muhamad Haripin
307
Pilar Penyangga Kemajuan Cina dan Peluang menjadi Negara Adikuasa Sandy Nur Ikfal Raharjo Tentang Penulis
313 323
CATATAN REDAKSI
Lepas dari ketegangan yang sebatas menyoal
rakyat Indoenesia
pada negara bahkan menyempit pada negara
lagi menyoal pada upaya untuk menyelesaikan
adidaya semata isu dunia internasional pada era
pada ketegangan antar negara melainkan juga
pasca Perang Dingin memunculkan persoalan yang berpusat pada individu manusia sebagai konstituen dasar dari perdamaian dunia PBB
kepentingan langsung dari anak bangsa yang berada dalam tanggung jawab hukum negara Sejumlah artikel yang hadir dalam edisi kali
sebagai badan dunia yang mengurusi persoalan
ini mencoba menyoroti pengaruh globalisasi
dari tantangan dunia merupakan bagian dari yang
dan demokratisasi terhadap politik luar negeri
dituntut untuk menyikapi perubahan tersebut
Indonesia
Konsep human security yang berdasarkan
premis dasar dari pendangan yang menegaskan
defmisi UNDP 1994 berartifreedom from wants
nisi intermestik dari politik luar negeri
and freedom from fear merupakan bagian dari gagasan untuk menyikapi perubahan tersebut
Politik luar negeri bukan
Kedua faktor tersebut merupakan
Artikel lain mencoba menyoroti persoalan
Dunia pasca Perang Dingin tidak lagi disesaki
human trafficking dari dua sudut pandang yang berbeda Di satu sisi human trafficking dipotret
oleh persoalan mengurusi negara namun juga
terkait dengan keberadaan Indonesia sebagai
merambah hingga ke tingkat individu manusia
negara pengirim tenaga kerja migran terbesar
Kedaulatan tidak semata berarti penguasaan
kedua dan peran aktif Indonesia di forum inter
wilayah tertentu tetapi juga barns diimbangi
nasional Sementara artikel lain melihat human
oleh kemampuan untuk mensejahterakan warga
trafficking sebagai bagian integral dari persoalan politik domestik Indonesia yang bermuara ke
negara yang berada dalam wilayahnya Perluasan konsep kedaulatan dari semata klaim wilayah hingga mencakup kemampuan membangun tertib ekonomi dan politik itu merupakan satu ide dari
konsep Responsibility to Protect yang digagas oleh Australia pada awal dasawarsa 1990 an
hingga mencuat kembali saat perubahan politik domestik memanas di Libya Perkembangan tersebut pada akhirnya mengajak kita untuk
mengkaji kembali batas tradisional dari politik
luar negeri dan isu yang relevan untuk dibahas
tingkat internasional Kedua artikel tersebut sal
ing melengkapi untuk membantu kita memahami human trafficking sebagai isu human security yang sangat relevan bagi Indonesia Edisi kali ini juga masih menyoal pada
beberapa isu tradisional seperti hubungan dengan negara sahabat dan perkembangan kawasan
strategis bagi Indonesia Namun perkembangan politik internasional terkini menunjukkan
bahwa hal yang semula bersifat state to state
Dengan menengok pada perubahan dan
itu tak lagi demikian Peranan Indonesia dalam
gagasan yang telah muncul sej ak periode 1990an
pasukan perdamaian PBB menunjukkan salah
itu Jurnal Penelitian Politik kali ini mengambil
satu pergeseran isu tersebut Pasukan penjaga
tema besar mengenai
Membaca Arab Politik
perdamaian yang pada mulanya bersifat menjaga
Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Indo
perdamaian antara dua negara perkembangan
nesia telah mengalami perubahan yang demikian besar semenjak reformasi terjadi di negeri ini Isu dan pengambilan kebijakan politik luar negeri
mutakhir menunjukkan tantangan untuk mampu
menj aga konflik yang tidak sebatas antara negara dengan negara Hal tersebut sepatutnya menjadi
telah mengalami perubahan bila dibandingkan
perhatian penting bagi Indonesia yang ingin tetap
dengan era pemerintahan Orde Baru Perubahan
mempertahankan peranannya dalam pengiriman
itu juga menimbang pada dinamika internasi onal yang menjadi perhatian pemerintah dan
pasukan perdamaian PBB itu Artikel lain yang
iii
nampak berkesan mengupas isu tradisional me
nyoal pada sikap Indonesia terhadap perubahan yang terjadi di Timur Tengah dan hubungan
mengalami dinamika yang hebat baik dalam coal subyek kajian dan juga aktor non negara yang terlibat isu kebangkitan China membuat kita
Indonesia dengan Amerika Serikat dengan
kembali waspada pada kembalinya dominasi
menimbang sisi personal Presiden Obama
isu state to state menimbang dampak dari kete
Kedua artikel ini meski mengupas persoalan
gangan yang bakal muncul antara China dengan
yang nampaknya hanya berkesan state to state
kekuatan status quo
namun menunjukan adanya faktor sub negara
yang mempengaruhi politik luar negeri Indo nesia Hubungan Indonesia dengan kawasan
Timur Tengah yang belakangan marak dengan pergolakan domestik yang dikenal dengan Arab Spring tentunya memiliki pengaruh terhadap
Selain ulasan buku tersebut edisi jurnal
kali ini seperti biasanya menampilkan resume
dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok penelitian di Pusat Penelitian Politik
P2P
LIPI Tiga topik penelitian yang hadir pada edisi kali ini bertemakan dilema penggabungan
politik luar negeri terutama karena adanya sisi
daerah hubungan anggota DPRD Banten dengan
keterkaitan emosional dan sejarah Faktor may
konstituen sebagai bagian dari fungsi yang
oritas penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan hal penting yang dijadikan sandaran
diembannya serta ulasan mengenai peran elit
Sementara hubungan politik luar negeri Indonesia
dengan Amerika Serikat dilihat dari faktor personal Obama merupakan hal lain dari faktor
sub state yang menarik untuk diperhatikan Jurnal Penelitian Politik kali ini juga
menampilkan ulasan buku yang terkait dengan
tema besar edisi kali ini Buku yang berte makan pengaruh globalisasi terhadap wacana pertahanan di Asia Pasifik serta kebangkitan
kekuatan ekonomi RRC menj adi dua hal yang bertolak belakang yang layak kita perhatikan Bertolak belakang dengan isu pertahanan di Asia
1v
lokal dalam dinamika politik di Bima NTB
Berangkat dari isu perubahan isu politik luar negeri yang mengalami pergeseran batas batas tradisionalnya edisi kali ini ingin menyegarkan
kembali tentang diskusi yang telah muncul sejak satu dasawarsa lalu itu dengan melihat
pada perkembangan yang lebih barn dan segar Semoga sajian edisi Jurnal Penelitian Politik kali ini mampu memberikan diskusi dan informasi
yang berguna bagi kajian politik di Indonesia Selamat membaca REDAKSL
PROFIL DAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA ORDE BARU 01eh Athiqah Nur Alami
Abstract
Formation oftheprofile and orientation oflndonesian foreignpolicy in post New Order era is closely related to domesticfactors ofdemocratization and externalfactors ofglobalization Democratization movement has promp ted the emergence of new issues and actors at the national and international level The focus in global interactions
and issues offoreign policy is no longer solely associated with traditional issues but also issues of economic social culture and religion The linkage between the issues makes the actors in foreign policy are more diverse The process offormulating and implementing Indonesian foreign policy in post New Order era shows the trend ofthe involvement ofstate actors which extends horizontally and vertically as well as non state actors Therefore it affects the configuration and structure of Indonesian foreign policy and the pattern or style of diplomacy that played by the head ofgovernment Meanwhile the dynamics ofnational economic and political situation after the New Order era is the main variables that determine Indonesia sforeign policy orientation The governments from President Habibie to President Susilo Bambang Yudhoyono have put the agenda ofeconomic recovery as the main component that directs Indonesian foreign policy However the orientation faces a dilemma if it is associated with the implementation offree and active policy as a basic principle oflndonesian foreign policy
Pendahuluan
perkembangan lingkungan internasional Situasi
Profil dan orientasi kebijakan luar negeri Indone sia pasca Orde Baru mengalami perkembangan
politik internasional sepuluh tahun sej ak usainya Perang Dingin mulai memasuki era globalisasi
signifikan dibandingkan periode sebelumnya
Era tersebut ditandai dengan transformasi sistem
Perkembangan terjadi tidak hanya dari sisi
politik dan ekonomi global yang berimplikasi
aktor aktor yang terlibat tapi juga isu isu yang menj adi fokus dari kebijakan luar negeri
secara budaya ekonomi dan politik bagi negara
Indonesia Kondisi tersebut dipengaruhi oleh
proses demokratisasi yang berlangsung di
dan masyarakat Dunia menjadi saling terinte grasi sehingga semakin melemahkan batas
batas negara dan meningkatkan interkoneksi
Indonesia pasca Orde Baru Dengan kata lain
antarwilayah
Kegagalan perbaahan dan krisis
demokratisasi merupakan fenomena penting yang
mata uang di salah satu negara Asia Tenggara
mewarnai perpolitikan Indonesia di akhir tahun
misalnya telah menimbulkan kepanikan financial
1990an Berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru
yang berefek global dan dan bergulir bagaikan
telah membawa angin segar bagi dimulainya
bola salju ke negara negara Asia lainnya
demokratisasi demi tercapainya agenda reformasi
termasuk Indonesia Pada satu sisi krisis ekonomi
politik Proses demokratisasi ditandai dengan
Asia tahun 1997 memang telah memporakporan
fase transisi dari era otoritarian ke era demokrasi
dakan perekonomian nasional dan menimbulkan
dari demokrasi elektoral menuju demokrasi sub
instabilitas domestik Namun pada sisi lain krisis
stansial dan konsolidasi demokrasi Fase tersebut
ekonomi sebagai bagian dari proses globalisasi
diawali oleh perubahan perubahan fundamental
telah menjadi momentum penting yang membuka
dalam rangka membangun tatanan kehidupan
jalan bagi proses demokratisasi di Indonesia
politik yang lebih demokratis termasuk dalam penataan kebijakan luar negeri Indonesia
Oleh karena itu
pembentukan profit dan
penentuan orientasi kebijakan luar negeri
Selain dipengaruhi oleh perkembangan
Indonesia pasca Orde Baru terkait erat dengan
politik domestik profil dan orientasi kebijakan
faktor domestik yaitu demokratisasi dan faktor
luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari
eksternal di lingkungan internasional Gerakan
163
demokratisasi pasca Orde Baru telah mendorong kemunculan berbagai isu dan aktor barn di tingkat nasional dan internasional Fokus dalam inter
tersebut Merekamendefmisikan konsep konsep tersebut dengan caranva masing masim tergan
aksi global dan isu politik luar negeri tidak lagi
tung pada bagaimam mercka men wlakan konsep tersebut baik secara objelctifmaupun
semata mata terkait dengan isu isu tradisional
subjektif Nalnun tulisan ini tidak akan memba
tetapi juga isu isu ekonomi sosial budaya dan
has perdebatan yang bersifat konseptuA tersebut
agama sebagai bagian dari sendi sendi kehidupan
secara lebih detail melainkan berupaya menem
manusia
patkan berbagai konsep dan definisi demokrasi
Keterkaitan antar isu menjadikan
aktor aktor dalam kebijakan luar negeri bukan
dalam konteks proses demokratisasi di Indonesia
hanya negara atau pemerintah yang berkuasa
khususnya pasca Orde Bani
melainkan juga aktor aktor non negara Situasi semakin kompleks ketika berbagai isu dan aktor tersebut tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu
Secara etimologis demokrasi dapat didefi nisikan sebagai
the rule of thepeople
Definist
ini menunjukkan bahwa demokrasi mengandung
yang terpisah pisah melainkan saling terkait
dua komponen utama yaitu rule dan people
dan memengaruhi satu sama lain Kompleksitas
Maksudnya bahwa demokrasi inengliendaki
isu dan aktor dalam kebijakan luar negeri
adanya pemerintahan oleh rakyat
sebagai efek dari demokratisasi dan globalisasi
capai demokrasi dengan karakter tersebut
inilah yang memengaruhi kebijakan luar negeri
diperlukan suatu proses menuju demokrasi
Indonesia pasca Orde Baru
Untuk men
Bagian pertama
yang disebut demokratisasi Sebagai suatu proses demokratisasi memerlukan waktu yang tidak singkat dan bukanlah upaya yang mudah
mengulas perjalanan proses demokratisasi di
Bahkan Grugel menyebut demokratisasi sebagai
Untuk mengkaji hal di atas tulisan ini terdiri atas beberapa pembahasan
Indonesia sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan
A discrete set of sequential chan es achieved
mengaitkannya dengan globalisasi Bagian ini
in a few years
penting untuk diulas sebagai faktor pendorong
struggles and a transfoamutiota ofdeep ctr7rctur e
utama bagi perubahan sendi sendi kehidupan
or
politik di Indonesia dalam kebijakan nasional
lain
dan kebijakan luar negeri Indonesia Bagian
proses transformasi dari sistem politik yang
kedua akan mengkaji profil kebijakan luar negeri
tidak demokratis atau otoritarian menuju sistem
Indonesia pasca Orde Baru khususnya dalam
politik yang mengedepankan peinerintalian olell
kaitannya dengan aktor aktor yang terlibat
rakyat sehingga terwiu ud proses pengambilan
struktur pengambilan keputusan dan pola atau
keputusan yang akuntabel dan representatif
gaya diplomasi Selanjutnya bagian ketiga akan
Karena demokratisasi sebagai suatu proses maka
menganalisis arah orientasi kebijakan Iuar negeri
demokratisasi menurut perspektif ihnu politik
Indonesia pasca Orde Baru yang dikaitkan dengan interpretasi dan pelaksanaan prinsip liar
dipahami sebagai a contimttmt fi om a minimal
negeri bebas aktif Lalu catatan akhir tulisan ini
demokratisasi merupakan serangkaian proses
cis
as
a series of open ended
an unohtainale utopia
Dengan kata
demokratisasi dipahami sebagai suatu
to maximalist position
Maksudnya bahwa
akan kembali menekankan isu isu strategis yang
dalam berdemokrasi rnulai dari bentuk van
perlu menjadi prioritas dalam rangka memperte
paling dasar minimal hingga bentuk yang lebih
gas profil dan orientasi kebijakan War negeri
luas dan dalam
Indonesia pasca Orde Baru
demokrasi transisi elektoral inaupun substansial
Demokratisasi Pasca Orde Baru
mengikuti bola di atas tidak bisa dilcpaskan dari
Istilah demokratisasi merujuk pada akar kata
perkembangan politik domestik yang memanas
maksimal
balk dalam bentuk
Perjalanan demokratisasi di Indonesia yang
demokrasi
suatu konsep yang secara esensial
masih menjadi perdebatan essentially contested concept di kalangan akademisi maupun praktisi
ilmu sosial politik Tidak ada konsensus terhadap pemaknaan tunggal dan pasti fixed atas konsep 164
Laurence Whitehead Dentocarti citron
The ort surd b xpel i
ence Ncw York Oxford Univcrsity Press 2002
Min 14
Jean Grugel Dcmocrutization sl Craicad Ltnvduciiou York Palgrave 2002 rt id
hlm 4
Cvv
di akhir tahun 1990 an dan krisis ekonomi
Rp17 000 pada 22 Januari 1998 dan laju inflasi
Asia tahun 1997 Setelah berada di puncak ke
mencapai Sembilan ratus persen 4
berhasilan pembangunan pada pertengahan 1984 1985 rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto mengalami penurunan kondisi
ekonomi sosial dan politik Indikasinya terlihat
ketika mulai bermunculan berbagai problem pembangunan
meskipun ekonomi Indonesia
pada masa tersebut masih relatif stabil dengan angka pertumbuhan ekonomi rata rata 6 7
Persoalan korupsi kolusi dan nepotisme yang merajalela akibat kekuasaan pihak swasta yang terlalu besar di sektor sektor ekonomi semakin
memperlebar jurang sosial ekonomi di masyara kat Kondisi tersebut kian parah ketika kebebasan berbicara dan berpendapat dalam kerangka pembangunan politik dibelenggu sedemikian
kuat oleh pemerintah Orde Baru Oleh karena itu pada masa 1989 1999 instabilitas politik do mestik di beberapa negara termasuk Indonesia lebih merupakan ekses negatif pembangunan di
Anjloknya nilai rupiah pada akhirnya menjalar ke sektor perekonomian lainnya
seperti rontoknya pasar uang pasar modal dan perbankan nasional Akibatnya ratusan perusa
haan terutama di sektor konstruksi manufaktur
dan perbankan gulung tikar dan melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja PHK
Pada saat itu tingkat pengangguran di
Indonesia mencapai sekitar 20 juta orang atau 20
dari angkatan kerja dan jumlah penduduk di
bawah garis kemiskinan meningkat hingga 50 dari total penduduk Indonesia Kondisi tersebut pada akhirnya memicu gejolak sosial dan aksi
protes dari masyarakat yang menuntut mundur pemerintah Orde Baru Akibat dari desakan
berbagai elemen masyarakat itulah maka pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari posisinya dan mengangkat Wakil Presiden B J Habibie sebagai penggantinya
berbagai sektor
Pada masa pernerintahan Presiden B J
Ketidakstabilan politik domestik yang ter jadi di Indonesia di tengah terpaan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 1998 menjadikan kondisi politik dan ekonomi Indonesia berada dalam
Habibie inilah proses demokratisasi di Indonesia
dimulai dan sering kali disebut dengan model demokrasi transisi dari rezim Orde Baru ke rezim selanjutnya Pada masa ini periode demokratisasi
posisi kritis Tragedi ekonomi yang berawal
di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi
dari krisis nilai tukar Baht di Thailand pada Juli
domestik tetapi juga faktor internasional sebagai
1997 telah menimbulkan kepanikan finansial dan bergulir bagaikan bola salju ke negara negara
konsekuensi globalisasi Selain didorong oleh krisis ekonomi Asia 1997 faktor eksternal dari
Asia lainnya termasuk Indonesia Kegagalan per
demokratisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan
bankan dan krisis mata uang di salah sate negara
dari fenomena demokratisasi global di berbagai
Asia Tenggara tersebut telah menimbulkan efek
negara Selama 1974 1990 telah terjadi proses
global Mendunianya dampak krisis moneter di
Asia tersebut membuktikan adanya interkoneksi
j aringan global yang meningkat di era globalisasi Peningkatan interkoneksi dalam konteks global
demokratisasi di sekitar 30 negara di dunia di antaranya di Portugal
1977 Selatan
sebagian besar sektor perekonomian Indonesia
telah menyebabkan kenaikan nilai mata uang rupiah dan mendorong inflasi Nilai rupiah yang
1974
Brazil Honduras El Salvador Guatemala India
peristiwa di wilayah geografi tertentu dan dalam
bagi wilayah lainnya dan dalam dimensi yang berbeda Krisis ekonomi yang melanda hampir
Yunani
Ekuador Peru Bolivia Argentina Uruguay
isasi kontemporer menjadikan dampak dari suatu dimensi tertentu dapat membawa efek signifikan
1974
Turki 1987
1980
Filipina
dan Pakistan
1986
1988
Korea
Sebagai
respons atas perkembangan tersebut Huntington
berargumen bahwa demokratisasi telah menjadi
fenomena yang mengglobal di akhir abad ke 21 yang disebutnya sebagai gelombang ketiga demokratisasi third wave globalization
telah mencapai Rp11 000 per dolar AS terus
merosot hingga ke titik paling rendah ke angka
4 Leo Suryadinata Politik Luar Negeri di Bawah Soeharto Jakarta LP3ES 1998
hlm 41
Samuel P Huntington The Third Wave Democratization in
the Late Twentieth Century Norman University ofOklahoma Press 1991
hlm 21
24
165
Demokratisasi periode ini dilatarbelakangi
sampai dengan masa kejatuhannya 8 namun di
oleh beberapa faktor di antaranya melemahnya
sisi lain AS dan jaringan NGO nya memperkuat
legitimasi pemerintah terjadinya krisis ekonomi
jaringan kekuatan oposisi pemerintah Orde Baru
munculnya kebijakan baru dari aktor eksternal
dan adanya efek demonstrasi yang bersifat bola
yang sejalan dengan agenda demokratisasi AS mendekati kekuatan kekuatan oposisi yang
salju 6
diprediksi akan menjadi kekuatan baru dalam
Faktor faktor di atas menunjukkan bahwa proses demokratisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Kerapuhan sistem politik otoritarian dan krisis legitimasi serta kepercayaan
terhadap pemimpin di dalam negeri dapat muncul sebagai pendorong demokratisasi secara internal Sementara itu globalisasi yang membuka pelu ang bagi persebaran paham demokrasi dan rekon figurasi sistem politik dan ekonomi internasional
merupakan faktor internasional yang mendorong proses demokratisasi
pemerintahan selanjutnya
Hal ini terlihat
dari pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh Duta Besar AS Stapleton Roy Asisten Menlu AS Urusan Asia Pasifik Stanley Roth dan Menlu AS Madeleine Albright terhadap tokoh tokoh politik seperti Gus Dur Megawati dan Amien Rais Kebijakan tersebut semakin terbuka bagi AS ketika Indonesia memasuki masa demokratisasi Proyek demokratisasi di Indonesia juga
Situasi politik global
disebarkan oleh negara negara Eropa dan
tersebut menunjukkan perkembangan signifikan
berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden
akan kemunculan periode transisi demokratisasi
Susilo Bambang Yudhoyono Dengan instrumen yang serupa Uni Eropa UE sebagai lembaga
dari pemerintahan non demokratis
otoritarian
menuju sistem politik yang demokratis Hal
donor terbesar di dunia bekerja sama dengan
tersebut di antaranya dilatarbelakangi oleh
pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
berakhirnya Perang Dingin antaraAmerika Seri
kerja sama pembangunan untuk mendukung
kat AS
Runtuhnya Uni
demokratisasi good governance pembangunan
Soviet secara tidak langsung dianggap sebagai
sosial dan ekonomi berkelanjutan dan mengikis
dan Uni Soviet US
tonggak kemenangan demokrasi dan harapan
kemiskinan
bagi perdamaian dunia Asumsinya bahwa
bantuan hibah dalam skema National Indicative
semakin banyak negara demokratis maka kian
Program NIP tahun 2002 2004 dan 2005 2006
kecil kemungkinan terjadinya perang Karena demokrasi dianggap simetris dengan perdamaian
negeri tersebut menunjukkan besarnya per
Salah satu programnya adalah
sebesar 222 juta euro 10 Berbagai bantuan luar
dunia maka AS menjadikan demokrasi sebagai
hatian dan harapan dunia internasional akan
salah satu prasyarat bagi suatu negara untuk
perkembangan demokratisasi di Indonesia
diterima dalam pergaulan dunia internasional
Secara politic bantuan tersebut diyakini mampu
Indonesia yang pada saat itu sedang
mendorong proses demokratisasi di Indonesia
memulai proses demokratisasi juga menjadi
dan menjadi landasan penting bagi pencapaian
salah satu sasaran bagi proyek demokratisasi
pertumbuhan ekonomi kesejahteraan stabilitas
yang dikampanyekan olehAmerika Serikat Pada
dan perdamaian di tingkat nasional regional
masa awal demokratisasi Indonesia dibanjiri
dan internasional Selain itu bantuan luar negeri
oleh berbagai bantuan luar negeri salah satunya
tampaknya telah menjadi bagian yang tidak
adalah lembaga donor pemerintah dan swasta
terpisahkan dari politik luar negeri suatu negara
di bawah kendali pemerintah Amerika Serikat
Sebenarnya agenda demokratisasi telah didorong oleh pemerintah Amerika Serikat sejak Presiden
8 Dukungan tersebut ditandai dengan tetap mengalimya bantuan
Soeharto masih berkuasa
ekonomi melalui IMF dan militerAS terhadap rezim Soeharto
Pada saat itu
di
satu sisi AS tetap mendukung rezim Soeharto
9Ikrar Nusa Bhakti
Amerika Serikat dan Proses Demokrati
sasi Indonesia 1992 2000
dalam Rama Shofi Inayati Ed
Hubungan IndonesiaAmerika Serikat 1992 2000 Masa Peme Ibid
rintahan Presiden Clinton
Lembaga tersebut antara lain United States Agency for Inter national Development USAID
the Ford Foundation the Asia
Foundation National Democratic Institute NDI
166
Japanton Sitohang Ed
Jakarta PPW LIPI 2000
Hubungan Indonesia Uni Eropa
Penguatan Good Governance
hlm 33
hlm 93
Jakarta
P2P LIPI
2006
dan refleksi dari kepentingan nasional negara atas
militer juga pada reformasi konstitusi khususnya
proyek demokratisasi
amandemen UUD 1945
Proses demokratisasi semakin menunjukkan
kemajuan seiring dengan upaya pemerintahan
Selama pemerintahan
Orde Baru UUD 1945 dianggap sebagai pe rundangan yang sakral dan nyaris tidak pernah
transisi untuk menaikkan legitimasinya di mata
tersentuh Akibatnya UUD 1945 sebagai sumber
masyarakat Secara politik pemerintahan transisi
perundangan utama rentan bagi penyalahgunaan
B J Habibie mengalami persoalan legitimasi
kekuasaan Sifat UUD 1945 yang sentralistik dan tidak memberikan ruang bagi mekanisme
yang serius Im ditandai dengan lemahnya du kungan dari kelompok elit politik kelompok
check and balances antarkomponen dalam
militer serta kaum aktivis pro reformasi Habibie
pemerintahan baik eksekutif pusat daerah
masih dianggap bagian dari rezim Orde Baru
legislatif maupun yudikatif merupakan alasan
dan kaki tangan Soeharto yang tidak memiliki
kuat yang mendasari desakan amandemen UUD
perbedaan kebijakan dengan Soeharto Untuk
1945 Untuk itu tanpa mengubah Pembukaan
menepis anggapan tersebut dan meningkatkan
UUD 1945 dalam kurun waktu 1999 2002 UUD
legitimasi politiknya
sejumlah gebrakan yang menandai proses de
1945 mengalami empat kah amandemen yang ditetapkan melalui Sidang Umum dan Sidang
mokratisasi di era transisi Pemerintahan Habibie
Tahunan MPR 13 Berbagai amandemen tersebut
membuka kran kebebasan pers membebaskan
berhasil membawa perubahan signifikan dalam
tahanan tahanan politik semasa rezim Soeharto
beberapa hal di antaranya kedudukan lembaga
seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar
negara pembatasan masa jabatan presiden dan
Pakpahan menghasilkan undang undang yang terkait dengan perlindungan HAM 1 mendorong
wakil presiden pemilihan presiden dan wakil
Habibie melakukan
ratifikasi empat konvensi internasional dalam
presiden secara langsung pembentukan insti tusi yang memperkuat sistem ketatanegaraan
masalah hak hak pekeri a
Indonesia dalam mewujudkan sistem demokrasi
membentuk Komnas
Perempuan dan mengizinkan pembentukan
seperti Mahkamah Konstitusi MK dan Komisi
partai partai politik
Pemilihan Umum
Dalam rangka memulai perubahan funda mental untuk membangun tatanan kehidupan
politik yang lebih demokratis maka pemerintah saat An menetapkan pelaksanaan pemilu diper
KPU
Berbagai perubahan
tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan ber
bagai undang undang organik serta peraturan di bawahnya
Berdasarkan agenda yang dikedepankan
cepat menjadi tahun 1999 dari jadwal semula
oleh Presiden Wahid dan selanjutnya Presiden
tahun 2003
Proses demokratisasi berlanjut
Megawati proses demokratisasi yang terjadi
dengan diselenggarakannya pemilu 1999 untuk
di Indonesia saat itu lebih berupa demokrasi
memilih anggota legislatif yang bertugas
elektoral atau prosedural
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
termasuk dalam kategori bentuk demokrasi yang
Jenis demokrasi ini
Sidang Istimewa MPR RI pada Agustus 1999
minimalis yaitu melihat demokratisasi sebatas
menetapkanAbdurrahman Wahid Gus Dur dan
penyelenggaraan pemilu secara rutin dan penge
Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan
nalan norma norma dasar yang memungkinkan
Wakil Presiden RI Agenda demokratisasi pemer
terselenggaranya pemilu Ide awal atas definisi
intahan baru selain terkait dengan reposisi peran
tersebut berasal dari seorang ekonom Joseph Schumpeter yang melihat demokrasi sebagai Apolitical method Jfor arriving at political
UU dimaksud ialah UU No 5 Tahun 1998 mengenai Penge
sahan Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment dan UU No 29 Tabun
1999 mengenai Pengesahan Convention on the Elimination of
decisions in which individuals acquire power to
decide by means of a competitive struggle for
All Forms ofRacial Discrimination 1965 12 Empat konvensi internasional tersebut antara lain Konvensi
No 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlind ungan Hak hak Berorganisasi Konvensi No 105 Tabun 1957
tentang Penghapusan Kerja Paksa Konvensi No 111 Tabun
1958 tentang Diskriminasi dalam Ketenagakerjaan dan Jabatan Konvensi No 138 Tabun 1983 tentang Usia Minimum
Amandemen I Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 21
Oktober 1999 Amandemen 11 Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7 18 Agustus 2000 Amandemen III Sidang Tahunan MPR 2001
tanggal 1 9 November 2001
Amandemen IV
Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1 11 Agustus 2002
167
the people s vote
14 Dengan kata lain demokrasi
dari penguasa baik di level vertikal melalui pe
masih dimaknai secara sempit dan formal sebagai
milu maupun horizontal pembagian kekuasaan
suatu mekanisme untuk memilih pemimpin
antara eksekutif legislatif yudikatif
dan Cara untuk melembagakan kompetisi atas
juga memiliki kebebasan substansial dalam hal
kekuasaan
berpendapat beragama berserikat berdemon
Selain itu mekanisme pemilihan
Individu
Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR RI
strasi
menunjukkan bahwa tatanan demokrasi masih
Dengan kata lain menurut Diamond demokrasi
pada tahap prosedural
liberal memungkinkan warga negaranya politi
Terlepas dari berbagai kekurangan tersebut
era pemerintahan Presiden Wahid dan Presiden
dan memiliki akses akan informasi
cally equal under the law 16 Dalam perkembangan selanjutnya konsepsi
Megawati telah memberikan dasar penting bagi
demokrasi semakin berkembang dan tidak ter
perkembangan demokratisasi di Indonesia Pada
dikotomi antara demokrasi prosedural dengan
masa ini demokrasi elektoral yang berjalan
demokrasi substansial Pengalaman demokrasi
telah menjadi awal dari pembangunan institusi
negara negara di Amerika Tengah menunjukkan
demokrasi di Indonesia Berbagai perundangan
peluang munculnya grey zone antara demokrasi
yang dihasilkan juga telah dapat mewadahi
elektoral dan demokrasi liberal biasa disebut
proses transisi menuju demokrasi khususnya
dengan istilah
dalam persiapan mekanisme Pemilu tahun
ini merupakan kombinasi antara demokrasi dan
2004 Pemilu ini merupakan tahap progresif
otoritarian sehingga mereka tidak dapat dikat
dari proses demokratisasi di Indonesia karena
egorikan negara demokrasi dan tidak juga negara
sebagai momentum berakhirnya masa transisi dan
otoritarian Karakteristik demokrasi seperti ini
Jenis demokrasi
hybrid regime
mulai dimasukinya era konsolidasi demokrasi
serupa dengan asumsi teori transisi yang melihat
Pada pemilu 2004 itulah untuk pertama kalinya
transisi dan konsolidasi sebagai bagian dari
masyarakat Indonesia secara langsung memilih
proses demokratisasi Menurut Linz dan Stepan
pasangan Presiden Wakil Presiden anggota DPR
demokrasi transisi akan berakhir ketika terca
RI dan DPD untuk periode lima tahun ke depan
painya kesepakatan tentang mekanisme politik untuk menghasilkan pemerintahan terpilih ketika
2004 2009 Pemilu 2004 merupakan tonggak awal
suatu pemerintahan yang berkuasa muncul Bari
pelaksanaan menuju demokrasi substansial
pemilu dan ketika lembaga eksekutif legislatif
atau konsolidasi demokrasi Jenis demokrasi
dan yudikatif yang disatukan oleh demokrasi
ini termasuk dalam posisi maksimal dalam
tidak harus berbagi kekuasaan dengan institusi
kontinum proses demokratisasi di Indonesia
lainnya l Setelah masa transisi ini berakhir maka
di mana demokrasi dipahami secara lebih luas dan tidak sekadar pemilu Akar demokrasi ini
suatu negara akan masuk dalam periode kon
berasal dari konsep poliarki oleh Robert Dahl yang menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya berupa kompetisi yang memungkinkan orang
dengan terlembaganya partai politik dan sistem
untuk mengekpresikan preferensi
kebangkitan masyarakat sipil civil society
politiknya
solidasi demokrasi
Periode ini ini ditandai
kepartaian netralitas masyarakat pemilih dan 18
dengan cara yang benar tetapi juga kebebasan substansial ls Selanjutnya konsep demokrasi yang lebih luas ini dikenal dengan demokrasi liberal atau demokrasi substansial yang kom
Kondisi inilah yang kurang lebih terlihat dalam perpolitikan Indonesia pasca Pemilu 2004 seiring
ponennya terdiri atas pemilu kesetaraan dan
Press 1999
16 Lihat L Diamond Developing Democracy Toward Con solidation
Baltimore and London John Hopkins University
penegakan hukum Bahkan konsep demokrasi
1 J J Linz dan A Stephan Problems ofDemocratic Transitions
liberal juga menghendaki adanya akuntabilitas
and Consilidation Press 1996
14 Joseph Schumpeter Capitalism Socialism and Democracy New York Harper and Row 1975
h1m 242
15 Lihat Robert Dahl Polyarchy Participation and Opposition New York and London Yale University Press 1971
wl
Baltimore MD John Hopkins University
hIm 3
Marco Bunte dan Andreas Ufen
The New Order and its
Legacy Reflections on Democratization in Indonesia dalam Marco Bunte dan Andreas Ufen Eds Post Suharto Indonesia 2009
hlm 8
Democratization in
London and New York Routledge
dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang
sipil Pembentukan profil kebijakan luar negeri
Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla
Indonesia diawali dengan perubahan dalam lan
untuk periode 2004 2009 dan pasangan Presiden
dasan normatif konstitusional dan operasional
Susilo Bambang Yudhoyono Wapres Boediono
politik luar negeri Indonesia
2010
2014
Meskipun begitu
berbagai
Sebagai pemerintah transisi yang mengawali
persoalan politik yang muncul belakangan
proses demokratisasi di Indonesia pemerintahan
seperti korupsi
Habibie secara normatif mulai meletakkan pon
menunjukkan bahwa proses
demokratisasi Indonesia dalam rangka menuju
dasi dasar dalam menata kembali kebijakan luar
konsolidasi demokrasi masih menjadi agenda
negeri Indonesia dengan diterbitkannya UU No
utama dalam perpolitikan Indonesia
37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Pelbagai perubahan fundamental yang
UU tersebut mendefinisikan hubungan luar negeri
terjadi di Indonesia akibat peristiwa tersebut tidak hanya memengaruhi arah kebijakan nasional
sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh
tapi juga kebijakan luar negeri Indonesia Hal
pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau
ini dikarenakan kebijakan luar negeri Indonesia
lembaga lembaganya lembaga negara badan
adalah refleksi dari kepentingan dan kebijakan
usaha organisasi politik organisasi masyarakat
nasional 19 Dengan kata lain kebijakan luar negeri
lembaga swadaya masyarakat atau warga
merupakan respons akan kebutuhan domestik
negara Indonesia 20 Definisi tersebut menunjuk
yaitu demokratisasi di tengah konstelasi politik
kan bahwa pelaku hubungan luar negeri tidak
internasional Kondisi tersebut menjadikan profil
lagi hanya negara yang meneakup pemerintah
dan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia
pusat dan pemerintah daerah tetapi juga aktor
pasca Orde Baru mengalami perubahan dan
non negara
perkembangan signifikan Dua bagian selanjutnya
Semakin pentingnya peran berbagai aktor
akan mengkaji dan menganalisis pembentukan
di tengah keterbatasan negara dalam merespons
profil serta penentuan orientasi kebijakan luar
isu isu internasional juga diakui oleh pemer
negeri Indonesia sebagai konsekuensi dari
intahan Presiden Megawati Soekarnoputri
proses demokratisasi di Indonesia dan perubahan
Pada masa itu melalui program
lingkungan internasional
Menteri Luar Negeri RI
Bench Diri
Hasan Wirayuda
mencanangkan konsep Diplomasi Total yang Profil Kebijakan Luar Negeri Indonesia
bertujuan melibatkan berbagai sektor masyarakat
Pembentukan profil kebijakan luar negeri
dalam profil diplomasi dan kebijakan luar
Indonesia pasca Orde Baru dapat dilihat terkait
negeri Indonesia Diplomasi total menghendaki
dengan kemunculan aktor aktor yang terlibat
sinergi seluruh pemangku kepentingan di dalam
dalam kebijakan luar negeri Hal ini kemudian
negeri untuk merumuskan kebijakan luar negeri
memengaruhi konfigurasi struktur penentuan
yang integratif dalam perspektif intermestik
kebijakan dan pola atau gaya diplomasi yang dimainkan oleh kepala pemerintahan
Proses
internasional domestik
Hal ini menjadikan
kebijakan luar negeri tidak semata menjadi
perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar
domain kementerian luar negeri sekaligus juga
negeri Indonesia pasca Orde Baru kental
bukan lagi executive heavy tetapiiuga legislatif
dengan pelibatan aktor aktor negara yang meluas
dan masyarakat sebagai bagian dari kebijakan
secara horizontal dan vertikal serta aktor aktor
diplomasi total Konsep ini diimpleinentasikan di antaranya dalam bentuk kegiatan Foreign Policy Breakfast forum mingguan yang mengundang
non negara Aktor aktor horizontal meliputi pemerintah pusat dengan jajaran kementerian
dan legislatif serta aktor vertikal yang mencakup
berbagai pemangku kepentingan guna membahas
pemerintah daerah Sementara aktor non negara
isu tertentu Forum ini bermanfaat untuk mem
mencakup lembaga internasional NGO atau
berikan input data dan informasi bagi perumusan
LSM nasional dan internasional serta masyarakat
kebijakan luar negeri Indonesia
Roeslan Abdulgani Mendajung dalam Taufan Penerbit Endang 1956 hlm 11
Luar Negeri
Jakarta
Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan
169
Berbagai kebijakan di atas memiliki arti
pasal l l ayat 1 dalam amandemen keempat UUD
signifikan mengingat perpolitikan dunia pasca
1945 pada 10 Agustus 2002
Perang Dingin yang tidak menentu sehingga
lanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No 24
menjadikan tugas penyelenggara negara dalam
tidak mudah dan lebih
Tabun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang kembali menegaskan perlunya pemerintah
hal ini pemerintah
kompleks
Sebagai tindak
Pemerintah harus menghadapi
melakukan konsultasi dengan DPR RI terlebih
bukan hanya isu isu tradisional melainkan juga
dahulu sebelum mendapatkan persetujuan dalam
isu isu non tradisional seperti demokrasi dan
menjalin suatu perjanjian internasional Berbagai
HAM lingkungan hidup keamanan energi dan kejahatan transnasional yang melintasi batas
ketentuan di atas menunjukkan upaya serius dari
batas negara Kondisi eksternal tersebut juga
proses demokratisasi di Indonesia yaitu melalui
pemerintah pasca Orde Baru untuk melanjutkan
didukung oleh proses demokratisasi di Indonesia
pembenahan fungsi kontrol dan mekanisme check
pasca Orde Baru Iklim keterbukaan Sebagai ciri
and balances antara eksekutif dan legislatif
utama era demokrasi memberikan kesempatan
Dalam hal ini
DPR RI tidak lagi difungsikan
bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkiprah
sebagai institusi stempel yang melegitimasikan
dalam perpolitikan nasional dan internasional
kebijakan pemerintah melainkan sebagai lem
Selain itu negara seorang diri tidak akan mampu menangani berbagai persoalan yang sebelumnya tidak menj adi fokus perhatian global Oleh karena
baga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah
itu proses demokratisasi baik dari faktor internal
maupun eksternal telah mendorong keterbukaan ruang bagi banyak aktor baik negara maupun non negara untuk mengambil peran lebih luas
dalam merespons berbagai isu internasional
Salah satu aktor yang kian signifikan peran
Sikap kritis legislatif dapat dilihat dalam
beberapa isu penting Pertaina terkait dengan penolakan DPR RI untuk meratifikasi petjanj ian kerja sama pertahanan
Defence Cooperation
Agreement DCA antara Indonesia Singapura
Perjanjian yang telah ditandatangani pada 27 April 2007 di Istana Tarnpak Siring Bali oleh Menlu
Menhan
dan Panglima Augkatan
nya dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah
Bersenjata kedua negara dan disaksikan oleh
legislatif Sebagai representasi dari masyarakat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM
Indonesia secara luas DPR RI diyakini perlu
Singapura Lee Hsien Loong tersebut nien
memiliki wewenang yang lebih luas termasuk
gandung beberapa persoalan Secara prosedural
dalam hubungan luar negeri
DPR RI menilai tetah terjadi pelanggaran oleh
Pengaturan
wewenang legislatif tersebut telah diatur dalam
pemerintah terhadap wewenang DPR RI sep
UU No 37 Tabun 1999 dan amandemen UUD
erti tercantum dalarn Pasal 11 UUD 1945 Pasal
1945 Wewenang pertama terkait perlunya per
tersebut mengatur kewenangan konstitusional
timbangan DPR RI dalam hal pengangkatan duta
legislatif untuk menyetujui atau inenolak sebuah
konsul penerimaan duta negara lain pembukaan
perjanjian dikaitkan dengan kepentingan nasional
dan pemutusan hubungan diplomatik dan keang
Indonesia Dalam kasus tersebut pemcrimah
gotaan dalam organisasi internasional Ketentuan
tidak melibatkan DPR RI dalam membalias
ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU No 37 Tabun
substansi perjanjian tersebut scjak awal
1999 dan pasal 13 ayat 1 2 3 UUD 1945 sebagai
dalam bentuk sosialisasi maupun konsultasi
baik
hasil amandemen pertama pada 19 Oktober 1999
Wewenang berikutnya menghendaki Presiden untuk meminta pertimbangan DPR RI dalam
hal pengiriman pasukan atau mini pemeliharaan
Kerja sama nuliter antara hidonesia Singapura schenarnca telahberlangsung lama yaitu sejak 26 tahun ltd u dalam keranr ka Latihan Bersama Indonesia Si ngapura Latina hidopura
perdamaian yang diatur dalam pasal 10 UU No
Latihan bersama antara hidonesia Singapura pernah terjadi terkait dengan latihan penembakau rudal di Pel arnharu Nall ull
37 Tabun 1999 Selain itu persetujuan DPR RI
perjanjian tersebutdibatalk m oleh h1donesia karena Singapura
mutlak diperlukan ketika Presiden menyatakan
perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 ayat 22 UU No
37 Tabun 1999 dan
lebih diuntungkan Jarak Singapura yang relatif dekat dcngan Pckanbant menjadikan Sing
lebih banyak memanl aalkan
kerja sama tersebut disamping anggaran militer Singapura yang memang lebih besar dari Indonesia Sebnliknya Singapura secara sepihakpernah membatalkan kerja sama angkatan darat
dengan Indonesia di Puslatpur Baturaja Sumatra Sclatan Ilal
ini dikarenakan jarak wilayah yang cukupjauh dari Singapura 170
Dengan kata lain perjanjian ini tidak melalui
tahap ketiga yang menjatuhkan sanksi bagi Iran
proses komunikasi politik yang terbuka antara
Dukungan Indonesia atas resolusi DK PBB dan
pemerintah dengan DPR serta masyarakat luas
yang muncul dari perjanjian tersebut yang dapat
sikap inkonsistensi Indonesia tersebut mengai tanggapan yang cukup keras dari DPR RI Hal inilah yang mendorong 132 orang anggota DPR RI termasuk Ketua DPR RI Agung Laksono
menghambat proses ratifikasinya
untuk mengusulkan penggunaan hak interpelasi
Padahal jika upaya tersebut dilakukan lebih awal
diyakini dapat mencegah berbagai kontroversi
Kontroversi akan substansi perjanjian
atas isu tersebut interpelasi adalah hak DPR RI
merupakan persoalan berikutnya yang melatar belakangi sikap DPR RI tersebut Legislatif
untuk meminta keterangan pemerintah mengenai
menolak klausul klausul dalam DCA karena
dianggap lebih menguntungkan Singapura dari pada Indonesia Selain berpotensi mengancam
kedaulatan Indonesia
perjanjian tersebut
memberikan kebebasan kepada Singapura untuk melakukan manuver penembakan
suatu kebijakan yang penting dan stratc yis serta berdampak luas terhadap kehidupan ber masyarakat dan bernegara Sikap pemerintah yang mendukung sanksi DK PBB dianggap DPR sebagai suatu yang berdampak luas sehingga mendorong perlunya hak interpelasi
melakukan
Untuk itu DPR RI rnengundang penicrintah
latihan sendiri dan melibatkan pihak ketiga dalam
untuk memenuhi panggilan interpelasi dan
latihan bersama Indonesia Meskipun ditandatan
menjawab pertanyaan DPR RI terkait dengan
gani bersama dengan perjanjian ekstradisi DPR
isu tersebut Dalam hal ini terjadi perdcbatan di
menginginkan agar DCA dipisahkan dari perj an jian tersebut Sikap tersebut berkebalikan dengan Singapura yang menghendaki kedua perjanjian
antara anggota DPR RI dalam nicnafsirkan Tata Tertib DPR RI mengenai perhr tidaknya Presiden
perjanjian tersebut menyebabkan implemen
hadir secara langsung dalam rapat paripurna DPR RI untuk memberikan penjetasan lan23sung terhadap hak interpelasi DPR RI Sebagian
tasi keduanya rawan akan kepentingan masing
anggota DPR RI bersikeras bahwa Presiden
tersebut ditandemkan Penggabungan kedua
masing negara Singapura kabarnya tidak akan
sendiri yang hat us datang memenuhi panggilan
meratifikasi perjanjian ekstradisi jika Indonesia
DPR RI
tidak segera mensahkan DCA
bcrargumen bahwa Presiden tidak perlu Nadir clan
Implikasi dari
Sementara itu
scbagian vane lain
tidak tercapainya titik temu antara kedua negara
berhak mewakilkannya kepacia Menteri terkait
menjadikan pengesahan DCA ditunda oleh DPR
Akhirnya dalam pelaksanaan dua kal1 interpelasi
RI hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan
atas isu tersebut Presiden diwakili oleh menteri
nasib perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura
menterinya
semakin tidak jelas
Padahal Indonesia sangat
Presiden diwakili oleh Mcnkopolhukam Widodo
berkepentingan akan perjanjian ekstradisi yang
AS yang membacakan jawaban pemerintah atas
diharapkan dapat mengatur penarikan dana
interpelasi DPR RI tersebut
dana korupsi bernilai ribuan triliun rupiah yang
posisi dan kebijakan Indonesia untuk mendukung perluasan sanksi terhadap Iran Malt didasarkan
disimpan di Singapura
Dalain rapat interpelasi pertama
la mcnegaskan
Isu kedua yang kembali menguji hubungan
pada potitik luar negeri bebas aktif Scmentara
eksekutif legislatif dalam kebijakan luar negeri
pada rapat interpelasi kedua Presiden dMakili
Indonesia adalah persoalan krisis nuklir Iran
Menteri Sekretaris Negara
pada 2007 2008
Menkopolhukam
Indonesia sebagai anggota
tidak tetap Dewan Keamanan
DK
PBB
mendukung Resolusi DK PBB No 1747 Tahun 2007 tentang Pemberian Sanksi Tambahan bagi Iran yang tidak mengindahkan peringatan PBB
Negeri
idodo A S
Hassan Wirayuda
Juwono Sudarsono
Hatta Racijasa Menteri Luar
Menteri Pertahanan
Menko Kcsra
Y huriial
Bakrie Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan
Menneg Ristek Kusmayanto Kadiman Dalam
untuk menghentikan program pengayaan nuklir
rapat kedua itutali DPR RI akhirnya mcncrinur
Namun pada kesempatan berikutnya pemerintah
semua jawaban dan pen Masan pemerintah terkait
bersikap abstain pada saat voting atas Rewfusi
dukungan pemerintah terhadap ReSOhISI DK
DK PBB No 1803 Tahun 2008 sebagai resolusi
PBB Dengan demikian perdebatan implemcn
171
tasi hak interpelasi atas kasus nuklir Iran telah
pada efektivitas kerja Dewan Studi banding ke
berakhir
lima negara di atas misalnya menelan biaya
Posisi legislatif sebagai mitra kritis
sebesar Rp3 7 miliar dan dianggap sebagai
pemerintah semakin signifikan seiring dengan perkembangan konsep diplomasi parlementer parliamentary diplomacy Jenis diplomasi
bentuk pemborosan anggaran Selain itu studi
banding bukan merupakan cara yang efektif untuk mencari informasi yang diperlukan terkait
ini menitikberatkan pada pentingnya parlemen
dengan UU suatu negara Berbagai metode
memainkan peran diplomasi untuk memper
pencarian informasi telah diusulkan sejumlah
juangkan kepentingan nasional Aktivitas diplomasi parlementer dilakukan dalam bentuk
pihak mulai dari mengundang narasumber atau informan dari negara tertentu untuk datang
forum multilateral dan kunjungan bilateral Fo
ke Indonesia mengirimkan hanya staf ahli ke
rum multilateral yang mempertemukan parlemen berbagai negara untuk membahas perwoaian
negara tertentu hingga menggunakan perwakilan
tertentu di antaranya adalah Inter Parliamentary Union IPU Parliamentary Union of the OIC
kan informasi Cara cara tersebut dianggap lebih
Organization of Islamic Conference Member
memperoleh informasi tentang perumusan suatu
kedutaan Indonesia di luar negeri untuk memberi efisien dan efektif jika esensinya adalah umuk UU di negara lain
States PUOICM Asia Pacific Parliamentary Forum APPF ASEAN Inter Parliamentary Organization AIPA Dalam forum AIPA yang
lemen di atas menunjukkan bahwa demokratisasi
diselenggarakan di Kamboja pada September
telah menjadikan parlemen muncul menjadi salah
Pembahasan mengenai berbagai peran par
2011 misalnya telah muncul kesadaran bersama
satu aktor selain pemerintah dalam perumusan
akan perlunya peran parlemen dalam mewujud
dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia
kan Komunitas ASEAN 2015 Dengan asumsi
Namun apakah kehadiran parlemen memenga
bahwa anggota parlemen adalah representasi dari
ruhi struktur dan proses penentuan kebijakan luar
suara rakyat maka pelibatan parlemen diharapkan
negeri Indonesia Jika dibandingkan dengan era
dapat mendorong visi pembangunan masyarakat
Orde Baru yang sentralistik maka secara umum
ASEAN Anggota parlemen diminta untuk
dapat dikatakan bahwa legislatif memengaruhi
lebih aktif meningkatkan kesadaran publik pada konstituennya sehingga kerja sama ASEAN
proses penentuan kebijakan luar negeri Indonesia
dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di kawasan
Selain itu diplomasi parlementer dapat
pasca Orde Baru Dengan kata lain proses terse but mencerminkan keseimbangan antara peran eksekutif dan legislatif Meskipun harus diakui bahwa dalam beberapa kasus proses mencari
diwujudkan dalam bentuk kunjungan bilateral
keseimbangan tersebut bukanlah hal yang mudah
Bagi parlemen Indonesia jenis diplomasi ini
Ini sebagaimana kita saksikan dalam kasus DCA
Bering kali dimaknai sebagai studi banding atau
yang telah dibahas di atas bahwa eksekutif masih
kunjungan kerja ke luar negeri Pada periode 2004 2009 anggota DPR RI telah melakukan
berperan dominan dengan tidak melibatkan legislatif dalam proses pembahasan substansi
143 kunjungan ke luar negeri Pada September
perjanjian tersebut Legislatif merasa eksekutif
Oktober 2010 anggota DPR RI yang tergabung
telah melanggar prosedur dalam perumusan
dalam Panitia Kerja RUU Kepramukaan dan
perjanjian internasional yang telah ditetapkan
RUU Hortikultura juga melakukan studi banding
dalam UUD 1945 Untuk itu sikap DPR RI
antara lain ke Belanda Norwegia Afrika Selatan
yang tidak bersedia meratifikasi perjanjian
Korea Selatan dan Jepang Studi banding di
DCA menunjukkan adanya pengaruh legislatif
satu sisi dimaknai oleh anggota Dewan sebagai
dalam proses penentuan kebijakan luar negeri
bagian dari amanat UU yang harus dilaksanakan Namun di sisi lain pelaksanaan studi banding ke
Indonesia
Namun
pertanyaan selanjutnya adalah
luar negeri lebih banyak menuai kritikan daripada
apakah masuknya legislatif dalam struktur
pujian Kritikan lebih sering menyoroti pada besamya biaya yang dikeluarkan dan korelasinya
penentuan kebijakan luar negeri Indonesia telah
172
berkontribusi terhadap efektivitas diplomasi
Indonesia Secara umum peran legislatif di Indo
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
nesia belum sepenuhnya mampu meningkatkan
sendiri urusan pemerintahan menurut alas
efektivitas diplomasi Indonesia Meskipun legis
otonomi dan tugas pembantuan
Otonomi
latif di Indonesia telah memiliki peran yang lebih
dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan
luas dalam memengaruhi kebijakan luar negeri
kesejahteraan masyarakat pelayanan umum
tapi masih lebih menonjol pada peran peran
dan Jaya saing daerah Dalam rangka meraih
tradisional dan seremonial yaitu meratifikasi atau
tujuan tersebut Pemda dimungkinkan untuk
tidak meratifikasi suatu perjanjian internasional
menjalin kerja sama internasional dengan pihak
dan mengangkat Duta Besar Kalaupun legislatif
luar negeri di antaranya dalam skema kerja lama
telah berperan aktif dalam diplomasi parlementer
di antaranya melalui studi banding ke luar negeri
bilateral Menurut Kementerian Dalam Negeri RI bentuk kerja sama bilateral pemerintah
namun mekanisme tersebut justru kontraproduk
termasuk Pemda dengan pihak luar negeri antara
ti
Kegiatan studi banding ke berbagai negara
yang sejauh ini belum membawa hasil yang
lain berupa kerja sama provinsi dan kabupaten kota
kembar
sister city
kerja sama teknik
konkret bagi pencapaian kepentingan nasional
termasuk bantuan kemanusiaan kerja sama
justru menuai berbagai kecaman di dalam neg
penyertaan modal daerah serta kerja sama lainnya
eri Selain itu tingginya pluralitas politik di
sesuai dengan peraturan perundangan
legislatif karena besarnya jumlah partai politik dan beragamnya kepentingan politik menjadikan upaya mencapai kesepakatan di antara anggota DPR RI tidaklah mudah Dalam beberapa kasus
di atas misalnya perdebatan justru Bering kali terjadi di internal DPR khususnya antara partai
politik yang mendukung pemerintah dan yang sebaliknya Perdebatan terj adi pada hal hal yang sifatnya procedural daripada yang substantif
Oleh karena itu proses demokratisasi yang ter adi
Kerj a sama sister city merupakan salah satu
bentuk kerj a lama bilateral antar Pemda yang pal ing populer saat ini Secara historis pada awalnya hubungan sister city hanya berorientasi pada upaya untuk menumbuhkembangkan hubungan
persahabatan dan pengertian antar bangsa bangsa
yang berbeda Namun dalam perkembangan selanjutnya
bentuk hubungan bergeser ke
arah kerja sama yang lebih konkret dan Baling menguntungkan Skema kerja sama ini kemudian
di Indonesia barns diakui telah menempatkan
dipahami sebagai bentuk hubungan kemitraan
legislatif dalam proses dan struktur penentuan
antara dua provinsi kota kabupaten lintas negara
kebijakan luar negeri namun belum berkorelasi
secara positif terhadap tingkat efektivitasnya
terhadap diplomasi Indonesia di level internasi onal dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional
atas dasar kepentingan dan kemanfaatan bersama
Di Indonesia skema kerja lama ini sebenarnya
telah dimulai pada tahun 1993 yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No
193 1652 PUOD tangga126 April 1993 tentang
Selain legislatif aktor yang berkontribusi
Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerja sama
dalam membentuk profil kebijakan luar negeri
Antar Kota Sister City dan Antar Provinsi
Indonesia pasca Orde Baru sebagai implikasi
Sister Province
Namun proses demokratisasi
demokratisasi di Indonesia adalah pemerintah
pasca Orde Baru menjadikan skema kerja sama
daerah
ini semakin berkembang Berdasarkan data
Pemda
Proses demokratisasi telah
membuka peluang keterlibatan Pemda dalam
sampai dengan tahun 2010 setidaknya sekitar 47
perpolitikan nasional
termasuk melakukan
pemerintah kota kabupaten dari 33 provinsi di
interaksi dengan dunia internasional Sementara
Indonesia telah menjalin kerja sama kemitraan
itu arus liberalisasi ekonomi dan politik sebagai
sister city 22 Mereka terutama tersebar di provinsi
efek globalisasi juga menuntut Pemda untuk
DKI Jakarta DI Yogyakarta Bali Jawa Barat
siap berkiprah di level internasional Untuk itu
Jawa Timur dan sebagian besar provinsi di
pemerintah menggulirkan desentralisasi melalui
pulau Sumatra Dari sejumlah kerja sama sister
kebijakan otonomi daerah dengan diterbitkannya
city di berbagai wilayah tersebut kementerian
UU No 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Melalui UU tersebut Pemda diberikan
Audi Oetomo
City
Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister
Online Bulletin Tata Ruang edisi MeiJuni 2010
173
bercorak
kota Surabaya sebagai kota berprestasi dan
sebagai aktor utama dalam diplomasi dan terlibat
sukses sebagai Best Practice Sister City di Indonesia Kota tersebut dianggap berhasil dalam
Aktor lain seperti Menteri Luar Negeri tidak
perencanaan prosedur dan regulasi kerja sama
memiliki otoritas penuh dan kurang dilibatkan
luar negeri serta kemanfaatannya bagi institusi
secara mandiri dalam menjalankan misi di
pendidikan setempat
plomasi Dalam suatu wawancara Menlu AM
Secara umum pelaksanaan sister city belum membawa dampak signifikan dan efektif dalam
one man show
Presiden bertindak
Dalam Negeri RI pada tahun 2010 menetapkan
langsung dalam berbagai aktivitas diplomasi
Shihab menyatakan bahwa karena posisinya sebagai menteri atau pmbantu presiders maka
memajukan kepentingan pembangunan dan
kapasitasnya hanya menuruti dan menjalankan
pengembangan kota di wilayah tersebut Hal ini
perintah Presiden 21 Oleh karenanya dalam ber
di antaranya disebabkan oleh belum tersosial
bagai lawatan ke luar negeri Menlu Alwi Shihab
isasinya program secara luas di masyarakat akibat
lebih berperan sebagai pendamping Presiden Wahid sehingga disebut sebagai menteri yang paling sering bersama Presiden Wahid
keterbatasan sumber daya manusia infrastruktur dan pendanaan Ini mengakibatkan masyarakat
belum dapat sepenuhnya merasakan manfaat dari
Gaya diplomasi ini sebenarnya kurang
skema ker a sama tersebut Terlepas dari berbagai
efektif dan efisien karena aktivitas diplomasi
persoalan tersebut proses demokratisasi telah
dapat dilakukan hanya oleh salah satu pihak
membuka peluang lebih luas bagi Pemda untuk secara kreatif menj alin kerj a sama dengan negara lain baik berupa sister city maupun bantuan
tersebut justru dipraktikkan oleh pemerintahan
pembangunan Berbagai skema tersebut sedikit
Hassan Wirayuda memegang peran penting
saja
Presiden atau Menlu
Presiden Megawati
Gaya diplomasi
Pada masa itu
Menlu
banyak dapat membantu daerah dalam percepatan
dalam kebijakan luar negeri Indonesia Dengan
pembangunan baik dalam hal pengembangan
kata lain
kapasitas SDM maupun pengembangan ekonomi
keleluasaan kepada Menlu Wirayuda untuk
kebudayaan
menjalankan berbagai agenda kebijakan luar
dan pendidikan
Oleh sebab itu
Presiden Megawati memberikan
Pemda dalam batasan batasan yang telah
negeri Indonesia Sementara An terkait dengan
ditetapkan UUD 1945 telah menjadi salah satu
hubungan Presiden dan Menlu Presiden Susilo
aktor dari struktur penentu kebij akan luar negeri
Bambang Yudhoyono menempatkan Presiden
Indonesia
sebagai top decision maker dalam politik luar negeri yang bekerja lama dengan Menlu sebagai top policy maker dalam pembuatan politik luar
Kemunculan berbagai aktor di atas perlu diakui mampu memengaruhi profil kebijakan luar negeri Indonesia pasca Orde Baru Namun dalam
negeri 24 Berbagai pola dan gaya diplomasi yang
beberapa kasus tertentu Presiden sebagai kepala
berbeda beda tersebut menunjukkan bahwa
pemerintahan tertinggi tetap memegang peran
dalam kasus tertentu kemunculan aktor selain
kunci dalam aktivitas diplomasi internasional
pemerintah sebagai konsekuensi demokratisasi
Semasa pemerintahan Presiden Wahid umpa
belum secara signifikan menemukan kebijakan
manya aktivitas diplomasi melalui serangkaian
negara
lawatan ke luar negeri dilakukan sendiri oleh
presiden tetap memainkan peran penting dalam
Presiden Wahid
membentuk profil kebijakan luar negeri dan
Langkah diplomasi Presiden
Wahid tersebut sebenarnya dapat menggambar
Sebaliknya
pemerintah khususnya
diplomasi Indonesia
kan gaya diplomasi luar negerinya Kunjungan ke luar negeri sebagai bagian dari kebijakan luar negeri di satu sisi menunjukkan besarnya
perhatian Presiden Wahid terhadap politik luar negeri
namun di sisi lain tingginya intensitas
kunjungan ke luar negeri sebanyak 80 kali dalam 20 bulan masa kepemimpinannya menunjukkan
gaya diplomasi Presiden Wahid yang cenderung
174
23 Wawancara Dr AM Shihab Radikalisme
PKB Miliki Otoritas Redam
dalam www tokohindonesia coin
za Sambutan Presiden RI pada acara Foreign Policy Breakfast 19 Agustus 2008 Deplu RI
Orientasi Kebijakan Luar Negeri
di Indonesia juga menjadi kendala dalam rangka
Indonesia
pemulihan ekonomi nasional
Namun
Selain berimplikasi pada profil kebijakan luar
pada akhirnya pemerintahan
negeri Indonesia proses demokratisasi berpen
Habibie berhasil mendapatkan kembali keper
garuh dalam menentukan orientasi atau arah
cayaan dunia internasional khususnya Bari IMF
kebijakan luar negeri Indonesia pasca Orde Baru
dan Bank Dunia Kedua lembaga keuangan
Pada masa ini orientasi kebijakan luar negeri
tersebut memutuskan untuk mencaikan program
Indonesia bercirikan dua hal orientasi ke Barat
bantuan dana untuk mengatasi krisis ekonomi
dalam upaya pemulihan ekonomi dan reorientasi
Indonesia sebesar 43 miliar dolar AS dan bahkan
posisi Indonesia di ASEAN Pembahasan kedua
menawarkan tambahan bantuan senilai 14 miliar
hal tersebut akan dikaitkan dengan politik bebas
dolar Hal di atas menunjukkan bahwa dalam
aktif yang menjadi prinsip dasar bagi politik luar
kondisi rendahnya legitimasi politik dan di bawah
negeri Indonesia
tekanan internasional
Dinamika situasi ekonomi dan politik
orientasi kebijakan luar
negeri Habibie lebih bercorak kompromistis
nasional pasca Orde Baru merupakan variabel
Kebijakan kebijakan progresif terkait dengan
utama yang memengaruhi orientasi kebijakan
pemenuhan HAM berhasil berkompromi dengan
luar negeri Indonesia Pemerintahan pasca Orde
dunia internasional berupa kembalinya keper
Baru mulai dari Presiden Habibie hingga Presi
cayaan dan suntikan dana luar negeri Di sisi
den Susilo Bambang Yudhoyono meletakkan
lain kebijakan tersebut juga mampu menjawab
agenda pemulihan ekonomi sebagai komponen
kebutuhan masyarakat dan aktivis pro reformasi
utama yang mengarahkan kebijakan luar
akan jaminan HAM dan kebebasan berpendapat
negeri Indonesia Hal ini penting mengingat
Walaupun perlu diakui bahwa dalam proses
perekonomian Indonesia pada akhir tahun
selanjutnya misalnya kebijakan terhadap Timor
1990 an Indonesia berada dalam posisi kritis
Timur justru kontraproduktif karena melemahkan
Kinerja perekonomian Indonesia yang relatif baik selama lebih dari dua dekade mengalami
kepercayaan dunia internasional sekaligus legitimasi politik domestik Agenda pemulihan ekonomi untuk men
penurunan drastis dan tragic karena krisis mon
eter Situasi ini semakin memanas seiring dengan
gatasi krisis moneter juga menjadi kebijakan
tuntutan rakyat Indonesia agar Presiden Soeharto
utama pemerintahan Presiden Wahid Meskipun
meletakkan jabatannya Pemerintah Orde Baru
begitu jika diukur dengan tiga indikator stabilitas
yang otoriter dinilai tidak mampu mengatasi
ekonomi makro yaitu nilai tukar rupiah tingkat
persoalan social ekonomi pada saat itu Situasi
inflasi serta tingkat suku bunga perekonomian
ini seakan mengonfirmasi argumen Huntington
Indonesia saat itu menunjukkan perkembangan
bahwa rezim otoritarian akan melemah seiring
yang lebih baik Menurut laporan Bank Dunia
dengan terjadinya krisis ekonomi sebagai akibat
pada September 1999
dari pertumbuhan ekonomi yang kuat 25 Situasi yang tidak kondusif di atas tentu saja menjadikan
menyentuh posisi Rp8 500 per dolar AS tingkat
agenda pemulihan kondisi ekonomi dan politik
turun menjadi 5 1
domestik tidak mudah bagi pemerintahan transisi
85
di bawah Presiden B J Habibie Lemahnya ke
hingga kurang dari 13
inflasi
nilai tukar rupiah telah
berdasarkan Indeks Harga Konsumen
yang sebelumnya mencapai Agustus 1998 dan tingkat suku bunga turun
dari angka 70
Agustus
percayaan dunia internasional pada periode paruh kedua pemerintahan Soeharto akibat korupsi juga menjadikan upaya mencari bantuan internasional tidaklah mudah Minimnya ketersediaan modal
di dalam negeri akibat pelarian modal ke luar
Tekanan internasional terhadap Habibie dalam isu Timor Timur diyakini datang dari Amerika Serikat dan Australia Dalam pertemuan tahunan Consultative Group on Indonesia CGI
di Paris pada Juni 1998
misalnya AS mengkritik
negeri yang mencapai 20 miliar dolar AS dan
keras isu pelanggaran HAM di Timor Timur Selain itu pada
penangguhan berbagai rencana investasi asing
Oktober 1998 Kongres AS secara tegas menunda bantuan pera
latan militer dan pelatihan pasukan untuk Indonesia Perdana Menteri Australia John Howard pada Desember 1998 juga mengirimkan surat pribadi kepada Presiden Habibie mengenai
25 Huntington
The Third Wave
Op Cit hlm 59
pandangannya terhadap penanganan isu Timor Timur
175
1998 1 Stabilisasi perekonomian Indonesia dido
APBN pemerintah dalarn rangka pemulihan
rong pula oleh perbaikan ekonomi internasional
ekonomi nasional
dan regional Perkembangan ekonomi di Jepang
Agenda pemulihan ekonomi nasional
dan Korea Selatan sebagai dua negara utama
dengan mengandalkan suntikan dana IMF masih
tujuan ekspor Indonesia mendukung program
melandasi kebijakan ekonomi Presiden Mega
pemulihan ekonomi Indonesia saat itu Kenaikan
wati Pemerintah bahkan bersedia menerapkan
harga minyak akibat ketatnya kuota OPEC dari
resep yang diberikan IMF untuk mengatasi krisis
10 awal 1999 per barrel menjadi
22 dolar
ekonomi di antaranyaberupa privatisasi BUMN
Agustus 1999 juga mendorong cadangan budget dan ekspor komoditi yang menjadi andalan
dan bantuan likuiditas Namun kebijakan pem
Indonesia tersebut 28 Namun secara umum
karena hampir membangknrtkan sistem moneter
perbaikan ekonomi makro Indonesia tersebut
Indonesia Akibatnya kondisi ekonomi Indonesia
masih dikatakan rapuh lantaran pertumbuhan
semakin terpuruk Terkait dengan lial ini Presiden
GDP masih dominan di sektor pertanian daripada
Megawati menuntut IMF untuk turut bertanggnung
infrastruktur dan konstruksi yang juga diperlukan
jawab alas dampak rekomendasi kebijakan IMF
bagi proses pembangunan Kondisi diperparah
tersebut Menurut Megawatt paling tidak IMF melnbantu Indonesia dengan menjadwalkan Mang
dengan sedikitnya arus investasi yang masuk
berian bantuan likuiditas justru kontraproduktif
ke Indonesia padahal investasi di kedua sektor
cicilan cicilanutang Indonesia agar tersedia lebih
tersebut sangat diperlukan untuk menghidupkan
banyak dana untuk pembangunan kesejahteraan
kembali sektor sektor ekonomi Hal ini dikare
rakyat Kebijakan privatisasi BUMN semasa
nakan lemahnya kepercayaan investor akibat
Presiden Megawati juga dinitat cukup berhasil
ketidakstabilan ekonomi dan kerawananan politik
menaikkan perttmlbuhan ekononii nasional dan
di dalam negeri
mengurangi beban negara Akan tetapt kebijakan
Sebagai upaya untuk memulihkan keper cayaan dunia internasional
membangun citra
ini mengandung kontroversi karena 13UMN yang diprivatisasi justru dijual ke perusahaan acing
positif Indonesia dan memperoleh dukungan
Tindakan ini dapat diartikan bah
akan integritas teritorial Indonesia maka Presiden
telah menggadaikan aset negara kepada pillak
Wahid mengedepankan diplomasi ekonomi
asing Ketergantungan terbadap asing masih tetap
sebagai agenda kebijakan luar negeri Indonesia
mewarnai kebijakan ekonomi Presiden Susilo
Presiden Wahid melakukan serangkaian lawatan
Bambang Yudhoyono Meskipun pada perten
ke berbagai negara yang diawali dengan mengun
gahan Oktober 2006 Indonesia telah melunasi
jungi negara negara ASEAN Amerika Serikat
seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3 2 mihar
dan Jepang Kunjungan ke Singapura misalnya cukup berhasil meyakinkan kalangan pengusaha
a pemerintah
dolarAS yangberarti baliwa Indonesia ticiak lagi berkewajiban tunduk pada agenda IMF nanum
di sana untuk kembali menanamkan modalnya
wacana untuk berutang kembali mencuat Hal
di Indonesia
ini dikarenakan pengucuran kredit perbankan ke
setelah terjadi penarikan modal
besar besaran ketika runtuhnya Orde Baru Selain
sektor rill masih sangat kurang sementara jumlah
itu kunjungan Presiden Wahid ke AS berhasil
penduduk miskin semakin meningkat schingga
mendatangkan dukungan pengucuran dana IMF
gap kesenjangan ekonomi loan melebar
bagi Indonesia Dengan agenda yang sama
Berbagat kebijakan dalam rangka pemulillan
kunjungan ke Jepang juga berhasil memperoleh
ekonomi nasional tersebut merninjukkan bahwa
komitmen bantuan baru dan jaminan akan
secara umum orientasi kebijakan luar negeri
adanya penjadwalan utang yang diberikan oleh Menteri Keuangan Jepang Kiichi Miyazawa Penjadwalan ulang utang utang Indonesia sedikit
politik liar negeri Indonesia kembali ber eser
Indonesia rnasih condong ke barat Pendulum
banyak dapat memperingan beban anggaran
ke arah yang sama seperti eraOrde Baru Sistem ekonomi kapitaltsme yang berlandaskan ekonomi pasar dan bergantung pada lembaga lemba a
The World Bank Indonesia MacroEconoinic Update 20
ketiangan internasional telah mengambil pecan
September 1999 hlm 1
28lbid
176
2
utama dalam menggerakkan perekonomian na
Posisi pendulum kebijakan luar negeri
sional Usulan pembukaan hubungan dagang dengan Israel yang diembuskan Presiden Wahid
Indonesia yang mengarah ke Barat
seakan semakin memperjelas orientasi kebijakan
terlihat dalam kebijakan luar negeri Indonesia
luar negeri Indonesia scat itu Dengan membuka
semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
semakin
hubungan dagang dengan Israel Presiden Wahid
Sejak Mei 2005 telah terjadi peningkatan
bermaksud menunjukkan kepada investor acing bahwa Indonesia adalah negara yang tidak
intensitas kun ungan Presiden Yudhoyono ke AS
membeda bedakan bangsa dan etnis dalam
dengan AS khususnya terkait dengan kerja sama
rangka agenda pemulihan ekonomi dan dalam
militer Hasilnya
tataran perdagangan dunia Selain itu melalui
hubungan militer kedua negara Presiden Susilo
upaya tersebut Presiden Wahid berharap akan
Bambang Yudhoyono dan Presiden George W
memengaruhi kuatnya lobi Yahudi Amerika
Bush menyepakati pembentukan Indonesia
dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral
sebagai upaya normalisasi
di Wall street untuk mendorong masuknya
US Security Dialogue dan Bilateral Defence
perusahaan asing ke Indonesia
Dialogue Selain itu agenda global AS dalam
Sikap ini juga menguat ketika AS menjadi negara non Asia pertama yang dikunjungi
bagi dibukanya kembali kerja sama militer
Presiden Megawati dalam lawatan ke luar
dengan Indonesia berupa latihan militer bersama
negeri pertamanya Bahkan tindakan Presiden
dan bantuan persenjataan Hal ini dilakukan oleh
Megawati yang menunjukkan simpatinya ke AS
AS semata mata untuk menjaga kepentingan
pasca tragedi 11 September 2001 sedikit banyak
strategis AS di Indonesia
memerangi terorisme telah menjadi momentum
balk dalam hal
menunjukkan keberpihakan Indonesia untuk ikut
stabilitas politik keamanan maupun keamanan
serta dalam agenda perang global melawan teror isme dan secara tidak langsung turut mendukung
pasokan energi
stigmatisasi terorisme dengan Islam Akibatnya
oleh Amerika Serikat telah menjadi salah saw
Rizal Sukma menilai pemerintahan Indonesia di
agenda dalam kebijakan luar negeri Indonesia
bawah Megawati menunjukkan kebijakan yang
Dengan bermodalkan pengalaman berdemokrasi
ambigu yang ditandai dengan tidak adanya sikap dan posisi yang jelas dalam merespons kampanye perang melawan terorisme 29 Oleh
di Indonesia Presiden Yudhoyono menggagas
Bali Democracy Forum sebagai bentuk diplomasi soft power Forum dialog yang telah diseleng
karena itu Vermonte menilai bahwa isu terorisme
garakan selama tiga tahun berturut turut tersebut
Gagasan demokrasi yang terus diliembuskan
telah menempatkan Indonesia dalam posisi
2008 2010 tersebut merupakan inisiatif Indo
yang rumit Di satu sisi berbagai peluang kerja
nesia untuk mempromosikan demokrasi sebagai
sama khususnya terkait dengan pemberantasan
platform dan arsitektur politik di kawasan Asia
terorisme memberikan kesempatan untuk
Pasifik Berangkat dari asumsi bahwa demokrasi
meneguhkan posisi dan peran Indonesia di mata
merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan
dunia internasional namun pada nisi lain Cara
rakyat Indonesia mendorong demokrasi sebagai
pemerintah dalam menangani perkembangan
upaya untuk meraih perdamaian dan stabilitas
terorisme mengembalikan pendekatan keamanan
baik di level nasional maupun regional
security approach di dalam negeri 30 Poin terakhir juga diindikasikan dengan diterapkannya
kebijakan Daerah Operasi Militer DOM yang represif di Aceh dan berbagai penanganan anca
man disintegrasi di Aceh Poso dan Papua serta aksi terorisme bom Bali I dan bom J W Marriot
Namun
dalam konteks tertentu orientasi
kebijakan luar negeri Indonesia yang ditunjuk kan oleh pemerintahan pasca Orde Bant tidak sepenuhnya mengikuti genderang negara negara
Barat Presiden Wahid misalnya pada saat yang bersamaan sangat mendorong kebangkitan Asia dalam hubungan internasional Selain itu
Rizal Sukma Islam in Indonesian Foreign Policy London Routledge 2006
hlm 131
6 Philips J Vermonte
Demokratisasi dan Politik Luar Negeri
Indonesia Membangun Citra Diri Ed
dalam Bantarto Bandoro
Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia
Jakarta CSIS 2005
untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat Presiden Wahid menggagas Forum Pasifik Barat
yang terdiri atas Indonesia Timor Timur Papua Nugini Australia dan Selandia Bani dan poros
hlm 36
177
Indonesia China India Berta poros ekonomi
itu Presiden Megawati melakukan berbagai kerja
Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaplikasikan prinsip bebas aktif dengan jargon all directionsforeign policy Kebi
sama ekonomi dan politik di luar blok Amerika
jakan ini bermakna bahwa Indonesia bebas untuk
Serikat dan sekutunya seperti kerja sama pem
memutuskan langkah kebijakan yang diambil
belian pesawat Sukhoi jenis SU 27 dan SU 30
tanpa mengikatkan dirinya atau merujuk dirinya
serta dua unit helikopter MI 35 dengan Rusia dan
pada salah satu blok kekuatan negara Kebijakan
kerja sama perdagangan dengan China Berbagai
ini muncul karena tatanan dunia terns berubah
hal di atas menunjukkan bahwa diplomasi
yang menghadirkan tentangan dan permasalahan barn Latar belakang dari all directions adalah
Indonesia Singapura China Jepang India Selain
Presiden Wahid dan Presiden Megawati tidak
memiliki pola yang jelas atau bercorak acak Jika mengadopsi konsep mendayung di antara dua 31 karang yang menjadi jargon prinsip politik luar negeri bebas aktif semasa Perang Dingin
multipolarisme
maka gaya diplomasi Presiden Wahid dapat
Susilo Bambang Yudhoyono yang cenderung
dikatakan menabrak semua karang
Presiden
Wahid seakan berupaya merangkul semua pihak
bukan lagi bipolarisme dua
kubu Metafor yang digunakan adalah navigating in a turbulent ocean berlayar di samudra yang bergejolak
Selain itu gaga diplomasi Presiden
main aman dengan kebijakannya mengakomo
dasi politik thousandfriends zero enemy justru
dan tidak mengindahkan berbagai norma tidak
menjadikan kebijakan luar negeri Indonesia tidak
tertulis dalam interaksi antar negara
jelas orientasinya atau mengalami disorientasi
Gaya diplomasi inilah yang kemudian
Dalam hal ini Indonesia dapat dikatakan berada
membentuk elemen politik luar negeri Indonesia
di persimpangan jalan yaitu dihadapkan pada
semasa Presiden Wahid yang oleh Alwi Shihab
berbagai arah yang harus dipilih
didasarkan pada
menjaga jarak dengan semua
Dalam relasi dengan negara negara Asia
negara hidup bertetangga baik dan kebajikan
khususnya ASEAN
orientasi kebijakan luar
universal 1132 Akibat dari gaya diplomasi tersebut
negeri Indonesia juga menarik untuk dikaji
pelaksanaan prinsip bebas aktif mengalami
ASEAN yang merupakan bagian terdalam
dilema serius Di satu sisi Presiden Wahid me
lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia
ngunjungi negara negara Barat
mendapatkan perhatian serius dari pemerin
khususnya
Amerika Serikat dalam rangka mendorong
tahan Orde Baru 34 Peran regional Indonesia di
investasi Namun di sisi lain Presiden Wahid
forum ASEAN amat menonjol Sikap asertifitas Presiden Soeharto yang menempatkan ASEAN
berupaya membendung pengaruh negara negara Barat tersebut dengan usulan pembentukan
sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia
berbagai poros kebangkitan Asia yang justru
menunjukkan secara jelas orientasi kebijakan luar
mendapat tentangan dari negara negara Asia
negeri Indonesia 35 Namun ketika krisis ekonomi
sendiri khususnya yang bersekutu dengan
melanda Asia kohesivitas dan integritas ASEAN
AS Dalam konteks inilah perdebatan antara
dalam menghadapi dampak krisis mulai kendur
ketergantungan ekonomi dan independensi yang
Masing masing negara anggota ASEAN disibuk
terjadi semasa era Orde Baru13 kembali menjadi
kan dengan upaya penanggulangan efek krisis
dilema bagi kebijakan luar negeri Indonesia di
moneter Indonesia
masa pemerintahan Presiden Wahid
paling parah terimbas krisis juga berkonsentrasi
sebagai salah satu negara
untuk pemulihan kondisi ekonomi Pemerintahan
Lihat Mohammad Hatta Mendayung Antara Dua Karang Jakarta Bulan Bintang 1976 Budiarto Shambazy Politik Luar Negeri Gus Dur Kompas 2 Januari 2010 http Cetak kompas com read
Presiden Habibie tidak banyak memberi perhatian
pada ASEAN dalam kebijakan luar negerinya Oleh karena itu dalam kondisi ketidakstabilan
xml 2010 01 02 0253398 politik luar negeri gus dur Diakses pada 2 Januari 2010
34 Dewi Fortuna Anwar mestic Politics
Indonesian Foreign Policy and Do
Singapore ISEAS 2003
Hlm 7
Lihat Franklin B Weinstein Indonesian Foreign Policy and the Dilemma ofDependencefrom Soekarno to Soeharto
dan London Cornell University Press 1976 Indonesian Foreign Policy London Allen
178
Ithaca
Michael Leifer Unwin 1983
Lihat Gordon Hein Soeharto s Foreign Policy A Second Generation Nationalism Disertasi Phd di University of Cali fornia Berkeley 1986
ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia sulit
lakukan agar Indonesia dapat meraih kembali
mempertahankan peran regionalnya
peran regionalnya di kawasan sehingga dapat
Kondisi justru tidak lebih baik semasa
meningkatkan peran dan posisi tawar Indonesia
Pada masa ini
di mata dunia internasional Untuk itu Presiden
hubungan Indonesia dengan negara negara
Megawati melakukan lawatan pertamanya sejak
ASEAN semakin meregang akibat pernyataan
menjabat sebagai Presiden dengan berkunjung
kontroversial Presiden Wahid
ke negara negara ASEAN
pemerintahan Presiden Wahid
Ketika KTT
Lawatan selama
ASEAN di Singapura pada November 2000
8 hari pada Agustus 2001 tersebut dilakukan
misalnya
Presiden Wahid mengajukan ide
oleh Presiden Megawati sesuai dengan tradisi
agar keanggotaan ASEAN diperluas dengan
yang berjalan selama ini bahwa para pemimpin
memasukkan Papua Nugini dan Timor Timur
baru ASEAN hendaknya mengunjungi negara
Ide ini didasari oleh pemikiran Presiden Wahid
negara anggota ASEAN terlebih dahulu sebelum
bahwa bagaimana negara negara anggota
mengunjungi negara negara lain di luar kawasan
ASEAN yang sudah lebih maju bisa memberikan
itu Tradisi yang dikenal dengan etika kepe
bantuan solidaritasnya kepada negara negara
mimpinan ASEAN
ini juga pernah dilakukan
seperti Papua Nugini dan Timor Timur Namun
oleh Presiden Gloria Arroyo Macapagal dari
ide tersebut ditolak oleh Singapura dengan
Filipina dan PM Thailand Thaksin Shinawatra
alasan bahwa masuknya negara negara tersebut
Kunjungan tersebut selain berupa kunjungan
ke ASEAN hanya akan membebani ASEAN
kehormatan courtesy call berhasil menyepakati
saja Lalu Presiden Wahid juga menyatakan
beberapa perjanjian dan komunikasi bersama
bahwa Indonesia harus mencari model kerja sama
salah satunya kesepakatan keri a sama keamanan
baru tidak bisa hanya bergantung pada ASEAN
seperti penanggulangan penyelundupan senjata
dalam memajukan kerja sama dan solidaritas
dan lalu lintas teroris
di kawasan Oleh karena itu ASEAN menurut
Dalam upaya semakin mengembangkan
Presiden Wahid harus ditinjau lagi agar bisa
ASEAN
sesuai dengan perpolitikan pasca Perang Dingin Selain itu Presiden Wahid secara langsung
wati juga mengusulkan dibentuknya Komunitas
mengkritik Singapura dengan mengatakan bahwa
kerja sama politic untuk menjaga keamanan
Pada dasarnya orang Singapura melecehkan Melayu Kita dianggap tak ada Lee Kuan Yew
keamanan perlu dilakukan untuk membantu
menganggap saya sebentar lagi turun dari ja
ASEAN dalam merespons berbagai tantangan
batan presiden
internasional seperti kejahatan transnasional
Singapura man enaknya sendiri
cari untungnya sendiri
36 Karena berbagai
Indonesia semasa Presiden Mega
Politik dan Keamanan ASEAN sebagai bentuk
antarkawasan
Penguatan pilar politik dan
kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi
pernyataan kontroversial Presiden Wahid tersebut
Dengan ini
maka hubungan Indonesia dengan negara negara
hanya di sektor ekonomi Komunitas Ekonomi
ASEAN lain khususnya Singapura menjadi
ASEAN dan sektor budaya Komunitas Sosial
kurang harmonis Hal ini menandakan orientasi kebijakan luar negeri yang menempatkanASEAN sebagai ring terdalam lingkaran konsentris tidak
Budaya ASEAN
menjadi prioritas pemerintahan Presiden Wahid
pembentukan Komunitas ASEAN 2015
Pada masa pemerintahan Presiden Mega
perkembangan ASEAN tidak
tetapi juga politik Dalam
rangka mendorong ketiga pilar tersebut KTT ASEAN di Bali tahun 2003 telah menyepakati Tar
get ini juga menjadi prioritas kebijakan luar
wati pendulum orientasi kebijakan luar negeri
negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Indonesia terkait dengan ASEAN kembali
Yudhoyono
bergeser ke posisi awal
ASEAN pada tahun 2011 dimanfaatkan oleh
Presiden Megawati
Posisi Indonesia sebagai Ketua
kembali menempatkan ASEAN sebagai fokus
Indonesia untuk mendorong tiga prioritas kema
kebijakan luar negeri Indonesia
juan Komunitas ASEAN 2015 yaitu memastikan
Hal ini di
kawasan Asia Pasifik adalah kawasan damai b Budiarto Shambazy Politik Luar Negeri Gus Dur Kom pas 2 Januari 2010 dalam http Cetak kompas com read xml 2010 01 02 0253398 politik luar negeri gus dur Diakses
sebagai prasyarat berlangsungnya pembangunan
ekonomi yang berkesinambungan memastikan
pada 2 Januari 2010
179
terbentuknya peta ekuilibrium dinamis di Asia
bebas aktif untuk menegaskan independensi
Pasifik yang meletakkan keseimbangan tanpa kekuatan dominan dan memastikan peran dan
Indonesia Hal ini penting dilakukan mengingat selama ini prinsip bebas aktif hanya digunakan
sumbangsih ASEAN dalam rangka membangun
sebagai jargon simbolis tetapi tidak memiliki
ASEAN Community in a Global Community of
landasan operasional untuk menjalankan konsep
Nations
tersebut
Perkembangan ASEAN yang pesat telah
Kedua
kompleksitas isu regional dan
menempatkan ASEAN sebagai motor bagi
global saat ini mengharuskan politik luar
berbagai forum internasional Pembentukan
negeri Indonesia memiliki pemikiran strategic
forum forum lanjutan seperti ASEAN Regional
dan berpikir di luar kotak Pilihan kebijakan
Forum ARF yang terdiri atas 26 negara ber
strategic didasarkan pada pertimbangan rasional
manfaat untuk membahas isu isu keamanan
dan realistic serta sesuai dengan kapasitas kita
secara lebih terbuka Selain itu penandatanganan
Dalam hal ini Indonesia perlu memobilisasi
Piagam ASEAN pada Desember 2008 yang
modalitas Indonesia dengan mengoptimalkan
memayungi pembentukan Komunitas ASEAN
diplomasi isu isu non tradisional
2015 diyakini kian memperkuat peran ASEAN
demokrasi HAM dan Islam dengan kekuatan
dalam menghadapi berbagai perubahan arsitektur
soft power Selain itu upaya Indonesia untuk
kerja sama global
Oleh sebab itu dengan
berpikir di luar kotak dapat berupa optimalisasi
semakin signifikannya posisi ASEAN dalam
diplomasi publik dengan meningkatkan peran
kancah internasional maka penempatan ASEAN
serta aktor non negara dalam aktivitas diplomasi
dalam orientasi kebijakan luar negeri Indonesia
Salah satu aktor tersebut adalah media dalam hal
bermanfaat umuk meningkatkan posisi dan daya
ini media massa dapat berperan penting dalam
seperti
tawar Indonesia di mata dunia internasional
realitas diplomasi saat ini Media tidak hanya
dalam rangka mencapai kepentingan nasional
berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman
Catatan Akhir
juga membantu mendiseminasi informasi dalam
masyarakat akan suatu permasalahan
Politik luar negeri Indonesia pasca Orde Baru dipengaruhi oleh faktor domestik sebagai bagian
dari proses demokratisasi dan internasional dalam bentuk globalisasi Namun dalam konteks
tertentu faktor domestik memainkan peran yang dominan Dengan kata lain iklim politik terbuka
yang berkembang pasca lengsernya Presiden
tetapi
kaitan dengan kiprah diplomasi Indonesia dan mengomunikasikannya kepada masyarakat di
dalam negeri dan masyarakat internasional
Oleh karena itu menj alin policy network dengan media merupakan bagian penting dari diplomasi kontemporer
Ketiga kebijakan luar negeri Indonesia perlu
Soeharto memengaruhi proses perumusan dan
mengoptimalkan lingkaran konsentris dalam pe
pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang
rumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri
membentuk beberapa hal yaitu ketidakjelasan
Jika ASEAN masih dianggap sebagai soko guru
profit kebijakan luar negeri Indonesia dan ke
politik luar negeri Indonesia maka kerja sama
gamangan dalam orientasi prinsip politik luar negeri Indonesia Oleh karenanya dalam upaya
ASEAN perlu menjadi prioritas utama Indonesia dalam menciptakan stabilitas dan kerja sama
mempertegas profil dan orientasi kebijakan luar
regional di kawasan Asia Tenggara Untuk itu
negeri Indonesia pemerintahan dewasa ini perlu
diplomasi Indonesia di ASEAN harus diarahkan
lebih memberikan perhatian pada beberapa hal
pada upaya strategis untuk memperkuat ASEAN
Pertama pemerintah perlu melakukan
revitalisasi menyeluruh terhadap elemen elemen mendasar dalam formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dengan tujuan menempatkan kepentingan nasional dalam Skala prioritas utama Upaya ini dapat diawali dengan
melakukan rekonseptualisasi prinsip luar negeri 1
sebagai lingkaran konsentris pertama kebijakan luar negeri Indonesia Dalam posisinya sebagai Ketua ASEAN 2011 misalnya Indonesia dapat mulai memainkan peran aktif di level global
dengan memimpin pembahasan berbagai isu global seperti isu lingkungan pembangunan
dan konflik keamanan Indonesia juga dapat
menjadi penengah untuk menyeimbangkan posisi
Held David dan Anthony McGrew 2007 Global
negara negara ASEAN antara Amerika Serikat
ization Anti Globalization
dan China di mana keduanya sedang bersaing
Divide Cambridge and Malden Polity Press
untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan
Bcvond the Great
Huntington Samuel P 1991 The Third H avc Demoe ratizution in the Late Ttiventieth Centurv Nor
Asia Tenggara
Dan keempat karena kebijakan luar negeri
man University of Oklahoma Press lnayati Ratna Shoti Ed
adalah refleksi dari politik domestik maka
kebijakan luar negeri Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan domestik
2000 Hubrrngun Indonc
siaArnerika Serikut 1992 2000 Maso Penrer intahan Presiden Clinton Jakarta PPW LIPI
Japanton Sitohang Ed
2006 Hubungan Indonesia
dan perlunya tetap memainkan peran proaktif
Cni Eropa Penguotan Good Gorcrnarnr Ja
di level internasional Kebijakan luar negeri
karta P2P LIPI
harus digunakan untuk menjembatani gap antara
Leifer Michael
wilayah domestik dan internasional intermestik
1983 Indonesian Foreign Policy
London Allen
Unwin
Oleh karena itu pembenahan kondisi domestik
Linz J J dan A Stephan 1996 Problclns of Dem
sangat diperlukan sebagai dasar bagi kebijakan
ocratic Transitions and Consilidation
luar negeri Akhirnya asertifitas Indonesia tidak
more MD John Hopkins University Press
akan efektif selama situasi ekonomi politik dan
Marco Bunte dan Andreas Ufen Eds
Balti
2009 Dcino
rutizotion in Post Suharto Indonesia London
keamanan dalam negeri tidak menunjukkan
and New York Routledge
perbaikan signifikan
Oetomo Andi 2010 Pengeloluam Pcrkotcrun Le u at
Skema Sister City Onlinc Bulletin Tina Rmmg
Daftar Pustaka
edisi Mei Juni 2010
Abdulgani Roeslan 1956 Mendajung dalam Taufan Jakarta Penerbit Endang
Sambutan Presiden RI pada acara Foreign Policy
Anwar Dewi Fortuna 2003 Indonesian Foreign Po licy and Domestic Politics Singapore IS EAS
Sehumpeter Joseph 1975 Capitalism Socialism curd
Bandoro Bantarto Eds
Shambazy Budiarto
2005 Mencari Desain Baru
Breakfast 19 AQustus 2008 Deplu RI
Democracy Ne
Politik Luar Negeri Indonesia Jakarta CSIS
Dahl Robert 1971 Polyarchy Participation and
Konrpas 2 Januari 2010
hltp
celak konrpus
Opposition New York and London Yale Uni
versity Press 2001
The
Global Transformation Reader an Introduction to the Globalization Debate Second Edition
Malden Polity Press
Consolidation Baltimore and London
Sukma
Rizal
u drn
John
Hopkins University Press Ensiklopedia Tokoh Indonesia Wawancara Dr Alwi Shihab PKB Miliki Otoritas Redam Radika mvw tokohindonesia com
2006 lslain in Inlonesian
Policv London
Diaksrs
orri
u
Routledge
Sutyadinata Leo 1998 Politik Litor Acgeri di Bim ah Soeharto
Diamond L 1999 Developing Democracy Toward
lisme
orrrireud rmI 2010101 02
2 53398 polilik lnar negcri pada 2 Januari 2010
David Held dan Anthony McGrew Eds
Cambridge
York Harper and ltov
Politik LAW Negeri Gus Dur
Jakarta LP3ES
The World Bank Indoncsiu 1lacrnEconnnric Lipc ate 20 September 1999
Weinstein Franklin 13
1976
Indonesian Forci n
Polio and lire Dilemma ojl Dpen lencc Irony
Soekarrro to Soehar lo Universit
Ithaca dan London
Cornell
Press
Grugel Jean 2002 Democratization A Critical In Whitehead Laurence 2002 Denrocrari wion
troduction New York Palgrave
Nit
01T curd Experirncc New York Osturd Uni
Hatta Mohammad 1976 Mendayung Antara Dua Karang Jakarta Bulan Bintang Hein Gordon
1986
Soeharto s Foreign Policy A
Second Generation Nationalism
Disertasi Plid
versity Press Wuryandari Ganewati
l d
2005 Politik Luar 1 t
gcri Indonesia di Tcn ah Pusaran Rrlitik Do mcstik Jakarta P2P LIPI dan Pustaka Pckijar
di University of California Berkeley
181
182
DINAMIKA PERBATASAN WILAYAH LAUT DI SELAT MALAKA SINGAPURA Oleh Awani Irewad
Abstract
Strait ofMalacca Singapore is still taken into account in international trade and shipping lane Externally three littoral states Malaysia Indonesia and Singapore are parties that govern security and safety ofshipping lane in Strait ofMalacca Singapore according to traffic separation scheme TSS and the Mandatory Ship Reporting System in the Straits ofMalacca and Singapore Straitrep Strait ofMalacca Singapore has different meaningfor the three littoral states especially between Singapore on one side and Malaysia plus Indonesia on the other side Significance ofStrait ofMalacca Singapore for Singapore is caught throughfree transit approach while Malaysia and Indonesia get its significance through innocent passage approach But there is still another transit passage approach that can become middle way in solving the differences Even so internally the three littoral states have
not yet solve their maritime boundary problems thoroughly Settlement ofmaritime boundary issues and agreement among the three countries are very important because the boundary is located in international trade and shipping
lane In the future the meaning ofStrait ofMalacca Singapore for the three countries is still very important for their national interest and the problem that exist among them is part ofdynamics ofStrait of Malacca Singapore neighbourhood
Pengantar
Teluk Oman di lain sisi Di Teluk Persia ini alur
Dinamika di sepanjang jalur Selat Malaka menampilkan keunikan tersendiri yang mungkin
terusan dari Selat Hormuz berhenti diujung dalam dengan wilayah Iran dan Kuwait menjadi ujung
tidak dimiliki oleh selat manapun di dunia Dibandingkan dengan Selat Hormuz di wilayah
penutup
Sementara alur Teluk Oman menjadi
alur keluar menuju Samudera Hindia
Timur Tengah secara geografis Selat Malaka
Berbeda dengan Selat Hormuz Selat Malaka
merupakan selat terbuka dan bukan merupakan
lebih bersifat terbuka pada kedua ujungnya dan
selat tertutup pada sisi ujungnya Selat Malaka
bukan menjadi jalur lintas akhir tujuan bagi
menjadi jalur terpadat kedua setelah Selat Hor
sebagian besar kapal yang melintas Sebagai jalur
muz dengan rata rata 60 000 kapalt per tahun
lintas bagi kapal kapal khususnya dari Titnur
yang melewatinya Alur Selat Malaka sangat
Tengah menuju ke Samudera Pasifik pengaturan
panjang dan ada bagian yang lebar dan sempit
alur baik secara teknis maupun secara legalitas
tergantung pada bagian mana hendak kita lihat
sangat dibutuhkan demi keamanan pelestar
Selat Hormuz jika ditarik lanjut ke dua ujungnya
ian lingkungan dan keselamatan kapal sebagai
berlanjut ke Teluk Persia di satu sisi dan ke
pengguna Di samping itu pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terito
1 Mengenai angka untuk rata rata kapal yang melintas setiap
rial dari tiga negara pantai Malaysia Indonesia
tahun di Selat Malaka Singapura sangat variatif namun masih
dan Singapura yang berada di selat ini
berkisar 60 000 an dari beberapa sumber Penjelasan dalam
Tempo interaktifdengan tajuk Pemandu Kapal di Selat Malaka dikuasai Asing
11 Oktober 2009 menyebutkan angka 63 000
kapal per tahun 200 unit per hari http www tempointeraktiif com hg nusa 2009 10 11 brk 20091011 201958 id html Sum
ber dari Solvay Gerke dan Hans Dieter Evers dalam makalah Perkembangan Wilayah Selat Melaka Working Paper Series No 112 09 CenPRIS USM
Universitas Sams Malaysia
Kepentingan teritorial ketiga negara ini
terkait dengan kepentingan nasional mereka dimana kepentingan ekonomi politik dan ke amanan begitu kental diperjuangkan di selat ini
Untuk memperjuangkan kepentingan itu di Selat
November 2009 menyebutkan lebih dari 50 000 kapal setiap
Malaka penentuan garis perbatasan wilayah
tahun melintas di Selat Malaka hlm 7 Http wwwusm my
laut antar mereka menjadi jaminan legal untuk
cenpris Pendapat yang sama dikemukakan pula dalam http
keepfightfiles wordpress com 2Ol0 l0 strategis indo mlysjpg
saling menghormati wilayah masing masing
183
Namun kenyataan faktual berupa penentuan
paling selatan 3 Perbedaan panjang selat bisa
garis perbatasan yang belum tuntas terkadang
terjadi dari titik pengukuran dimana angka 550
menjadi kendala bagi salah satu pihak dalam
mil tidak diukur hingga Thailand
memperjuangkan kepentingan nasionalnya
Di beberapa area jalur diduga memiliki
Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi
kedalaman hanya 10 m dan area jalur yang
ketiga negara dimana mereka harus jeli dan
menyempit bottleneck bisa menyebabkan risiko
cermat atas bagaimana masalah garis perbatasan
kecelakaan
harus disikapi dan ditindaki dan bagaimana pula
masalah ekonomi politik dan keamanan yang
penting bagi lintas kapal kapal diperkirakan mencapai lebih dari 90 000 kapal setiap tahun
muncul di perbatasan harus disikapi Kedua hal
dan lebih dari 60 000 kapal melintas Selat
ini jelas berbeda dan hal seputar masalah garis
Malaka hingga Port Klang Di samping itu selat
collision 4 Selat Malaka begitu
perbatasan tidak semata menjadi penekanan
ini sangat berarti bagi perdagangan dunia 30
dalam tulisan ini
nya melalui lintas selat
selain hanya memberi latar
belakang bagi analisis masalah ekonomi politik
dan keamanan yang kerap muncul di selat ini Tulisan ini mengangkat dinamika Selat Ma laka dan Selat Singapura dengan mengetengah
termasuk transportasi
impor minyak Jepang 80 minyak dari Timur Tengah yang diperkirakan
dan China 40
akan melonjak menjadi 80
pada tahun 2030
dengan tetap melalui Selat Malaka Singapura
kan dua pertanyaan mendasar yaitu apa makna
Menurut sumber dari Review of Maritime
strategis Selat Malaka Singapura bagi ketiga
Transport tahun 2008 diterbitkan oleh the United
negara pantai Malaysia Indonesia dan Singa
Nations Conference on Trade and Development
pura serta tantangan apa yang dihadapi mereka
UNCTAD
perdagangan melalui jalur Taut akan
di Selat Malaka Singapura ini Dua pertanyaan
mengalami peningkatan sebesar 44
mendasar ini menjadi inti dari kajian dalam
2020 dan akan mencapai dua kali lipat di tahun
tulisan ini Untuk menjawab pertanyaan tersebut
2031 6 Jika prediksi ini terwujud kepadatan
penulisan ini disusun berdasarkan urutan analisis
Selat Malaka Singapura jelas akan meningkat
sebagai berikut
i
ii
pengantar
geografis Selat Malaka Singapura
gambaran
iii
pendeka
tan tiga negara pantai terhadap makna Selat Malaka Singapura
iv
masalah garis batas dan
isu isu strategis antar mereka
v
tantangan di
masa depan serta vi penutup
di tahun
secara tajam
Yang harus diwaspadai adalah setiap kapal yang melalui jalur Selat Malaka Singapura harus memahami benar petunjuk jalur pelayaran
dan navigasi yang sudah ditetapkan antarketiga negara pantai Malaysia Indonesia dan Singa pura
Gambaran Geografis Selat Malaka
Untuk kepentingan itu antartiga negara
Peta 1 memperlihatkan jalur Selat Malaka
sudah menegakan komitmen pada aturan yang telah disetttjui bersama yaitu Agreement of Safety of Navigation in the Straits of Malacca
Singapura terbentang sepanjang lebih dari 550
and Singapore pada 24 Februari 1977 Isi dari
mil laut disertai dengan letak 6 choke points
perjanjian itu adalah
Singapura
yang menempati posisi tertentu sepanjang
jalur Sumber lain menyebutkan panjang selat mencapai 621 nm nautical miles terlebar mencapai 160 mil
Utara Thailand
dengan bagian
antara Sumatera
dan bagian tersempit mencapai
s Menurut penjelasan dari forum diskusi Status of the AIDS to
Navigation in the Strait of Malacca and Singapore yang diang kat pada acara I Cooperation Forum in the Straits of Malacca and Singapore Kuala Lu npur Malaysia 27 28 Mci 2008
I 1 mil antara Iyu Kecil Tanjung Piai di bagian
4Ibid Ibid
Lihat lebih lanjut pada CPF Luhulima
Pelayaran Di Selat Malaka Singapura
Dimensi Keamanan
pada Syamsumar
Dam Politik Perbatasan Masalah Pengamanan Lalu Lintas
Pelayaran di Selat Malaka Singapura 2007
EI
hlm 64 65
Jakarta P2P LIPI
SimPlus Pte Ltd Working Paper Carriage Capasity of the Straits of Malacca and Singapore
Singapura
the Maritime
and Port Authority of Singapore Lihat pada CPF Luhulima hlm 71
Dimensi Kcamanan
Op Cit
i Vessels maintain a single Under Keel
Clearance UKC of at least 3 3 meter at all time
during the entire passage through the Straights of Malacca and Singapore and that they also take all necessary safety precutions especially when navigating through the critical areas ii The delineation of the Traffic Separation Scheme
TSS in three specific critical areas ofthe Straits
of Malacca and Singapore namely in the One
Fathom Bank area the Main Strait and Philip Chanel and off Horsburg Lighthouse iii Deep draught vessels namely vessels having draught of 15 meters and above are required to pass through
the designated Deep Water Route DWR in the Strait of Singapore up to Buffalo Rock and are recommanded to navigate in the specified route
from Buffalo Rock up to Batu Berhanti area Other vessels are recommended not to enter the
DWRT except in an emergency iv VLCCs and deep drought vessels are advised to navigate
at a speed of not more than 12 knots during their passage through critical areas and that no
any alternative to a chokepoint involves a level of detour or use of an alternative that translates
into significant financial costs and delays 9 Kedalaman dan lebar choke points di Selat
Malaka Singapura bervariasi tergantung pada posisinya Choke point 1 berlokasi pada wilayah
yang disebut One Fathom Bank dengan lebar 1 391 in dan kedalaman 23 3 m Choke Point 2
berada di dekat Pulau Rupat dengan lebar selat 3 704 in dan kedalaman 25 m Posisi choke point 1 dan 2 berada pada jalur lintas di sisi Indonesia Choke Point 3 berlokasi sekitar western entrance to Singapore Straits yakni antara Pulau Karimun dan Johor dengan lebar 2 965 in dan
kedalaman 28 1 m Dan choke point ini berada pada jalur lintas di sisi Malaysia Jarak antara
chokepoint 3 dengan 1 dan 2 terlihat cukup jauh Choke Point 4 berada pada Phillips Channel
dengan lebar 1 600 in dan 800 in untuk sisi
overtaking be allowed in the DWR Sebagaimana dituliskan dalam poin tiga
bahwa bagi setiap kapal yang bermuatan besar dan kedalaman 15 meter harus mengikuti
ketentuan alur lewat yang sudah ditentukan Alur itu adalah dari Buffalo Rock menuju area Pulau Batu Berhanti dan sebaliknya Ini sebagaimana
sudah ditentukan secara teknis sebagai DWRT
Deep Water Route
in transport geography as they refer to locations that limit the capacity of circulation and cannot be easily bypassed if at all This implies that
tetapi kapal kapal di luar
ketentuan itu tidak dianjurkan melewati rute ini kecuali dalam kondisi darurat
deep water route serta kedalaman 22 5 m Posisi chokepoint ini berada di jalur lintas di sisi Indonesia Selanjutnya Choke Point 5 berlokasi
di west bound lane dekat Buffalo Rock dan di point ini merupakan selat tersempit dengan lebar
hanya 532 in dan kedalaman 20 m Choke point
6 bertempat di Pulau Batuberhanti yang berjarak lebih kurang 5 km dari Singapura memiliki lebar 800 in dengan kedalaman 21 2 m Choke point
5 dan 6 ini berlokasi tepat di Selat Singapura Dengan kata lain keduanya berada di lokasi garis perbatasan antara Indonesia dan Singapura
Posisi Choke Points
Jalur lintas selat di sisi Indonesia terletak
Adanya choke points di Selat Malaka Singapura
choke point 1
menjadi tanda bagi kapal kapal tentang kedalam an dan lebar selat yang harus dipahami oleh semua kapal yang melintas Sehingga semua pengguna selat memahami betul tentang di alur
kapal yang melintas dari arah Timur Tengah
mana kapal harus melintas dengan kedangkalan
dan Malaysia terletak choke point 5 dan 3 di
tertentu Secara umum choke points berarti
mana di bagian choke point 5
narrow passage
A
such as a strait through which
shipping must pass Sementara definisi lain me nyebutkan
2 4 dan 6 dengan pengertian
akan melewati 4 choke points dengan tingkat
kehati hatian cukup tinggi di choke point 4 dan 6 Sedangkan jalur lintas selat di sisi Singapura
dibutuhkan tingkat kehati hatian yang amat tinggi bagi kapal yang melintas menuju ke arah
Chokepoints are a common concept 9 Jean Paul Rodrigue
s Menurut Thesaurus chokepoint is
i A narrowing that
reduces the flow through a channel ii a point of congestion or blockage the bridge is always a chokepoint at rush hour
The Free Dictionary by Farlex http www thefreedictionary com choke
buffalo rock
Straits Passage and Chockepoints a
Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution
Cahiers
de Geographic du Quebeqc Volume 48 No 135 December
2004 http people hofstra eduljeanpaul rodrigue downloads CGQ strategicoilpdf
point
185
Peta 1 Posisi Choke Points di Selat Malaka Singapura
Sumber htip llkeepfight iles wordpress com 2 1011f l trategis indo mlys jpg 1 Bisa lihat juga pada CPF Luhulima
Dimensi Keamanan
Op Cit
Tabel 1 Choke Points di Selat Malaka Singapura Kedalaman
1 391 m
23 3 m
Pulau Rupat
3 704 m
25 m
Terlebar
Pulau Karimun dan Johor
2 965 m
28 1 m
Terdalam
Phillips Channel
1 600 m dan 800 m
22 5 m
Buffalo Rock
532 m
20 m
Pulau Batuberhanti
800 m
21 2 m
Choke Points
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5 6
6
Keterangan
Lebar
No
One Fathom Bank
Tersempit
terdangkal
Sumber diramu oleh penulis dari berbagai sumber
Timur Tengah sehubungan dengan kondisi jalur dan kedalaman di bagian ini menunjukkan selat tersempit sekaligus terdangkal
Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada choke
TSS dan Straitrep
Sebagaimana aturan yang ditetapkan sesuai traf fic separation scheme TSS 12 bahwa kapal kapal
yang melintas balik dari arah Pasifik menuju
point 5 di buffalo rock semua kapal yang mele
Timur Tengah mengambil jalur lintas di sisi
watinya harus meningkatkan ekstra kewaspadaan
Malaysia dan Singapura Pada 1998 Interna
agar terhindar dari bentuk bentuk kecelakaan
tional Maritime Organization IMO menetapkan
Apalagi selat ini menjadi salah satu jalur SLOC
the Mandatory Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore Straitrep
Sea Line of Communication bagi perdagangan dunia 10 terutama alur perdagangan dari belahan bumi Timur Tengah hingga ke Asia dan Pasifik
12 Definisi TSS lihat lebih jauh pada SimPlus Pte Ltd
Selat ini bisa dilalui kurang lebih 200 kapal setiap harinya yang mengangkut berbagai jenis barang
ing Paper Carriage Capasity of the Straits of Malacca and
termasuk minyak dan LNG
Work
Singapore Singapura the Maritime and Port Authority of Singapore Dituliskan bahwa TSS yang difungsikan pada 1 Mei
1981 di sepanjang selat dibagi menjadi sembilan sektor wilayah kerjanya yaitu sektor 1 sampai 6 membawahi Selat Malaka sedangkan sektor 7 sampai 9 mengawasi Selat Singapura Lihat
11 Steven Y Pailah Archipelagic State Tantangan Perubahan
Maritim Konflik Perbatasan di Wilayah Perairan Negara Ke satuan Republik Indonesia hlm 3
11 Ibid
Jakarta Klub Studi Perbatasan
juga pada Aztec Sailing Theory Class Rules of the Road tentang definisi TSS Traffic Separation Schemes are defined areas where shipping traffic is directed to follow traffic lanes which help to keep opposing traffic safely separated They are
relatively small areas in particularly busy spots Li hat hitn 1 ww
azteesailin co ukltheotvleh4
20sect
202 litiiil
sebagaimana diusulkan oleh Indonesia Malaysia
01
20 57N 104 O8
dan Singapura yang bertujuan meningkatkan ke
01
19 81N 104 24 34E
selamatan navigasi melindungi lingkungan laut
memfasilitasi pergerakan kapal serta berperan
14E
vii
Horsburgh Lt
Secara singkat banyak tempat utama yang
dalam pencarian dan penyelamatan search and
mendukung operasional Straitrep ditopang dari i Klang VTS ii Johor VTS iii Singapore
rescue SAR termasuk operasi tanggap polusi
VTS
minyak
iv
Jugra
remote stations Pulau Angsa Bukit
Cape Rachado
Pulau Undan
Bukit
Peta 2 memperlihatkan pembagian sembilan
Segenting Tanjung Piai Bukit Pengerang Sultan
sektor wilayah pengaturan pelayaran Secara detil
Shoal Lighthouse Raffles Lighthouse St Jhon s
di selat Straitrep Sektor 1 hingga 5 berada di bawah kendali Klang Vessel Traffic Service VTS di Klang sektor 6 berada di bawah Johor VTS
Island Bedok Lighthouse Bedok Horsburgh
sedangkan sektor 7 hingga 9 di Singapore VTS
Data selengkapnya ialah 13 sector 1 VHF Ch 66
Klang VTS
Lighthouse Jurong control Semua pengaturan melalui VTS dalam
STRAITREP Secara umum banyak didukung oleh kesiapan Singapura dan Malaysia Bulan Maret 2011 Indonesia telah menerima bantuan
Sector 2 VHF Ch 88 Kiang VTS sector 3 VHF Ch 84 Kiang VTS sector 4 VHF Ch 61
proyek VTIS Vessel Trafj ic Information Sen4ce
Klang VTS sector 5 VHF Ch 88 Kiang VTS
Batuampar Pulau Batam VTIS merupakan
sector 6 VHF Ch 88 Johor VTS
sector 7 VHF
Ch 73 Singapore VTS West
sector 8 VHF Ch
14
sector 9 VHF Ch
Singapore VTS Central
10 Singapore VTS East
dari Peinerintah Jepang yang ditempatkan di radar pemantau navigasi yang amat dibutuhkan Semenjak awal 2008 Pemerintah Indonesia sebenarnya sudali merencanakan pemasangan
VTIS sebanyak 26 unit di tiga selat yaitu Selat
Wilayah operasional Straitrep yang mem
Malaka 22 unit
Selat Sunda
dan Selat
bawahi Selat Malaka Singapura berada di posisi 100
penting mengingat ketiga selat ini cukup padat
39 9 E and 104
22 9 E Peraturannya
adalah semua kapal yang memasuki area sektor sektor di atas atau ketika melewati jalur bersama
1 unit
1 unit
Lombok
Pemasangan alat ini begitu
dilatui kapal kapal bisnis maupun non bisnis
Semua aturan yang begitu ketat diser
di Tanjung Piai Piai 01 95 5ON 103 30 65E
tai dengan sistem pengaturan navigasi yang
dan Pulau Karimun Kecil
berteknologi tiaggi dimaksudkan untuk menekan
24
25E
01
09 20N 103
atau meninggalkan pelabuhan
atau
bahkan menghindari benttik kecelakaan kapal
sebelum memasuki jalur lintas TSS dari arah
khususnya tabrakan dan kandas Posisi Selat
manapun harus memberi pemberitahuan atau
Malaka Singapura ini memang panjang dan
notification ke stasiun VTS terdekat 14 Demikian
menyempit
pula ketika kapal datang dari berbagai arah di luar yang telah disebutkan di alas khususnya
lelewati sektor 7 8 dan 9 di Selat Singapura
menuju masuk ke sektor 7
8
mendekat dan meninggalkan lokasi lokasi di 11
i
48N 1030 21
01
14 38N 103
01
O9
Bn 01
6ON 103
Pulau Iyu Kechil Lt 13E
ii
38
88E
44 45E
0P 13 30N 103
51
18
96E
54N 103
55
diikuti benar oleh setiap kapal khususnya ketika
dan 9 harus
memberi laporan tentang posisi kapal ketika bawah ini ls
karenanya aturan aturan hares
01
Pendekatan Tiga Negara Tepi
Malaysia
Indonesia dan Singapura terhadap Makna Selat Malaka Singapura
Sultan Shoal Lt iii iv
27E
vi
Raffles Lt
Sakijang Lt v
Bedok Lt
Tg Stapa Lt
13 Operational area of Straitrep and Geographical Position for Submitting Reports http www worldvtsguide org Ports
Bagian ini mengulas adanya perbedaan pendeka tan negara negara pantai dalam melihat ke
beradaan Selat Malaka Singapura Ada dtta
pendekatan yang dikemukakan oleli Malaysia dan Indonesia di satu sisi dan oleh Singapura di lain nisi
Singapore StraitRep09 SINOl pdf lalbid
15Ibid
Tiga Selat Padat Dipasang Radar
28 Februari 2008 http
7einpo b7te1 41ktil
Naiv teinpoii tcraktif cont hoek
bis 2008 02 28 brk 20080228 118177 id html
187
Innocent Passage
yang merupakan wilayah perikanan mereka
Status Selat Malaka Singapura ini dilihat
Dengan kepentingan ini mereka mempunyai
sebagai innocent passage bagi negara pan
kewajiban menjaga kelestarian lingkungan
tai Malaysia dan Indonesia Artinya kedua
termasuk kelangsungan sektor perikanan dan
negara ini meyakini bahwa Selat Malaka
keamanan laut dari segala bentuk intervensi
Singapura dapat dilalui oleh kapal kapal
negara maritim besar lainnya Indonesia mis
asing apabila kapal kapal yang lewat tidak
alnya menolak keras adanya keinginan pihak
menimbulkan dampak kerugian bagi negara
negara maritim seperti Amerika Serikat untuk
pantai
melakukan intemasionalisasi
Malaysia dan Indonesia
berdasar
kan pertimbangan peace good order and security
17
Selat Malaka
Singapura demi kepentingan strategisnya
Terhadap kelestarian lingkungan Indonesia
Definisi dari Innocent Passage A term of in
menuntut akan adanya penggantian uang
ternational law referring to a ship or aircraft s
atau kompensasi19 dari kapal kapal yang
right to enter and pass through another s
mengalami kebocoran atau kecelakaan se
territory so long as it is not prejudicial to the
hingga menumpahkan minyak ke laut Uang
peace good order or security ofthe other state the coastal state
masyarakat nelayan yang menjadi dirugikan
18
Mengapa Indonesia dan Malaysia meyakini rezim innocent passage pada Selat Malaka
Singapura
penggantian tersebut diberikan kepada para
Ini jelas terkait erat dengan ke
pentingan kedua negara yang ingin menjaga keamanan dan kelestarian wilayah lautnya
dengan adanya limbah minyak itu Sedangkan pihak Singapura menginginkan pemberian bi aya hanya untuk operasi pembersihan limbah di laut raja tidak pada biaya kompensasi ke masyarakat pesisir sekitar
Free Transit 17 Dikemukakan dalam diskusi ibid
Status Selat Malaka Singapura sebagai
Lihat pada Duhaime Org Learn Law pada http www duhaime org LegalDictionary I InnocentPassage aspx Hak
free transit ini dianut oleh Singapura yang
innocent passage sudah dikodifikasi dalam UNCLOS 10 De
mengartikan Selat Malaka Singapura sebagai
sember 1982 dengan isi dari pasal 17 dan 19 sebagai berikut
passage terbuka dan tidak bisa berbuat ban
Ships of all States whether coastal or land locked enjoy the right of innocent passage through the territorial sea Pas
sage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace good order or security of the coastal State Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other
rules of international law Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities i any threat or use of force against the sovereignty territorial integrity or political independence of the coastal State or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the
United Nations ii any exercise or practice with weapons of any kind iii any act aimed at collecting information to the
prejudice ofthe defence or security ofthe coastal State iv any
yak meskipun merugikan negara pantai Ini
artinya status Selat Malaka Singapura adalah
sebagai selat intemasional yang menekankan berlakunya rezim free transit di dalamnya Mengapa Singapura meyakini rezimfree tran
sit pada Selat Malaka Singapura
Ini terkait
erat dengan tingkat ketergantungan Singa
pura yang begitu tinggi pada Selat Malaka Singapura sebagai perairan perdagangan yang selama ini
menghidupi
perekonomiannya
Kenyataannya Singapura memang menjadi
act of propaganda aimed at affecting the defence or security of
negara pantai tetapi dengan keterbatasan laut
the coastal State v the launching landing or taking on board of any aircraft vi the launching landing or taking on board of any military device vii the loading or unloading of any
nya yang sangat minim Bandingkan dengan
commodity currency or person contrary to the customs fiscal
Malaysia apalagi Indonesia dengan luasnya
wilayah laut yang dimiliki Konsekuensinya
Singapura tidak berkepentingan besar untuk immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State viii any act of wilful and serious o lution contrary menjaga wilayah perairannya yang sempit to this Convention ix any fishing activities x the carry sebagai wilayah perikanan karena memang ing out of research or survey activities xi any act aimed at interfering with any systems of communication or any other 19 Rina Shabrullah mengatakan Indonesia menekankan pada facilities or installations of the coastal State xii any other activity not having a direct bearing on passage Bisa dilihat kompensasi untuk kerugian kerugian yang ditimbulkan oleh pula pada sumber ash Dokumen UNCLOS 1982
section 3 tentang innocent passage http
part XI
www un orgIDeptsl
los convention agreements texts uncloslclosindx htm
lihat pula sumber lain yaitu pada http
Atau
www britannica com
EBchecked topic 2887161innocentpassage
polusi pendapatan para nelayan consequential damage kelestarian lingkungan laut dalam jangka jauh damage
pada acara diskusi bertajuk
Masalah Perbatasan
Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia UIB Batam 20 Juli 2011
dan
ecological di
tidak memiliki
Singapura menginginkan
Selat Malaka Singapura begitu bebas bagi
Bagi Singapura pendekatan yang dianutnya ini mencerminkan sikap menghormati kedua
kapal kapal asing yang melewati sehingga
negara tetangganya meski keberadaan negara
dari sini Singapura bisa meraih dan meman
faatkan peluang bagi keuntungan ekonomi sebesar besamya
Dengan adanya dua perbedaan pandangan
dan kepentingan terhadap rezim status Selat
pulau Singapura dengan kedua negara tetang ganya dipisahkan hanya dengan laut teritorial
bukan ZEE Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa Singapura semula menganut free transit
Malaka Singapura ini pada akhirnya ketiga Negara tersebut menempuh kesepakatan ten
pendekatan transit passage yang dianutnya merupakan jalan tengah bagi Singa pura Konsekuensinya Singapura masih bisa
gah yakni
menerima kapal kapal yang berlabuh dan transit
transit passage
Transit Passage
ini mengakui kedaulatan dan kewenangan tertentu negara negara selat atas selat mereka
serta memberi jaminan tidak akan diganggunya
pelayaran transit yang dilaksanakan sesuai den
gan ketentuan ketentuan yang ditetapkan secara internasional UNCLOS 1982 20
Makna Transit Passage sebagai Pendekatan
di negaranya untuk keperluan dagang sepanjang kapal kapal ini menghormati ketentuan ketentuan yang ditetapkan secara internasional Bagi Indonesia free transit bisa diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan internasional serta selat ini tidak diasumsikan sebagai selat internasional Bagaimana bisa selat
ini diasumsikan sebagai selat internasional jika lebar selatnya saja khususnya di Selat Singa
Jalan Tengah
Dengan dianutnya pendekatan transit passage
ini ketiga negara tepi sepakat bahwa keamanan dan perlindungan selat menjadi tanggungjawab
pura tidak lebih dari 3 mil dan karenanya selat ini termasuk laut teritorial 21 Konsekuensinya
Indonesia tidak bisa menganggap space Taut
mereka dengan penekanan dimana negara peng
teritorialnya sebagai
guna user states harus menghormati otoritas
Sedangkan bagi Malaysia persentuhannya dengan Selat Malaka Singapura ini banyak ber hadapan dengan kepentingan Indonesia terkait dengan ZEE dan batas landas kontinen BLK Dalam kepentingan ini Malaysia menghendaki
dan aturan yang ditetapkan ketiga negara pantai Lalu apa makna pendekatan transit passage ini bagi Singapura Indonesia dan Malaysia Article 34 tentang Legal status of waters forming straits used for international navigation
yang diketengahkan pada Part III Straits used for international navigation section 2 Transit Passage dengan pengertian mendasar dikemukakan dalam pasal 37 This section applies to straits which are used for international navigation between one part of the high seas
space
internasional
penggunaan garis BLK sekaligus sebagai garis
batas ZEE untuk space antara sisi Sumatera dan Semenanjung Malaka 22 Sampai di space ini Malaysia lebih menghendaki penerapan innocent
or an exclusive economic zone and another part of the high
passage di selat ini Tetapi kira kira mulai di
seas or an exclusive economic zone
wilayah sektor 2 ke arah dalam lihat Peta 2
dan pasal 38
1 In straits
referred to in article 37 all ships and aircraft enjoy the right of transit passage which shall not be impeded except that if
the strait is formed by an island of a State bordering the strait and its mainland transit passage shall not apply if there exists seaward of the island a route through the high seas or through an exclusive economic zone of similar convenience with respect
space
lebih ditentukan garis teritorial karena
jaraknya yang semakin menyempit antarsisi dari dua negara Untuk itu sampai di space ini Malaysia mengajukan pendekatan transit
to navigational and hydrographical characteristics 2 Transit
passage bagi Singapura karena space yang
passage means the exercise in accordance with this Part of the
semakin menyempit ini tidak bisa dipandang
freedom of navigation and overflight solely for the purpose of continuous and expeditious transit of the strait between one
part ofthe high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone However the requirement of continuous and expeditious transit does not
preclude passage through the strait for the purpose of entering
leaving or returning from a State bordering the strait subject to the conditions of entry to that State 3 Any activity which is not an exercise of the right of transit passage through a strait remains
subject to the other applicable provisions of this Convention
Dokument UNCLOS 1982 lihat pada http www un orgIDeptsl los convention agreements texts unclos closindx htm
sebagai space internasional Dengan kata lain pendekatan transit passage sebagai jalan keluar
bagi ketiga negara ini dalam pemanfaatan Selat 21 Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu narasumber Rina Shahrullah pakar Hukum Laut Internasional pada forum diskusi terbatas Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura pada 20 Juli 2011 di UIB Batam
227bid
Malaka Singapura di luar masalah garis batas laut
bisa meraih keuntungan sebagaimana yang dapat
antarmereka yang belum selesai Kerjasama tiga negara yang dilakukan dalam hal TSS Straitrep itulah yang bisa meredam potensi konflik yang
diperoleh Singapura Dengan kata lain Singapura
ada di antara mereka
Kenyataan Singapura yang dibatasi dengan
menjadi inspirasi sekaligus akses untuk meraih keuntungan ekonomis Selat Malaka Singapura
ruang gerak pengembangan wilayahnya
akan
Kepentingan Ketiga Negara Tepi
mencari mitra bagi pembangunan di masa depan
Terhadap Selat Malaka Singapura
Keuntungan dengan wilayah yang lebih leluasa bagi Malaysia bisa menjadi penawaran yang
Ketiga negara adalah negara tepi pantai yang
tinggi ke Singapura
sama sama memiliki kepentingan ekonomi
politik dan keamanan terhadap Selat Malaka Singapura Ketiga negara juga menandatangani
UNCLOS 1982 yang berarti tunduk kepada aturan aturan yang ada di dalamnya Bagi Malaysia
Selat Malaka Singapura
memiliki makna strategis yang tinggi khususnya i
secara ekonomi sebagai berikut
dan pelabuhan pelabuhan
seperti Penang Port of Klang Johor yang dibangun megah ditujukan untuk memanfaatkan
dan meraih peluang besar dari nilai strategis Selat Malaka Singapura
ii
Bisa merupakan
keuntungan besar bagi Pelabuhan andalan
Malaysia semacam Port of Klang di Selangor yang dibangun sebagai Zona Bebas Pelabuhan Klang Port Klang Free Zone yang dirancang seperti
Selat Malaka Singapura
juga memiliki makna strategic yang amat besar di antaranya
i
Keterbatasan geografi dan sumber
daya alam memaksa Singapura untuk memajukan
negara kotanya dengan perdagangan barang dan jasa dan kekuatan informasi bagi semua yang melewati Selat Malaka Singapura
ii
Kekuatan
Sebagian
besar wilayah daratnya23 bertepian dengan Selat Malaka Singapura
Bagi Singapura
Jebel Ali Free Zone di Dubai 24
iii
Sebagai SLOC sea lines ofcommunication dan SLOT sea lines oftrade serta jalur strategis bagi
Pelabuhan Singapura the Port of Singapore Authority yang menyaingi ketat pelabuhan Hong Kong dan pelabuhan Rotterdam 26 iii Arus perdagangan dunia yang ditawarkan Selat Malaka Singapuara diimbangi dengan kesiapan
dan kejelian Singapura dalam menangkap setiap peluang bisnis yang melewatinya menjadikan negara kota ini eksis sebagai kekuatan ekonomi
terkuat di ASEAN 21 Posisinya sebagai transpor tation hub terbesar di Asia diuntungkan dengan semakin padatnya jalur lintas perdagangan dan
pelayaran di Selat Malaka Singapura ini Bagi Indonesia
Selat Malaka Singapura
masuknya armada laut negara negara maritim
juga memberi makna strategis khususnya bagi
besar dalam rangkaforwardpresence dan global
wilayah wilayah yang berada langsung di tepi
engagement ke belahan dunia 25
Selat Malaka Singapura yakni
iv
Harapan
i
Wilayah
yang berdekatan langsung dengan Singapura 23 Awani Irewati
Potensi Pelabuhan Negara Negara Tepi Selat
Malaka Singapura
dalam Syamsumar Dam Politik Perba
tasan Masalah Pengamanan Lalu Lnntas Pelayaran di Selat Malaka Singapura
Jakarta P2P LIPI 2007
Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Studi Perbatasan 2009
Jakarta Klub
hlm 3
hlm 140 141
Disebutkan bahwa ada tujuh negara bagian di Semenanjung Malaysia yang berdampingan dengan Selat Malaka Singapura
yakni Perlis Pulau Pinang Perak Selangor Wilayah Perseku
Bisa lihat lebih lanjut pada Port of Singapore Authority http wwwpsa com sg Semua peluang secara detil ditangkap Singapura sehingga kesiapan dan kemajuan PSA di tepi Selat
man Negeri Sembilan dan Melaka
Malaka Singapura hampir hampir tidak ada yang tidak diman
14lbid
Marine Ordering System IMOS
faatkan Sebagai contoh penyediaan fasilitas seperti Internet
Jebel Ali Free Zone berlokasi di Dubai sebagai zona
pilotage service towage
bebas yang paling berjaya di dunia karena tiga faktor penentu yaitu lokasi strategis untuk kegiatan manufacturing perda gangan dan distribusi serta insentif menarik yang diberikan
yang paling menarik adalah penyediaan jasa bagi kapal kapal
pemerintah
memiliki jarak yang amat sempit sehingga dibutuhkan ketang
service supply of water from waterboats dan sebagainya Hal yang akan berlabuh di Selat Singapura dimana jalur lewatnya kasan dan kepandaian nahkoda dalam mengemudi atas panduan
Dikemukakan oleh Rina Shahrullah Phd dalam Hukum Laut
Intemasional sebagai salah satu pembicara pada acara diskusi
tentang Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura
Kerjasama P2P LIPI UIB Kadin
Batam di Universitas Internasional Batam Batam Kepri 20
Juli 2011 Lihat pula Steven Y Pailah Archipelagic State Tan tangan
190
Perubasan Maritim Konflik Perbatasan di Wilayah
navigator yang disediakan Singapura Awani Irewati
Potensi Pelabuhan Negara Negara Tepi
Op Cit hlm 169 170 Pada tahun 2005 Singapura telah men duduki urutan teratas dalam bidang jasa kontainer dengan 23 2
million twentyfoot equivalent units TEUs yang dapat menyu sul Hong Kong dalam hal high growth in containerised traffic
Peta 2 Malacca and Singapore Straits Reporting System Straitrep
dan Malaysia serta berbatasan dengan selat ini adalah Riau dan Kepulauan Riau Harapan
Indonesia dari arah selatan Batam untuk masuk ke jalur Selat Malaka Singapura pada peta 2
untuk meraih peluang ekonomi seperti yang
di sektor 8 mendekati sektor 7 bisa menjadi
dipersiapkan pemerintah terhadap 3 pulau
pemasukan jasa bagi provinsi atau pemerintah
Batam Bintan dan Karimun BBK sebagai
free trade zone dilakukan dalam rangka me
pusat sesuai dengan siapa yang memiliki otoritas pengaturan itu Ini sate peluang besar yang dapat
manfaatkan dinamika Selat Malaka Singapura
diraih sektor bisnis jasa atau sebaliknya kerugian
Ketiga wilayah ini memiliki peluang besar untuk
besar yang diperoleh jika ini sengaja dibiarkan
tumbuhkembang bersama kesuksesan ekonomi
oleh Indonesia
negara tetangganya meski dalam porsi yang berbeda
ii
Selat Malaka Singapura sebagai
Masalah Garis Batas Laut di Selat
wilayah perikanan berpotensi sda yang melimpah
Malaka Singapura
khususnya di perairan Natuna disertai dengan deretan pulau pulau kecil di Kepulauan Riau
Ada dua masalah garis batas laut di selat ini
yang hampir tersebar di sepanjang Selat Si ngapura hingga ke perairan Natuna Kondisi ini
berpotensi besar bagi datangnya investor acing Singapura maupun Malaysia ke Indonesia
Pulau Bintan sebelah utara Lagoi misalnya merupakan tempat pengembangan wisata megah
yang banyak dilakukan oleh investor Singapura iii
Wilayah perairan di antara Pulau Batam
dan Pulau Karimun seringkah menjadi wilayah singgah
anchorage area
bagi kapal kapal
yang patut mendapat perhatian Pertama garis perbatasan laut Indonesia Singapura Garis
perbatasan antara Indonesia dan Singapura yang berbentuk v line untuk sisi barat IA 113 dan 1C sudah selesai disepakati dan ditandatangani di sekitar pulau yang ditemui oleh penulis pada Mei tahun 2009 dan Juni 2010 Temuan ini jugs diperkuat oleh penjelasan dari salah satu narasumber penulis dari Bakosurtanal ketika mela
kukan wawancara di Bakosurtanal Cibinong Mei tahun 2009 Namun sangat disayangkan bahwa temuan itu tidak bisa dilacak
lebih jauh bahwa atas otoritas siapa sebenamya kapal kapal asing tersebut diizinkan untuk merapat di wilayah perairan
besar 28 Ini membuktikan bahwa space perairan
ini Kapal kapal tersebut setidaknya membayar biaya tunggu
28 Berdasarkan pengamatan lapangan di sekitar Pulau Galang
murah daripada harga yang harus dibayar ketika mengantri di
Baru Kepulauan Riau dan pengakuan dari beberapa nelayan
antri sebelum masuk ke Singapura dengan harga yang lebih wilayah Singapura
191
antara Indonesia dan Singapura pada 10 Maret
seluas 7 12 mill di Kepulauan Riau Namun hal
2009 Kini tinggal garis Batas sisi timur 1
tersebut juga bisa menimbulkan persinggungan
Batam Changi
dan sisi timur 2 Bintan Pedra
dengan garis batas laut teritorial Malaysia garis
Branca Middle Rock South Ledge Pada peta 3
kuning yang ditetapkan secara sepihak Tetapi
terlihat garis batas berwarna merah adalah garis
jika South Ledge itu menjadi milik Malaysia
perbatasan wilayah Taut Indonesia Singapura
atau Singapura itu akan berarti wilayah di utara
Garis kuning adalah garis batas laut teritorial
Pulau Bintan ini hanya akan memiliki lebar 3
Malaysia unilateral
mil Jika terakhir yang terjadi maka kawasan
dan garis biru adalah garis
pangkal kepulauan
Penyelesaian garis batas wilayah laut sisi timur 1 akan menunggu terlebih dahulu
penyelesaian garis batas yang di sisi timur 2 Bintan Pedra Branca Middle Rock dan South Ledge
Persoalan garis batas di sisi timur 2 ini
perikanan wilayah pertahanan keamanan dan
jalur pelayaran Indonesia menjadi semnkin kecil di wilayah tersebut
Masalah kedua dalam coal garis batas taut di
selat ini ialah adanya area tak bertuan
antara
wilayah laut Indonesia Malaysia Yang dimaksud
tidak saja terkait persoalan antara Indonesia
dengan garis batas wilayah laut
dan Singapura tetapi juga antara Singapura dan
adalah overlapping area yang secara resmi behun
tak berwan
Malaysia Pada peta 4 terlihat garis batas laut
dicapai satu kesepakatan antara kedua negara ini
segmen timur 2 yang ditarik dari Bintan ke Pedra
Pada peta 3 terlihat adanya wilayah berbentuk
Branca Middle Rock dan South Ledge berada
segitiga yakni tumpang tindih antara garis biru
di posisi atas garis batas wilayah laut berwarna
garis pangkal kepulauan Indonesia
dengan
kuning yang diklaim Malaysia
garis kuning batas laut teritorial Malaysia
Di bagian timur sebelah utara Tanjung Sading terdapat tiga pulau yang berdasarkan
secara sepihak
Area segitiga itu terletak antara
kputusan ICJ pada 23 Mei 2008 ditetapkan
Pulau Karimun Kecil TD 189 dengan Karang Nipa TD 190 Di wilayah segitiga initah kerap
Pedra Branca menjadi milik Singapura Middle
terjadi masalah pelanggaran batas wilayah laut
rock Batu Tengah milik Malaysia dan South
yang menurut masing masing pihak sebagai pelanggaran wilayah kedaulatan
Ledge Karang Selatan milik negara yang memiliki perairan tempat karang tersebut terletak
Kedua masalah garis batas ini membutuhkan
atau status quo 29 Keputusan ICJ saat itu tidak
penyelesaian segera agar ketegasan kedaulatan
menetapkan batas perairan teritorial di wilayah
masing masing negara bisa ditegakkan Namun
itu Konsekuensinya untuk menyelesaikan garis batas wilayah laut antara Indonesia Singapura di
adakalanya masalah kedaulatan ini
segmen timur 1 akan bergantung pada seberapa
tungkan kelompok tertentu sebagai contoh Jahn
lama kesepakatan yang bisa dicapai antara Sin
Pipa Gas Natuna Singapura
gapura dan Malaysia dalam penyelesaian sisi timur 2
Harapan dari Indonesia ialah apabila status South Ledge akhirnya bisa menjadi milik
Indonesia ini akan bermakna sangat besar bagi Indonesia Jika itu terwujud akan ada perubahan
tertunduk
kan oleh kepentingan bisnis yang lebih mengun
Dari peta 5 bisa terlihat adanya jahur pipa
gas alam dari laut Natuna Indonesia nlenuju
Singapura Apa yang menjadi masalah dalam Melihat pada jalur pipa gas yang
hal ini
193 Batam yang akan ditarik langsung menuju
ada di peta pipa gas tersebut ditanam di sisi wilayah kedaulatan Indonesia Ada beberapa kekhawatiran dengan ditanamnya saluran pipa ini pada sisi wilayah Indonesia Pcrtama h lo
ke titik dasar di South Ledge untuk menggan
nesia menghadapi high risk alas kemungkinan
tikan TD 194 di Bintan utara Lihat pada peta 4
dengan garis hijau yang ditambahkan sendiri oleh
terjadinya kebocoran maupun bentuk kccelakaan lainnya Kedua wilayali perairan Indonesia di
penulis dimana ini berarti akan ada penambahan
Selat Malaka Singapura klnlsusnya di bagian
penarikan garis pangkal dari titik dasar 193 TD
ruang wilayah perairan perikanan dan pelayaran 29Menurut penjelasan dari Kadin Batam pada acara diskusi di UIB Batam 20 Juli 2011
192
Sebagainiana disampaikan oleh narasumber PCIU11is di KPLP Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Batu lmpar IUM11 21 juli 2011
Sumber Kadin Batam
Sebagaimana disampaikan pada acara Diskusi Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura
UIB Batam 20 Juli 2011
Peta 3 Garis Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Singapura
Pulau Bintan utara ke arah timur ini menjadi
Selat Malaka Singapura dari segala aksi yang
rentan bagi kapal kapal yang akan berlabuh
mengancam keselamatan dan keamanan bagi
jangkar anchorage area
mereka dan user states
Karena dari lokasi
pipa yang tertanam 300 mil ke arah utara ke sisi Singapura dan 300 mil ke arah selatan ke dalam sisi Indonesia adalah daerah rawan 31 Dengan begitu ini mengurangi kebebasan Indonesia untuk melakukan kegiatan ekonomi di area ini
Kepentingan bisnis kenyataannya menempati urutan teratas dalam deret kepentingan nasional
Penutup
Selat Malaka Singapura tetap berperan penting di dalam dunia pelayaran dan perdagangan laut Namun masalah belum tuntasnya penentuan garis perbatasan wilayah laut antarketiga negara
pantai menjadi perhatian tantangan serius yang
Makna strategis bagi masing masing negara pantai ini bervariasi tergantung pada kepentingan nasional dan kondisi geografisnya Singapura
memandang Selat Malaka Singapura ini sebagai
jalur perdagangan penting sehingga cenderung memandang Selat Malaka Singapura ini sebagai free transit karena kondisi geografis Singapura yang tidak memiliki wilayah perairan laut seluas Indonesia Singapura tidak berkepentingan den
gan wilayah perikanan yang harus diperhitungkan dalam kepentingan nasional karena Singapura
hanya memiliki space untuk berdagang saja Malaysia dan Indonesia kurang lebih serupa dalam kepentingan terhadap Selat Malaka Singapura Konsep innocent pas
seringkali memunculkan problema pelang garan wilayah kedaulatan menurut persepsi
sage bagi Selat Malaka Singapura bukannya
masing masing khususnya antara Malaysia dan
tanpa alasan Perhatian dan kepentingan yang
Indonesia
serius atas keamanan bagi wilayah kedaulatan
Meski terdapat perbedaan pendekatan
dari ketiga negara pantai Malaysia Indonesia
serta pemeliharaan lingkungan di Selat Malaka
Singapura lebih mengedepan Area perikanan
Singapura atas status selat ini ketiganya sepakat
sebagai penopang ekonomi maritim menjadi
untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan
penting ketika ancaman dari segala kecelakaan kapal kapal tanker maupun pembuangan limbah
31 Penjelasan dari narasumber di KPLP Kesatuan Penjagaan
kapal yang berdampak negatif menghadang
Laut dan Pantai di kantor Pelabuhan Batam Batam pada
Mengingat laut teritorial adalah wilayah ke
tanggal 21 Juli 2011
193
Sumber Kadin Batam
Disampaikan pada acara Diskusi Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura UIB Batam 20 Juli 2011 Keterangan garis hijau adalah tambahan dari penulis dengan pertimbangan apabila status kepemilikan South Ledge akhirnya bisa dimiliki oleh Indonesia Ini akan terjadi perubahan pada penarikan garis pangkal kepulauan
Peta 4 Garis Perbatasan Wilayah Laut Singapura Malaysia
daulatan mereka tidak menghendaki selat ini
garis batas yang nota bene identik dengan
menjadi space internasional
kedaulatan Riak riak hubungan yang terjadi selama ini merupakan bagian dari dinamika selat
Ke depan Selat Malaka Singapura masih ditentukan oleh kiprah ketiga negara pantai Malaysia Indonesia dan Singapura Perhatian
itu sendiri
serius mereka terhadap sistem pengamanan dan
Daftar Pustaka
keselamatan pelayaran di selat ini mendorong ketiga negara untuk Baling mendukung dalam hal
Atlas Pulau Pulau Kecil terluar Outer Small Islands
teknis seperti yang diatur dalam TSS Straitrep termasuk vessel traffic system VTS
Sejak
Maret 2011 Indonesia sudah memiliki peralatan VTS sendiri di beberapa lokasi di Kepulauan
Riau antara lain di Batam Hiyu Kecil Takong Kecil Tanjung Berakit sebagai alat pening katan sistem lalu lintas kapal di Selat Malaka Singapura Tantangan mendasar berupa belum terselesaikannya masalah garis batas wilayah
laut antarmereka tidak menghentikan dinamika ekonomi yang harus mereka perjuangkan di atas Selat Malaka Singapura ini Karena mereka
begitu sadar betapa besarnya harga yang harus mereka pertaruhkan jika kerjasama antarmereka
kemudian menjadi terhambat karena masalah
Indonesia 2007 Cibinong Bakosurtanal Britannica Online Encyclopedia http wwwbritan nica com EBchecked topic 288716 innocent passage
Djaenuderadjat Endjat 2009 Sejarah Wilayah Per batasan Batam Singapura 1824 2009 Depok
Gramata Publishing Dam Syamsumar 2007 PolitikPerbatasan Masalah Pengamanan Lalu Lintas Pelayaran di Selat Malaka Singapura Jakarta P2P LIPI
Dokumen UNCLOS 1982 part XI section 3 ten tang innocent passage http Www un orgl Depts los convention agreements texts unclos closindx htm
Gerke Solvay dan Hans Dieter Evers Perkembangan
Wilayah Selat Melaka Malaysia
194
Working Paper Series
No 112 09 CenPRIS USM Universitas Sains November 2009
Peta 5 Jalur Pipa Gas Natuna Singapura
Sumber http Ilwwwpremier oiLcomIAR20081sin apore html
Gunawan Markus dan Welly 2009 FTZ Apa dan Bagaimana Irewati Awani
Batam Ideas Batam
2007
Negara Tepi Selat Malaka Singapura
dalam
Syamsumar Dam PolitikPerbatasan Masalah
Pengamanan Lalu Lintas Pelayaran di Selat LIPI
www worldvtsguide org Ports Singapore
StraitR ep 09 SING1 pdf Perubahan Maritim Malacca Straits
From
Jakarta Klub Studi Per
Cahiers de Geographie
du Quebeqc Volume 48 No 135 December
http People hofstra edu jeanpaul rodriguel
downloads CGQ strategicoilpdf Indonesia di Laut China Selatan Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna Jakarta P2P LIPI
ty of the Straits of Malacca and Singapore
Singapura the Maritime and Port Authority http www aztecsailing co uk
of Singapore
theory ch4
batasan
2009 Archipelagic State Tantan Perubahan Maritim Konflik Perbatasan
di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Repub lik Indonesia Jakarta Klub Studi Perbatasan Pemandu Kapal di Selat Malaka dikuasai As
ing http
troleumDistribution
SimPlus Pte Ltd Working Paper Carriage Capasi
Pailah Steven Y 2009 Archipelagic State Tantangan
gan
www tempointeraktif com hg
20sect
202 html
Status of the AIDS to Navigation in the Strait of Malacca and Singapore
yang diangkat pada acara Is Cooperation Forum in the Straits of Malacca and Singapore Kuala Lumpur Ma laysia 27 28 Mei 2008
The Free Dictionary by Farlex The Bridge is Always
nusa 2009 10 11 brk 20091011 201958 id
a Chokepoint at Rush Hour
hunt
fteedictionaryxom choke point
Port of Singapore Authority sg
Passage and
Sitohang Japanton 2008 Perbatasan Wilayah Laut
Operational area of Straitrep and Geographi cal Position for Submitting Reports http
Safety to Security
Straits
Chockepoints a Maritime Geostrategy of Pe
Potensi Pelabuhan Negara
Malaka Singapura Jakarta P2P
Rodrigue Jean Paul 2004
http
Wwwpsa com
http www the
Tiga Selat Padat Dipasang Radar Tempo Inter aktif Bisnis 28 Februari 2008 http www tempo interaktif com hg ekbis 2008 02 28 brk 20080228 118277 id html
195
196
INDONESIA DALAM BELITAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA
Kasus Perdagangan Orang pada Pekerj a Migran Oleh Tri Nuke Pudjiastuti
Abstract
Rapid growth oftransnational crimes are considered as one serious threat to global security particularly in Indonesia Indonesia stillfaces complex problems in many issues oftransnational crimes In this case trafficking in persons is one ofcurrent issues which related with international migration Many factors contribute to the com plexity and growing fast Even though Indonesia plays an active role in the international bilateral and regional
cooperation in the prevention and handling of transnational crimes Indonesian foreign affairs still faces many difficulties to reduce that trafficking in persons
Pendahuluan
Dari ketiga pertemuan tersebut dapat
Tahun 2011 merupakan tahun yang berat bagi Indonesia dalam menghadapi perdagangan orang
ditarik kesimpulan bahwa persoalan kejahatan
trafficking in persons Isu yang terkait kuat tidak hanya pada perdagangan seks tetapi juga
dicarikan solusinya Berbagai upaya kerjasama
pada perdagangan pekerja migran Perdagangan
multilateral pada kenyataannya tidak mudah
orang yang merupakan salah satu isu penting
dicarikan jalan keluarnya
dalam kejahatan lintas negara transnational
lintas negara menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan secara bilateral regional maupun
Khusus tentang isu perdagangan orang
crime sebenarnya bukan hanya persoalan bagi
meskipun di tingkat ASEAN Ketua Kelompok
Indonesia saja
Kerjanya adalah Filipma Indonesia sangat berke
melainkan juga terjadi di
banyak negara Asia Pasifik Oleh karena itu secara terus menerus Indonesia proaktif dalam
pertemuan pertemuan yang membahas kejahatan
pentingan untuk memberikan perhatian yang lebih atas isu tersebut Setidaknya dari penilaian
lintas negara di tingkat internasional dan regional
internasional yang dikeluarkan oleh UNHCR yang dipublikasikan oleh AS menyatakan bahwa
Setidaknya pada tahun 2011 antara lain ada tiga
Indonesia masih dalam posisi tier 2 posisi yang
pertemuan penting yang dapat dicatat di sini yaitu
lebih baik dibandingkan tahun 2001 dimana
Asia Pacific and Middle East Regional Confer
saat itu Indonesia berada di posisi tier 3
High Level Prosecutors Meeting pada 17 Maret 2011 di Jakarta yang melibatkan 32 negara
2 adalah negara negara yang pemerintahannya
Asia Pasifik dan Timur Tengah Kemudian pada
20 Juni 2011 diselenggarakan pertemuan ketiga
TVPA Trafficking Victims Protection Act s tetapi telah membuat upaya yang signifikan untuk
ASEAN Region Crime Prevention Foundation
membawa diri menjadi sesuai dengan standar
ence
Tier
tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum
ARCPF di Jakarta Selain itu ASEAN Senior
standar minimum tersebut Meskipun sebenarnya
Official Meeting on Transnational Crimes SOMTC ke 11 yang diselenggarakan di Sin
penilaian tersebut bukan sebagai patokan dalam
gapura pada tanggal 25 29 Juli 2011 Meskipun
memberi gambaran bahwa perdagangan orang di
isu terorisme menjadi isu keamanan yang paling
Indonesia masih merupakan masalah serius
menonjol
namun isu narkoba
mencari solusi penyelesaiannya tetapi setidaknya
perdagangan
Indonesia sebagai negara sumber tenaga
orang dan korupsi menjadi isu yang tidak kalah
kerja yang bekerja di luar negeri diperkirakan sekitar 6 5 juta hingga 9 juta orang yang bekerja
pentingnya
Lihat laporan dari Kepolisian dan Interpol Indonesia
pada http www komisikepolisianindonesia com main php page artik1e id 3669 dan http www interpoLgo idl
id berita 421 somtc ke 11 di singapura keduanya diunduh pada 5 Agustus 2011
197
di luar negeri legal maupun yang tidak legal
nasional lainnya Diketahui bahwa permasalahan
termasuk terdapat 2 6 juta di Malaysia dan 1 8
terbesar pada persoalan ini akibat peraturan dan
juta di Saudi Arabia dengan sekitar 69 persen
pengaturan di dalam negeri Indonesia
adalah pekerja perempuan Diperkirakan 43
dari perekrutan hingga pemberangkatan Namun
hingga 50 persen bekerja di sektor domestik
faktor internasional menjadi ikut menentukan
yang terindikasi mengalami praktek perdagangan
terjadi atau tidaknya perdagangan orang Untuk
orang Setidaknya dari data IOM menunjukkan ada 3 840 orang pekerja migran asal Indonesia yang terkena perdagangan orang dimana 90
itu setelah penggambaran kondisi perdagangan
persennya adalah perempuan
perspektif politik luar negeri Indonesia Secara
Sementara itu
mulai
orang di Indonesia dalam upaya mencari jalan keluarnya persoalan tersebut dianalisis dari
data lain yang dikeluarkan oleh IOM tahun 2010 menunjukan perdagangan orang Indonesia ke luar
khusus saat Indonesia sebagai Ketua ASEAN
negeri mencapai 82 persen sedangkan sisanya
mempengaruhi upaya penanganan perdagangan
18 persen menjadi perdagangan orang di dalam
yang sebenarnya dapat berperan penting dalam orang di tingkat regional dan internasional
negeri Indonesia 2
Lepas dari pro dan kontra angka dalam data
yang dikemukakan IOM tersebut setidaknya kasus kasus beberapa bulan terakhir yang dialami para pekerja migran telah menunjukkan
bahwa persoalan perdagangan orang sangat serius
Pergeseran Pengertian Perdagangan
Orang Perdagangan orang selama ini tidak memasukan pekerja migran yang mengalami masalah pelanggaran HAM menjadi bagiannya namun
dan masih terus membelit Indonesia 3 Untuk
dalam perkembangannya ternyata telah terjadi
itu tulisan ini menganalisis belitan persoalan
pergeseran pemaknaannya
perdagangan orang di Indonesia dengan dimulai
segala aktivitas mobilitas manusia yang dapat
membahas bagaimana pergeseran pemaknaan
dikategorikan sebagai bagian dari perdagangan
perdagangan orang dan perkembangannya di Indonesia yang dalam kenyataan sejauhmana keterkaitannya dengan persoalan kejahatan trans
2 Lihat laporan United States Department of State 2011 Traf ficking in Persons Report Indonasia 27 June 2011 hnp www unhcr org1refwor1d1docid14el2ee734b html diunduh pada 4 Agustus 2011
s Setidaknya pada bulan Juni 2011 ini pemberitaan tentang tenaga kerja Indonesia
TKI
menghadapi hukuman berat
karena telah melakukan pembunuhan atau pencurian di Malay
Pada dasarnya
orang mengacu pada definisi perdagangan orang dalam Resolusi PBB General Assembly Resolu tion Nomor 55 25 Tahun 2000 yang dimaksud
perdagangan orang adalah 4 a
Trafficking in persons shall mean the
recruitment
transportation
transfer har
bouring or receipt ofpersons by means of the threat or use offorce or other forms of coercion of abduction offraud of decep
sia maupun di Arab Saudi Antara lain kasus hokum gantung
tion of the abuse ofpower or ofa position of
yang dialami Ruyati TKI asal Bekasi atau Supriyadi TKI asal Sumbawa Barat akan dihukum gantung di Kuching Malaysia
vulnerability or of the giving or receiving of
maupun tiga TKI asal Lombok Barat telah dijatuhi hukum di
Penjara Klang Johor Bahru Bahkan ada tiga orang TKI yang dijatuhi hukuman 15 tahun di Penjara Klang Johor Bahru Ketiganya berasal dari Lombok Barat dan dituduh melakukan
payments or benefits to achieve the consent of aperson having control over another person for the purpose of exploitation Exploitation shall include
at a minimum
the exploita
pencurian tetapi semuanya tanpa bukti Ketiga TKI itu yakni Muhammadun 40 tahun anal Desa Gelogor akan bebas pada
tion of the prostitution of others or other
3 Juni 2012 Samsul Hakim 23 tahun asal Desa Tempos Ger
forms of sexual exploitation forced labour
ung dan Marahum 30 tahun asal Desa Banyu Urip Samsul Hakim dan Marahum akan bebas pada 2017 Tiga orang TKI asal NTB juga kedapatan tewas di Tabuk Arab Saudi Mereka
or services slavery or practices similar to slavery servitude or the removal of organs
adalah Fathul Mubarok bin Faesal Alidi 27 tahun asal Desa
Gapuk Lombok Barat karena menjadi korban penembakan di
dadanya dan jenazahnya ditemukan di perkebunan Warm binti
General Assembly Resolution 55 25 of 15 November 2000 Annex 2 Protocol to Prevent Suppress and PunishTrafficking
Mahrip Sahmin 29 tahun asal Desa Ubung Lombok Tengah
in Persons Especially Women and Children Supplementing the
tewas bunuh diri Seorang lainnya Nurul Alfiah binti Muhtar Lano 30 tahun asal Lombok Tengah yang dilaporkan sakit
United Nations Convention against Transnational Organized
serius Lihat berita di Tempo Interaktif 23 Juni 2011 dalam
and Crime
http www tempointeraktif com hglnusa lainnyaI20111061231
Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto
brk 20110623 342797 id html diunduh pada 23 Juni 2011
Geneva United Nations 2004 hlm 42
w
Crime
pasal3 ayat a
UNODC
Lihat United Nation Offices on Drugs
United Nations Convention Against
Perdagangan orang dapat diartikan yaitu rekrutmen
transpontasi pemindahan pe
maksud dari perdagangan orang adalah kejahat
an kemanusiaan yang terjadi apabila mencakup
nyembunyian atau penerimaan seseorang
serangkaian proses
dengan ancaman ataupenggunaan kekerasan atau bentuk bentuk tekanan lain penculikan
rinci yang dimaksud adalah 6 i
pemalsuan
penipuan atau pencurangan
atau penyalahgunaan kekuasaan atau po sisi rentan
ataupun penerimaan pemberian
bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang ken dali atas orang tersebut untuk dieksploitasi yang Secara minimal termasuk eksploitasi le watprostitusi atau bentuk bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktekpraktekyang meny
cara dan tujuan
Secara
Proses yaitu
suatu proses perbuatan yang melakukan perek rutan pengangkutan penampungan pengiriman pemindahan
atau pada saat penerimaan
ii
Cara adalah perbuatan yang menggunakan cara cara seperti melakukan ancaman
penggunaan
kekerasan penculikan pemalsuan penipuan
penyalahgunaan kekuasaan atau jeratan hutang Biasanya memanfaatkan posisi rentan korban sehingga mau menerima pemberian penerimaan
pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh
erupainya adopsi ilegal atau pengambilan
persetujuan dari orang yang memegang kendali
organ organ tubuh
atas korban 7 iii
Selain itu Konvensi secara jelas memberi
kan batasan yang diperdagangkan akan masuk kategori perdagangan orang atau tidak yaitu pada
Tujuan adalah adanya tujuan
utama yaitu eksploitasi dimana di dalamnya
termasuk pelacuran kerja paksa perbudakan
kekerasan seksual atau transplantasi organ Pengertian ini dapat dimaknai bahwa
pasal 3 ayat b sampai d 5
b The consent of a victim of trafficking in
apabila salah satu dari proses cara dan tujuan
persons to the intended exploitation set forth
yang dimaksud terpenuhi maka sudah bisa dike
in subparagraph a of this article shall be
lompokkan sebagai tindak pidana perdagangan
irrelevant where any of the means set forth
orang Dalam buku tersebut juga dijelaskan
in subparagraph a have been used
bahwa apabila korbannya adalah anak usia di
c The
recruitment transportation transfer harbour
bawah 18 tahun termasuk yang masih dalam
ing or receipt of a child for the purpose of
kandungan
exploitation shall be considered trafficking in persons even if this does not involve any
cara di atas sudah merupakan tindak pidana
of the means set forth in subparagraph a of this article
d
Child shall mean any person
under eighteen years of age
meskipun tidak memenuhi cara
perdagangan orang
Meskipun Indonesia baru meratifikasi
Konvensi tersebut pada tahun 2007 9 namun pengertian di atas telah menjadi dasar dalam
b Persetujuan korban perdagangan orang
definisi perdagangan perempuan dan anak
terhadap eksploitasi yang dimaksud yang
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden
dikemukakan dalam subalinea
RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang RANP3A
a
artikel
ini tidak akan relevan jika salah satu dari
yang menyatakan
cara cara yang dimuat dalam subalinea a digunakan mindahan
c
Perekrutan pengiriman pe
penampungan atau penerimaan
seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipan
dang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun
cara yang dikemukakan dalam subalinea a pasal ini d
Anak adalah setiap orang yang
berumur di bawah delapan belas tahun Dari definisi tersebut kemudian Indonesia mengembangkannya dalam Buku Pegangan
Pemberantasan Perdagangan Orang dan dirinci Ibid
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Buku Pe
gangan Pemberantasan Perdagangan orang RI 2008
Jakarta KPP
hlm 12 13
Harkristuti Harkrisnowo Laporan Perdagangan Orang di Indonesia
Jakarta Sentra HAM UI 2003
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Ibid 2008
Pengesahannya melalui diterbitkannya Undang undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang Undang undang No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang
Terorganisasi dan Undang undang No 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah Menindak dan Meng hukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak anak Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
199
Perdagangan perempuan dan anak adalah sega
la tindakan pelaku trafficker yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan pen gangkutan antardaerah dan antarnegara pemin
dahtanganan pemberangkatan penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan
orang Terlebih lagi pada saat pengiriman tenaga kerja keluar negeri yang ternyata usianya masih bawah umur dari ketentuan dimana lebih muda
dari 18 tahun ini telah dapat dikategorikan perdagangan orang
dengan cara ancaman
Menjadi luasnya pengertian perdagangan
penggunaan kekerasan verbal dan fisik pencu
orang tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk
perempuan dan anak
likan penipuan tipu muslihat memanfaatkan
posisi kerentanan misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain terisolasi
keter
gantungan obat jebakan hutang dan lain lain
semakin memperketat perlindungan terhadap warga negara Namun di sisi lain upaya per
lindungan terhadap warga negara Indonesia dan
memberikan atau menerima pembayaran atau
upaya penjeratan perekrut
keuntungan di mana perempuan dan anak di
pengirim tersebut lebih memberikan dampak
gunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi
negatif kepada para warga negara 11
seksual
termasuk phaedopili
penampung atau
pekerja migran
legal maupun ilegal adopsi anak pekerjaan jer
mal pengantin pesanan pembantu rumah tang
Perdagangan Orang di Indonesia
ga mengemis industri pornografi pengedaran
Persoalan perdagangan orang mayoritas terkait
obat terlarang dan penjualan organ tubuh serta
dengan pengiriman pekerja migran
bentuk bentuk eksploitasi lainnya
kenyataannya didominasi oleh perempuan dan
Pengertian tersebut pada kenyataannya telah
memperluas cakupan dari perdagangan orang Sebelumnya dalam banyak kajian perdagangan
orang yang cenderung hanya diasosiasikan dengan perdagangan orang untuk ekspoitasi seks saja Hal itu dapat dipahami mengingat sebelumnya pengertian dalam Convention for
the Suppression of the Traffic in Persons and
of the Exploitation of the Prostitution of Others yang disahkan pada tahun 1949 menjelaskan bahwa makna trafficking hanya dibatasi dengan segala aktivitas prostitusi Demikian pula pada
The Convention on the Elimination ofAll Forms
ofDiscrimination Against Women the CEDAW Convention yang berlaku mulai 31 Januari 2001 setelah diratifikasi 166 negara tidak cukup menjelaskan maksud dari trafficking selain seperti
pada
anak yang merupakan korban utamanya dan menempatkan mereka pada posisi yang paling
berisiko dan rentan secara fisik maupun psikis
dan sosial Hal itu dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir data IOM sebagaimana gambar
1
menunjukkan perdagangan perempuan di
Indonesia dari tahun 2005 2009 mencapai 89 72 persen
dibandingkan perdagangan laki laki
hanya mencapai 10 18 persen 12 Perdagangan perempuan tersebut sebenarnya tidak lepas
dari banyaknya perempuan pekerja migran dari
Indonesia yang tidak berdokumen berdokumen aspal atau tidak berkualitas yang mengakibatkan mereka makuk dalam kehidupan yang tidak manusiawi
Persoalan perdagangan orang jelas bukan sesuatu yang baru terjadi13 dan bukan raja
konfensi sebelumnya Bahkan pada pasal 6 pada
Konvensi CEDAW menjelaskan bahwa
take
11 Lihat hasil penelitian Tim P2P LIPI Perempuan dan Globa
lisasi Studi Kasus Trafficking di Kabupaten Karawang dalam
all appropriate measures including legislation
proses Jakarta LIPI Press 2011
to suppress all forms of traffic in women and exploitation ofprostitution ofwomen 10
12 Data IOM Maret 2005 s d Oktober 2009
Dengan adanya pergeseran pengertian di
Perdagangan orang sebenarnya secara sederhana telah terj adi jaman raja raja Jawa bertahta dimana perempuan seringkali dijual
atas
membuat segala aktivitas yang menjadi
salah satu dari proses
atau diserahkan oleh keluarganya agar keberadaan
keluarga tersebut terjaga dari penguasa Hal ini telah memben
cara dan tujuannya
tuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang
memenuhi padahal bukan untuk kepentingan
dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan umuk menunjukkan
seksual dapat menjadi bagian dari perdagangan
adanya kekuasaan dan kemakmuran Sementara im pada masa
penjajahan Belanda telah terbentuk industri seks menjadi lebih
terorganisir dan berkembang pesat yaim untuk memenuhi kebu 11 Lihat Conventionfor the Suppression ofthe Traffic in Persons and ofthe Exploitation of the Prostitution ofOthers 1949 dan The Convention on the Elimination ofAll Forms ofDiscrimina tion Against Women the CEDAW Convention
200
1999
tuhanpemuasan seks seperti serdadu pedagang dan Para utusan Keadaan serupa pada masa pendudukan Jepang 1941 1945 dan komersialisasi seks terus berkembang hingga sekarang Lihat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sumber IOM 2009
Gambar 1 Perbandingan Perdagangan Orang Maret 2005 Oktober 2009
Tabel 1 Kategori Usia Orang Indonesia yang Diperdagangkan Maret 2005 Oktober 2009
Perempuan
671
708
2 202
2 469
2 873
3 177
Laki laki
142
148
207
218
349
364
15
Jumlah
808
856
2 409
856
3 222
3 541
319
304
Sumber Data IOM Maret 2005 s d Oktober 2008 dan data terakhir 2009
perdagangan orang dalam suatu wilayah atau
perempuan bekerja sebagai pekerja migran yang
lintas wilayah dalam suatu negara melainkan
terkena praktek perdagangan orang 14 Perdagan
juga lintas negara Selain itu dari kategori usia
gan perempuan mudah terjadi mengingat banyak
tidak raja usia dewasa tetapi juga di bawah
perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran
usia Oleh karena itu maka seringkali dalam
contract migrant worker dengan kemampuan
membicarakan perdagangan orang adalah juga
atau keahlian dan pendidikan rendah Hal itu
membicarakan perdagangan anak
merupakan daya tarik tersendiri bagi sindikat
Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa
melakukan perdagangan perempuan lintas
meskipun persentase perempuan usia anak yang
negara 15 Pada saat itu baru Thailand dan Filipina
diperdagangkan itu tidak sebanyak perempuan usia dewasa
tetapi keduanya merupakan
persoalan yang lebih dominan dibandingkan laki laki yang diperdagangkan Perbandingan
14Migrasi pekerja contract labourflow dapat dikatakan mulai pada tahun 1970 an yang utamanya ke negara negara Timur Tengah Sedangkan pada 1980 an terjadi pergeseran tujuan yang lebih banyak ke negara negara Macan Asia Singapura
data tahun 2008 dan 2009 memperlihatkan
Taiwan Hong Kong
kenaikan jumlah 95 3 persen yang terjadi pada
ditandai bahwa perempuan mendominasi jumlah migrasi pe kerja sehingga seingkali pada tahun tahun itu disebut dengan
dan Jepang Pada tahun 1980 an pula
perdagangan perempuan dibandingkan kenaikan
feminisasi migrasi Lihat Stephen Castles dan Mark Miller The
persentasenya laki laki hanya 4 7 persen dari total
Age ofMigration International Population Movements in the Modern World
jumlah penambahan
Meskipun tidak dapat dipastikan kapan perdagangan perempuan lintas negara mulai
terjadi di Indonesia Namun dengan adanya
feminisasi migrasi pada awal tahun 1980 an di
kawasan Asia dimana Indonesia merupakan salah satu dari negara asal menjadikan banyak
London MacMillan Press ltd 1993
him
152 161 Sementara itu menyitir dari data PBB tahun 2003 bahwa ada empat negara pengirim utama di Asia antara tahun 1979 1996 yaitu Srilanka Indonesia Filipina dan Thailand Lihat juga Kaiko Yamanaka dan Nicola Piper Feminized Migration in East and Southeast Asia Policies Actions and Empowerment Occasional Paper No 11 This United Na tions Research Institute for Social Development UNRISD Desember 2005 hlm 3
u Christina Wille
Literature and Debates on Women s Interna
tional Labour Migration dalam Asia Pasific Migration Research
Penghapusan Perdagangan orang Trafficking in Persons Di Indonesia Tahun 2004 2005
Jakarta 2005
Network Female Labour Migration in South EastAsia Change and Continuity Thailand Asian Research Center for Migration
201
yang dikenal sebagai negara pemasok utama
rnelibatkan berbagai institusi di tingkat pusat
perdagangan perempuan
hingga ke daerah
sedangkan Indonesia
belum masuk kategori tersebut
Pada tahun 2005
Akan tetapi pada tahun 2003 data Perseri
katan Bangsa Bangsa PBB
United Nations
berdasarkan berbagai
studi seperti yang dilakukan oleh International Catholic Migration Commission
IChIC
dan
menunjukkan bahwa Indonesia sudah termasuk
American Center for h7ternational Labor Soli
sebagai negara pemasok utama selain Filipina
darity ACILS
dan Thailand 16 Sebagai negara anal orang yang
propinsi di Indonesia yang utanianya merupakan
diperdagangkan sangat sulit posisinya mengingat
daerah somber namun ada beberapa kabupaten
proses perdagangan orang tersebut melekat erat pada pola pola pengiriman tenaga kerja ke luar
kota di propinsi itu yang juga diketahui sebagai daerah penerima atau yang berfungsi sebagai
negeri
Sebenarnya bukan tanpa upaya negara
daerah transit Tabel 2 di bawah pada dasarnya
ditengarai bahwa ada beberapa
melindungi warga negaranya bahkan hal itu telah
merupakan data perdagangan orang secara
jauh sebelumnya telah diantisipasi yaitu dengan
kesehu uhan namun dari data tersebut sebenarnya
diterbitkan Undang undang UU No 39 Tahun 1999 tentang HakAzasi Manusta HAM dan UU
didominasi oleh perempuan dan anak yang
No 26 Tabun 2000 secara cepat pula dilakukan
bahwa sampan dengan tallUn 2005 ada 12
tindakan rencana aksi anti perdagangan orang melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia
propinsi yang merupakan propinsi somber 16 propinsi yang digunakan transit dan 12 propinsi
Keppres RI No 88 Tahun 2002 tentang Rencana
daerahttijuan Bila dibandingkan jumlah propinsi
diperdagangkan
Tabel tersebut menunjukkan
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Trai
memang wilayah sumber tidak sebanyak propinsi
ficking Perempuan dan Anak RAN P3A
yang digunakan sebagai daerah transit tetapi
Pada awalnya RAN P3A menjadi semacam
kabupatenrkota yang merupakan dacrah somber
aksi politis mengingat tidak ada aksi sebelumnya
jumlahnva jauh lebih banyak dibandinukan
yang dilakukan
dan pada waktu itu memang
masih dalam euforia penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia Euforia tersebut terlihat se
dengan yang tainnya Sedangkan data perdagangan orang yang diperdagangkan ke
oar negeri kebanvakan me
cara bertuntt turut Indonesia memberikan ekstra
lalui daerah transit yang pada unuminva berada
perhatian pada peraturan dan konvensi yang
di dacrah perbatasan atau kota kota bestir yang
terkait dengan HAM pada banyak persoalan
termasuk pada persolan perdagangan orang yang
mcmpunvai fasilitas perhubungan yang bail Tabel 3 menunjukkan propinsi yang nicrupakan
dikategorikan melanggar HAM
sutnberutatna transit dan penerinia perdagangan
Sebagaimana
ketentuan adanya peninjauan kembali setetah
perempuan di luar negeri
lima tahun maka pada RANP3A kedua dikem
tidak mengherankan bila masih masuk kategori
bangkan sesuai dengan nusinya tidak hanya
masih menghadapi persoalan yang scrius dalam
pemberantasan tetapi juga pencegahan yang
hal perdagangan perempuan
Artinya
hidonesia
Jika data yang tcrtuanU1 dalam tabcl 2 ARCM
2001
hlm
11
12
dan tabel 3 di atas dibandingkan dengan data terakhir 2009 maka besarnya persentasi jumlah
6 hup 4vN w i mode tin or th inatcrialldocunrent RegionalPro fzle df SWOP diunduh pada 4 lanuari 20 10
Lihat isi Keppre RL t omoi RX TahtIn 002 tentang RAN P3A
perenpuan yang terkena perdagangan oran T
mengalami kenaikan jumlah yang signifikan
pada pasal2 dimana pada hakekat dan tujuan adanva RAN P A
Bahkan bila nielihat data UNODC SelurUh
adalah untuk
provinsj
i
menjamin peningkatan dan pemajuan alas
upaya upaya perlindungan terhadap korhan perdagangan orang khususnva terhadap perempuan dan anak ii meNvujudkan kegiatan kegiatan baik vang bersi fat preventi f maupun represi f dalam upaya melakukan tindakan pencephan dan penang
gulangan atas praktek praktek perdagangan orang khususnva terhadap perempuan dan anak iii mendoroug untuk adanya pembentukan dan atau penyempuniaan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak
202
telah
perempuan
menjadi
suniber perdagangan
Demjkian Pula
nicnurut laporan
yang diSUSnn oleh tiro vang djpjmpin UtUSan Khusus AS anti perbudakan bahwa tiap provinsi dari 33 provinsi di 1ndO11CSja merupakan tenipat
asal dan tujuan perdagangan orang Tcinjiat asal
yang paling signifikan adalah prop insi di lavva
Tabel 2 Daerah Sumber Transit dan Penerima Perdagangan Orang di Indonesia Prop Sumatera Utara
Belawan Medan Padang
Medan Deli Serdang Serdang Bedagai Simalungun Pematang Siantar Asahan Langkat Tebing Tinggi
Bulan Deli Serdang Serdang Bedagai Asahan Tanjung Balai maupun Kabu
Labuhan Batu Tapanuli Selatan Dairi Langkat Binjai
paten Labuhan Batu
Prop Lampung
Prop Jawa Barat
Deli Serdang Medan Belawan Serdang Bedagai Simalungun
Prop Riau Tanjungbalai
Tanjung Balai Karimun
Karimun Dumai
Dumai Pekanbaru
Prop Kepulauan Riau Batam Tanjung Pangkor Lampung Selatan Prop DKI Jakarta Jakarta Pusat
Batam
Jakarta Pusat Barat Timur
Barat Timur Utara Selatan
Utara Selatan
Lampung Selatan
Bandung Losari dan Cirebon
Sukabumi Tangerang Bekasi Indramayu Bandung Karawang Bogor Cianjur Ciroyom Bekasi Sawangan Depok Cirebon Kuningan
Prop Jawa Tengah
Cilacap Solo
Baturaden Solo
Surabaya
Surabaya
Denpasar
Prop Bali Denpasar Trunyan
Banyumas Magelang Purwokerto Cilacap Semarang Tegal Pekalongan Purwodadi Grobogan Jepara Boyolali
Prop Jawa Timur Banyuwangi Nganjuk Madiun Kediri Surabaya Blitar Jember Gresik
Prop Bali Denpasar Trunyan Karangasem
Karangasem Kintamani
Kintamani Bangli
Bangli
Prop Kalimantan Barat
Entikong Pontianak
Pontianak
Balikpapan Nunukan Tarakan
Balikpapan Samarinda
Pontianak
Prop Kalimantan Timur Samarinda
Prop Sulawesi Selatan Pare pare Prop Sulawesi Utara Manado Prop Sulawesi Tenggara Prop Nusa Tenggara Barat
Bitung Mataram
Pantai Senggigi Sumbawa
Prop Nusa Tenggara Timur
Prop Maluku Utara Ternate
Biak Fak fak Timika
Prop Papua Serui
Sumber Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2005 yang diolah dari Rosenberg 2003 Harkristuti Harkrisnowo 2003 PKPA 2004
Kalimantan Barat Lampung Sumatra Utara dan
dilihat dari hasil kajian Migrant Care tahun 2009
Sumatra Selatan 18
menunjukkan bahwa setiap tahun sedikitnya
Sementara itu bila dilihat dari mereka yang
450 000 warga negara Indonesia dengan persen
berhasil dipulangkan dari Malaysia Saudi Ara
tase 70 persen adalah perempuan yang bekerj a di
bia Singapura Jepang Syria Kuwait dan Iraq
luar negeri 19 Dari jumlah tersebut diindikasikan
di samping yang telah terjadi di Indonesia berasal dari provinsi yang sebagai pemasok utama Hal
sekitar 46 persen menjadi korban perdagangan
itu dapat dilihat pada tabel 4 Sementara itu bila
orang Angka yang ada tidak dapat dipastikan mengingat perdagangan orang tersebut dapat
dikategorikan kriminal yang tidak semuanya United States Department of State Trafficking in Persons Report 2010 Indonesia 14 June 2010 Lihat http www
Hasil wawancara dengan staf dari Kementerian Pemberday
unhcr org refivorld docid 4c1883ecc html diakses pada 26
aan Perempuan dan Perlindungan Anak R1 beberapa kali pada
Oktober 2010
Agustus 2010
203
Tabel 3 Daerah Sumber Transit dan Penerima Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia Ke Luar Negeri
Prop Sumatera Utara
Medan
Asia Tenggara Singapura Malaysia Brunei Filipina Thailand
Prop Lampung Prop Riau
Batam
Timur Tengah Arab Saudi
Prop DKI Jakarta
Jakarta
Taiwan
Hong Kong Jepang
Prop Jawa Barat Prop Jawa Tengah
Solo
Prop Jawa Timur
Surabaya
Prop Kalimantan Barat
Pontianak Entikong
Prop Kalimantan Timur
Nunukan
Korea Selatan
Australia Amerika Serikat
Prop Sulawesi Utara Prop Bali Prop Nusa Tenggara Barat
Sumber Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2005 yang diolah dari Rosenberg 2003 dan PKPA 2004
dapat diungkap Namun setidaknya dari perkiraan
data di atas menunjukkan persoalan yang serius
Sementara itu mobilitas pergi ke luar negeri
terjadi pada warga negara Indonesia yang tidak
atau yang masuk ke Indonesia tersebut tidak
cukup mendapatkan perlindungan haknya di
dapat dilepaskan dari berbagai pihak yang tidak
dalam maupun di luar negeri
raja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas
Indonesia sebagai sumber atau semacam pemasok untuk negara negara maju
hal itu
transnational organization crime TOC
tetapi
juga melibatkan lembaga perseorangan bahkan
sejalan dengan negara negara tujuan bagi peker a
tokoh masyarakat dan keluarga terdekat bagi kor
migran Indonesia Selain menjadi negara sumber
ban tersebut Dari hasil penelitian yang dilakukan
diindikasi bahwa Indonesia juga menjadi negara
oleh ICMC menunjukkan bahwa ada beberapa
penerima dan atau transit untuk perdagangan
kategori pelaku yang terlibat dalam perdagangan
orang intemasional Setidaknya pada tahun 2002
orang 21 i perusahaan perekrut tenaga kerj a ii
ada 150 pekerja seks acing yang diantaranya ada yang berkedok sebagai pekerja migran beroperasi
21 Ruth Rosenberg Ed
di luar hotel hotel di Batam Provinsi Riau Para
di Indonesia
Perdagangan Perempuan dan Anak
Jakarta International Catholic Migration Com
mission ICMC 2003
hlm 23 25
perempuan itu kabarnya berasal dari Thailand
Taiwan Cina Hong Kong dan beberapa negara Eropa termasuk Norwegia Sementara itu warga negara Republik Rakyat China diduga sebagai
otak penyelundupan dan perdagangan orang
sil Dipulangkan Berdasarkan Asal Provinsi Data Maret 2005 September 2009
20
Data tahun 2010 pelaku perdagangan orang trafficker juga menggunakan internet teru
tama social networking seperti Facebook untuk merekrut korban
Tabe14 Jumlah Perdagangan Orang yang Berha
terutama anak anak untuk
2000
800
711
794
600 400 200 0
perdagangan seks Beberapa perempuan asing dari daratan Cina Thailand Asia Tengah dan Eropa Timur menjadi korban perdagangan seks di Indonesia 20LihatJakarta Post 13 Desember 2002 dan Media Indonesia 11 Maret 2004
204
Sumber IOM 2009
441
404
234 233 180 147
calo atau sponsor
iv
Majikan
v
iii
oknum aparat pemerintah
pemilik atau pengelola rumah
bordil vi calo pernikahan vii orang tua dan sanak saudara
viii
Suami
Secara umum perdagangan orang terjadi
ketidakberesan proses di Indonesia menjadi
catatan penting yang tidak dapat diabaikan Perlindungan kepada warga negara Indonesia di
luar negeri merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh pemerintah yang dalam
paling banyak melalui pola dan prosedur pengi
hal ini di bawah koordinasi Kementerian Luar
riman tenaga kerj a ke luar negeri yang umumnya
Negeri Guna memperluas fungsi perlindungan
bekerja sebagai pembantu rumah tangga pelayan
warga negara Indonesia dan bantuan hukum
restoran pekerja pabrik dan perkebunan selain
Indonesia Kementrian Luar Negeri melakukan
bekerja dalam industri hiburan yaitu sebagai
perluasan sistem pelayanan warga negara citizen
pekerja seks Pekerja migran ini rentan pada
services di sembilan perwakilan RI di luar neg
eksploitasi mulai dari perekrutan selama bekerja
eri yaitu KBRI Abudhabi KBRI Riyad KBRI
hingga kembali Persoalan klasik yang terns
Kuwait KJRI Johor Baru KJRI Hongkong KJRI
muncul yaitu mulai direkrut melalui jalur resmi
Kinabalu KJRI Jedah KJRI Dubai dan KBRI
maupun ilegal yang sering kali para migran
Kuala Lumpur Pelayanan tersebut merupakan
sendiri tidak menyadari perbedaannya
pelayanan 3 jam kurang
Beberapa persoalan umum yang terjadi dari
2s
Namun demikian pengetahuan dan infor
hasil basil penelitian menunjukkan trend yang
masi yang didapat para pekerja migran masih
sama atas persoalan persoalan yang dihadapi pekerja migran yang terlilit perdagangan orang
belum memadai sehingga di sini terlihat peran
yaitu 22 i uang kerja tidak dibayar 85 persen ii jam kerja yang panjang melewati batas 80
pengawasan dari BNP2TKI menjadi penting dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap
persen
iii
hambatan bekerja 77 persen
iv
pelecehan kata kata maupun psikis 75 persen v
pekerja migran yang mengalami praktek perda
gangan orang Bahkan dari beberapa informasi menunjukkan bahwa seringkali perdagangan
penahanan paspor 66 persen
Selain itu
agen di luar negeri dan PJTKI pengirim serta
adanya peningkatan jumlah
perdagangan perempuan yang drastis terjadi yaitu di Timur Tengah dimana para perempuan
orang erat kaitannya dengan penyelundupan dan perdagangan narkoba maupun bentuk bentuk
kejahatan lintas negara lainnya
pekerja domestik pembantu rumah tangga asal
Indonesia mengalami perkosaan Bahkan dari
Indonesia dalam Hubungan Mulilateral
data survai tahun 2010 yang dilakukan IOM terhadap 471 orang pekerj a migran yang kembali dari Timur Tengah terdapat 161 orang pekerja
Indonesia secara aktif mengambil bagian di
forum forum internasional yang membahas perdagangan orang secara langsung maupun
migran perempuan yang pulang membawa anak
dalam kerangka kejahatan lintas negara dan
yang dilahirkan di Timur Tengah Diperkirakan
pengiriman tenaga kerja ke luar negeri Setidak
sekitar 50 persen perempuan pekerja migran
nya di tingkat PBB pada pertemuan di Majelis
pernah mengalami perdagangan orang
21
Umum PBB pada tanggal 17 Juni 2010 Sekretaris
Dilihat dari akar permasalahan perdagangan
Jenderal PBB Ban Ki Moon menegaskan bahwa
orang pada pekerja migran sebenarnya lebih
ancaman kejahatan lintas negara meningkat
banyak bersumber pada persoalan peraturan
tetapi kapasitas negara untuk mengatasinya
dan pengaturan mulai dari rekrutmen hingga
mengalami keterbatasan Hal itu ditunjang dalam perhitungan kasar bahwa perdagangan orang
pemberangkatan 24 Namun demikian
per
soalan di luar negeri yang merupakan dampak
yang termasuk di dalamnya perdagangan pekerja migran dalam setahun mencapai tiga puluh dua
United States Department of State Ibid
2011
miliar dolar AS dimana sepertiganya berasal
Ibid
2 Lihat hasil penelitian dari The Institute for Ecosoc Rights dan Trade Union Rights Center Menangani Perbudakan Modern
Sebenarnya sistem ini telah dicobakan terlebih dulu di enam perwakilan RI di luar negeri dan berjalan dengan baik yaitu
dari Desa Rancang Bangun Peraturan Daerah Berbasis Per
di Singapura Seoul Bandar Sri Begawan Amman Doha dan
lindungan
Damaskus
Jakarta 2008
hlm 15 86
205
dari negara negara Asia Bahkan diperkirakan
terpisahkan dalam upaya penanganannya Akan
keuntungan lima tahun mendatang mencapai 100
tetapi pengalaman keberadaan Bali Process se
miliar dolar AS Oleh karena itu dapat dipahami
lama ini belum menunjukkan kemampuan untuk
bila Sekretaris Eksekutif United Nations for
mempengaruhi negara pengirim atau penerima
Economic and Social in Asia Pasic UNESCAP
yang bermasalah Artinya forum tersebut masih
Komisi Ekonomi dan Social PBB untuk Asia
lebih banyak sebagai forum konsultasi
Pasifik
mengatakan dalam forum konferensi
Sebenarnya Indonesia merupakan salah
ekonomi regional bahwa sektor swasta perlu
satu anggota forum negara negara pengirim
memainkan peranan lebih dibandingkan dengan
transit maupun tujuan bagi pekerj a migran di Asia
badan PBB atau organisasi pelaksana hukum
yaitu Forum Columbo Process Forum Colombo
tidak dapat lagi mengatasi kejahatan tersebut
Process21 atau Pertemuan Konsultatif ke 4 Para
UNESCAP mendesak perusahaan perusahan
Menteri Negara negara Pengirim Tenaga Kerja
untuk menandatangani prakarsa atau protokol
Migran se Asia yang dilaksanakan pada tanggal
baru PBB yang diberi nama Athens Ethical
19 21 April 2011 di Dhaka Bangladesh secara
Principles Prakarsa tersebut intinya perusahaan
khusus membicarakan tentang perkembangan
memberikan bantuan pendidikan masyarakat
pengiriman dan penerimaan pekerja migran dan
tentang perdagangan orang Sejauh ini telah
persoalannya
sebagaimana pertemuan sebelum
sepuluh ribu perusahaan yang menandatangani prakarsa atau protokol tersebut dan hanya sedikit
nya Namun bila memperhatikan persoalan Para
di Asia
forum forum internasional lainnya
pekerja migran yang semakin parah sebagaimana
forum
Bila melihat dari persoalan perdagangan
tersebut tidak mampu memberikan tekanan atau
orang di Indonesia yang terkait dengan pekerja
mendesak negara penerima atau pengirim untuk
migran prakarsa tersebut agak sulit diterapkan
melakukan perbaikan dengan memperhatikan
karena membutuhkan klarifikasi dan penegasan
hak hak asasi manusia yang berlaku secara
yang lebih lanjut dalam kerangka Indonesia Mengingat yang paling berperan dalam pen
universal Meskipun demikian pada pertemuan
giriman pekerja migran ternyata bukanlah
epakatan memberikan ruang kepada masyarakat
pemerintah tetapi pihak swasta
sipil menyuarakan aspirasinya tentang pekerja
yaitu PJTKI
terakhir tersebut terlihat kemajuan adanya kes
Persoalan terbesar adalah pada PJTKI yang
migran selain forum itu dari awal mendorong
tidak sesuai dengan peran seharusnya sebagi
terbangunnya kesepakatan kesepakatan bilateral
institusi bisnis pengerahan tenaga kerja keluar
dan memberikan perhatian pada aturan World
negeri Besarnya peranan PJTKI ini membuat
Trade Organization WTO 28
BP2TKI sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola tidak mampu
menfasilitasi dengan baik
Sementara itu dalam forum yang sejak awal tahun dua ribuan yang salah satunya diprakarsai oleh Indonesia yaitu Bali Process yang meru
Namun demikian payung hukum tingkat internasional yaitu Konvensi Internasional
Perserikatan Bangsa Bangsa PBB tentang Per lindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Ang gota Keluarganya tahun 1990 tidak diratifikasi oleh Indonesia Mengulur waktu dan kekuatiran
pakan forum pencegahan dan pemberantasan
yang berlebih alas konvensi internasional yang
perdagangan dan penyelundupan orang meng
berlaku menjadikan Indonesia berkutat pada
hasilkan beberapa kesepakatan pada pertemuan
penting dan tidak penting meratifikasi Hal itu
terakhirnya pada bulan Maret 2011 yang lalu
lebih dikarenakan adanya kekuatiran yang tidak
Sejumlah 32 negara di kawasan Asia Pasifik
beralasan yaitu kekuatiran bahwa warga negara
bersepakat mengambil pendekatan regional
asing akan membuat asosiasi di dalam negeri
untuk penanganannya
Upaya menjaga human
security ditegaskan sebagai bagian yang tidak
27 Forum Colombo Process tersebut dihadiri delapan pejabat setingkat menteri dari 11 negara anggota Colombo Process
26Lihat laporan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
yang dituangkan dalam Lagi Prakarsa PBB Soal Perdagangan Manusia
206
Warta Kesra Edisi 148
1 14 Agustus 2011
yang terdiri dari negara sumber transit dan penerima
BIAM Foundation Report Civil Society Consultation for The Colombo Process Bangladesh Dhaka 17 18 April 2011
Indonesia untuk memperkuat keberadaannya
termasuk subjek hukum perburuhan nasional
bekerja di Indonesia 29
Meskipun sebenarnya telah ada upaya perlind
Meskipun dengan meratifikasi bukan
ungan atas pekerja migran yang bekerja di sektor
berarti permasalahan perlindungan selesai
informal yaitu di rumah tangga sering sekali
tetapi secara internal di Indonesia konvensi tersebut dapat menjadi rujukan utama untuk
kurang tersentu hukum Salah satunya dengan adanya konvensi tentang Larangan Perbudakan
menilai kinerja pemerintah dalam melindungi
1953 Pasal l sampai dengan Pasal 3 menegaskan
hak hak dan kesejahteraan buruh migran dan
larangan memperlakukan seseorang berada
keluarganya tidak hanya pada masa penempatan
dalam status pemilikan majikan jual beli tukar
tetapi juga pada masa pra dan pasca penempatan
menukar atau transfer untuk kerja paksa Namun
Ratifikasi atas konvensi ini akan bisa menjadi
nasibnya akan sama dengan yang lain yaitu
dasar hukum untuk menuntut perombakan
menjadi tidak efektif ketika negara penerima
dalam sistem penempatan tenaga kerja Indonesia
seperti Sandia Arabia tidak meratifikasinya
dengan mengedepankan perlindungan dengan
Namun juga pada pra dan pasca penempatan
berbasis pada pengakuan atas hak asasi pekerja
hal itu memberikan manfaat sebagai pencega
migran Hal itu juga menunjukkan kesungguhan
han penggunaan bandara dan pelabuhan untuk
negara untuk memberikan perlindungan kepada
praktek sindikat perbudakan
rakyatnya yang menjadi pekerja migran secara
Sementara itu hal lain yang penting adalah adanya ketentuan yang mencakup perlindungan bagi kalangan yang disebut dengan non citizen
lebih terarah
Konvensi Perlindungan Hak Pekerj a Migran dan keluarganya lahir bukan semata mata karena
atau bukan warganegara
sementara umumnya
fenomena pekerja migrasi yang umumnya meli batkan dua atau lebih wilayah hukum negara yang
pada pengakuan dan perlindungan hak bagi ka
konvensi dan kovenan HAM lebih diarahkan
berbeda melainkan juga merupakan pengakuan
langan yang tergolong sebagai warganegara 30
atas konsekuensi perdagangan barang dan jasa
Konvensi Perlindungan Pekerja Migran tersebut
pada era globalisasi dimana arus perpindahan
menunjukkan tidak ada pembedaan suku
barang jasa dan manusia menjadi kian intensif Fungsi instrumen hukum internasional yang
bangsa bangsa agama dan lain lain yang pada
utama dalam upaya pemberian jaminan per
sej alan dengan hukum HAM internasional yang
dasarnya semua mendapatkan HAM Hal itu
lindungan hams berada dalam kerangka hukum
menjunjung tinggi HAM setiap manusia yang
internasional yaitu fungsi pencegahan penang
warga negara maupun warga negara 31 Perlakukan
gulangan dan penyelesaian sengketa hukum
semacam itu bagi suatu negara tidaklah mudah
antar negara yang terkait Konvensi tersebut
Persoalan persoalan politik dalam negeri akan
merupakan salah satu konvensi yang relatif paling lengkap sebab menyerap berbagai prinsip
sangat banyak mempengaruhinya
dari aturan aturan HAM internasional seperti
hak pekerja migran tersebut bukan tanpa kelema
hak hak sipil politik hak hak ekonomi sosial
han Sebagaimana disampaikan oleh Hikmahanto
dan budaya anti diskriminasi dan kekerasan
Juwono bahwa salah satu ketidakefektifan kon
terhadap perempuan konvensi hak anak dan
vensi ini adalah bila hanya sepihak yaitu negara
lain lain
pengirim saja yang meratifikasi maka efektifitas
Pentingnya konvensi ini tidak lepas masih adanya praktek praktek perbudakan
seperti di
negara negara Timur Tengah dan masih banyak
pekerja migran yang bekerja sebagai PRT bukan 29 Berulangkali Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indone
Meskipun demikian konvensi perlindungan
konvensi ini tidak akan terwujud Pada umum nya negara penerima enggan untuk meratifikasi
Konvensi tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya International Convention on the
Protection of the Right ofA U Migrant Workers and Members of Their Families tahun 1990
sia memberikan pernyataan alasan tersebut ketika didesak oleh
31 David Weissbrodt
LSM dan berbagai pihak yang mempertanyakan mengapa Indo nesia tidak segera meratifikasi konvensi tersebut Lihat http
in International Human Rights Law
kampungtki com baca 5701 diunduh pada 24 Maret 2010
International Migration Law Developing Paradigms and Key
The Protection of Non Citizens dalam Ryszard
Choiewinski Richard Perruchoud Euan Macdonald Challenges
The Netherlands Asser Press 2007
Eds
hlm 222
207
konvensi itu mengingat konvensi ini menjadi
perdagangan orangnya lebih buruk dibandingkan
pintu masuk dan mengintervensi kebijakan
hingga kedaulatannya Ditekankan pula pada
di Indonesia Hal lain yang semakin alot adalah adanya persepsi yang berbeda terhadap tenaga
umumnya negara penerima tidak hanya memiliki
kerja domestik antara Indonesia dengan Saudi
pekerja migran dari Indonesia tetapi juga dari
Arabia Di Saudi Arabia tenaga kerja domestik
berbagai negara
Konsekuensi merativikasi
konvensi tersebut adalah harus memperlakukan
sepenuhnya tanggungjawab majikan dan tidak
terkena huukum ketenagakerjaan Saudi Arabia
lama kepada semua pekerja migran Hal ini
Meskipun saat ini sudah mulai ada pergeseran
adalah salah satu yang dianggap memberatkan
persepsi namun demikian keberadaan pekerja
negara penerima sz
migran banyak yang belum mengalami perbaikan dan Indonesia belum juga kunjung memiliki kesepakatan kerjasama antarnegara yang diharapkan mampu sebagai payung hukum dan
Indonesia dalam Hubungan Bilateral Sebagai upaya perlindungan kepada warga
negara dan bantuan hukum Indonesia maka Indonesia berupaya membangun kesepakatan
perlindungan bagi para pekerja migran tersebut
Sedikit berbeda dengan Malaysia yang meru
kesepakatan dengan negara tujuan Sebenarnya
pakan negara tujuan kedua terbesar bagi pekerja
dorongan membangun kesepakatan bilateral
migran Indonesia ternyata sangat merugikan
sudah sejak lama menjadi perhatian Indonesia
pekerja migran Indonesia Akibatnya persoalan
sebagai negara pengirim pekerja migran
perdagangan orang menjadi berita yang tidak kunjung ada ujungnya Persoalan migrasi dari
tetapi
realisasi terjadinya kesepakatan antarnegara
terasa sangat alot bila mayoritas pekerja yang
Indonesia ke Malaysia sebenarnya merupakan
dikirim pada kategori pekerja domestik atau
bagian dari sejarah panjang mobilitas masyarakat
informal dengan tingkat ketrampilamnya rendah
Indonesia ke wilayah Malaysia
Padahal diketahui secara persis ketika pekerja
mobilitas dan kepentingan politik dan ekonomi
yang dikirim pada kategori terampil atau pro fesional kesepakatan kerja tertuang secara baik
Malaysia yang berbeda Shift pola migrasi yang
tanpa perlu adanya intervensi negara Berbeda
tahun 1980an Tingginya persentase praktik
dengan para pekerj a yang rendah ketrampilannya diperlukan intervensi pemerintah yang baik dalam upaya melindungi hak hak yang seringkali
perdagangan orang dan pelanggaran HAM atas
diabaikan oleh agen dan majikannya
Setidaknya ada dua negara yang dapat dijadikan contoh analisis di sini yaitu Saudi Arabia dan Malaysia mengingat kedua negara tersebut merupakan negara tujuan dalam jumlah
terbesar pertama dan kedua tenaga kerja rendah
keterampilan dan negara penerima yang pal ing banyak persoalan dengan pekerja migran Indonesia Pertama
Saudi Arabia sebagai
hanya pola
lebih terkait dengan pekerja migran terjadi sejak
pekerj a migran maka Indonesia memberlakukan moratorium menghentikan sementara yang dilakukan sejak tahun 2009 hingga dicapai Nota
Kesepahaman Memorandum Understanding MoU Baru antara kedua negara tersebut meru
pakan pilihan yang dianggap tepat Akan tetapi sejauh mana perlindungan atas pekerja migran
terwadahi dalam MoU tersebut agaknya masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut
Penandatanganan MoU antara Indonesia dan
Malaysia pada akhir Maret 2010 merupakan saat
negara tujuan terbesar bagi Indonesia selama
penting bagi kelanjutan hubungan Indonesia
ini tidak mempunyai kesepakatan kerjasama
Malaysia yang terkait dengan pengiriman pekerj a
antarpemerintah
migran ke Malaysia Dengan ditandatanganinya
hanya di tingkat swasta
Menjadi hal yang mengherankan berpuluh tahun praktek praktek perdagangan orang terj adi tetapi
maka dibuka kembali pengiriman pekerja migran ke Malaysia
setelah sejak akhir bulan Juni
tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh
2009 dihentikan melalui moratorium Upaya
Indonesia Apalagi dilihat dari status kategorinya
penghentian terkait dengan masih banyak tidak
masih Tier 2
terlindunginya para pekerja migran formal
Watching List maka praktek
maupun informal yang bekerja di Malaysia 32 Hikmahanto Juwono
Perlindungan Hukum bagi TKI
Harian Republika 27 Juni 2009
PAR
akan bersama sama membentuk satuan tugas
MoU Indonesia dan Malaysia tentang pekerja migran yang ditandatangani pada akhir bulan Maret 2010 yang lalu bukan yang pertama
untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang
dilakukan setidaknya sebelumnya pada tahun
Menindaklanjuti persoalan perdagangan
2006 Indonesia telah melakukan Nota Kesepaha
man dengan Malaysia namun dari isinya hampir
tidak ada keberpihakan terhadap pekerja migran Indonesia Kesepakatan itu lebih pada pengaturan
timbul akibat kerja lama
orang maka pemerintah Indonesia berencana mengevaluasi sejumlah negara tujuan pengiriman
tenaga kerja Indonesia sebagai pertimbangan
untuk tetap menjalin kerja sama atau tidak
syarat dan mekanisme pengiriman yang khusus untuk pekerja pramuwisma Lingkup jenis pekerjaan yang terbatas dan hanya mementingkan
Indonesia dalam Hubungan Regional
kepentingan Malaysia tidak ada satu pasalpun
Selain diamanatkan dalam Bali Process
yang membahas tentang perlindungan hukum
hubungan regional pada dasarnya merupakan
bagi pekerja migran dari Indonesia selama
kekuatan tersendiri bagi Indonesia dalam upaya penanganan kejahatan lintas negara khususnya
penempatan
Sebenarnya secara khusus sejak tahun 2006 Indonesia melalui perwakilan perwakilannya telah mengadakan perjanjian bilateral MoU mengenai perlindungan warga negaranya
termasuk pekerja migran dengan beberapa
negara antara lain yaitu Jordan dan Korea
Selatan Di camping itu adanya perjanjian yang lebih rinci dalam bentuk mandatory access on consular notification MCN
mengatur masalah
pemindahan transfer j enazah korban kekerasan dan lain lain Dari catatan Kemlu telah ada pembicaraan MCN dengan beberapa negara yaitu Australia
Malaysia Amerika Serikat
perdagangan orang Sebenarnya persoalan pe kerja migran yang kemudian dapat dikategorikan menjadi perdagangan orang telah menjadi bagian dari dokumenASEAN Pada KTTASEAN ke 10 di bulan November 2004 menteri ASEAN telah menandatangani Vientiene Action Program VAP
dimana tertuang 6 tahun rencana yang bertujuan realizing the end goal of the ASEAN Vision and the Declaration of ASEAN Concord II
Artinya promosi peneaakan HAM atas para
pekerja migran
Berdasarkan VAP masyarakat sipil
munity Society Organizations
Com
CSOs Indonesia
Belanda Yunani dan Jepang Selain itu Kuwait
menjadi pemrakarsa the Task Force ASEAN
juga telah mengindikasikan kesediaannya untuk
Migrant Workers TF AMW yang difokuskan
membuat perjanjian MCN dengan Indonesia
pada konsultasi nasional dan regional negara
Bahkan sejak tahun 2007 upaya upaya tersebut
negara anggota ASEAN
menurut Kementerian Luar Negeri ditegaskan
aktif melanjutkan program program ASEAN
Mereka juga secara
bahwa perlindungan WNI di luar negeri sebagai
Committee ofMigrant Workers ACMW yang
prioritas dengan pendekatan
mengembangkan instrumen pekerja migran
keperdulian dan
ASEAN
keberpihakan
Dalam perkembanganan terakhir Menteri
Indonesia pula yang memprakarsai tersusun
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Is
nya ASEAN Declaration on the Protection and
kandar menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia
Promotion of the Rights of Migrants Workers
dan Malaysia kini akan mencapai kesepakatan
pada bulan Januari 2007
mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
TKI di Malaysia Pada bulan April 2011 dicapai
Deklarasi tersebut
sebagai bagian dari kewajiban negara pengirim maupun penerima bahwa
Facilitate access to
para TKI akan diberikan
social welfare services states appropriate and in
hari libur dalam seminggu jika libur tidak
accordance with the legislation of the receiving
diberikan maka TKI berhak menerima ganti rugi
state provide the migrant workers fulfill the re
uang senilai dua kali gaji ii para TKI wajib memegang paspornya sendiri iii kedua negara
quirement under applicable laws regulation and
tiga kesepakatan
i
policies of the states bilateral and multilateral
agreements
14
Lihat MoU Indonesia Malaysia dengan judul the Recruitment
and Placement ofIndonesian Domestic Workers 2006
14 ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the 209
Posisi Indonesia semakin kuat ketika
lindungan pekerja migran Indonesia terlihat pada
disepakati pembentukan Badan HAM ASEAN
kasus pelanggaran HAM atas pekerja migran
yang pada tahun ini diketuai oleh Indonesia
yang semakin hari semakin banyak Namun
yang berasal dari organisasi masyarakat sipil
Indonesia sepertinya terbelenggu dan terbelit
Bersama sama dengan masyarakat sipil lain
atas kebijakannya sendiri di dalam negerinya dan
nya mereka berusaha menekan negara negara
diplomasinya kepada negara negara penerima
anggota ASEAN untuk mau menggunakan
dalam kerangka internasional bilateral maupun
instrumen yang mereka buat Indonesia dan
regional
Filipina memberikan dukungan penuh namun
Bila dibandingkan antara hubungan bilateral
proses legal binding instrumen tersebut kemudian
regional dan mutilateral
mengalami situasi deadlock karena penolakan
bilateral lebih menunjukkan progres yang jelas
Malaysia
saat ini semua
Namun secara umum bila hanya dikuatkan pada
menjadi terkatung katung bahkan Badan HAM ASEAN yang fokus programnya pada HAM
hubungan bilateral seringkali equality antara
Lebih buruk lagi
pekerja migran menjadi mandul
sepertinya hubungan
Indonesia sebagai negara pengirim dengan negara penerima tidak tercapai Oleh karena itu kekua
Situasi menjadi lebih memprihatinkan ketika
tan dorongan dalam kerangka regional menjadi
Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 berhasil
sangat penting Untuk itu seharusnya keketuaan
memasukkan pemberantasan perdagangan orang sebagai salah satu dari tiga kesepakatan dalam
Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 menjadi
KTT ASEAN ke 18 tetapi semua upaya tidak
secara bilateral regional maupun multilateral
lagi cukup kuat gaungnya
dalam upaya pemberantasan dan pencegahan
suatu pijakan penting untuk mempengaruhi
Meskipun demikian pada 20 Juni 2011
perdagangan orang Artinya kesempatan KTT
diselenggarakan pertemuan ketiga ASEAN
ASEAN ke 19 pada bulan November 2011
Region Crime Prevention Foundation ARCPF
seharusnya dapat dimanfaatkan untuk merealisir
di Jakarta dan ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crimes SOMTC ke 11 yang
kesepakatan ketiga KTT ASEAN ke 18 yaitu
diselenggarakan di Singapura pada tanggal 25 29
kawasan ASEAN bila Indonesia ingin keluar
Juli 2011 secara khusus dibicarakan bagaimana
dari persoalan pelik tentang perdagangan pekerja
mencegah dan menberantas perdagangan orang
migran dan serius ingin menengakkan HAM di
di lingkungan ASEAN
kawasan Asia Tenggara
Sekali lagi
forum
tentang penanggulangan perdagangan orang di
konsultasi dan informasi sudah lebih dari
cukup tetapi tindak lanjut perlindungan pada pekerja migran belumlah memadai khususnya
yang berasal dari Indonesia
Daftar Pustaka
GeneralAssembly Resolution 55125 of15 November 2000 Annex 2 Protocol to Prevent Suppress
and PunishTrafficking in Persons Especially Women and Children supplementing the Unit
Penutup
ed Nations Convention against Transnational
Perdagangan orang merupakan persoalan kejahatan lintas negara yang sebenarnya telah cukup lengkap koordinasi dan aturannya dari
ASEAN Declaration on the Protection and Promo
tingkat pusat hingga ke daerah daerah Namun
BIAM Foundation Report Civil Society Consultation
perangkat hukum dan kelembagaan yang lengkap
for The Colombo Process Bangladesh Dhaka
tersebut tidak cukup mampu mengurangi praktek
perdagangan orang di Indonesia Khusus perda gangan orang yang terkait dengan pekerja migran merupakan masalah sangat serius
mengingat
Indonesia sebagai salah satu negara pengirim terbesar kedua setelah Filipina Rendahnya per
Rights of Migrants Workers 2007
210
Organized Crime
tion of the Rights ofMigrants Workers 2007
17 18 April 2011
Castles Stephen dan Miller Mark 1993
The Age
of Migration International Population Move ments in the Modern World London MacMil
lan Press ltd Data IOM Maret 2005 sampai dengan Oktober 2009
Harkrisnowo Harkristuti 2003 Laporan Perda
Rights Center 2008 Menangani Perbudakan
HAM UI
Modern dari Desa Rancang Bangun Peraturan
Hasil penelitian Tim P2P LIPI 2011 Perempuan dan
Globalisasi Studi Kasus Trafficking di Ka dalam proses Jakarta
http
http
Undang undang No 14 Tahun 2009 tentang Pengesah an Protokol untuk Mencegah Menindak dan
LIPI Press
Menghukum Perdagangan Orang terutama
www interpoLgo idlidlberital421 somtc ke 11
Perempuan dan Anak anak
di singapura keduanya diunduh pada 5 Agus
vensi PBB Menentang Tindak Pidana Transna
tus 2011
sional yang Terorganisasi
www komisikepolisianindonesia com main id 3669 dan
www tempointeraktif com hg nusa lain
Melengkapi Kon
Undang undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang
www unodc un or th material document Re
Undang undang No 5 Tahun 2009 tentang Pengesah an Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
gionalProfile pdf SWOP diunduh pada 14
United Nation Offices on Drugs and Crime UNO
nya 2011 06 23 brk 20110623 342797 id html diakses pada 23 Juni 2011
http
Daerah Berbasis Perlindungan Jakarta
bupaten Karawang
php page artikle
http
The Institute for Ecosoc Rights dan Trade Union
gangan Orang di Indonesia Jakarta Sentra
Januari 2010
Jakarta Post 13 Desember 2002 Juwono
Hikmahanto
TKI
Perlindungan Hukum bagi
Harian Republika 27 Juni 2009
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Lagi Prakarsa PBB Soal perdagangan Ma nusia Warta Kesra Edisi 148 1 14 Agus
DC 2004 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Proto cols Thereto Geneva United Nations
United States Department of State Trafficking in Per sons Report Indonesia 27 June 2011 http www unhcr org refworld docid 4e12ee734b html diunduh pada 4 Agustus 2011
United States Department of State Trafficking in
tus 2011
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2008 Buku Pegangan Pemberantasan Perda gangan orang Jakarta KPP RI
Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang RANP3A
Persons Report 2010
2010 Lihat http
Indonesia
14 June
www unhcr orglrefworldl
docid 4c1883ecc html diunduh pada 26 Ok tober 2010
Weissbrodt David 2007
The Protection of Non
Citizens in International Human Rights Law
Media Indonesia 11 Maret 2004
dalam Ryszard Cholewinski Richard Per
MoU Indonesia Malaysia 2006 The Recruitment and
ruchoud Euan Macdonald Eds
Placement ofIndonesian Domestic Workers
Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2004 2005 Ke
Internation
al Migration Law Developing Paradigms and Key Challenges The Netherlands Asser Press Wille Christina 2001
Literature and Debates on
menterian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Women s International Labour Migration Fe
Rakyat Jakarta 2005
male Labour Migration in South East Asia
Rosenberg Ruth Ed
2003 Perdagangan Perem
puan dan Anak di Indonesia Jakarta Interna tional Catholic Migration Commission ICMC
The Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prosti tution of Others 1949
The Convention on the Elimination ofAll Forms of
Change and Continuity Thailand Asian Re search Center for Migration ARCM Yamanaka
Keiko dan Piper Nicola
Feminized
Migration in East and Southeast Asia Poli cies Actions and Empowerment
Occasional
Paper No 11 The United Nations Research Institute for Social Development
UNRISD
Desember 2005
Discrimination Against Women the CEDAW Convention
1999
211
212
MENELAAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
DALAM MENYIKAPI ISU PERDAGANGAN MANUSIA 01eh Ganewad Wuryandari
Abstract
Human trafficking remains one of the serious problemsfor Indonesia It reflects the problem oftrafficking as it is a source transit and destination state This demands stronger and more active measuresfrom the government
to prevent and eliminate this problem How the Indonesian foreign policy to tackle the issue is the main focuss of
this paper Indeed Indonesia has carried out multiple efforts to prevent and eradicate trafficking through itspolicy diplomacy and international cooperations However the problem oftrafficking continues to grow Its efforts there
fore did notfully success This paper argues that human trafficking is not only a matter offoreign policy Addres sing the root causes oftrafficking is also important to prevent and eradicate trafficking especially considering the domestic and global natures of the problem
Pendahuluan
melewati batas batas wilayah negara dengan
Hubungan antar negara dewasa ini diwarnai
cara cara eksploitatif untuk memenuhi beragam
corak yang semakin dinamis dengan munculnya
tujuan seperti memasok pasar perdagangan seks
berbagai isu keamanan non tradisional Salah
internasional dan kerja paksa Dari sisi kategori
satu di antaranya adalah isu perdagangan manusia
negara ancaman kejahatan lintas negara ini juga
human trafficking
Meskipun keberadaannya
sudah ada sejak berabad abad lampau
namun
sangat luas Dari total 192 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa
PBB
161 di
sesungguhnya isu perdagangan manusia baru
antaranya menghadapi masalah perdagangan
berkembang dan tumbuh pesat menjadi isu
manusia 3
global hanya dalam sekitar dua dasawarsa
terakhir yaitu seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin dan menguatnya kecenderungan globalisasi
Globalisasi tidak selamanya mem
Ironinya perdagangan manusia yang sejatinya bertentangan dengan nilai nilai kema
nusiaan ini merupakan sektor perdagangan yang sangat menguntungkan secara ekonomi Aksi dan
bawa keuntungan tetapi justru menjadi celah
kejahatan lintas negara ini diperkirakan mampu
dan peluang yang dimanfaatkan oleh sebagian
memberikan keuntungan sekitar 32 miliar dolar
pihak untuk melakukan perdagangan manusia
AS per tahunnya 4 Besaran nilai keuntungan yang
dengan kernudahan arus informasi teknologi
diperolehnya menjadikan perdagangan manusia
dan transportasi
menduduki posisi peringkat ketiga di bawah
Perdagangan manusia adalah sebuah fenom
ena global yang serius International Labor
penyelundupan narkotika dan perdagangan senj ata
Organization ILO memperkirakan bahwa ada
sekitar 12 3 juta orang baik dewasa dan anak anak yang diperdagangkan di seluruh dunia setiap
ficking In India hitp prospectjournal ucsd edu index php 20101041us foreign policy on international human
tahunnya dan 56
trafficking an India case study diunduh 19 Januari 2011
di antara korbannya adalah
perempuan 2 Mereka telah diperdagangkan
3 Sarah Maggalanes
Trafficking and Displacement http
wwwforeigngnpolicydigest org Trajficking and Displacement Lihat Ade Latifa
Perdagangan Lintas Batas Manusia Dari
October 2009 Octo ber 2009 human commodi ties a look
Perspektif Gender
dalam Mita Noveria Aswatini Ade Latifa
at human trafficking and the rise of this illicit trade html
et al
Mobilitas Penduduk di lilayah Perbatasan dan Ke
giatan Illegal
Jakarta LIPI 2008
diunduh 29 April 2010
hlm 43
Laporan tersebut dikutip oleh Latifa Florence Middleton
US Foreign Policy And Human Traf
Batas
Perdagangan Lintas
Op Cit hlm 44
213
Perdagangan manusia yang menj adi ancaman keamanan global di atas telah menyerap perhatian
nomi politik dan keamanan merupakan beberapa
dari segala pihak dan menjadi pertimbangan
alasan yang pada umumnya digunakan sebagai faktor pendorong seseorang melakukan migrasi
penting dalam hubungan internasional Hal ini
Pada satu nisi
dilandasi realitas bahwa beberapa negara maju
berikan manfaat positif melalui sumbangannya
seperti Amerika Serikat
migrasi dunia ini dapat mem
telah menggunakan
yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi
isu ini sebagai pertimbangan dalam pemberian
baik bagi negara asal maupun negara penerima
bantuan luar negerinya Semakin berkembangnya
Namun pada sisi lain migrasi internasional ini
isu perdagangan manusia ini menuntut Indonesia
tidak sedikit pula menyebabkan persoalan besar
untuk memberikan perhatian lebih serius guna
yaitu ketika proses migrasi tersebut ditumpangi
menanggulanginya
oleh para kriminal untuk mengambil keuntungan
Apalagi Indonesia pada
umumnya dikategorikan sebagai negara asal
finansial dan materi lainnya
tujuan dan titik transit dalam dinamika global
terakhir ini salah satu persoalan yang dimaksud
perdagangan manusia di atas
adalah munculnya persoalan perdagangan manu
Dalam konteks di atas tulisan ini akan mem
Dari fenomena
sia Bila migrasi itu sendiri dibedakan antara yang
fokuskan pada fenomena perdagangan manusia
regular dan irregular maka perdagangan manusia
dan secara khusus mengkaji kiprah politik luar
masuk dalam kategori terakhir dari migrasi
negeri Indonesia dalam menyikapi isu tersebut Kajian ini sangat strategis terutama mengingat
Hingga sejauh ini tidak ada definisi yang universal tentang perdagangan manusia Kon
politik luar negeri sebagai suatu bagian kesatuan
vensi PBB tahun 1949 untuk Penindasan
keberhasilan pembangunan nasional yang tentu
Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran
tidak bisa semata diletakkan pada kisaran upaya
oleh Orang Lain misalnya memberikan penger
domestik dalam penanggulangan perdagangan
tian yang sifatnya masih sangat terbatas tentang
manusia apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam suasana saling kuatnya
perdagangan manusia
ketergantungan hubungan antar bangsa dewasa
kej ahatan yang menyertainya yaitu perdagangan
ini maka diplomasi dapat menjadi instrumen
manusia untuk tujuan prostitusi 6 Pengertian
Perdagangan manusia
hanya dipahami pada praktik prostitusi dan
utama bagi politik luar negeri Indonesia untuk
serupa juga dikemukakan oleh Melly G Tan yang
mendorong upaya pencegahan dan penyelesaian
mendefinisikan perdagangan perempuan sebagai
masalah perdagangan manusia ini baik melalui
pelibatan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
jalur bilateral dan multilateral
dominan dengan tujuan eksploitasi secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan beberapa
pihak tertentu 7 Sementara dalam pengertian yang
Memahami Perdagangan Manusia Untuk memahami masalah perdagangan manusia
sangat penting untuk melihatnya dalam kerangka masalah migrasi internasional catatan sejarah
Berdasarkan
migrasi pekerja keluar dart
negara asal mereka dan pindah ke negara lain
untuk bekerj a memperoleh upah dapat dikatakan sebagai gejala umum di dunia dan sudah terjadi
sepanjang sejarah umat manusia s Alasan eko
lebih luas dan komprehensif dapat dilihat pada pengertian perdagangan manusia sebagaimana
didefinisikan oleh United Nations Protocol to
Prevent Supress and Punish Trafficking in Per sons Protokol PBB untuk Mencegah Menekan
dan Menghukum Perdagangan Manusia Menurut Protokol PBB ini perdagangan manusia dimaknai sebagai
s Pengertian migrasi pekerja ini diambil dari Perserikatan
Bangsa Bangsa PBB
yang menyatakan bahwa
floreign
Lihat Ratnawati Yum Suryandari
migrant workers are foreigners admitted by the receiving State for the specific purpose of exercising an economic activity remunerated from within the receiving country Their length
Ratnawati
of stay is usually restricted as is the type of employment they
2011
can hold
Diunduh dari Foreign Migrant Workers n d
Data Glossary
di http
20YuniYo20Suryandari doc pada tanggal 26 Mei
di UN
data un org Glossary aspx
Melly G Tan Kata Pengantar pada buku Andy Yentriyani Politik Perdagangan Perempuan Yogyakarta Galang Press 2004
214
Harga Sebuah Kebebasan
Isu Perdagangan Perempuan diunduh dari http www cem um edu my umweb fsss images persidangan Kertas 20Kerja
hlm xiii
Rekruitmen transportasi transfer menadah
untuk prostitusi atau bentuk bentuk lain dari
atau menerima manusia dengan cara ancaman
eksploitasi seksual kerja paksa praktik serupa
atau penggunaan kekuatan atau bentuk bentuk
lain seperti kekerasan penculikan penipuanI kecurangan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau pe nerimaan pembayaran atau keuntungan untuk
perbudakan dan kerja paksa
Sehingga tidak
berlebihan bila kemudian dikatakan bahwa perdagangan manusia ini tidak saja aksi dan
kejahatan lintas negara melainkan juga pelang
memperoleh persetujuan dari orang yang mem
garan berat hak asasi manusia Perdagangan
punyai kontrol terhadap orang lain untuk tujuan
manusia juga setara dengan perbudakan modern karena menjadikan kehidupan manusia sebagai
eksploitasi 8
komoditi perdagangan
Merujuk pada beberapa definisi di atas perdagangan manusia sejatinya memiliki be
Permasalahan Perdagangan Manusia Di
berapa elemen penting yaitu proses perekrutan
Indonesia
pengiriman
penampungan dan
Perdagangan manusia bukan merupakan hat
pengiriman serta eksploitasi Namun beberapa
bare di Indonesia Praktik yang sudah dikenal
pemindahan
kalangan juga berpandangan bahwa definisi
sejak lama dalam kehidupan sosial ini dalam
perdagangan manusia tersebut dewasa ini telah
realitasnya hingga kini masih terns berlanjut
mengalami perluasan dengan adanya tambahan
Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
elemen penting lainnya yaitu persetujuan atau
SBY menilai perdagangan manusia sebagai
consent Persetujuan calon korban mempakan
salah satu aksi dan kejahatan lintas negara telah
elemen kunci dalam konsep perdagangan ma
mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan
nusia Sepanjang tujuannya tidak dimaksudkan
Dalam pidato yang disampaikan pada pembukaan
untuk mengeksploitasi dan masih dalam batas
Asia Pacific and Middle East Regional Confer
batas consent yang bersangkutan maka hat itu
ence
High Level Prosecutors Meeting di
tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan
Jakarta tanggal 17 Maret 2011 Presiden SBY
manusia 9
menyatakan bahwa kejahatan lintas negara
Berangkat dari pemahaman perdagangan manusia di atas jelas sekali bahwa perdagangan
berpotensi mengancam keamanan dan stabilitas negara serta ketentraman masyarakat 11
manusia merupakan kegiatan yang prosesnya
Penilaian di atas sungguh dapat dipahami
hampir sama dengan penyelundupan manusia
terutama bila melihat realitas potret perdagangan
smuggling Namun sesungguhnya antara ked
manusia di Indonesia yang dalam beberapa tahun
uanya memiliki perbedaan nyata Pada satu sisi
terakhir menunjukkan jumlah peningkatan
kegiatan penyelundupan manusia mengandung
Menumt International Organization for Migra
unsur unsur ilegalitas transportasi melintas batas
tion
negara dan sama sekali tidak ada unsur eksploi
dan laki laki di bawah usia dan usia dewasa
tasi terhadap pekerja migran di negara tujuan
yang diperdagangkan pada tahun 2008 berjumlah 3 222 orang Pada tahun berikutnya jumlah
Namun sebaliknya dalam perdagangan manusia
IOM
orang Indonesia baik perempuan
selalu berlaku tindakan yang mengeksploitasi
ini mengalami peningkatan sebesar 319 orang
pekerja migran lo
menjadi 3 541 orang 12
Eksploitasi dalam perdagangan manusia
ini sangat beragam bentuknya Eksploitasi ini
antara lain bisa berupa memaksa seseorang
11 Lihat Arry Anggadha Fadila Fikriani Armadita Kejahatan Lintas Negara Sangat Memprihatinkan
e Lihat Sally Cameron Trafficking and Related Labour Exploi tation in the ASEAN Region Welfare ICSW
9Latifa
International Council on Social
kejahatan
lintas negara mengkhawatirkan 17 Maret 2011 diunduh pada 27 Juli 2011
Utrecht 2008 hlm 8
Perdagangan Lintas Batas Manusia
nasional vivanews com news read 209994 sbv
SBY
http
Op Cit hlm
43 44
12Lihat Tri Nuke Pujiastuti Potret Karawang dalam Persoalan Perdagangan Perempuan di Indonesia
dalam Tri Nuke Pujias
tuti Ganewati Wuryandari Atiqah NurAlami Perempuan dan
10 Cameron hlm 8
Trafficking and Related Labour
Op Cit
Globalisasi Studi Kasus Trafficking di Kabupaten Karawang Jakarta Pusat Penelitian Politik LIPI 2010
film 7
215
Tabel 1 Jumlah Perdagangan Manusia di Indonesia 2004 2009 Ek
Pelaku
5
r
t7
lkli 1 1d1 2004
1
2005
2
83
76
103
10
71
125
18
86 155
3
2006
84
496
179
4
2007
177
324
240
240
5
2008
199
519
88
291
2009
142
208
67
163
6
1
Sumber Data diolah dari wawancara penulis dengan Saud Ibrahim Nasution Direktur I Keamanan Transnasional Bareskrim Polri Jakarta 14 Mei 2010
Sementara data dari Bareskrim Polri tentang jumlah kasus
kasus dan pelaku perdagangan
lain bisa dinyatakan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan sesungguhnya hanya merupakan
manusia di Indonesia memperlihatkan besaran
sebagian kecil dari jumlah realitas kejadian se
yang berbeda Meski jumlah tersebut mengalami
benarnya
penurunan pada kurun tahun 2004 2006 namun
Perdagangan manusia di Indonesia meru
jumlah tersebut menunjukkan kenaikan pada ta
pakan persoalan dan realitas social yang serius
hun 2007 2008 sebelum pada akhirnya menurun
Hanya sayangnya hingga saat ini tidak diketahui
kembali tahun 2009 Untuk kejelasan lebih lanjut
secara persis apa yang menj adi faktor pendorong
dapat dilihat pada tabel berikut ini
nya Perdagangan manusia merupakan persoalan
Dengan mengacu data di atas
dapat di
yang sangat kompleks Kompleksitas masalah
katakan bahwa jumlah perdagangan manusia
terkait dengan keterlibatan banyak aktor dan
sesungguhnya
persentasenya relatif sedikit
kepentingan serta akar penyebabnya yang sangat
bila dibandingkan dengan jumlah penduduk
luas Meskipun demikian terdapat sedikitnya
Indonesia yang mencapai sekitar lebih 220 juta orang Namun persoalannya jumlah perdagangan
lima faktor yang secara umum dapat diidentifikasi dalam faktor pendorong dan penarik push and
manusia tersebut di atas sejatinya tidak mereflek
pullfactors perdagangan manusia Faktor faktor
sikan senyata nyatanya persoalan perdagangan
tersebut adalah sebagai berikut
manusia di Indonesia Hal ini karena persoalan
Pertama adalah faktor ekonomi
Krisis
perdagangan manusia di Indonesia sejatinya
ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 imbasnya
seperti gunung es Yang nampak terlihat tidak lebih hanya merupakan puncak dari gunung es
masih dapat terasakan hingga saat ini Pereko
tersebut dan diperkirakan tidak lebih hanya 15
pulih Salah satu indikasinya nampak terlihat
dari seluruh persoalan perdagangan manusia
dengan masih tingginya tingkat penggangguran
Data itupun diperoleh semata dari perdagangan
dan kemiskinan Tingginya angka kemiskinan
manusia yang terdeteksi dan terungkap oleh
ini tercermin dalam laporan yang disampaikan
aparat kepolisian
selebihnya
Indonesia pada Pertemuan Tingkat Tinggi
merupakan kasus perdagangan manusia yang
Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Tujuan
tidak terdeteksi 13 Salah satu faktor penyebab
Pembangunan Milenium di New York
nya antara lain karena korban perdagangan
September 2010 Laporan tersebut secara jelas
manusia dengan pertimbangan pertimbangan
menggarisbawahi angka kemiskinan di Indonesia
pribadi seringkali malu untuk melaporkan kasus
yang masih tinggi yaitu sebesar 13 3
yang menimpanya ke aparat kepolisian Data
berkisar 31 02 juta jiwa 14 Persoalan ini semakin
perdagangan manusia yang tidak terungkap
pelik manakala pemerintah sendiri mengalami
ini diperkirakan jumlahnya melampaui jumlah
kesulitan untuk menciptakan iapangan kerj a Baru yang dapat menyerap seluruh tenaga ker a yang
sementara 85
perdagangan manusia yang dilaporkan sebagai
nomian nasional Indonesia belum sepenuhnya
21
atau
kasus kepada aparat kepolisian Dengan kata 14 Kompas
is Cameron
216
Trafficiking and Related
Op Cit him 59
Angka Target Kematian 11u Sulit Tercapai
September 2010
22
ada Realitas sosial ekonomi ini secara potensial
yang diperoleh dengan bekerja di luar negeri
telah mendorong menjamurnya perdagangan manusia Sempitnya lapangan kerja keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan memperbaiki
Pasar tenaga kerja luar negeri ini terbukti masih
tenaga kerja di bidang semi skilled occupations
taraf kesejahteraan hidup seringkali pada akh
yang tidak mensyaratkan pendidikan tinggi
irnya menyebabkan tidak adanya pilihan lain untuk kemudian terjerumus dalam perdagangan
Berdasarkan data United Nations Population Fund UNFPA tahun 2006 Indonesia termasuk
manusia Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh
dalam Sembilan negara Asia pengirim tenaga kerja terbesar di dunia bersama sama dengan Bangladesh China India Myanmar Pakistan Filipina Srilangka dan Thailand Mayoritas TKI laki laki bekerja di sektor pertanian manufaktur
Truong dalam studinya di Sub Sahara Afrika 2006 bahwa kemiskinan merupakan salah satu
faktor penyebab terj adinya perdagangan manusia yang diterjemahkan ke dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja
menjadi andalan tenaga kerja Indonesia terutama
dan konstruksi sementara yang perempuan pada
Kedua adalah sistem administrasi kepen
sektor domestik dan perawat 16
dudukan yang lemah Hingga saat ini sistem
Walaupun pasar tenaga kerja luar negeri
kependudukan Indonesia yang belum sepenuhnya
masih menjadi andalan harapan masa depan
menggunakan sistem online nasional
yang lebih sejahtera bagi tenaga kerja Indonesia
Sistem
manual yang pada umumnya masih digunakan
namun TKI ini sangat rawan sebagai korban
di banyak wilayah Indonesia seringkali memu
perdagangan manusia Ini terlihat dari tingginya
dahkan terjadinya duplikasi ataupun pemalsuan
jumlah kasus perdagangan manusia dengan
identitas kependudukan seseorang untuk keper
modus pengiriman TKI ke luar negeri Menurut
luan perdagangan manusia
Anies Hidayah dari Migrant Care hampir setengah dari populasi TKI adalah korban perda
Ketiga adalah penyalahgunaan jabatan
dan maraknya mental korupsi Dalam berbagai
gangan manusia Mereka sangat rawan terhadap
mata rantai kegiatan perdagangan manusia
berbagai praktik eksploitasi baik secara seksual
tidak jarang ada oknum aparat yang terlibat
maupun kerja paksa Salah satu penyebabnya
yaitu dengan memfasilitasi atau membiarkan
adalah kurangnya perlindungan yang diberikan
terjadinya kejahatan tersebut Aparat kelurahan atau kecamatan misalnya mau mengeluarkan identitas penduduk asli tapi palsu aspal untuk
pemerintah kepada calon tenaga kerja Indonesia
calon korban perdagangan manusia yang masih
nesia itu adalah migrasi yang tidak aman
di bawah umur dengan imbalan sejumlah uang
trafficking itu hampir menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri
tertentu
Keempat adalah kurangnya pengawasan
yang ingin bekerja ke luar negeri Menurut Hidayah migrasi yang berlangsung di Indo Ini
menyebabkan
Mulai dari pemalsuan dokumen pemalsuan
yang ketat terhadap perusahaan perusahaan
identitas umur kemudian akses informasi yang
penempatan tenaga kerja di luar negeri baik
tidak sampai ke basis calon buruh migran sampai
dimulai dari proses perekrutan penampungan
minimnya perlindungan hukum dari negara
17
hingga penempatannya Pengawasan yang lemah
Meskipun perdagangan manusia adalah
tidakj arang menyebabkan tenaga kerja Indonesia
perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan
di luar negeri mendapatkan pekerjaan yang tidak
dikaterogikan sebagai tindak pidana berat namun
sesuai dengan kontrak kerja bahkan nasib lebih
sejauh ini aktivitas tersebut tidaklah menyurut
buruk menimpa mereka karena diperdagangkan Kelima adalah adanya permintaan pasar
16 Leolita Masnun dan Erly Wijayani Ratifikasi International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant
tenaga kerja luar negeri Permintaan ini dipenuhi
Workers and Members of Their Families dan Upaya Perlind
melalui migrasi pekerja lintas negara dengan
ungan Tenaga Ker a Indonesia Jurnal Masyarakat Vol 12 No I Tahun 2010 hlm 94
Budaya
Fathiyah Wardah dan Ade Astuti TKI Korban Perdagangan Manusia
3
harapan dapat memberikan insentif keuntungan terhadap pekerja dengan upah dan pengalaman
Juta
dalam
http www migranicare net mod php modpublisher op viewarticle Latifa
perdagangan Lintas Batas
Op Cit hlm 44
cid 5
artid 917
15 Juni 2010 diunduh 17
Juli 2011
217
bahkan sebaliknya Data sebagaimana tertera
tidak mengherankan apabila calo calo tersebut
pada tabel di atas memperjelas kecenderungan
juga bisa berasal dari orang terdekat dari calon
perdagangan manusia di Indonesia yang kian
korban sendiri
marak Dalam realitasnya perdagangan manusia
mertuanya
bukan hanya marak melainkan juga dibarengi
dengan kian luas cakupan wilayahnya Aktivitas
seperti bapyknya
suaminya
atau saudaranya sendiri
Pada sisi lain Indonesia dengan letak geo
grafinya yang strategis berada pada titik strategic
kriminal ini telah merambah sekitar lebih dari
persilangan antara dua Samudera
separuh jumlah provinsi di Indonesia Menurut
Pasifik
dan dua benua
Hindia dan
Asia dan Australia
data Mabes Polri perdagangan manusia telah
serta dengan ribuan pulaunya menyebabkan
meluas dari 14 ke 18 provinsi
wilayahnya sangat porous dengan banyaknya
antara lain
meliputi provinsi yang ada di Sumatra Jawa Bali Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Barat hingga Papua 18
pintu pintu lintas perdagangan manusia yang potensial untuk sebagai transit ataupun tujuan
perdagangan manusia
Pelaku perdagangan
Peningkatan dan perluasan cakupan wilayah
manusia traffickers akan dengan sangat mudah
perdagangan manusia yang makin agresif di
menggunakan pintu pintu lintas perbatasan yang
Indonesia tersebut
tidak resmi untuk memberangkatkan maupun
mungkin terkait dengan
posisi Indonesia yang unik dalam perdagangan
menerima korban perdagangan manusia
manusia Pada satu sisi Indonesia merupakan
Kegiatan perdagangan manusia di Indonesia
negara asal korban perdagangan manusia yang potensial Kondisi ini didukung oleh realitas jumlah penduduk Indonesia yang banyak ket
pada umumnya dimulai melalui serangkaian
erbatasan lapangan pekerjaan dan kemiskinan
melalui transportasi
Kemiskinan ini pulalah yang telah mendorong anak anak khususnya anak perempuan yang
tangan
disinyalir sebagai akibat budaya dan struktur
proses Proses tersebut bermula dari perekrutan
di daerah asal korban pemindahan lokasi korban trans fer transaksi
alih
penampungan transit di mana biasanya
calon korban diberi identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan penerimaan 21
patriaki di masyarakat dipaksa untuk tidak seko
Perekrutan calon korban perdagangan manusia di
lah Akibatnya kesempatan kerja bagi mereka
Indonesia untuk keperluan intemasional menurut
menjadi menyusut Kemiskinan ini pula yang
laporan Kementerian Koordinator Kesejahteraan
mendorong mereka sebagai tenaga kerja menjadi
Rakyat pada umumnya dilakukan di beberapa
beresiko sebagai korban perdagangan manusia
Di samping faktor sosial tersebut perdagangan
kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa
manusia ini juga tidak bisa dipisahkan sebagai
Tenggara Timur
cumber mendulang penghasilan atau menurut
Sulawesi Selatan Sedangkan kota dan kabupaten
pandangan Saud Usman sebagai bisms besar 19
Akibatnya orang orang terutama sponsor atau calo akan selalu mencari sumber calon
Kalimantan Selatan dan
yang sejauh ini dapat diindentifikasi sebagai tempat transit perdagangan manusia adalah
Medan Batam Jakarta Surabaya Pontianak
korban barn yang dianggap sebagai komoditas umuk diperdagangkan Dari setiap calon korban
negara tujuan utama perdagangan manusia dari
yang didapatkan hasil temuan di lapangan
Indonesia adalah Singapura Malaysia Tawau
yang dilakukan di Kabupaten Karawang pada awal Juni 2010 misalnya seorang calo akan
Kinabalu Kuching Brunei Darusalam Taiwan Hong Kong Jepang Korea Selatan Saudi
mendapatkan imbalan sekitar dua setengah juta sampai dengan empat juta rupiah 20 Sehingga
18 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Penghapusan Perdagangan Orang Op Cit h1m 2 19 Wawancara dengan Saud Usman Nasution Direktur I Keamanan Transnasional Bareskrim PoIri
21 Wawancara dengan Anwar Ma arif Camp Migrant di Ka
218
Arabia Uni Emirat Arab Qatar Bahrain Oman
Mesir Kuwait Palestina Jordania Inggris Eropa dan Amerika Serikat 22 Dengan demikian perdagangan manusia
di Indonesia merupakan realitas sosial yang
14 Mei 2010 di
Jakarta
bupaten Karawang 10 Juni 2010
Pare pare Balikpapan dan Nunukan Sementara
21 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Perdagang an Orang di Indonesia 22lbid hlm 5
Op Cit hlm 9
sangat unik Perdagangan manusia merupakan
membaik pada tahun 2007 kembali menjadi Tier
refleksi pertautan antara lokal clan global yang
I1 25
tidak jarang menggunakan jaringan sindikat internasional yang terstruktur rapi clan sangat ra
menjadi perhatian pemerintah Indonesia tent
hasia keberadaannya Dengan adanya globalisasi
batas batas negara yang semakin mudah dilintasi semakin memudahkan bekerjanya sindikat teror ganisir tersebut untuk mencari mangsa korban di
belahan bumi manapun 23 Sindikat terorganisir
ini dalam membangun jaringannya sebagian
besar melibatkan mafia mafia atau geng geng
Hasil penilaian di atas mau tidak mau
tama menyangkut sanksi yang akan dikenakan
Amerika Serikat terhadap negara yang berada pada peringkat Tier III Negara yang dinilai tidak melakukan apapun upaya yang berarti untuk penuntasan perdagangan manusia ini berdasarkan
Trafficking Victims Protection Act TVPA tahun 2000 yang kemudian diamandemen dengan
dari China Meksiko Amerika Tengah Italia Rusia clan negara negara bekas Uni Soviet Triad
persetujuan Kongres AS sebagai The William
Vietnam clan China Yakuza Jepang clan pedagang
Reauthorization Act TVPRA pada tahiu12008
obat bins Amerika Selatan 24
Wilberforce Trafficking Victims Protection Melalui legislasi ini AS secara unilateral dapat
Atas dasar pemahaman di atas mudah
menjatuhkan sanksi tertentu khususnya dalam
dimengerti bila perdagangan manusia di Indo
bentuk penghentian bantuan yang bersifat non
nesia memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas
humanitarian clan non traci e 26
perdagangan manusia internasional Kejadian
pada level domestik internal perdagangan manu
sia di Indonesia dapat mempengaruhi pada level internasional dan sebaliknya Oleh karenanya
isu ini pun menjadi isu nasional yang penting Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk mengentaskan persoalan perdagangan manusia
Politik Luar Negeri Dan Kiprahnya Seeara sederhana politik luar negeri dipahami
sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam hubungannya dengan negara clan aktor non negara di pentas internasional Dalam hal ini politik luar negeri menjembatani
Apalagi apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya pengentasan masalah perdagangan manusia ini juga mendapatkan sorotan perhatian
internasional Seperti Departemen Luar Negeri
Amerika Serikat yang sejak 2001 selalu mener bitkan laporan tahunan secara berkala mengenai situasi perdagangan manusia di 158 negara
termasuk Indonesia Isu ini telah menempatkan
Indonesia pada tahun 2003 2005 pada posisi Tier H Artinya Indonesia dinilai telah melakukan
beberapa upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia
Posisi Indonesia men
galami penurunan Tier II Watchlist pada tahun
batas wilayah dalarn negeri clan linglntngan in ternasional Olellkarena itu dapat dipaliami bila politik luar negeri suatu negara seperti halnya
Indonesia tidak berada dalam kondisi statis clan vakum Politik luar negeri akan selaht dinamis
dengan mempertimbangkan perkembangan clan pentbahan lingkungan strategisnya
balk
domestik clan internasional Sifat adaptif dalam politik luar negeri ini sejalan pandangan James
N Rosenau yang menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan konsekwensi dari
perbahan yang terjadi di lingkungan eksternal clan lingkungan internal pentbahan stntktural
2006 Kategori ini adalah kategori khusus yang menunjukkan suatu negara yang sebelumnya telah masuk Tier Hnamun tidak memperlihatkan perkembangan nyata maupun hasil Posisi ini
S lgbal
Keijasama Internasional di Bidang
Op Cit hlin 9
26 Jane Morse Fighring 1lrmla 7 Trafficking a Critical Part of U S Forcign Polio
cylu engl is
di hap
warner ica goi s7 d mocro
2009 7tntc12009041614140 iajcsrom0 40484 20
lumi diunduh tanggal 29 April 2010 L ilia t juga Middleton
US Foreign Policy on 2sRalunanto Ed
Perclagangan Perempuan
Op Cit Min
24
gan Orang di Indonesia
Abubakar Eby Hara PengamarAnali Yi s 1 oliriL Luar Vcge ri Bandung Auansa
Dari Reali sme sampai konstruktirismc 2011
Kementerian KoordinatorKesejahteraan Rakyat Perdagan
Op Cit hhn 8
Op Cit hlm 3
hlm 13
21 James N Rosenau Comparin Foreign Polici Findings attdMetlrods New York Sage Publication
7hrories 19741
Him 47
219
Perspektif adaptif ini pula yang nampak
tilateral melainkan juga pada aspek perlindungan
terlihat ketika Indonesia melalui politik luar
terhadap Warga Negara Indonesia WNI dan
negerinya menyikapi isu perdagangan manusia
Badan Hukum Indonesia BHI di luar negeri
Hal ini terutama didorong oleh realitas persoalan
Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 di alas
perdagangan manusia yang semakin mengkuatir kan baik pada tataran domestik dan internas ional
Pasal tersebut menyatakan bahwa Perwakilan
Pada satu nisi isu ini tidak saja sebagai realitas
Republik Indonesia berkewajiban memberikan
sosial dengan jumlah korban yang semakin me
pengayoman perlindungan dan bantuan hokum
ningkat dan cakupan wilayah korbannya semakin
bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di
meluas di Indonesia Pada sisi lain perdagangan
luar negeri sesuai dengan peraturan perundang
manusia juga sudah menjadi fenomena global
undangan nasional serta huktun dan kebiasaan
serius yang tidak jarang dipergunakan sebagai
intemasional 29 Ketentuan ini secara substansi
instrumen oleh negara negara maju seperti AS
mengikuti
melalui TVPA 2000 dan TVPRA 2008
lations and its Optional Protocol 1961
untuk
ienna Convention on Diplomatic Re
Article
menekan negara negara berkembang dengan
3 dan henna Convention on Consular Relations
bantuan luar negerinya
and Its Optional Protocol
Perkembangan isu
perdagangan manusia pada tataran domestik dan
intemasional tersebut nampaknya telah menjadi
salah satu faktor pendorong perhatian pemerintah untuk mencari
upaya penyelesaian
masalah
1963
khususnya
Article 3 tentang Exercise ofConsidar Functions yang menggarisbawahi bahwa tanggungjawab untuk melindungi warganya yang bekeJja di luar negeri ada di tangan diplomat atau Foreign
tersebut sebagai suatu kepentingan nasional
Service FSO
Korban perdagangan manusia terutama yang berada di luar negeri yang tidak jarang terlilit
and consular missions cis ace 1 as diplotnots in
persoalan antara lain seperti legalitas dokumen
kerja paksa sebagai prostitusi dan sebagainya sangat membutul
an bantuan dari negara untuk
memberikan perlindungan terhadapnya Terlebih
embassies and consulates should assist their
nationals protecting the interest of the minors
and ensuring a l nationals have appropriate legal representation to safeguard their rights and interests
lagi mereka berada di wilayah yang secara kedaulatan dan sosial budaya berbeda dengan negara asalnya Mereka sebagai Warga Negara
Indonesia
WNI
berhak untuk mendapatkan
perlindungan dari negara dan sebaliknya sesuai dengan amanat Konstitusi
negara meJniliki
kewajiban untuk melindungi keselamatan dan keamanan selunth warganya termasuk mereka
yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri
30
Dalam rangka memenuhi komitmen untuk memberikan pengayoman dan perlindungan di
atas
Kementerian Luar Negeri
Kemlu
ju ya
telah melakukan upaya perbaikan internal
terutama terkait dengan aspek kelembagaan nya
Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kapabilitas dan kineria Kementerian Lear Negeri di dalam memberikan perlindungan dan
pelayanan terhadap WNI dan BHI di oar negeri Salah satu upaya Kemlu adalah membeiluk unit
Kementerian LuarNegeri Kemlu Republik
Indonesia
yaitu sebagai berikut diplomatic
RI
sebagai institusi pemerintah
barn di dalam struktur organisasi kementerian tersebut yaitu Direktorat Perlindungan Wargya
yang diberi kewenangan untuk melaksanakan
Negara Negara Indonesia
hubungan dan politik luar negeri sesuai dengan
Hukum Indonesia
ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun
oleh Direktorat bare ini adalah men zoordi
1999 tentang Hubungan Luar Negeri mempunyai posisi yang sangat strategis khususnya di dalam
nasikan partisipasi dan mengonsolidasikan
BHI
WNI
dan Badan
Tugas yang diemban
posisi Indonesia di dalam berbagai forum
upaya pemerintah mencegah dan memberantas perdagangan manusia Ini terkait dengan togas
pokok fungsi tupoksi Kemlu yang tidak raja
Lihat Pasal 19 Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 mitam Hubungan Luar Negeri
menyangkut aspek pengembangan kerjasama i0 June Kuncoro Hadininrat
antar negara balk yang bersifat bilateral dan mul
donesian Perspeclive
220
mpoirerim The A
tination Comma For The Prowt tion O 1
Oc 0 kerc In
2007 hlm 23
regional dan internasional terkait dan menjadi
pelayanannya kepada WNI di luar negeri Kemlu
penjuru di dalam berbagai negosiasi bilateral
juga melakukan restrukturisasi perwakilannya di
dan regional Direktorat ini juga memberikan
luar negeri Restrukturisasi ini penting dilakukan
masukan sesuai tupoksi Kemlu di dalam berbagai
mengingat perwakilan RI cii luar negeri pada
penyusunan produk kebijakan dan hukum terkait
hakikatnya merupakan kepanjangan tangan dari
dengan penanggulangan perdagangan manusia
Kemlu dan mempunyai tugas yang tidak mudah
Secara khusus Direktorat ini terlibat di dalam
dalam rangka melaksanakan perlindungan terha
penyusunan UU 21 2007 tentang Pemberantasan
dap WNI dan BHI Rest rukiurisasi di sini yang
Tindak Pidana Perdagangan Orang PTPPO dan penyusunan Standard Operating Procedure
dimaksud adalah dengan memberlakukan sistem
SOP
Pemulangan dan Reintegrasi Korban
Perdagangan Manusia 31
rating untuk setiap penempatan perwakilan RI di luar negeri 35 Dengan menggunakan parameter indeks perwakilan sistem ini akan mengatUr
Direktorat yang terbentuk tahun 2002 ini
besar kecilnya perwakilan jumlah dan komposisi
sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan
staf bobot misinya dan kegiatan kegiatan lain
besar Kemlu yang mencanangkan Program Be
nya Penyusunan indeks ini disesuaikan dengan
nah Diri di tahun 2001 Program ini diluncurkan
kepentingan nasional Indonesia baik di bidang
dengan maksud untuk memperbaiki struktur dan
politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan
birokrasi Kemlu sehingga mampu mengbadapi
keamanan
dan menjawab tantangan tantangan diplomasi
penilaian rating di masing masing kantor kantor
di masa mendatang 12 Dalam konteks tantangan diplomasi mendatang keberadaan Direktorat
perwakilan tersebut setiap KBRI idealnya akan
Perlindungan WNI BHI tersebut semakin relevan
dihadapi balk dari sisi penalnbahan pegawai
sebagai upaya untuk menjawab tuntutan yang
dan anggaran
semakin besar bagi perlindungan
di Luar negeri yang memiliki banyak juinlah
I di Luar
Hankam
Dengan mengacu pada
diperkuat sesuai dengan kebutulian masalah yang Kantor kantor perwakilan RI
negeri 33 Kondisi ini terkait dengan arus deras glo
dan kasus TKI misalnya seperti di Malaysia
balisasi yang secara signlfilcan menurut Artauli
dan Singapura akan lebih ditonjolkan fungsi
Tobing telah berpenganlh pada Ineningkatnya
sosialnya yang terkait dengan perlindungan
kecenderungan migrasi
dan pelayanan
Apalagi kemajuan
I dengan tidak mengabaikan
teknologi informasi dan sarana transportasi
fungsi fungsi penting lainnya seperti ekonomi
lebih memberikan kemudahan bagi seseorang
dan politik
untuk melakukan perpindalian melampaui batas negara untuk tujuan perbaikan ekonomi
Di kantor kantor perwakilan tersebut di atas
tanpa
Ketnlu juga membentuk gugus tugas Citizen
terkecuali yang juga dialami oleh tenaga kerja
Service yang mempunyai fungsi memberikan
migran Indonesia 14
pelayanan terpadu bagi warga Indonesia
Sejalan dengan perubahan institusional
termasuk TKI bermasalah
Sejak tahun 2007
internal Kemlu di atas dalaln upaya pengentasan
hingga saat ini Indonesia sudah memiliki Citi en
perdagangan manusia melalui perlindungan dan
Service di enam kantor Perwakilan Rl yaitu di Singapura Malaysia Brunei Darussalam Syma
31 Igbal
Kerjasama Internasionat di Bidang
Op Cit
Lihat paparan lisan Menteri Luar Negeri RI N
Hasan Wira
Doha Korea Selatan 3
hlm 17
Melalui kebijakan yang diterapkan di atas juda
Refleksi 2003 dan Proyeksi 2004
Jakarta Departemen
kantor perwakilan RI diharapkan dapat lebih
Luar Negeri 6 JanUarl 2004 hlm R M
Ibnu Said
Optimalisasi Citizen Protection Dalam
Penanganan Isu TKI di KaNvasan Tinn r Tengah
PeloliSYlnaon Pertemaarr Kelompok lhli
Laporan
Optimulisaci Citizen
M
lbau Saud
rate Cultare
Benah Diri Dcplu
Profesionalisme Diplomat 2007 hlm
Mclaksanakan Curpo
MCIALikan Resu ukhu isa i dan Meninakatkan 1 iploniat Fdisi Perdana Agusuu
13
Protection Dalam Penanganan Isrl TKI di Kalrasan Tinnir Tengah
Sambutan Klnlel pada Pertemuan Kelompok Ahli
Deplu Medan 16 17 Juli 2007 hlm 25
Artauli Tobing
Optinialisasi Citizen Protection Dalam
Penang anan Isu TKI di Kawasan Timur Tengah Pembukaan dalam ibicl
hhn 23
Lihat MaSnnn dan Wijayani tion on
Sambutan
Ratilikasi hltc rualional C o1wo
Op 01 111111 95
Wawancara dengan TeLU11 Wardovo
Direktur Pcrlindungan
Warga Negara Indonesia AVNI clan Badan I lukunl Indonesia BHl
Kementerian Luar Negeri IKcnn1u1 RI 7 Mei 2010
221
cepat tanggap responsif dan efektif di dalam memberikan perlindungan terhadap WNI dan BHI
Dalam kaitan pencegahan perdagangan
manusia misalnya Perwakilan dapat mengop
randum ofUnderstanding MOU Saat ini MOU yang sudah berhasil disepakati adalah antara RI Kerajaan Yordania tentang Penempatan TKI RI Malaysia tentang Pengiriman
2 Mei 2001
timalkan pemantauan terhadap tenaga kerja
TKI Sektor Formal Augustus 1998
migran Indonesia melalui pendataan Bila ada
TKI Sektor Informal PRT
pelanggaran hukum yang dilakukan dengan
Penempatan TKI Indonesia 2003
memalsukan jenis pekerjaan yang tidak sesuai
Pengiriman
Januari 1996
dan
Keberadaan MOU ini sangat penting
dengan kontrak ker a misalnya Perwakilan dapat
sebagai payung hukum perwakilan RI dalam
melakukan segera kerjasama dengan institusi
yang menanggani masalah ketenagaker aan atau
menyelesaikan masalah masalah yang terkait dengan TKI di luar negeri Melalui MOU ini
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Asing PJTKA
Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses
setempat 38
dan kerjasama dengan negara penerima dalam
Sikap adaptif melalui kebijakan dan refor
penyelesaian masalah tindak pidana transnasional
masi kelembagaan di atas di dalam menyikapi
yang timbul Tanpa dasar perjanjian bilateral
isu perdagangan manusia dalam realitasnya juga
menurut Teguh Wardoyo Direktur Perlindungan
didukung dengan upaya agresifpemerintah untuk
WNI BHI Kemlu ruang gerak Perwakilan RI
menjalin kerjasama internasional Kerjasama ini
dalam hal perlindungan WNI terbatas oleh Kon
suatu keniscayaan terutama karena perdagangan
vensi Wina 1963 40 Sebagai suatu protokol yang
manusia pada prinsipnya merupakan salah satu
mengatur diplomasi internasional konvensi ini
bentuk kejahatan terorganisir lintas negara
cenderung pada absolutisme dari kewenangan
Pengakuan bahwa perdagangan manusia adalah
negara penerima Negara pengirim hanya bisa
kejahatan terorganisir lintas negara dengan
melakukan komunikasi dan hubungan dengan
sendirinya juga menempatkan Kemlu
warga negaranya di tempat negara penerima 41
sebagai
tulang punggung dalam kerjasama internasional ini pada posisi yang sangat menentukan di dalam
nesia terlihat memainkan peran cukup aktif di
menjalankan diplomasi di berbagai forum inter
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
nasional untuk mencegah dan menanggulangi
perdagangan perempuan Sejauh ini Indonesia
kejahatan tersebut 39
misalnya
Dalam memainkan perannya tersebut
Pada tingkat kerjasama regional
Indo
merupakan salah satu negara di
kawasan Asia Tenggara yang termasuk aktif
kerjasama internasional yang coba dibangun
mendorong masalah tersebut dibahas dalam
oleh Indonesia dengan negara negara lain dalam upaya pengentasan persoalan perdagangan manu
forum Association of South East Asian Nations ASEAN Salah satu capaian penting diplomasi
sia secara umum meliputi tiga bentuk kerjasama
Indonesia pada tingkat regional adalah ASEAN
yaitu bilateral regional dan internasional Dalam
Plan ofAction to Combat Transnational Crimes
hal kerjasama bilateral Indonesia berupaya untuk
ASEAN PACTC
tahun 2002 dan SOM on
meningkatkan pelayanan perlindungan terhadap
Transnatonal Crimes Ministerial Meeting on
WNI nya yaitu antara lain melalui diplomasi
Transnastional Crimes MelaluiASEAN PACTC
Sebagai instrument politik luar negeri diplomasi
ini negara negara ASEAN mengakui bahwa
ini menjadi jalan untuk membangun hubungan
perdagangan manusia merupakan salah satu dari
yang lebih baik dengan negara negara penerima tenaga kerja Melalui hubungan yang baik ini
delapan kejahatan lintas negara Oleh karena itu
sepuluh negara ASEAN sepakat bahwa
Indonesia berusaha untuk meningkatkan ke level
hubungan yang lebih tinggi dalam bentuk Memo 40 Teguh Wardoyo 38 Lihat A Agus Sriyono
Darmansjah Djumala A M Fachir
Optimalisasi Perlindungan Tenaga Keda
Indonesia TKI di Timur Tengah
Laporan Pelaksanaan Per
Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat In
temuanKelompokAhli
donesia
Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2004
Penanganan Isu TKI di Kawasan Timur Tengah
311gba1
Kerjasama Internasional di Bidang
hlm 13
222
hlm 32
Optimalisasi Citizen Protection Dalam
Pertemuan KelompokAhli Deplu Medan 16 17 Juli 2007 hlm 66
Op Cit 41 Ibid hlm 67
penanganannya akan dilakukan melalui suatu
kerja sama bersama 41
penerapan upaya perlindungan dan bantuan bagi
korban dan meningkatkan perhatian terhadap
Pada tataran internasional Indonesia dengan
Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi juga terlihat aktif dalam mengkoordina
upaya menangani akar permasalahan 44
Tindak lanjut Bali Process ini adalah
sikan partisipasi dan mengkonsolidasikan posisi
pembentukan Ad Hoc Expert s Group AHEG yang disepakati pada Bali Regional Ministe
Indonesia dalam berbagai forum internasional
rial Conference
yang terkait dengan persoalan perdagangan ma
Februari 2002 di Bali Dengan negara anggota
nusia Salah satunya adalah menyelenggarakan
yang terdiri dari negara asal transit dan tujuan
Bali Process on People Smuggling Trafficking
irregular migration
in Persons and Related Transnational Crime
dan perdagangan orang dan organisasi interna
tahun 2002 Pertemuan yang juga dikenal dengan
sional mitra utama Bali Process pada pertemuan
Bali Process tersebut pada awalnya diinisiasi
terakhir AEHG III yang diselenggarakan pada
atas dorongan kepentingan negara negara maju
Juni 2010 lalu negara peserta menyerukan bagi
terutama Australia yang dalam tahun terakhir
negara asal transit dan tujuan untuk mengkrimi
menghadapi persoalan meningkatnya arus pe
nalisasi kejahatan penyelundupan manusia dan
nyelundupan manusia dari kawasan Afghanistan
perdagangan orang
BRMC
I pada tanggal 26 28
penyelundupan manusia
45
dan Iraq ke negaranya Kepentingan tersebut
Asertivitas diplomasi Indonesia dalam soal
melalui diplomasi Indonesia akhirnya dicoba
perdagangan orang juga nampak dari inisiatifnya untuk menyelenggarakan Workshop on Protec
diseimbangkan dengan kepentingan Indonesia
dan negara berkembang lainnya yang menilai perdagangan manusia sebagai isu penting
tion Resettlement and Repatriation pada 7 8 Juni
untuk dibahas secara bersama sama dengan
shop ini sejalan dengan kesepakatan AEHG III
penyelundupan manusia pada pertemuan di
di atas yaitu antara lain kriminalisasi kejahatan
Bali di atas
perdagangan dan penyelundupan orang Untuk mencapai tujuan tersebut workshop tersebut juga
Diplomasi ini mencatat sukses
dengan diselenggarakannya Bali Process yang memfokuskan pada persoalan pernyelundupan
2010 Rekomendasi yang dihasilkan dalam work
menggarisbawahi perlunya dukungan internasi
manusia dan perdagangan orang serta kejahatan
onal yang lebih luas dalam penyelesaian masalah
transnasional lainnya 41
perdagangan dan penyelundupan manusia 46
Secara lebih khusus pertemuan yang dihadiri oleh 64 negara anggota dan peninjau 11 organisasi peninjau perwakilan IOM dan PBB
akhirnya memfokuskan pada persoalan
pernyelundupan manusia dan perdagangan orang
Dalam rangka meningkatkan kerja lama in
ternasional pada upaya pencegahan dan pember antasan perdagangan manusia sebagai salah satu
bentuk tindak pidana transnasional terorganisasi Indonesia menjadi negara penandatangan hukum
serta kejahatan transnasional lainnya Beberapa
internasional yang mengatur persoalan tersebut
poin penting yang dihasilkan Bali Process antara
yaitu UN Convention against Transnational
lain sebagai berikut menyetujui untuk memban
Organized Crime Konvensi Palermo dan kedua
gun informasi yang efektif dan pertukaran data
protokolnya yaitu Protocol to Prevent Suppress
intelijen meningkatkan kerjasama antar aparat meningkatkan
and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United
kerjasama dalam sistem visa dan perbatasan
Nations Convention against Transnational
untuk mendekteksi dan mencegah migrasi illegal
Organized Crime
meningkatkan efektivitas pengembalian korban
Menindak
penegak hukum di kawasan
Protokol untuk Mencegah
dan Menghukum Perdagangan
Orang Terutama Perempuan dan Anak Anak 42Igbal Ker aaama Intemasional di Bidang
OpCit hhn 9
Lihat Andika Chrisnayudhanto Peluang dan Tantangan Ir regular Migration melalui Bali Process on People Smuggling Trafficking in Persons and Related Transnational Crime Bali Process Workshop Illegal Migration dari PerspektifNasional dan Keamanan Kawasan
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa
44Ibid hlm 1 2 45lbid
diselenggarakan oleh BPPK Kemlu
RI Bandung 2 Agustus 2010 h1m 1 2
46Ibid hhn 6
223
bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
Namun dengan melihat fakta masih ber
yang Terorganisasi dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land Sea and Air Supplementing the United Nations Convention
lanjutnya perdagangan manusia hingga kini
against Transnational Organized Crime Proto
negerinya dalam realitasnya masih beluin bisa
kol Menentang Penyelundupan Migran melalui
memberikan hasil yang optimal Kemlu mcmiliki otoritas sebagai institusi pemerintah yang mem berikan perlindungan terhadap WNI termasuk
Darat Laut dan Udara Melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi pada 15 Desember 2000 Hanya saja Indonesia baru
maka dapat diasumsikan bahwa apa yang sudah diusahakan oleh Indonesia melalui politik luar
mereka yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri Peran yang dilakukan
meratifikasi Konvensi tersebut Sembilan tahun
Kemlu adalah memberikan perlindungan
kemudian setelah penandatangannya yaitu me
terhadap korban memberikan bantuan hukum
lalui Undang undang No 5 Tabun 2009 tentang
dan pemulangannya Namun upaya perlindungan
Pengesahan United Nations Convention Against
yang dilakukan Kemlu tersebut tidak akan berha
Transnational Organized Crime
sil dengan sukses dan mampu secara menyeluruh
Konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak
mengentaskan persoalan perdagangan manusia
Pidana Transnasional yang Terorganisasi
Keterlibatan dan peran aktif seluruh pemangku
Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi tersebut
Indonesia mengeluarkan peraturan
pelaksanaan dari dua Protokol di atas Namun demikian Indonesia belum berhasil meratifikasi
Protokol yang mengatur Perdagangan Manusia Melalui Undang Undang Republik Indonesia No
kepentingan merupakan suatu keharusan Hal ini mengingat persoalan perdagangan manusia
sangat kompleks di mana persoalan ini tidak hanya terjadi saat Jnereka berada di negara tujuan melainkan sudah dimulai sejak dari masa
prekrutan penampungan dan pemberangkatan di
mor 15 Tahun 2009 Indonesia baru mengenahkan
tanah air Oleh karena itu upaya perlindungan
Protocol Against The Smuggling Of Migrants
yang dilakukan Kemlu tersebut tidak akan
By Land Sea And Air Supplementing The United Nations Convention Against Transna
tional Organized Crime Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat
Laut
Dan Udara Melengkapi Konvensi Perserikatan
Bangsa bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi 47 Uraian di atas menggarisbawahi kiprah politik luar negeri Indonesia di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana
perdagangan manusia
Kiprah ini tercermin
melalui kebijakan hubungan diplomasi
aktif
dalam berbagai kerjasama internasional Ber bagai inisiasi tersebut tidak lain merupakan
berjalan dengan efektif selama akar masalah
perdagangan manusia
seperti kemiskinan
pengangguran dan penegakan huktun di dalam
negeri masih kurang ditanggani dengan balk Kendala ini sebagaimana diungkapkan oleh Teguh Wardoyo dengan pernyataannya sebagai berikut
Kami memulangkan berapapun
korban perdagangan perempuan kalau proses
ini masih terjadi di dalam negeri tidak akan ber
banding lurus Sehari diberangkatkan berapa ribu dipulangkan cu na berapa Tidak imbang
Bila
situasi in dibiarkan terns Wardoyo lebih lanjut
mengatakan kekhawatirannya bahwa trafficking akan berjalan terus
Artinya pencegahan dan
pemberantasan perdagangan
perempuan tidak
bentuk respon dari politik luar negeri Indonesia
terhadap semakin berkembangnya fenomena perdagangan manusia Kiprah politik luar negeri
hanya didasarkan pada aspek perlindungatvlya
somata nam nn yang jauh lebih penting adalah mengatasi akar masalahnya
yang responsif tersebut tidak lain merupakan bagian dari upaya pencarian solusi global atas masalah tersebut
01eh karena itu pentuntasan persoalan perdagangan manusia harus dimulai dari hulu yaitu meminimalisir atau bahkan menghapuskan wawancara dengan Tcguh wardo o 7 Mci 2010 di Jakarta
47 Libat Undang undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land Sea And Air Supplementing The United
Pandangan Wardoyo ini senada dengan StWd Osman Nasution
Nations Convention Against Transnational Organized Crime
wawanearanya dengan penulis Jakarta
224
Direktur I Kcanrman Transnasional Bareskrim Polri dalam 14 NIci 2010
ujung cumber masalah kemiskinan itu sendiri
PP tersebut juga semakin diperkitat dengan
Selain itu tindakan pencegahan dalam bentuk
keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9
sosialisasi mengenai perdagangan manusia juga
Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
diperlukan untuk memperluas pengetahuan ma
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban
syarakat mengenai bahaya perdagangan tersebut
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pengentasan persoalan perdagangan manusia
Atas dasar ketentuan Pasal 6 PP No 69 Tahun
memang bukan perkara mudah karena harus
2008 di atas pemerintah Indonesia secara formal
dari hulu ke hilir mulai dari aspek pencegahan prosekusi dan perlindungan korban 41
Untuk itu
membentuk suatu lembaga yang sifatnya koordi natif dan bertanggungjawab mengkoordinasikan
Kemlu dituntut untuk selalu
untuk pencegahan dan penanganan perdagangan
melakukan koordinasi untuk segala upaya
perempuan Lembaga khusus ini dikenal dengan
bantuan perlindungan dan penyelesaian masalah
sebutan gugus tugas dan lembaga ini ada pada
perdagangan manusia dari seluruh instansi
tingkat pusat dan daerah Dilihat dari stntktur
terkait 50 Beberapa instansi yang dimaksud antara lain adalah Kementerian Tenaga Kerj a dan
organisasinya Gugus Tugas Pusat diketuai oleh
Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian
Rakyat dengan Wakil Ketua Harlan adalah Men
Hukum dan HakAsasi Manusia Menteri Koordi
teri Negara Pemberdayaan Perempuan Juinlah
nator di Bidang Politik Hukum dan Keamanan
anggota Gugus Tugas ini relatif cukup besar dengan 19 instansi yang terlibat yaitu Menteri
Kepolisian RI Kejaksaan RI dan lain sebagainya Koordinasi dan sinergi dari semua pemangku
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Dalam Negeri Menteri Luar Ncgeri
kepentingan dengan tidak hanya bertumpu
Keuangan
pada upaya perlindungan WNI di luar negeri
dan Hak Asasi Manusia Menteri Perhubun
yang dilakukan oleh Kemlu merupakan suatu
gan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
keniscayaan untuk mencegah dan menghapuskan
Menteri Sosial Menteri Pendidikan Nasional
perdagangan manusia
Praktik perdagangan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri
manusia yang sudah sedemikian memprihatinkan
Komunikasi dan Informatika Menteri Negara
dan kompleks sudah tentu memerlukan penanga
Perencanaan Pembangunan
nan secara sistematis komprehensif dan terpadu
Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Kepala
dari seluruh pemangku kepentingan di atas
Kepolisian RI Jaksa Agung RI Kepala Badan
Upaya ini sesungguhnya sudah dimulai sejak
tahun 2007 yaitu dengan keluarnya UU Nomor
21 tentang Petnberantasan Tindak Pidana Perda gangan Orang PTPPO UU ini pada dasarnya
Menteri Agama
Menteri
Menteri Hukum
Kepala Bappenas
Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
Kepala Badan Intelijen Nasional dan Kepala Badan Pusat Statistik Pada tataran idealnya
keberadaan Gugus
memberikan landasan hukum dan pedoman bagi
Tugas Pusat di atas merupakan institusi yang
Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan
mengkoordinasikan kebijakan dan strategi
penghapusan perdagangan manusia UU ini juga
pencegahan dan peinberantasan perdaganoan
mengamanatkan pembentukan suatu Gugus
manusia Namun dalam realitasnya Gugus Tugas
Tugas untuk menjamin terlaksananya tujuan
tersebut sejauh in nampak behun memberikan
tersebut Amanat ini barn dapat terealisir pada
hasil efektifsebagai nanayang dihatapkan ketika
tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan
is dibentuk
Pemerintah PP Nomor 69 Tahun 2008 tentang
tersebut masih cendenung didominasi olch praktik
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
lama yaitu Inelalui pendekatan sektoral
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Keberadaan
Sejauh ini penanganan masalah
Salah
satu cermin dari kondisi ini misahrya terlihat dari pertemuan rutin antara pemangku kepentingan
49lgbal
Kerjasama huernasional di Bidang
Op Cit h1m
13
Lihat Saud
yang jarang dilakukan Akibatnya koordinasi lintas instansi sulit dilaksanakan termasuk dalam
Benah Diri Deplu
Op Cit h1m 17
Lihat Pasal I Ayat I dan Pasal 4 Keputusan Presiden No 88
Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Trafiking Perempuan dan Anak RAN P3A
dan Pasal I Avat 1 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
omor
tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
oil
hal check and balance antar instansi terkait Lemahnya koordinasi ini dapat dilihat dari
Dengan Cara online ini tidak saja mem
berikan kemudahan bagi calon TKI melainkan
ilustrasi yang diberikan oleh Teguh Wardoyo
secara implisit juga dapat dianggap sebagai upaya
Imigrasi dengan Kepolisian dan
preventif untuk memberikan perlindungan bagi
Pemda untuk proses dokumentasi dan penegakan
mereka agar terhindar Bari resiko menj adi korban
hukum Khan mestinya harus di line up di
perdagangan manusia
berikut ini
perbatasan benar tidak datanya Itu belum ada jalan sendiri sendiri
52
Kendala lain yang dihadapi oleh politik luar negeri Indonesia di dalam kiprahnya untuk
Untuk memperbaiki hubungan kinerja antar
pencegaban dan penanggulangan perdagangan
instansi pemerintah di atas pemerintah sesung
manusia adalah adanya faktor perbedaan sistem
guhnya telah mengeluarkan Instruksi Presiden
hukum antara Indonesia dengan negara negara
Republik Indonesia No 6 Tahun 2001 Tentang
yang menjadi tujuan perdagangan manusia 51
Pengembangan dan Pendayagunaan Tetematika
Pada satu sisi
di Indonesia Melalui instruksi diharapkan den
besar masih merupakan warisan bekas jajahan
gan pembentukan Government On line jaringan
Belanda Menurut Hadi Sasmito bila seseorang
informasi di lingkungan pemerintah pusat dan
menghadapi sengketa perdata atau terlibat dalam
daerah secara terpadu bisa memperbaiki pelay
suatu kasus pidana berdasarkan huku n yang
anan publik dan hubungan kinerja antar instansi
berlaku di Indonesia orang tersebut diberikan peluang untuk mendapatkan bantuan llukuni Dalam kasus perdata misalnya seseorang dapat
pemerintah tersebut Hubungan dan komunikasi
yang terbangun diantara mereka diharapkan dapat meminimalisir persoalan koordinasi Dalam kerangka melaksanakan Intruksi
Presiden tersebut di atas penggunaan teknologi telematika telah mulai dipergunakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia BNP2TKI
mulai 21 Februari
201 Ijuga telah menyelenggarakan sistem on line
hukum di Indonesia sebagian
menyewa seorang pengacara untuk mengunis kepentingannya di pengadilan Sementara bila
seseorang tersangkut kasus pidana sejak awal penahanan orang tersebut dapat didampingi oteli penasehat hukum 55 Pada sisi lain negara negara tujuan perda
gangan manusia tidak lnengenal praktik hukum
dalam pelayanan penempatan dan perlindungan
sebagaimana yang diterapkan di Indonesia
Tenaga Kerja Indonesia TKI dengan sejumlah
Negara negara yang inenerapkan hukum syariah
pemerintah daerah di Jawa Barat maupun
seperti Arab Saudi
Perwakilan RI di luar negeri 53 Dengan sistem
adanya keterlibatan seorang pengacara inuhaini dalam menanggani kasus kasus perselisihan yang
misalnya
tidak mengenal
online ini akan terhubung data dokumen calon TKI pada tahap rekrut hingga siap bekerja di luar negeri yang diproses melalui Pemda atau
perdagangan manusia
Kantor Dinas Tenaga Kerja
dengan
atau kekerasan yang dilakukan oleh tersangka
Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
misalnya pengingkaran atau pengakuan dart
Disnaker
bersifat perdata antara tersangka dan korban Dalam kasus ekspoitasi
sebagai pusat data BNP2TKI
tersangka bukti fisik dan laporan medis menjadi
di Jakarta Pengajuan proses dokumen calon
dasarbagi seorang tersangka untuk membela dirt
TKI di kantor Disnaker dilakukan Pelaksana
di pengadilan 56
SISKO TKLN
Penempatan TKI Swasta PPTKIS
Selanjutnya
Dengan mengaeu realitas sistem hukum
berdasarkan data online yang terverifikasi seka ligus lengkap masing masing calon kemudian
yang berbeda di atas apabila timbul persoalan yang terkait dengan perdagangan manusia di
akan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar
negaratujuan tentu memerlukan langkah langkah
Negeri KTKLN Wawaneara dengan Saud Lsinan Vasution
Wawancara dengan Teguh Wardoyo 7 Mei 2010 di Jakarta Dadan Muhammad Ramdan
TKI Mulai Diterapkan
Sistem Penempatan Online
30 Maret 2011 diunduh dari http
news okezone com read 2011 O3 29 337 440292 Sisteii
Lihat Hadi Sasmito
di Arab Saudi
226
Pcrliudungan Tenaga Kerja Indonesia
Kendala dan Prospek
Hubungan Internasional Percikan
penempatan online tki mulcii ditei apkai7 diunduh tanggal 23 September 2011
14 Mei 1010
di Jakarta
Ibid
di Sriyono let al hlm 33
diplomasi Indonesia yang ekstra keras untuk
TKI sebagaimana di persyaratkan 58 Padahal
penanganannya Hal ini karena sistem hukum
kelengkapan data data tersebut sangat penting
yang berbeda proses hukumnya juga tentu akan berbeda pula
Kendala lain yang dihadapi di Kantor
sebagai langkah awal dari Perwakilan RI untuk memantau dan melindungi warga negeranya dari ancaman perdagangan manusia
Perwakilan RI dalam upaya perlindungan
I di luar negeri dari ancaman perdagangan manusia adalah kurangnya kelengkapan data
jumlah WNI di luar negeri Ketidaklengkapan data bukan hanya mengakibatkan persoalan administrasi kependudukan melainkan juga memberikan ekses terhadap persoalan per
lindungan keamanan Suatu hal yang mungkin sering terjadi apabila Kantor Perwakilan RI
Baru mengetahui ada kasus korban perdagangan manusia setelah adanya kasus Artinya dari
sisi korban sendiri yang melapor dan meminta perlindungan ke Perwakilan RI
Idealnya Kantor Perwakilan melakukan
Penutup Perdagangan manusia merupakan suatu persoalan sosial yang semakin cepat perkembangannya
terutama karena dorongan realitas kemiskinan
dan penggangguran yang masih tinggi Berta keuntungan finansial yang di dapat dari industri kriminal global tersebut Indonesia melalui politik luar negerinya dengan berbagai terobosan kebijakan diplomasi dan kerjasama internasi onal telah melakukan upaya upaya pencegahan
dan penanggulangan perdagangan manusia Apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam politik luar negerinya telah mencatatkan basil dengan
suatu pendekatan proaktif dalam soal pendataan
semakin meningkatnya pemahaman akan
WNI di luar negeri Pada masa lalu ada ketentuan
pentingnya memberikan perlindungan WNI di
peraturan perundangan yaitu Undang Undang Nomor 52 tentang Imigrasi yang salah satu
luar negeri sebagai salah satu upaya pencegahan dan perlindungan dari ancaman perdagangan
pasalnya mewajibkan setiap WNI di luar negeri untuk lapor diri ke Kantor Perwakilan RI Tetapi UU tersebut kemudian diubah menjadi
manusia Apa yang sudah diupayakan Indonesia
UU No 12 Tahun 2006 di mana pasal yang mewajibkan lapor tersebut sudah tidak ada
lagi Menurut Teguh Wardoyo Perwakilan RI sudah proaktif mendatangi tempat tempat yang potensial sebagai lokasi perdagangan manusia seperti tempat tempat peracuran di Malaysia
dan menghimbau WNI untuk melapor diri baik melalui Kedutaan atau Konsulat Jenderal Tetapi bila mereka tidak mau Kemlu tidak punya kewenangan untuk memaksa karena tidak ada
rujukan aturan hukumnya Apalagi mereka yang
melalui politik luar negerinya di dalam persoalan perdagangan manusia tersebut dalam kenyataan
nya masih belum memberikan hasil signifikan di dalam penghapusan perdagangan manusia Hal ini terkait dengan realitas di dalam negeri bahwa akar masalah dari perdagangan manusia itu sendiri belum juga berhasil diselesaikan Berbagai kendala di dalam pelaksanaan politik luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan persoalan perdagangan manusia hanya akan dapat
diatasi bila ada koordinasi dan sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi akar masalah tersebut
di traffic mereka tentu tidak diijinkan untuk melapor 51
Persoalan data WNI di luar negeri lebih berat
lagi dengan adanya fakta bahwa data mengenai
jumlah TKI juga sering tidak diketahui oleh
Daftar Pustaka Buku Makalah Surat Kabar
Cameron Sally 2008
Trafficking and Related La bour Exploitation in the ASEAN Region In
Perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan
ternational Council on Social Welfare ICSW
Transmigrasi dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Utrecht
Indonesia PJTI sering kali mengabaikan kewa jibannya untuk mengirimkan daftar calon TKI di kantor Perwakilan pada hari pemberangkatan
Chrisnayudhanto Andika
Peluang dan Tantangan Irregular Migration melalui Bali Process on
People Smuggling Trafficking in Persons and Related Transnational Crime Bali Process
51 Wawancara dengan Teguh Wardoyo 7 Mei 2010 di Jakarta
Sasmito
perlindungan Tenaga Ker a Indonesia
hlm 35
227
Workshop
Illegal Migration dari Perspektif diseleng garakan oleh BPPK Kemlu RI Bandung 2
Nasional dan Keamanan Kawasan
Hadiningrat June Kuncoro Empowering The NGOs Of Destination Country For The Protection Of Migrant Workers Indonesian Perspective
Pe
dalam Agus Sriyono
Hara Abubakar Eby 2011 PengantarAnalisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruk
Ker asama Internasional Di Bidang
Penanggulangan Perdagangan Manusia
Pe
Gramedia Pustaka Utama Saud M
Ibnu
jambon Juli Agustus 2007
kat 2003 Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons di Indonesia Jakarta Angka Target Kematian Ibu Sulit Tercapai
dan Meningkatkan Profesionalisme Diplomat Diplomat Agustus 2007
A
Krisnawaty Tati Masalah Peker a Migran Di Antara Negara Anggota Gerakan Non Blok Bebera
Darmansjah Djumala
dan
Hubungan Internasional
Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia
Ja
Tan Melly G 2004 Kata Pengantar di Andy Yen triyani Politik Perdagangan Perempuan Yog yakarta Galang Press Optimalisasi Citizen Protection
Tobing Artauli
Jakarta 7 Oktober 1999
Tengah
Perdagangan Lintas Batas Manu
sia Dari Perspektif Gender et al
di Mita Noveria Mobilitas Pen
duduk di Wilayah Perbatasan dan Kegiatan
Laporan Pelaksanaan Pertemuan Ke
lompokAhli
Optimalisasi Citizen Protection
dalam Penanganan Isu TKI di Kawasan Timur Tengah
Medan
Wardoyo Teguh
16 17 Juli 2007
Optimalisasi Perlindungan Tenaga
Ker a Indonesia TKI di Timur Tengah
Lapo
ran Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Ahli Optimalisasi Citizen Protection Dalam Pen
Illegal Jakarta LIPI
anganan Isu TKI di Kawasan Timur Tengah
Masnun Leolita dan Erly Wijayani 2010
Ratifikasi
International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Mem bers of Their Families dan Upaya Perlindungan Tenaga Ker a Indonesia Budaya 12
Agus
A M Fachir 2004
Dalam Penanganan Isu TKI di Kawasan Timur
Edisi 22 September 2010
Aswatini Ade Latifa
Benah Diri Deplu Melaksanakan
karta Gramedia Pustaka Utama
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyara
pa Catatan Umum
cikan Pemikiran Diplomat Indonesia Jakarta
Sriyono
tivisme Bandung Nuansa
Latifa Ade 2008
Darmansjah Djumala
Corporate Culture Melakukan Restrukturisasi
jambon Juli Agustus 2007
Kompas
Perlindungan Tenaga Ker a In
donesia di Arab Saudi Kendala dan Prospek dan A M Fachir Hubungan Internasional Per
Agustus 2010
Iqbal Lalu M
Sasmito Hadi 2004
Jurnal Masyarakat
1
Pertemuan Kelompok Ahli Deplu Medan 16 17 Juli 2007 Wirajuda N Hasan 2004
Jakarta
Refleksi 2003 dan Proyeksi Departemen Luar Negeri
6
Januari 2004 Internet
Pujiastuti Tri Nuke 2010
Potret Karawang dalam
Persoalan Perdagangan Perempuan di Indo nesia
dalam Tri Nuke Pujiastuti
Wuryandari Atiqah Nur Alami
Ganewati
Perempuan
Trafficking and Displace http www foreigngnpolicydigest org Trafficking and Displacement October 2009 Octo ber 2009 human commodities a
tian Politik LIPI
this illicit trade html Diunduh pada tanggal
Ed
2005 Perdagangan Perempuan
look at human trafficking and the rise of 29 April 2010
Sage Publications
Middleton Florence US Forein Policy and Human Trafficing in India http prospecyournal ucsd edu index php 2010 04 usforeign poli cy on international human trafficking an in dia case study Diunduh pada 1 9 Januari 2011
M
Morse Jane
dalam daringan Pengedaran Narkotika Jakar ta Yayasan Obor Indonesia
Rosenau James N 1974 Comparing Foreign Policy Theories Findings and Methods New York
Ibnu
Optimalisasi Citizen Protection
Fighting Human Trafficking a Critical
dalam Penanganan Isu TKI di Kawasan Timur
Part of U S Foreign Policy
Tengah
ica gov st democracyhr english 2009 June
Laporan Pelaksanaan Pertemuan Ke
lompokAhli
Optimalisasi Citizen Protection
Dalam Penanganan Isu TKI di Kawasan Timur Tengah
228
Sarah
ment
dan Globalisasi Saudi Kasus Trafficking di Kabupaten Karawang Jakarta Pusat Peneli Rahmanto B
Said
Maggalanes
Medan 16 17 Juli 2007
http
wwwamer
20090616141405 ajesrom0 4048426 html Di unduh pada 29 April 2010
Ramdan Dadan Muhammad Sistem Penempatan Online TKI Mulai Diterapkan http news okezone com read12011103129133 714402921
sistempenempatan online tki mulai diterap kan Diakses 23 September 2011
Wardah Fathiyah dan Ade Astuti 2010 3 Juta TKI Korban Perdagangan Manu sia
15 Juni 2010 http www migrant care net mod php mod publisher op viewartic1e Juli 2011
cid 5
artid 917 Diunduh 17
c Wawancara
Wawancara dengan Teguh Wardoyo Direktur Per lindungan Warga Negara Indonesia
Badan Hukum Indonesia BHI
I dan
Kemlu RI 7
Mei 2010
Wawancara dengan Saud Usman Nasution Direktur I Keamanan Transnasional Bareskrim Polri 14 Mei 2010 di Jakarta
Wawancara dengan Anwar Ma arif Camp Migrant Kabupaten Karawang 10 Juni 2010
229
Abstract
The current political tension in Arab states have intensified especially after similar crises that ousted Bin Ali in Tunisia and Hosni Mubarak in Egypt There are also differences in how nations have responded to each political crisis The Arab regimes are facing strong resistance from the majority of their own people with Libya
falling into civil war Many Libyan people arefed up and disgusted with the leadership of Colonel Qadhafi who
has ruled the countryfor 40 years with desert style authoritarianism People in Libya demanded a succession and
political reforms that wouldpave the wayforfreedom ofspeech and association which have eluded the nation for
four decades Then why did the West take a differentpolitical attitude towards thepro democracy movements in the Arab countries In the case ofLibya both mass media andpolitical elites drew a line in supporting the resistance movement The Westernforces under NATO even launched military strikes against Libya to support the opposition
camp as soon as they managed to convince the United Nations to enforce a nofly zone in Libyan airspace The opportunistic attitude of the West in the case ofLibya is closely related to economic factors which is Libyan oil
reserves After successfully controlling Iraq Libya now seems to be the next easyprey especially by hawkish groups and neo conservative that generally control US oil companies In the case of the NATO s political attitudes toward
the Libyan crisis economic considerations oil are more advanced than political reality Politically Qadhafi is
now clearly different from what he was Before 2003 Qadhafi was known as an anti West figure The US and its allies seem reluctant to learnfrom history Theirfailures in Iraq and Afghanistan are not enoughfor them to learn That s the ugly fact of Western hypocrisy Pengantar
Sepanjang tahun 2011 ini sekurang kurangnya
Hubungan Indonesia dengan negara negara di ka
ada tiga kejadian politik penting di kawasan ini Yaitu pertama apa yang dikenal sebagai Musim
wasan Timur Tengah lebih banyak dipengaruhi
Semi Arab kedua laporan laporan sekitar pem
oleh faktor kedekatan emosional kultural Berta faktor historis Faktor kedekatan emosional
bunuhan terhadap Pemimpin Al Qaeda Osama
kultural yang dimaksud adalah berkaitan dengan
Bin Laden ketiga tercapainya Rekonsiliasi faksi
mayoritas pemeluk agama di Indonesia maupun
Hamas dan Al Fatah di Palestina Bagaimana Indonesia menyikapi dinamika politik tersebut
di kawasan Timur Tengah yaitu agama Islam Dari segi faktor historis hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah bisa dilacak sejak tahun 1940an tatkala negara negara di kawasan ini khususnya Mesir Suriah dan Irak menjadi negara negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Republik Indonesia
Tulisan ini akan mencoba menguraikan pergolakan politik di kawasan Timur Tengah dan
respon Indonesia terhadap dinamika tersebut
Itulah yang akan coba dibahas di sini Musim Semi
Arab
Apa yang disebut sebagai musim semi Arab the Arab spring adalah terjadinya pergolakan di sejumlah negara Arab bermula dari Tunisia Mesir dan kemudian merembet ke negara negara Arab lain seperti Libya Bahrain Yaman dan Suriah yang dipicu oleh aksi bakar diri
hingga tewas seorang pemuda pengangguran Tunisia bernama Tarek al Tayyib Muhammad Tulisan ini sengaja dibatasi periodenya mengingat dinamika
Bouazizi pada 17 Desember 2010 yang
politik di kawasan Timur Tengah kadang berlangsung dan
memicu pergolakan politik hingga berujung
berubah dengan cepat dalam hitungan menit bahkan mungkin
pada jatuhnya Presiden Tunisia Zainal Abidin
detik
line al Abidine bin Ali Pergolakan di Tunisia
231
ini kemudian berimbas ke tetangganya Mesir
melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di
Hanya dalam waktu sekitar sebulan kemudian
wilayah pendudukan yang tidak hanya diientang
Presiden Mesir Hosni Mubarak pun jatuh dari
dunia internasional
kekuasaannya setelah demonstrasi bersejarah
pemerintahan Presiden Barack Obama kecuali
melainkan juga oleh
berkumpul di Lapangan Tahrir Tahrir Square
didukung sepenuhnya oleh Menlu Hillary Clinton yang memang dikenal inemiliki httbungan
Kairo Januari Februari 2011
khusus dengan kalangan petinggi Lobi I aacl di
oleh puluhan mungkin ratusan ribu massa yang
Runtuhnya dua tirani
boneka Amerika
khususnya Mubarak di Mesir
itu sekaligus
Washington yang tergabung dalam AIPAC the American Israel Public Affairs Cimmittee
menandai kekalahan telak strategi geopolitik
Kasus kekalahan Zainal Abidin Bin All
Washington di kawasan ini dalam 60 tahun
di Tunisia tan yang kemudian disustrl oleh
terakhir Sejarah seakan berulang Tepat 40
kejatuhan Hosni Mubarak di Mesir semakin
tahun sebelumnya 11 Februari 1979 Gedung
memperjelas kemunduran strategi geopolitik
Putih juga kehilangan sekutu terpentingnya di
Washington di kawasan ini Pergotakan di dua
kawasan Teluk Parsi ketika monarki Syah Reza Pahlevi di Iran berhasil diruntuhkan juga oleh
negara tersebut khususnya Mesir juga di Yaman dan Bahrain sebaiknya bukan hanya dibaca
kekuatan politik rakyat yang waktu itu dimotori
sebagai kemuakan rakyat terhadap penguasa yang
oleh Imam Khomeini
Kekalahan Amerika di dua negara tersebut
dapat berdampak pada terj adinya perubahan peta
politik yang sangat signifikan di kawasan ini Sejatinya Amerika sudah menderita kekalahan telak sejak invasi mereka keAfghanistan dan Irak tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan kecuali tumbangnya rezim Saddam Hussein Namun kekuatan politik pro Saddam belum sepenuhnya berhasil dilumpuhkan Begitu pula kekuatan Taliban di Afghanistan Alill alih mengalahkan dua kekuatan politik tersebut
Amerika justru harus menghadapi kenyataan
pahit dengan hampir setiap hari ada saja serdadu
sudah terlalu lama memerintah dengan tangan besi melain an juga sebagai perlawanan rakyat
Arab terhadap arogansi dan dominasi politik kolonial Amerika Scrikat dan Israel di Dtatia Arab Mayoritas rakyat Arab bisa jadi sangat sulit memaliami logika Gedung Putih vang
di satu sisi rnendorong Mesir untuk berdamai dengan kaum Zionis Israel tapi di sisi lain jtisiru
mendorong sikap peiinustillan warga Arab Mesir terhadap bangsa dan negara Arab lainnva yaitu Irak dan Palestina di bawalt Hamas egitti Pula provokasi ttntttk memusuIii bangsa dan ncgara Afghanistan dan Iran kendatt bukan Arab tapi sama sama mayoritas beragatna slam
mereka yang tewas di wilayah ini 2 Sementara
Selain itu Amerika Serikat dan Dunia Barat
sekutu utama Gedung Putilt yang paling dekat
bans akhir akhirini nierasakan terlalu niahainya
yaitu Israel justru membuat sedikitnya dua kali
harga perang di Irak dan Afghanistan S Iain
blunder Israel bukan hanya gagal nielumpuhkan
jatuhnya korban niantisia vane tidak tcrnilai
milisi Hizbullah di Lebanon Selatan Mereka
Washington telah enenghabisk ui tidak kttrang
pun gagal total untuk menjatuhkan pemerintalan
dari tiga triliun dolar hanya untttk membiayai
Hamas di Jalur Gaza
Perang Israel vs Hizbullah pada 2006 dan Israel vs Hamas pada 2009 justru menaikkan
pamor Hizbullah Haman di tnata dunia interna sional Sebaliknya citra Israel justru semakin
perang Irak Inilali salah sate penyebab tit nia merosotnya perekononuan Amerika Scrikat dan juga Eropa sejak 2008 Hanya saja mercka tant paknya masih male nialu tuntuk mengakuinya
NATO khususnya Amerika Scrikat
akhir
dihadapkan pada buali simalakama
terpuruk Apalagi dengan sikap kepala batu
akhir in
rezim PM Israel Benjamin Netanyahu yang tetap
di Irak dan Afghanistan Di satu sisi sc jatinya mereka sangat ingjn
Lihat juga Riza Sihbudi BiograJi Poliiik Imam Khomeini Jakarta Gramedia Pustaka Utama 1996
z Tentang jumlah korban pasukan AS Sekutu di Afghanistan dan Irak lihat misalnya Coalition Military Fatalities by Year dalam http icasuolties org oi ll
232
keluar darj kedua
wilayali tersebut Mereka benar benar dibuat frustasi
bagaimana scnjata scnjata pcniusnah
3 Liliat juga Joseph E Sti litz Trillion Dollar IVar The Tnic
J 0 w of ray
Bilmes The
lice
2008
massal mereka yang ultramodern tidak juga
di Timur Tengah khususnya Bahrain Libya
berhasil menundukkan semangat juang tanpa
Yaman dan Suriah Pergolakan di Libya dan
menyerah baik di kalangan kelompok perlawanan
Bahrain ini tampak semakin
panas
terutama
di Irak maupun pasukan Taliban di Afghanistan
setelah pergolakan serupa berhasil menjatuhkan
Tidak heran jika Presiden Obama bersiap siap keluar dari Irak dan siap siap berdamai dengan kaum Taliban yang selama ini dicap sebagai
kekuasaan Bin All di Tunisia dan kemudian Hosni
kaum
media massa dan para elite politik negara negara
teroris
Mubarak di Mesir Pada saat yang bersamaan menarik untuk memperhatikan bagaimana sikap Barat terhadap krisis di Libya dan Bahrain juga Suriah dan Yaman
Sikap Barat Kelompok Neokonservatif yang tergabung dalam PNAC Project for New American Century setelah berhasil mendorong invasi Amerika ke
Ada persamaan sekaligus
perbedaan di antara kedua negara Arab yang tengah bergolak itu Persamaannya adalah kedua
Washington untuk melakukan intervensi ke
rezim tengah menghadapi perlawanan yang cu kup keras dari mayoritas rakyat sendiri Banyak rakyat Libya yang mulai jenuh dan muck dengan
Libya Mereka
gaya kepemimpinan Kolonel Muammar Qadhafi
Afghanistan dan Irak kemudian mendorong yang antara lain dimotori oleh
para petinggi era George W Bush sepertit Paul Wolfowitz
Elliott Abrams Marc Thiessen
William Kristol
Robert Kagan
dan Peter
yang telah memerintah Libya sejak 1971 dengan gaya otoritarianisme Di Yaman pun demikian
Mereka menuntut agar segera ada suk
membuat petisi yang dituiukan ke
sesi dan reformasi politik guna memberikan
Presiden Obama Libya adalah pintu masuk yang
peluang bagi kebebasan berpendapat dan
sangat diidamkan kaum Hawkish dan Neocons di mimpin Libya Muammar Qadhadfi merupakan
berorganisasi yang selama 40 tahun dibungkam Berbeda dengan Libya yang menganut sistem semi republik Kerajaan Bahrain Kingdom of
salah seorang pemimpin yang sangat diktator di
Bahrain sepenuhnya menganut monarki absolut
Dunia Arab Diberitakan bahwa kekejaman dan
Bahrain termasuk unik Kendati sekitar 70
kediktatorannya hanya bisa
oleh
warganya menganut Islam mazhab Syiah negara
mendiang Saddam Hussein dan Hafiz al Asad
ini sepenuhnya dikuasai raja raja bermazhab
Wehner
Washington
Sudah bukan rahasia lagi jika Pe
ditandingi
ketika masih hidup dan berkuasa Sekalipun
Sunni Bahkan keluarga Dinasti Khalifah yang
demikian kekejaman Qadhafi bersama Saddam
masih berkuasa sudah bertahta sejak 1783
dan Hafiz barangkali tidak bisa mengalahkan
Berbeda dengan di Suriah di mana mayoritas
kekejaman dan kebiadaban rezim Israel terhadap
warganya menganut Islam mazhab Sunni tapi
rakyat Palestina atau kekejaman dan kebiadaban
dikuasai oleh elite politik berlatar belakang Syiah
para serdadu Amerika Serikat di Irak dan
Alawiyah s
Afghanistan Barangkali tidak seorangpun yang
Namun
dibandingkan Libya
sebenarnya relatif
lebih demokratis
Bahrain dalam
menolak untuk menghentikan kekej aman Qadhafi yang tewas di tangan NATO pada pertengahan Oktober 2011 terhadap rakyat Libya Namun
pun diberi hak hidup di negeri ini kendati
pada saat bersamaan harus dihentikan pula
sepenuhnya di bawah kendali rezim Khalifah
kekejaman rezim Israel terhadap warga Palestina
Pertanyaannya mengapa Barat mengambil sikap berlainan terhadap gerakan prodemokrasi di dua negara tersebut Juga terhadap Yaman dan Suriah
dan kekejaman Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak
Setelah melanda Tunisia dan Mesir per golakan politik serupa melanda kawasan lain Definisi
Hawkish
menurut kamus Oxford adalah
sembling a hawk in nature or appearance
ii
i
arti mempunyai parlemen dan partai politik
Dalam kasus Libya baik media massa maupun
elite politik Barat sangat gamblang mendukung gerakan perlawanan i aga mengambil posisi yang
re
advocating an
aggressive or warlike policy especially in foreign affairs the
administration s hawkish stance Lihat misalnya http oxford
5 Lihat misalnya Vali Nast Kebangkitan Syiah Islam Konflik
dictionaries com defznition hawkish
dan Masa Depan ter emahan
Jakarta Diwan 2007
h1m
102 103
233
jelasjelas anti Qadhafi Sikap ini sama dengan sikap mereka terhadap Suriah Mereka bahkan sudah melancarkan in
tervensi militer Sebelumnya mereka berhasil
1988 AbdelbasetAli al Megrahi yang ditahan di penjara Skotlandia Pembebasan Al Megrahi
pada 2009 itu sempat membangkitkan amarah Amerika Serikat Qadhafi tidak hanya berhasil
mendikte PBB untuk memberlakukan zona
memperbaiki hubungan dengan Inggris tetapi
larangan terbang nofly zone di udara Libya
juga dengan Italia dan Prancis Pengakuan Saiful
Langkah ini kemudian akan diikuti dengan mem
Islam Qadhafi
persenjatai kelompok kelompok anti Qadhafi
ikut mendanai kampanye Presiden Prancis Nico
di dalam negeri Libya Ada dua fenomena yang menarik Pertama para pemimpin Barat yang menganggap Al Qaeda sebagai musuh utama dalam 10 tahun terakhir belakangan Barat dan Al Qaeda justru berangkulan untuk satu tujuan
yang sama yaitu menumbangkan Qadhafi yang dibunuh oleh NATO dan sekutunya pada Oktober
putra Qadhafi
bahwa ayahnya
las Sarkozy sempat menimbulkan kehebohan juga Namun pergolakan politik di Dunia Arab ditambah ambisi Barat untuk menguasai minyak
Libya membuat skenario normalisasi Barat
Libya yang berlangsung sejak 2003 menjadi berantakan 6 Jarum jam seakan berputar balik Di usianya
anti Qadhafi akan menderita kekalahan Sekjen
yang sudah hampir 70 tahun Qadhafi kembali mengibarkan panji perlawanan terhadap Barat
PBB burn buru menyerukan diberlakukannya
Amerika Serikat dan sekutunya seakan tidak
gencatan senjata Sikap oportunistis Barat
pernah mau belajar dari sejarah
khususnya Washington
dalam kasus Libya
mereka di Irak dan Afghanistan sepertinya belum
tentu berkaitan erat dengan faktor ekonomi yaitu
kandungan minyak di Libya Setelah Irak berhasil
cukup membuat mereka belajar Akankah krisis Libya yang melibatkan kekuatan militer Barat
dikuasai dan Iran belum berhasil dikalahkan
berlarut larut sebagaimana di Irak dan Afghani
Libya menjadi sasaran berikutnya terutama oleh
stan Akibatnya rakyat sipil Libya tidak hanya
kelompok Hawkish dan neokonservatifyang um
menderita lantaran ditindas pasukan Qadhafi
umnya mengendalikan perusahaan perusahaan
melainkan juga menjadi korban permainan
minyak di Amerika Serikat
kotor militer Amerika Serikat dan kawan kawan
2011
Kedua ketika ada indikasi kelompok
Dalam kasus sikap Barat terhadap krisis Libya pertimbangan faktor ekonomi
minyak
Kegagalan
Berbeda dengan Libya dalam menyikapi krisis politik di Bahrain juga di Yaman
Barat justru
ternyata lebih dikedepankan ketimbang realitas
berpihak kepada penguasa Mereka berkepent
politik
ingan melindungi dinasti Khalifah di Bahrain
Secara politis
Qadhafi era tahun 2011
jelas berbeda dengan dulu Sebelum 2003 Qad
dan rezim Presiden Abdullah Saleh di Yaman
hafi dikenal sebagai sosok anti Barat Bersama
agar tidak mengalami nasib serupa dengan Bin
Imam Khomeini Iran
Hafiz al Asad Suriah
Ali dan Mubarak Barat yang sudah kehilangan
dan Saddam Hussein
Irak
mereka sering
kali disebut sebagai para pemuka Timur Tengah
sekutu terpenting di Mesir dan Tunisia kemudian menjadikan Raja Bahrain Syeikh Hamad bin
dan anti Barat karena
Isa al Khalifah dan dinasti Khalifah secara
termasuk barisan penentang politik Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah
keseluruhan di Bahrain serta rezim Abdullah
penganut garis keras
Namun
sejak 2003
Qadhafi mengubah
haluan politiknya 180 derajat is menjadi
mengadakan
sekutu dekat
deal deal
Mendadak
bagi Barat
Ia
politik dengan PM
Saleh di Yaman sebagai pertaruhan terakhir Pasalnya jika dinasti Khalifah juga Saleh ber hasil ditumbangkan oleh sebuah revolusi rakyat revolusi serupa hampir pasti akan menjalar ke
negara negara lain di kawasan Teluk termasuk
Inggris waktu itu Tony Blair Diberitakan termasuk di dalamnya penjualan minyak Libya ke Inggris sumbangan Qadhafi kepada London
School of Economics universitas terkemuka di London
serta pembebasan
pelaku
pengebo
man pesawat komersial Pan Am di Lockerbie
6 Sumber lain menyebutkan bahwa Qadhafi berniat menasi onalisasikan perusahaan perusahaan minyak Barat termasuk
A nerika Serikat dan Inggris Ini yang melatar belakangi dukun gan Barat NATO terhadap para pemberontak anti Qadhafi yang tergabung dalam NTC Lihat misalnya
WikiLeaks Libya Oil
234
Three Little Words
dalam dissidentvoice org 2011106
Yordania Ironisnya Qadhafi justru dibunuh oleh
depart Israel dengan makin derasnya gelombang
NATO dan sekutunya pada Oktober 2011
demokratisasi di Dunia Arab
Oleh karena itu Barat dan PBB seakan akan
Selama bertahun tahun
Dunia Arab di
menutup mata terhadap masuknya ribuan pasu
citrakan seakan akan jauh dart politik yang
kan Kerajaan Arab Saudi ke Bahrain untuk ikut
demokratis Peralihan kekuasaan senantiasa
mengatasi gerakan perlawanan rakyat di Bahrain
hanya melibatkan
Padahal
kalangan keluarga maupun klik elite politik yang
sebagaimana rakyat Libya
rakyat di
Bahrain dan Yaman pun menghendaki kebebasan
berpolitik
lingkaran dalam
berkuasa Namun kondisi ini justru
istana baik
dipelihara
Semestinya Barat tidak berlaku
oleh Barat Mereka sama sekali tidak perduli pada
diskriminatif Tapi itulah faktanya standar ganda
kenyataan bahwa rezim rezim itu telah menindas
mereka kembali terlihat i elas dalam krisis politik
rakyatnya selama berpuluh puluh tahun Yang lebih penting bagi Barat adalah rezim rezim
di Libya dan Bahrain serta Suriah dan Yaman
Gelombang gerakan pro demokrasi Musim Semi yang menumut reformasi politik di Dunia Arab yang diawali dengan keberhasilan mereka menjatuhkan Presiden Tunisia Zaenal Abidin Bin Ali dan kemudian disusul oleh tergulingnya
tersebut dapat melayani kepentingan ekonomi
dan politik Barat terutama dalam hal suplai minyak dan melindungi eksistensi negara Israel
Itulah sebabnya masalah Palestina tetap dibiarkan terkatung katung Apa yang disebut
Presiden Husm Mubarak di Mesir dan kemudian
sebagai
menjalar ke bagian lain di Dunia Arab terutama
tidak lebih dart sekedar
Libya Yaman Bahrain dan Yordania
Amerika Serikat sebagai
Gelombang tersebut diperkirakan tidak akan berhenti sampat di situ melainkan akan
proses perdamaian
tujuan utama untuk
pada hakekatnya
sandiwara
dengan
sutradaranya
dengan
menghtbur
publik di
Dunia Arab Pengaruh kaum Hawkish dan Neo
terus menjalar ke negara negara Arab lainnya
Conservative yang dikendalikan Lobi Israel
termasuk Palestina dan Saudi Arabia kendati ada
dalam politik Amerika Serikat tampaknya masih
kecurigaan intervensi militer NATO sesungguh nya tidak untuk memaksa Pemimpin Libya
cukup kuat kendati George W Bush dan Dick Cheney sudah tidak lagi berdiam di Gedung
Kolonel MuammarQadhafi mundur melainkan
Putih Presiden Barack Hussein Obama tampak
memiliki tujuan politik strategis lebih j auh untuk menghentikan gelombang pro demokrasi itu
sebagai
pion
dalam permainan catur yang
tidak mampu berbuat banyak untuk menciptakan
sendiri agar tidak menjalar ke negara negara
situasi yang lebih balk di kawasan Timur
Arab sekutu Barat Jatuhnya Bin Ali di Tunisia
Tengah
dan Mubarak di Mesir menandakan kekalahan
untuk menghentikan an ibis PM Israel Benyamin
cukup telak bagi Barat Amerika Serikat NATO
Netanyahu yang terus membangun pemukiman
sejak jatuhnya Syah Reza Pahlevi di Iran sekitar
Yahudi di wilayah Palestina serta retorika Obama
40 tahun lalu
yang terus mengancam Iran terkait dengan kasus
menandai
Jatuhnya Mubarak sekaligus
adanya perubahan
strategi politik
Barat di Dunia Arab dan Timur Tengah secara
keseluruhan Mubarak adalah boneka Amerika
yang paling setia termasuk dalam melindungi eksistensi negara Israel
Ketidakmampuan Presiden Obama
program nuklir Teheran
membuktikan asumsi
di atas
Keputusan Obama untuk terlibat langsung dalam Krisis Libya pun
kemungkinan besar
Mubarak tidak segan
segan untuk menutup rapat rapat perbatasan
Israel untuk Kairo terpaksa kembali ke Tel Aviv Demo ini
Mesir Gaza agar warga Palestina tidak dapat
dipicu oleh tewasnya lima polisi Mesir oleh militer Israel di
menghindar dari kekej aman militer Israel Deng
sekitar perbatasan Mesir Israel
an jatuhnya Mubarak ditambah belum adanya
s Salah saw eontoh paling mutakhir adalah penolakanAmerika
kepastian siapa yang akan berkuasa di Mesir
untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB Meski
dapat semakin membuat posisi rezim Israel kian
didukung oleh banyak negara tapi keinginan Abbas tersebut
terjepit
diganjal oleh veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB
Serikatterhadapkeinginan Presiden Palestina MahmoudAbbas
Namun bagaimana sebenarnya masa
I Pada September 2011 misalnya berlangsung demonstrasi
Bersama Israel Amerika Serikat mempakan penolak paling lantang terbadap Palestina Sikap Amerika Serikat ini berbeda sekali dengan sikap mereka terhadap negara barn seperti Sudan
anti Israel secara besar besaran yang mengakibatkan Dubes
Selatan
235
akibat tekanan kuat dari kaum Hawkish dan
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pernah
Neocons Sulit di pungkiri intervensi militer
menegaskan Israel layak
Amerika Serikat dan kawan kawan meski atas
off dari peta dunia lantaran eksistensinya dianggap ilegal Israel memang didirikan di atas fondasi kebohongan yang bernama holocaust yang kabarnya telah mengakibatkan
nama
kemanusiaan
namun pada hakekatnya
lebih didorong oleh ambisi menguasai minyak Libya Kaum Hawkish dan Neocons khususnya
yang tergabung dalam PNAC Project for New
tewasnya
American Century
Hitler pada masa Perang Dunia
selalu berdalih untuk
menguasai dunia maka harus pula menguasai
sumber energi minyak bumi
Akibatnya
enam juta
dihapuskan
menjelma menjadi nyaris menyamai
wipe
warga Yahudi di tangan Holocaust
kebenaran nmtlak
yang
agama Di Eropa misalnya
Amerika Serikat NATO hanya berani mengin
ada seorang sejarawan yang diiebloskan ke
tervensi secara militer terhadap Libya tapi tidak
penjara hanya karena dia menyanggah kebenaran
kepada negara negara Arab lain kendati sudah
ilmiah
banyak warga sipil yang tewas akibat kebrutalan
Ahmadinejad tersebut menyulut api ketnarallan
holocaust
Sudab tenth pernyataan
seperti Yaman dan Bahrain Libya
di Barat dan para anteknya Namun Ahmadinejad
merupakan negara kaya minyak dan sekaligus
justru memperoleh simpati dari kalangan Rabbi
menjadi negara Arab yang dikuasai oleh pe
Yahudi
mimpin yang sulit dikendalikan oleh Barat
kelompok
berbeda dengan Yaman dan Bahrain
Washington DC Sudah lama kelompok Rabbi
penguasa
Selama berpuluh puluh tahun negara Israel selalu dicitrakan sebagai sebuah negara paling
maju di Timur Tengah Negara ini dianggap memiliki keunggulan di segala bidang dibanding
yang tergabung dalam yang berbasis di
anti Zionis
Neturei Karla
ortodoks ini meyakini bahwa eksistensi negara
Zionis Israel justru bertentangan dengan Kitab Suci mereka Taurat
Jika mayoritas warga Arab nntlai dapat
Pandangan ini tidak
menatap masa depan yang lcbih cerah akibat gelombang demokratisasi maka tidak demikian
sepenuhnya salah Terutama jika mengacu pada
halnya dengan warga Israel Rezim Israel sudah
beberapa kali kekalahan Arab dalam perang
kehilangan hak moral untuk membanggakan
melawan Israel serta kelihaian kaum Lobi Israel
diri sebagai negara Timur Tengah yang paling
dalam mengendalikan elite politik dan media
demokratis
massa Barat Namun mitos keunggulan Israel
kejadian penting yaitu perang Israel vs Hizbul lah Lebanon pada 2006 perang Israel vs Hamas
was dengan gelombang demokratisasi di Dunia Arab Soalnya cepat atau lambat gelombang demokratisasi yang tengah melanda Dunia Arab bagaikan Gelombang Tsunami yang dapat
di Jalur Gaza 2008 serta penyerangan atas kapal
melanda para sekutu Israel dan para
sipil Maxi Marmara dan Rachel Corie di per
Barat di kawasan ini
negara negara Arab tetangganya yang sclalu
dicitrakan
terbelakang
mendadak mulai runtuh terutama setelah tiga
Israel balikan diselimuti rasa was
boncka
airan Jalur Gaza 2010 Perang Israel vs Hizbul lah dan Hamas membukakan mata dunia bahwa keunggulan militer Israel ternyata hanya tinggal mitos belaka Sementara kasus Maxi Marmara
dan Rachel Corie berhasil membalikkan sikap
mayoritas warga Barat yang semula bersimpati berbalik menjadi antipati pada rezim Israel
yang terbukti tidak segan segan mengorbankan warga sipil untuk tujuan politiknya Dalam hal ini sebenarnya Israel layak disejajarkan dengan Al Qaeda sebagai kaum
teroris
Masalah Terorisme PemimpinAl Qaeda Osama BinLaden dilapor
kan tewas dalam sebuah operasi militer yang dilancarkan pasukan elite Amerika Senkat di kota Abottabad Pakistan 2 Mei 2011
Amerika Serikat Barack Obama mengunuurnkan
sainping Mesir di bawah MUberak dan Yordania Di Yordania juga Sudah nnilai inuncul aksi aksi
Maxi Mannara
dunia Lihat
ini telah mengaki
batkan putusnya hubungan politik dan militer antara Turki dan Israel pada September 2011 Padahal selama ini Turki mcru
pakan sekutu terpenting Israel di kawasan Timur Tengah di
236
aide menuntut agar K x1tibcs
lsral di AnunAh ibukot i YUlilAnla khtutup s ja
pen
I Insiden kapal bantuan
Presiden
Holocaust
miSalnya
Millions
not
exterminated
sinfestant and diesel exhaust
kith
what is the evidence
1 ttp G666isvnoner com Holocaust lihat n irw nkusu org
Didn t
is hind
hap IUUSC dalam
sendiri secara langsung perihal tewasnya Osama Berita ini sudah tentu disambut dengan penuh
Akan tetap terlepas dari kontroversi di atas
simpatisannya sehingga berhasil menaikkan
kita asumsikan saja pemberitaan tentang Osama Bin Laden memang benar adanya Toh sebuah kematian adalah bag an dari takdir Tuhan yang
pamor Obama
akan dialami semua umat manusia Lagi Pula
sukacita oleh warga Amerika Serikat dan pars
modal penting untuk maju lagi
dalam Pilpres AS 2012
belahan dunia khususnya di Afghanistan dan
bagi seorang Osama Bin Laden kematian adalah sebuah kemenangan dalam bentuknya yang paling hakiki Oleh sebab tu ada seorang penulis Barat yang menganggap tewasnya Osama Bin Laden sebagai sebuah kemenangan yang berhasil
Pakistan Masih banyak tanda tanya di sekitar
diraihnya 13 Obama
kematian Osama Di antaranya adalah mengapa
dan para pendukungnya boleli saja bergembira
Osama mendadak pindah dari Afghanistan ke
seakan telah kehtar sebagai pemenang dalam
Pakistan Apakah ini buah dari sebuah peng khianatan yang dilakukan orang orang terdekat
perang panjang melawan
yang sempat melorot
belakangan Namun sebaliknya justru disambut
dengan penuh rasa berduka dan sekaligus
kemarahan oleh para pendukungnya di berbagai
Osama
Benarkah sewaktu tertembak Osama
rakyat Amerika Serikat
teronsme
Padahal
menurut Balko
pemenang yang sebenarnya adalah Osama Bin Laden Osama bukan hanya
sama sekali tidak bersenjata dan tanpa penga
telah berhasil mera li cita citanya untuk bertemu
walan yang ketat seperti biasanya Sejauhmana
dengan Sang Pencipta natnun juga telah berhasil
kebenaran sinyalemen Dr David Griffin tokoh
membuat kondisi ekonomi Amerika Serikat
agama Kristen asal Amerika Serikat
bahwa
benar benar merosot tajam akibat terjerat dalam
Osama sebenarnya sudah meninggal delapan
perang yang amat panjang di Afghanistan clan
Dan
masih
Irak Osama Bin Laden berhasil mcnjerat rezim
banyak lagi Bahkan yang paling ekstrim tidak
Bush dan kemudian Obania untul I Mtsuk dalam
mempercayai berita itu sama sekali
perangkap jebakan kubangan darah dan air niata
tahun silam akibat sakit ginjal
Di era seperti masa kin
rasanya
sulit
di Afghanistan dan lrak
tanpa disadari olch
mencari kebenaran yang lain dari yang sudah
Gedung Putih bagaimana mereka dapat keluar
dilaporkan oleh media media utama versi
dari sang Pada akhir periode pertama Obanrt
Barat Semua berita yang bersumber dari Barat
diperkirakan jumlah serdadu AS yang tewas di
sepertinya sudah harus diterima sebagai suatu
kedua negara itu diperkirakan dapat mencapai
kebenaran
Seakan akan sudah tidak ada lagi
yang mampu meng counter nya J ka mereka bilang A maka manusia seluruh dunia harus
meyakini bahwa itu memang A kendati misal nya yang sebenarnya itu adalah B Barangkal hanya tinggal segelintir manusia yang tnas h memiliki daya kr tis terhadap semua pemberitaan dari Barat Walhasil
ketika Barat mengatakan
6000 orang I ua kah lipat jtunlali warga Amerika Serikat yang tewas akibat Tragedi 1 I September 2001
Osama adalah sebuah sosok yang penuh dengan misted Sebllah v ersi benar
yang belum lClllu
menggambarkannva sebagai seorang
pejuang di medan perang kendati is berasal dari kehtarga kaya Saudi Arabia guna mclawall
bahwa Osama Bin Laden An seorang teroris
pasukan pendudukan Unt Sov iet 11 Afghanistan
maka mayoritas manusia di seluruh dunia praktis
pada dekade 1980 an Oleh karenanya Amerika
menyetujuinya termasuk mereka yang ada di
Serikat yang vvaktu tu menjadi nutsuh utama
negara negara Muslim Padahal jaringan media
Soviet menjalin aligns dengan para Mujahidin
Barat umumnya dikendalikan oleh Lobi Israel
Pejuang Afghanistan termasuk Osama Setelah
yang terang terangan memusuh Islam Seakan
pasukan Soviet berhasil diusir dari Afghanistan
akan di dunia ini hanya ada seorang gembong teroris yang bernama Osama Bin Laden
Osama dan kelompoknya
Al Qaccia
justru
berbalik mchm all Amcrika Serikat karena prilaku
negara superpower ini van dianggap mcnut suhi negara negara Muslim D1 nisi lain Amcrika 12 Padahal seperti dikatakan Prof Dr Amien Rais di sebuah t
swasta pada Mei 2011 bahwa Osama hanyalah seorang tero ris kecir Masih ada teroris besar yang bernama Amerika
Lihat misahiva RadleV Balko reuson c01111hlo
Osama
on
dalam hap
02 Ntei 201 I
Serikat dan Israel
237
nya setelah runtuhnya Komunisme Uni Soviet
Apakah kawasan ini akin menjadi lebih damai tanpa Osama Jika kita melihat pada konflik di kawasan ini maka jelas su nbernya bukan
Namun Amerika Serikat justru menganggap
terletak pada Osama dan Al Qacda Keberadaan
Osama dan Al Qaeda sebagai representasi dari
Al Qaeda lebih merupakan reaksi atau respons
umat Islam pada umumnya sehingga cenderung
terhadap ketidak adilan di kawasan ini Ketidak
menyamakan perangnya melawan Al Qaeda
adilan tersebut j ustru bersumber pada penjajahan
sebagai perang melawan Islam terutama setelah
Tanah Palestina oleh rezim Israel dan pendudukan
Al Qaeda dituduh berada di belakang serangan
militerAmerika Serikat di Irak dan Afghanistan
Serikat seakan akan justru merasa menemukan
musuh Baru dalam sosok Osama dan Al Qaeda
terhadap WTC dan Pentagon dalam Tragedi 11
Selama hak hak sah bangsa dan rakyat Palestina
September 2001 Kendati para petinggi Amerika
Afghanistan dan Irak masih belum dipulihkan
Serikat termasuk Presidennya
kematian seorang Osama Bin Laden tidak akan
berulangkali
mengatakan bahwa perang melawan Al Qaeda bukan sebagai perang melawan Dunia Islam
berdampak secara signifikan di TiMUr Tengah
namun dalam prakteknya di lapangan justru
merupakan sebuali penutup dari aksi perburuan
sangat jelas terasakan sikap permusuhan elite politik dan media massa Amerika Serikat
terhadap Islam
Sikap permusuhan Amerika Serikat terhadap Dunia Islam tidak hanya terlihat dari invasi
Tewasnya Osama di Pakistan mestinya
panjang dalam perang Amerika Serikat melawan jaringan al Qaida Nahum kematian Osama justru memunculkan makin banyak pertanyaan
Termasuk yang patut dipertanyakan adalah dasar hulcum membunuh Osama apakah legal
militemya terhadap Irak dan Afghanistan namun
menembaknya di Pakistan ten tama karena saat
juga dirasakan oleh kaum Muslim warga Amerika
ditangkap dia tidak bersenjata Pelapor khusus
Serikat sendiri yang merasa diperlakukan secara
PBB untuk kasus kejahatan pembunuhan
diskriminatif Hal ini semakin diperparah oleh
Christof Heyns meyampaikan pertanyaan itu
fakta makin kuatnya cengkeraman kaum Lobi
kepada BBC
Israel dalam poli tik Amerika Serikat utam any a sejak era George W Bush hingga Obama 14
di tempat
Apa benar perlu mengeksekusinya
Persoalannya adalah dasar hukum
resmi pelintasan perbatasan masuk ke sebuah
Akibatnya Amerika Serikat tidak hanya menjadi
negara berdaulat padahal perintahHya saat itu
musuh bagi Osama dan Al Qaeda
jelas
namun
dimusuhi oleh mayoritas warga di Dunia Islam
tangkap daripada tembak
Apalagi Amerika Serikat tidak hanya berhenti sampai Afghanistan dan Irak Amerika Serikat pun kemudian ikut ambil bagian secara aktif
di tempat kalau ada pililtan mestinya kaia Heyns
Hampir senu a media massa Barat baik
cetak naupun tv kecuali media on line van melawan arus
tununu7ya
sate suara
dalam
dalam mengobrak abrik negara berpenduduk
menjuluki Osama Bin Laden seha at Genibon g
mayoritas Muslim lainnya seperti Libya Tidak
Teroris Internasional
bisa dipungkiri Amerika Serikat pun tengah
PBB pun balikan belum bcrhasil mcnenu kan
berusaha menggoyang pemerintahan Presiden
difinisi yang universal dari istilah terorisme
Iran Mahmoud Ahmadinejad
Jika
Suriah Bashar al Asad
dan Presiden
terorisme
Padalial Iiingga sa it ini
semata dipahami sebagi aksi
Padahal Iran maupun
politik yang mengorbankan warga sipil maka
Suriah bukanlah ancaman bagi AS Iran juga bukan merupakan sekutuAl Qaeda Pennusuhan
Osama inemang masuk kategori teroris Haman jelas bukan gembong nya Rerun Israel yank
Amerika Serikat terhadap Iran dan Dania Islam
secara sistematis dan terus mencrus membantai
pada umutnnya lebih disebabkan karena kuatnya
warga sipil Palestina sanuat layak mendapat ju
pengaruh Lobi Israel terhadap Gedung Putih
lukan sebagai Ge nbonL Teroris InternasionaF
Lalu apakah memnggalnya Osarna dapat berdampak positif bagi kawasan Timur Tengah
I3egitu pula mantan Presiden Nmcrika Serikat
George W Bush yang bertarty11 11un jawab atas invasi militer Amerika Serikat di Af hanistan
14 Lihat misalnya John J Mearsheimer dan Stephen M Walt
The Israel Lobby and US Foreign Policy London Penguin Books 2007
238
nw hhc cu uk indonevia chinia 211 1 05 asumudemh slnml
10509 an
2001
dan Irak 2002
julukan serupa
lebih layak mendapat
Iran tampaknya tidak ditentukan oleh ada atau
Gembong Teroris
tidak adanya Osama Bin Laden melainkan oleh
sebagai
para penguasa di Tel Aviv Israel
Internasional
Namun dua pakar politik internasional asal Amerika Serikat John J Mearsheimer dan Stephen M Walt 16 bahkan menyebutkan bahwa pengelompokan
terorisme
itu sendiri sudah
merupakan kesalahan yang fatal Sebab
Terror
ism is a tactic and not a unified movement
Terorisme merupakan sebuah taktik bukannya
Setidaknya itu
pula yang dilihat oleh John J Mearsheimer dan Stephen M Walt
Kebijakan Amerika Serikat di Dunia Islam
sejak era Bush sampai Obama cenderung hanya mengikuti kepentingan Israel Contohnya ketika rezim Israel terns membangun pemukiman
Yahudi di tanah Palestina Obama sama sekali tak berdaya Padahal ielas bahwa itu merupakan
sebuah gerakan tunggal
Amerika Serikat khususnya mantan Presden
George W Bush dan para tokoh Neo Konservatif
menuding Osama dan kelompoknya Al Qaeda sebagai dalang runtuhnya menara kembar WTC di New York pada 11 September 2011 Kendati
secara ilmiah belum berhasil dibuktikan namun
opini yang terus menerus dipompakan ke publik
pelanggaran hukum internasional Obama apa
lagi mentri luar negerinya Hillary Clinton hanya mengikuti apa yang dilakukan rezim Israel Begitulah yang terlihat dalam kasus penyerangan militer Israel terhadap kapal sipil Maxi Marmara 2010 maupun sikap mereka terhadap rekonsi liasi Hamas Fatah 2011
berhasil menjadi bukti keterlibatan Osama dan
Israel
Al Qaeda dalam Tragedi 911 Ini kemudian men
Amerika Serikat pun ikut ikutan marah
j adi alat pembenaran bagi invasi militer Amerika
Sikap Amerika Serikat terhadap Iran pun ditentukan oleh bagaimana cara pandang Israel
Serikat di Afghanistan dan Irak
sekalipun
banyak pihak khususnya kaum intelektual yang
marah
Karena pemerintahan
pada rekonsiliasi Hamas Fatah
Kendati Amerika Serikat dan Iran sama sama
berpikiran kritis seperti Noam Chomsky dan
bermusuhan terhadap Al Qaeda namun karena
kawan kawan menyatakan bahwa invasi militer
Teheran juga bermusuhan dengan rezim Israel
tersebut sama sekali tidak terkait dengan coal
beberapa kali Presiden Iran Mahmoud Ahma
gyanya dapat membukakan mata dunia bahwa
dinejad misalnya menyebut Israel akan lenyap dari muka bumi maka Amerika Serikat pun tetap
invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan
memandang Iran sebagai musuh utama Jadi
terorisme
Tewasnya Osama Bin Laden seyo
lama sekali tidak terkait
meninggalnya Osama Bin Laden tampaknya
Buktinya kendati
tidak berdampak positif bagi hubungan Amerika
Osama AI Qaeda sudah berhasil dilumpuhkan
Serikat dengan Dunia Islam kecuali jikaAmerika
Ouga Irak dan Libya dengan masalah
terorisme
oleh Amerika Serikat namun dalam kenyataan
Serikat segera mengakhiri penjajahannya di Af
nya Amerika Serikat belum juga berniat keluar
ghanistan dan Irak serta mendukung sepenuhnya
dari Afghanistan dan Irak Berbagai dalih yang
proklamasi Negara Palestina Merdeka
digunakan Amerika Serikat untuk tetap berada di Afghanistan dan Irak
hanya menegaskan
bahwa ada agenda lain mereka di luar masalah terorisme di kedua negara Muslim tersebut
Melihat adanya kesinambungan kebijakan
Isu Palestina
Presiden AS Barack Obama tampaknya cukup cerdik memainkan kartunya di Timur Tengah Setelah is memerintahkan pembunuhan atas
Amerika Serikat terhadap Dunia Islam dari era
diri Pemimpin Al Qaeda
George W Bush hingga Barack Obama sekarang
yang tentu saja menimbulkan kritikan tajam dan sikap antipati mayoritas warga di Dunia
maka hampir bisa dipastikan tidak adanya pe
rubahan yang signifikan dari kebij akan Amerika Serikat sepeninggal Osama Bin Laden Kebijakan
Amerika Serikat di Dunia Islam khususnya
Osama Bin Laden
Islam Obama melontarkan visinya tentang perdamaian Timur Tengah yang tergolong berani
Berbeda dengan para Presiden AS
terhadap negara negara Arab Afghanistan dan
sebelumnya yang selalu takut untuk berbeda
16 John J Mearsheimer dan Stephen M Walt The Israel Lobby and U S Foreign Policy London Penguin Books 2007
17Ibid
239
pendapat dengan Israel Obama justru secara
Salah satu dampak positif dari pergolakan
berbeda pendapat
di Dunia Arab adalah bersatunya kembali dua
terang terangan berani
dengan rezim Israel itu Menurut Obama dalam
faksi besar di Palestia yaitu Hamas dan Fatah
sebuah pidato yang is sampaikan di Kement
Perjanjian Rekonsiliasi itu ditanda tangani oleh
erian Luar Negeri
Presiden Palestina Mahmoud Abbas selaku
Kemlu
Amerika Serikat
19 Mei 2011 perdamaian Palestina Israel dapat
Pemimpin Gerakan al Fatah dan Pemimpim
terwujud jika Israel menarik pasukannya ke
Hamas Khalid Meshal di Kairo Mesir
perbatasan sebelum Perang 1967 yang antara
2011 Rekonsiliasi ini disambut dengan positif
lain menyebabkan didudukinya wilayah wilayah
oleh hampir seluruh warga dunia kecuali oleh
Tepi Barat Sungai Yordan Jalur Gaza Yerusalem
Israel dan Amerika Serikat
Timur dan Dataran Tinggi Golan Di sisi lain
Hamas
4 Mei
Harakat al Mugawwamah al
menurut Obama Israel pun mempunyai hak
Islamiyyah
atas keamanan mereka Visi Obama mendapat
adalah faksi Islamis di kalangan para pejuang
sambutan positif dari hampir seluruh pemimpin
Palestina yang merasa tidak puas dengan
dunia Eropa Rusia PBB Dunia Arab semuanya
ideologi
menyambut gembira Namun seperti yang sudah
Organisasi Pembebasan Palestina PLO
diperkirakan visi Obama itu justru ditolak
bawah kepemimpinan Yasser Arafat Gerakan
mentah mentah oleh Israel PM Israel Benyamin
Hamas secara resmi diproklamirkan pada 1987
Netanyahu langsung terbang ke Washington
bersamaan dengan meletusnya gerakan Intifada
guna menyampaikan kemurkaan bangsa Israel
L Gerakan ini semula dibentuk Syaikh Ahmad
kepada Obama Kelompok kelompok Yahudi
Yassin Mahmoud al Zahar dan tokoh tokoh
pro Israel di AS pun menunjukkan kemarahan
Muslim Palestina lainnya yang semula bernaung
mereka Bahkan mereka bertekad tidak akan
di bawah Ikhwanul Muslimin Yassin sempat
lagi memilih Obama dalam Pemilihan Presiden
memimpim Hamas sampai is terbunuh pada 22
Pilpres Amerika Serikat 2012 mendatang
Maret 2004 Ia dibunuh oleh Para serdadu Israel
atau Gerakan Perlawan Islam
nasionalisme sekuler
yang dianut di
serta berjanji tidak akan memberikan dukungan
Setelah Yassin meninggal
finansial lagi bagi kampane Presiden Amerika
Aziz al Rantissi sebagai pemimpin baru Hamas
Serikat tersebut Dalam Pilpres Amerika Serikat
Namun
2008
memimpin Hamas Pada 17 April 2004 Israel
para pemilih Yahudi Amerika Serikat
Dr
tampil Dr Abdul
Rantissi tidak sampai sebulan
dilaporkan sangat berjasa dalam memenangkan
kembali membunuh pemimpin Hamas Tampak
Obama
nya belajar dari tragedi yang menimpa Syaikh
Seperti sudah diduga pula Obama segera berusaha menenangkan Israel
Obama men
gatakan pandangannya beberapa kali disalahar tikan
Berbicara dengan kelompok Lobi Israel
di Amerika Serikat AIPAC Public Affairs Committee
American Israel
Obama mengatakan
bentuk perbatasan seharusnya dibicarakan antara Israel dan Palestina
In America
the power
of the Israel lobby is much greater than at any time in the past and certainly since the 1967 antara lain
mengumumkan secara resmi siapa yang menjadi pemimpin mereka dewasa ini Namun bisa jadi Hamas pasca Yassin dan Rantissi dikendalikan
oleh Khalid Meshal dan Ismail Hanniya yang menjadi PM Palestina di Jalur Gaza
Dalam lima tahun terakhir sebagai kekuatan
politik militer Hamas sangat diperhitungkan oleh oleh lawan mereka
terutama Israel
Amerika Serikat dan Para sekutu mereka Pada
tulis Kolomnis
pemilu 2006 di Palestina Hamas berhasil meraih
Netanyahu menyatakan
suara mayoritas mutlak Ironisnya hasil pemilu
kemarahan terhadap komentar Obama itu Ia
yang benar benar demokratis ini sama sekali
mengatakan perbatasan
tidak diakui oleb Amerika Serikat dan para sekutu
war
demikian
Yassin dan Dr Rantissi Hamas tidak mau lagi
Justin Raimondo
1967
tersebut tidak
dapat dipertahankan
Israel Dengan berbagai macam cara mereka berusaha menumbangkan pemerintahan Hamas
yang legitimate Lalu digunakanlah taktik 18 The Lobby Takes the Offensive 23 Mei 2011
240
dalam www antiwar com
kaum kolonial yaitu devide et impera Dengan
berbagai iming iming yang disertai ancaman Gerakan al Fatah Palestina yang memang
terpilihnya Barack Obama diharapkan dapat
berhaluan sekuler dan pro Barat
lebih adil di Timur Tengah Ternyata Obama
berhasil
mengubah sikap Amerika Serikat untuk bersikap
diprovokasi untuk memerangi Hamas Walhasil
sama dengan pendahulunya George W Bush
pada 2007 Hamas pun terusir dari wilayah Tepi
Apalagi Obama mengangkat Hillary Clinton yang sangat pro Israel sebagai Menlu Amerika
Barat Namun di Jalur Gaza justru Fatah yang terusir Keberhasilan Hamas mempertahankan
Serikat Buktinya ketika PM Israel Benyamin
dominasinya di Gaza justru membuat Israel
Netanyahu memperluas pembangunan pemuki
geram Maka Hamas yang sudah terkepung dari
man Yahudi yang oleh banyak kalangan dinilai
segala penjuru di Gaza
dapat menghambat perdamaian Obama ternyata
yang sudah menjelma
bagaikan penjara raksasa
pada 2008 pun
tak mampu berbuat banyak Padahal semula is
kemudian harus menghadapi serangan bombardir
juga menentang kebijakan Netanyahu itu
yang berulang kali dari kekuatan militer Israel yang didukung sepenuhnya olehAmerika Serikat
Arab
Dalam kenyataannya aksi militer Israel tersebut
justru gagal mengalahkan kekuatan Hamas
Pergolakan di Dunia Arab
Musim Semi
seakan menyadarkan bangsa Palestina
bahwa nasib masa depan mereka tidak tergantung pada Amerika Serikat atau negara negara Barat
Sebaliknya Hamas justru berhasil mendapatkan
lainnya Maka di tengah meningkatnya intensitas
simpati dari warga dunia pada umumnya Tidak
unjuk rasa jutaan warga di berbagai negara Arab
hanya dari para warga di Dunia Arab dan Islam
warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat pun ikut
saja Di London misalnya pada Januari 2009
turun ke jalan Namun mereka bukan hendak
berlangsung unjuk rasa besar besaran yang
menjatuhkan pemerintahannya
melainkan
diikuti pula oleh sejumlah aktivis dan artis warga
mendesak segera diakhirinya perpecahan intern
Inggris asli yang mengutuk serangan militer
di antara mereka
Israel di Gaza 19
dan Fatah
Berbeda dengan Hamas yang secara
khususnya antara Hamas
Para pemimpin Hamas dan Fatah
pun kemudian menyadari
berlarut larutnya
tegas mengibarkan panji panji Islam sebagai
konflik di antara mereka hanya akan mengun
landasan utama perjuangan mereka melawan
tungkan pihak musuh Maka seiring dengan
Imperialisme Zionisme Gerakan al Fatah yang mendukung pemerintahan Otoritas Palestina
kejatuhan Presiden Husni Mubarak
di wilayah Tepi Barat di bawah kepemimpinan
memainkan peranan yang lebih pro aktif guna
Presiden Mahmoud Abbas
merujukkan Hamas dan Fatah
justru berhaluan
selalu memusuhi Hamas
yang
Mesir pun kemudian
Sebagaimana
sekuler dan karenanya mendapat dukungan
euforia warga Arab di Tunisia dan Mesir yang
dari Israel Amerika Serikat dan negara negara
berhasil menumbangkan rezim rezim otoriter
sekutunya Palestina di bawah Abbas berusaha
di negara mereka puluhan ribu warga Palestina
menjalin perdamaian dengan Israel
pun larut dalam euforia karena tercapainya ruck
namun
rupanya proses perdamaian yang disponsori
Hamas dan Fatah
Berbicara dalam upacara
Amerika Serikat hanya berhenti sampai proses
penandatanganan kesepakatan perdamaian itu
saja sementara perdamaian yang dinanti nantikan tidak pernah menpai hasil yang nyata
Mahmoud Abbas mengatakan
di Kairo Ketua Fatah yang juga Presiden rakyat Palestina Sedangkan
Berkali kali perundingan Palestina Israel tidak
sudah meninggalkan perpecahan
pernah membawa hasil apa pun Penyebabnya
pemimpin Hamas Khalid Meshal mengatakan
tidak lain kegagalan Amerika Serikat sebagai
tujuan mereka adalah untuk
penengah yang ternyata tidak mampu berbuat adil
Ibarat dalam pertndingan sepak bola
membentuk negara
Palestina yang berdaulat di Tepi Barat dan di Jalur Gaza tanpa kehilangan satu jengkal pun tanab
sebagai wasit Amerika Serikat ternyata bersikap
kepada Israel
berat sebelah Keberpihakan Amerika Serikat
Meshal belum pernah bertemu sejak Fatah diusir
Mahmoud Abbas dan Khalid
pada Israel terlalu terang terangan Semula
dari Gaza pada 2007
menyusul kemenangan
mengejutkan Hamas dalam pemilu 2006 Penulis sempat menyaksikan secara langsung demonstrasi tersebut
241
Rekonsiliasi Fatah Hamas serta pergolakan
Israel di AS bukan mitos belaka melainkan
rakyat di Dunia Arab dapat menjadikan Israel
sebuah realitas Dalam menjalankan operasinya
sebagai bukan lagi kekuatan yang menentukan
lobi Israel tak segan segan untuk mengorbankan
di kawasan Timur Tengah Seperti sudah diduga
kepentingan nasional AS dan bahkan negara
Israel menggunakan bahasa bahasa ancaman
Israel sendiri Memang belakangan di AS sudah
pulihnya hubungan Fatah Hamas Sementara
berdiri kelompok kelompok Yahudi yang justru anti Zionisme seperti Kelompok Neturei Karta
sekutu utama Israel Amerika Serikat menunjuk
yang berbasis di Washington DC Kelompok
kan respons yang biasa biasa saja bingung dan merasa asing serta cenderung mengikuti Israel
Rabbi ortodoks ini meyakini bahwa eksistensi negara Israel justru bertentangan dengan Kitab Suci mereka Taurat 21 Atau kelompok Lobi
intimidasi dan ultimatum guna merespon
Rekonsiliasi Hamas Fatah membuka jalan bagi
Sejumlah negara termasuk negara negara
Yahudi AS yang lebih moderat seperti J Street yang berpandangan bahwa AS selayaknya tak mendukung rezim Israel secara membabi buta
Eropa Barat seperti Inggris dan Prancis sudah
Namun suara suara mereka tenggelam lantaran
bersiap siap untuk mengakui Negara Palestina
tak didukung media media utama di AS semisal
proklamasi Negara Palestina Merdeka yang
dijadwalkan berlangsung pada September 2011
Merdeka Tidak mengherankan jika Netanyahu bersemangat melobi Eropa agar tidak mengakui
Fox News ataupun CNN Semula warga dunia sepertinya terkejut
Negara Palestina Amerika Serikat pun diperki
ketika Obama menyampaikan visinya tentang
rakan mengambil sikap yang tidak jauh berbeda dengan Israel Namun yang lebih penting bagi
solusi Israel Palestina bahwa keduanya harus kembali ke perbatasan sebelum Perang 1967
Bangsa Palestina hendaknya mereka tidak lagi
dan Baling menghormati kedaulatan masing
ter ebak dalam pertikaian internal seperti empat
masing Rusia Eropa Dunia Arab dan PBB
tahun sebelumnya Namun hingga November
sudah menegaskan dukungan mereka Benarkah
2011 deklarasi tersebut tidak kunjung dilak
Obama begitu berani bersikap berbeda secara
sanakan Pada akhir Oktober 2011 Palestina
frontal dengan Israel Apakah pengaruh Lobi
justru berhasil diterima keanggotaannya di badan PBB UNESCO dengan mengantongi 107 suara
Israel di Amerika Serikat sudah mula1 melemah
Ternyata tidak Hanya dalam hitungan jam PM
setuju 14 menolak dan 52 abstain Keputusan
Israel BenyaminNetanyahu langsung terbang ke
UNESCO untuk menerima keanggotaan penuh
Washington dan berhasil rnetnbuat Obama mera
Palestina harus dibayar mahal oleh badan dunia itu karena Amerika Serikat Israel dan para
lat pernyataannya sendiri Begitu power ful nya
sekutunya segera menghentikan bantuan mereka
Netanyahu sehingga seorang seperti Obama dibuatnya langsung tunduk Dengan berbagai
ke UNESCO
dalih Obama terpaksa hams menarik kembali
Kekuatan Lobi Israel di Amerika Serikat
visinya tentang perbatasan Palestina 1 srael 1967
memang luar biasa Namun kekuatan Lobi Israel
Barangkali tidak ada satupun pemimpin negara
Setidaknya sampai
di dunia ini yang memiliki kemarnpuan untuk
tahun 2007 pada saat di mana terbit sebuah
membuat takut seorang Presiden AS seperti
buku yang merupakan hasil riset akademis dari dua orang profesor ilmu politik terkemuka dengan kredibilitas yang tak perlu diragukan
yang dilakukan Netanyahu terhadap Obama Ini
lagi dari AS yaitu Prof John J Mearsheimer
dunia bukanlah AS melainkan Israel
itu Baru sebatas
mitos
Universitas Chicago
dan Prof Stephen M
Walt Universitas Harvard melalui buku mereka
yang kemudian menjadi Best Seller 20 Melalui
sekali lagi membuktikan bahwa yang layak
menyandang julukan sebagai negara adikuasa Obama
was lectured like some schoolboy in the Oval Of fice infront of the national press and o worltltvide TV audience
tulis Patrick 1 Buchanan
karya ini mereka berdua berhasil membuktikan
secara ilmiah akademis bahwa kekuatan lobi 21lihat wwwnkusa org
20Ibid Buku ini sudah diter emahkan pada 2010 oleh Penerbit Gramedia Jakarta dengan judul Dahsyatnya Lobi Israel
242
22 Patrick J Buchanan
Bibi lbtes Republican
antiwar coin 24 Mei 2011
dalam wit w
Netanyahu memang sudah menyatakan kesediaannya untuk kembali berunding den gan pihak Palestina kendati terns mendesak
agar Presiden Mahmoud Abbas membatalkan
rekonsilisasinya dengan para pejuang Hamas serta menolak desakan komunitas internasional agar menghentikan pembangunan pemukiman
Yahudi secara ilegal di wilayah pendudukan
Netanyahu selalu menyebut Hamas sebagai Al Qaeda versi Palestina
Tampaknya is tidak
menyadari negara Israel juga didirikan melalui
cara cara teror
seperti ditulis Mearsheimer dan
Walt bahwa Kaum Zionis pernah menggunakan terorisme ketika mereka mencoba mengusir
Inggris dari Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri misalnya dengan meledakkan
King David Hotel di Yerusalem pada 1946 dan membunuh mediator PBB Folke Bernadotte pada 1948
berlarut larutnya krisis di Libya dapat berdampak negatif bagi kepentingan nasional Indonesia
Qadhafi yang sudah 40 tahun lebih berkuasa di negaranya memang telah bertindak brutal dan barbarian terhadap rakyatnya sendiri namun kekejaman Qadhafi tidak ada artinya jika diband
ingkan dengan kekejaman Israel terhadap rakyat sipil Palestina atau kekejaman Washington dan
sekutunya terhadap warga sipil di Afghanistan
dan Irak Kekejaman Qadhafi memang harus dihentikan Tapi pada saat yang sama juga harus dihentikan pula kekejaman Israel dan Amerika
Serikat Dunia semestinya hams bersikap adil Tidak tebang pilih Inilah saatnya bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih proaktif dan tidak sekedar menjadi penonton pasi
Qadhafi
dibunuh oleh NATO dan sekutunya pada Oktober 2011
23
Sebagaimana sikap Indonesia yang cender ung pasif terhadap Musim Semi Arab khusus
Sikap Indonesia
nya intervensi militer Barat NATO dalam krisis
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang
politik di Libya Indonesia juga tidak bersikap
memiliki hubungan sangat akrab baik dengan
sama sekali terhadap pembunuhan Osama Bin
pihak Barat maupun dengan pihak Arab Oleh karenanya masyarakat Indonesia umumnya
Laden Pemerintahan Presiden Susilo Bambang
sangat berharap agar pemerintah mengambil sikap yang tegas agar tragedi kemanusiaan yang
para pendukung dan simpatisan Osama Bin Laden
terjadi di beberapa negara Arab khususnya
Amerika Serikat tersebut Sebaliknya Presiden
Libya tidak sampai berlarut larut sebagaimana di Irak dan Afghanistan Jika beberapa tahim
menunjukkan simpatinva terhadap Osama Bin
Yudhoyono agaknya merasa khawatir terhadap
di dalam negeri jika RI bersikap mendukung aksi Yudhoyono merasa khawatir terhadap Barat jika
silam Indonesia pernah bersikap tegas dalam mendukung Resolusi PBB yang dimotori Amerika yang menentang program nuklir Iran
Musim Semi Arab dan pembunuhan Osama Bin
tampaknya kini saatnya Pemerintahan RI dituntut
tegas untuk berbeda pendapat dengan Amerika
untuk bersikap sama tegasnya untuk menentang
Serikat dalam menyikpi rekonsiliasi Hamas dan
setiap bentuk intervensi militer Ketidaktegasan sikap Jakarta hanya memperkuat rumor
Fatah di Pakestina di mana Indonesia secara
Laden Namun berbeda dengan sikap terhadap Laden Indonesia justru berani bersikap lebih
tegas mendukung rekonsiliasi tersebut 24
bahwa Indonesia memang takut pada Amerika Serikat Indonesia dapat memanfaatkan berbagai
peluang dan kesempatan yang ada semisal OKI
dan GNB guna menegaskan sikapnya Sikap diam dapat ditafsirkan Indonesia mendukung intervensi militer asing di Libya Indonesia harus berani mengambil sikap tegas karena konsitusi RI menolak segala bentuk penjajahan Selain itu
Daftar Pustaka
Balko Radley Osama Won com blog 2 Mei 2011 Buchanan Patrick J
dalam http
Bibi Votes Republican
reason dalam
www antiwar com 24 Mei 2011 dissidentvoice
org 2011 D6 Mearsheimer John J dan Stephen M Walt 2007 The
Israel Lobby and US Foreign Policy London Penguin Books
Mearsheimer John J dan Stephen M Walt The Israel Lobby and US Foreign Policy London Penguin Books 2007 98
hlm
24 Indonesia Dukung Rekonsi liasi Fatah Hamas dalam hap 11 dunia vivanews com news read 218160 inclonesia dukrmg rekonsiliasifatah hamas
243
Sihbudi Riza 1996 Biografi Politiklmam Khomeini Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2007
Bandung Mizan The
Three Trillion Dollar War The True Cost of Iraq Conflict Vali Nasr 2007 Kebangkitan Syiah Islam Konflik
Jakarta Diwan
www nkusa org diunduh 24 Juni 2011 http
dunia vivanews com diunduh 24 Juni 2011
http
oxforddictionaries com definitionlhawkish di
244
2011
The Lobby Takes the Offensive
Stiglitz Joseph E dan Linda J Bilmes 2008
unduh 12 Juni 2011
www bbc co uk indonesia dunia 2011 05 110509 unosamadeath shtml diunduh 24 Mei
Menyandera Timur Tengah
dan Masa Depan terj
http
dalam www antiwar
com 23 Mei 2011
Coalition Military Fatalities by Year dalam http icasualties org oef diunduh 25 Mei 2011 Holocaust Didn t Happen
Millions not exter
minated with louse disinfectant and diesel exhaust
http
What is the evidence
dalam
666ismoney com HolocaustAds html
diunduh 26 Mei 2011
HUBUNGAN INDONESIA AMERIKA DI MASA OBAMA
dari Kerja Sama Antiteroris sampai Penggalangan Demokrasi Oleh Siswanto
Abstract
This paper is to analyze the USA Indonesia relationship in the period ofObama presidency since the rela tionship between two countries has a very greatpotency and opportunity to be more improvable As we all recognize that President Obama has a special relation with Indonesia because ofhe lived through his childhood in Indonesia
eventhough there will be no guarantee that will become the main reason in improving better relationship since it is related to many political variables As conclusion this paper argues that the prospect of the USA Indonesia
relationship basically depends on how the two countries implement Comprehensive Partnership Agreement as well as possible and how both sides give serious attention to improve better bilateral relationship
Pendahuluan
menimbulkan opini yang beragam di Indonesia
Pasca Perang Dingin struktur internasional
yaitu sebagian masyarakat berpandangan
mengalami perubahan dari pola bipolarisme
optimis
kepada pola yang belum j elas Namun demikian
konteks hubungan Indonesia AS Mereka yang
sebagian pakar mengidentifikasi perubahan itu
optimis meyakini pribadi Obama akan berpen
ter adi dari bipolarisme kepada multilateralisme
garuh kepada arah kebijakan luar negeri AS
Sebagian masyarakat Karat berspekulasi bahwa
kepada Indonesia Optimisme ini berpijak pada
struktur internasional saat ini adalah perang
pertimbangan bahwa Obama punya hubungan
antara AS melawan terorisme internasional
historic dengan Indonesia Sedangkan mereka
Spekulasi ini merujuk pada tragedi WTC tahun
yang berpandangan pesimis melihat pemerintah
2001 yang mendorong AS melakukan kebijakan Counter of terror Implementasi dari kebijakan
AS sebagai sebuah sistem jadi Obama tidak serta
ini bisa dilihat dari aksi pendudukan AS di Irak
Indonesia AS karena banyak masih faktor lain
dan Afganistan karena dua negara ini dipandang
yang berpengaruh terhadap arah kebijakan luar
oleh AS punya keterkaitan dengan terorisme
negeri AS Tambahan lagi berkembangnya pe
Spekulasi di atas bisa dimaknai sebagai pengem
mikiran bahwa hubungan bilateral AS Indonesia
namun sebagian lagi pesimis dalam
merta dapat mendongkrak hubungan bilateral
bangan tesis Samuel Huntington tentang konflik
lebih banyak ditentukan oleh faktor kepentingan
peradaban antara Barat vs Islam berkenaan
nasional kedua negara
dengan berakhirnya Perang Dingin antara AS melawan Uni Soviet Penerimaan atas tesis Huntington tersebut
Hubungan bilateral Indonesia AS di era Presiden Obama secara teoritis bisa lebih
berkembang dibanding era sebelumnya Pan
secara tidak langsung berarti melegitimasi
dangan ini didasarkan pada fakta bahwa Obama
pandangan bahwa teroris punya keterkaitan
memiliki latar belakang sejarah dan emosi dengan Indonesia Latar belakang ini bisa men dorong kepada image nya yang positif tentang
dengan Islam Pandangan ini sudah pasti ditolak
oleh komunitas muslim Pandangan di atas
jelas suatu simplifikasi dan generalisasi yang
Indonesia Namun demikian itu barn merupakan
terburu buru sehingga tidak menghiraukan
modal awal dalam agenda peningkatan hubungan
kaidah kehati hatian dan objektivitas dari dunia
bilateral Jadi image saja tidak cukup tetapi
ilmu pengetahuan
perlu ditindak lanjuti oleh para pihak khususnya
Selanjutnya
pada tahun 2009 Obama
tampil menjadi Presiden AS Tampilnya Obama
Indonesia sebagai pihak yang lebih berkepentin gan Di satu pihak Indonesia perlu mengidentifi
245
kasi kepentingan nasionalnya dan di lain pihak
juga secara teori mendukung seorang Presiden
perlu mengidentifikasi kepentingan nasional AS
AS adalah badan intelejen negara yang di AS
Upaya ini dilakukan dengan merujuk pada MOU
dikenal dengan nama CIA Central Intelligence
Keja sama Komprehesif
Agency Selanjutnya secara teori lembaga lembaga Pemerintah ini mendukung Presiden AS dalam soal kebijakan luar negeri Namun
Posisi Strategis Presiden Amerika Seri
demikian
kat Dalam sistem Pemerintahan AS terdapat lima sumber sumber proses kebijakan luar negeri Sumber sumber tersebut adalah
eksternal
ii
pemerintahan
sumber masyarakat iv
i
sumber
iii
sumber
sumber peranan
dan
v
sumber individu I Arah kebij akan luar negeri AS tidak terlepas dari sejumlah variabel tersebut kalaupun tidak semuanya pastilah satu dua atau
tiga variable menjadi faktor dari arah kebijakan luar negeri tersebut
Memahami keberadaan
dan keterkaitan sumber sumber kebijakan luar
negeri ini akan mendorong kepada keadaan yang lebih terang dalam mengikuti arah dan praktik kebijakan luar negeri AS tersebut Presiden AS punya posisi strategis dalam proses kebijakan luar negeri AS karena dapat mempengaruhi sumber sumber tersebut Sejalan dengan hal itu Presiden AS perlu diidentifikasi
latar belakang kepribadiannya dari berbagai sudut pandang Latar belakang kepribadiannya di duga mempengaruhi alam pemikiran perspektif harapan dan kebijakannya khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri Dalam konteks itu beberapa dimensi bisa menjadi pertimbangan
seperti sejarah hidupnya partai politik yang mengusungnya dan ideologi yang melingku pinya Sejarah kehidupan Presiden AS menjadi
di luar institusi tersebut
Presiden
AS biasa dibantu oleh sejumlah staf ahli yang dikoordinir oleh Juru Bicara Gedung Putih
Dengan demikian Juru Bicara Gedung Putih AS sebenarnya punya peran strategis bukan sekadar menyampaikan pandangan atau rencana
rencana
kegiatan Presiden belaka Selanjutnya Dewan
Keamanan Nasional National Security Council juga menjadi sumber kebijakan luar negeri
AS Badan ini memberi masukan baik diminta
maupun tidak diminta oleh Presiden terhadap fenomena nasional maupun internasional yang terkait dengan situasi keamanan khususnya dan politik pada umumnya
Kongres juga sebagai sumber masyarakat
yang mewarnai kebijakan luar negeri AS Keberadaan Kongres AS tidak bisa dianggap remeh dalam melihat arah kebijakan luar negeri
AS ini Kongres AS dibedakan menjadi Senat
Senate dan DPR House of Representative AS menganut dua kamar walaupun demikian
kedudukan masing masing kamar sedarajat Z Nampaknya AS mengadopsinya dari model
Parlemen Inggris yang juga membagi dirinya ke dalam dua kamar Antara Senat dan DPR
AS terdapat kerja sama yang sinergis dalam melaksanakan fungsi legislasi misalnya mem proses sebuat rancangan undang undang atau
kebijakan publik Sebuah masukan atau usulan
sumber nilai nilai yang akan mempengaruhi
pandangan dan kepututusan keputusannya dalam
hubungannya dengan negara lain Semua hal ini sedikit atau banyak akan bermuara kepada arah
kebijakan luar negeri AS
menempatkan DPD sebagai pelengkap penderita Sungguh hal
ini suatu kecelakaan politik yang luar biasa karena menjadikan DPR lembaga tanpa pengawasan resmi
Pemerintah AS juga sebagai sumber ke bijakan luar negerinya
Hal ini tidak seperti parlemen Indonesia yang bersifat banci yaitu mengembangkan dua kamar DPD dan DPR tetapi hanya
Pemerintah di sini
termasuk di dalamnya Presiden dan jajarannya Jajarannya meliputi Kementrian Luar Negeri
Hal ini dilakukan
dengan semangat kepentingan sempit anggota DPR belaka Hal
ini dilakukan agar kebijakan DPR tidak ada yang mengontrol atau meng counter secara formal DPR Indonesia lembaga
superbody yang sesungguhnya Hal ini yang mendorong carut marutnya Indonesia pascaSoeharto Untuk Indonesia Heavy parliament identik dengan kekacauan politik Hal ini dibuktikan
AS yang dalam konteks Sistem Pemerintahan
oleh sejarah politik Indonesia tahun 1950 an ketika Indonesia
AS lembaga ini dikenal dengan istilah the De
menganut sistem parlementer Oleh karena An Indonesia sebaiknya kembali memperkuat lembaga eksekutif secara
partment of State dan menteri luar negerinya disebut Secretary of State Lembaga lain yang Charles W Kegley et al American Foreign Policy York St Martin s Press Inc
OW11
1996
hlm 14
New
proporsional dan bukan sistem presidensial yang substansi parlementer seperti sekarang Kondisi politik sekarang bukan yang diidam idamkan oleh reformasi tahun 1998 karena DPR
merajarela dan tidak terkontrol sehingga kekuasaan yang ber limpah tadi cenderung membuat anggotanya korup
r
Kemarin Presiden Yudhoyono dan saya me
nyetujui Kerja Sama Komprehensifyang bare
Indonesia 7 Hal ini tentu suatu kabar yang menggembirakan
antara Amerika Serikat dan Indonesia Pemer
intahan kedua negara mempererat hubungan di
beYbagai bidang dan yangjuga penting mem
Berbagai pandangan dalam KSK IND
AS tentang peningkatan hubungan bilateral
perkuat hubungan antar bangsa Kerja lama ini
Indonesia AS di bawah ini untuk melengkapi
tentunya berdasar atas rasa saling membutuh kan dan soling menghormati
keberadaan Pokja hubungan Indonesia AS Se bagian gagasan dalam KSK IND AS tentu saja sudah ada dalam Pokja Hubungan Indonesia AS
Dengan sisa waktu yang saya miliki hari ini
sehingga berbagai pandangan ini bersifat
saya ingin berbagi tentang mengapa kisah yang baru saja saya utarakan begitu penting bagi
memperkaya cakrawala hubungan Indonesia AS
Amerika Serikat dan dunia Saya ingin menitik
beratkan pembahasan pada tiga halyang Baling
Selanjutnya sebagian pandangan mungkin belum
ada dalam Pokja Hubungan Indonesia AS Jika
berkait erat serta mendasar bagi kemajuan ma
demikian halnya gagasan dalam KSK IND AS
nusia Pembangunan demokrasi don agama 116
bisa ditambahkan ke dalam program program Pokja Hubungan Indonesia AS
Image positif AS tentang Indonesia telah membuahkan kerja sama komprehensif antara
Selanjutnya
berbagai masukan dan kritikan bisa dij adikan perhatian agar Pokja ini tidak terjebak pada
kedua negara Yang menjadi persoalan adalah
kekeliruan sebaliknya berhasil mencapai sasaran
tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama
dan mewujudkan harapan bagi kemaslahatan
tersebut Banyak kasus kerja sama akhirnya
hanya sebatas MOU tanpa implementasi yang berarti sehingga akhirnya embrio kerja sama
tersebut tidak melahirkan sesuatu yang riil dari konsekeunsi kerja lama yang sudah disepakati Hal ini yang perlu diwasdai oleh kedua negara khususnya Indonesia Kementrian Luar Negeri
Indonesia harus bisa mengelola hal tersebut
di atas agar kekhawatiran itu tidak terj adi atau dapat dieliminir Indonesia seharus berada dalam posisi lebih aktif dalam mempertahankan momentum kerja sama bilateral Indonesia AS
karena Indonesia lebih membutuhkan AS bukan sebaliknya kendatipun pada prinsipnya secara
normatif Indonesia AS saling membutuhkan Pascakunjungan Obama
Pemerintah
kabarnya membentuk Pokja Hubungan Indo nesia AS Namun demikian penulis lebih suka menyebutnya Pokja Kerjasama Komprehensif Indonesia AS
Pokja KSK IND AS
Pokja ini
kedua negara
Keberadaan Pokja KSK IND AS ini ideal
nya terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah maupun masyarakat karena bersifat kompre
hensif sesuai dengan namanya Unsur unsurnya bisa melibatkan
masyarakat atau komunitas
Indonesia AS Usindo
kalangan dari perguruan
tinggi lembaga penelitian KADIN BKPM TNI POLRI media massa LSM terkait Kemendiknas Keterlibatan berbagai unsur ini untuk memberi
muatan substansi kepada KSK IND AS yang bercirikan komprehensif ini Walaupun KSK IND AS bercirikan komprehensif prioritas kerja
lama perlu dilakukan dan kalau perlu diusulkan
program kerjasama yang berdurasi menengah maupun jangkan panjang sekalian Setiap durasi yaitu jangka pendek menengah maupun panjang perlu ditekankan fokus sasaran dan arah kerja samanya Misalnya tahun tahun pertama atau
durasi jangka pendek memfokuskan pada kerja
yang bertangungjawab untuk menindak lanjuti
sama ekonomi yang meliputi perdangangan dan
MOU kerjasama tersebut Pokja ini konon sudah
investasi Hal ini disesuaikan dengan kondisi
berhasil meningkatkan kerja sama sejumlah
universitas di kedua negara di bidang Iptek dan pengajaran bahasa baik Inggris maupun
objektif kedua negara yang sama sama sedang memerlukan terobosan di sektor ekonomi
Pokja bertugas mengindetifikasi potensi kerja sama Seperti diketahui KSK IND AS jika
dilihat dari pemberitaan di media massa terkesan sangat Was cakupannya Cakupannya itu meliputi e http radhityanotes com read 2011 04 02 82 inilah isi pidato lengkap obama di kampus un ivers itas indones ia depok html
Hillary Dorong RI Perkuat Kepemimpinan ASEAN
Hariat
Seputar Indonesia 25 Juli 2011
249
kerja sama di bidang perdagangan investasi lingkungan hidup energi pendidikan militer
kerja sama hanya berf ingsi sebagai stimulus
ilmu pengetahuan Beranjak dari cakupan yang
pembangunan guna mewujudkan pembangunan
luas bidang kerja sama itu maka perlu dipikirkan sektor mana yaog menjadi prioritas dan sektor mana yang perlu ditunda terlebih dahulu Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan kesiapan
yang sesungguhnya di masyarakat Jika pola dan mentalitas yang demikian dilakukan proyek ker a sama menj adi bersifat produktif bukan konsumtif seperti yang selama ini terjadi yaitu ketika habis
dari pihak Indonesia sebagai mitra kerja sama
proyek habis Pula kegiatannya Artinya proyek
seperti apa Prioritas juga perlu diarahkan kepada
itu tidak berkelanjutan lagi di masyarakat
ingan masyarakat secara nyata Jadi proyek
sektor sektor di mana pihak Indonesia dipandang siap melakukan kerja sama dan siap meraih
jangan dilihat sebagai upaya bagi bagi rejeki
keuntungan atau manfaat dari bentuk kerja sama
dari negara donor kepada berbagai pemangku
tersebut Kajian yang demikian penting dilakukan
kepentingan di Indonesia dalam sektor sektor
karena untuk menghindari bentuk kerja sama
yang hanya menguntungkan negara lain saja tetapi kurang memberi manfaat nyata bagi pihak Indonesia atau mitranya di Indonesia Pokja juga perlu memberi arah pada saat pasca kerja sama Proyek kerja sama KSK
Dengan demikian
proyek kerja sama
tertentu Paradigma lama ini harus dibuang jauhjauh ke laut digantikan dengan paradigms baru bersifat produktif bukan konsumtif seperti
disinggung sebelumnya Kerja sama konsumtif
kegiatannya hanya bersifat menghabiskan uang dan menghasilkan laporan pembukuan atau
IND AS tidak berlangsung selamanya Usia
administrasi belaka
proyek kerja sama bisa setahun dua tahun atau
produktif kegiatannya menghasilkan sesuatu
tiga tahun Hal ini bersifat teknis tergantung
yang nyata bagi masyarakat dan berakhirnya
kesepakatan Pemerintah Indonesia dan AS Yang
proyek tidak berarti berakhirnya kegiatan
menjadi persoalan adalah pascaproyek kerja
Berakhirnya proyek berarti hanya berakhirnya
sama Ketika satu proyek kerja sama selesai
fase pertama tetapi berlanjut sebagai awal dari
Sebaliknya kerja sama
tindak lanjutnya apa Apakah segala sesuatunya
fase kedua yang bercirikan kemandirian atau
berlalu begitu saja Atau ada suatu implementsi
tidak melibatkan bantuan dari negara donor atau
nyata pascakerja sama atau setelah proyek kerja
bantuan pihak asing Hal ini artinya penang
sama yang ada berakhir Pengalaman menunjuk
gungjawab proyek kerja sama itu hares sudah
kan banyak terjadi kerja sama antara pemangku
memikir kelanjutan dari proyek tersebut sebelum
kepentingan di Indonesia dengan negara donor
akhir dari proyek kerja sama jatuh tempo
berakhir tanpa hasil yang nyata Maksudnya
Separuh dari durasi waktu proyek kerja sama
setelah proyek kerj a sama berakhir maka berakhir pula aktivitas yang terkait dengan proyek kerja sama tersebut Sesuatu yang tersisa hanyalah
harus digunakan menyiapkan kelanjutan dari
proyek yang bersangkutan jika proyek berakhir Oleh karena pimpinan proyek kerja sama hares
situs situs atau peninggalan proyek kerja
orang yang memiliki kompetensi kemampuan
samanya saja Hal yang demikian itu sebaiknya dihindari atau tidak terjadi dalam kerja sama
menejerial dan dedikasi kepada masyarakat
Indonesia AS dewasa ini
Proyek kerja sama adalah satu fase dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan
bantuan negara asing atau negara donor Ketika proyek kerja sama itu berakhir pembangunan masyarakat memasuki fase mandiri dan imple mentasi Pada fase ini sudah tidak melibatkan
keberadaan pihak unsur dari negara asing Pada fase ini tinggal memanfaatkan pengalaman
bermitra dengan pihak asing untuk melakukan pembangunan diberbagai sektor untuk kepent
250
Eksplorasi Kesamaan Kepentingan Indonesia Amerika Serikat Kerja sama bilateral Indonesia AS selama ini masih besifat umum dan sebatas eksplorasi kesa
maan kepentingan sehingga belum jelas arah dan prioritas dari pengembangan kerja sama di dalam
periode jangka panjang Hal yang demikian tidak salah namun dipandang baru tahap awal dari sebuah periode pengembangan kerja sama yang nyata dan berkelanjutan karena belum menggali potensi yang ada secara sungguh sungguh teren
cana dan terprogram sesuai dengan keunggulan
komparatif masing masing negara
Bidang kerja sama yang cukup berkembang
sia sia Aksi teror ini juga mengundang ketakutan masyarakat internasional untuk datang ke Indo nesia karena Indonesia terkesan menjadi negara
saat ini di bidang penanggulangan terorisme Hal
yang tidak aman Dalam kondisi yang demikian
ini berpijak pada kesepakatan Presiden Bush dan
Indonesia berkepentingan menjalin dengan kerja
Presiden Megawati tahun 2003 di Bali Pada saat
sama dengan negara lain guna menghadapi aksi
itu berhasil ditandatangani Nota Kesepahaman
teror tersebut Dalam hal ini AS merupakan salah
bidang kerja sama menghadapi terorisme Kedua
satu negara yang juga berkepentingan memerangi terorisme Atas dasar itu kedua negara melang
Pemerintah sepakat untuk melakukan kerja sama
kah menuju kerja sama guna menghadapi aksi
dalam bentuk pertukaran informasi pendidikan
teror secara bersama sama
MOU
antara Pemerintah Indonesia AS di
pelatihan Polri
dan strategi menghadapi ter
Seperti diketahui bahwa AS berkomitmen
orisme Lebih Bari itu kedua belah pihak juga
mengejar teroris sampai ke segala penjuru
pernah mencoba untuk melakukan
dunia Pascapeledakan WTC tahun 2001
ekstradisi
ke
atas pelaku tenor walaupun upaya ini belum
bijakan antiteror counter of terror menjadi
menampakan hasil Misalnya kasus warga Indo
fokus arah kebijakan luar negeri AS
nesia pelaku yang teror yang ditangkap pihakAS
situasi paniknya Presiden Bush mengumumkan
namun Indonesia gaga mengembalikannya untuk
Doktrin Bush yang isinya mendeklarasikan
diadili di Indonesia Jika diamati kerja sama ini
bahwa
lebih ke arah kerja lama intelijen Kedua belah
ranya
pihak tidak menunjukkan secara terang terangan
lawan menyerang
namun sebenarnya kerja lama yang dilakukan cukup signifikan Bahkan para pendukung
kebijakan antiteror ke seluruh dunia Untuk
Abu bakar Ba asyir mensinyalir ada tekanan
Bush membagi masyarakat dunia ke dalam
Pemerintah AS terhadap Pemerintah Indonesia
dalam upaya penangkapan beliau untuk dij adikan tersangka teroris Dalam konteks yang demikian AS melakukan intervensi secara tidak langsung dalam coal penanganan terorisme di Indonesia
Memang faktanya Indonesia sarang dan sekaligus juga korban terorisme
Seperti dik
i
Dalam
AS melumpuhkan lawan di nega
ii
AS melumpuhkan lawan sebelum iii
AS mengembangkan
mendukung kebijakan antiterornya Presiden kami
dan
mereka
Terminologi
kami
di
sini untuk mengkategorikan kepada masyarakat
internasional atau negara negara yang bergabung dengan AS untuk melawan terorisme Sedangkan mereka
adalah untuk mengkategorikan para
pihak atau negara negara yang bergabung dengan terorisme Sebenarnya hal ini merupakan penyerdehanaan persoalan karena ada sejumlah
etahui bahwa gembong teroris Dr Ashari dan Noordin M Top sudah berhasil dilumpuhkan namun anak buahnya tetap masih masih menj adi
juga enggan bergabung dengan AS Fenomena
ancaman Dua warga Malaysia itu telah berhasil
ini mengingatkan kita pada pemyataan John F
menumbuhkan dan mengembangkan ideologi
Dulles Menteri Luar Negeri AS tahim 1960 an
teror di Indonesia Sebenarnya kedua orang ini yang paling bertanggungjawab terhadap aksi
yaitu tentang keberadaan kekuatan Non Blok yang dinilai sebagai amoral karena saat itu AS
teror di Indonesia Kedua tokoh teroris Melayu
membagi dunia kedalarn dua Blok Liberalis dan
ini berhasil mengembangkan strategi cuci otak
Komunis AS tidak menginginkan keberadaan
dan menularkan keahlian strategic lainya yaitu
negara negara Non Blok
merangkai bom Akibatnya
banyak pemuda
negara yang tidak mendukung terorisme namun
Kebijakan antiteror AS dapat dibagi ke
yang bersedia menjadi pelaku bom bunuh diri
dalam dua kategori yaitu kebijakan militer dan di
atas nama Jihad Tragedi Bom Bali 1 Bom Bali
plomasi Sebagai ilustrasi kebijakan penyerangan
2 dan peledakan di sejumlah tempat di Indonesia
AS dan pendudukan AS ke Afganistan dan Irak
menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi korban
dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan
serius dari aksi teror Indonesia sangat dirugikan
antiteror yang memanfaatkan perangkat militer
baik dari segi moril maupun materil Pada aksi
Di samping itu kedua negara ini dipandang oleh AS sebagai negara negara yang berada dalam
teror begitu banyak korban nyawa dan luka luka
251
kategori
mereka
sehingga keberadaannya
sekolah dasar Islam di Jakarta kunjungan Duta
dalam
Besar AS di Jakarta ke sejumlah pesantren
konteks kebij akan antiteror keberadaannya perlu
di Jawa dan dalam kunjungan ini perwakilan
menjadi lawan AS
Oleh karena itu
diperangi sebagai upaya untuk melumpuhkan
AS itu memberi bantuan peralatan sekolah
terorisme Seperti diketahui salah satu alasan Pre
kunjungan Presiden Obama dan Ibu Negara AS
siden Bush menghancurkan Irak karena Saddam
ke Masjid Istiqlal Melalui kunjungan ini AS
Hussein dinilai mendukung terorisme Namun
ingin menunjukan bahwa dirinya bukan musuh
demikian para pengamat menilai tuduhan ini
umat Islam melainkan sahabat dari umat Islam
sulit dibuktikan kebenarannya karena Abu Nidal secara mesterius di Irak di era Pemerintahan
Upaya ini untuk mengisolir terorisme yang mengaj ak umat Islam untuk berperang melawan AS Di samping itu dalam konteks kebijakan
Saddam Hussein Artinya dia tidak melindungi
antiteror Indonesia berada pada posisi
atau bahkan diduga bertanggungjawab atas
Artinya Indonesia berada dalam satu kelompok
kematian tersebut Jika berangkat dari fakta
dengan AS menghadapi atau melawan ancaman
yang dinilai sebagai tokoh teroris justru tewas
Kami
tadi tuduhan bahwa Saddam Hussein berkoalisi
terorisme
dengan teroris untuk sementara dapat dibantah
jalinan kerja sama dan persahabatan perlu di
sampai ada bukti bukti akurat yang dapat
lakukan AS guna meningkatkan saling pengertian
menjelaskan coal kematian Abu Nidal tersebut
dan mempertahankan persahabatan dengan
Sementara itu keputusan AS menyerang Afganistan karena di sana ada Al Qaeda yang
Oleh karena itu langkah langkah
Indonesia Upaya AS ini dilakukan sebagai tin
Data intelejen yang diperoleh AS mengarahkan
dakan untuk mengefektifkan usahanya berperang melawan terorisme karena negara ini memandang terorisme ada dan berkembang di Indonesia Oleh
kepada lembaga pendidikan di Afganistan yaitu
sebab itu langkah langkah persuasi dibutuhkan
Al Qaeda sebagai pihak yang bertanggungjawab
guna mengimbangi seruan seruan anti AS yang
atas sejumlah aksi teror Nampaknya menurut
disuarakan oleh jaringan terorisme di Indonesia
dinilai oleh negara ini sebagai basis terorisme
versi AS keberadaan Al Qaeda di samping lembaga pendidikan
juga sebagai wadah
Di lain pihak kondisi di Indonesia sejalan dengan kebijakan antiteror AS
kebetulan
pembinaan teroris dan perlawanan terhadap AS Sebenarnya Paul Wolfowitz Deputi Bidang
Indonesia juga sedang berperang melawan
Keamanan Kementrian Luar Negeri AS sejak
Indonesia bersikap tegas kepada teroris tetapi
awal lebih merekomendasi serangan kepada
anehnya tidak tegas kepada pelaku koruptor
Afganistan ketimbang ke Irak Namun demikian
Sudah beberapa tokoh teroris dihukum mati di
di bawah suasana ketegangan hubungan antara
Indonesia Mereka misalnya saja adalah Imam
terorisme dengan tindakan tegasnya Pengadilan
Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Per
Samudra dan Amrozi Sedangkan teroris yang
tahanan dan Keamanan saat itu Pemerintah AS
lainnya dihukum berat misalnya dihukum seumur
akhirnya memutuskan serangan dan pendudukan
nampaknya tidak murni sebagai implementasi
hidup misalnya sajaAli Gufron Undang undang di Indonesia memang memungkinkan hukuman mati untuk pelaku tindakan kej ahatan terorisme
kebijakan antiteror namun lebih pada keinginan
narkoba dan korupsi Pelaku tindak kejahatan
Presiden Bush Jr yang ingin memerangi Saddam Hussein karena juga pernah berperang melawan
terorime dan narkoba sudah ada yang divonis
ayahnya George Bush
belum satupun pelakunya dihukum mati Hal
Irak Oleh karena itu serangan AS kepada Irak
Selanjutnya kebijakan antiteror AS meng
mati
Sedangkan
tindak kejahatan korupsi
ini menjadi pertanyaan publik mengapa pelaku
gunakan saluran diplomasi diterapkan kepada
korupsi tidak dihukum mati raja padahal
Indonesia Diplomasi ini dapat dilihat dari kun jungan pejabat tinggi AS kepada simbol simbol
undang undangnya memtzngkin untuk itu Hal ini penting untuk memberi efek jera Pengalaman
Islam di Indonesia Kunjungan itu misalnya
membuktikan hukuman mati kepada koruptor di
saja adalah kunjungan Menteri Luar Negeri
Cina berhasil menekan laju korupsi di negara itu
era Presiden Bush Condoliza Rice ke sekolah
Jadi rakyat perlu mendesak Peradilan Tipikor
252
dan Peradilan Negeri untuk dilaksanakannya
Pendeknya
hukuman mati bagi koruptor di atas satu Miliar
Indonesia tertutup oleh keberhasilan proses demokratisasi yang berjalan relatif stabil dan
LSM sudah waktunya menyuarakan hal ini
kepada masyarakat jika sungguh sungguh ingin membersihkan koruptor Selanjutnya keganjilan
lain terjadi dalam aksi Polri dengan Tim Densus
88 antiterornya Polri sering mengijinkan media massa untuk mengekplorasi operasi penumpasan
teroris secara langsung dan detail Apakah hal ini untuk menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memberantas teroris dihadapanAS sebagai mitranya
Operasi penumpasan teroris bukan
di hadapan Obama keburukan
terkendali
Sehubungan dengan hal itu
terdapat
perkembangan yang menarik di Timur Tengah
Dua tahun setelah Obama berpidato tentang perlu negara negara berkembang khususnya negara negara Islam mencontoh Indonesia sebagai
negara demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim maka Timur Tengah bergejolak rnenuja
transisi demokrasi Hal ini terjadi mulai dart di
pertandingan sepak bola atau panggung musik
Tunisia Mesir tempat Obama menyampaikan
hiburan sehingga tidak perlu disajikan kepada
pesan pesan demokrasinya
permirsa secara langsung tetapi cukup diberi
Libya Bahrain Saudia Arabia Namun demikian
takan saja Upaya ini bisa membahayakan kru
media massa yang bersangkutan dan menyajikan tindakan kekebasan yang tidak baik ditonton oleh masyarakat khususnya anak anak
Yaman
Suria
hal ini memang tidak sedasyat gelombang demokrasi yang melanda Eropa Timur di akhir tahun 1980 an Setidak tidaknyanya beberapa
negara di Timur Tengah sudah melepaskan diri
Seperti diketahui tradisi politik luar negeri
dari cengkraman sistem yang otoriter dan korup
AS adalah menyebarkan demokrasi ke seluruh
lalu mencoba membangun tatanan demokrasi
dunia Aeenia kedua Deklarasi Kemerdekaan
seperti negara Tunisia Libya Suriah dan Mesir
AS 1776 memang menyuarakan nilai nilai demokrasi Dalam alenia ini dijelaskan tentang
sedangkan negara yang lain rakyatnya masih
kebebasan persamaan dan hak hak individu
berjuang menuju negara yang demokratis Memang masih terlalu dini untuk mengi
yang dalam bahasa politik diterjemahkan sebagai
dentifikasi pidato Obama sebagai faktor eksternaI
Hak Azasi Manusia HAM
dari proses demokratisasi di Timur Tengah
Banyak pengamat
menilai penegakan HAM atau alenia kedua
Deklarasi KemerdekaanAS ini merupakan dasar
dari diplomasi AS ke segala penjuru dunia Langkah langkah perluasan nilai nilai demokrasi
ini biasanya semakin bersemangat jika presiden nya berasal dari Partai Demokrat Obama berasal
Ada kemungkinan atau bisa saja pidato Obama
yang berisi pesan pesan demokrasi menjadi inspirasi bagi rakyat atau kekuatan politik yang di Timur Tengah Hal ini masih perlu kaj ian yang lebih intensif tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Timur Tengah dan mengindentifikasi
dari Partai Demokrat jadi secara teori punya
faktor faktor penyulut dari proses demokratisasi
kepentingan kuat untuk menegakan demokrasi
tersebut Dibandingkan dengan di Eropa TnnLlr
atau HAM ke seluruh dunia seperti dibicarakan pada bagian sebelumnya
Selanjutnya pada tahun 2009 ketika Obama
jelas faktor eksternalnya adalah Glasiiot dan
Prestroika di Rusia yang kemudian menggelin ding bagai bola salju yang merobohkan tatanan
berpidato di Kairo dalam rangkaian lawatan per
komunis di Eropa Timur satu demi situ Suatu
dananya ke Timur Tengah Indonesia dijadikan
kajian perbadingan transformasi atau reformasi
teladan dalam hal penegakan demokrasi Hal ini
yang menarik antara di Eropa Tirnur dan Timur
terkait dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah
Tengah
negara berpenduduk muslim terbesar di dunia
reformasi beijalan kurang dasyat walaupiin
namun berhasil melakukan transisi demokrasi
kedua kawasan sama sama berada di bawah
dengan baik Hal ini di hadapan Obama suatu
cengkraman tatanan otoriter
Di kawasan Timur Tengah terkesan
prestasi yang penting diinformasikan ke seluruh dunia karena seperti umumnya presiden yang
punya kedudukan strategis di liadapan Obama
berasal dari Partai Demokrat cenderung peduli
Indonesia di tempat pada posisi terhormat
kepada soal penegakan HAM dan demokrasi
sebagai pilar demokrasi dart negara negara
Berpijak pada fakta di atas
Indonesia
253
Islam Obama ingin membangun demokrasi di
ke tatanan yang otoriter Pendeknya keberhasilan
dunia dengan menjadikan Indonesia sebagai
proses demokratisasi yang stabil merupakan
model dari impiannya itu Indonesia dijadikan
target utama reformasi karena merupakan modal
sebagai mitra dalam membangun demokrasi di dunia khususnya di Timur Tengah Membangun
utama bangsa Indonesia menatap masa depan yang penuh harapan
demokrasi dengan penduduk betjumlah lebih dari
Indonesia bersinergi dengan AS dalam
200 juta bukan perkara mudah Apalagi Indo
pengembangan demokrasi di dunia sekaligus
nesia sebelumnya berada di bawah sistern yang totaliter sehingga tradisi politik harus dimulai
menjadi model negara Islam seperti disinggung
dari titik nol kembali dengan segala resiko yang
membangun tatanan demokrasi di dunia
sangat buruk rnenimpa Indonesia mulai dari etika
Keberadaan AS sebagai negara adidaya ntem
politik yang buruk para politisi sampai dengan
bawa konsekuensi untuk mewarnai tatanan
korupsi yang meraja rela di semua lini kehidupan Hal ini sebenarnya suatu yang ironis di lihat dari
internasional melalui nilai nilai demokrasi
luar Indonesia bagaikan emas yang bersinar
Perang Dingin yang berlangsung kurang lebih
gemerlap namun dilihat dari dalam Indonesia
selama setengah abad selama kurun waktu
bagaikan awan gelap yang menutup optimisme
rakyatnya dalam menatap masa depan
abad ke 20 Oleh sebab itu negara ini lebih leluasa dalam penyebaran demokrasi Musuh
Indonesia pascareformasi
demokrasi adalah peiuerintahan yang otoriter
penegakan
demokrasi memang menjadi prioritas utama Bangsa Indonesia sangat berkepentingan dengan
penegakan demokrasi setelah 32 tahun di bawah pemerintahan otoriter Karena terlalu lama berada
pada bagian sebelumnya AS berkepentingan
Apalagi dirinya merupakan pemenang dari
apakah sistern otoriter dalam tatanan komunis atau monarki inkonstitusional Sementara itu image negara Islam selama ini adalah otoriter
atau monarki inkonstitusional Iii lain pihak
di bawah sistem yang tidak demokrasi bangsa
Indonesia berhasil melakukan reformasi tatanan
Indonesia menjadi mengalami kemunduran dan
politiknya sejak tahun 1998 Walaupun Indonesia
pembodohan dalam kehidupan politiknya flit
bukan negara Islam penduduk mayoritasnya
politik kehilangan idealismenya
sebaliknya
adalah Islam Balikan Indonesia berpenduduk
rakyat bersikap oportunis suaranya dapat
Islam terbesar di dunia Keberhasilan Indonesia
dibeli oleh elit politik Pengusaha berkolaborasi
dalam transisi politik dari pemerintahan otoriter
dengan politisi untuk menggapai kepentingan
kepada pemerintalian demokrasi dipandang oleh
dirinya tetapi bukan kepentingan publik Proses
masyarakat internasional khususnya AS suatu
pengembangan demokrasi ini memerlukan
prestasi Jadi Indonesia dan AS berkepentingan
pengorbanan yang besar dari bangsa Indonesia
dengan pengembangan demokrasi ini Indonesia
Banyak rakyat kehilangan kontrol dalam
berharap bahwa keberhasilan ini dapat merubah
memanfaatkan demokrasi atau kebebasan
image bahwa negara Islam itu cenderting otoriter
Akhirnya mereka terjebak dalam anarkisme
Sedangkan AS berharap Indonesia nienjadi
yang merugikan masyarakat maupun pemer intah Seringkali demontrasi oleh masyarakat
pengembangan demokrasi
diramaikan oleh bakar bakaran ban bekas atau
inspirasi bagi negara Islam lainnya dalam coal
pengrusakan falisilitas publik Kondisi yang
Selanjutnya bal lain yang juga menarik perhatian adalah Presiden SBY cenderung ingin
demikian kontraproduktif dengan semangat
mengambil peran dalam pentas Polink Dunia
reformasi yang mengedepankan demokrasi
Untuk memainkan peran politik tersebut Indo
dengan sifat toleransi dan antikekerasan Namun
nesia memperhitungkan keberadaan AS sebagai
demikian bangsa Indonesia tetap mengawal
demokrasinya yang masih belum sempurna dan
negara pemenang Perang Dingin Sebagai negara pemenang Perang Dingin AS mengontrol sistern
belum dewasa itu walaupun melalui perjuangan
intemasional Langkah Indonesia ini akan sukses
yang berat dengan harapan tidak ada pihak yang
se auh dipandang tidak mengancam kepentingan
tergoda untuk mematahkan kembali demokrasi
global AS Oleh karena itu
yang sudah mulai berkembang itu atau kembali
piawai dalam memerankan diplomasi globalnya
254
Indonesia dituntut
Indonesia bisa berbeda pendapat dengan AS
dalam sate pergoalan internasional namun tidak perlu sampai mengarah kepada pola hubungan
keamanan internasional Sedangkan G 20 men jadi forum tukar pikiran untuk masalah masalah di bidang politik dan ekonomi dunia guna
konflik atau perseteruan frontal Dengan prinsip diplomasi yang demikian Indonesia bisa tetap
mencari solusinya Selanjutnya kamn pemilik
berdaulat dalam kebij akan luar negerinya namun
makro Indonesia Pemiliki modal ini khususnya
tidak memperoleh gangguan atau tekanan dari
mendukung stabilitas moneter di Indonesia
politik global AS Selanjutnya Indonesia di
karena pengalaman krisis ekonomi 1998 diawali pada sektor keuangan dan perbankan nasional
bawah Presiden SBY ingin mengulang sejarah Indonesia di bawah Presiden Sukarno yang memainkan peran penting dalam konteks politik internasional di era 1960 an Presiden SBY juga
ingin menjadi pemimpin Indonesia yang diper hitungkan di kancah internasional dengan segala kekurangan dan kelebihannya Apalagi Presiden SBY Bari segi penampilan postur tubuhnya
juga tidak kalah dari Sukarno Di samping itu
modal AS juga mendukung sektor ekonomi
Realitas Struktur Hubungan Indonesia Amerika Serikat
Hubungan Indonesia AS dapat dicermati secara formal dan material Hubungan Indonesia AS secara formal berpijak pada idealisine pola
hubungan internasional yang setara Baling
Presiden SBY juga ingin membangun antithesis
menghormat tidak mencapuri urusan dalaln
kebijakan luar negeri Indonesia dari kebijakan
negeri para pihak dan Baling menguntungkan
luar negeri Indonesia yang melihat ke dalam
Sedangkan hubungan Indonesia AS secara
di bawah Presiden Soeharto menjadi kebijakan
material tidak dapat dilepaskan dari siapa yang
luar negeri yang melihat keluar atau paling tidak
lebih berpengaruh sehingga sulit untuk menjalin
seimbang Presiden Soeharto mengembangkan kebijakan luar negerinya dengan pola lowprofile
hubungan yang secara riil setara seimbang
sedangkan Presiden SBY ingin menampilkan
masing masing Negara yang lebih berpengaruh
kebikan luar negeri yang berpola high profil guna
akan lebih punya peluang untuk mengontrol
kembali membawa Indonesia kepada kancah pergaulan internasional
Nampaknya AS mendukung ambisi Indone sia tersebut Indonesia di bawah Presiden SBY
menjadi bagian dari sistem internasional yang penting Setidaknya tercatat bahwa Indonesia di
bawah Presiden SBY pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Keanggotaan ini suatu posisi terhormat dalam pergaulan inter nasional dan tidak mudah untuk menduduki po
sisi tersebut Di samping itu Indonesia di bawah
dan Baling mengllormati kedaulatan nasional
kendali hubungan bilateral tersebut
Structure as
the distribution ofpower capabilities in the ag gregate among states 8 Jadi struktur hubungan Indonesia AS tidak terlepas dari dominasi AS
karena negara ini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang Indonesia Seandainya hubungan Indonesia AS nam
pak lebih ditentukan oleh pihak AS karena memang demikian logika matertalnya AS lebih memiliki peluang untuk rnenentukan arall Ian
prioritas kerja sama bilateral namun demikian
SBY juga menjadi anggota G 20 yaitu lembaga
Indonesia bukan sama sekali hanya menjadi
internasional yang terdiri dari gabungan sejumlah kepala negara yang mewakil negara negara
obyek atau pelenglwp penderita dalam arena
maju dan mewakili negara negara berkembang Presiden SBY bisa bergabung dengan kelompok G 20 adalah sebuah prestasi yang besar Prestasi ini tanpa dukungan dan restu AS nampaknya sulit terwujud Baik Dewan Keamanan maupun
G 20 memiliki posisi strategis karena Dewan Keamanan mendiskusikan dan memutuskan
kerja sama bilateral tersebut Indonesia tetap memiliki celah untuk ikut memberi arah perkeni
bangan kerja sama bilateral khususnya sejauh
pihak Indonesia memiliki persiapan dan konsep yang jelas dalam kerja sama tersebut Oleh karena itu diplomasi dan kesiapan sangat menenttikan posisi Indonesia dalam mengunbangi AS dalarn
kerja sama bilateral yang akan dikembangkan
kebijakan untuk mengatasi konflik konflik di
dunia yang dipandang mengancam ketertiban dan
Robert O Keohane ci al Power and ndepemdence lVoI ld
Politics in Transition Boston Little Brown and Company 1977
hlm 40
255
Jika Indonesia tidak memiliki persiapan yang
tidak salah
memadai dalam merumuskan kerja sama khususnya dalam kerangka KSK IND AS seperti
tertarik di sektor pertarn
berpotensi menanamkan modalnya di Indonesia
disinggung di atas posisi Indonesia sudah dapat diperkirakan Bagaimana mungkin Indonesia
umumnya berinvestasi di Indonesia disetor
bisa memainkan peran yang besar jika tidak
tambang misalnya Caltex di bidang eksplorasi
memiliki persiapan yang memadai Sedangkan
Migas Freeport di bidang eksplorasi emas dan tembaga Newmont juga di bidang eksplorasi
Indonesia memiliki persiapan yang matang saja belum tentu dapat mengimbangi kecenderungan dominasi AS karena pengaruh negara ini lebih besar tetapi setidaknya posisi Indonesia akan lebih kuat dalam mengimbangi kecenderungan dominasi AS tersebut Selanjutnya bukan tidak
seju
pengusaha yang datang Artinya mereka
di sektor pertambangan Pengusaha AS memang
emas sebagian lagi pengusaha AS berinvestasi di sektor perbankan dan asuransi Namun demikian
belum ada gejala anggota KADIN AS yang datang ke Indonesia itu melangkah kepada tahapan yang lebih kongkret lagi untuk berin
mungkin posisi tawar Indonesia juga akan
vestasi Kemungkinan positif mereka mungkin
lebih baik di hadapan AS Jika hal ini terwujud peluang Indonesia juga lebih besar dalam
masih melakukan kajian bisnis karena berinvestsi
memperjuangkan kepentingan nasionalnya
Pascalcunjungan Obama kerja lama bilateral
Indonesia AS umumnya baru sebatas komitmen
formal dan ceremonial Peluang dan kesempatan
kerja sama ini telah dibuka lebar lebar Peluang ini khususnya ditandai oleh kunjungan Presiden
Obama ke Indonesia bulan April 2011 yang lalu Dalam kunjungan ini ditandatangani MOU ten
tang KSK IND AS yang bidang kerja samanya komprehensif atau lugs Sebenarnya kalau mau jujur cakupan kerja lama ini terlalu ambisius
harus memberi keuntungan oleh karena itu perlu kajian yang benar dan akurat Kemungkinan negatif mereka datang ke Indonesia hanya karena desakan Presiden Obama untuk memenuhi kewajiban moral setelah ditanda tangani MOU KSK IND AS Mereka tidak sungguh sungguh ingin berinvestasi di Indonesia Kemungkinan berubah dari positif menjadi negatif mereka pada awalnya memang ingin serius berinvestasi di Indonesia namun setelah mengetahui iklim ber investasi di Indonesia tidak begitu menjanjikan atau tidak sehat mereka kemudian mengundurkan
sehingga seolah olah kehilangan fokus Sesuatu
diri atau memilih untuk membatalkan rencana
yang dikhawatirkan karena terluas cakupannya KSK IND AS malah sulit memulainya Dengan kata lain luasnya cakupan KSK IN D AS justru
berinvestasinya di Indonesia
menjadi kendala tersendiri Sesuatu hal yang harus perhatikan jangan sampai peluang itu menguap atau kehilangan momentum Waktu
berjalan cepat KSK IND AS berpacu dengan
waktu Presiden Obama belum team menang
Nampaknya potensi peningkatan hubungan bilateral Indonesia AS belum tergali secara maksimal AS memang menunjukkan upayanya menjalinkan kerja lama dengan Indonesia na
rnun barn sedikit sekali yang ditandai dengan
kunjungan KADIN AS tersebut Dari ruang ling kup KSK IND AS yang luas itu masih banyak
pada periode Pemilu Presiden tahun 2012
bidang yang belum tersentuh atau terkelola secara
Seandainya Presiden Obama menang dalam
maksimal Pengembangannya memerlukan waktu proses dan komitmen Berbicara soal
Pemilu 2012 apakah dia masih bersemangat mengembangkan KSK IND AS karena waktu
komitmen AS nenunjukan komitmennya untuk
dapat merubah segalanya Bisa jadi Indonesia
menggalang hubungan baik dengan Indonesia
bukan lagi negara yang dipandang prioritas atau penting bagi Obama karena pihak Indonesia tidak menunjukan gregetnya dalam mengembangkan
KSK IND AS yang telah ditandatangani tersebut Kunjungan delegasi KADIN AS ke Indo nesia sudah dilakukan tetapi tindak lanjutnya
belum ada Pihak AS sudah menunjukan upaya merealisir KSK IND AS bidang ekonomi Jika
256
Koynitmen ini dapat dilihat dari sikap dan kunjungannya ke Indonesia
Namun demikian secara umum memang in vestasi AS di Indonesia besar Sampai bulan Jul
2011 kedudukan AS masih urutan ke 2 setelah Jepang yang berada di urutan teratas Investasi AS ini memiliki nilai ekonomi dan politik Secara ekonomi investasi ini tentu memberi keuntungan
kepada investor AS selain memberi kuntungan
Di lain pihak Indonesia dituntut lebih
Selanjutnya secara
proaktif untuk mengimbagi image positif Obama
politik investasi AS member keuntungan karena
terhadap Indonesia Image positif tadi barn modal
mendorong kepada stabilitas ekonomi makro
awal untuk meningkatkan hubungan bilateral
Indonesia lalu stabilitas ekonomi makro ini
kedua negara Segala sesuatunya tergantung dari
membantu terciptanya stabilitas politik Dengan
seberapa jauh para pihak berhasil mengolah
kata lain investasi AS berdampak positif bagi
modal awal tadi Image positif Obama tidak
dinamika politik Indonesia Fenomena tingginya
serta menjamin membaiknya hubungan bilateral
nilai investasi AS menunjukan tetap tingginya
AS Indonesia
kepada pihak Indonesia
keberadaan Indonesia di hadapan AS Dalam hal
Selama ini Obama terkesan dengan kebijakan
ini AS tetap berpekepentingan melindungi Indo nesia dari badai krisis ekonomi yang berdampak
penanganan teror dan demokratisasi di Indonesia
kepada krisis politik seperti tahun 1997 Jadi
Ketegasan ini dibuktikan adanya hukuman mati
ada dimensi lain dari investasi AS di Indonesia
terhadap sejumlah pelaku teror di Indonesia Hukuman mati yang telah dilaksanakan itu cukup mengundang respon positif AS sebagai negara yang juga berperang melawan teroris Keberhasi
ketimbang hanya dimensi ekonomi semata Catatan Penutup Presiden AS mempunyai posisi strategic terhadap arah kebijakan luar negeri AS Presiden AS punya
peluang untuk mempengaruhi cumber sumber kebijakan luar negeri AS pemerintahan individu
iv
ii
seperti
sumber peranan
i
sumber
iii
sumber
sumber masyarakat
Sumber
pemerintah di sim dimaksudkan kantor kantor
pemerintahan AS dan birokrasi berada di bawah kontrol Presiden sehingga dapat dipastikan akan
mendukung garis kebijakan seorang Presiden AS Kontrol ini tidak bisa dipisahkan dari pengaruh
Presiden yang kuat karena seorang Presiden AS merupakan orang nomor satu di AS Dia dipilih langsung oleh mayoritas rakyat AS sehingga dia
Indonesia dipandang tegas terhadap teroris
lan Indonesia mclumpuhkan gembong gembong
teroris juga mengundang kekaguman AS
terhadap upaya penanganan teroris di Indoenesia Selanjutnya proses demokratisasi di Indoenesia
juga dipandang berhasil Indonesia berhasil melakukan transisi demokrasi dengan mulus
tanpa gejolak yang berarti Pemilu demokratis dan langsung telah dilakukan baik untuk Pilpres maupun Pilkada Walaupun dalam Pilkada terjadi riak riak konflik namun secara umum proses
politik itu diakui berhasil Atas keberhasilan itu
Obama berharap Indonesia menjadi inspirasi negara lain dalam melakukan demokratisasi
Yang perlu digarisbawahi hubungan In
sangat menyadari eksistensinya bahwa dirinya
donesia AS di era Obama bisa berkembang ke
kuat secara politik Namun demikian dia tetap
arah optimis tetapi bisa juga ke arah pesimis
memperhatikan suara Kongres AS khususnya
Pertama
dalam melakukan hubungan dengan negara lain
berkembang ke arah optimis jika kedua negara
karena Konstitusi AS artikel 10 memberi rambu
dapat mencapai kepentingannya dengan merujuk
rambu kepada Presiden AS dalam menjalankan
pada KSK IND AS sehingga MOU nya diimple
mesin kekuasaan yang terkait dengan negara
mentasikan secara nyata dan maksimal Kedua
asing
Sikap Presiden AS terhadap negara lain ditentukan oleh image nya terhadap negara
tersebut Image elit yang berpengaruh dapat mendorong kepada kebijakan perang atau damai Image Obama yang positif tentang Indonesia setidaknya dapat mendorong negara
hubungan bilateral kedua negara
hubungan bilateral kedua negara berkembang pesimis jika target target kepentingan kedua
negara tidak terpenuhi atau dengan kata lain j ika KSK IND AS tidak bisa dijabarkan lebih lanjut dalam program program nyata
Dengan demikian kuncinya terletak pada
sejauh mana MOU KSK IND AS bisa diter
ini memberi perhatian besar kepada Indonesia Selanjutnya hal ini jika terkelola dengan baik
jemahkan dalam tataran implementasi
dapat meningkatkan hubungan bilateral antara
AS akan bergerak menuju peningkatan hubungan bilateral baik secara kualitas maupun kuantitas
AS dan Indonesia
Jika
kedua negara mampu melakukannya Indonesia
257
Sebaliknya jika kedua negara tak mampu
Keohane Robert O dan Joseph Nye 1977 Power and
Independence World Politics in Transition
melakukannya atau Indonesia tidak sanggup meyakinkan AS tentang pentingnya KSK IND AS
image positif Obama akan kehilangan
momentum dan berlalu tanpa manfaat yang sig nifikan bagi kedua negara khususnya Indonesia
Boston Little Brown and Company Klingberg Frank L 1983 Cyclical Trends in Ameri can Foreign Policy Moods New York Univer sity Press of America Inc Rosenau James N 1969 International Politics and
Foreign Policy A Reader in Research and The Daftar Pustaka Aksan Hermawan 2008 Jangan Bunuh Obama Ja
ory New York Macmillan Publishing Co Inc Waltz Kenneth N 1995
karta Mizan
realist Theory dalam Controversion in Inter national Relations Theory Charles W Kegley
Irish D Marian 1965 Politics ofAmerican Demo cracy New Jersey Prentice Hall Inc Kegley Charles W Et al 1996 American Foreign Policy New York St Martin s Press Inc
Kelley Boorstin 1990 A History ofthe United States Masachusets Prentice Hall
Realist Thought and Neo
Jr
Ed
New York St Martin Press Inc
Hillary Dorong RI Perkuat Kepemimpinan ASEAN Harian Seputar Indonesia 25 Juli 2011
http
radhityanotes com read 2011 04 02 82 inilah isipidato lengkap obama di kampus univer sitas indonesia depok html
258
INDUSTRI TPT INDONESIA DALAM ACFTA Siapa Juragan di Pasar Domestik Oleh Agus R Rahman
Abstract
ACFTA was in force since January 2010 in six ASEAN countries and otherfour ASEAN countries in 2015 Implementation of thefree trade area between China and ASEAN countries is possible and becomes political and economic reality It is historical achievement in their relations in which prior to their relations are colored by tremendous crisis As free trade regions ACFTA banding almost 1 9 billion peoples represented as the biggest
free trade area in the world From the beginning ACFTA is further revitalization of AFTA that ASEAN countries prefer to be integrated by external actor in which China is more acceptable than Japan or South Korea ACFTA
will show opportunities andproblems for all economic actors around the region especially for Indonesia te aile
and textile product This makes Indonesian market as second market after China s market Indonesia still does not give the high priority in exportyet towardACFT4 but its percentage consistently tended to increased For import
Indonesia also increased thisfrom ACFTA countries Based on this national grasp Indonesian textiles and textile
products industry arefacing difficult periods especially expansion of China textile and textile product into hxlo nesian domestic market Fortunately Indonesian textile and textile products have received the world heritage in
which this emerged as new energyfor revitalization ofIndonesia textile and textile products in strengthening their competitive advantage and market shares in both domestic and international market Now and then Batik starts to be the most outstanding Indonesian icon Pengantar
membentuk pasar regional ternyata bersenyawa
Sejak 1 Januari 2010 ASEAN China Free Trade Area ACFTA sebagai suatu kawasan perda
dengan kekuatan kekuatan ekonomi global yang mengagendakan mekanisine perdagangan bebas
gangan bebas untuk barang mulai diberlakukan
sebagai perdagangan yang adil 3 Walaupun hal ini
antara China dengan enam negara anggota As sociation ofSouth EastAsian Nations ASEAN yaitu Brunei Darussalam Filipina Indonesia
hants diakui bahwa globalisasi dapat sa
Malaysia Singapura dan Thailand Akan tetapi empat negara anggota ASEAN lainnya seperti
Laos Kamboja Myanmar dan Vietnam baru akan memberlakukannya pada tahun 2015
Artinya ACFTA itu bukan lagi sekadar konsep tetapi is menjelma sebagai sebuah real itas politik dan ekonomi Secara politik ACFTA meru
pakan puncak keputusan strategis yang beram
di tengah masih kuatnya arus regionalisasi yang mencontoh model Uni Eropa UE t dan semakin mengototnya gelombang globalisasi
Secara
ekonomis kekuatan kekuatan ekonomi yang Lihat Caroline L Freund version
Regionalism and Permanent Di
International Finance Discussion Papers No 602
Washington DC Board of Governors of the Federal Reserve System Januari 1998
Lihat Jagdish Bhagwati In Defense ofGlobalLation Oxford Oxford University Press 2004
gaga
unttikmerealisasikanjanji janjinyayangsemakin
menjauh darn perdagangan yang adil 1 Sejak itu pula keenam negara anggota ASEAN atau ASEAN 6 bersama sama China seeara kolektif meletakkan tonggak sejarah bagi
pola hubungan mereka Hubungan mereka yang semula dipenuhi oleh kecurigaan tanpa hubungan
diplomatik kernudian berubah menjadi hubun gan yang bersahabat dalam hubungan diplomatik
yang semakin berarti Metnang normalisasi hubungan diplomatik antara China dengan Filipina Malaysia dan Thailand dilakukan lebih dahulu dibandingkan dengan hubungan diplo matik antara China dengan Brunei DflruSSalaill Lihat Johan Norberg Llenthcla Kapirali snt Glnhal Jakarta
Freedom Institute 2008 clan Joseph t Stiuht bali arunn Mwk
Makin Glo
London Penguin Book 2006
Lihat Joseph L Stiglitz Glohalisasi thin Ke ewu un Lrrithcr u Lemhaga Kerrang on huerna sioual Jakarta Ina PLINkitama 2003
259
Indonesia dan Singapura yang baru dilakukan pada dasawarsa 1990 an 1
ACFTA di mata pemimpin politik Indonesia adalah suatu sukses diplomasi terbesar pada
Sebagai suatu kawasan perdagangan bebas
dasawarsa 1990 an
tetapi ACFTA di mata
ACFTA membentuk zona yang memiliki hampir
para pelaku ekonomi produsen di Indonesia
1 926 miliar konsumen dibandingkan dengan
menjadi sebuah aneaman tantangan dan sekaligus
kawasan Asia Timur yang hanya 1 523 miliar
peluang yang akan menentukan arah dinamika
konsumen sebagaimana terlihat pada Tabel 1
perekonomian Indonesia Artinya ACFTA pun
dengan pendapatan nasional per kapita yang san
menjadi sebuah ancaman tantangan dan sekaligus
gat variatif di antara anggotanya Pada satu sisi
peluang bagi perindustrian Indonesia khususnya
Singapura merupakan negara anggota ASEAN
industri tekstil dan produk tekstil TPT sebagai
dengan nilai GDP yang tertinggi yang kemudian
satu sektor yang dimasukkan dalam kerangka
disusul oleh Brunei Darussalam
ACFTA
Sementara
itu Laos Kamboja dan Myanmar merupakan
Secara lebih khusus
ancaman tantangan
negara negara dengan nilai GDP terendah yang kurang dari seribu dolar AS Sebaliknya China
terutama dalam hat persaingan harga di pasar do
Filipina
mestik sebagai akibat dari membanjimya produk
Indonesia
Malaysia
dan Thailand
merupakan negara negara dengan nilai GDP yang
ini dirrahkan terhadap China yang diwujudkan
produk TPT China
Berdasarkan pantauan
mencapai besaran di atas seribu dolar AS Dengan
Kementerian Perdagangan terhadap impor lima
jumlah konsumen sebesar itu
produk tertentu
zona ACFTA
seperti alas kaki
elektronik
adalah Free Trade Area FTA terbesar di dunia
mainan anak anak makanan dan minuman serta
berdasarkan ukuran besaran penduduk yang mencapai 1 926 108 335 jiwa yang melampaui
TPT impor dari China memperlihatkan kecen
North American Free Trade Area NAFTA dan
mampu mencapai posisi dominan Impor TPT
EU baik secara sendiri sendiri maupim NAFTA
China menempati urutan kedua terbesar yang
dan EU digabung b Selain itu ACFTA pun juga merupakan FTA terbesar yang mampu dibentuk oleh negara negara berkembang atas dasar Gross
mencapai nilai 100 juta dolar Atnerika Serikat
Domestic Product GDP dan perdagangannya
dan sisanya dikuasai oleh Spanyol dan Inggris
setelah China bergabung dalam World Trade
Memang sebagai bagian dari peij anjian ACFTA
Organization WTO
negara negara anggota ACFTA bersepakat
Dengan demikian ACFTA
menjadi bersifat ambisius karena FTA ini tidak
derungan yang positif secara bertahap sehingga
AS setelah elektronik China yang mencapai 2 4 miliar dolar AS Impor TPT China bernilai 42
untuk menghapus bea masuk hingga not persen
hanya mengamanatkan liberalisasi perdagangan
Sebaliknya suatu fokus menjadi cukup relevan
barang dan jasa melainkan juga mendorong in vestasi dan kerja sama ekonomi yang lebih maju
untuk mempertimbangkan bagaimana industri
yang bukan hanya sekadar kawasan perdagangan
tersedia di China atau negara negara anggota
bebas melainkan juga mulai mengarah kepada
ASEAN lainnya
integrasi ekonomi
TPT Indonesia memanfaatkan peluang yang
Sebagai suatu ancaman tantangan ancaman mulai dirasakan menyesakkan sejumlah pabrik
TPT di Indonesia Walaupun Inerujuk kepada Hubungan diplomatik keenam negara anggota ASEAN dengan China tidak bersamaan ketika tiga negara anggota ASEAN
pelaku pedagang tingkat grosir tetapi hat ini
melakukannya pada tahun 1974 oleh Malaysia pada bulan
smlgguh menjadi pertanda yang perlu mendapat
Mei 1974 dan kemudian disusul oleh Filipina pada bulan Juni
perhatian serius para pelaku ekonomi produsen
1975 dan Thailand pada bulan Juli 1975 sedangkan tiga negara anggota ASEAN lainnya melakukannya setelah tahun 1990 an
Para pelaku tingkat grosir TPT di Jawa Barat
seperti Indonesia pada Juli 1990 dan Singapura pada bulan
mengurangi pesanan mereka sebesar 40
Oktober 1990 kemudian dilengkapi oleh Brunei Darussalam
pabrik sejak awal Desember 2009
ke
Para pelaku
pada bulan September 1991
6 Berdasarkan data prakiraan Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs per I Juli
grosir ini berharap untuk mendapatkan TPT acing dengan harga yang lebih murah pada awal
2009 jumlah penduduk NAFTA mencapai 451 399 697 jiwa
dan penduduk UE yang beranggotakan 27 negara berjumlah 957 918 105 jiwa
260
Lihat Produk China Dominasi hnpor RI co idlnode
hup lbata0ase
27579 diunduh pada 16 Juni 2010
tahun 20 10 1 Apakah ancaman tantangan ini akan
pasar domestik mereka 9 Pada tahun 1988 dua
menghancurkan kinerj a industri TPT Indonesia
dasawarsa sejak ASEAN dibentuk dan atau satu
Seberapa besar ACFTA sebagai ancaman atau
dasawarsa pelaksanaan PTA 52
peluang bagi industri TPT Indonesia
intra regional ASEAN merupakan perdagangan
perdagangan
bilateral Malaysia Singapura sedangkan perda gangan Singapura dengan Thailand dan Indonesia
Dari AFTA Menj adi ACFTA Sejaktahun 1992 negara negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Free Trade
Area AFTA secara bertahap hingga realisasinya secara penuh pada 2010 Pada tahun 2010 enam
hanya mencapai 31
yang didasarkan pada PTA hanya berpusar pada Singapura 10
Walaupun kemudian
negara pendiri ASEAN menghapus seluruh tarif
impornya sedangkan negara anggota ASEAN
Kondisi ini membuktikan
bahwa perdagangan intra regional ASEAN
dinaikkan hingga 40
margin preferensi
serta kandungan lokalnya
lainnya diberlakukan pada 2015 Untuk mencapai
diturunkan hingga 35
tujuan ini negara negara anggota ASEAN itu
untuk menciptakan liberalisasi perdagangan
PTA tetap saja mandul
memberlakukan kebijakan yang signifikan
intra regional ASEAN
dalam menurunkan tarif intra regional melalui
tar produk sensitif justru diperluas cakupan
Sementara itu
daf
mekanisme Common Effective Preferential Tariff CEPT atas barang barang yang diperdagangkan
produknya Hal ini menunjukkan bahwa PTA
dimotivasi oleh suatu strategi substitusi impor
di jajaran negara anggotanya Mekanisme ini
daripada perdagangan yang terbuka dan tujuan
mencapai sekitar 40
persyaratan kandungan
tujuan investasi Akibatnya kegagalannya PTA
ASEAN Pembentukan AFTA melalui CEPT
cenderung bersifat politik yang berkenaan dengan
dinilai suatu langkah yang berani setelah kekece
masih kuatnya aspek nasionalisme dalam penge
waan terhadap Preferential TradingArrangement
lolaan perekonomian nasional masing masing negara anggota 17
PTA di lingkungan ASEAN
Kegagalan penerapan PTA di lingkungan
Ketika PTA ASEAN dilancarkan pada
tahun 1977 dengan pendekatan product by
ASEAN membuktikan kegagalan Deklarasi
product negara negara anggota ASEAN secara
Bangkok tahun 1975 yang diformat sebagai
bersama sama bertujuan untuk merealisasikan liberalisasi perdagangan sesama negara anggota
PTA Asia yang pertama di antara negara negara berkembang 12 Akan tetapi kegagalan ini tidak
ASEAN Dalam konteks ini margin preferen
mampu membendung ambisi negara negara
sinya hanya mencapai 10
anggota ASEAN untuk tetap memperlihatkan
secara sukarela
yang dinegosiasikan
Preferensi ini mensyarat
kan kandungan lokalnya sebesar 50 tetapi
Akan
negara negara anggota ASEAN ketika
komitmennya menuju integrasi kawasan yang lebih maju
Hal ini dibuktikan dengan pem
berlakuan mekanisme baru dengan sebutan
itu lama sama memperkenalkan daftar produk 9 Suthiphand Chirathivat
ASEAN Economic Integration with
sensitif yang mencakup sebagian besar produk
the World through AFTA
perdagangan intra ASEAN untuk melindungi
in the Changing International Economy Singapura ISEAS
industri dalam negeri tertentu Tampaknya hal
2000
ini memperlihatkan kondisi bahwa negara negara anggota ASEAN saat itu tidak sungguh sungguh untuk mempercepat ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas Ketidaksungguhan mereka
dalam Joseph L H Tan Ed
AFTA
h1m 23 24
Alfredo C Robles
The ASEAN Free Trade Area and the
Construction of a Southeast Asian Economic Comunity in East Asia Asian Journal ofPolitical Science Vol 12 2 Desember 2004
hlm 91
11 Lay Hong Tan dan Samtani Anil
The Sifting Paradigm in
dikarenakan perekonomian sesama negara ang
Regional Economic Integration the ASEAN Perspective
gota ASEAN tidak bersifat komplementer
Agustus 2002 him 3 diunduh dari Social Science Research
disamping setiap pemerintahan harus melindungi
Network SSRN pada 10 Juli 2010 dengan file doi 10 2139
atau SSRN id325484 atau lihat juga hap Assrmcom ab stract
325484
12 Lihat Sayantan Gupta
The Bangkok Agreement Prospects
Ihttp www indotextiles com index php option com content
for Trade Expansion in the Asia Pacific Region
task
2009 hhn 1
2010
view
id 1095
Itemid
72
diunduh pada 9 Februari
22
25 Agustus
14 diunduh dari Social Science Research Network
SSRN 10 Juli 2010 lihat http
ssrn com abstract 1461374
261
Tabel 1 Penduduk ASEAN 10 dan ACFTA Kawasan Asia Timur Tahun 2009 Pendapatan Nasional Per Kapita
Penduduk Negara
No
Nilai
Urutan
Jumlah
Urutan Indonesia
4
234 181 400
144
2 230
2
Filipina
12
92 226 600
153
1 790
3
Vietnam
13
85 789 573
172
1 010
4
Thailand
21
63 525 062
121
3 760
5
Myanmar
24
50 020 000
6
Malaysia
43
28 306 700
89
7 230
Kamboja
66
14 805 000
185
650
104
6 320 000
177
880
33
37 220
1
7 8
Laos
9
Singapura
115
4 987 600
10
Brunei Darussalam
172
400 000
Kurang dari 995
Lebih dari 12 196
580 561 935
ASEAN 10
11
China
1
1 338 520 000
124
3 620
12
Hong Kong
98
7 026 400
40
31 420
1 926 108 335
ACFTA
China
1
1 338 520 000
124
3 620
7 026 400
40
31 420
3
Hong Kong Jepang
98
10
127 360 000
32
37 870
4
Korea Selatan
25
49 773 145
54
19 830
1
2
US
1 522 679 545
Asia Timur Kawasan Asia Timur tanpa Taiwan dan Korea Utara
Sumber Untuk jumlah penduduk datanya diambil dari United Nations Department of Economic and Social Affairs 2009 dan untuk pendapatan nasional per kapita diambil dari World Bank World Development Indicators Database Juli 2010
CEPT Sayangnya dengan mekanisme CEPT
Disayangkan pada awalnya AFTA tidaklah
ini pun masih memberikan konsekuensi yang kecil terhadap perdagangan intra regional Dengan demikian CEPT pun masih mengandung permasalahan yang krusial bagi percepatan
sejalan dengan GATT Akan tetapi AFTA yang
perdagangan intra regional 13
perdagangan bebas di antara negara negara
Belajar dari pengalaman kegagalan penera
kemudian dilengkapi dengan perangkat lainnya sehingga menjadi konsisten dengan aturan GATT
tentang upaya upaya pembentukan kawasan berkembang 11 Belum lagi AFTA tercapai secara
pan PTA dan kurangnya percepatan CEPT di
utuh untuk seluruh anggota negara ASEAN
lingkungan ASEAN tersebut
AFTA memasukkan China sehingga menjadi
negara negara
ASEAN kemudian mengubah sikapnya yang semula menolak pembentukan pasaran bersama
regional atau kawasan perdagangan bebas
se
ACFTA
Pada bulan November 2002 negara negara
anggota Association of South East Asian Na
raya menegaskan kembali peranan ASEAN
tions
sebagai fasilitator koordinasi kebijakan dan
suatu perjanjian Framework Agreement on
kerja sama ekonomi Perubahan sikap ini lebih
ASEAN China Comprehensive Cooperation
bersifat eksternal daripada internal sehingga
pada negara negara anggota ASEAN sepakat
yang disingkat sebagai Framework Agreement yang dikenal kemudian sebagai ACFTA
merumuskan Deklarasi Singapura tahun 1992
Berdasarkan perjanjian ini para pihak tersebut
yang membentuk AFTA 14
sepakat untuk membentuk FTA pada tahun 2010
ASEAN
dan China menandatangani
untuk negara negara ASEAN 616 dan tahun 2015 Lihat Miriam Manchin dan Annette O Pelkmans Balaoing Clothes without an Emperor Analysis of the Preferential Tar
iffs in ASEAN
Development Studies Working Papers Centro
15 Alberta Fabbricotti
The ASEAN Free Trade Area AFTA
and Its Compatibility with GATT WTO
Asian Yearbook of
Studi Luca d Agliano No 223 Januari 2007
International Law Vol 8 2003
14Lay Hong Tan dan Samtani Anil Op Cit hlm 4
16 Negara negaraASEAN 6 adalah lima negara pendiri ASEAN
262
hlm 37 58
untuk empat negara anggota ASEAN lainnya 17
negara negara ASEAN berkat investasi asingnya
Sejak awal ACFTAmembedakan antara negara
di kawasan yang sedang tumbuh Jadi pada tahun
negara anggota ASEAN sendiri yaitu antara
2010 ASEAN secara sekaligus menuntaskan
ASEAN 6 yang lima di antaranya diasumsikan
AFTA dan ACFTA yang memperlihatkan fakta
sebagai negara pendiri dengan ASEAN 4 yang
bahwa negara negara di lingkungan ASEAN cenderung berintegrasi berkat tekanan atau godaan dari aktor eksternalnya Hal ini adalah yang kedua kalinya setelah diintegrasikan dalam
merupakan negara negara anggota barn
Sejak kesepakatan ini digulirkan para pihak
berusaha untuk menindaklanjuti agar momennya tetap terjaga sesuai dengan arah dan komit
mekanisme investasi asing oleh Jepang selama
men bersama yang diwujudkan dalam bentuk beberapa kesepakatan lainnya Suatu perjanjian
tiga dasawarsa sebelumnya
yang mencakup liberalisasi perdagangan untuk
bersedia bergabung dalam AFTA untuk menjadi
ASEAN baik bagi pasokan energi dan bahan baku untuk industrinya maupun pasar ekspor bagi produk pertanian dan industrinya Me mang China sangat getol untuk mencari mitra kerja lama bidang energi di kawasan ASEAN disamping upaya upaya untuk mengembangkan perdagangan yang dikaitkan dengan investasi di
ACFTA daripada negara ini membentuk pen
luar negeri 18
barang berlaku mulai 20 Juli 2005 disamping suatu perjanjian yang meliputi liberalisasi perdagangan untuk jasa berlaku sejak Juli 2007
Yang menarik adalah mengapa China dan
bukannya Jepang atau Korea Selatan yang
Alasan keempat adalah China mengandalkan
gelompokan serupa dengan dua negara lainnya
di kawasan Asia Timur Alasan pertama adalah
Posisi Indonesia dalam ACFTA
alasan demografis Konsumen AFTA memang
Kawasan ACFTA merupakan kawasan konsumen
lebih besar dibandingkan dengan konsumen Jepang dan Korea Selatan Penduduk ASEAN 10
mencapai 581 juta jiwa merupakan pasar yang sangat potensial dibandingkan dengan pasar
Jepang dan Korea Selatan yang penduduk kedua negara ini hanya mencapai 177 juta jiwa Walaupun begitu sebagai alasan kedua
terbesar di dunia yang hampir mencapai 1 95 miliar jiwa dengan kekuatan pendapatan per
kapitanya yang sangat bervariatif Selain itu
perekonomian di kawasan ini pun mengandung suatu pertanda ganda dalam pengertian bahwa sebagian negara menerapkan sistem perekono
China melihat bahwa konsumen di negara negara
mian terbuka dengan mekanisme pasar sebagai tonggaknya dan sebagian lagi dengan sedikit
ASEAN ini menunjukkan preferensi yang lebih
warna sosialismenya masing masing negara
terhadap produk dengan harga yang murah dan tidak menuntut standar produk dan kualitas
teknik yang tinggi Selain itu China Jepang
dan Korea Selatan tampaknya saling bersaing di pasar internasional untuk mencari pasar pasar baru Bahkan pengaruh China di kawasan Asia
Tenggara ini lebih dominan daripada Jepang dan Korea Selatan
Sebagaimana terlihat pada tabel 1 pasar terbesar dalam kawasan ACFTA adalah China dengan 69 59
dari keseluruhan kawasan
ACFTA yang kemudian disusul Indonesia sebagai posisi kedua dengan 12 16
dari total
kawasan ACFTA Selain itu konsumen Indonesia merupakan konsumen menengah karena memiliki
pendapatan per kapita sekirar 2 230 dolar AS se
Alasan ketiga merujuk kepada pengaruh
tahunnya yang juga masih di bawah pendapatan
China atau faktor China di negara negara anggota ASEAN Bahwasanya pengaruh China itu lebih dominan dibandingkan dengan Korea
per kapita konsumen China yang mencapai 3 620
Selatan dan Jepang Jepang memang dominan di
pendapatan per kapita konsumen Malaysia yang
dolar AS setahunnya Pendapatan per kapita konsumen Indonesia sebesar ini masih di bawah
yaitu Filipina Indonesia Malaysia Singapura dan Thailand
ditambah dengan Brunei Darussalam yang bergabung pada tahun 1990
18 Lihat Yasmin Sungkar ASEAN China FTA Komitmen dan Implikasi Ekonominya dalam Rama S Inayati Ed ASEAN
Keempat negara anggota ASEAN lainnya adalah Kamboja Laos Myanmar dan Vietnam
China FTA Akselerasi Menuju East Asia Community EAQ Jakarta LIPI Press 2006
263
Tabel 2 Perbandingan antara Nilai Total Ekspor Impor Indonesia dengan Nilai Ekspou1inpor Indonesia ke dari Pra ACFTA ACFTA dalam No
Tahun
terhadap Total Ekspor Impor Tahun 2003 2010 dalam Juta Dolar AS
Mai
Mai
Total Ekspor
Total Impor
Mai Ekspor ke ACFTA
Impor dan ACFTA
1
2003
61 058 3
32 550 7
14 528 0 23 79
10 687 4 32 83
2
2004
71 584 6
46 524 5
17 602 2 24 59
15 595 7 33 52
3
2005
85 660 0
57 700 7
22 487 3 26 25
22 882 8 39 66
4
2006
100 798 6
61 065 5
26 826 7 26 61
25 607 5 41 93
5
2007
114 100 9
74 473 4
31 967 6 28 02 x
32 350 1
6
2008
137 020 4
129 197 3
38 807 3 28 32
56 215 0 43 51
7
8
1
116 510 0
96 829 2
36 123 3 31 00
41 724 2 43 09
2010
47
41 197 0
15 358 1
18 611 2 45 18
32 28
o
43 44
2009
10
o
Januari April 2010
Sumber Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indikator Ekonomi Mei 2010 Jakarta Badan Pusat Statistik 2010
mencapai 7 230 dolar AS dan Thailand dengan pendapatan per kapita sebesar 3 760 dolar AS
Walaupun jumlah penduduk China meru
kurun waktu 2003 2009 adalah lebih besar dari ekspornya yaitu mencapai lebib dari 30 Kelima Indonesia mengalami surplus dalam
pakan pasar terbesar dalam ACFTA China
perdagangannya ke kawasan pra ACFTA dalam
tampaknya tidak merasa takut akan impor dari
negara negara ASEAN ka rena mereka yang akan
tabun 2003 2004 dan 2006 tetapi mengalami defisit dalam kurun waktu 2005 2007 2009 serta
memasuki pasar China llarus berhadapan dengan
termasuk periode lanuari April 2010
produk China yang berharga murah Bahkan China dapat memanfaatkan pasar ACFTA kes epuluh negara negara anggota ASEAN sebagai pasar baru produk China
Dalam hal ini Indonesia justru mem
perlihatkan perkembangan yang menarik perhatian dalam memanfaatkan pasar ACFTA sebagaimana perkembangannya tergambar
pada Tabel 2 Pertama total ekspor dan impor
Berdasarkan perkembangan tersebut Indo
nesia dalam konteks ACFTA cenderung dijadikan pasar bagi produk negara negara yang tergabung dalam ACFTA Fenomena sebagai pasar dalam konteks ACFTA akan menjadi dominan pada tahun tahun berikutnya sebagai konsekuensi pembentukan ACFTA Fenomena sebagai pasar
bukan somata mata karena kurangnya daya sa ing tetapi juga dipengaruhi oleh konsumen
Indonesia selama kurun waktu 2003 2008
Indonesia sendiri yang cenderung preferensinya
mengalami peningkatan kecuali tahun 2009
terhadap produk dari luar negeri daripada produk
yang mengalami penurunan Dalam kondisi ini
Indonesia sendiri
Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan intemasionalnya selama kurun waktu 2003 2009
Total ekspor Indonesia selama kurun waktu 2003 2009 tumbuh rata rata sebesar 12 15
termasuk periode Januari April 2010 Kedua
setiap tahunnya tetapi impornya tumbuh lebih
perkembangan ekspor dan impor Indonesia
besar daripada ekspornya dengan rata rata sebesar
ke kawasan pra ACFTA selama kurun waktu 2003 2009 memperlihatkan keeenderungan
23 86
yang sama dengan perkembangan total ekspor
1nampu memproduksi barangnya dengan harga
dan impor Indonesia Ketiga persentase nilai ekspor Indonesia ke kawasan pra ACFTA selama
kurun waktu 2003 2004 kurang dari 25 persentase ini melebihi 25
tetapi
19 Selanjutnya kondisi ini menjadi tan
tangan bagi para pelaku produsen Indonesia agar
yang lebih bersaing lagi Tampaknya Indonesia
belum dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada dalam kawasan ACFTA Sejalan dengan per
selama kurun waktu
baikan daya saing ini konsumen Indonesia perlu
2005 2009 Yang menarik persentase ekspor
diimbau untuk mengubah preferensinya terhadap
Indonesia ke kawasan pra ACFTA pada tahun 2009 sudah melewati 30
Keempat persentase
impor Indonesia ke kawasan pra ACFTA selama 264
Lihat Badan Pusat Statistik Inc ikator Ekonomi Mei Jakarta Badan Pusat Statistik 2010
010
produk nasionalnya sendiri Konsumen Indonesia
pernah berpredikat sebagai primadona ekspor
diharapkan mulai belajar untuk mencintai produk
tetapi sekarang ini predikat itu memudar
nasional daripada produk luar negeri Dalam hal
Walaupun begitu industri TPT nasional tnasih
ini pendidikan untuk mencintai produk nasional
memperlihatkan diri sebagai sate produk ekspor
menjadi sangat strategis untuk tetap mendominasi
unggulan Status perkembangannya sekarang ini
pasar domestik Di samping itu dalam jangka
tentunya tidak muncul begitu saja melainkan
panjang Indonesia pun diharapkan agar mampu
dalam konteks kurun waktu kesejarahannya
mengembangkan kemampuan teknologisnya
yang panjang sejak awal keberadaannya di Indonesia Penelusuran ke titik awal keberadaan
untuk mengembangkan pembentukan kapital nasionalnya sendiri seperti penguasaan teknologi
nya di Indonesia memang behmt dapat dipastikan
prosesnya dalam rangka mendukung industri nasional Hal ini akan sangat penting untuk
karena minimnya stud historis tenting industri TPT yang cukup mendalam Memang beberapa
investasi nasional baik di dalam negeri maupun
studi pernah dilakukan tetapi kebanyakan stttdi
investasi ke luar negeri
ini berkaitan dengan penyusunan skripsi S 1 di
Dengan demikian Indonesia dalam ACFTA
beberapa perguruan tinggi
memperlihatkan posisinya sebagai objek atau
Pada umumnya masyarakat suku bangsa
pasar bagi produk negara negara mitranya
yang hidup sepanjang kepulauan Nusantara me
daripada sebagai subjek dalam konteks ACFTA Indonesia tampaknya dimanfaatkan sebagai pasar
miliki kemampuan komunitas untuk nlemenuhi
produk negara negara mitra ACFTA daripada
nitas mereka ittt ditunjukkan oleh kemampuan
Indonesia memanfaatkan pasar negara negara
setiap suku bangsa di Indonesia dalam pembuatan kain tenun tradisional mereka Akibatnya mereka dikenal sebagai peinbuat jems kain tenon dan
mitra ACFTA Memang defisit dalam konteks ACFTA masih dapat dibayar oleh hasil surplus perdagangan internasionalnya Akan tetapi
kebutuhan sandang mereka Kemampuan komu
secara strategi jangka panjang pasar produk
rajut tradisional yang bernilai tunggi seperti kain tenon Silungkang di samping tentunya termasuk
Indonesia di pasar internasional tenuu akan dapat
kegiatan membatik sebagai suatu aktivitas
direbut oleh negara negara mitraACFTA sepan
managerial Kondisi ini menjadi ancaman jangka
kesenian sejak kerajaan Hindu di Indonesia khususnya sejak zaman Kerajaan Majapahit dan penkembangannya pada zaman Kerajaan Mataram dan kemudian berlanjut pada masa
panjang yang serius
Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta
jang Indonesia tidak mampu memperbaiki daya saingnya baik dalam konteks produk maupun
in
Industri TPT Indonesia dalam CAFTA Sejalan dengan dinamika perekonomian Indo nesia sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga
sekarang ini yang diwujudkan dalam serangkaian tahapan dan krisis 20 industri TPT di Indonesia mampu berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian nasional
Industri TPT nasional
diarahkankepada pemcnuhan kebutuhan sendiri daniatau kepentingan senj budaya Baru pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 kesenian
batik meluas sebagai kesenian milik rakvat
Indonesia yang tidak inerujuk kepada suku Jawa saja Padamasa ini batik vang dihasilkan bcrupa
batik tulis hingga awal abad ke 20 dan batik cap baru dikembangkan pada akhir Perang Dania I2
OUntuk ulasan krisis dalam kunm waktu 1960 1980 an lihat Iwan JayaAzis Indonesia dalam John Williamson Ed The Political EconomyofPolicyReform Washington D C hlsti tute for International Economics 1994
h1m 385 416 untuk
uraian krisis dalam kurun waktu 1960 1990 an lihat Wing Thye
Pada masa
produk pakaian tenun rajut dan batik lebill
Periode ini diasumsikan sebagai periode
pra sejarah bagi industri TPT di Indonesia Kemampuan tradisional tersebut kemudian
ditunjang oleh penguunaan alatnya yakni Alat
Woo Brice Glassburner dan Anwar Nasution 11acroe conomic
Policies Crises andLong Term Growth inlsrdonesia 1965 90 Washington D C The World Bank 1994 untuk analisis krisis pada 1997 1998 lihat World Bank Indonesia in Crisis A Macroeconomic Update Washington D C The World Bank
1998
dan World Bank Jndonesia from Crisis to Opportunity
Washington D C
The World Bank 1999
Ilyaul Ulum M D
ekonomian Nasional
Batik dan Konuibusin a tcrhadap I cr Jm na R v ri E lunrnal Unilvi w
Muhannnadhvah Malai r Vol 42 2009
Lihat Sejarah Batik di Indonesia hup
him 23 esnnaharih siic 0
net Srjuruh 6atilchtml diundull pada 9 Juli 2010
26 5
Tenun Bukan Mesin ATBM atau Textile Inricht
seluruh Indonesia Perkembangan ini mungkin
ing Bandung TIB Gethouw yang ditemukan
ditunjang oleh kebijakan ekonomi pemerintah
oleh Daalennoord pada tahun 1926
pada awal awal kemerdekaan Misalnya pada
Secara
teknis ATBM merefleksikan cara atau metode
kurun waktu 1945 1949 kebijakan ekonomi
pertenunan dan perajutan sederhana untuk
pemerintah ketika itu lebih difokuskan pada re
memproduksi kain tekstil tradisional seperti
habilitasi pabrik pabrik yang rusak sebagai akibat perang dan perbaikan sarana fisik dan mendorong
sarung kain panjang lurik stagen atau sabut dan selendang Penggunaan alat ini memungkinkan
perluasan fasilitas fasilitas fisik dan pengadaan
berubahnya konsentrasi pembuatan kain tenun
sarana baru dalam perindustrian Pada masa ini
tradisional maupun batik yang semula hanya
Badan Usaha Milik Negara BUMN dan Badan
kebutuhan sendiri dan bersifat kultural mulai
Usaha Milik Daerah BUMD ditugaskan untuk
bergerak kepada kegiatan komersial walaupun
melakukan intervensi dalam perekonomian
masih dalam taraf industri rumahan Kondisi
nasional secara menyeluruh 21
ini sekaligus mengakhiri masa prasejarah dan
Perkembangan industri TPT Indonesia sejak
mengawali tahap cikal bakal pembentukan
saat itu dan selanjutnya mengikuti dinamika per
industri TPT di Indonesia pada akhir dasawarsa
ekonomian Indonesia yang lebih banyak disuntik
1920 an
oleh konflik Indonesia Belanda selama kurun
Dengan ditemukannya ATBM ini
industri tekstil berkembang sejak tahun 1929 dalam Skala industri rumahan
Sepuluh tahun kemudian
waktu 1945 1949 dan berlanjut sampai tahun
1962 Kondisi ini memberi dampak perusak yang industri tekstil
luar biasa bagi penyusunan tatanan perekonomian
memasuki tahap mesin dengan diciptakannya Alat Tenun Mesin ATM yang untuk pertama
nasional Presiden Soekarno selama dua puluh
kalinya digunakan di daerah Majalaya
dan ekonomi Indonesia secara terus menerus
Barat
pada tahun 1939
Jawa
Penggunaan ATM
menjadikan industri tekstil ini memasuki tahapan
tahun berusaha untuk menyusun bentuk politik
tetapi sia sia dalatn menemukan dasar kebijakan perekonomian nasional 21
komersial Listrik sebagai bahan bakar energinya
Walaupun begitu Presiden Soekarno sempat
memang sudah masuk ke daerah Majalaya sejak empat tahun sebelumnya 1935 23 Sejalan dengan
melancarkan kebijakan Sandang Pangan Rakyat Kebijakan yang memandang bahwa batik sebagai
perkembangan ini
pakaian umum ini sangat menguntungkan pihak
para pelaku industri batik
rumahan kemudian membentuk koperasi batik
GKBI karena GKBI mendapat perlindungan
sebagaimana para pengrajin batik di Pekajangan
seperti tunjangan harga kain putih dan hak
yang membentuk koperasi batik pada tahun 1937
peredaran secara monopolis Dengan kebijakan
dan kemudian semakin marak pembentukan
ini pemerintah ketika itu menargetkan untuk
koperasi batik di berbagai daerah 24 Dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
cikal bakal industri
TPT kemudian menjadi modal bagi tahap
menyuplai batik cap yang murah kepada orang awam Pada akhirnya para pembatik di berbagai
daerah memperoleh banyak keuntungan
Pada
dasawarsa 1950 an pemerintah melalui Bank
pembentukan awal industri TPT di Indonesia
Industri Negara mendukung pendirian industri
yang ditandai dengan dibentuknya Gabungan
baru seperti industri pemintalan yaitu Nawnloze
Koperasi Batik Indonesia
Vennootschap NV Pemintalan Jantra dan PT
GKBI pada tanggal
18 September 1948 di Yogyakarta dengan tujuan untuk mempersatukan kekuatan dan
potensi koperasi batik yang menyebar di
25 TitikAnas
Industri Manufaktur Indonesia Perjalanan Lima
Puluh Tahun
dalam Bantarto Bandoro et al
SetengahAbadKemerdekaan Indonesia
Ed
Rcfleksi
Jakarta CSIS 1995
hhn 739
23 Lihat
Bagian II Industri Tekstil dan Produk Tekstil TPT
Indonesia
diunduh pada 8 Februari 2010 dari hap egismy
26 Lihat JAC Mackie
Periode 1941
1965 sebagai Selingan
dalam Pembentukan Ekononu NasionaL Bagaimana Sebaiknya
wordpress com 2008 04 18 bagian ii industri tekstil dan
Kita Menafsirkan
produk tekstil tpt indonesia
Historis Ekonomi Indonesia
dalam I Thomas Lindblad
Yogyakarta
Asia Tenggara UGM Pustaka Pelajar 2002
Ed
Fondest
Pusat Studi Sosial hhn 394 415
Lihat Sejarah Terbentuknya Gabungan Koperasi Batik Indo
nesia
diunduh dari http
aziz27 wordpress com 2009 06 29
gabungan koperasi batik indonesia pada 26 Agustus 2010
266
2 Lihat
Indonesia
Sejarah Terbenhiknya Gabungan Koperasi Batik
Op Cit
Pemintalan Kakas Cilacap serta pabrik karung yang bernama NV Pabrik Karung Rosella 28 Studi yang dilakukan oleh Inggrid Palmer dan Lance Castle mengungkapkan tentang bagaimana Industri TPT Indonesia tumbuh secara luar biasa alas dasar penggunaan alat ATBM dan ATM
tahun 1965 an menjadi satu dengan nama OPS
Tekstil dengan beberapa bagian menurut j atau subsektornya yaitu pemintalan spinning pertemman
weaving
perajutan knitting
dan
penyempumaan finishing Disamping organisasi bentukan pemerintah tersebut industri TPT di
selama kurun waktu 1930 1969 Jumlah ATBM
Indonesia pun hingga tahun 1970 diwarnai oleh
meningkat lebih dari 1 000 kali lipat dalam
berbagai organisasi seperti Perteksi Printer s Club
jangka waktu 39 tahun dari 257 ATBM pada tahun 1930 menjadi 280 000 ATBM pada tahun
kemudian menjadi Textile Club
perusahaan mi
1969 Sementara itu jumlah ATM meningkat
lik pemerintah Industri Sandang Pinda Sandang Jabar Pinda Sandang Jateng Pinda Sandang
613 kali lipat dalam jangka waktu 39 tahun dari
Jatim
hanya 44 ATM pada tahun 1930 menjadi 27 000
akhirnya tanggal 17 Juni 1974
ATB pada tahun 1969 29 Hal ini menunjukkan
organisasi dalam lingkup industri TPT tersebut melaksanakan kongresnya yang menyepakati
fakta bahwa transformasi dalam industri TPT
berlangsung sangat cepat yang didominasi oleh sektor tenun tngan di sentra tekstil Bandung Majalaya hingga tahun 1960 30
dan Koperasi GKBI Inkopteksi
Pada
organisasi
pendirian Asosiasi Pertekstilan Indonesia API
dan sekaligus menjadi anggota API 32 Pascapembentukan API atau pasca pem
Selanjutnya pada masa dasawarsa 1960 an
berlakukan Undang undang UU Penanaman
industri TPT di Indonesia memasuki tahap pembangunan Tahap pembangunan Industri
Modal Asing PMA perkembangan industri TPT memasuki tahap yang baru ketika investasi asing
TPT ini justru berlangsung dalam konteks yang
mulai merambah sektor TPT Hal ini ditandai
tidak menguntungkan
oleh masuknya investasi dari Jepang di subsektor
yakni iklim ekonomi
terpimpin pada masa Orde Lama selama kurun
industri hulu spinning dan man madefiber making
waktu 1958 1965 Kondisinya diawali oleh
Pada periode 1970 1985 industri TPT Indonesia
kemandekan perekonomian hingga berpuncak pada kekacauan perekonomian Indonesia 31
tumbuh lamban serta terbatas dan hanya mampu
Ketika itu pemerintah Indonesia membentuk
gan segmen pasar menengah rendah Sebaliknya
Organisasi Perusahaan Sejenis
OPS
sesuai
memenuhi pasar domestik substitusi impor den setelah tahun 1986 industri TPT Indonesia mulai
dengan sektomya seperti OPS Tenun Mesin
tumbuh pesat karena dua sebab Pertama iklim
OPS Tenun Tangan OPS Perajutan OPS Batik
usaha di dalam negeri sudah kondusif seperti
dan lain sebagainya OPS ini dikoordinasikan
regulasi pemerintah yang efektif dengan fokus
oleh Gabungan Perusahaan Sejenis
pada ekspor non migas
GPS
Kedua
industri TPT
Tekstil yang pengurusnya ditetapkan dan
Indonesia mampu memenuhi standar kualitas
diangkat oleh Menteri Perindustrian Rakyat
yang tinggi untuk memasuki pasar ekspor di
Usai pembentukan OPS sektoral dalam industri
segmen pasar atas fashion
TPT ini OPS dan GPS dilebur pada pertengahan
as John O Sutter Indonesianisasi Politics in a Changing
Periode 1986 1997 adalah masa globalisasi
industri TPT yang ditandai oleh masuknya produk TPT dalam Babak Perundingan Uruguay
Economy 1940 1955 Vol II Sovereign Indonesia Strive for a National Economy New York Cornell University 1959
Kinerja ekspor industri TPT Indonesia terus
hlm 786 790
meningkat dan membuktikan sebagai industri
29 Lihat Ingrid Palmer dan Lance Castles The Textile Industry
yang strategis dan sekaligus sebagai andalan
dalam Bruce Glassburner Ed
penghasil devisa negara sektor non migas Pada
The Economy of Indonesia
Selected Reading New York Cornell Univerity Press 1971 hlm 319 lihat juga Soeri Suroto nesia
Sejarah Kerajinan di Indo
Prisma No 8 Agustus 1983
periode ini pakaian jadi merupakan komoditas primadona sedangkan pada periode 1998 2002
31 Ingrid Palmer Textiles in Indonesia Problem of Import Substitution
New York Praeger 1972
31 Mari Pengestu
Sekilas Pandang Perekonomian Indonesia
selama 50 Tahun Merdeka
Ed
Op Cit hlm 628
dalam Bantarto Bandoro et al
32 Lihat Bagian II Industri Tekstil dan Produk Tekstil
TPT Indonesia
Op Cit
33 Lihat Agus R Rahman Ed Globalisasi di Indonesia
Globalisasi dan Gerakan Anti
Jakarta LIPI Press 2007
267
Tabel 3 Ekspor Industri TPT Indonesia ke AFTA dan ACFTA Tahun 2007 2008 dan Jan Nfar 2010 Jan Mar 2010
2008
2007
Negara
No
3 603 394
1 038 454
1
Brunei Darussalam
2 982 829
2
Filipina
92 285 751
69 321 341
15 337 304
48 747 027
3
Malaysia
289 019 573
229 253 840
4
Singapura
159 263 498
124 533 686
23 321 918
5
Thailand
123 109 617
143 150 167
33 779 086
AFTA
666 661 628
569 862 428
122 223 789
China
163 721 664
178 413 559
61 443 646
Hong Kong
119 225 322
83 547 463
0
ACFTA
949 643 653
831 823 450
183 667 435
6
7
Sumber Bahan diolah dari data Badan Pusat Statistik Ekspor Impor 2007 2008 dan Ekspor Maret 2010
industri TPT memasuki masa paling sulit Kiner a
ini menandakan fakta bahwa industri TPT di
ekspor TPT nasional menunjukkan arah yang
Indonesia memasuki tahapan krisis pertama yang
bersifat fluktuatif Pada periode ini kinerjanya
sesungguhnya industri TPT Indonesia belum se
dapat dikatakan sebagai periode chaos rescue dan
lesai secara tuntas mengantisipasi kondisi krisis
survival 14 Industri TPT di Indonesia memasuki
Pada waktu berikutnya industri TPT Indonesia
masa senj a karena berbagai hambatan baik dalam
pun memasuki tahapan krisis yang kedua ketika
negeri maupun internasional yang memerlukan perjuangan panjang dan berkelanjutan 35 Bahkan
pada tahun 2005
sejak tahun 2002 industri TPT Indonesia diha dapkan pada kondisi persaingan sejalan dengan
ASEAN berancang ancang mengembangkan AFTA menjadi ACFTA yang akan direalisasikan
pemberlakuan AFTA yang membuka persaingan
pada bulan Januari 2010
baik antarpasar maupun antarpelaku industri di
tingkat ASEAN Pasar TPT domestik akan disu supi produk sejenis dari sesama negara negara
anggota ASEAN Konon industri TPT kurang
kuota tekstil TPT di negara
maju dihapuskan serta negara negara anggota
Periode 2003 2006 merupakan periode out
standing rehabilitation normalization dan expansion quo vadis Upaya revitalisasi ini berlangsung seperti jalan di tempat yang disebabkan oleh
maksimal untuk mempersiapkan diri sehingga
multi kendala Di antara multi kendala ini yang
kelihatan bahwa daya kompetitif industri TPT
utama adalah
Indonesia terasa tercecer karena tidak dipersiap kan sejak sepuluh tahun yang lalu 36
pertengahan tahun 2007 industri TPT memasuki
Dengan kata lain industri TPT Indonesia
i
sulitnya sumber pembiayaan
dan ii iklim usaha yang tidak kondusif Periode
pada awal abad ke 21 juga dihadapkan kepada
tahap restrukturisasi permesinan bersamaan dengan ancaman tantangan dan peluang dari
kecenderungan arus regionalisasi seperti AFTA
terbentuknya ACFTA Dalam pembentukan ini
yang kompetisinya semakin meningkat 31 Hal
China menjadi motor penggerak dalam konteks ACFTA dan ACFTA sendiri tidaklah berdiri
Lihat
Bagian II Industri Tekstil dan Produk Tekstil TPT
Indonesia
Lihat Rama S Widyastuti
yang Harus Berjuang
Tekstil Industri Laruik Sanjo
dalam Salomo Simanungkalit Ed
Indonesia dalam Krisis 1997 2002 Kompas 2002
sendiri
melainkan merupakan pengembangan
dari AFTA yang terbentuk lebih dahulu
Loc Cit
Jakarta Penerbit Buku
hatkan kekuatan alamiahnya sebagai satu industri
hlm 159 161
36 Lihat M Chatib Basri
Dengan periode sejarah yang cukup panjang ini industri TPT Indonesia sungguh memperli
Habisnya Kuota TPT Habisnya TPT
ash Indonesia Kinerja industri TPT pada tahun
Kita dalam Hadi Soesastro Ed Pemikiran dan Permasalahan
2009 menjadi titik tolak bagi masa depan industri
Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir
TPT Indonesia karena pada awal tahun 2010
ISEI Kanisius 2005
Jakarta
hlm 496 500
31 Lihat Haryo Aswicahyono dan Imelda Maidir
ini industri TPT Indonesia didera oleh konsep Indonesia s
Textiles and Apparels Industry Taking a Stand in the New International Competition 064 February 2003
CSIS Working Paper Series WPE
perdagangan bebas kawasan ACFTA Negara
negara anggota ASEAN ini bare dapat menerima
China tanpa kecurigaan setelah China bergabung
2007 mencapai 1 680 ribu ton yang kemudian
dalam WTO yang man tidak mau China pun harus mengakui prinsip prinsip internasional yang dianut oleh WTO
diekspor sebanyak 800 ribu ton atau 47 6
Bari
produksi nasional disamping tentunya Indonesia masih impor benang sebesar 90 ribu ton Jumlah
Industri TPT Indonesia secara keseluruhan
bahan benang nasional yang tersedia ini menjadi
terus berkembang jumlahnya baik dalam Skala
bahan baku bagi industri kain nasional Produksi industri kain nasional pada tahun 2007 sebesar
industri besar maupun industri menengah yang benang pita tenun dan produk tekstil lainnya
970 ribu ton yang kemudian dickspor sebesar 320 ribu ton disamping Indonesia masih mengimpor
Berdasarkan data dari API jumlah perusahaan
kain dalam jumlah 110 ribu ton Jumlah kain nasi
TPT di Indonesia baik skala industri besar
onal yang tersedia ini adalah sebagai bahan baku bagi industri garmen UKM garmen dan produk lainnya Produksi industri garmen nasional pada
meliputi tekstil dan pakaian jadi serat tekstil
maupun UKM
Usaha Kecil dan Menengah
mencapai 7 708 perusahaan pada tahun 2007
Pada tahun yang sama perusahaan TPT di Indo nesia yang bangkrut mencapai 2 473 perusahaan
tahun 2007 mencapai 410 ribu ton yang kemudian
sebagian terbesar didominasi perusahaan TPT
diekspor sebesar 380 ribu ton tetapi Indonesia masih impor garmen sebesar 20 ribu ton Untuk UKM garmen sektor ini mampu memproduksi 230 ribu ton untuk pasar domestik Sementara itu industri produk lainnya mencapai produksi
skala menengah atau UKM sedangkan perusa
120 ribu ton yang kemudian diekspor sebesar
haan TPT Skala besar dapat bertahan 38 Aktivitas
110 ribu ton dan Indonesia masih mengimpornya dalam jumlah 68 ribu ton Dengan demikian pasar domestik untuk produk TPT pada tahun 2007 mencapai 358 ribu ton atau setara dengan
sejak tahun 2003 ketika jumlah perusahaan
TPT Indonesia mencapai 10 181 perusahaan
Dari jumlah perusahaan TPT yang bangkrut itu
perusahaan TPT khusus perusahaan tekstil dan
pakaian jadi pada tahun 2007 yang berjumlah 2 704 perusahaan itu tersebar di tujuh lokasi Dari ketujuh lokasi industri TPT Indonesia mereka
masih tetap terkonsentrasi di Jawa Barat yang mencapai 57 17
Jawa Tengah mencapai 14
sebesar 6
2
kemudian disusul Jakarta sebesar Bali mencapai 3
Jawa Timur
Sumatra sebesar
dan Yogyakarta mencapai 1
39
1 97 miliar dolar AS 40
Ekspor industri TPT Indonesia ke kawasan ACFTA pada tahun 2007 dan 2008 menurun secara keseluruhan kecuali Brunei Darussalam dan Thailand untuk kawasan AFTA dan China untuk kawasan ACFTA Nilai ekspor industri
Industri TPT Indonesia sudah terangkai dan
TPT Indonesia ke kawasan AFTA pada tahun
terkait antara industri hulu industri antara hingga
2007 mencapai hanya 1 46
hilirnya sehingga mereka berhubungan satu sama
Indonesia ke AFTA dan menurun hingga 0 62
lain atau Baling pengaruh Dalam hal ini industri hulu TPT nasional mampu men supply sebagian
pada tahun 2008
besar industri hilir TPT nasional Pada tataran
tahun 2007 hanya sebesar 1 67
hulu yaitu industri serat industri serat nasional
Indonesia ke kawasan ACFTA dan menurun
pada tahun 2007 memproduksi 800 ribu ton yang
hingga 0 79
kemudian dieskpor sebesar 220 ribu ton atau
itu ekspor industri TPT Indonesia ke kawasan
27 5
ACFTA untuk tiga bulan pertama Januari Maret
dari produksi nasional namun Indonesia
dari total ekspor
Sementara itu nilai ekspor
industri TPT Indonesia ke kawasan ACFTA pada dari total ekspor
pada tahun 2008
Sementara
juga masih mengimpor serat sebesar 705 ribu
2010 mencapai nilai 183 668 juta dolar AS
ton Jumlah bahan serat nasional yang tersedia ini menj adi bahan baku bagi industri benang nasi onal Produk industri benang nasional pada tahun
Secara rinci ekspor industri TPT Indonesia ke
Asosiasi Pertekstilan Indonesia
Indonesia Textile
Ap
kawasan AFTA dan ACFTA selama 2007 2008 dapat ditelusuri pada Tabel 3
Dengan persentase yang kecil ini industri
parel Highlight www indonesiatextile com diunduh pada 26
TPT Indonesia tidak mengandalkan kawasan
Agustus 2010
AFTA dan ACFTA sebagai pasaran ekspor produk
39 Benny Sutrisno Memacu Konsumsi dan Permintaan Produk TPT Indonesia di Pasar Domestik diunduh pada 26 Agustus 2010
TPT Indonesia Industri TPT Indonesia masih
www indonesiatextile com ao ibid
269
tetap mengandalkan pada pasar AS Jepang dan
warisan budaya Indonesia Hal ini sangatlah luar
UE Dari sisi pasaran luar negeri hal ini tidaklah
biasa sehingga Presiden Susilo B Yudhoyono
mengkhawatirkan karena para pelaku ekspor
pun menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia
TPT Indonesia ke pasar internasional adalah
untuk mengenakan batik pada tanggal 2 Oktober
produsen Skala besar Yang mengkhawatirkan
2009 42
adalah Indonesia pun menjadi pasar bagi produk
Dengan pengakuan ini batik bukan hanya
TPT mitra AFTA dan ACFTA Secara khusus
milik Indonesia tetapi is menjadi bagian dari
produk TPT Bari China menjadi ancaman nyata
warisan dunia
bagi produk TPT domestik untuk pasar domestik
senangnya Nelson Mandela ketika is mengena
Hal ini dapat dilihat sepanjang 2008 2009 saja sekitar 426 perusahaan TPT telah gulung tikar akibat kalah bersaing dengan TPT impor
kan batik dari Indonesia maupun orang Afrika Selatan yang mencoba mengembangkan batik
Kita lihat saja
bagaimana
versi Afrika Selatan dengan sebutan kemeja
asal China menyusul tingginya biaya produksi
Madiba 41 Indonesia diakui sebagai rutnah anal
yang memicu inefisiensi Total tenaga kerja yang dirumahkan akibat penutupan itu mencapai 78 158 orang Menurut catatan API anus impor
bagi eksistensi batik yang didukung oleh
TPT terns menanjak dari tahun ke tahun Pada
mengembangkan batik daerahnya tidak kecuali
2008 impor TPT China meroket 197
di Irian dengan batik Iriannya 44
menjadi
komunitas
lagi 11
Pada 2009 nilai impor meningkat
menjadi US 1 144 miliar Padahal pada
konsumen
budaya dan
sejarah batik Hingga sekarang ini setiap daerah
US 1 034 miliar dibandingkan dengan impor pada 2007
industri
Dari sisi kemudian industri batik sontak
bangkit kembali yang didukung oleh keputusan untuk memakai pakaian batik pada setiap
2006 dan 2007 impor asal China masing masing
Jumat baik bagi pegawai negeri sipil maupun
hanya US 262 juta dan US 348 juta 41
karyawan swasta Di mana mana kita melihat
Dengan demikian sejalan dengan waktu
pemandangan orang orang berbatik di sehutih
industri TPT Indonesia dihadapkan kepada anca
Nusantara ini di luar kebiasaan acara resepsi
man tantangan yang serius Ancaman tantangan
pemikahan yang biaya juga orang menggunakan
pertama muncul ketika produk TPT dimasukkan
pakaian batik Dengan demikian industri TPT
ke dalam disiplin GATT selama perundingan
seolah mendapat energi baru agar industri TPT
Uruguay Round Kedua produk TPT Indonesia pun dihadapkan pada kompetisi dalam konteks
tidak menjadi industri senja melainkan tetap menjadi industri terkemuka yang melambungkan
AFTA Ketiga produk TPT Indonesia dihadap
trade mark Indonesia
kan pada kompetisi dalam konteks ACFTA
Ancaman tantangan yang ketiga ini bersifat lebih ketat dibandingkan dengan ancaman tantangan dalam konteks AFTA
Sebenarnya hal ini sudah dimulai ketika be
berapa perancang mulai menggunakan train batik berkualitas tinggi sebagai bahan rancangannya
yang satu di antaranya adalah perancang Iwan
Dalam menghadapi ketiga ancaman itu
Tirta 45 Walaupun begitu industri TPT masih
para pelaku industri TPT yang berskala besar terutama 20 perusahaan TPT yang telah masuk
problem Pertaina problem yang paling tltatna
bursa akan mampu mengatasi ketiga ancaman
dalam industri TPT di Indonesia adalah coal
terns hingga kini dihinggapi oleh serangkaian
tersebut Akan tetapi bagi para pelaku industri
TPT yang berskala menengah dan kecil mereka masih memerlukan dukungan pemerintah dan
17 Lihat President Requests Wearing Batik on October 2 September 2009 diunduh dari hitp i irnvlv indorne ia o icbery
ntder php option com content task viewaid 8t136
konsumen domestik agar mereka tetap dapat bertahan Suatu hal yang menjadi magnet
d
bagi industri TPT Indonesia adalah penetapan
clan lvlp
United Nations for Education Social and Cultural
Di A scl
Organization UNESCO terhadap batik sebagai
11cmi
701 pada 9 Juli 2009
Lihat Fiala DUnla di Afsel Nana Batik Diubah
hokr knnrpas com readLrnd
Ol U U6
diunduh
0i1 0 33
Vanw Batik Dirthah pada 9 JL11i 2010
LihatMichael 13 Cookson Batik Irian mprints of lndonccia Papua Canberra Australian National University 2000
http
sekbertal orglindex php option com content task
view
id 2388
270
Ltemid
85 diunduh pada 13 Juni 2010
Awan Tirta Batik 9 Pk0 o Li ht and Shculec Jakarta Gava Favorit Press
1996
bahan baku yakni kapas Selama ini industri
harga sangat murah dan kualitas yang rendah
tekstil di Indonesia mengandalkan pada impor
terutama batik cap dengan motif dan sapuan warna khas China yang berbeda Sementara
bahan baku kapas Total impor untuk kebutuhan industri kapas Indonesia sebesar dua miliar
dolar AS per tahun dari negara asal impor yang
itu dari sekitar seratus pabrik tekstil di Jatim sebagian besar fokus pada pasar menengah
berbeda beda tiap tahunnya yang tentunya
Mereka hampir tidak ada yang bermain pada
tergantung dari harga yang ditawarkan Hingga
pasar menengah ke bawah Dengan demikian
kini Indonesia lebih banyak mengimpor bahan
TPT China dan TPT Jatim memperlihatkan pasar
baku ini dari Afrika Barat seperti Kenya dan lainnya 46 Hal ini merupakan titik lemah industri
yang berbeda Oleh karena itu Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia API Jawa Timur me
tekstil Indonesia sehingga para pengusaha perlu
nyatakan bahwa masuknya produk tekstil China
mendesain konsep pemenuhan bahan baku dalam jangka panjang
tidak terlalu berpengaruh Bahkan Ketua API
Problem utama yang kedua adalah per mesinan yang sudah cukup tua sehingga industri TPT di Indonesia memerlukan restrukturisasi
Jawa Timur juga mengatakan bahwa pada satu sisi tidak selamanya perdagangan bebas ACFTA
itu berdampak buruk Pada nisi yang lain ACFTA
ini pemerintah menerapkan dua skema yaitu
banyak manfaatnya Misalnya dalam waktu dekat beberapa perusahaan tekstil China menjajaki kerja sama dengan perusahaan tekstil di Jatim Sekarang masih dalam tarafnegosiasi Dia ingin kerja sama ini bisa lebih menguntungkan industri
skema A yang berupa potongan harga terhadap
tekstil Jatim 41 Bahkan perdagangan bebas AFTA
nilai investasi mesin baru dan skema B dalam bentuk bantuan kredit berbunga rendah bagi
dan ACFTA sesungguhnya menjadikan kawasan
permesinan Pemerintah sejak tahun 2007 me luncurkan kebijakan restrukturisasi permesinan
tekstil hingga tahun 2010 atau 2011 Dalam hal
perusahaan TPT skala kecil dan menengah
ini sebagai basis produksi TPT dunia Untuk wilayah Yogyakarta industri TPT
Akan tetapi realisasi program restrukturisasi ini
dihadapkan kepada situasi yang paling sulit ke
dihadapkan beberapa kendala seperti pailit dan
tika industri TPT ini hanya mengandalkan pasar
terjadinya perubahan manajemen 47 Tentunya
industri TPT Indonesia masih menyimpan hal
domestik Sebagian besar industri TPT yang berskala pasar domestik merupakan UKM yang
hal lainnya yang cukup krusial yaitu masalah
diperkirakan akan kalah bersaing dengan produk
pasokan energi dan buruh
TPT China yang membanjiri pasar domestik
Akan tetapi dalam hal pasar pasar ekspor
Walaupun industri TPT Indonesia yang berskala
TPT Indonesia selama ini tampaknya bukan
UKM sekarang ini memang telah memiliki daya saing tetapi daya saing mereka sangat lemah 41 Di kota lainnya seperti Semarang kehadiran
kawasan AFTA Bahkan pada tiga bulan pertama tahun 2010 ekspor TPT Indonesia bukan ke
wilayah ACFTA walaupun memang beberapa negara ACFTA menyerap impor TPT dari In donesia dengan cukup besar Kawasan ACFTA
batik China di 1bu kota Jawa Tengah ini sudah
memang memperlihatkan pasar yang sangat besar
seperti Kompleks SO Plaza maupun pasar
karena 1 8 miliar jiwa di kawasan ACFTA ini
tradisional seperti Pasar Johar Para pedagang
memerlukan pakaian dalam segala bentuk baik
ini sebagian besar hanya mengetahu 1 bahwa TPT ini didatangkan dari Jakarta dan tidak menyadari bahwa TPT itu adalah produk China 511
pakaian dalam maupun pakaian luar
Lagi pula dalam hal karakter pasar domestik
berlangsung sejak tahun 2008 dan diminati oteh
kalangan remaja Semarang baik di pasar modeni
sasaran TPT China di lingkungan ACFTA adalah
pasar konsumen menengah ke bawah dengan 46 99
Kebutuhan Kapas Indonesia Masih Diimpor diunduh
dari http
http ekonomibisnis szicn as irabai a n W 9id 11854edd13J1J 20790fe0864a4c40506201077607 diunduh pada 12 Juni 2010 Lihat ACFTAAncan hidustri Berhasis Pasar dalam Negeri Antara 7 Januari 2010
bataviase co id node 249568 pada 13 Juni 2010
Anggaran Restrukturisasi Mesin Tekstil Dipangkas 40
diunduh dari http sekbertal org index php option com co ntent task view
id 2368 Itemid 85 pada 13 Juni 2010
50 Lihat Batik China Diminati Remaja Semarang Kompas 27 September 2008 diunduh pada 31 Juli 2010 dari hup L na sional kompas cons read 2008 09 27122170813 Bu iik China Diminati Remaja Semarang
271
Sementara itu TPT China makin banyak
menengah Industri TPT domestik tidak mampu
dipasarkan di mal dan pertokoan Bandar
menghadapi produk TPT dari China Akan tetapi
Lampung bahkan merambat ke pasar pasar
industri TPT Indonesia pun mendapat energi baru
tradisional Produk dari China ini paling gencar
dengan batik dinobatkan sebagai warisan dunia
dipasarkan oleh sejumlah mal dengan potongan
yang perlu dilestarikan Industri batik kemudian
harga yang cukup besar Selain itu pmbeli di kota Bandar Lampung sangat beranimo untuk
sontak bangkit kembali untuk menjadikan batik
menjadi tuan di negeri sendiri Memang sekarang
membeli produk TPT China ini karena harganya
ini batik China masuk ke Indonesia tetapi produk
yang relatif murah bahkan lebih murah daripada
ini pun merupakan j enis batik cap dan baik motif
TPT Indonesia sendiri dan modelnya yang lebih
maupun sapuan warnanya pun berbeda Justru
kaya Yang menyedihkan justru diperlihatkan
perbedaan ini akan menjadi ciri khas produk
oleh beberapa konsumen domestik ini bahwa
batik Indonesia
mereka tidak mengetahui kalau TPT yang hendak
Pemberlakuan ACFTA memang dapat
dibelinya itu adalah buatan China
menjadi ancaman tantangan bagi Industri
Untuk wilayah Jakarta
informasi salah
TPT domestik tetapi sungguh ACFTA sendiri
satu pedagang tekstil di Pasar Tanah Abang
menimbulkan peluang Dalam hal ini industri
Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa TPT China
TPT domestik yang berskala kecil dan menengah
dinilai memiliki kualitas yang jauh lebih bagus
ini perlulah mendapat perhatian khusus agar
dibandingkan dengan produk lokal dari UKM
industri ini tidak kedodoran dalam menghadapt
TPT China juga mendominasi pasar tekstil di
perubahan eksternal dan dapat mempertahankan
Pasar TanahAbang tersebut yang mencapai 80
pasarnya sendiri Artinya batik sekarang ini
sedangkan sisanya merupakan produk lokal
dapat menjadi pusat dari revitalisasi industri TPT
Mereka cenderung lebih memilih produk China dilihat dari segi kualitas dan harga yang relatif
berimprovisasi
lebih rendah dibandingkan produk lokal 51
motif dan waena Artinya Batik Indonesia mulai
Indonesia di masa mendatang yang harus lebili baik dari nisi teknik rnaupun
sekarang dan seterusnya menjadi ikon kebang gaan nasional Dengan demikian
Kesimpulan
Kawasan perdagangan bebas ACFTA merupakan
pengembangan dari AFTA yang dirasakan masih kurang maksimal Kurang maksimalnya AFTA ini dirasakan sebagai penghambat momen
industri TPT
Indonesia bukanlah industri yang masuk kelas industri senja Ia tetap menjadi industri sepanjang masa karena batik akan dipertahankan sepanjang masa selama Republik ini mampu berdiri
integrasi kawasan yang menuntut revitalisasi untuk mengantisipasi dinamika globalisasi
Daftar Pustaka
Oleh karena itu dalam rangka revitalisasi inilah
Buku dan Jurnal
negara negara anggota ASEAN memerlukan
Anas Titik
aktor luar ASEAN untuk memicu AFTA agar semakin berani dan komitmen menuju integrasi
1995
Industri Manufaktur Indonesia
Perjalanan Lima Puluh Tahun tarto Bandoro et al
Ed
Datam Ban
Refleksi Setengah
Abad Kenterdekaan Indonesia Jakarta CSIS
kawasan
Asosiasi Pertekstilan Indonesia
Masuknya aktor China ke dalam mekanisme perdagangan bebas ACFTA selanjutnya mem
buka persaingan yang frontal antara produk
Apparel Highlight
Indonesia Textile
Diunduh dari cu w indone
siatextile com pada 26 Agustus 2010
Azis Iwan Jaya
1991
Indonesia
TPT impor China dengan produk TPT domestik
liamson
yang sebagian besar adalah berskala kecil dan
Reform Washington D C
Ed
Dalam John Wil
The Political Eco ion i o Policv
Institute for Inter
national Economics
Lihat Produk China Banjiri Bandarlampung
Antara 7
Januari 2010
Basri M Chatib 2005 Habisnya Know TPT Habis nya TPT Kita
12 Lihat Ekspansi Produk China Memberi Tekanan kepada Produk
LAO diunduh dari http www harian global coinlinde c php option com content view ar tit1e id 37578 ekspansi produk china memberi tekanan kepada produk lokal
272
catid 57 gagasan
Itemid 65 pada 4 Juni 2010
Dalarn Hadi Soesastro
Ed
Pemikiran dan Perntasalahan Ekononn cli Indo
nesia dalam SetetrgahAbad Terakhir Jakarta ISEI Kanisius
Bhagwati Jagdish 2004 In Defense ofGlobalization Oxford Oxford University Press
Palmer Ingrid 1972 Textiles in Indonesia Problem
Chirathivat Suthiphand 2000
Pengestu Mari
ASEAN Economic
1995
Sekilas Pandang Perekono
Integration with the World through AFTA
mian Indonesia selama 50 Tahun Merdeka
Dalam Joseph L H Tan Ed
Dalam Bantarto Bandoro et al
AFTA in the
Ed
Refleksi
Changing International Economy Singapura
Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia Ja
ISEAS
karta CSIS
Cookson Michael B 2008 Batik Irian Imprints of Indonesia Papua Canberra Australian Na
tional University Fabbricotti Alberta
Vol 8 2003 Freund
The ASEAN Free Trade Area
37 58
Regionalism and Permanent International Finance Discus
sion Papers No 602 Washington DC Board of Governors of the Federal Reserve System Januari 1998
Gupta
Sayatan
pada tanggal 10 Juli 2010 lihat http ssrn com
adigm in Regional Economic Integration the ASEAN Perspective
22 Agustus 2002 di
unduh dari Social Science Research Network
SSRN pada tanggal 10 Juli 2010 lihat http ssrn com abstract 325484 or doi 10 2139 ssm 325484
JAC
2002
Periode 1941
1965 sebagai
Selingan dalam Pembentukan Ekonomi Na sional Bagaimana Sebaiknya Kita Menafsir kan
2004
Soeri Suroto
78 108
Sejarah Kerajinan di Indonesia
Pris
Stiglitz Joseph E 2003 Globalisasi dan Kegagalan Lembaga Lembaga Keuangan International Jakarta Ina Publikatama
Stiglitz Joseph E 2006 Making Globalization Work Sungkar Yasmin 2006 ASEAN China FTA Komit men dan Implikasi Ekonominya
S Inayati Ed
Dalam Rama
ASEAN China FTA Akselerasi
Menuju East Asia Community EA Q Jakarta LIPI Press
14613 74
Lay Hong Tan dan Samtani Anil The Sifting Par
Mackie
nal of Political Science Vol 12 2 Desember
London Penguin Book
The Bangkok Agreement Pros
pects for Trade Expansion in the Asia Pacific Region 25 Agustus 2009 hlm 1 14 diunduh dari Social Science Research Network SSRN abstract
Asian Jour
ma No 8 Agustus 1983
Caroline L
Diversion
Robles Alfredo C Jr The ASEAN Free Trade Area and the Construction of a Southeast Asian Eco
nomic Comunity in East Asia
AFTA and Its Compatibility with GATT WTO Asian Yearbook ofInternational Law
dalam J Thomas Lindblad Ed
Fon
Sutrisno Benny Memacu Konsumsi dan Perminta an Produk TPT Indonesia di Pasar Domestik
Diunduh dari www indonesiatextile com pada 26 Agustus 2010
Sutter John O 1959 Indonesianisasi Politics in a
Changing Economy 1940 1955 Vol IP Sover
eign Indonesia Strivefor a National Economy New York Cornell University
Tirta Iwan 1996 Batik A Play ofLight and Shades Jakarta Gaya Favorit Press Widyastuti Ratna S 2002
Tekstil Industri Laruik
dasi Historis Ekonomi Indonesia Yogyakarta
Sanjo yang Harus Berjuang
Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM Pusta
Simanungkalit
ka Pelajar
1997 2002 Jakarta Penerbit Buku Kompas
Manchin Miriam dan Annette O Pelkmans Balao
Ed
Dalam Salome
Indonesia dalam Krisis
Wing Thye Woo Bruce Glassbumer dan Anwar Na
Clothes without an Emperor Analysis of
sution 1994 Macroeconomic Policies Crises
the Preferential Tariffs in ASEAN Develop ment Studies Working Papers Centro Studi Luca
andLong Term Growth in Indonesia 1965 90
ing
d Agliano No 223 Januari 2007
MD
ofImport Substitution New York Praeger
Ilyaul Ulum
The World Bank
World Bank 1999 Indonesiafrom Crisis to Opportu
Batik dan Kontribusinya terha
dap Perekonomian Nasional
Washington D C
Jurnal Bestari
nity Washington D C The World Bank World Bank 1998 Indonesia in Crisis A Macroeco
Ejournal Universitas Muhammadiyah Malang
nomic Update Washington D C
Vol 42 2009
Bank
21 32
The World
Norberg Johan 2008 Membela Kapitalisme Global Jakarta Freedom Institute
Palmer Inggris dan Lance Castle 1971
Industry
The Tekstil
Dalam Bruce Glassbumer Ed
The
Economy oflndonesia Selected Reading New York Cornell University Press
Koran clan Internet
ACFTAAncam Industri Berbasis Pasar dalam Neg eri
Antara 7 Januari 2010
273
Produk China Banjiri Bandar Lampung http
Antara 7
22170813 Batik China Diminati Remaja Sema
aziz27 wordpress com 2009 06 29 gabungan
rang diunduh pada 31 Juli 2010
koperasi batik indonesia
diunduh pada 26
http pesonabatik site40 netISejarah Batik html di
Agustus 2010
http
unduh pada tanggal 09 Juli 2010
bataviase co id node 249568 diunduh pada 13
http
Juni 2010
http
http
id 2368
Itemid 85 diunduh
http
www harian global com index php
unduh pads 9 Juli 2010
option
egismy wordpress com 2008 04 l8 bagian ii
7578 ekspansiproduk china memberi tekan
industri tekstil dan produk tekstil tpt indone
an kepadaproduk lokal
konomibisnis suarasurabaya net
id 11854ed
com content
view
http
duh pada 12 Juni 2010
701 diunduh pada 9 Juli 2009
id
unduh 29 Agustus 2010
73
Itemid 50 di
3
www indonesia go idlenlindex php option
dl3f8f20790fe0864a4c40506201077607 diun
task view
id
catid 57 gagasan
com content
indonesiatextile com index php option com
article
Itemid 65 diunduh pada 4 Juni 2010
diunduh pada 8 Februari 2010
content
274
task view
pada 13 Juni 2010
bola kompas com read XmI 2010 06 20
sia
http
SekbertaL orglindex php option com conten t
15013315 Di Afsel Nama Batik Diubah di
http
nasional kompas com read 2008 09 27
http
Januari 2010
task view
id 8036
Item id
http www indotextiles comlindex php option com content
task view
id 1095
unduh pada 9 Februari 2010
Itemid
72 di
PROBLEMATIKA PENGGABUNGAN DAERAH Oleh Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Abstract
The implementation of regional government splitting or proliferation in Indonesia has created many acute problems in the local level Meanwhile amalgamation of local government as clearly stated in the regulation is considered as being impossible implemented by the central government itself Government is concerned that amalgamation policy will only bring turmoil in the region This study explores both society s understanding and government s strategy regarding the possibility of local government amalgamation in Indonesia This study also
maps both driving and inhibiting factors of the amalgamation policy implementation in Indonesia This study shows that both elite and people in the study areas do not have an understanding ofconcepts about the benefits of amalgamation as an alternative policy of regional arrangement
Pendahuluan
untuk dapat duduk dalam kursi lembaga per
Sebagaimana di negara negara berkembang yang baru saja mengalami transisi demokrasi
wakilan di daerah dan pusat I
kebijakan penataan daerah di Indonesia masih
karan daerah yang masif seiring demokratisasi di
didominasi oleh pemekaran atau pembentukan
Indonesia menunjukkan lebih banyak dampak
daerah baru Setidaknya ada tiga alasan mengapa
buruk daripada meningkatkan kesejahteraan
pemekaran lebih populer dibanding penggabun
masyarakat Berdasarkan hasil penelitian yang
gan daerah di dalam kasus Indonesia Pertama
pernah dilakukan oleh UNDP Bappenas
dari sisi kepentingan publik pemekaran atau
Depdagri
pembentukan daerah baru menjanjikan pelay
sebagian besar daerah basil pemekaran justru
Fakta menunjukkan bahwa kebijakan peme
dan LIPI misalnya menunjukkan
anan publik menjadi lebih efektif dan efisien
mengalami kemunduran pembangunan
Faktor geografis menjadi alasan utama untuk
menunjukkan bahwa cita cita efektifitas dan
lebih mendekatkan jangkauan wilayah pelayanan
efisiensi pemerintahan terutama kesejahteraan
publik Kedua
Ini
tidak ada kekhawatiran bagi
masyarakat yang didambakan dari hasil kebi
daerah yang barn dibentuk karena pemerintah memberikan jaminan hidup baginya Selain
jakan pemekaran tidak terwujud Tentu saja
pemberran jaminan fiskal berupa dana alokasi
kebijakan pemekaran Terlepas dari persoalan
umum DAU dan dana alokasi khusus DAK
berbagai macam distorst pelaksanaan kebijakan
pemerintah juga memberikan jaminan pengem
pemekaran daerah
bangan daerah berupa asistensi dari daerah induk
daerah selalu menjadi anak tiri Seperti tertuang
mauptin propinsi bagi kabupaten baru Ketiga
dalam regulasi
dari nisi kepentingan elite terutama bagi elite
daerah akan dilakukan bagi daerah yang tidak
birokrasi yang tidak memiliki posisi strategis
mampumelaksanakan otonomi daerah Namtm
di daerah induk pembentukan atau pemekaran
kebijakan penggabungan tersebut dianggap rentan menimbulkan resistensi lokal yang sangat
daerah dapat menyediakan lahan atau kursi baru
banyak faktor yang menjadi penyebab kegagalan
kebijakan penggabungan
kebijakan penggabungan
baginya Pemekaran daerah juga memberikan
peluang yang lebih besar kepada para politisi
Implikasi dari pemekaran daerah adalah bertambahnya daerah
petnilihan untidk pemilu legislatif dan jumtah kursi di DPR
dan DPRD Semula 20 kabupaten induk sebelum pemekaran
Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim peneliti
yang beranggotakan Mardyanto Wahyu Tryatmoko koordina tor
Afadlal dan Tri Ratnawati
hanya memiliki 710 kursi DPRD Namun setelah dimekar kan hingga menjadi 20 kabupaten induk dan 26 kabupaten kota pemekaran jumlah kursi DPRD untuk daerah induk dan pemekaran menjadi 1 255 kursi DPRD atau naik 76 76 persen Kompas
DPRD Pemekaran
26 Oktober 2009
275
kuat karena selain bersifat top down kebijakan
dan langsung antara pemerintah dan masyarakat
tersebut hanya diperuntukkan bagi daerah daerah
baik dalam hal politik dan adininisirasi pelayanan
yang
publik 2 Guna mendukung efektivitas pelak
miskin
Tulisan ini memaparkan secara ringkas hasil
sanaan desentralisasi negara perlu meaakukan
penelitian yang dilakukan oleh Tim Otonomi
penataan daerah Penataan daerah atau yang
Daerah Pusat Penelitian Politik LIPI terkait
disebut sebagat territoritil reform merupakan
wacana penggabungan daerah Penelititan yang
manajemen penyusunan tingkatan atau besu an
dilakukan oleh tim pada 2010 ini mencoba
unit pemerintah daerab sesuai dengan tujuan
mencermati tiga haI pokok tentang penggabungan
administrasi dan politik
daerah
yaitu pertama persepsi daerah dan
Hubungan antara desentralisasi dan Penataan
pusat mengenai isu penggabungan daerah kedua
daerah sangat erat Smith menyatakan bahwa de
berkaitan dengan faktor faktor apa Baja yang mendorong dan dan menghambat kemungkinan
pembagian wilayah negara ke dalam beberapa
penggabungan daerah
area
dan ketiga adalah ke
sentralisasi dalam bentuk apapun inembutuhkan Ini berarti optimalisasi pembagian wilayah
mungkinan proses dan mekanisme penggabungan
akan menuniang efektivitas pemerintahan
daerah yang dapat dikembangkan Tulisan ini
dan juga menentukan optimalisasi pelaksaan
menyajikan hasil secara singkat jawaban dari
kewenangan yang tersentralisasi maupun dides
ketiga pal tersebut
Desentralisasi dan Penataan Daerah
Philip Mawhood Descntralization the Concept and the Practice dalam Philip Mawhood Ed Local Gov rnmentin the Thirdiforld TheEepericnc
Desentralisasi Pada hakekatnya merupakan ke
bijakan politik yang digunakan untuk membuka blokade sentralisasi birokrasi
Kebijakan ini
terutama penting untuk mengobati manajemen
1IvopicalAtrica IChicostcn
New York Brisbane Foronto dan Singapore Joh 1 a ileY Sons
19831
Gabriel Ferrazzi
lnrernarional Erperwncc s in Tcrriwrial
Reliwm lniplications jhr
2007
ntlone ia l
Jakarta
DRSPJ SA1D
hlm 5
pemerintahan yang buruk dan memberikan
sarana atau akses hubungan yang lebili dekat
E B C Smith Decenrrali
lion
Tlr
of the State London George Atlen
Territorial l imensiou Unwin
1985
hlm 61
Tabel 1 Keterkaitan antara Desentralisasi Territorial Relbrnr dan Governability Rationale Desentralisasi Rondinelli
Cheema
Parameter Tujuan
Territorial Reform
Menempatkan pelayanan
Efektifitas Pelayanan
dan fasilitas yang lebih efek
Publik
Kebutuhan needs Governability Alasan Pemekaran
Alasan Penggabungan
Kedekatan masyarakat dengan pusat pemerin
Mendukung mobilitas
tahan
persoalan jurisdiksi
Diseconomies of scale
Menyediakan kesempa
of scale sehingga mening katkan jumlah penyediaan
terlihat di daerah dae
tan bagi pemerintah dae
rah yang berpenduduk
rah untuk merampingkan
barang dan jasa publik
lebih dari dua ribu
dan merasionalisasi
of di dalam masyarakat Mengurangi diseconomies
Meningkatkan stabilitas
Efisiensi Ekonomi
Demokratisasi
sosial tanpa terhambat
d igabungkan
organisasi
Semakin kecil unit
Memperkuat kelas
politik dan kesatuan na
politik semakin besar
sional dengan memberikan kemampuan bagi kelompok
kemampuan masyara
menengah yang akan mengawasi jalannya
kat untuk mempenga
pemerintahan daerah
kelompok yang berbeda un
ruhi kebijakan publik
tuk berpartisipasi langsung dalam pembuatan keputu san pembangunan
Meningkatkan kemampuan
Kemandirian
administrasi pemerintah dan
Memperkuat ekonomi
Memperkuat ekonomi
daerah dan pusat
daerah dan pusat
inovasi lembaga lembaga privat di daerah
Surrrber Analisa Bari konsep Rondinelli dctn Cheerna 1983 real Economicln stitate 2001
276
Kooinran 1994
kchrra 2007
1 Aj jjc jj 2t I 1 i clan 11on1
entralisasikan kepada daerah Pendapat lain me
but dalam tabel 1 seringkali tidak terwujud
nyatakan bahwa ukuran besaran unit politik dapat
Kenyataan menui jukkan sebagainutna kasus
mempengaruhi kualitas governance Knack dan
beberapa daerah hasil pemekaran di Indonesia
Azfar menyatakan baltwa ketika lingkup pertang
bahwa konsep ideal tersebut berubalt menjadi
gungjawaban pemerintah semakin berkembang dan masyarakat kekurangan cumber daya dan kapasitas untuk menyelesaikan hubungan antara
situasi yang terbalik justru menunjukkan keterpurukan Persoalannya tidak terletak pada kesalaban pilihan model tctapi lebih terletak
principal agent yang asimetri governance yang
pada mekanisme mclaksanakan pilihan itu
lemah dan korup akan muncul s Oleh karena itu
nyitnpangan dengan segala bentuk olig irki dalam
upaya penguatan kapasitas pemerintahan daerah
mekanisme penataan daerah akan menimbulkan
di suatu negara dalam mendukung kebijakan
dampak ketidakpastian dan tidak serasinva institusi institusi penyelenggara daerah bare
desentralisasi dan otonomi daerali dilakukan dengan memilih satu atau campuran model
territorial reform yang dirasa paling tepat oleh negara tersebut Penataan daerah ini dapat berupa pemekaran penggabungan daerah dan campuran
antara keduanya Pemilihan model penataan
daerah ini tidak tergantung pada bentuk negara apakah federal ata t kesatuan
Tujuan setiap negara metnilili penggabungan atau pemekaran dapat dikategorikan juga ke
dalam empat tujuan besar desentralisasi yaitu efektivitas pelayanan publik efisiensi ekonomi
demokratisasi dan kemandirian lokal
Dengan
demikian pemilihan model territorial reforin dapat memperkuat desentralisasi dan pada akhirnya akan menentukan kualitas govern
ability lokal Ini berarti tujuan territorial reform dapat dikatakan sebagai kebutuhan
rzee ls
baik governability baik state maupun sovie di tingkat nasional maupun lokal Hubungan
antara desentralisasi
territorial reJorin dan
governability terlihat di tabel 1
Dalam implementasinya konsep dorongan pilihan penataan daerah sebagaimana terse
3 S Knack and Mar Trade Intensity Counu y size and Cor ruption Economic ofGovernance Vol 4 No 1 seperti dikutip dalam Omar Azfar Satu Kahkoncn Anthony Lanyi Patrick
Pe
Problematika Pemekaran Daerah Berdasarkan penelitian terdahulu Vane telah
dilakukan oleh beberapa lembaga pemekaran
daerah yang masif herlangsung semenjak 1999 meninlbulkan lebih banyak dampak burin
dibandingkan dengan keberhasi Ian nya Seba 2ian besar daerah basil pemekaran justru nlengalami kemunduran pemban L111 111 Dampak negatif tersebut tentu tidak sesuai dc112an laktor faktor
pendorong pemekaran yang dicita citakan oleh masyarakat dan negara
Pelbagai persoalan
yang inenimpa dacrah daerah hasil pemekaran menunjukkan beberapa kelemahan proses pemekaran
Pertaina
pemekaran dilakukan
tanpa memperhitungkan secara seksama potensi
kemajuan daerah induk dan talon pemekaran Kc hw praktik manipulasi data seringkali terjadi pada scat pengusulan dacrah bare
Ketiga
institusi yang bertanggungjawab alas proses pemekaran sangat leniah Bari SISI tanggum ja ab dan kapasitas profesionalismenya
Pemekaran kabupaten latbup ncn di dacrah penelitian Lanlpung dan Kalimantan Barat yang masif mulai dcmokratisasi di Indonesia ternyata juga belum memberi kcuntungan vans
Meagher dan Diana Rutherford Decentralization Governance and Public Services The Impact of InstitutionalAtrangcments dalam Mwangi S Kimenvi dan Patrick Meagher Eds Dcvohi
signifikan bagi masyarakat setcmpat Setup
tion cmc Developmew Governance 1 rnspcct in De rntrcdizing States Aldershot pants Ashgate Publishing Limited 2004
di sektor sektor pcmbangunan tertenthr Alcskipun
hlm 32 33
Lihat perbcdaan alasan peudukung dan penolak penggabun gan daerah dalam Erika Techera
To Merge or Not To Menge
Local Gw ernmcnt Amalgamations in Australia
l tacyirarie
Lain 6lbrking Paper WP 2007 4 September 2007 Sidney Macquarie Univensity Mastrn Mabuchi Anurlga 101ion in Japan
Washington
2001
Alioncipcd
The World Bank
Montreal Economic Institute The Economic Arguna ntc against
Municipal 11e ers October 2001 hitp itrumicclm cu np locrcled E dJ yirsia en pdi diakscs 9 Januari 2010
daerah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan demikian di empat kabupaten hall IM11C
I au
yang diteliti kekurangan M SCbut Iebih banVak dibandinc kcicbihannya Setclah berpisah den an Kabupatcn Pon tianak
masvarakat Kabupatcn Landak menjadi
Iebih homogen dengan komposisi penduduk mayoritas suku Dayak
Bupati
Saat penelitian
dilakukan dijabatolch putcra aSli dacrah yawl
2
juga bersuku Dayak Konstelasi politik inilah
yang sangat luas dengan cumber Jaya alam yang
yang mungkin diharapkan oleh masyarakat atau
mclimpah Persoalannya pemda setempat kesuli
elite lokal dari pemekaran Meskipun demikian
tan mengelolanya Sebagai daerah yang memiliki potensi alam yang kaya ironic inelihat tingkat
semakin sempit wilayah administrasi ternyata
tidak sebanding dengan peningkatan penyediaan
kemiskinan masyarakat di daerah ini tertinggi di
infrastruktur secara signifikan Kemajuan pesat
antara kabupaten kotapemekaran baru
lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang
Propinsi Lampung Pembangunan infrastruktur
relatif dekat dengan pusat ibukota kabupaten
pelayanan publik terlihat tidak merata dan banyak
1999 di
daripada mereka yang berada di pedalaman
yang tidak berfungsi dengan balk karena faktor
Masyarakat di daerah pedalaman kabupaten
jarak dan keamanan Upaya perbaikan pelayanan
ini masih merasakan keterisolasian di samping kehidupan mereka yang semakin termarginalkan oleh para investor yang menguami lahan mereka
publik seperti pemberian Alokasi Dana Desa
Dapat dikatakan secara umum bahwa setelah
pihak dipakai hanya untuk menaikkan popu
pemekaran
laritas bupati
masyarakat di Kabupaten Landak
yang melebihi rata rata dan pelayanan gratis untuk kartu kependudukan dianggap sebagian Kenyataan menunjukkan bahwa
belum merasakan pemerataan ketersediaan
governabilih daerah ini masih sangat rendah
infrastruktur publik
terdapat setidaknya enam kecamatan yang perlu
yang ditandai antara lain tingkat korupsi yang tinggi dan partisipasi iasyarakat yang rendah
mendapat perhatian karena fasilitas kesehatan
Keberhasilan bupati menaikkan popularitas
yang minim Suatu hal yang wajar jika kemudian
melalui program populisaya menyebabkan dill
terdapat agenda pembentukan kabupaten barn
terpilih kembali meskipun masih dalam status
dengan nama Landak Utara
tersangka korupsi
Sebagai contoh
masih
Meskipun memiliki Indeks Pembangunan Manusia lebih tinggi kondisi ekonomi Kabupaten
Pontianak sebagai daerah induk justru bernasib
lebih memprihatinkan debanding Kabupaten Landak dan Kubu Raya Setelah dimekarkan
Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah induk Kabupaten Lampung Tinrur juga tidak menunjukkan perkembangan pembangunan yang menggembirakan PAD kabupaten ini justru lebill
hanya memiliki luas 1115 Bari wilayah semula
rendah Bari daerah pemekarannya di samping tingkat korupsi yang juga tergoloug tinggi Perbaikan infi astruktur yang nisak tidak Pula
Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Pontianak
mendapat perhatian dari pemda padahal kualitas
barn mengalami penyusutan potensi ekonomi
infrastruktur di daerah ini terlihat semakin menu
baik dari sisi sumber daya manusia cumber
run Kinerja pemerintah daerah yang rendah
daya alam dan infrastruktur lainnya Penyusutan
pada perekonomian Kabupaten Pontianak Dana
tingkat pendapatan daerah yang masih rendah korupsl yang marak dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai tidak membuat penyeleug gara pemerintah daerah Lampung Tengah se era
Alokasi Umum yang diterima kabupaten ini juga
menentukan kebijakan perbaikan manajemert
menyusut dari sekitar Rp531 miliar menjadi
pemerintahan Kondisi ini justru digunakan olch
menjadi tiga kabupaten
sumber sumber PAD
Kabupaten Pontianak
diperkirakan seki tar 85
pindah ke Landak dan Kubu Raya
berimbas
hanya Rp 185 miliar Kondisi ini tentu sangat
penyelenggara pemerintah
membebani Kabupaten Pontianak sehingga
justifikasi keinginan mcmekarkau kembali
pemerintah daerah setempat pernah mengalami
kabupaten ini Pada saat penelitian dilakukan
krisis hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah
pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ten ah
SKPD banyak yang tidak beraktivitas karena kurang pendanaan
Timur dan Kabupaten Seputih Barat
Kasus Kabupaten Lampung Timur menun jukkan setting yang berbeda dengan kabupaten kabupaten yang diteliti di Kalimantan Barat
Meskipun terbentuk dari Kabupaten LampLmg Tengah kabupaten ini masih memiliki wilayah
278
setempat
sebagai
menyiapkan pembentukan Kabupaten Seputih
Menurut
alah satu anggota DPRD di Badan Angaarin
sepanjang tahun anggaran 2009 hampir tidak ada pembangunan
infrastruktw di Lampung Tenah
gabungan bervariasi
Menakar Penggabungan Daerah
Undang undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 6 ayat 1 menyebutkan
Di Kabupaten Pontianak
penolakan keras terhadap ide penggabungan daerah dilontarkan oleh beberapa politisi di
bahwa daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersang
DPRD Persoalan yang menj adi argumen mereka
kutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi
pengurangan jumlah kursi Di Lampung peno
daerah Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan
lakan politisi terhadap ide penggabungan lebih
Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan
Daerah terutama dalam bab V tentang tata
ini adalah persoalan budaya dan kekhawatiran
lunak Beberapa anggota Dewan justru menerima ide penggabungan Tanggapan masyarakat di daerah mengenai
cara penghapusan dan penggabungan daerah
penggabungan daerah juga bervariasi Mereka
Ketentuan ini menjadi problematik karena menempatkan penggabungan sebagai obat bagi
yang menolak ide penggabungan merasa bahwa ide ini akan kembali menj auhkan mereka dengan
daerah daerah yang tidak mampu Meskipun
pusat pusat pelayanan publik Jarak tempuh
demikian pasal ini dapat dikatakan
untuk koordinasi antar perangkat pemerintahan
mandul
karena tidak pernah diimplementasikan
Persepsi Lokal terhadap Penggabungan Daerah Ancaman penggabungan daerah bagi daerah
daerah hasil pemekaran yang dinyatakan
juga akan kembali jauh Mereka yang menolak ini tidak bersedia digabung secara paksa dengan daerah induk atau daerah tetangga yang sama sama miskin
Isu etnis atau budaya bahkan
menjadi dasar penolakan masyarakat yang tidak setuju dengan penggabungan daerah di
Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak
tidak mampu melaksanakan otonomi daerah
tidak pernah terdengar hingga seluruh lapisan masyarakat Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak memahami
bahkan tidak mengetahui ide penggabungan daerah sebagaimana telah tercantum secara
eksplisit di dalam regulasi Pendapat masyarakat
dan elitepun terbelah ke dalam yang pro dan kontra untuk melakukan penggabungan daerah
Tidak seluruh masyarakat menolak ide penggabungan
Di antara mereka justru ada
yang masih ragu ragu dengan ide ini karena mereka tidak mengetahui secara persis konsepnya
dan masih optimis untuk dapat meningkatkan pembangunan daerah mereka Tidak sedikit juga
di antara mereka yang tidak peduli dengan ide penggabungan karena menurut mereka peng gabungan dan pemekaran sebagaimana korupsi
Pernyataan menolak paling tegas terhadap
adalah urusan elite
ide penggabungan disampaikan oleh elite
eksekutif daerah Argumentasi sebagai dasar penolakan mereka adalah
pertama
mereka
sudah merasa nyaman dengan kondisi pasca pemekaran
Kedua
mereka mengkawatirkan
dampak dari rasionalisasi pegawai daerah yaitu baik menyangkut pengurangan jumlah maupun penyederhanaan jabatan Ketiga bagi mereka pemekaran justru hares dibuka lebar karena kega
galan pembangunan di daerah bukan disebabkan oleh pemekaran daerah Keempat mereka tidak
Mereka yang menerima ide penggabungan memberikan usulan prasyarat bahwa pemerintah
harus memiliki standar penilaian yang masuk akal jika ingin melakukan penggabungan paksa dan pemerintah harus konsisten dengan kebijakannya itu Meskipun demikian ada juga masyarakat
yang sepenuhnya menerima ide penggabungan karena mereka merasa pemekaran daerah
menyebabkan daerah mereka tidak berkembang dengan baik
menerima alasan efisiensi APBN sebagaimana
yang sering dilontarkan oleh pemerintah na
Persepsi Pusat terhadap Penggabungan
sional Bagaimanapun juga menurut mereka
Daerah
percepatan pembangunan tetap membutuhkan
Praktisi
anggaran pemerintah
karta
Sementara itu perdapat para elite politik
di lembaga legislatif dalam menyikapi peng
akademisi
Pusat
dan juga politisi di Ja
menyadari bahwa pemekaran
masih menjadi primadona bagi hampir setiap elemen di daerah Para pengusul pemekaran
279
selalu mengambil landasan konstitusional dan
pemerintah daerah Menurut kalangan pengusaha
perundang undangan tanpa melihat kemampuan
ide ini sangat bagus Kalau DOB DOB bisa
daerah untuk mengembangkan daerah baru dan
melakukan kerjasama antar pemerintah daerah
juga pemerintah nasional yang memikul pem
banyak permasalahan permasalahan ekonomi
biayaan Meskipun fakta menunjukkan bahwa
perusahaan dapat ditemukan jawabannya dan
pemekaran semakin memberatkan keuangan
jelas menguntungkan dunia usaha di bawah satu
negara dan hasilnya juga belum menggem
atap manajemen Konsep megapolitan yang
birakan pemekaran sulit dihentikan apalagi
memayungi kerjasama antar daerah membuat isu
diubah dengan kebijakan lainnya Moratorium
penggabungan daerah menjadi tidak begitu me
pemekaran daerah sebagai kontrol administrasi
nonjol Sebaliknya jika kerjasama antar daerah
dari pemerintah presiden dianggap oleh para
tidak bisa berj alan karena masing masing daerah memegang otonominya sendiri justru beberapa
politisi sebagai penghambat hak hak politik Opsi penggabungan sebagaimana tertera
dalam W dan PP yang notabene disahkan oleh parlemen dan pemerintah dianggap oleh mereka sendiri sebagai hal yang mustahil diimplemen tasikan Penggabungan menjadi suatu yang utopi karena DPR mengaku tidak bisa menutup
pengusaha mengusulkan bahwa penggabungan
daerah harus menjadi jawaban terhadap perma salahan keterbelakangan wilayah selama ini
Mereka yang sependapat dengan ide peng gabungan menyatakan bahwa konsistensi pemerintah untuk menjalankan regulasi sangat
pemekaran sebagai aspirasi politik Sementara
diperlukan Jika daerah memang benar benar
itu Pemerintah tidak hanya radar memberikan
terpuruk
penggabungan sangat layak untuk
peluang pemekaran melalui Desain Besar Pena
dilakukan Bagaimanapun juga pemerintah
taan Daerah Desartada hingga 2025 tetapi juga
memiliki otoritas untuk memekarkan dan be
masih berpeluang memberikan perlakuan khusus
gitu pula sebaliknya
kepada suatu daerah yang sedang bergejolak
daerah jika merasa perlu Meskipun demikian
melakukan penggabungan
Mereka yang mempersoalkan penggabungan
penggabungan terhadap DOB harus strategic
menyatakan bahwa penggabungan tidak identik
mempertimbangkan banyak hal termasuk usia
dengan pembenahan daerah daerah yang men
daerah masa pertumbuhan Lebih penting dari
galami keterpurukan Keterpurukan ini muncul
itu adalah pemerintah harus memiliki alasan
karena banyak hal misalnya jumlah tenaga
dasar yang kuat untuk menggabungkan beberapa
pengawas di kemdagri yang tidak memadai kualitas SDM lokal yang kurang memadai dan lain sebagainya Olch sebab itu solusi yang dapat
daerah
han pemekaran dan juga konsep penggabungan
diambil untuk pembenahan persoalan tersebut
sangat terbuka lebar Pendapat mengenai pem
Di tingkat pusat alternatif solusi pembena
sangat banyak meskipun pemerintah sendiri
benahan konsep penggabungan terutama adalah
belum memiliki formula yang tepat untuk itu
perlunya penyertaan insentif
Salah satu upaya pencegahan dampak negatif
sebagaimana
kebijakan pemekaran yang menjadi primadona
pemekaran yang sedang dirancang oleh pemer
dewasa ini Salah satu bentuk usulan insentif
intah adalah pembentukan daerah administratif
ialah melalui restrukturisasi kebijakan fiskal Ide
di masa transisi Manajemen transisi ini untuk
menjamin kapasitas administratif pemerintah
ini masih mengambang karena belum ada usulan yang jelas mengenai bentuk nyata rekonstuksi
daerah baru Namun ide ini mendapat kritikan
fiskal Ide ini mendapat tantangan untuk segera
dari beberapa kalangan karena tidak sesuai
diformulasikan karena daerah juga menantinya
dengan konstitusi pasal 18 Di samping itu ide ini masih membutuhkan operasionalisasi konsep
Problematika Penghambat dan
terutama menyangkut administrasi pemerintahan
terutama persoalan kepegawaian dan sebagainya
Ide lain yang muncul sebagai alternatifpeng
Peluang Penggabungan Daerah Dari kenyataan perkembangan daerah yang ada evaluasi dan respon daerah terhadap
gabungan dan sekaligus pembenahan kapasitas
penggabungan maka sulit untuk memberlakukan
pemerintahan daerah adalah kerjasama antar
penggabungan pakaa kecuali pemerintah nasi
1
onal memiliki argumen yang kuat berdasarkan data yang reliable untuk itu Kasus di Kabupaten
penghambat utama kemungkinan pemberlak tan
Landak dan Kabupaten Pontianak menunjukkan
Ide penggabungan tidak akan tersusun dengan
bahwa potensi dan karakter daerah yang dimiliki
jelas jika paradigma elite dan masyarakat masih berpihak pada pemekaran Terlebih lagi ide penggabungan daerah akan semakin jauh
berbeda Jika mengambil parameter ekonomi daerah kedua daerah layak untuk digabungkan Persoalannya menjadi tidak sederhana jika memperhatikan komposisi etnis kedua daerah
yang berbeda Perbedaan etnis agama ini lah yang dahulu menjadi alasan kuat pemekaran daerah Konflik horizontal kemungkinan akan terjadi jika pemerintah melakukan penggabungan paksa kedua daerah ini
Sementara itu untuk kasus Lampung Timur dan Lampung Tengah kedua daerah ini sama
kebijakan penggabungan daerah di Indonesia
terwujud menjadi kenyataan jika Desartada vang
disusun pemerintah masih membuka peluang yang besar bagi pemekaran daerah Penelitian ini menunjukkan bahwa baik elite maupun masyarakat di daerah penelitian belum
memiliki pemahaman konsep mengenai manfaat penggabungan sebagai alternatif kebijakan
penataan daerah Tidak adanya konsep dan pemahaman mengenai urgensi penggabungan
sama memiliki potensi sumber daya alam yang
daerah justru akan membenturkan keyakinan
melimpah Persoalannya kedua daerah ini sama
antara yang pro dan kontra opsi ini berdasarkan
sama masih memiliki kapasitas pengelolaan
atas emosi pendapat subyektif Hal ini jelas
pemerintahan yang rendah Sebagai buktinya kedua daerah ini sama sama memiliki tingkat
penggabungan model top down
PAD yang rendah di samping tingkat korupsi yang tinggi dan kemampuan yang rendah dalam mengelola potensi daerah Mungkin persoalan
merupakan kendala yang berpotensi negatifj ika secara paksa
dilaksanakan oleh pemerintali Tidak adanya konsep dan pemahaman mengenai penggabungan daerah dari masyarakat dan elite daerali tidak
manajemen pemerintahan tersebut tidak akin
akan memunculkan konsep alternatif ataupun
teratasi hanya dengan menggabungkan kedua
usulan dari bawah mengenai hal ini Sementara
daerah Persolaan luas wilayah j uga perlu men
itu penentangan wacana penggabungan daerah
jadi pertimbangan jika daerah ini digabungkan
secara keras oleh para elite di lembaga eksekutif
karena faktor ini yang menjadi alasan utama
daerah akan semakin mempersulit diskusi
pemekaran Dengan memperhatikan respon
mengenai kemungkinan pelaksanaannya Dengan
masyarakat kedua daerah ini sulit digabungkan
demikian tidak ada peluang bagi muncuhlya
karena alasan kedua daerah yang sama sama
inisiatif penggabungan dari baNvah
lemah dalam mengelola daerah sehingga terlihat miskin
Ide pengembangan konsep penggabungan daerah banyak muncul dari elemen elemen nasi
Dari gambaran kedua kasus tersebut problematika utama opsi penggabungan daerah
onal Desain Besar Penataan Daerah Desartada
yang disusun oleli pemerintah juga memuat
di Indonesia adalah tidak adanya dimensi yang
tentangperhunyapenggabungandaerah Perlunya
jelas yang dapat dijadikan sebagai landasan prinsip bagi kebutuhannya Prasyarat daerah
penerapan insentif sebagai penverta penggabun
yang tidak mampu melaksanakan otonomi
ada dalam Desartada Ide ini masih membutulil an
daerah
sebagai acuan penggabungan daerah
perumusan yang matang Sebagaimana kasus
Sebagaimana tercantum dalam regulasi saat ini
di Jepang insentif ini dapat berupa anggaran
gan daerah merupakan salah situ ide yang juga
masih belum dapat diterjemahkan secara jelas
untuk persiapan daerah baru hasil penggabungan
dalam parameter tertentu Dalam pengertian
jaminan pendapatan daerah dari pajak local
yang lebih leas opsi penggabungan sebagai
allocation
tax
pemberian
proyek proyek
alternatif kebijakan pemekaran di Indonesia
subsidi negara clan prioritas pekcrjaan unnun clan
belum memiliki pijakan prinsip yang kuat untuk
bantuan keuangan kepada prefektur sctin Ykat
mendukung desentralisasi dan otonomi daerah
propinsi yang telah mendorong penggabungan
Selain itu keyakinan yang kuat terhadap
intnnicipal di wilayahnya
dampak positif pemekaran merupakan faktor
LK I
Meskipun demikian penggabungan daerah
publik dan demokratisasi Fakta menunjukkan
bukan suatu hal yang sama sekali mustahil bagi Indonesia Masih ada peluang untuk mewujudkan
bahwa masyarakat bahkan elite di daerah tidak
ide penggabungan daerah di masa yang akan datang dengan memperbaiki konsep yang kini telah ada Jika masyarakat di daerah belum
memiliki konsep mengenai penggabungan dae rah pemerintah bersama masyarakat di tingkat
nasional dapat merumuskan modifikasi konsep penggabungan model top down atau model
bottom up dengan memperhatikan pendapat masyarakat lokal Setidaknya model peng gabungan sebagaimana berlaku di negara negara
maju dapat digunakan sebagai pijakan konsep Peluang penggabungan daerah meskipun
memikirkan persoalan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana menjadi pertimban
gan utama masyarakat di negara negara maju yang menganut penggabungan daerah
Penelitian ini tidak menemukan konsep penggabungan alternatif yang diusulkan oleh masyarakat maupun para elite di daerah Ide ide
bagus muncul dari elemen elemen di tingkat nasional Meskipun demikian pengembangan
operas ionalisasi ide ide ini terhambat oleh
fakta politik bahwa penyelenggara negara tidak
mampu menghentikan tuntutan daerah yang masih ingin mekar Selain itu ide penggabungan
dengan mekanisme top down masih memung
juga semakin tertutup oleh opsi lain peningkatan
kinkan karena dari hasil penelitian sebagian masyarakat terutama di daerah urban bersedia
kapasitas daerah seperti melalui ker asama daerah dan manajemen transisi daerah administratif bagi
menerimanya Mereka yang bersedia biasanya
daerah barn
memiliki opsi bergabung dengan daerah yang lebih maju dan relatif dekat secara geografis Demikian juga dengan elite di lembaga legislatif
Meskipun banyak hambatan kemungkinan
penggabungan daerah peluang pengembangan ide ini tetap ada mengingat beberapa hal
daerah masih bersedia menerima opsi peng
Pertama sebagian elite di lembaga legislatif
gabungan selama kriteria yang digunakan jelas
daerah dan sebagian masyarakat tidak menolak
Untuk saat ini penolakan keras hanya muncul
ide penggabungan daerah Mereka menerima
dari elite eksekutif daerah Hal ini wajar karena mungkin mereka yang dahulu menginginkan dan
penggabungan daerah asalkan ada standar
mendesain pemekaran daerah Suasana mungkin menj adi lain ketika suatu scat mereka tergantikan
masyarakat yang menerima ide penggabungan
oleh mereka yang kini merupakan golongan menengah di pemerintahan Golongan menengah
di pemerintahan ini cenderung lebih menerima
yang rasional sebagai prasyaratnya Kedua
juga cenderung memilih bergabung dengan daerah yang lebih maju dan relatif dekat secara
geografis Ketiga banyaknya masyarakat yang
Kesimpulan dan Rekomendasi Model
apatis terhadap kebij akan penggabungan maupun pemekaran merupakan peluang bagi pemerintah jika akan melakukan penggabungan dengan model top down Keempat Desartada mencoba
Penggabungan
menempatkan kebutuhan penggabungan sejajar
penggabungan dibanding para elitenya
dengan pemekaran daerah
Kesimpulan
Dari beberapa peluang kemungkinan pengembangan ide penggabungan tersebut
Saat penelitian dilakukan penggabungan daerah merupakan suatu hal yang menimbulkan kontro
pemerintah dapat membenahi konsep peng
versi di tengah cuforia pemekaran daerah Peng
gabungan daerah j ika memang membutuhkannya
gabungan tidak mudah diwujudkan hanya sekedar
sebagai pendukung pelaksanaan otonomi
untuk menyatukan kembali daerah daerah yang telah mekar sebagai obat bagi mereka yang
daerah Model kebijakan penggabungan daerah secara paksa adalah tidak mungkin diberlakukan
apalagi kriteria ini belum
kecuali pemerintah memiliki standar penilaian
jelas Penggabungan secara paksa tidak dapat
yang reliable strategis dan juga memiliki daya
dilakukan tanpa didasarkan atas prinsip dasar
dorong insentif untuk itu Penggabungan daerah
penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
adalah mungkin bagi Indonesia selama tujuan dan kriteria urgensinya jelas
dinyatakan
sakit
daerah misalnya efisiensi efektivitas pelayanan 282
Di beberapa kasus penggabungan yang menjadi strategi kebijakan nasional justru tidak memuaskan masyarakat lokal Di Kanada misal nya suatu studi menemukan bahwa masyarakat
justru tidak mendapatkan hasil sesuai dengan
tujuan yang diharapkan 8 Studi survey yang di lakukan oleh Dale H Poel ini justru menemukan
penolakan yang semakin meningkat di samping menurunnya jumlah pendukung dalam kasus penggabungan di Halifax Regional Municipality Nova Scotia Pada kenyatannya penggabungan daerah ini tidak berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik maupun tingkat partisipasi
politik lokal
Dampak negatif penggabungan juga dapat
dicermati dalam kasus penggabungan sukarela
di Jepang Mekanisme bottom up dengan meng gunakan metode jajak pendapat dalam setiap kebijakan penggabungan di Jepang justru menim bulkan diskriminasi terhadap daerah daerah yang miskin Daerah daerah yang kaya cenderung memilih bergabung dengan daerah yang kaya atau strategic Daerah yang kaya ini terkadang tidak bersedia bergabung dengan daerah daerah kurang potensial Dampak dari fakta ini adalah penggabungan justru menyisakan kantung kantung daerah yang kurang memiliki potensi untuk menjadi daerah otonom
Rekomendasi Model Penggabungan
Konsep penggabungan di Indonesia harus diawali dengan penelitian dan evaluasi kinerja
daerah secara komprehensif dan dengan meng gunakan metode yang obyektif dan meyakinkan Fakta menunjukkan bahwa pemekaran daerah di
Indonesia tidak menunjukkan kontribusi yang berarti pada peningkatan ekonomi masyarakat
daerah maupun demokratisasi di tingkat lokal Selain ketergantungan pada dana transfer dari
pemerintah nasional banyak kabupaten yang kesulitan meningkatkan PAD Situasi ini menye babkan daerah kesulitan membiayai pengadaan infrastruktur pelayanan publik Di sisi politik pemekaran daerah justru memperkuat oligarki elite meningkatkan apatisme masyarakat dan memperkecil pengawasan pemerintahan
Atas dasar fakta kemampuan ekonomi dan persoalan politik tersebut pengembangan
konsep penggabungan daerah di Indonesia setidaknya dapat didasarkan dan diarahkan
pada prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
ekonomi
dan demokratisasi
politik
Dasar pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik untuk penggabungan berasal
dari logika ekonomi Skala ekonomi economies ofscale merupakan dasar pemikiran ini dimana
keuntungan ekonomi akan mudah diperoleh
Berdasarkan fakta fakta dampak negatif
dengan jalan ekspansi usaha Biaya produksi
penggabungan sebagaimana kasus Kanada dan
dapat turun sebagaimana Skala output meningkat
Jepang tersebut pemerintah Indonesia seha
Scale economies merupakan konsep jangka
rusnya lebih seksama dalam menyusun strategi
panj ang yang mengarah pada pengurangan biaya
penataan daerah khususnya penggabungan
unit sebagaimana ukuran fasilitas dan level
daerah Dampak negatif pemekaran sebagaimana
penggunaannya meningkat
terlihat dewasa ini selayaknya tidak terjadi
juga dalam penggabungan daerah seandainya diimplementasikan Oleh karena itu pemerintah
harus menyusun kebijakan penataan daerah khususnya penggabungan daerah berdasarkan
kajian dan evaluasi yang komprehensif dan obyektif Jika perlu pemerintah dapat membuat proyek percontohan untuk melihat efektivitas
penggabungan daerah
Dengan berpedoman pada prinsip ini pemerintah daerah dapat lebih otonom Pem
biayaan setiap usaha atau pelayanan daerah tidak seharusnya selalu bergantung pada alokasi
dari Pusat Selain itu pemerintah dapat meng gunakan
sedikit modal untuk mendapatkan
dua keuntungan ganda Pertama kebutuhan pelayanan masyarakat terpenuhi dengan baik dan
kedua adalah hasil outcomes dari penyediaan infrastruktur tersebut akan kembali menjadi keuntungan daerah
Dale H Poel
Amalgamation Perspectives Citizen Responses
to Municipal Consolidation Canadian Journal of Regional Science XXIII 1 Spring 2000 31 48
Dalam hal prinsip demokrasi politik penggabungan daerah di Indonesia dapat
didasarkan pada pemikiran bahwa pertama penggabungan dapat dijadikan sarana reintegrasi
WX
fragmentasi identitas yang sangat masif pada masa transisi demokrasi
Kedua
geo hazards Persoalan hidrografi menyang kut potensi wilayah terhadap keberadaan dan manajemen air yang didasarkan pada
kontestasi
politik akan berkembang dengan baik di suatu daerah yang lebih plural Ketiga keberagaman
permukaan dan air tanah Penggabungan
daerah dapat mengatasi daerah daerah yang mengalami krisis air Persoalan tata ruang dan
kepentingan masyarakat masyarakat yang bergabung akan memperkuat kelas menengah
lingkungan menyangkut potensi cumber daya
dan mengikis oligarki elite politik dan birokrasi
alam konservasi ketersediaan infrastruktur
Prinsip ekonomi dan politik dari konsep penggabungan ini dapat menj awab tiga topik arah
jaringan transportasi dan komunikasi Dalam hal ini penggabungan daerah misalnya dapat
penataan daerah sebagaimana tercantum dalam
membantu daerah yang miskin sumber daya
Desartada yaitu integrasi nasional pengem bangan ekonomi
alam atau tidak dapat mengelolanya karena
dan peningkatan pelayan
status konservasi Dalam hal geo hazards
publik Jika kedua prinsip ini rasional menjawab
penggabungan daerah akan mempersempit
persoalan penataan daerah di Indonesia ide dasar
wilayah rawan bencana dan menyediakan
penggabungan ini dapat dikampanyekan secara
zona aman yang lebih luas
luas sebagai reaksi atas kegagalan pemekaran
daerah di Indonesia Prinsip prinsip ini dapat
2
Dimensi Demografi
digunakan sebagai rationale penggabungan bagi
Dimensi demografi menunjukkan perlunya
daerah daerah yang normal Pengertian normal
perhatian pada jumlah penduduk produktif
disini mengarah pada kondisi dimana suatu
persentase tingkat pendidikan
daerah tidak harus digabung atau dimekarkan
teristik etnisitas di suatu daerah tertentu
secara paksa oleh pemerintah karena alasan
Penggabungan daerah dapat beranjak dari
strategic nasional
persoalan persoalan yang dihadapi daerah
dan karak
menyangkut matra demografinya Misalnya
Dalam rangka mendukung prinsip dasar penggabungan ada beberapa landasan yang
dengan menggunakan parameter jumlah penduduk produktif tingkat pendidikan
harus mendapat perhatian Di dalam Desartada
dan karakter etnisitas pemerintah dapat
pemerintah telah menyebutkan tiga dimensi
mengidentifikasi daerah daerah terpencil
utama penataan daerah yaitu dimensi geografi
enclave maupun daerah daerah terbelakang
demografi dan dimensi sistem Penggabungan daerah sebagaimana pemekaran pembentukan
dan kemudian menggunakan justifikasi ini untuk mengeluarkan kebijakan penggabun
juga selayaknya memperhatikan tiga dimensi ini
gan Penggabungan ini dimaksudkan untuk
Beberapa parameter penting yang dapat dikem
mengefektifkan pelaksanaan penyelenggara
bangkan dari tiga dimensi sebagai prasyarat penggabungan daerah adalah sebagai berikut
an pemerintahan daerah Di dalam Desartada juga disebutkan bahwa dalam parameter
1
sumber daya manusia perlu ada perhatian
Dimensi Geografi
yang difokuskan pada jumlah penduduk
Dimensi geografi ini penting dijadikan dasar
berusia 20 54 tahun dan pemenuhan kebutu
penentuan besaran luas suatu propinsi ka
bupaten kota Di beberapa kasus prasyarat
han birokrasi sekurang kurangnya tingkatan
dimensi geografi untuk pemekaran atau peng
diploma Data menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten kota 55 persen hanya
gabungan tidak cukup hanya melihat luas
kurang dari 5
minimal Meskipun luas wilayah minimal
dapat digunakan sebagai prasyarat peng gabungan ada tiga faktor penting dalam dimensi geografi yang harus diperhatikan
mutu sumber daya manusia yang dibutuhkan suatu daerah
oleh para pemangku kepentingan baik di
daerah maupun nasional Ketiga faktor atau
parameter penting dalam dimensi geografi yang dapat dipakai pemerintah sebagai dasar penggabungan daerah adalah persoalan
hidrografi tata ruang dan lingkungan serta I
penduduk berusia 20 54 tahun
berpendidikan tinggi Penggabungan daerah diharapkan mampu meningkatkan jumlah dan
3
Dimensi Sistem
Dimensi sistem yang dimaksud dalam De sartada mencakup banyak hal termasuk sistem
ekonomi dan politik yang menjadi prinsip
dasar penggabungan sebagaimana telah diu
perlu membangkitkan daerah daerah tertinggal
raikan sebelumnya Di camping aspek eko
yang tidak lagi memiliki potensi untuk maju
nomi dan politik yang menjadi fokus prinsip dasar penggabungan daerah terdapat juga aspek sistem pertahanan dan keamanan aspek sistem administrasi publik dan aspek sistem
manajemen pemerintahan Aspek terpenting selain ekonomi dan politik yang dijadikan
Penggabungan bagi daerah daerah normal
bukan karena alasan strategis nasional
di
Indonesia hanya dapat dilakukan dengan
mekanisme sukarela bottom up atas dasar keinginan masyarakat Meskipun demikian
dasar penataan daerah adalah sistem pertah anan dan keamananan Untuk memperkuat
mekanisme ini tidak akan berjalan tanpa sosia
wilayah wilayah strategic dari nisi pertahanan
pentingnya penggabungan bagi daerah Selain itu
dan keamanan pemerintah dapat melakukan
perlu ada insentif sebagaimana kasus di Jepang untuk mendorong keinginan daerah untuk saling
penggabungan atau pemekaran paksa
Titik berat otonomi daerah juga menentukan
kebutuhan besaran daerah otonom Jika mencer mati pembagian kewenangan antara propinsi dan
lisasi yang intensif mengenai keuntungan dan
bergabung Mekanisme sukarela ini harus benar benar mencerminkan aspirasi masyarakat banyak dan bukan merupakan hasil manipulasi dan
kabupaten kota saat penelitian dilakukan maka
mobilisasi oleh elite lokal Fakta menunjukkan
ada peluang untuk melakukan penggabungan
bahwa mekanisme bottom up yang didominasi
kabupaten kota yakni banyak kabupaten yang memiliki kewenangan pelayanan publik tetapi memiliki keterbatasan somber daya alam dan manusia dan kesulitan menggali pendapatan asli
oleh elite lokal menunjukkan hasil pemekaran
yang tidak sesuai dengan cita vita masyarakat Untuk itu mekanisme sukarela ini seharusnya dilakukan dengan menggunakan metode jajak
daerah Situasi ini berbeda dengan posisi propinsi
pendapat masyarakat Fakta menunjukkan bahwa
yang tidak begitu dekat dan tidak banyak mem
jajak pendapat di Jepang sebagian besar berhasil
berikan pelayanan publik secara langsung tetapi pendapatan daerah lebih mudah diperoleh Oleh sebab itu penggabungan dapat ditekankan untuk tingkat kabupaten dalam rangka peningkatan
menyelesaikan gejolak pertentangan di antara
masyarakat dan elite daerah dalam penentuan penggabungan dengan daerah tetangga
efisiensi produksi penyediaan infrastruktur dan
Daftar Pustaka
peningkatan pendapatan daerah
Ferrazzi Gabriel 2007 International Experiences in
Terkait dengan mekanisme proses peng gabungan
pemerintah dapat menggunakan
dua mekanisme sekaligus yaitu secara paksa
top down dan sukarela bottom up
Seb
agaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa penggabungan paksa atas dasar alasan untuk
Territorial Reform Implications for Indonesia Jakarta DRSP USAID
Kimenyi Mwangi S dan Patrick Meagher Eds 2004 Devolution and Development
Gover
nance Prospect in Decentralizing States Al
dershot Hants Ashgate Publishing Limited Kooiman Jan Ed
1994 Modern Governance New
mengobati daerah daerah yang gagal melak
Government Society Interactions London
sanakan otonomi daerah
SAGE Publication
akibat pemekaran
daerah tidak dapat diterapkan di Indonesia Penggabungan paksa juga tidak dapat diterapkan sebagaimana kasus di Victoria Australia dengan
Mabuchi Masaru 2001 MunicipalAmalgaination in Japan Washington The World Bank
Mawhood Philip Ed
1983 Local Government in
alasan rasionalitas prinsip dasar penggabungan
the Third World The Experience ofTropicalAf
Namun demikian mekanisme top down dapat
rica Chicester New York Brisbane Toronto
diambil pemerintah balk untuk penggabungan maupun pemekaran atas dasar kepentingan strat egic nasional Pemekaran untuk daerah daerah
perbatasan dengan negara lain layak merupakan
kondisi yang tidak dapat dicegah oleh aturan normal Demikian juga penggabungan paksa
dapat dilakukan jika pemerintah nasional merasa
dan Singapore John Wiley Ratnawati Tri Ed
Sons
2009 Studi TentangPemekaran
Daerah Pemetaan Problematika Politik Eko nomi dan Sosial Budaya di Daerah daerah Pemekaran Era Reformasi Jakarta LIPI Press
Rondinelli Dennis A Eds
1983 Decentralization
and Development Policy Implementation in Developing Countries California New Delhi dan London SAGE Publication Smith B C 1985 Decentralization The Territorial
Dimension of the State London George Al len
Unwin
Dollery Brian Local Government Amalgamation Working Paper Centre for Local Government The University of New England 2009 http 11 wwwune edu aulclg workingpapers102 2009 pdf diunduh 12 februari 2010
Techera Erika
To Merge or Not To Merge Local
Government Amalgamations in Australia
Macquarie Law Working Paper WP 2007 4 September 2007 Sidney Macquarie Uni verrsity
Montreal Economic Institute The Economic Argu ments against Municipal Mergers
October
2001 http www iedm org uploaded pdf fu sions en pdf diunduh 14 April 2011
The Japan Council of Local Authorities for Inter national Relations Municipal Merger in Ja
pan fact sheet No 9 2006 http www clair or jp j forum series pdf fs09 en pdf diunduh 13 April 2011
KECENDERUNGAN HUBUNGAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009 Oleh Luky Sandra Amalia Abstract
This research report is about relations ofMember ofParliament and his her constituent in Banten Province
The MPs are those who elected by General Election 2009 One ofthe reasons behind this study is critics towards
MPs who does not perform their duty optimally Because of that MPs does not have close relations with his her own constituent This study suggests some evaluation to the current condition
Pendahuluan
dekat dengan rakyat Di antara perubahan tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi MK
bertanggung jawab Setelah menunggu hampir lima tahun inilah saatnya rakyat bicara memilih calon anggota legislatif caleg dan atau partai yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan yang lain Keputusan tersebut tak hanya memutus
yang membatalkan Pasal 214 UU No 10 Tahun
mata rantai oligarki pimpinan partai dalam
2008 tentang Pemilu Anggota DPR DPD dan
penetapan caleg tetapi juga mendorong para
DPRD Dalam pasal tersebut penentuan calon terpilih berdasarkan 30 persen BPP Bilangan Pembagi Pemilih dan nomor urut Menurut MK
caleg untuk bekerja keras meraih dukungan dan
ketentuan Pasal 214 inkonstitusional karena ber
calon anggota terpilih dari nomor urut ke suara terbanyak diharapkan dapat mendekatkan
Pada Pemilu 2009 terdapat perubahan signifikan untuk mewujudkan anggota Dewan aspiratif dan
tentangan dengan makna substantif kedaulatan
rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 Berdasarkan keputusan MK pasal
simpati publik 2
Dengan perubahan mekanisme penentuan
anggota legislatif dengan konstituen sehingga anggota legislatif lebih akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat
tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum
Dalam menyerap aspirasi masyarakat kewaj iban
yang mengikat Sebagai gantinya penetapan
yang harus dilakukan oleh anggota legislatif
calon terpilih berdasarkan suara terbanyak
antara lain
Penetapan suara terbanyak tersebut seb agaimana dikatakan oleh Syamsuddin Haris
pirasi konstituen melalui kunjungan kerj a secara
bisa menjadi momentum bagi rakyat untuk
mengadili para wakil dan partai yang tidak 1 Menurut MK pasal tersebut termasuk pelanggaran atas
kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota
legislatif Akan benar benar melanggar kedaulatan rakyat dan
keadilan j ika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil Dikutip dari MK Kabulkan Sebagian Permohonan Uji UU Pemilu
dalam http wwwmahkamahkonstitusi go idl berita phpMewscode 16901 diakses tanggal 5 Januari 2010 Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim peneliti
yang beranggotakan Lih Romli koordinator Haris dan Luky Sandra Amalia
Syamsuddin
Menyerap dan menghimpun as
berkala dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya 3
Upaya menyerap dan menghimpun aspirasi tersebut dikenal dengan sebutan reses Idealnya reses merupakan sarana komunikasi politik antara anggota Dewan dengan para pemilih konstituen
di daerah pemilihannya Komunikasi politik diwujudkan dalam bentuk penyerapan aspirasi
menerima pengaduan dan gagasan gagasan yang berkembang di daerah Supaya partai politik men z Syamsuddin Haris Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen dalam Kompas 5 Januari 2009
Hal tersebut diatur pada Pasal 79 huruf j dan k UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD
287
gakar di basis massa seharusnya partai partai
menentukan promosi dan pergantian personel
politik memiliki panduan bagaimana kader
atau struktur birokrasi di pemerintahan daerah 6
kadernya yang duduk di lembaga legislatif dapat melakukan relasi secara intensif dengan para
pemilihnya dalam upaya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan konstituen Dalam upaya untuk mengetahui hubungan anggota
Dewan dengan konstituen hasil Pemilu 2009 penelitian ini mengambil kasus di DPRD Provinsi Banten
Namun demikian pada Pemilu 2009 Partai
Golkar yang terkooptasi oleh kekuatan shadow negara bayangan
state
akhirnya berhasil
dikalahkan oleh Partai Demokrat Pemilu 2009
dimenangkan oleh Partai Demokrat yang berhasil meraih 18 kursi Hasil Pemilu 2009 menempatkan Partai Golkar pada posisi kedua
dengan perolehan 13 kursi sementara urutan
ketiga ditempati Partai Keadilan Sejahtera PKS Peta Politik Banten
dengan perolehan 11 kursi disusul PDI Perjuan
Setelah resmi dibentuk pada tanggal 4 Oktober
gan 10 kursi Partai Hanura Hati Nurani Rakyat
2000 Provinsi Banten menetapkan anggota
6 kursi Partai Gerindra
DPRD pertama kali untuk periode jabatan 2001
Raya 5 kursi PPP 5 kursi Partai Kebangkitan
Gerakan Indonesia
2004 sebagai hasil Pemilu 1999 dengan jumlah
Bangsa PKB 5 kursi Partai Bulan Bintang
kursi sebesar 75 kursi Namun demikian partai
PBB
politik hanya dapat memperebutkan sebanyak 67
PKPB 2 kursi Partai Amanat Nasional PAN
kursi sedangkan sisanya yaitu 8 kursi merupakan
2 kursi Partai Bintang Reformasi PBR 1 kursi
jatah alokatif untuk TNI Polri 4
Partai Damai Sejahtera
DPRD Provinsi Banten periode pertama
didominasi oleh tiga partai besar peninggalan masa Orde Baru yaitu PDI Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan yang memimpin dengan 24 kursi posisi kedua dan ketiga ditempati
3 kursi Partai Karya Peduli Bangsa
PDS
1 kursi Partai
Kebangkitan Nasional Ulama PKNU
1 kursi
Partai Persatuan Nandlatul Ummah Indonesia
PPNUI PPD
1 kursi dan Partai Persatuan Daerah
1 kursi
Meskipun Partai Demokrat sebagai pe
Partai Golkar Golongan Karya dan Partai Per
menang Pemilu 2009 namun kekuasaan ekse
satuan Pembangunan PPP yang masing masing
kutif tetap dipegang oleh Partai Golkar karena
meraih 12 kursi
Gubernur Banten RatuAtut Chosiyah merupakan
Sisanya diperebutkan oleh
kader Partai Golkar Selain itu keluarga gubernur
parpol pendatang baru 5 Politik di Banten tidak lepas dari peran
jawara Menurut penelitian yang dilakukan oleh Henk Schulte Nordholt Gerry Van Klinken dan
perempuan pertama ini banyak yang duduk di kursi kursi elit politik baik di DPR DPRD maupun DPD periode 2009 2014 Di antara ke
Ireen Karang Hoogeboom pada tahun 2006
luarganya yang tercatat menjadi anggota DPRD
kalangan jawara disebut sebagai pemerintahan
Provinsi Banten yakni Ratu Tatu Chasanah yang
swasta yang dipimpin oleh Tuan Besar
Sebab
pada tahun 2010 terpilih sebagai Wakil Bupati
kelompok ini mampu memonopoli hampir
Serang
seluruh proyek pemerintahan daerah menga
saudara sepupu Atut dan Aden Abdul Khaliq
rahkan hingga menekan pemerintahan di tingkat
adik kandung Atut Ratu Ella Syatibi
adik iparnya
provinsi mengakomodasi kepentingannya ke
dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan
proyek
tahunan
6Ibid hlm 277
Bahkan
pengaruh dan kekuatan kelompok ini mampu
Dikutip dari
Demokrat Raih 18 Kursi di DPRD Banten
dalam htw Ilwwwradarbanten com modphp modpublisher op viewarticle artid 41369 diakses tanggal 26 Desember
4Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 6 Tahun 2000 terkait keanggotaan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota pada daerah yang baru terbentuk s Syarif Hidayat
vinsi Banten
Shadow State
Bisnis dan Politik di Pro
2009 Penjelasan lebih lanjut tentang perolehan kursi parpol di Banten hasil Pemilu 2009 diambil dari sumber yang sama e Sementara itu suami Ratu Atut Chosiyah Hikmat Tomet sebagai anggota DPR RI putranya Andika Hazrumy adalah
dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van
anggota DPD terpilih istri dari Andika menantu Atut Ade
Klinken dibantu oleh Ireen Karang Hoogenboom PolitikLokal
Rossi Khaerunisa merupakan anggota DPRD Kota Serang serta ibu tiri Atut Ratna menjadi anggota DPRD Kota Serang dan Heryani menjadi anggota DPRD Pandeglang
di Indonesia
Terjemahan
dan KITLV Jakarta 2007
NM
Jakarta Yayasan Obor Indonesia h1m 275
Konsep Perwakilan Politik
Dalam realitas politik anggota Dewan
Dalam demokrasi perwakilan untuk menjadi
seorang wakil biasanya melalui pemilihan umum
kadang kadang bisa menjadi tipe wali kadang kadang menjadi tipe utusan kadang kadang
Dengan demikian pemilu merupakan
menjadi tipe politico bahkan kadang kadang
mekanisme rekrutmen seseorang menjadi wakil
di lembaga perwakilan legislatif Rekrutmen
juga bertindak seperti tipe partisan Oleh karena itu berkaitan dengan kecenderungan hubungan
anggota Dewan berkaitan dengan sistem pemili
antara anggota Dewan dengan konstituennya
han umum Secara garis besar sistem pemilihan
perlu melihat hubungan tersebut dalam konteks
umum terbagi atas dua yaitu sistem proporsional
atau situasi politik tertentu misalnya pada scat
dan sistem distrik
pengambilan kebijakan terutama mengenai
pemilu
Dalam sistem proporsional satu daerah
pemilihan bisa memilih beberapa wakil yang akan duduk dalam lembaga perwakilan yang
APBD dan sasaran yang hendak dicapai yaitu mengutamakan kepentingan parpol kepentingan pemerintah atau kepentingan publik
perhitungannya berdasarkan atas perimbangan
Dengan kata lain sebenarnya hubungan
jumlah penduduk Atas dasar perimbangan jumlah penduduk tersebut maka dalam sistem
antara anggota DPRD dengan konstituen dapat
ini tidak ada suara yang hilang karena semuanya
nya semu karena hanya dilakukan pada saat
diperhitungkan Tetapi kelemahan mendasar dari
menjelang pemilu 11 Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa sebelum terpilih sebagai
sistem proporsional adalah wakil yang dipilih tidak dikenal karena pemilih hanya memilih
dikatakan sebagai hubungan yang kemesraan
anggota Dewan calon anggota legislatif rajin
tanda gambar atau partai bukan orang
mendatangi masyarakat Setelah terpilih menjadi
Hal ini berbeda dengan sistem distrik Dalam sistem ini satu daerah pemilihan hanya memilih
masyarakatnya Itupun menyangkut kepentingan
satu wakil Pemilih dalam memilih wakilnya
pragmatis bukan persoalan kinerja DPRD 12
bukan tanda gambar tetapi orang Oleh karena itu sistem ini dianggap lebih mampu melahirkan
Hubungan Legislatif Konstituen
wakil wakil rakyat dibanding dengan sistem proporsional yang melahirkan partai 9
wakil wakil
Sementara itu sistem pemilu proporsional
anggota Dewan kebanyakan yang datang adalah
Setelah terpilih menjadi anggota DPRD hubun gan anggota legislatif dengan konstituen secara
resmi dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja
atau yang lebih dikenal dengan reses 13 Anggota
akan membentuk orientasi
DPRD Provinsi Banten hasil Pemilu 2009 ini
para wakil Ada empat tipe orientasi wakil yaitu
menjalani masa reses dengan berbekal uang
tipe wall tipe utusan tipe politico dan tipe
sebesar Rp20 4 juta atau Rpl 94 miliar untuk
partisan Tipe wall wakil cenderung bertindak
85 anggota Dewan 14 Namun sayangnya Tatib
pada gilirannya
bebas dan atas nama mereka sendiri Tipe utusan wakil dalam bertindak dan mengambil
keputusan berdasarkan aspirasi dan keinginan
yang diwakilinya Tipe politico wakil bertindak kadang kadang sebagai tipe wali dan bertindak sebagai utusan tergantung jenis dan sifat isu politik yang berkembang dalam masyarakat Tipe partisan wakil bertindak atas dasar orientasinya
kepada kepentingan organisasi atau partai politik
Matin Syarqowi Ketua Umum Forum Sembilan pada Diskusi
Kelompok Terfokus Focus Group Discussion FGD
Hu
bunganAnggota Legislatif dengan Konstituen DPRD Provinsi Banten Periode 2009 2014 Serang 19 Mei 2010
12 Ferry Faturokhman Dosen Fakultas Hukum Universitas Sul tan Ageng Tirtayasa pada Diskusi Kelompok Terfokus Focus Group Discussion FGD Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstimen DPRD Provinsi Banten Periode 2009 2014 Se rang 19 Mei 2010 Tata Cara reses diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten
yang mendukungnya 11
14 Anggaran reses anggota DPRD Banten yang dialokasikan pada APBD 2009 sesuai dengan Peraturan Gubernur No 6
9 Syamsuddin Haris Mandat Rakyat Daerah 1993 him 58
Ibid
Dilema DPR
Wakil Daerah tanpa
dalam Afkar Vol 1 No 2 April Jum
Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Ang gota dan Pimpinan DPRD Anggaran tersebut meliputi biaya
transportasi sewa tempat pertemuan makan minum dan uang SPPD masing masing anggota DPRD Selain im anggaran reses tersebut juga diperuntukkan bagi pembayaran honor staf
DPRD tidak memuat aturan mengenai sanksi
berbincang bincang seolah olah menyerap
terhadap anggota Dewan yang tidak melakukan
aspirasi kemudian selesai
penyerapan aspirasi masyarakat
Meskipun
Di luar mekanisme reses hampir semua ang
tidak ada sanksi secara tertulis sebagian besar
gota Dewan mengaku rajin membina hubungan
anggota Dewan menyatakan bahwa sanksi yang
dengan konstituen Namun pengakuan tersebut
berlaku adalah sanksi moral Terkait persoalan ini mereka menyerahkan sepenuhnya kepada
mekanisme Badan Kehormatan ls Hasil reses biasanya disampaikan dalam
bertolak belakang dengan pernyataan seorang aktivis media yang mengutip pernyataan salah satu pimpinan Badan Kehormatan BK DPRD Provinsi Banten Ia mengatakan
di luar reses
pembukaan masa sidang Karena bahasanya
anggota Dewan sangat jarang bertemu dengan
disampaikan maka basil reses disiasati untuk
konstituen
tidak disampaikan secara verbal
melainkan
basil reses hanya disampaikan dalam bentuk
Sebab
forum Badan Musyawarah
Banmus telah menyepakati hari Senin sebagai hari konstituen
laporan tertulis kepada pimpinan sidang Setelah itu sidang ditutup selesai Laporan reses tidak pernah dibacakan di sidang paripurna Sehingga
gedung Dewan hanya pada hari Senin saja dalam
masyarakat tidak bisa memantau isi laporan
Bahkan pada hari Senin kerja kerja komis
reses tersebut apakah sesuai dengan aspirasi
ional juga bisa ditunda Sehingga hari Senin
masyarakat atau tidak Tetapi masyarakat tidak
bisa menuntut mengenai hal ini karena sudah
dikhususkan untuk menerima konstituen yang datang ke gedung Dewan untuk menyampaikan
diatur dalam Tatib DPRD yang dibuat sendiri
aspirasi maupun membawa proposal Sedangkan
oleh DPRD 16
hari Selasa hingga Kamis dijadwalkan untuk
Selanjutnya sebagaimana bunyi peraturan Tatib DPRD
Pimpinan DPRD menyampaikan
basil kegiatan reses kepada gubernur untuk ditindaklanjuti Pada akhirnya DPRD Provinsi Banten sebagai institusi tidak bisa berbuat banyak
dalam hal menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Sebab mereka terkooptasi dengan undang undang dan kekuatan eksekutif Dengan demikian hubungan antara anggota
Oleh karena itu anggota Dewan berada di
satu minggu kecuali ada tugas tugas komisional
kegiatan kegiatan yang disebut kunker kunjun gan lapangan dan lain lain 18
Selain itu sebetulnya di gedung DPRD Provinsi Banten tersedia ruang media center pusat informasi yang sedianya digunakan sebagai ruang penyampaian aspirasi Namun kenyataannya ruangan tersebut selalu sepi dari anggota Dewan Mereka lebih banyak berada
di ruang komisi atau fraksi daripada di media
DPRD dengan konstituennya merupakan hubun
center pada hari Senin sekalipun Ruang media
gan yang formalistik Sebab anggota DPRD bertemu langsung dengan konstituen hanya pada
center pusat informasi hanya berisi beberapa
standing banner spanduk berdiri yang memuat
saat reses Itu pun banyak anggota Dewan yang harus bersusah payah mengumpulkan orang yang
nama beserta foto pimpinan DPRD dan nama
mereka anggap sebagai konstituen di satu tempat
keterangan mengenai mitra kerjanya Hanya
Dalam pertemuan tersebut mereka biasanya
gambar yang terpampang di ruang media center pusat informasi Bahkan petugas yang dapat
DPRD yang diikutkan dalam kegiatan penjaringan aspirasi
dimintai keteranganpun tidak ada
masyarakat tersebut Satu orang staf diberi honor Rp 2 4 juta dan satu anggota DPRD akan didampingi satu orang staf Lihat Reses Anggota DPRD Banten dalam http Www satunews
beserta foto anggota komisi DPRD beserta
Sebenarnya DPRD hasil Pemilu 2009 me
com read 6200120091 121 221reses anggota dprd Banten dib
miliki modal besar untuk menjadi kekuatan yang
htmI diakses tanggal 22 April 2010
bisa mengimbangi lembaga eksekutif mengingat
u Ini karena sejak pelantikan anggota DPRD periode 2009 2014
mereka berjumlah besar yakni 85 orang dan
hingga penelitian dilakukan kejadian seperti di atas belum
berpendidikan tinggi bahkan lulusan S2 lebih
pemah terjadi
banyak dari pada yang sarjana Dan yang paling
Eka Satialaksmana Redaktur Radar Banten dalam Diskusi
Kelompok Terfokus Focus Group Discussion FGD
Hu
17Ibid
bunganAnggota Legislatif dengan Konstituen DPRD Provinsi
Banten Periode 2009 2014
Fla
Serang 19 Mei 2010
Ibid
penting anggota DPRD periode 2009 2014
kritik terhadap penguasa setempat daripada
memiliki legitimasi kuat sebab mereka dipilih
misalnya kegiatan proses pembangunan wacana
berdasarkan perolehan suara terbanyak Tetapi
yang dilaksanakan oleh kalangan kampus
kenyataannya kondisi DPRD Provinsi Banten
Kekuatan masyarakat yang lain yakni perguruan tinggi memiliki posisi yang lemah ter hadap Pemerintahan Provinsi Hal ini disebabkan kampus tersandung beberapa persoalan misalnya masalah pembebasan tanah antara lain yang menyandera Untirta Universitas SultanAgeng Tirtayasa sehingga tidak bisa bersikap kritis
hasil Pemilu 2009 tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya
Meskipun
DPRD hasil
Pemilu 2009 tercatat masih Baru sebetulnya
banyak orang lama yang cukup dominan di dalamnya Oleh karena itu praktek konsultatif pribadi di kediaman pribadi gubernur terutama
pada malam hari tetap berlangsung
19
Selain itu ada beberapa tokoh dari kalangan
kampus yang justru ditengarai terlibat dalam Kekuatan Masyarakat
kasus pengadaan CPNS Calon Pegawai Negeri
Ketika para wakil rakyat tidak bisa berbuat
Sipil
banyak untuk rakyat karena terlanjur terkooptasi oleh kekuatan eksekutif maka masyarakat harus
bersikap kritis 21 Meskipun demikian masih ada beberapa akademisi yang rajin menuangkan
mampu berdiri sendiri membangun kekuatan
ide ide kritisnya dalam bentuk tulisan maupun
bersama untuk menyeimbangkan keadaan
menjadi narasumber bagi wartawan
Kekuatan masyarakat
daya masyarakat
Selain media massa dan perguruan tinggi
dalam hal ini dapat
diwakili oleh media massa LSM
lembaga swa
ormas
perguruan
kian membuat perguruan tinggi sulit untuk
kekuatan masyarakat juga bisa diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat
LSM
Di
tinggi kalangan akademisi serta ulama Namun
Provinsi Banten secara kuantitas banyak LSM
demikian mediapun telah
bermunculan
terintimidasi
oleh
namun demikian hal tersebut
penguasa bukan dalam bentuk kekerasan me
berbanding terbalik dengan kualitasnya dalam
lainkan lebih banyak menggunakan pendekatan
rangka mengontrol jalannya pemerintahan
Man Dengan memperoleh Man yang banyak
Demikian halnya dengan lembaga kekuatan ma
dari kelompok penguasa
syarakat yang lain yakni organisasi masyarakat
diharapkan media
massa meminimalkan berita negatif mengenai
Penguasa biasanya melakukan modus
ormas
penguasa Ditambah lagi adanya budaya ewuh
dengan memberi iming iming menyediakan
pakewuh merasa tidak enak hati yang masih berkembang di masyarakat setidaknya redaksi lantas melunakkan beritanya 20 Semakin sering koran An memberitakan hal hal positif tentang
kantor agar memudahkan bagi ormas tersebut untuk meminta sumbangan sebagai imbalannya penguasa menitipkan orang orangnya untuk
duduk di kepengurusan ormas tersebut 22 Di
kelompok penguasa maka semakin banyak pula
sini dapat terlihat bagaimana pola pola yang
pemasukan dari Man yang didapat oleh media
dilakukan oleh
tersebut
yang begitu luar biasa dimana kaki tangannya
Kendati demikian beberapa media massa
lokal ada pula yang rajin memanfaatkan ruang
Banten 1
dengan DPRD nya
mampu mencengkeram berbagai lini dalam kehidupan masyarakat di Banten
publik antara lain dengan menggelar diskusi dimana selanjutnya hasil diskusi tersebut dimuat di media guna mempengaruhi wacana publik
21 Abdul Hamid Dosen Untirta dalam Diskusi Kelompok
Cara demikian lebih efektif dalam melancarkan
Terfokus Focus Group Discussion FGD
Hubungan Anggota
Legislatif dengan Konstituen DPRD Provinsi Banten Periode
2009 2014
Serang 19 Mei 2010
Ibid 22 Matin Syarqowi Ketua Umum Forum Sembilan
Forse
20 Ahmad Luthfi Redaktur Pelaksana Radar Banten dalam
dalam Diskusi Kelompok Terfokus Focus Group Discussion
Diskusi Kelompok Terfokus Focus Group Discussion FGD
FGD
Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen
Provinsi Banten Periode 2009 2014
DPRD
Serang 19 Mei 2010
Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen
DPRD Provinsi Banten Periode 2009 2014 2010
Serang 19 Mei
Faktor yang Mempengaruhi Hubungan
politik dan bisnis seperti Tb Heri Wardhana
Legislatif Konstituen
alias Wawan adik Atut
Hikmat Tomet suami
Atut
adik Atut
Tatu Chasanah
Andhika
Haruzamy anak Atut Ade Rossi Khairunnisa
Faktor Eksternal
isteri Andika
i Dinasti Politik Chasan Sochib
Chaerul Jaman
Lilis Karyawati adik Atut Airin Rahmy Dhany menantu Haji Chasan
Dalam konteks Banten arah proses dan akhirnya dinamika politik setempat sangat dipengaruhi
oleh realitas patronase dan kartelisasi politik yang dipimpin serta dikendalikan oleh dinasti kelu arga Tubagus Chasan Sochib Seperti diketahui
Chasan Sochib adalah ayah dari Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah yang terpilih dalam Pilkada Banten pada tahun 2007 23 Dominasi dan kontrol keluarga Chasan Sochib alas Banten sebenarnya
bukan semata mata fenomena politik mutakhir Haji Chasan telah mengendalikan politik Banten
bukan hanya setelah daerah ini menjadi provinsi
sendiri yang terpisah dari Jawa Barat melainkan juga telah berlangsung sejak era sistem otoriter Orde Baru 21
Meskipun Partai Golkar kalah dari Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 di Banten tidak
berarti kontrol Haji Chasan atas politik Banten
berkurang Sebaliknya melalui beragam bisnis keluarga yang dikendalikannya serta melalui politik formal yang dipimpin oleh Ratu Atut
adik tiri Atut
isteri Heri Wardhana
Muhadi Ratna Komalasari dan John Chaidir
suami Tatu Chasanah Jaringan kekuasaan Haji Chasan tidak semata mata terbatas pada bisnis dan ekonomi
melalui Kadin Gapensi Gapeksindo dll serta
politik
kepala daerah
dan DPD
anggota DPR DPRD
tetapi juga menguasai jaringan
organisasi kemasyarakatan Satkar Ulama Ko
mando Pendekar dll dan jaringan hukum baik
kepolisian dan kejaksaan maupun pengadilan di Banten Tidak mengherankan jika berbaga kasus
dugaan korupsi yang melibatkan dinasti Haji Chasan hampirselalu tidak ada tindak lanjutnya di lembaga peradilan
Dalam situasi detnikian
struk tur politik
forinal yang dihasilkan Pemilu 2009 di Banten tidak banyak artinya Meskipun pemilu untuk memilih anggota DPRD Banten dimenangkan
oleh Partai Demokrat realitas politik tersebut sama sekali tidak mengubah peta politik informal
pengaruh dan cengkeraman dinasti Haji Chasan
yang dikuasai oleh dinasti Haji Chasan Lebih
atas politik dan ekonomi Banten justru semakin
jauh dari itu partai partai politik yang duduk di
luas dan berkibar Sudah menjadi rahasia publik di Banten berbagai transaksi bisnis termasuk
proyek proyek yang dib ayai oleh APBN dan
DPRD Banten akhimya hanya sekadar menjadi
boneka politik
dari kehtarga Ratu Atut serta
ayahandanya Haji Chasan Sochib
APBD Banten masih berada dalam kendal Haji ii Sistem Pentiltt
Chasan
Kini selain Haji Chasan dan Ratu Atut
anggota keluarga yang lain juga terjun ke
Seperti diketahui untuk pertama kalinya pada Pemilu 2009 berlaku mekanisme penentuan pe menang melalui sistem suara terbanyak Artinya
Sebelum menjadi gubemur puteri Haji Chasan ini menjadi wakil gubernur mendampingi Djoko Munandar gubermu per tama Banten periode 2002 2007
Kendali politik Haji Chasan atas Banten justru merupakan
caleg terpilih tidak lag ditentukan berdasarkan
nomor urut mereka dalam daftar caleg atau dalam surat suara melainkan didasarkan pada tingkat
produk dan warisan Orde Baru yang cenderung memanfaatkan
dukungan para peinilih bagi setiap caleg sehingga
tokoh dan penguasa lokal seperti ulama dan tokoh adat untuk
siapapun berpeluang tanpa intervensi parpolnya Sistem barn yang legalitasnya bersttmber pada
memenangkan Golkar dalam pemilu serta melcstarikan sistem
otoriter Ketika kehadiran ulama yang umunmya berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan semakin merosot di
keputusan Malikamah Konstitusi alas gugatan
Banten terutama akibat politik mariinalisasi yang dilakukan
judicial review terhadap UU Pemilu No 10 Tahun 2008 ini di satu pihak menguntungkan para caleg
rejim Soeharto Haji Chasan sebagai tokohjawara Banten tampil
sebagai pendukung terdepan dari partai pemerintah Orde Baru Golkar Lihat misalnya Okamoto Maasaki Local Politics in Decentralized Indonesia the Governor General of the Banten
Province dalam http
www iias nllnII34IIIAS NL34 23 p lI
diakses tanggal 29 September 2009
292
yang sebelumnya sudah populer secara publik
Mekanisme suara terbanyak juga meningkatkan
kualitas kedaulatan rakyat dalam menentukan
para wakil yang akan duduk di parlemen nasional
DPRD merupakan lembaga legislatif lokal karena
dan lokal
merupakan wakil wakil rakyat yang dipilih
Namun demikian
problematika dari me
melalui pemilu
Namun di pihak lain DPRD
kanisme suara terbanyak tidak menjamin terpili
adalah unsur pemerintahan daerah bersama sama
hnya para wakil yang kompeten dan memiliki
dengan kepala daerah Pengaturan yang disebut terakhir tidak hanya membatasi ruang gerak
komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat
Selain itu parpol cenderung sulit mengendalikan perilaku para wakil karena mereka yang terpilih merasa keterpilihannya lebih ditentukan oleh
suara konstituen ketimbang dukungan politik dari
DPRD dalam melakukan fungsi fungsi legislasi
budget dan pengawasan tetapi juga cenderung melumpuhkan dinamika DPRD yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilu 26
parpol masing masing Tidak mengherankan jika
Format pertanggungjawaban kepala daerah
para legislator hasil Pemilu 2009 cenderung lebih
pun telah berubah dari LPJ laporan pertang
bebas
dari kontrol parpolnya dibandingkan
hasil pemilu pemilu sebelumnya
gungjawaban
menjadi sekadar LKPJ
keterangan pertanggungjawaban
laporan Sebagai
terkait hubungan para wakil dengan konstituen
akibatnya rapat paripurna DPRD yang menden garkan LKPJ Gubernur cenderung berlangsung
nya adalah besaran magnitude daerah pemilihan
formal tanpa sikap kritis fraksi fraksi yang ada
Dapil yang tidak memungkinkan para pemilih mengenal secara spesifik para wakilnya di leg
di Dewan Situasi ini jelas loan bertambah parah
Problematik lain di balik sistem pemilu
ketika para pimpinan fraksipun cenderung ter
islatif Seperti diketahui rentang setiap Dapil
kooptasi secara politik oleh kekuasaan gubernur
untuk pemilihan anggota DPRD dalam Pemilu
seperti yang terjadi di Banten
2009 berkisar antara 3 12 orang caleg Untuk Dapil dapil di Jawa seperti Provinsi Banten
iv Kekuatan Masyarakat Sipil Lemah
yang penduduknya relatif padat rentang jumlah caleg pada sebagian besar Dapil justru mendekati rentang terbesar 12 atau bahkan melebihinya
kelembagaan DPRD faktor penting lain yang
meskipun hal ini sebenarnya melanggar UU
berdampak pada lumpuhnya kekuatan kritis
Pemilu Dapil III untuk DPRD Banten yakni
dalam politik lokal di daerah ini adalah lemahnya
Kabupaten Tangerang misalnya memiliki 31 jatah kursi bagi caleg dan menjadikannya sebagai
kekuatan masyarakat sipil civil society di
Di luar faktor
gubernur jenderal
tidak resmi
Banten juga selain faktor sistem pemilu dan
Banten sendiri Dari segi jumlah
sebenarnya
Dapil terbesar di Indonesia
sudah cukup banyak surat kabar tabloid dan
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bahwa semakin besar rentang Dapil maka
bahkan media online sebagai saluran aspirasi bagi masyarakat Akan tetapi problematiknya ke
semakin sulit bagi konstituen mengenali para
beradaan sebagian media tersebut turut disokong
wakilnya secara spesifik setelah mereka terpilih
oleh dinasti Haji Chasan sehingga suara kritis
dan duduk sebagai anggota Dewan Di sisi lain
terhadap pemerintah daerah dan DPRD setempat
jumlah wakil yang terlalu banyak pada setiap Dapil ini memperbesar peluang para wakil atau
tidak pernah memperoleh tempat yang memadai
anggota DPRD
bersembunyi
di dalam penerbitan media media tersebut
dari kewajiban
Di sisi lain para aktivis CSO yang biasanya
memperjuangkan kepentingan konstituen yang
bersuara kritis dapat dikatakan timbul tenggelam
telah memberi mandat kepada mereka Tampak
karena mereka harus mencari kiat dan siasat
nya realitas ini menjadi salah satu faktor di balik
agar bisa selamat dari kemungkinan mendapat
relasi formal anggota DPRD dan konstituennya
sehingga kualitas akuntabilitas para wakil pun
sering dipertanyakan oleh publik
u Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD
Berbeda dengan struktur DPRD produk UU No 22 Tahun
iii Kelembagaan dan Kedudukan DPRD Secara institusi
DPRD sebenarnya memiliki
kedudukan politik yang mendua Di satu pihak
1999 yang relatif lebih otonom dari pemerintah daerah DPRD produk Pemilu 2004 dan 2009 tidak memiliki otoritas memberhentikan kepala daerah jika kinerja lembaga eksekutif tersebut buruk
teror dari anak buah keluarga
alias
di Dewan Jumlah parpol yang lebih banyak ini
dinasti Haji Chasan Sochib Apalagi keluarga
sudah tentu berimplikasi pada begitu beragamnya
sang Gubernur Banten ini memiliki kaki tangan yang menyebar dalam berbagai kelompok dan
kepentingan antarparpol yang bersaing dalam
organisasi
Rawu
resmi ataupun tidak resmi
tampak
interaksi politik internal DPRD
Struktur politik yang sangat fragmentatif
ataupun tidak tampak sama sekali Sebagaimana
secara teoritis di satu pihak menyulitkan DPRD
diketahui dinasti Chasan Sochib juga menguasai
membangun konsensus di antara mereka karena
organisasi masyarakat seperti Satkar Ulama
begitu banyaknya kepentingan politik yang
Komando Pendekar dan PPPSBBI
Persatuan
harus dinegosiasikan Namun di pihak lain
Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten
fragmentasi politik demikian dalam realitasnya
Indonesia
tidak bermakna apapun jika ada kekuatan
Untuk mengamankan kepentingan
politik dan bisnisnya
Haji Chasan Sochib
seringkali mengerahkan massa dari ormas ormas
ekstra parlementer yang dapat mengontrol proses politik yang berlangsung di DPRD Dalam
seperti ini jika ada pihak pihak yang menggugat
kasus Banten realitas fragmentasi politik justru
kepentingannya
Dalam situasi demikian tidak mudah bagi
para aktivis CSO di Banten berjuang untuk kepentingan publik jika hal itu bertentangan
merupakan sebuah ironi karena dalam realitasnya
sikap politik DPRD cenderung seragam dalam berhadapan dengan pihak eksekutif setempat Jadi
betapapun struktur politik DPRD
dengan kepentingan politik dan bisnis keluarga
sangat fragmentatif dan beragam namun dalam
Rawu yang dikenal tidak segan segan melakukan
realitasnya yang terjadi adalah fragmentasi
intimidasi teror dan tindak kekerasan terhadap
semu karena para pimpinan fraksi dan parpol
mereka yang dianggap mengganggu kepentingan
yang memperoleh kursi DPRD Banten akhimya
nya Tampaknya akibat kondisi politik demikian
terkooptasi oleh kepentingan politik dan ekonomi
pula maka tidak banyak aktivis CSO yang bisa
dinasti Chasan Sochib atau keluarga
Rawu
konsisten mempertahankan sikapnya untuk tetap
sebutan yang lazim dipakai oleh masyarakat
bersikap kritis terhadap pemerintahan setempat
Banten bagi sang Gubernur Jenderal Banten
Sebagian di antaranya bahkan turut terkooptasi
oleh kekuasaan sehingga acapkali muncul saling curiga di antara sesama aktivis sendiri yang justru menguntungkan dinasti Gubernur Ratut Atut dan para kroninya di daerah ini
Dinamika kekuatan masyarakat sipil yang
tidak resmi tersebut Tampaknya realitas politik
ini turut menjelaskan mengapa DPRD Banten
hasil Pemilu 2009 cenderung lebih seragam dalam sikap politik meskipun struktur formalnya lebih beragam dibandingkan hasil pemilu pemilu sebelumnya
lemah terpecah dan mudah terkooptasi akhinaya turut berpengaruh pada kinerja dan akuntabilitas DPRD Banten Karena relatif tidak ada suara
kritis masyarakat maka sikap dan perilaku para wakil rakyat di DPRD pun cenderung lunak dalam merespons kebijakan kebijakan pemerintah daerah provinsi Banten
ii Mekanisme Internal DPRD
Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kuali tas relasi anggota DPRD dan para konstituennya
adalah mekanisme internal Dewan sendiri yang cenderung memperlakukan pelaporan kunjungan kerja anggota sekadar sebagai formalitas belaka Interaksi dan relasi antara para anggota DPRD
Faktor Internal
dengan konstituennya akhirnya benar benar hanya formalistik belaka
i Ironi Fragmentasi Politik DPRD
Mekanisme internal lain yang membatasi
Fragmentasi politik DPRD Banten tampak dalam
ruang gerak anggota DPRD adalah kesepakatan
distribusi kursi di antara parpol dalam Pemilu
pada tingkat Badan Musyawarah Bamus DPRD
2009 Apabila pada Pemilu 1999 dan 2004 hanya
terdapat 13 parpol yang berhasil memperoleh
Banten untuk menjadikan hari Senin setiap minggu sebagai satu satunya hari yang disebut
kursi di DPRD hasil pemekaran tersebut maka
sebagai
pada Pemilu 2009 terdapat 16 parpol peraih kursi
Senin itulah setiap anggota Dewan wajib berada
294
Hari Konstituen
Hanya pada hari
di Gedung DPRD untuk menerima aspirasi atau
Ini juga terjadi karena pimpinan pimpinan
pun pengaduan masyarakat Selebihnya di luar
fraksi di DPRD telah terkooptasi oleh kekuasaan
hari Senin para anggota masing masing sibuk
dinasti keluarga Haji Chasan Sochib melalui
sendiri di antaranya dengan melakukan kunjun
koordinasi berkala yang dilakukan Gubernur
gan kerja kunker dalam rangka menghabiskan
Ratu Atut di rumah kediaman Jalan Bhayang
jatah anggaran yang dialokasikan dalamAPBD
kara 51 seperti dikemukakan sebelumnya Jadi
Dari uraian di atas terlihat bahwa di luar
meskipun sebagian benar anggota DPRD Banten
problematika kelembagaan yang dialaminya DPRD sendiri ternyata membatasi ruang gerak mereka sendiri melalui mekanisme internal yang
berlatar belakang pendidikan sarjana S 1 dan
cenderung meminimalkan aspek akuntabilitas
men mereka bagi kepentingan rakyat
bahkan beberapa di antaranya S 2 hal itu ternyata tidakmemiliki korelasi signifikan dengan komit
Dewan secara publik Sebagai akibatnya para
Realitas rendahnya komitmen para anggota
anggota Dewan sibuk dengan aktivitas mereka
DPRD Banten ini tampaknya juga ada kaitannya
sendiri menghabiskan jatah anggaran atas nama
dengan kenyataan lain yakni bahwa hampir
kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi rakyat namun dalam realitasnya seringkali hanya
separo anggota Dewan yang terpilih berlatar belakang pengusaha terutama kontraktor dalam
bermanfaat bagi kepentingan para anggota DPRD
proyek proyek Pemda
itu sendiri
Petnerintah Daerah
setempat2 Di luar mereka yang berlatar belakang pengusaha dan kontraktor para anggota Baru juga
iii Komitmen Parpol dan Anggota DPRD
tidak memiliki latar belakang organisasi yang
Dalam konteks relasi para politisi parpol di
memadai sebagai bekal bagi kompetensi anggota
DPRD dan konstituennya pada umumnya parpol
DPRD dalam memperjuangkan kepentingan
tidak memiliki format atau panduan yang baku
rakyat
bagaimana mereka seharusnya membangun relasi dengan rakyat serta mengemasnya menjadi
Penutup
kepentingan publik yang diperjuangkan menjadi
Sebagai penutup
kebijakan politik Hal ini jelas menunjukkan
mengenai hubungan anggota legislatif dengan
bahwa relatifbelum ada komitmen yang kuat dari
konstituen sebagai upaya semakin mendekatkan
parpol untuk menjadikan institusi partai politik
rakyat dengan wakilnya Beberapa hal yang
dan juga DPRD sebagai arena politik untuk memperjuangkan kepentingan publik
diusulkan rekomendasi
perlu dilakukan untuk memperbailci kualitas
Sekali
hubungan anggota Dewan dengan masyarakat
lagi kalaupun ada komitmen yang kemudian
yang diwakilinya antara lain I ertaina sistern
dirumuskan dalam bentuk visi misi program
pemilu perlu dibenalii
dan kebijakan parpol pada umumnya cenderung berhenti sebagai dokumen tertulis yang tidak
daerah pemi lihan yang berdatnpak pada besaran dapil yang semakin kecil pada Pemilu 2009
pernah dilihat dan dibaca kembali ketika para
dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan
politisi berhasil meraih jabatan jabatanpublik
anggota Dewan dengan pemitihnya
Penambahan jumlah
Namun
Di sisi lain sebagian anggota parpol yang
kenyataannya besaran Dapi 1 yang keci l ternyata
kemudian terpilih dalam pemilu dan duduk
belum bisa mendekatkan anggota Dewan dengan
sebagai anggota DPRD cenderung menjadikan
konstituen
jabatan publik mereka sebagai batu loncatan untuk meraih kemapanan secara ekonomi
Selain itu meskipuu sistem Pemilu 2009
menerapkan sistem proporsional terbuka yang
serta status secara sosial ketimbang benar benar berjuang untuk kepentingan rakyat Hal ini
berbeda dari sistem pemilu sebelumnya yang
tampak jelas dari rendahnya dinamika para ang
calon setengah terbuka
gota dalam mengangkat dan memperjuangkan
kedua pemilu tersebut menganut prinsip yang
menggunakan sistem proporsional dengan daftar tetapi pada dasarnya
kepentingan masyarakat Banten melalui fungsi dan hak DPRD
DPRD Banten Didominasi Pengusaha radarbanten cona irnod php nnul artid
41369
dalam hitp Yunwiv
puhiisher op view article
diakses tanggal 20 Vlci 2009
295
yang me lama yaitu prinsip proporsional nyulitkan bagi masyarakat untuk lebih mengenal
gota Dewan secara individu dan Dewan secara
kelembagaan 30
wakilnya Oleh karena itu sistem pemilu yang
Keempat perlu diterbitkan aturan secara
ada perlu dibenahi lagi agar wakil rakyat semakin
kelembagaan yang menjamin hak bagi publik untuk menggugat anggota Dewan yang dianggap
dekat dengan rakyat yang diwakilinya Kedua seharusnya partai partai politik me
miliki panduan bagaimana kader kadernya yang
tidak memperjuangkan kepentingan pemilihnya
Misalnya jika ada keluhan dw i masyarakat di
duduk di lembaga legislatif dapat melakukan
dapil tertentu terhadap anggota Dewan yang
relasi secara intensif dengan para pemilihnya
berasal dari dapil tersebut
dalam upaya untuk memperjuangkan aspirasi
melaporkan keluhannya sesuai dengan aturan
dan kepentingan konstituen supaya partai politik
yang ada Oleh karena itu perlu mekanisme
bisa mengakar di basis massa Dengan demikian
kelembagaan bagaimana publik menvarnpaikan
hubungan yang terjadi antara anggota Dewan
keluhan tersebut supaya lebih efektif
dengan konstituen bukan hanya hubungan
masyarakat bisa
Kelima perht didorong penguatan peran
formalistik belaka Selain itu parpol semestinya
civil society organization
memiliki pula panduan yang bersifat institusional yang mengatur tentang hubungan antara anggota parpol dengan anggotanya yang duduk sebagai
mengontrol kinerja politisi parpol di Dewan
anggota Dewan
CSO diperlukan untuk mengimbangi pengarult
Ketiga
kekitatan kelcuatan politik informal seperti local
transparansi dan akuntabilitas29
dalam rangka
agar benar benar berorientasi pada kepentingan rakyat
Selain itu
terkait dengan kunjungan reses anggota Dewan
bossism di Banten
perlu ditingkatkan sehingga bisa dipertanggung jawabkan di hadapan publik Interaksi yang efek
Daftar Pustaka
tif antara konstituen dengan anggota parlemen
CSO
Faturokhman
peranan elemen elemen
Dosen Fakultas Hukum Uni
Ferr
dan proses proses yang terjadi dalam parlemen diharapkan akan saling menguntungkan Sebab
versitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Diskusi Kelompok Terfokus Focus Group Discussiou
di satu sisi anggota Dewan membutuhkan
FGD
legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat agar
Konstituen
DPRD Provinsi Banten Periode
2009 2014
Serang 19 Mei 2010
peran mereka di legislatif benar benar memiliki mandat dan dapat dipilih kembali kelak Di lain pihak
Hamid Abdul
Dosen Untirta pada Diskusi Kelom
pok Terfokus Focus Group Discitssion FGD
masyarakat membutuhkan saluran agar
Hubungan Anggota Legislatif dengan Kon
pandangan dan kepentingannya dapat dijadikan
stituen DPRD Provinsi Banten Periode 2009
kebijakan Relasi dan interaksi tersebut tentu
akan berpengaruh terhadap produktivitas ang
Hubungan Anggota Legislatif dengan
2014 Haris
Serang 19 Mei 2010
Syamsuddin
Dilema DPR
Wakil Daerah
tanpa Mandat Rakyat Daerah
dalam Alkar
Vol l No 2 April Juni 1993
Suari Terbanyak dan Kualitas
Prinsip proporsional perwakilan berimbang artinya suatu Dapil diwakili oleh sejumlah wakil rakyat anggota DPR dan
DPRD sesuai tingkatan yang didapatkan dari perhitungan perolehan suara partai partai politik peserta pemihi Libat TA
Legowo dan Sebastian Salang Panduan Menjadi Colon And gota DPR DPRD DPD Menghadapi Pemilu Sahabat 2008
hlm
Jakarta Forum
akses
dan jaminan huku n kepada masyarakat
dalani Kompar s lanuari 2009
Hidayat Syarif 2007
Shadow Stale
Politik di Provinsi Banten
Bisnis dan
dalam I lent Schul
te Nordholt dan Gerry Van Klinken dibantu oleh
Ireen Karang l loogenboom Politik Lokol cli In doncsia
19
29 Transparansi adalah upaya dan sistem yang memberikan informasi
Parlemen
tctjcinahan
Jakarta l ayasan Obor
Indonesia dan KITLV Jakarta
Keputusan Presiden RI No li Tahun 2000 terkait ke
untuk mengetahui informasi publik Sedangkan akuntabilitas
anggotaan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota
adalah pertanggungjawaban pejabat dan badan public atas
pada daerah yang bare terbentuk
setiap penggunaan keuangan dan kewenangan public baik dalam sisi input proses output maupun darnpaknya
Lihat
Eko Prasodjo Buku Panduan tentang Transparansi dan Akun tabilitas Parlemen UNDP 2009
296
Jakarta Sekretariat Jenderal DPR RI dan
hlm x xi
34Jbid hlm
10
Legowo TA dan Salang Sebastian 2008 Panduan Menjadi Calon Anggota DPR DPRD DPD Menghadapi Pemilu Jakarta Forum Sahabat
Luthfi Ahmad Redaktur Pelaksana Radar Banten
pada Diskusi Kelompok Terfokus Focus Group Discussion FGD
Hubungan Anggota Legis
latif dengan Konstituen DPRD Provinsi Bant
en Periode 2009 2014
Serang 19 Mei 2010
Maasaki Okamoto Local Politics in Decentralized Indonesia the Governor General of the Bant en Province dalam http wwwiias nllnl 341 HAS NL34 23 pdf
Peraturan Gubernur No 6 Tabun 2009 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Anggota dan Pimpinan DPRD
Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten
Prasodj o Eko 2009 Buku Panduan tentang Transpar ansidanAkuntabilitasParlemen Jakarta Sek
retariat Jenderal DPR RI dan UNDP
Satialaksmana Eka Redaktur Radar Banten pada
Syarqowi Matin Ketua Umum Forum Sembilan
pada Diskusi Kelompok Terfokus Focus Group Discussion FGD
Hubungan Anggota Legis
latif dengan Konstituen DPRD Provinsi Bant
en Periode 2009 2014 Serang 19 Mei 2010 UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD
UU No 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Demokrat Raih 18 Kursi di DPRD Banten
dalam
http www radarhanteii coinlmod php mod p ublisher op viewarticle amid 41369
DPRD Banten Didominasi Pengusaha dalam http www radarbanten com mod php modpublis
her op viewarticle t trtic l 413 69 MK Kabulkan Sebagian Pennohonan Uji UU Pemi lu dalam http wwN mahkamahkonstitusi go id berita php newscode 1690
Reses Anggota DPRD Banten
dalam http iwww
satunews com read 6200 2009 121221reses anggota dptd banten Glib htntl
Diskusi Kelompok Terfokus Focus Group Discussion FGD
Hubungan Anggota Legis
latif dengan Konstituen DPRD Provinsi Banten
Periode 2009 2014
Serang 19 Mei 2010
297
FIB
DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL PASCA ORDE BARU Studi Kasus di Sumbawa
Oleh Septi Satriani Up Abstract
This study is to describe the role of local aristocracy and various factors that bring about inability of the aristocracy to redefine their roles and existencee while in area of Indonesia local aristorats are able to do so
This study also examines impact ofchanges and continuity ofthe role ofthe aristocracy towards local democracy in Sumbawa
Pengantar
dimana Raja Gowa I Mangari Daeng Manrabia
Ada perdebatan panjang dalam ilmu politik mengenai mana yang lebih penting dalam
memberikan keistimewaan kepada Sumbawa
menentukan kebijakan dan tindakan dalam
untuk mempertahankan adat dan rapang Keraj aan
suatu sistem apakah lebih penting struktur yang
Sumbawa dengan syarat Kerajaan Sumbawa mau
membingkai dan mengarahkan tindakan tokoh
beriman kepada Allah SWT tentulah menciptakan
tokoh yang berada di dalamnya sehingga suatu
polah tingkah elite bangsawan yang berbeda
struktur tertentu akan menghasilkan perilaku
dengan mana ketika Kerajaan Sumbawa berada
tertentu atau justru yang lebih menentukan adalah peranan
agency
atau karakter dan
Sultan Alauddin Tuminanga ra Gaukanna
di bawah VOC pads tahun 16674 meskipun demi
memudahkan masuknya sernua keraj aan taklukan
perilaku tokoh tokoh kunci yang mewarnai setiap
Gowa dalam jaringan kekuasaan Belanda
kebijakan strategis
Belanda menjanjikan hal yang sama kepada
Berangkat dari perdebatan
inilah kajian ini ingin melihat bahwa dinamika
Sumbawa s
yang terjadi dalam peran elite lokal di Sumbawa
Begitu pula ketika struktur politik nasional
khususnya bangsawan tidak lepas dari hubungan
mengalami perubahan sebagai akibat berakhirnya
timbal balik yang terjadi antara perubahan
masa kepemimpinan Soeharto maka implikasi
struktur2 maupun perubahan polah tingkah aktor
yang terjadi adalah perubahan begitu rupa pada
sebagai manifestasi terhadap perubahan tersebut Ketika struktur Kerajaan Sumbawa di bawah
kekuasaan Kerajaan Gowa pada tahun 16233 I Dewi Fortuna Anwar
Demokrasi Lokal Peran Aktor Dalam
Mendorong dan Menghambat Demokratisasi dalam R Siti Zuhro Ed
Peran Aktor dalam Demokratisasi
Ombak 2009
Yogyakarta
hlm xvii
stimktur dan kehidupan elite baik nasional mau
pun di tingkat lokal 6 Masa ini ditandai dengan ngaruh dan kekuasan Kerajaan Makasar atas kekuasaan politik
dan kebudayaan Sumbawa yang kuat sehingga terjalinlah hubungan yang cepat antara Sulawesi Selatan dengan Sumbawa
Menurut Speelman Jenderal VOC yang mengalahkan Sultan Hasanuddin Sumbawa berada di bawah kekuasaan Makasar
selama kurang lebih 47 tahun
Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan struktur dibahas lebih jauh dalam pendekatan yang digunakan sebagai
4 Lalu Manca Sumbawa Pada Masa Lalu Suatu Tinjauan
pisau analisis dalam kajian ini
tahun dimana Sultan Hasannuddin menandatangani Per anjian
Dalam literatur lain disebutkan bahwa tahun tersebut meru pakan waktu dimana Raja Gowa mempersatukan kerajaan
kerajaan kecil di Samawa H Manggaukang Raba dan A Latief Madjid Mengabdi pada Tana Samawa J Noorduyn
Sejarah Sumbawa
Sejarah
Surabaya Penerbit Rinta 1983
hlm 67 Ini adalah
Bongaya sebagai wujud diserahkannya kekuasaan Gowa ter
hadap VOC Ibid him 62
Selanjutnya dalam
disebutkan bahwa proses
Islamisasi Sumbawa terjadi sekitar tahun 1620 di bawah pe Penelitian dengan judul tersebut dilakukan ol
tun pene
liti yang beranggotakan Septi Satriani koordinator
Irine
Hiraswari Gayatri Heru Cahyono dan Yogi Setya Permana
Guillermo O Donnell Whitehead
Philippe C Schmitter Laurence
Transisi Menuju Demokrasi
Tinjauan Berbagai
Perspektif LP3ES Jakarta 1993 him 6 Larry J Diamond
Developing Democracy Toward Consolidation Baltimore John Hopkins University Press 1999 hlm 69 Aspinall dan
Fealy Ed
Local Power and Politics in Indonesia Decen 299
surutnya sentralisasi dan terbukanya ruang bagi
atas berbagai perubahan struktur dan peran yang
munculnya elite elite baru dengan konteks politik
ter adi atas elite lokal di Sumbawa
yang berbeda dengan masa masa sebelumnya
Untuk membingkai polah tingkah elite
Pada masa Orde Baru dimana kontrol begitu kuat
dalam berbagai struktur yang ada kajian ini
dijalankan oleh Pusat atas elite lokal melalui
menggunakan pendekatan Pierre Bourdicul
jaringan militer dan birokrasi menyebabkan kepe
yang menggambarkan bahwa dunia sosial
mimpinan lokal yang sudah berlangsung lama di daerah terkadang harus rela diganti dengan agen
terdiri dari berbagai arena dimana di dalamnya
agen dari jaringan kekuasaan rezim patrimonial
Berbeda dengan Orde Baru masa transisi yang lazim juga disebut dengan era reformasi seakan
terdapat struktur maupun aktor yang berjuang meraih apa yang menjadi keinginannya berbasis pada modal yang dimilikinya Aktor aktor ini mengekspresikan segala sesuatu yang dia peroleh
menjanjikan sesuatu yang bare minimal dalam
sebagai wujud proses internalisasi atas budaya
hal hak dan kekuasaan bagi daerah untuk bisa
sejarah dan nilai nilai agama yang selama ini
mengatur kehidupan daerahnya Arena politik
dihadapinya 10 Porses pewujudan intemaliasi iiii
masa Orde Baru yang dahulu cenderung tertutup
lah yang melahirkan habitus atau kecenderungan yang bisa jadi berbeda pada setiap arena sebagai manifestasi perueahan posisi yang dimilikinya Posisi sangat tergantung pada arena dan modal yang dimiliki oleh aktor yang bersangkutan
menjadi terbuka untuk diperebutkan oleh mereka
mereka yang ingin meraih kekuasaan terhadap sumber daya baik ekonomi politik sosial budaya maupun kekuasaan Untuk itulah kajian ini ingin menggambarkan
bagaimana perubahan struktur yang ada mampu berpengaruh pada peran yang mesti diemban oleh
Pada masa Orde Baru ketika aktornyatl cen
derung tunggal dan proses konversi modal ber jalan tiadahenti dan berhasil diakumulasi dalam
elite lokal khususnya bangsawan Pada bagian
satu tangan maka aktor Orde Baru cenderung bisa
awal kajian digambarkan bagaimana perubahan
mengontrol kekuasaan diri maupun masa depan
struktur sejak jaman Kerajaan Sumbawa hingga
orang lain Melalui berbagai kebijakan modal
menjelang kemerdekaan melahirkan peran dan strategi yang berbeda dari elite bangsawan
ekonomi dan politik dapat dipusatkan di dalam
Bagian ini dirangkai dengan gambaran faktor
pola dominasi tersebut pembangunan ekonomi
faktor yang menjadi penyebab elite bangsawan kurang bisa mempertahankan peranya sebagai
yang bertumpu pada pei tumbuhan ekonomi dan
akibat perubahan struktur maupun arena yang
gan yang berarti dari oposisi ataupun aktor aktor
disebabkan setting politik di tingkat pusat
di luar lingkaran elite 1croni Orde Baru Untuk
maupun faktor internal dari diri elite bangsawan
memperkuatnya legitirnasi ideologis dibangun
Bagian selanjutnya berisi mengenai implikasi
lingkaran elite elite kroni Orde Baru Dengan
stabilitas politik dapat di laksanakan tanpa tantan
melalui penciptaan asas tunggal Pancasila yang
kemunduran elite bangsawan membawa pen
disosialisasi dan diintemalisasi melalui P4 Pedo
garuh pada lahimya elite elite baru di luar elite
man Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
bangsawan yang dirangkai dengan analisa teoritik
Pemusatan juga tetjadi pada hubungan kekuasaan
di arena pemerintahan antara pusat dan daerah tralisation and Democratisation
Singapura
Institute of
New Rules
Pemerintah daerah dan aktor aktor yang berada
Old Structures and the Limits of Democratic Decentralisation
di sekitar atau berasosiasi dengan tiga lingkaran
Southast Asian Studies 2003 dalam Aspinall dan Fealy Ed
him 2 Malley
Local Power and Politics in
Indonesia Decentralisation and Democratisation
Singapura
Institute of Southast Asian Studies 2003
Richard Jenkins Pierre Bourdieu
Francis e Library 2006
London The Taylor and
him 40 64 Muridan S Widjojo
Strukturalisme Kontruktivis Pierre Bourdieu dan Kajian Sosial
R Siti Zuhro dkk Peran Aktor dalam Demokratisasi Yog yakarta Ombak 2009
Aspinall dan Fealy Ed
Budaya dalam Irzanti clan Ari Anagari Harapan Ed
Prancis
dan Kita Struktvralisme Sejarult Potilit Pihn clan Raha ca
Local Power and Politics in In
donesia Decentralisation and Democratisation
Singapura
Jakarta Wedatanra Widva
r tti
2003
him 35 50
Olbid him 41
Institute of Southast Asian Studies 2003 him 2 Malley New Rules Old Structures and the Limits of Democratic Decen
tralisation dalam Aspinall dan Fealy Ed
Local Power and
Politics in Indonesia Decentralisation and Democratisation Singapura Institute of Southast Asian Studies 2003
300
Datam kalimat ini yang dimaksud aktor adalah penguasa Orde Baru yaitu Soeharto Meskipun aktor yang bermain relatif ba nyak Soeharto mampu mcngontrolnya dan mempengaruhinya
untuk tunduk pada berbagai kebijakan yang diberikannya
inti Orde Baru birokrasi militer dan Golkar di daerah menjadi subordinat kekuasaan di pusat
datu 13 Yang masuk dalam golongan ini adalah raja dan keluarganya termasuk orang orang yang
Modal sosial dalam bentuk hubungan dan patro
karena jasanya diberi gelar kebangsawanan
nase dengan elit elit di pusat menjadi salah satu
Untuk menilai tinggi rendahnya derajat kebang
modal terpenting para elit daerah pada masa itu
sawanan dilihat dari ikatan perkawinan dimana
Pada masa Orde Baru
dunia sosial dan
hubungan kekuasaan didominasi oleh aktor
aktor yang terbatas di lingkungan tertentu yakni keluarga dan kroni presiden yang didukung oleh elite militer elite birokrasi dan Partai Golkar
gelar daeng memiliki derajat kebangsawanan lebih tinggi dibanding lalu lala maupun dea Dalam sejarahnya
kehidupan pribadi dan
pemerintahan keluarga Kerajaan Sumbawa
Berbagai arena kehidupan dalam dunia sosial
ditopang oleh mereka mereka yang karena po sisinya dilekati fungsi dan kewajiban terhadap
Orde Baru terutama yang menyangkut hubungan
Raja dan Kerajaan 15 Raja menduduki posisi
kekuasaan dapat dikontrol dengan efektif
tertinggi dalam hirarkhi pemerintahan dan dalam
Strategi terpenting yang terlihat jelas adalah
menjalankan pemerintahannya dia dibantu oleh
pada eksklusi aktor aktor di luar ketiga kelompok
Menteri Telu Mamanca Lima dan Letttrah Pitu
elit di atas Orde Baru secara sungguh sungguh
Secara teritorial Kerajaan Sumbawa dibagj ke
mengontrol arena arena strategis yang secara politik bernilai tinggi seperti Ormas partai dan
sebagai alat kontrol Elemen elemen penting dari
dalam daerah ibukota kerajaan yang dibagi ke dalam empat wilayah karang dimana masmg masing karang pintu dikepalai oleli keluarga kerajaan jika mendasarkan pada gelar dea yang
masyarakat sipil dikontrol dan diminimalisasi
dimilikinya yaitu Lempi di baNvah Dea Longan
perannya pada pelayanan kepentingan kekuasaan
Lempi Brangbara di bawah Dea Kademungan
Orde Baru Aktor sosial dan politik lainnya yang mungkin akan menantang dan merongrong domi
Semawa Puwen di bawah Dea Longan Semawa
universitas dengan menempatkan aparatusnya
nasi kekuasaan Orde Baru secara efektif dapat
Puwen dan Lawang Seketeng di bawah Datu Busing 16 Semetara itu daerah di luar ibukota
disingkirkan atau setidaknya dimatjinalisasi Hukum dan peraturan dibangun dan ditegakkan
t Lalu Manca Sumbawa Pada Alcoa Lahr Op 0t
hlm
sesuai dengan kepentingan pelestarian kekuasaan
28 Sistem ini mengakui individu sebagai anggota funilinya
ketiga unsur dominan tersebut di alas
disebabkan olch darah keturunan yang sanrt dengan a vah awu
Dunia
ibunya
sosial Orde Baru semacam ini mampu bertahan Seorang bangsatianlajang baik laki laid maupun perempuan disebut dengan gelar daeng semcntara kctika sudah menikah disebut dengan darn Perkawinan yang dijalin antara datuf dc ngan data melahirkan gelar dacag tetapi jika dan melakukan
lebih dari 30 tahun
Kronik Tana Samawa
perkawinan dengan seorang yang memiliki stratifikasi yang
Seperti yang telah diuraikan dalam pengantar tulisan ini bagian ini menggambarkan bagaimana perubahan peran elite bangsawan dalatn berbagai
masa sebagai akibat perubahan struktur kebij akan kekuasaan yang membingkainya Bangsawan dalam Tana Samawa12 adalah mereka mereka
yang karena garis keturunannya dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan oleh golongan dea
tidak sederajat maka melahirkan gclar lohl untuk laki laki dan Iola untuk perempuan
Dan kelak jika lohl menikah dengan
orang dari golongan sanak maka dia berhak mencandang gelar dea bid
hhn 77 82
Dalam stratifikasi sosial masvarakat Sa
tnawa setelah bangsawan ada golongan ang disebut den an Tau Sonak yang didasarkan pada fungsi ketjanya dibagi ke dalam Tau Marisi orang yang menggantuugkan hidupma Bari tana ulayat SementaraTau luran sama dengan Tau Niarki dakun
soal mengganhmgkan hidup dari tang clay at Ilan a raja yang membcdakan dengan Tau Marisi adalah dalam soil tempat tinggal karena Tau Juran adalah mcreka mercka yang tinggal
di ernpat wila ah juran milik Kerajaan Sumbawa Scmcniauni
12 Tana Samawa adalah nama lain dari Swnbawa
Dalam
sejarahnya Tana Samawa dihuni olch suku Su mbawa yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat
rechtsge
meenschap dimana turun menurun dari generasi ke generasi
Tau Kamutar adalah orang ot mg
ang memiliki I umesi kcija
dotnestik Kerajaan Sumbawa dan khusus v11111 mengurusi per soalan menyusui anak anak Kerajaan Sumbawa di cbui Tau
Panising Golongan terakhir dari Kerajaan Sumbawa adalah ulin abdi atau budak
merupakan masyarakat hukum genealogisch territorial dengan
sistem parental dalarn arti mempunyai nenek moyang dari pihak
Helios Sjamsuddin
Peruhahan Politik di Plllitu Sumb ivvw
ayah dan ibu Lalu Manca Sumbawa Palo Maser Lalu dalant
Kesultanan Bima dam Sumbawa 1 1 815 1950
7injauan Sejarah
Nasional IV 16 19 Descmbcr 1985 I lm 5
Surabaya Penerbit Rinta 1983
hlm 27 29
Seminar Sejarah
301
kerajaan 10 kekuasaan atau penganton tidak ter atau Setelok
arena dan modal kekuasaannya Arena yang ada cenderung lebih tertutup karena semua berada
Masing masing pengan
di bawah pengawasan VOC VOC melancarkan
masuk tiga kerajaan vasal Seran
Taliwang dan Jereweh
t
ton dikepalai oleh otak penganton yang terdiri
strategi pecan belah untuk memporakporandakan
dari Dea Ranga Dea Kalibela Datu Busing
kohesivitas bangsawan Selain itu bangsawan
Dea Longan Semawa Puwen Dea Bawa Dea
hanya digunakan sebagai alat kekuasaan untuk
Mangku Dea Ngaru Bumi Ngampo Demung Kroya dan Demung Mapin 19
memenuhi hasrat VOC menguasai perdagangan
Struktur kekuasaan Kerajaan Sumbawa
monopoli perdagangan atas berbagai komoditi
yang cukup rumit ini menjadi dasar peran elite
milik Kerajaan Sumbawa semakin membuat
dan meraup kentungan Perampasan jalur dan
bangsawan beserta berbagai golongan yang ada
keterbatasan kepemilikan modal bangsawan
di dalam Kerajaan Sumbawa Meski memiliki
Kebijakan yang dijalankan oleh VOC sedikit
struktur yang rumit namun elite bangsawan
demi sedikit mampu melonggarkan arena yang
mampu
dahulu hanya semata mata milik bangsawan saja
menguasai
arena karena penguasaan
atas berbagai modal yang ada masih berada dalam
Pendudukan VOC dan Belanda membawa
genggaman bangsawan beserta keluarganya
pengaruh yang cukup besar pada eksistensi
Perkawinan masih terjaga dalam hubungan
Kerajaan Sumbawa 20 Perubahan pola wilayalt
yang relatif tertutup dalam lingkungan dea datu
maupun struktur kekuasaan atas Kerajaan
sehingga kohesivitas petalian darah di antara
Sumbawa berpengaruh pada kehidupan Kerajaan
bangsawan masih relatif terjaga
Sumbawa secara keseluruhan Pola pembagian
Hal ini berbeda ketika Kerajaan Sum
berdasarkan tugas dan fungsi seseorang dea dcrtu
bawa ditaklukan oleh Kerajaan Gowa Meski
sanak tau marisi tau juran tau kamutar ulin
pun struktur kekuasaan relatif tidak berubah
abdi menjadi kehilangan pijakan Keberadaan
kecuali beberapa peran tambahan bagi Raja dan
Kerajaan Sumbawapun telah mengalami pe
keluarganya bangsawan
rubahan seiring berubahnya status Kerajaan Sumbawa dari daerah yang berdaulat menjadi
seperti membayar
upeti mengiri rombongan Raja dari Kerajaan
Gowa mengumpulkan kayu sepang membantu
daerah di bawah kekuasan Belanda Pada masa
mendirikan benteng membantu melawan musuh
pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin
kerajaan dan beberapa kewajiban lainnya namun hubungan pertalian darah diantara bangsawan
III Kerajaan Sumbawa dibagi ke dalam dua
Onderafdeling di bawah karesidenan Timor
sebagai akibat perkawinan
Selain itu penghapusan jabatan menteri t yang
politik yang dijalankan oleh keluarga Kerajaan
kemudian diganti dengan ambtenar27 merupakan
Sumbawa dengan Kerajaan Gowa Perkawinan ini sengaja dilakukan sebagai strategi dari
titik awal Kerajaan Sumbawa bersinggungan
mulai
longgar
dengan pola negara modern
Kerajaan Gowa untuk penetrasi dalam arena
Selain perubahan pola kepemimpinan yang
yang telah dikuasai oleh raja beserta keluarganya dan di lain sisi strategi Kerajaan Sumbawa untuk
tidak lagi sentral di tangan Kerajaan sebagai
mendapatkan hubungan yang lebih
lunak
masa itu ditandai pula oleh munculnya berbagai
Ketika Kerajaan Gowa sebagai atasan Kera
sekolah dan madrasah di Sumbawa yang kemu dian hari membawa pengaruh yang cukup besar
dengan daerah penakluk
akibat perubahan bentuk wilayah kerajaan pada
jaan Sumbawa mengalami kekalahan melawan VOC maka Kerajaan Sumbawa kemudian beralih menjadi daerah jajahan VOC Masa ini raja dan
20Eksistensi Kerajaan Sumbawa di sini dibaca sebagai eksistensi
bangsawan semakin sulit untuk mengontrol
seluruh struktur kerajaan bersama isinya termasuk keluarga atau keberadaan bangsawan struktUr pemerintahan maupun
kebiasaan kebiasaan yang selama ini berlaku di dalamnya 17 Aries Zulkamain Karakteristik Kepemimpinan dalam Adat dan Rappang Tana Samawa Sumbawa Besar Lembaga Adat Tana Samawa 2008
hlm 18
18Helius Sjamsuddin Perubahan Politik Ibid hhn 5
302
Op Cit hlm 5
u Manggaukang Raba A Latif Madjid Mengabdi Tana Sa mawa
Sumbawa tanpa penerbit 2002
hhn 753
22 Dalam Kamus Bahasa Belanda ambtenaar berarti pejabat pegawai atau pegawai negeri hap 111erensgenieter be kamus results cfm pref IND
pada kehidupan politik di Sumbawa 21 Mereka
kaum bangsawan ini tidak juga mampu meng
yang memiliki kesempatan umuk mengenyam
gugah keinginan bangsawan Sumbawa untuk
pendidikan di sekolah ini kemudian meneruskan
mendulang cerita yang sama Hal ini tergambar ketika bangsawan mencoba peruntungan dalam kontestasi pilkada Sumbawa 2010 bangsawan
ke jenjang yang lebih tinggi di Jawa Kepergian mereka ke Jawa untuk sekolah tidak Baja mengubah pola berpikir mereka secara akademis
yang terepresentasikan dalam diri Daha Madi
tetapi juga pemikiran secara politik Selain itu
laoe justru enggan mengungkit darah bim yang
keberadaan mereka mereka yang mengenyam
mengalir dalam dirinya
pendidikan di Jawa ini mampu menggeser pola
dominasi keluarga bangsawan dan eksistensi
Kerajaan Sumbawa yang cenderung dianggap negatif karena kedekatan mereka pada Belanda
Meredupnya Peran Politik Bangsawan
di Masa Sekarang
Berbagai faktor baik internal maupun eksternal menjadi pemicu mengapa peran politik
bangsawan Sumbawa begitu terpuruk Pertama sikap politik Sultan Kaharudin III untuk melebur secara utuh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghapus secara formal Kerajaan Sumbawa justru membawa kerugian
Kondisi yang mengerosi peran politik bang sawan tidak berhenti hanya sampai menjelang
yang begitu besar pada keberadaan Kerajaan
kemerdekaan Mulai dari modernisasi bentuk
ini tentulah dilakukan untuk menyelamatkan
kenegaraan keluarnya kebijakan atas tanah
posisi Kerajaan Sumbawa yang sempat ternodai
melalui undang undang agraria penghapusan
reputasinya akibat kedekatan dengan Belanda
gelar kebangsawanan dan lain lainnya menjadi
Sultan Kaharudin III benar benar ingin mem
Sumbawa belakangan Meskipun sikap politik
faktor faktor yang menambah laju kemunduran
bersihkan citra bangsawan yang lekat dengan
peran politik bangsawan Bahkan momentum
praktek feodalisme dengan jalan menghapuskan
runtuhnya Soeharto dari kepemimpinan nasional
perbudakan yang erat dengan kehidupan kaum bangsawan Penghapusan perbudakan ini disertai
dan menghadirkan berbagai kesempatan bang kitnya kembali sentimen primodial berbasis adat istiadat tanah komunitaspun tidak mampu di manfaatkan oleh elite bangsawan di Sumbawa 2a
Padahal cerita kesuksesan kembalinya para bangsawan di ranah politik pasca Soeharto banyak menghiasi politik lokal di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya Meski pada masa Soeharto pun kesultanan
Yogyakarta tidak kurang akal untuk memper
dengan penghapusan gelar bangsawan Metode
pencakokan struktur yang tersisa dari Kerajaan Sumbawa ke dalam negara modern Indonesia membawa konsekuensi hapusnya logika ketu
runan yang selama ini melekat dalam sirkulasi kepemimpinan Kerajaan Sumbawa karena logika ini hams digantikan dengan logika meritokrasi dan kemampuan Kedua konsekuensi dari pengakuan kekua
setelahnyapun Kesultanan ini termasuk di antara
saan Indonesia oleh Kerajaan Sumbawa menjadi kan Kerajaan Sumbawa tunduk pada segala per
sekian kekuatan aristokrasi yang mencoba mem
aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
pertahankan eksistensinya dalam ranah politik di
Indonesia Salah satu peraturan perundungan
tahankan eksistensi kekuasaannya pada masa
Indonesia 25 Sepertinya cerita cerita kesuksesan
milik Negara Indonesia yang membawa kerugian pada hilangnya kepemilikan tanah seluas 37 ribu
Burhan Djabier Magenda The Surviving of Aristocracy in Indonesia UMI Dissertation Information Service
Michigan
University Micofilm International A Bell and Howell Infor mation Company 300 N Zeeb Road Ann Abror Michigan 48106 1989
hlm 343
24Ibid hlm 18
meter persegi yang selama ini menjadi basis modal legitimasi kekuasaan Kerajaan Sumbawa
adalah diberlakukannya undang undang land reform Jika dahulu hubungan antara masyarakat
dan bangsawan dijalin dalam hubungan keter gantungan melalui tanah garapan milik kerajaan
u Hadiz
Power and Politics in North Sumatra The Uncom
pleted Reformasi dalam Aspinall dan Fealy Ed Local Power
atau kesultanan di daerah yang pamornya naik kembali sepu
and Politics in Indonesia Decentralisation and Democratisa tion Singapura Institute of Southast Asian Studies 2003
penggalian kembali
luh kerajaan bangkit kembali dan enam kerajaan mengalami
hlm 174 Gerry Van Klinken mencatat ada delapan kerajaan
KiI
bagi masyarakat maka dengan hilangnya tanah
cairnya orientasi politik kaum bangsawan
tanah ini membuat kerajaan beserta keluarganya
Bangsawan tidak memiliki satu visi dan sikap
kehilangan pengaruh terhadap masyarakat yang
dalam menghadapi politik masa kini
selama ini menggantungkan hidup pada tanah milik kerajaan
Ketiga citra buruk keluarga bangsawan
yang dekat dengan Belanda begitu melekat di
benak masyarakat dan sulit hilang dalam waktu yang cepat Apalagi citra buruk ini dikonstruksi begitu rupa sehingga proses internalisasinya
masih berlangsung hingga kontestasi pilkada 2010
Munculnya Elite Lokal Baru
Berbagai hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menyangkut faktor faktor yang mempengaruhi
meredupnya peran politik
bangsawan membuahkan konsekuensi lahirnya
elite baru Momentum penting lahirnya elite bare ditandai oleh melebumya Kerajaan Sumbawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Keempat lemahnya sumber daya manusia
Indonesia Seperti telah dijelaskan pada bagian
sebagai akibat warisan budaya mempo di
sebelumnya bahwa peleburan ini diikuti oleh ber
masa lalu Budaya yang membuai bangsawan
lebih agresif dan survive terhadap hidup dan
bagai sikap yang semakin menggerus posisi elite bangsawan di Sumbawa Sikap untuk mengakui kekuasaan NKRI yang dikeluarkan oleh Kerajaan Sumbawa yang dalam hal ini dilakukan oleh
kehidupan Mempo sendiri berarti mendudukan
Sultan Kaharudin III membuat Jakarta memiliki
karena menempatkannya pada zona nyaman
dan cenderung mematikan kepekaan untuk
salah satu strategi yang dilakukan oleh Kerajaan
semacam kebebasan untuk menerapkan berbagai
Gowa untuk membuat Kerajaan Sumbawa pa
kebij akannya kepada Sumbawa atas nama Negara
sif dan menerima posisi yang telah disuratkan oleh Kerajaan Gowa Kondisi yang sama terjadi
Indonesia
ketika beberapa bangsawan memilih bersikap pasif
menghadapi kecilnya kemungkinan
kembali eksis dalam kehidupan politik Sumbawa kontemporer
Kelima konflik internal warisan masa lalu
Kondisi struktur kekuasaan yang rumit di masa
Diserahkannya sirkulasi kepemimpinan
tertinggi di wilayah Kabupaten Sumbawa dalam mekanisme pasar mengakibatkan Sumbawa
menjadi daerah terbuka bagi elite manapun
untuk duduk dalam singgasana kepemimpinan
kabupaten Sumbawa Kondisi ini terns berlang
Kerajaan Sumbawa Kerajaan Sumbawa yang kekuasaannya juga ditopang oleh tiga daerah
sung ketika Indonesia memasuki fase Orde Baru Orde yang trauma dengan kondisi politik orde sebelumnya yang mewarisi instabilitas karena terlalu membuka ruang bagi lahirnya berbagai
vasal dalam rentetan sirkulasi kepemimpinan
kekuatan politik ini memilih untuk melakukan
kekuasaan tidak jarang diwarnai oleh konflik
pembatasan bidang kehidupan yang menyang
yang melibatkan negara vasal tersebut Konflik
kut politik Semua struktur kekuasaan ditata
ini ternyata masih membekas dan membentuk
sedemikian rupa dalam satu tongkat komando
lalu melahirkan konflik tersendiri dalam tubuh
polarisasi di antara kaum bangsawan sendiri hingga saat ini
Keenam terdapat berbagai kondisi yang se makin menjauhkan masyarakat akan keberadaan
bangsawan Salah satunya disebabkan oleh
bangsawan sendiri yang memilih untuk tinggal dan menghabiskan hidupnya jauh dari tanah
dari atas hingga ke bawah dari Sabang sampai Merauke guna menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi bisa terwujud
Orde Baru sengaja membuat setting politik yang memungkinkan hanya orang orang yang mendapat restu dari penguasalah yang dapat duduk dalam jajaran kekuasaan di seluruh Indo
kelahirannya Ketidakhadiran orang orang yang
nesia Orde Baru juga melakukan pembatasan
dianggap central dan mampu mewakili tokoh
pada jumlah partai politik yang ada Partai
bangsawan membuat masyarakat semakin ke hilangan memori siapa itu bangsawan Sumbawa
politikpun tidak sepenuhnya mampu memainkan
peran sebagai penyeimbang kekuasaan oposisi
Ketujuh hilangnya kohesivitas dalam diri
karena kebijakan fusi partai maupun floating
bangsawan Sumbawa Hal ini tercermin dalam
mass yang dijalankan Dengan dibantu oleh
304
militer dan birokrasi roda kekuasaan Orde Baru
Pergeseran Elite dan Demokrasi Lokal
dijalankan untuk menggaransi bahwa semua
di Sumbawa
berjalan dalam koridor yang telah ditentukan
Seperti telah dijelankan dalam pengantar till isan
Kemapanan kekuasaan Orde Baru yang ditopang oleh Partai Golkar birokrasi pemerin
melihat pergeseran aktortelite dalam politik
tahan di bawah naungan Korps Pegawai Republik
di Sumbawa adalah milik Pierre Bourdieu
Indonesia maupun militer membawa konsekuensi
Yang melihat pentingnya relasi antara habitus
pada kuatnya dominasi birokrasi dalam kehidu
arena
pan politik Sumbawa Mereka yang duduk dalam birokrasi mampu memainkan peran penting dan menumpuk modal serta jaringan yang kuat
dari pendekatan ini adalab bahwa dinamika
untuk mendominasi konstelasi elit di Sumbawa
pertarungan tersebut akan mengbasilkan peruba
Putusnya mata rantai birokrasi sebagai akibat
han penjungkirbalikan atau justru penetapkan
puma tugas seorang birokrat di Sumbawa tidak
pengokohan posisi posisi yang telah terbentuk
serta merta memutus kemungkinan mereka untuk
sebelumnya
menguasai bidang garapan lain di Sumbawa Posisi posisi periling dalam organisasi sosial
pada arena aktor yang bermain maupun modal Yang dimiliki oleh aktor aktor tersebut
kemasyarakatan
pilihan bupati banyak diwarnai oleh para birokat
Seperti yang terlihat dalam pertarungan pilkada dari tujuh pasangan calon
bupati wakil bupati mayoritas berlatar belakang pejabat birokrasi Sementara keluarga bangsawan
diwakili oleh calon wakil bupati pasangan nomor
mantan Bupati Sumbawa Madilaoe ADT sedan gkan Sudirman Indra adalah Pembantu Rektor
ITN Malang Selain itu dominasi birokrat dalam politik Sumbawa terlihat pada penguasaan partai
Golkar dalam lembaga legislatif di Sumbawa periode 1997 1999 1999 2004 2004 2009 dan 2009 2014
Letak keunikan
Kesemuanya sangat tergantung
Elite atau aktor disini dianggap sebagai agen yang mampu melakukan peruballan melaui
tindakan yang mereka jalankan Ballkan tindakan merekapun bisa jadi merupakan wujud respon
atau jttstru resistensi atas kondisi vang ada sebelumnya Tetapi tindakan tindakan ini sangat
bergantung pada modal social dan ekonomi ang mereka miliki
urut 5 dan 7 yakni Dhannawaty Madilaoe dan Sudirman Indra Dhannawaty Daha adalah putri
dan praktek sosial
yang terjadi di dalamnya menipakan gambaran pertarungan antara berbagai pihak dimana ujung
kepemimpinan partai politik
keanggotaan dalam legislatif maupun kontestasi
Sumbawa 2010
ini bahwa pendekatan yang digunakan untuk
Telah digambarkan pada bagian sebelumnya bahwa habitus elite bangsawan pada masa Kerajaan Sumbawa sangat berbeda jauh dengan
masa ketika logika modernitas hares bersentuhan negara bangsa Indonesia
Dalntlu keturunan
darah sebagai sesuatu yang given dan tidak bisa diganggu gugat oleh inereka mereka yang ingin masuk dalam arena kekuasaan pada jaman Kerajaan Siunbawa masill bei Jaya Tetapi dewasa
Dominasi birokrat dan lemallnya daya
ini sebaliknya keturunan darah bangsawan bukan
kompetensi dalam peta perpolitikan di Sumbawa
jamnnan bagi seseorang untuk bisa nlcndapatkan
selain disebabkan olell berbagai kebijakan yang
pengakuan kekuasaan jika tidak memiliki kapa
menguntungkan posisi birokrat juga sebagai
bilitas modal maupun dukungan politik baik darj
akibat berbagai faktor balk internal maupun
partai parlemen maupun konstituen pemilih
ekstemal yang menjadikan bangsawan kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan
jaringan maupun modal mereka Akibat ket erbatasan pendidikan
lekatnya kesan negatif
Muridan S
widjojo
Strukhoalismc Konsuuktivis Picnr
Bourdicu dan Kajian Sosial 131 1daya dalant Ir anti dan Art An
ari Harahan
Ed
Peronric don Kilo
warisan masa lalu hingga sisi moral yang kurang
Sastra 2003
mendapat simpati semakin membuat kondisi
LiPuma dan Craig Calhoun
bangsawan terpuruk dalain kehidupan politik di Sumbawa
Sil oknnvoli cme
Sejaruh politik Film dun Bol a co Llakarta A0 cdatuma 1id u
hlm 48
Social Thcor C
Lihat juga
Nloishc Postonc
IntrOdUCtlon
d dain Craig Calhoun
Dloishe Postone ed
lAkvard LiPumn
Bourdieu Critic l Prrc
The University of Chigago Prc s 1993
Ed card
hBourdicu and
iil c
I Chi uago
hlm 1 12 Edhcard
LiPuma
Culriue and the ConccPt of CUIUIrC in a Thcorc of
Practice
dalam ibid
Min
14 34
Mturidan S widjojo ibid hlm
49
305
Pilihan dari elite bangsawan untuk memilih tidak menggunakan label kebesaran bangsawa
Jenkins Richard 2006 Pierre Bourdieu London The
Taylor and Francis e Library
npun adalah wujud strategi bangsawan untuk
Magenda Burhan Djabier The Surviving of Aristoc
menghadapi arena yang telah jauh berubah ketika
racy in Indonesia UMI Dissertation Jnfor ina
bangsawan menjadi penanda penting dalam per
tion Service Michigan University Micofilin
tarungan kekuasaan politik Bangsawan di sini
sengaja membentuk habitus baru dengan meng hilangkan batas yang selama ini membedakan kelas mereka dengan orang kebanyakan Dengan menanggalkan label bangsawan diharapkan mampu memperluas segmentasi pemilih dan
menghindari konfrontasi terbuka dengan elite
bangsawan lain yang tidak begitu menyukai politik dan memilih menjauh dari dunia politik
Selain itu masuknya Daeng Ewan sebagai salah satu kandidat yang gagal maju dalam kontestasi pilkada karena kekurangan dukungan dalam lembaga adat tana samawa adalah bagian
dari strategi barn yang dia lakukan menghadapi
International A Bell and Howell
Information Company 300 N Zeeb Road Ann Abror Michigan 48106 1989
Malley 2003
New Rules Old Structures and the
Limits of Democratic Decentralisation
dalam Aspinall dan Fealy Ed
Local Power
and Politics in Indonesia
Decentralisation and Democrcatisatiou Singa pura Institute of Southast Asian Studies
Manca Lalu 1983 Sumbawcapada Maca Lalu Suatu Tinjauan Sejarah Surabaya Penerbit Rinta
Muridan S Widjojo 2003
Strukturalisme Kontrukti
vis Pierre Bourdieu dan Kajian Sosial Budaya
kompleksitas arena dan keterbatasan modal yang
dalam Irzanti dan Ari Anggari Harapun Ed
dimilikinya Akhirnya pergeseran elite lokal
Prancis dan Kita
dalam politik di Sumbawa membawa warna
Politik Film dan Bahasa Jakarta Wedatama
tersendiri dalam kehidupan demokrasi lokal di
Sumbawa Kesempatan bagi tumbuhnya elite
penyeimbang di luar elite dominan birokrasi
Widya Sastra
Norrduyn J 2002 Sejarah Sunabcawa Sumbawa Be sar tanpa nama penerbit
Makassar and the Islamization of
perlu terus dilakukan agar ada kekuasaan
penyeimbang dan pengontrol bagi jalannya roda demokrasi lokal di Sumbawa
Strzaktnralisrne Sejarah
Bima
makalah dalam 10
Conference of the
IAHA di Singapura 27 30 Oktober 1986
O Donnell Guillermo Philippe C Schmitter Lau rence Whitehead 1993 Transisi Ulena ju
Daftar Pustaka
Demokrasi Tinjauan Berbawai Perspektif
Anwar Dewi Fortuna
Demokrasi Lokal Peran Ak
tor Dalam Mendorong dan Menghambat De mokratisasi
dalam R Siti Zuhro Ed
2009
Peran Aktor dalam Demokratisasi Yogyakarta Ombak
Aspinall dan Fealy Ed
2003 Local Power andPoli
tics in Indonesia Decentralisation and
Democratisation Singapura Institute of South ast Asian Studies
Diamond Larry J 1999 Developing Democracy To ward Consolidation Baltimore John Hopkins
University Press
306
LP3ES Jakarta
Raba Manggaukang 2002 A Latif Madjid Rleng abdi Tana Samawa Sumbawa tanpa penerbit
Sjarnsuddni Hehus Perubalian Politik di Pulall Sum bawa Kesultanan Bima dan Sumbawa 1815 1950
Seminar Sejarah Nasional IV
16 19 Desember 1985
Zuhro R Siti dkk 2009 Peran zlOor dalana Dc mokratisasi Yogyakarta
hnbak
Zulkamain Aries 2008 Karaktcristik Kepeminrpin an dalant Adat dan Roppaar Tana Saanrnr cr Sumbawa Besar Lembaga Adat Tana Samawa
PERTAHANAN ASIA PASIFIK DALAM PUSARAN GLOBALISASI 01eh Muhamad Haripin Resensi Buku Judul buku
Globalization and Defence in the Asia Pacific Arms across Asia
Penulis
Geoffrey Till Emrys Chew dan Joshua Ho
Penerbit
Routledge New York 2009
Tebal
xiv
270 h1m
Abstract
Globalization has dramatically changed state s threat perception and defence pas tune Furthermore new
players and newforms of interconnectedness between state actors and non state actors shape the contemporary landscape of international security Throughout Asia Pacific nation states have started to realize that it is less
relevant to focus only on traditional military invasion Other challenges e g transnational crime and terrorism are awaitingfor government s swift yet effective response
Pendahuluan
hanya berdimensi vertikal di antara negara Utara
Globalisasi membawa banyak perubahan
AS dan Eropa dengan negara Selatan Asia dan
bagi kehidupan sosial budaya ekonomi dan
Afrika namun juga horizontal yaitu melebarnya
politik masyarakat kontemporer Pengertian dasar
kesenjangan sosio ekonomi di dalam masyarakat
globalisasi yang banyak dipahami dan dis
negara maju atau berkembang itu sendiri
epakati adalah proses integrasi ekonomi domestik
Pandangan ketiga merupakan jalan tengah atau
negara bangsa di hampir seluruh dunia menuju
moderat dari dua pandangan sebelumnya
terbentuknya integrasi pasar global Faktor faktor
Globalisasi merupakan peclang bermata dua glo
yang mendorong terjadinya proses tersebut di
balisasi bisa berdampak positif rnaupun negatif
antaranya adalah kemajuan teknologi informasi
Pandangan terakhir ini dianut oleh banyak pihak
dan komunikasi percepatan akselerasi modal
termasuk para akademisi yang menulis artikel di
serta investasi dan efisiensi ongkos perjalanan
buku berjudul Globalization and Defence in the
lintas negara
Asia Pacific Arms across Asict
Saat ini sedikitnya ada tiga pandangan arus utama yang memaknai globalisasi sebagai suatu
Topik buku Globalization and Defence irr the Asia Pacific adalah pengaruh globalisasi
proses dinamika gerak sej arah wacana kelompok elit ekonomi politik ataupun kondisi yang tak
terhadap pertahanan di Asia Pasifik Pembahasan
terelakkan
mengenai relasi di antara globalisasi dan pertah
Pandangan pertama menyatakan bahwa glo
balisasi merupakan berkah bagi umat manusia Globalisasi berhasil meningkatkan kesejahteraan
banyak masyarakat di negara berkembang melalui transaksi perdagangan global
Namun
terdiri atas tiga bagian Pertunta kajian teoritis
anan terutama dalam perspektif studi Hubungan Internasional Kedua uraian studi kasus pengaruh
globalisasi terhadap persepsi ancaman perception
threat
Berta ketiga postur pertahanan di
kawasan Asia Tenggara i inIur serta Selatan
optimisme ini ditolak oleh pandangan kedua
yang berpendapat bahwa globalisasi justru me
Globalisasi dan Pertahanan
miskinkan serta memarginalkan masyarakat di
Berangkat dari kesepakatan baliwa globalisasi
banyak negara Kini urusan kemiskinan tidak
adalah pedang bennata dua dampak jelas glo
307
balisasi terhadap pertahanan negara belum dapat dirumuskan dalam satu kesimpulan yang lengkap Berta rigid Brian M Pollins di artikel berjudul
besar masyarakat dunia menjadi terintegrasi
Christopher W Hughes dalam artikelnya yang berjudul
Beyond interdependence globaliza
Globalization and armed conflict
tion state transformation and security menulis
among nations prospects through the lens
bahwa integrasi tersebut melingkupi proses
of International Relations Theory menulis
internasionalisasi
bahwa sejauh ini teori teori kontemporer dalam
menurut standar negara maju serta westernisasi
Hubungan Internasional barn berhasil menjelas kan relasi globalisasi serta pertahanan namun
jawaban atas pertanyaan apakah relasi tersebut bersifat konstruktif atau destruktif belumlah jelas
Konstruktif dalam konteks globalisasi
serta pertahanan adalah globalisasi berpengaruh
liberalisasi
universalisasi
Berkaca kepada konteks kedaulatan negara Christopher W Hughes dalam artikelnya berjudul
Beyond interdependence
globalization state
transformation and security
berpendapat
bahwa globalisasi pada dasarnya merupakan
deteritorialisasi ruang sosial atau dalam
positif terhadap keamanan serta pembangunan
frase lain bisa disebut
masyarakat global
interaksi sosial I Pada satu nisi globalisasi telah
globalisasi
liberal
atau dengan kata lain
seperti dipercayai kelompok
membawa perdamaian bagi umat
manusia Sebaliknya sifat destruktif bermakna
suprateritorialisasi
melikuidasi interaksi sosial berbasis kewilayahan tradisional
namun pada sisi lain
globalisasi
merepresentasikan kelahiran ruang baru yang
globalisasi telah melahirkan konflik konflik barn
berkarakter lintas batas serta melampaui teritori
serta ancaman peperangan besar di masa depan
fisik Pendorong terjadinya proses tersebut adalah
major wars
kemajuan teknologi informasi dan kemudahan
Dari aspek teoritis tantangan yang kini mesti
sirkulasi kapital lintas regional
Globalisasi
dihadapi oleh negara bangsa dalam menyikapi
dengan karakter deteritorialnya turut memen
globalisasi adalah terkait dengan kemunculan
garuhi kedaulatan negara state sovereignty Interdependensi ekonomi berpotensi mening
pemain barn interkoneksi
ness
new players
dan
bentuk baru
new forms of interconnected
katkan rivalitas antar negara dalam melindungi
di sektor ekonomi politik internasional
kedaulatan serta kepentingan nasional misalnya
Keterbukaan ekonomi dan kemudahan teknologi
proteksi terhadap pasar domestik serta akses
telah memberi peluang kesempatan besar bagi
energi Rivalitas tersebut menurut Hughes ber
perluasan partisipasi dan aktivitas aktor non
potensi memicu konflik bersenjata inter ataupun
negara Korporasi multinasional
intra negara terutama di negara negara lemah
organisasi
inter pemerintah dan organisasi non pemerintah
NGO adalah beberapa contoh aktor non negara
yang kini memiliki daya jelajah global Seiring
weak states
Dengan kata lain globalisasi pada
derajat tertentu dapat menjadi pemicu instabilitas regional ataupun internasional
dengan kemajuannya tersebut jika dibandingkan dengan waktu dahulu korporasi dan organisasi
Persepsi Ancaman
sipil tersebut memberi warna baru dalam per
caturan politik internasional misalnya perluasan serta percepatan diseminasi ide ide demokrasi
atau pasar bebas dengan Cara cara yang inovatif dan berbasis masyarakat
Globalisasi memiliki dampak yang berbeda beda di setiap kawasan atau negara tergantung kepada konteks historis dan ekonomi politik yang berlaku secara unik spesifik Namun bukan berarti tidak
ada kesamaan sama sekali dan justru kesamaan Selanjutnya tantangan bentuk interkoneksi
barn adalah terciptanya relasi relasi antar negara
bangsa di dunia yang tidak hanya dilandasi ke pentingan militer dan ekonomi yang dijalankan pada level aktor negara melainkan juga oleh
keterhubungan sosial kultural yang dijalankan aktor non negara ataupun masyarakat biasa
inilah yang menarik untuk didiskusikan karena
bisa diambil pelajaran penting dari pengalaman masing masing kawasan ataupun negara Secara umum buku Globalization and Defence in the
Asia Pasific dapat dirangkum sebagai berikut
bahwa dampak globalisasi yang sama lama dialami oleh negara di kawasan Asia Pasifik
Kondisi interkoneksi tersebut membuat sebagian Lihat buku ini hhn 37
002
adalah
i perluasan spektrum ancaman dan
ii tekanan atas perubahan orientasi keamanan nasional
komprehensif dalam arti memahami interkoneksi penyelesaian masalah regional
contohnya
pengamanan di Selat Malaka serta penyelesaian
Rizal Sukma dalam artikel
Globaliza
sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan yang
tion s impact on threat perceptions and defence
sulit diselesaikan dengan pendekatan unilateral
postures in Southeast Asia two views menulis
serta inward looking
bahwa bagi Asia Tenggara globalisasi membawa konsekuensi atas timbulnya ancaman ancaman
keamanan yang memang tidak sejatinya baru namun kini mengalami peningkatan intensitas serta kompleksitas
Saat ini isu keamanan
B Raman menulis artikel yang menarik tentang relasi globalisasi dan persepsi anca man di Asia Selatan Dalam artikel berjudul
Globalization s impact on threat perceptions and defence postures in South Asia
Raman
tradisional maupun non tradisional menuntut
berpendapat bahwa globalisasi pada dasarnya
perhatian yang porsinya lama banyak Pem
mendorong negara untuk lebih terhubung dengan
bajakan piracy
negara lain daripada era sebelumnya Namun keterhubungan atau interdependensi tersebut
penyelundupan narkotika
dan senjata teroris kekerasan komunal dan etnis serta kejahatan transnasional dipungkiri
sulit untuk
terjadi karena adanya kemudahan
teknologi dan transfer dana dua kemajuan yang melekat pada globalisasi Lebih jauh lagi Sukma
dapat berlangsung secara konstruktif bagi Para pihak jika ada
persamaan rasa psikologis
psychological sense of parity
Jika tidak ada
persamaan relasi yang terjadi adalah perubahan
menyebutkan kelaparan kemiskinan penyebaran
interkoneksi menuju dependensi
penyakit dan pelanggaran HAM sebagai masalah
Relasi India Cina merupakan contoh di many
yang mengiringi proses globalisasi
satu arah
interdependensi konstruktif bisa berlangsung
Dalam artikel yang sama Nathan menulis
karena kedua negara memiliki persamaan rasa
bahwa kompleksitas permasalahan yang dibawa
psikologis dalam kekuatan ekonomi maupun
oleh proses globalisasi terhadap kehidupan ma
keamanan strategis Dengan kata lain status
syarakat telah menempatkan negara sebagai aktor
India Cina sebagai the rising powers di Asia
yang sekali lagi penting Dalam banyak hal
Pasifik membuat keduanya bisa lebih terlibat
berbeda dengan klaim para ekonom neoliberal
yang berpendapat globalisasi telah meminggirkan
dalam kooperasi Sepintas argumen Raman ini janggal karena berbeda dengan pandangan arcs
peran negara globalisasi pada kenyataannya
utama terutama dalam kerangka teoritis Realis
justru memperbesar peran serta kekuasaan
yang berbicara tentang the endless competition
negara terutama dalam sektor keamanan Namun
kompetisi tak berkesudahan dalam keanarkian
demikian Sukma memberi catatan penting
politik internasional Bagaimanapun artikel
bahwa penguatan negara tersebut bukan tanpa
Raman ini membuka cakrawala bare mengenai
risiko terlebih dalam konteks Asia Tenggara
berbagai kemungkinan konstelasi politik kawasan
Selama era kemajuan ekonomi pertengahan abad
berdasarkan skenario optimis
ke 20 negara negara di kawasan Asia Teng gara dipimpin oleh para despot dengan orientasi
keamanan nasional yang inward looking Ke amanan nasional didefinisikan secara sempit sebagai stabilitas domestik kewaspadaan
atau
paranoid atas intervensi eksternal serta legiti masi rezim berdasarkan kekerasan
Saat ini globalisasi mendorong negara untuk mengubah orientasi atau cara pandang mengenai keamanan nasional dalam konteks
kawasan Negara dituntut untuk berpikir berori
entasi outward looking ke luar
memerhatikan
opini publik internasional atas isu HAM dan
Ekonomi pertahanan Selain persepsi ancaman dan orientasi keamanan nasional globalisasi pun memunculkan kebutu
han atas penyesuaian postur pertahanan di Asia Pasifik Urusan tersebut berkaitan dengan upaya
riil tiap negara untuk melindungi teritori dan ma syarakatnya dari beragam ancaman kontemporer
Kebijakan konkret yang bisa dilakukan negara di antaranya adalah menaikkan anggaran militer military expenditure
pengembangan industri
pertahanan nasional serta modernisasi alat utama
sistem persenjataan Alutsista
309
Ron Matthews dalam artikelnya di buku ini
ini mengalami boom ekonomi Keanggotaan di
ber udul Defence and the economy an introduc
WTO dan ASEAN 3 membuat pertumbuhan
tion
ekonomi Cina semakin ekspansif Seperti lazim
melihat bahwa telah sejak lama negara terutama
dialami oleh negara rising power termasuk AS
pertahanan militer sebagai domain strategis
serta negara kawasan Eropa pada pertengahan
memperlakukan sektor keamanan
yang eksklusif serta tertutup Informasi tentang
abad ke 20 pemerintah Cina memiliki kebutuhan
anggaran pertahanan dan modernisasi Alutsista
untuk turut meningkatkan kapabilitas militernya
sebisa mungkin ditutup rapat dari pihak lain
Secara bertahap sejak awal dekade 90 Cina
Industri pertahanan pun dikembangkan hanya
menaikkan anggaran militer
untuk memenuhi kebutuhan militer nasional
industri pertahanan serta memodernkan Alutsista
self reliance Di AS contohnya pernah dibuat regulasi Buy America yang melindungi industri
Tak pelak tindakan tersebut menimbulkan dilema
pertahanan nasional Uni Eropa Rusia termasuk
terutama Jepang serta AS
dulu Uni Soviet dan negara berkembang seperti
mengembangkan
keamanan security dilemma bagi negara lain Untuk memenuhi kebutuhan militernya
Cina India Pakistan Malaysia dan Singapura
Cina melakukan kerasama joint venture dengan
pun memiliki kebijakan serupa
Uni Eropa meski ada penolakan dari masyarakat
Seiring dengan berlangsungnya proses
sipil di Eropa Barat dan memproduksi komoditas
globalisasi sebagaimana ditulis Ron Matthews
dengan teknologi yang bisa memenuhi kualifi
dalam Defence and the economy an introduc
kasi militer sekaligus sipil komersial dual use
tion
kecenderungan produksi mandiri dan
technology Pilihan joint venture dan produksi
proteksionisme dalam ekonomi pertahanan kini
dual use technology adalah untuk memaksi
mendapat tantangan sekaligus peluang hebat
malkan sumber daya yang terbatas di tengah
yang pada era sebelumnya belum pernah
kebutuhan teknologi militer yang mendesak serta
ada
memberikan ruang kebebasan bagi industri guna
Kondisi kontemporer memperlihatkan
bahwa negara negara yang mendapat berkah dari globalisasi terutama pertumbuhan ekonomi mulai beramai ramai memanfaatkan semaksimal
menghasilkan produk inovatif Hampir serupa dengan Cina negara negara
di Asia Tenggara juga berusaha berselancar
mungkin berbagai kemudahan serta keunggulan
dengan mulus dalam gelombang globalisasi
teknologi militer serta sipil
commercial off
Pascakrisis 1997 empat negara anggota ASEAN
the shelf yang tersedia di pasar global untuk
yaitu Indonesia Singapura Malaysia dan Thai
digunakan bagi industri pertahanan nasional ter
land membuka ekonomi domestik bagi investor
lebih lagi kini muncul kebutuhan atas teknologi
asing sambil meningkatkan kapabilitas militer Secara bertahap Renato Cruz De Castro dalam artikel Exploring Southeast Asia s twenty first century defence economis opportunities and
komunikasi yang bisa mendukung program revolution in military affairs Globalisasi telah membuka kesempatan besar bagi pembentukan kerjasama di antara pemerintah institusi militer
challenges in the era of globalization 1993
dan kelompok industri
2005
the iron triangle
di
berpendapat bahwasanya empat negara
dalam maupun luar negeri namun juga muncul
tersebut juga tidak mengalami dilema guns versus
tantangan atas perlindungan aset ataupun data
butter yang biasanya dialami negara berkembang
rahasia negara
dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca krisis
Arthur S Ding dalam artikel berjudul Globalization and defence industry in East
Keuntungan ekonomi dari transaksi perdagangan
Asia seeking self sufficiency and teaming up for dual use technology memperlihatkan
tan kapabilitas militer selain untuk pembiayaan
global digunakan sebagai modal untuk peningka
program pembangunan
kasus menarik tentang Cina yang berusaha
Kondisi yang serupa terjadi di Asia Selatan
memenuhi kebutuhan militernya di tengah
India tulis Vijay Sakhuja dalam artikel Global ization and the defence economy cifSouth Asia
dinamika komersialisasi industri pertahanan
global Cina adalah salah satu negara yang saat
two views
adalah contoh terbaik negara yang
mengalami kemajuan dalam bidang pertahanan 2 Lihat buku ini hlm 138
310
berkat globalisasi Teknologi GDP nasional
sekaligus memahami perkembangan termutakhir
dan belanja pertahanan India mengalami per
mengenai pertahanan Asia Pasifik Dari pemaha
tumbuhan bersamaan dengan menggeliatnya
man tersebut
industri pertahanan nasional
sektor pertahanan
transformasi
para pemangku kepentingan
yang terentang mulai dari
pertahanan serta ekspor alutsista Namun dalam
kementerian pertahanan tentara nasional Indo
konteks kawasan kemajuan India ini memicu
nesia parlemen hingga masyarakat sipil
kekhawatiran di pihak Pakistan yang selama ini
memperkaya materi diskusi perwnusan kebijakan
masih bersengketa dengan India terkait persoalan
pertahanan yang tepat bagi Indonesia terutama
Kashmir
berdasarkan tiga bagian pembahasan dalam buku
Catatan kritis tentang kemajuan Asia Tenggara ditulis oleh Rommel C Banlaoi dalam artikel
Globalization
industry in SoutheastAsia
dapat
Globalization and Defence in the Asia Pasifc Pertama tentang globalisasi Sejauh ini
impact on defence
wacana globalisasi di Indonesia didominasi
Banlaoi berpendapat
oleh perdebatan pada tataran makro mengenai
bahwa pengembangan militer di Asia Tenggara
ekonomi politik misalnya tentang peijanjian
terkecuali Singapura menyimpan persoalan bagi
perdagangan bebas Indonesia dengan negara
industri pertahanan domestik Kecenderungan
lain Kondisi faktual memperlihatkan baliwa
yang ter adi adalah Asia Tenggara hanya berperan
globalisasi ternyata berdampak Pula terhadap
sebagai konsumen senjata bukan produsen
pertahanan negara Melahti buku ini Indonesia dapat belajar bahwa kehadiran new plovers
Kondisi ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara atau Asia Pasifik pada umumnya mengalami
dan new forms of interconnectedness
sebagai
ketergantungan dan menurut Geoffrey Till
pendorong sekaligus konsekuensi globalisasi
cenderung memilih bekerjasama dengan AS dan negara negara Eropa daripada melakukan koop
membutuhkan skema kebijakan pertahanan dan
erasi intra kawasan lneski mereka menghadapi
politik luar negeri yang lebih responsif dan fleksibel natnun tetap berpijak pada keutamaan
problem keamanan yang serupa 3
kepentingan nasional Dengan kata lain Indo
Globalisasi menjadi pendorong negara di
nesia mesti cerdik dalam menyikapi fenomena
Asia Pasifik untuk menempatkan keunggulan
globalisasi dengan strategi
teknologi sebagai pertimbangan utama dalam
usaha pengembangan industri pertahanan
banyak karang atas konsepsi M Hotta tentang politik luar negeri
dibandingkan pertimbangan kedekatan geografis
Indonesia
karena dunia saat ini tidak lain adalah dunia
berlayar di antara
sebuah pengembangan faktual
Kedua tentang persepsi ancaman Indonesia pada dasarnya telah menyadari baliwa pada saat
yang menyusut a shrinking world
Secara umum tiga belas artikel dalam buku
ini ancaman tidak lagi bersifat tradisional dalam
Globalization and Defence in the Asia Pasific
bentuk invasi militer inelainkan menjalar kepada
menyuguhkan pandangan yang menarik tentang
ancaman non tradisional seperti teronsme dan
relasi globalisasi dan pertahanan di Asia Pasifik
kejahatan lintasnegara Dalam Buku Putih Per
Uraian teoretis di bagian pertama menyajikan
tahanan Indonesia 2008 Kementerian Pertalianan
kerangka teoritis yang memadai untuk mengantar
telah menjelaskanpokok pokok pemikiran nien
pembaca kepada uraian studi kasus di bagian
genai proyeksi ancaman dan
Tainbaran tunum
selanjutnya Sudut pandang penulis dan data yang
strategi penanglntlangannya 4 Perkembangan ini
ditampilkan pun relatif barn serta relevan dengan
terjadi bersamaan dengan perubahan orientasi
kebutuhan kalangan akademisi mauptin praktisi
Secara inkremental di dalam tubuh kementerian
yang bergelut dengan isu keamanan kontemporer
maupun angkatan bersenjata mengenai keamanan
di Asia Pasifik
nasional dari yang inward looking menuju outward looking Ne ara tidak bisa mengelak
Pelajaran bagi Indonesia Khusus untuk konteks Indonesia
dart perkembangan tersebut karena buku ini
1
tuntutan
atas penghormatan hak asasi manusia sehingga
bisa menjadi referensi penting dalam melihat a Lihat Departemen Pertahanan Republik Indonesia Buku Patih s Lihat buku ini hlm 257
Perlahonan huiunesiu 2008 Oakarta Dephan RI 2005
311
pemerintah ditekan untuk tidak lagi melihat ma
Di Indonesia transisi demokrasi merupakan
syarakat ataupun oposisi sebagai musuh negara
citra di mata masyarakat intemasional sekaligus
proses politik yang gaduh dan belum terkonsoli dasi secara matang Seperti ditulis oleh Michael Malley proses politik yang melibatkan banyak
menutupi kekurangan kapabilitas penegak hukmn
aktor kepentingan dan lemahnya kepemimpinan
dan ii
kebutuhan Indonesia untuk memperbaiki
dan militer nasional dalam menghadapi ancaman
sipil karena tergantung kepada legitimasi militer
melalui pembentukan kerjasama keamanan
ternyata menghambat perkembangan reformasi
dengan beberapa negara sahabat
militer 6 Meski secara materil dan kuantitas In
Ketiga tentang ekonomi pertahanan Topik ini barangkali yang paling penting dan memer
donesia telah memiliki rencana dan kebijakan
lukan perhatian khusus Indonesia Hipotesis
sistematis
yang dibangun dalam buku Globalization and
melalui profesionalisme TNI dan modemisasi
Defence in the Asia Pacific adalah globalisasi
alutsista
ekonomi pertahanan berjangka panjang dan peningkatan postur pertahanan
namun dalam perkembangannya
merupakan peluang bagi pembangunan industri
kualitas reformasi tersebut dilingkupi oleh
pertahanan nasional
dan hipotesis tersebut
sebuah tanda tanya besar adakah jaminan bahwa
kemudian diuji dengan studi kasus pelaksanaan
rencana dan kebijakan tersebut akan berjalan
program pembangunan
dengan konsisten transparan akuntabel efisien
persenjataan Pasifik
Alutsista
alat
utama sistem
negara negara di Asia
misalnya Cina dan India Hasilnya
serta efektif Selain itu perrnasalahan yang menghadang pembangunan Indonesia yang tidak
ternyata mendukung hipotesis meski tentu saja
hanya berlaku pada sektor pertahanan adalah
tidak minus dari catatan kritis
korupsi dan ekonomi rente Kegaduhan transisi
sebagaimana
demokrasi korupsi dan rente bagaimanapun
ditulis oleh Banlaoi
Berbekal pemauukan dari pertumbuhan eko
nomi akibat pembukaan pasar nasional terhadap
pasar global Cina dan India meningkatkan ang
juga berpotensi besar membajak proses pem
bangunan pertahanan Indonesia meski pintu globalisasi terbuka lebar serta Indonesia mem iliki
garan militer membangun industri pertahanan
joint venture dan kapabilitas dual use technology
nasional dan bahkan mulai mengekspor alutsista
yang mumpuni
Strategi
Poin masalah tersebut yang sepertinya
joint venture dan dual use technology ternyata
luput untuk digali secara mendalam oleh buku
ampuh menutupi kesenjangan antara kebutuhan
Globalization and Defence in the Asia Pacific
pertahanan atas meluasnya spektrum ancaman
padahal konteks proses demokratisasi kontpsi
Berta mahalnya biaya pembangunan alutsista
dan ekonomi rente merupakan variabel pent
strategis kepada negara negara lain
dengan kapabilitas riil nasional terutama dari
ing atau bahkan tak terpisahkan dari kondisi
segi penguasaan teknologi
domestik negara negara di kawasan Asia Pasifik
dalam memenuhi
kebutuhan tersebut Namun dalam konteks
seperti misalnya Thailand dan Filipina dalam
Indonesia contoh Cina dan India tersebut tidak
membangun postur pertahanan negara dan
bisa diterapkan mentah mentah Pada level lain
ker asama keamanan dengan negara lain
pada dasarnya para penulis artikel dalam buku ini terkesan terlalu optimis dengan globalisasi dan
Daftar Pustaka
melupakan variabel lain sehingga pembangunan
Bruneau Thomas dan Harold Trikunas 2008 Glob
pertahanan di Cina dan India hanya dilihat
al Politics ofDefense Reform New York Pal
dari aspek materiil dan peningkatan kuantitas
grave Macmillan
Variabel lain yang bisa dimasukkan dan dalam perkembangannya bisa menghasilkan kesimpulan berbeda adalah proses demokratisasi s
James Wirtz
Changing International Threat Perceptions
Departemen Pertahanan Republik Indonesia 2008 Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 Ja karta Dephan R I
Michael Malley
Democratization and the Challenge of
dlm Thomas Bruneau dan Harold Trikunas Global Politics
Defense Reform in Indonesia
of Defense Reform
Harold Trikunas Global Politics of Defense Reform
hlm 76 80
312
New York Palgrave Macmillan 2008
York Palgrave Macmillan 2008
dlm Thomas Bnmeau dan hlm 266 267
New
PILAR PENYANGGA KEMAJUAN CHINA DAN PELUANG MENJADI NEGARA ADI KUASA
Oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo Resensi Buku Judul Buku
Chinas s Megatrends 8 Pilar yang Membuat Dahsyat China
Penulis
John Naisbitt dan Doris Naisbitt
Penerbit
PT Gramedia Pustaka Utama 2010
Tebal
xii
255 him Abstract
After the declaration ofeconomic reform in 1978 China has transformed to be one of the big powers in the world Thisfact then leads curiosity on the determinantfactors ofChina s miracle This essay summarizes John and Doris Naisbitt s research based book on 8 pillars of China s new society that consist ofemancipation of the mind balancing top down and bottom up framing the forest and letting the trees grow crossing the river byfeeling the stones artistic and intellectualferment joining the world freedom andfairness andfrom Olympic medals to Nobel prizes This essay also tries to grasp China s possibility to be the solely superpower and leaving the U S behind
Pendahuluan Dalam perkembangan hubungan internasional
kebangkitan China terutama dalam bidang eko
titik kesuksesan yang menakjubkan Salah satu akademisi yang mencoba melakukan identifikasi terhadap faktor faktor determinan kesuksesan
nomi tak dapat dipungkiri menjadi salah satu
China adalah John Naisbitt beruama istrinya
isu yang paling banyak dibicarakan dalam
Doris Naisbitt Hasil penelitian mereka kemudian
sepuluh tahun terakhir ini Masuknya China ke
dipublikasikan dalam sebuah buku yang ber udul China s Megatrends the 8 Pillars of A New Society
World Trade Organization
2001
WTO
pada tahun
tersisihnya Jerman oleh China sebagai
pencapaian China sebagai negara eksportir ter
Jika kita berbicara tentang penulis buku tersebut beberapa orang mungkin akan ingat
besar dunia pada 2010 2 dan kenaikan peringkat
dengan buku berjudul Megatrends
China sebagai negara dengan ekonomi terbesar
Directions Transforming Our Lives yang juga di
kedua setclah Amerika Serikat dengan menggeser
tulis John Naisbitt pada tahun 1982 Megatrends
Jepang 3 merupakan rentetan peristiwa yang mau
pertama membahas perubahan ekonomi politik
negara ekonomi terbesar ketiga pada 2007
Ten New
tak mau membuat dunia memberikan perhatian
sosial dan budaya yang terjadi di Amerika Seri
lebih kepada China Berbagai analisis kemudian
kat Ketika China juga mengalami transformasi
bermunculan dan berusaha menjelaskan faktor
besar dalam 30 tahun terakhir maka Megatrends
yang menyebabkan China bisa mencapai
kedua muncul dengan analisis serupa untuk melihat bagaimana proses transformasi tersebut
Ashley Seager China Become World s Third Largest Econ omy diunduh dari http www guardian co uklbusinessl2Oo9l
dan faktor faktor pendukungnya
jan 141china world economic growth pada 31 Maret 2011
2 Philip Inman
China Becomes World s Biggest Exporter
diunduhdarihttp www guardian co uk business 2010 jan IO china tops germany exports pada 31 Maret 2011 China Overtakes Japan as World s Second Biggest
Economy
diunduh dari http
wwwbbc co uk news busi
ness 12427321 pada 31 marct 2011
Pilar Penyangga Kemajuan Ekonomi
China
Berdasarkan hasil analisis terhadap isi pemberi taan dalam 49 surat kabar lokal China Naisbitt
menyimpulkan bahwa ada delapan pilar yang 313
menjadi fondasi masyarakat China dalam
Jika melihat kondisi emansipasi pikiran
mencapai tingkat kemajuan seperti sekarang ini
di China saat ini tentu masih jauh di bawah
Kedelapan pilar tersebut ialah sebagai berikut
Amerika Serikat bahkan mungkin banyak orang yang menganggap China masih mengekang
Emansipasi Pikiran
Emansipasi pikiran didefinisikan sebagai pem
bebasan pikiran dari indoktrinasi yang dilakukan pemerintah China di bawah sistem sosialisme
Rakyat China kemudian diaj arkan untuk melihat realitas tanpa kacamata berwarna ideologis sehingga bisa menemukan kebenaran dari fakta
fakta yang ada Langkah awal emansipasi pikiran dilakukan oleh Deng Xiaoping dengan membuka pintu bagi pendidikan tinggi pada 1977 saat
Deng menjabat Menteri Pendidikan satu tahun sebelum reformasi ekonomi digulirkan Dalam
sudut pandang China sebagai negara manufaktur
Deng menyebut sains dan teknologi sebagai jenis produktivitas no I
Dalam menghadapi kritik bahwa emansi
pasi pikiran ini bertentangan dengan ideologi
sosialisme yang selama ini secara resmi dianut oleh China Deng mengatakan bahwa tidak peduli apakah kucing itu hitam atau putih yang penting dia bisa menangkap tikus Dengan kata lain
debat ideologis apakah sosialisme
atau kapitalisme yang terbaik bagi China tidak lagi begitu penting tetapi yang harus dikede pankan adalah yang efektif bagi bangsa China untuk meraih potensinya di masa mendatang Ideologi mulai dipandang sebagai alat bukan tujuan akhir Implikasinya legitimasi pemerintah
kebebasan berpikir rakyatnya misalnya dalam kasus sensor internet Namun perkembangan
emansipasi pikiran di China seharusnya jangan diukur dari hasil saat ini tapi perbandingan
antara kondisi titik awal dengan kondisi yang dicapai sekarang Setidaknya dalam waktu yang
cukup singkat yaitu dari 1978 hingga sekarang telah terjadi perubahan signifikan dibandingkan
dengan periode komunis kaku yang statis
Hal yang perlu diperhatikan definisi emansipasi pikiran menurut orang China secara umum berbeda dengan orang Barat Orang China lebih memandang diri sebagai bagian dari jaringan dibandingkan sebagai individu
dan mereka menyambut kepernimpinan yang
kuat serta bijaksana yang memastikan kinerja bagus bagi semua Oleh karena itu hasil yang diperolehpun berbeda dengan emansipasi pikiran
yang dipraktikkan di Barat Menurut Naisbitt hasil dari emansipasi pikiran di China adalah
terciptanya sistem sosial dan ekonomi Baru serta sebuah model politik yang mungkin akan membuktikan bahwa akhir sejarah hanyalah jeda dalam alur sejarah itu sendiri Model politik
tersebut kemudian diistilahkan oleh penulis
sebagai demokrasi vertikal yang akan dibahas lebih lanjut dalam pilar kedua
Hasil yang lebih riil dari pilar ini adalah kes
tidak didasarkan pada ideologi yang dipraktikkan atau pemimpinnya dipilih secara langsung oleh
inambungan antara kebebasan berpikir dengan
rakyat tetapi lebih kepada kinerja pemerintah
basis ekonomi yang stabil Hal ini kemudian
itu sendiri Bila pemerintah bisa menjalankan
menciptakan ledakan pertumbuhan bisnis swasta
fungsinya dengan baik maka rakyat dengan
Sektor swasta ini dibentuk dari dua komponen
sendirinya memberikan legitimasi Secara lebih
yaitu swasta yang memang dibangun dari titik nol
spesifik
dan swasta hasil privatisasi BUMN Perlu dicatat
kinerja pemerintah tersebut lebih
keamanan dari pemerintah sehingga menciptakan
sering diasosiasikan dengan hasil pembangunan
di sini bahwa privatisasi tidak dilakukan secara
Penggunaan legitimasi pembangunan ini menjadi
membabi buta tetapi memilah sektor sektor
salah satu ciri dari developmental state yang
tertentu saja sementara BUMN yang bergerak di
digunakan bukan hanya oleh China tetapi juga
industri kunci seperti minyak dan perbankan tetap
oleh negara Asia Timur lainnya seperti Jepang
dipertahankan Ledakan swasta ini mengubah struktur perekonomian China di mana pada tahun
dan Korea
2008 dua pertiga ekonomi China disumbang oleh sektor swasta
4 Phil Deans
The Capitalist Development State in East Asia
dalam Ronen Palan Jason Abbott dan Phil Deans State Strate
Pada perkembangan lebih jauh emansipasi
gies in the Global Political Economy New York Pinter Press
pikiran telah mendorong orang China untuk tidak
1999
314
hlm 81 95
hanya sekedar mengakuisisi ilmu dan teknologi
interdependen Dari akar Konfusianisme ini
dari bangsa lain
tetapi juga mulai mencari
pulalah kemudian muncul karakter pembangunan
kreativitas dan otentisitasnya sendiri Walaupun
di China dan Asia Timur pada umumnya yang meliputi i pemerintahan yang berbasiska
masih belum dominan hal ini menjadi indikator
ii
pengakuan sistem politik yan
yang baik bagi China di masa depan untuk
moral
menjadi negara berbasis inovasi bukan lagi
hirarkis
negara manufaktur
diimplementasikan menjadi konsensus dan
etik
iii
kesepakatan
penekanan pada loyalitas yang iv
organisasi industri kolekti
dalam komunitas keluarga dan
v
hubungait
Penyeimbangan Top Down dan Bottom Up
kerjasama antara pemerintah dan pengusaha 6
Top down dalam kasus China ini diartikan sebagai pengkomunikasian konsep dan arahan
tikal mempunyai keunggulan berupa terbebasnya
oleh Partai Komunis China sedangkan bottom
politisi dari pikiran yang terpola oleh pemilihan
up bermakna bahwa rakyat menyumbangkan gagasan dan kerja mereka Jika arahan top down mendominasi China di bawah pemerintahan
Mao Zedong maka China baru pascareformasi ekonomi diwarnai dengan penguatan inisiatif
bottom up rakyat Penguatan ini ditandai dengan semakin banyak protes yang ditujukan kepada
Sebagai sebuah model Baru demokrasi ver
umum dan memungkinkan perencanaan strat
egis jangka panjang Jika demokrasi liberal mengedepankan kebebasan individu demokrasi
ala China ini justru menempatkan kepentin
ru
dan kesejahteraan bangsa di atas kepentingan
individu Keunggulan lain yang menjadi ci demokrasi ini adalah diindahkannya inisiatif dari
pemerintah seperti dalam kasus proyek Maglev
bawah sekaligus tetap mempertahankan badan
China Timur di mana rakyat mengkhawatirkan
pembuat keputusan sentral
radiasi yang bisa ditimbulkan dari proyek terse
keraguan terhadapnya demokrasi vertikal diang gap penulis telah berhasil rnentransformasi China
but sehingga akhirnya tidak dilanjutkan Hal ini menunjukkan perubahan pemerintah pusat yang
mulai bersedia mendengarkan suara dari bawah Perkembangan dinamika penyeimbangan
arahan top down dengan inisiatif bottom up ini kemudian membentuk model baru yang penulis sebut sebagai
demokrasi vertikal
5 Demokrasi
ala China ini didefinisikan sebagai politik yang tidak dijalankan oleh partai atau politisi yang saling bersaing tetapi melalui musyawarah
dengan proses top down dan bottom up Kes eimbangan arahan pemerintah dan inisiatif rakyat
ini didasari oleh ajaran Konfusius yang percaya bahwa hanya ketertiban yang dapat memberikan kebebasan sejati dimana masyarakat yang tertib akan memberi tempat bagi rakyat agar dapat
bertindak bebas Jadi arahan konseptual menjadi
komponen yang harus muncul terlebih dahutu untuk memotivasi kebebasan dalam menjalankan
arahan secara teknis yang pada akhimya akan memberi masukan bagi arahan itu sendiri untttk menjadi lebih balk Dengan kata lain
arahan
Dalam menjawab
dalam satu generasi padahal bangsa bangsa lairs
dengan model demokrasi liberal yang mei mPut penulis bersifat horizontal karena mengagungkan kesetaraan dan kebebasan individu
me3nerlukaany
tiga atau empat generasi untulc bertninsforn tatii
seperti sekarang Selain keunggulan Naisbi tljuga mengakui adanya kelemahan dalam mcciel ini
yaitu eksistensi keicuasaan absolut di t lg tn liar pejabat tinggi di berbagai jenjan
di Cana yang metnbuka peb n J korupsi Hal ini coba diatasi ci
hukum yang ketat untuk morn
q
lfcwa
mcrnq it rua g
gerak para koruptor Pada akhirnya pilar kedua ini Ynengisyaiat
kan satu poin penting yaitu uiinuk mencapai kemakmuran ekonomi
suatu negara tidahw ha
rus selalu menerapkan demokrasi barat Amerika Scrikat
ba ca
China membuktikan bahwa
kemakinuran ekonomi juga bisa dicapai dens
model lain sel erii demokrasi vcitikal bah dengan wakvu yan
a
s
sangl at
dan inisiatif kemudian menciptakan hubungan
s Istilah
demokrasi vertikal
tidak dikenal oleh pemerintah
Phil Deans Op Cit
China karena sistem yang diakui secara resmi adalah sosial isme dengan karakteristik China
315
Membingkai Hutan dan Membiarkan
Walaupun bidang bidang lain sudah dili batkan dalam bingkai yang baru sejak tahun
Pepohonan Tumbuh
Filosofi yang coba diajukan oleh Naisbitt dalam pilar ketiga ini adalah mengubah hutan pinus
yang homogen menjadi hutan hujan yang het erogen di mana semua pohon bisa tumbuh secara
bebas tetapi tetap di dalam bingkai hutan yang sama yaitu sosialisme Membingkai hutan dan membiarkan pepohonan tumbuh bisa diartikan sebagai pembebasan berbagai elemen masyarakat
2000 tetapi tampaknya bidang ekonomi masih mendominasi wajah bingkai China baik dilihat
oleh domestik maupun oleh dunia
Hal ini
memberi semangat optimisme bahwa melalui
pengembangan bidang bidang ekonomi dan non ekonomi yang belum teroptimalkan China masih bisa mengembangkan dirinya lebih dari
apa yang telah dicapai sekarang
untuk tumbuh dengan caranya sendiri asalkan
tetap bisa mendukung tujuan besar yang diten
Menyeberangi Sungai dengan Menapaki
tukan oleh Partai Komunis China
Bebatuannya
Pada awal reformasi ekonomi China bingkai
Maksud dari pilar ini adalah dalam menca
bermotifkan ekonomi selalu mendominasi
pai tujuan besarnya China perlu dan sudah
tujuan besar Kongres Partai setidaknya telah
merasakan proses yang berlangsung China
membuat rencana 3 bingkai China berdasarkan
berani menghadapi tantangan yang menghadang
periode tahun Bingkai 1980 1990 ditujukan
dengan segala risikonya agar bisa sampai ke
untuk melipatgandakan Pendapatan Domestik
tepi seberang Karena itu tried and error dan
yang kemudian diteruskan pada
eksperimen mutlak dilakukan China sehingga
Bingkai 1990 2000 dengan tujuan sama Dalam
pada akhirnya bisa menenuikan cara terbaik
Bruto
PDB
dua periode bingkai ekonomi tersebut ada dua
fitur yang paling dominan muncul Pertama
untuk membangun negaranya
Dalam pelaksanaan pilar ini yang pertama
pertumbuhan usaha kecil dan menengah infant
dilakukan adalah menentukan tujuan Tujuan
industry yang kemudian berkembang menjadi
China sendiri adalah mencapai kcmakmiiran
perusahaan swasta besar Kedua
sederhana menciptakan masyarakat di tingkat
privatisasi
BUMN BUMN yang tidak efektif dalatn penger
yang lebih tinggi dan memberrkan kesciahteraan
tian cara mengelola
bagi lebib dari satu miliar penduduknya Langkah
yaitu penerapan sistem
manajerial yang umum berlaku di perusahaan
kedua adalah menentukan strategi untuk menca
perusahaan swasta tidak harus selalu mengubah
painya Dalam konteks ini China mcnggunakan
status kepemilikan
strategi yang diwariskan oleh rnenek moyangriva
Sementara pada bingkai
2000 2050 tujuannya dikembangkan lebill jauh
yaitu
berupa penyelesaian modernisasi bangsa suatu
menambab kekuatan diri
tujuan yang tidak hanya melibatkan bidang ekonomi Baia tetapi juga bidang bidang laimrya
ilmu dan teknologi negara lain untuk kemudian
Dalam bidang politik China perlu mematangkan
Hal ini sudah dibuktikan China dengan berbagai
demokrasi vertikal dengan mengembangkan
produk teknologinya yang terkenal murals
memperkuat dan memperluas peraturan pemili
han tanpa menimbulkan disiupsi dan perpecahan
dibanding produk sejenis dari negara lain Pada strategi lanjutan yang sedang dikembangkan
Dalam bidang militer pertahanan nasional tidak
China perlahan mengurangi proses imitasi dari
hanya ditujukan untuk menjaga kedaulatan
negara lain dan beralih menciptakan inovasi
memanfaatkan
seniata
musuh
untuk
China mengimitasi
diterapkannya dengan biaya yang lebill rendah
keamanan dan keutuhan wilayah China tetapi
sendiri Namun strategi lanjutan ini masih perlu
juga harus ikut membantu menjaga perdamaian
waktu dalam pembuktiannva
dunia Dalam bidang ekonomi lanjutan Chula perlu mengubah posisi dari negara manufaktur
Persemaian Artistik elan Intelektnal
menjadi inovator dunia Sementara dalam bidang
Pada zaman reuaisans Eropa intcicknial seniman
budaya apresiasi yang kuat terhadap tradisi lama perlu dilengkapi dengan kesadaran yang kuat terhadap hal hal yang baru
316
seperti Leonardo Da Vinci memegang perahan
kunci dalam pergeseran besar di bidang pemikiran ihniah sosial dan politik Perpaduan antara Beni
dengan intelektualitas ternyata bisa menghasilkan
yang signifikan Untuk mendukung integrasi
sebuah peradaban yang maju Hal ini pulalah yang mulai menjadi pilar kesuksesan China Para penyu Taut yaitu orang orang China yang
ekonominya dengan dunia China membuat lebih
belajar di luar negeri dipanggil kembali untuk
asing di China sejak 1980 an di mana investasi sendiri merupakan salah satu faktor penyumbang
berkontribusi pada pembangunan negeri mereka
dari 500 undang undang dan peraturan ekonomi guna memberikan jaminan hukum bagi investor
Dalam bidang ekonomi semangat seniman dan intelektual yang anti keseragaman dan kreatif sangat diperlukan dalam mendorong usaha China untuk beralih dari tahap sebagai bengkel dunia
pertumbuhan ekonomi China
menjadi inovator dunia Industri produk produk
asing tanpa melalui pemerintah pusat sehingga
berteknologi di China sudah mulai memanfaatkan
semakin fleksibel dan lebih mudah beradaptasi
seni desain untuk memperindah produk produk
dengan perubahan kondisi pasar
China seperti komputer dan mobil
China juga
menerapkan desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk
bisa langsung melakukan peij anj ian dengan pi hak
Dengan
Dalam hubungannya dengan negara negara
harga yang murah dan desain yang menarik
lain
produk China semakin kompetitif di pasar dunia
China merupakan pencetak defisit perdagangan
Dalam bidang kesenian emansipasi pikiran yang berkembang di China sejak reformasi ekonomi
terbesar bagi Amerika serikat
menyebabkan ledakan ekspresi sem dan kini seni
Amerika Serikat selalu di atas 200 miliar dolar
China sedang bergerak menjadi salah satu tren dunia Dalam bidang budaya film China sudah mulai merajai bioskop domestik dan merambah
Hubungannya dengan Jepang diwarnai isu dihen tikannya bantuan Jepang kepada China menyusul
ke pasar internasional Selain itu bahasa China
negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua
juga sudah mulai menyebar di seluruh dunia den
di dunia selain isu relokasi industri Jepang ke
isu ekonomi juga tampak mendominasi
Sejak 2005
surplus China dari perdagangannya dengan
tergesernya posisi Jepang oleh China sebagai
gan banyaknya pusat pelatihan bahasa mandarin
China Dalam hubungan ekonominya dengan
Film dan bahasa tersebut kini menjadi industri
Afrika
budaya dan diekspor ke luar negeri Hal ini semakin mengukuhkan China sebagai kekuatan
kebijakan terhadap Afrika yang dikeluarkan pada tahun 2006 yang meliputi 1 bantuan untuk
global yang wajib diperhitungkan
Afrika
Bergabung dengan Dunia
Sejak reformasi ekonomi dicetuskan oleh Deng Xiaoping pada 1978 China mulai membuka diri dengan dunia luar Pembukaan ini ditandai dengan peresmian hubungan diplomatik dengan
China menetapkan beberapa langkah
ii
pinjaman dan kredit preferensial
iii
pembangunan pusat konferensi Uni Afrika
iv
penghapusan utang
v
China bagi produk Afrika
pembukaan pasar vi
zona perdagangan dan ekonomi
pembentukan
vii
pelatihan
profesional untukAfrika
Berbeda dengan Amerika Serikat dan
Amerika Serikat pada 1 Januari 1979 setelah se
negara negara Eropa yang mempermasalahkan
belumnya Taiwan lah yang diakui oleh Amerika Serikat Dalam bidang politik China menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Ke
demokratisasi di negara negara Afrika
justru tidak melibatkan penilaian terhadap bentuk
amanan Perserikatan Bangsa Bangsa PBB yang
negara negara Barat sikap tersebut dianggap
memiliki hak veto Dalam bidang budaya hampir
sebagai pragmatisme China demi kepentingan
semua negara negara negara besar di dunia ini
ekonomi yaitu penguasaan sumber daya alam
memiliki Pecinan
pemerintahan negara tersebut
China
Bagi kacamata
Dalam bidang
terutama minyak Sementara itu Naisbitt justru
bukti bergabungnya China dengan
mengartikan bahwan sikap China ini berakar
dunia bahkan lebih banyak lagi Pascamasuknya
pada ketidaksitkaan China dikuliahi pillak luar
ekonomi
China ke WTO 20
30
Chinatown
perdagangannya meningkat
pertahun
China juga merupakan
Sandy Nur Ikfal Rahaajo Kehijakan Pemerintah China dlaam Mempertahankan Surphrs Perdagangan dengarr 4mrrika Seri
eksportir terbesar pertama di dunia dan dengan
katpadaKrisisFinansial Global 2008 2009
demikian menjadi importir sumber daya alam
pada FISIPUniversitas Indoncsia 2010
Jakarta Skripsi
hlm 6 dan 12 Surnbcr
Primer data tersebut didapat dari Intp i 4rxn cen ctcs gorL
317
karena itu is juga enggan menguliahi negara lain
Dari Medali Emas Olimpiade menuju
Lagipula tuduhan ini perlu diklarifikasi karena
Hadiah Nobel
data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa China
hanya menginvestasikan 10 miliar dolar di ladang minyak Afrika sedangkan investasi perusahaan perusahaan barat mencapai 168 miliar dolar
Dari hasil investasi tersebut China menikmati 14
minyak Afrika sementara Amerika Serikat
justru mendapatkan 40 jatah 17
disusul Eropa dengan
s Data ini menunjukkan bahwa jika
penguasaan minyak Afrika dijadikan tolak ukur
pragmatisme negara dalam menjalin hubungan dengan Afrika maka justru Amerika Serikat lah
yang paling pragmatis Ketika hubungan Amerika Serikat dengan Amerika Latin merenggang
China justru masuk dan menjalin kerjasama yang lebih dalam dengan Brasil dan negara negara
Pada Olimpiade Beijing 2008 lalu China tidak hanya berhasil menjadi salah satu tuan rumah terbaik selama sejarah Olimpiade
tetapi juga
menjadi negara dengan perolehan medali emas
terbanyak Kesuksesan China dalam ajang tersebut ingin diduplikasi ke dalam kinerja
ekonomi dan Jaya saing Peralihan besar yang ingin dilakukan China adalah dari imitasi ke
inovasi dari manufaktur merek menj adi pencipta merek Inovasi dan kreasi inilah yang diasosia sikan sebagai penemuan penemuan penting bagi dunia yang bisa membuat China meraih hadiah nobel Cita cita yang semakin dekat terwujud adalah menjadikan China sebagai bangsa paling kompetitif di dunia
lainnya di kawasan tersebut Dalam menduplikasi kesuksesan Olimpi
Sifat China yang mau menjalin hubungan ekonomi dengan negara manapun di dunia ini
kemudian membuat pengaruh China semakin besar di tingkat global Penguatan pengaruh China ini dibangun oleh interdependensi ekonomi misalnya China kini menjadi mitra
dagang terbesar bagi Afrika dan terbesar kedua
ade ada sebuah kerangka inovasi yang harus dijalankan oleh China yang meliputi dukun gan terhadap pemikiran inovatif kreativitas dan kewirausahaan dalam dunia pendidikan
semangat kompetisi dalam sernua bidang strategi inovasi dalam tata kelola perusahaan dan privatisasi lembaga keuangan
bagi Amerika Latin
Dalam buku putih berjudul New Progress Kebebasan dan Keadilan
in China s Protection of Intellectual Property Rights yang dikeluarkan China pada 21 April
Salah satu debat klasik antara kapitalisme
2011 China memaparkan klaim kemajuan dalam
dengan sosialisme adalah manakah yang harus
perlindungan dan pelaksanaan Hak atas Kekay
didahulukan memenuhi kebebasan individu
aan Intelektual
untuk meraih kesuksesan pribadi atau memenuhi
melaporkan bahwa pertumbuhan pendaftaran
kebutuhan layanan sosial bagi banyak orang
hak paten mencapai 18 9
China saat ini tidak dalam rangka mendahulukan
pendaftaran berasal dari pihak asing Namun
yang satu dengan yang lain tetapi berupaya
klaim ini dipermasalahkan oleh negara negara
menyeimbangkan kebebasan individu dan ke
adilan bagi sernua Pemerintah China memberi
lain seperti Amerika Serikat Bahkan China dimasukkan oleh Amerika Serikat dalam daftar
kebebasan bagi beberapa orang dan daerah untuk
negara yang harus diawasi terkait pelanggaran
menjadi makmur lebih dahulu agar bisa menjadi
HaKI satu bulan setelah buku putih tersebut
katalisator bagi kemakmuran individu dan daerah
dikeluarkan 9 Selain itu berdasarkan penelitian
lainnya Daerah selatan dan pesisir timur dibantu
untuk bisa berkembang lebih dulu Sebagai
yang dilakukan oleh Mei Ying Gechlik terhadap 500 kasus paten di China yang diajukan ke pen
penyeimbangnya
gadilan disimpulkan bahwa kasus pelanggaran
China memberikan bantuan
HaKI
Buku putih tersebut
yang 18
dari total
jaminan sosial subsidi kepada penduduk yang pendapatan perkapitanya di bawah standar lokal
dan umumnya mereka menempati wilayah China bagian barat timur laut dan tengah
The US China Business Council Intellectual Property Rights in China Background and Figures June 2005
http s Lihat buku ini hlm 169
G
diunduh dari
www uschina org info china briefing book ipr back
grounder html pada 25 April 2011
HaKl yang dimenangkan oleh pengadilan China cenderung rendah 10
Namur demikian yang digarisbawahi oleh Naisbitt dalam pilar ini adalah semangat China
menjadikan pembangunan ekonomi China bisa
berhasil Pertama penggabungan antara publik
dengan privat fusing of public and private yang membuat kedua komponen dapat saling
berkesinambungan melindungi HaKI Naisbitt
bekerjasama dalam membangun negara Dengan demikian Deans tidak mencoba menghilangkan
mengakui bahwa pilar ini bukanlah sesuatu yang
peran negara dalam mengatur perekonomian
untuk semakin mendukung inovasi dan secara
sudah berhasil dilakukan tetapi lebih kepada
Hal ini sejalan dengan konsep privatisasi dalam
harapan dan prediksi untuk membangun ma syarakat China yang lebih maju lagi Walaupun
pilar 1 dan 3 yang dikemukakan Naisbitt yang
belum terimplementasi tetapi tanda tanda yang
berpindah dari negara ke swasta karena yang
mengarah ke peralihan dari imitasi ke inovasi
terpenting adalah sistem pengelolaan perusahaan
sudah mulai terlihat misalnya pemanfaataan seni
tersebut seperti swasta sehingga bisa mencapai
desain dalam produk produk China seperti yang
titik efisien Dengan demikian seolah olah China
dij elaskan dalam pilar 5
berusaha mengembangkan perusahaan andal
Delapan pilar di atas merupakan faktor yang
menekankan bahwa kepemilikan tidak harus
yang bersifat semi privat
diidentifikasi bisa membuat China membangun
Konsep kedua dari developmental state
masyarakat yang lebih maju Beberapa pilar
Deans adalah peran ideologi negara yang besar
seperti emansipasi pikiran dan penyeimbangan
Ideologi yang dimaksud Deans bukanlah sosia
top down dan botton up merupakan kondisi yang
lisme tetapi konfusianisme yang membentuk karakter pembangunan China yang mementing
sudah dan terus terjadi di China Sementara itu beberapa pilar lain seperti peralihan dari imitasi harapkan bisa terjadi Dengan demikian delapan pilar ini ini tidak serta merta merupakan faktor
kan harmoni dimana kepentingan kolektif lebih diprioritaskan daripada kepentingan individu Ideologi ini juga bersifat menyatukan rakyat China dalam satu identitas dan membangkitkan
independen yang sudah teruji yang berpengaruh
semangat nasionalisme
secara positif bagi pembangunan China sebagai
pertikaian yang bisa menghambat pembangunan
faktor dependen Pembuktian lebih lanjut dibu
dapat diminimalisir Walaupun Naisbitt seolah
tuhkan untuk mengetahui kevalidannya
mengeliminasi peran ideologi
ke inovasi pilar 8 merupakan kondisi yang di
Dengan demikian
sosialisme
karena dianggap bisa memburamkan fakta yang 8 Pilar vs Model Development State Se buah Perbandingan
ada tetapi is secara tegas mengakui pengaruh kuat konfusianisme dalam membentuk model demokrasi vertikal di China
Dalam diskursus mengenai mengapa ekonomi
dapat China maju seperti dewasa ini pasangan
Naisbitt bukanlah orang pertama apalagi satu satunya yang meaakukan analisis terhadap
faktor faktor determinannya Phil Deans se bagai contoh telah mengembangkan model
developmental state untuk menjelaskan kasus China
Menurutnya ada lima konsep yang
Ketiga penggunaan legitimasi pembangu
nan developmental legitimacy oleh pemerintah untuk mempertahankan posisinya Pemerintah
China dikatakan telah mendapatkan legiti
masi dari rakyatnya jika berhasil melaksanakan pembangunan dengan baik Legitimasi ini
pula yang menjadi salah satu ciri demokrasi
vertikal yang dikembangkan oleh Naisbitt
in Chinese Courts An Analysis of Recent Patent Judgments
untuk menjelaskan fenomena China Konsep keempat plan rationality didefinisikan sebagai
Carnegie Paper no 78 Januari 2007
perencanaan ekonomi secara keseluruhan untuk
11 Konsep Developmental State pertama kali dimunculkan
menunjang kebijakan negara Maksudnya tujuan
oleh Chalmers Johnson
ekonomi nasional ditentukan sebagai panduan
10 Mei Ying Gechlik Protecting Intellectual Property Rights
1982 untuk menjelaskan fenomena
keberhasilan perekonomian Jepang pada 1970an Hal yang menarik adalah negara negara yang berada di kawasan Asia
grafis dan Tatar belakang tradisi Konfusianisme konsep Devel
Timur bersama Jepang juga menunjukkan performa ekonomi
opmental State kemudian dikembangkan untuk menjelaskan
yang menakjubkan seperti Korea Selatan dan China sehingga
Korea Selatan seperti yang dilakukan oleh Amsden 1989
mereka disebut sebagai Miracle Asia Melihat kedekatan geo
dan menjelaskan China seperti yang dilakukan oleh Phil Deans
319
bagi kebijakan kebijakan yang akan dibuat Hal
ini bisa menjadi altematif bagi negara negara di
ini sejalan dengan pilar
dunia yang merasa tidak terlalu cocok dengan demokrasi liberal yang selama ini dipromosikan bahkan cenderung dipaksakan oleh Amerika
menyeberangi sungai
dan merasakan bebatuannya
yang artinya
China harus menentukan tepi sungai yang ingin dicapai dan Cara yang bisa membuatnya sampai ke tepi sungai tersebut Konsep kelima adalah
Serikat dan negara barat lainnya Selain Naisbitt dan Phil Deans kajian lain
eksistensi autonomous economic technocracy
yang menarik terkait faktor determinan kemak
yaitu kelompok elit dari kaum teknokrat yang
muran China juga dilakukan oleh peneliti anal
memiliki kemampuan dan komitmen dalam
Amerika Serikat Wayne M Morrison Kajian
menjalankan reformasi ekonomi dengan posisi
Morrison ini perlu ditambahkan di sini karena
yang lebih otonom dari kepentingan kepentingan yang membedakan konsep 8 pilar Naisbitt dengan konsep Developmental State Deans Jika Naisbitt
dari 8 pilar yang dikemukakan Naisbitt hanya menyuguhkan faktor faktor yang berasal dari dalam China yang dilakukan atas kesadaran send ri Metode penelitiannya yang menekankan
menekankan bahwa terjadi keseimbangan
penggunaan analisis isi Surat kabar lokal China
peran antara elit dari Partai Komunis China
menjadi penyebab ternegasinya faktor faktor
tertentu 12 Tampaknya kelompok teknokrat inilah
PKC dengan masyarakat secara umum dalam
hubungan top down dan bottom up Deans men gidentifikasi ada aktor lain kelompok teknokrat
yang berorientasi ekonomi yang bermain secara lebih independen tidak terlalu bergantung pada pengaruh elit PKC maupun pendapat masyarakat
Kelompok teknokrat ini menurut Deans ikut
berperan besar dalam membangun ekonomi China Jika Nasibitt seolah menyiratkan bahwa
setiap rakyat China mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa membangun usahanya agar menjadi besar Deans justru menyiratkan bahwa
ada privilege tertentu yang hanya diberikan kepada kelompok elit ini untuk mengembangkan usahanya
yang berasal dari luar Oleh karena itht diperlukan identifikasi terhadap faktor faktor tersebut untuk melengkapi kajian tentang kenapa China bisa mencapai tingkat kemajuan yang mengagunilcan Menurut Wayne M
Morrison
salah satu
faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemajuan China adalah relokasi produksi
yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan ke China terutama setelah tahun 200 1 Peningkatan
ekonomi yang disertat inovasi dalam teknologi membuat Jepang dan Korea Selatan lebih berfokus pada industri padat modal Dengan
bahan bake yang terbatas dan upah pekesj a yang relatif mahal Jepang dan Korea Selatan akbirnya memilih untuk merelokasi pabrik pabriknya ke
Dari perbandingan di atas terlihat bahwa
negara lain China dipilih sebagai negara ttyuan
sebagian besar konsep dalam model developmen tal state mirip dengan 8 pilar yang dikemukakan
relokasi karena beberapa alasan Prrtama China
Naisbitt dengan melihat bahwa 4 dari 5 konsep
penting sebagai bahan baku industri Kedua upah
tersebut juga tercakup dalam 8 pilar Nasibitt Hal yang menarik adalah model Developmental
buruh di China relatif lebih rendali dibanding
State sudah dipublikasikan pada 1999 sekitar 10 tahun sebelum 8 pilar diperkenalkan Dengan
kata lain konsep 8 pilar ini sebenarnya bukan
relatif lebih kaya akan sumber daya alam yang
negara lain Ketiga kedekatan geografis China dengan kedua negara tersebut Produk produk
buatan pabrik yang direlokasi tersebut kemu dian diekspor sebagai buatan China Dengan
penemuan yang baru dalam kajian faktor faktor
demikian hat ini meningkatkan perhitungan
determinan penyebab kemajuan China Hal yang
ekonomi China Sebagai contoh
mungkin paling signifikan dari konsep 8 pilar ins adalah diperkenalkannya istilah demokrasi
vertikal yang khas China yang berbeda dengan model demokrasi yang biasa diterapkan di negara negara barat Model demokrasi vertikal Phil Deans Op Cit Li hat juga dalam Dwijaya Kusuma China Mencori Minyak Diplonrasi China ke Seluruh Dunia 1990 2007
320
Jakarta Centre for Chinese Studies 2008
hlm 10
pada tahun
2000 Jepang menjadi eksportir peralatan kom puter terbesar ke AS
19 6
sementara China
menempati posisi ke 4 dengan 12 1 I o
Tujuh
tahun keinudian kondisi berbalik menjadi China
menempati tn utan pertama sementara Jepang keempat Walatipun peningkatan impor produk
peralatan komputer dari China meningkat 4360 0
tetapi nilai total impor AS dari seluruh dunia pada Dari data tersebut
tingkat pengangguran yang berkorelasi dengan kemiskinan yang masih besar dan tersebar di dae
Morrison berpendapat bahwa peningkatan ekspor
rah barat dan tengah China karena pembangunan
peralatan komputer dari China hanya merupakan
ekonomi hanya difokuskan pada bagian selatan
hasil pemindahan pabrik dari negara Jepang ke
dan pesisir timur China 16 Namun keraguan itu
produk tersebut hanya 26
China 13 Langkah Jepang dan Korea Selatan ini
seolah terjawab dengan prestasi China menjadi
ternyata juga diikuti oleh negara negara maju lain Hal ini semakin menambah penggembungan
negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah
nilai ekspor China
Amerika Serikat menggeser Jerman dan Jepang dalam sepuluh tahun terakhir Bahkan China di
Dari faktor pelengkap ini dapat disimpulkan
prediksi bisa mengejar ekonomi Amerika Serikat
bahwa kemajuan ekonomi China tidak hanya
pada 2035 dan menjadi dua kali lipatnya pada
berasal dari kemauan dan kerj a keras China untuk maju tetapi juga dari peluang yang muncul dari
pertengahan abad XXL17
negara lain dan sesuai dengan kondisi China
prospektif untuk terus tumbuh China juga ber
saat itu
potensi untuk mengembangkan bidang lainnya Dalam bidang politik China merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto yaitu hak istimewa yang bisa membatalkan rancangan resolusi
Masa Depan China sebagai Negara Adi
Kuasa Sebuah Peluang Transformasi China yang ditopang oleh pilar pilar penyangga di atas telah menjadikan China seb
agai kekuatan ekonomi dunia yang disegani oleh semua negara Bahkan telah pula berkembang wacana bahwa China suatu saat bisa menggeser posisi Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa
baru Beberapa kalangan memang menunjukkan keraguannya terhadap wacana ini Argumentasi yang dikemukakan adalah hingga saat ini Baru bidang ekonomi saja yang bisa membuntuti Amerika Serikat secara ketat sementara bidang lain seperti politik militer dan budaya masih
kalah jauh Bahkan kemajuan bidang ekonomi inipun masih dipertanyakan karena ketidakseim
bangan ekonomi China sangat bergantung pada pasar ekspor setiap kenaikan 10
ekspor akan
menghasilkan peningkatan PDB sebesar 1
sementara pasar domestiknya cenderung belum kuat
Selain itu fakta bahwa pasar Amerika
Serikat masih menjadi tujuan ekspor terbesar
menjadikan China cenderung bergantung pada Amerika Serikat Melemahnya ekonomi Amerika
Selain prestasi ekonomi yang masih sangat
Dewan Keamanan Pada Januari 2007 hak veto
ini pernah digunakan China untuk melawan
resolusi yang diajukan Amerika Serikat kepada
Myanmar terkait kasus kekerasan terhadap ke lompok oposisi dan pelanggaran HAM Walau pun Amerika Serikat bersama dengan Inggris Prancis Italia Belgia Peru Ghana Slovakia dan Panama menyatakan setuju tetapi veto dari China dan Rusia akhimya membatalkan resolusi tersebut Myanmar selama ini dinilai memiliki
arti penting bagi China karena turut menyuplai minyak baik sebagai produsen maupun penyedia
jalur pipa bagi minyak China yang diimpor dari Afrika dan Timur Tengah 11 Selain itu China
juga massif dalam menjalin hubungan dagang dengan hampir semua negara di dunia tanpa
memandang latar belakang sistem politiknya Hal
ini menj adi kelebihan China dibanding Amerika Serikat yang cenderung memaksakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia kepada negara mitranya dengan pengecualian pada beberapa negara
Serikat seperti yang terjadi pada 2008 2009 juga menyebabkan performa ekonomi China
16 Zhichao Zhang Wei Li dan Nan Shi 2009
mengalami penurunan 15 Demikian pula dengan
The Global Financial Crisis Chinese Strategy and Policy Response http
Handling
dalam SSRN Paper Electronic copy available at
ssm com abstract 1377049hlm 1
13 Wayne M Morrison China U S Trade Issues Washington D C
Congressional Research Service 2008
hlm 6
Albert Keidel 2008 China s Economic Rise Fact and Fic tion Washington DC Carnegie Endowment for International
Justin Yifu Lin dan Yongjun Li Export and Economic Growth
in China A Demand OrientedAnalysis Beijing China Center for Economic Research Peking University 2002 h1m 17
Peace hlm 1
China Russia Veto Myanmar Resolution
dari hitp
is Sandy Nur Ikfal Raharjo Op Cit hlm 74
diunduh
www chinadaily com cn china 2007 01 13 con
tent 782772 htm pada 25 April 2011
321
yang bagi Amerika Serikat memiliki kepentingan kuat seperti Arab Saudi
sehingga menghasilkan
hubungan yang tidak harmonis Hal ini tampak
Morrison Wayne M 2008 China U S Trade Issues Washington D C
Congressional Research
Service
pada hubungan Amerika Serikat yang tidak
Naisbitt John dan Doris Naisbitt 2010 China s Meg
baik dengan beberapa negara di kawasan Afrika dan Amerika Latin Sementara itu China bisa
atrends 8 Pilaryang MembuatDahsyat China
menjalin kerja sama secara leluasa dengan negara negara di kawasan tersebut bahkan
menjadi mitra dagang utama Hubungan baik yang terjalin antara China dengan negara negara yang pro dan anti Amerika menjadi modal yang
Jakarta Gramedia Pustaka Utama
Palan Ronen Jason Abbott dan Phil Deans 1999 State Strategies in the Global Political Econo
my New York Pinter Press
Raharjo Sandy Nur Ikfal 2010 Kebyakan Pemer intah China dalam Mempertahankan Surplus Perdagangan dengan Amerika Serikat pada
sangat signifikan untuk bisa meningkatkan
Krisis Financial Global 2008 2009 Jakarta
pengaruh politiknya secara lebih luas Sementara
Skripsi pada FISIP Universitas Indonesia
dalam bidang militer China berpotensi menaik
Zhang Zhichao Wei Li dan Nan Shi 2009 Handling
kan anggaran militernya secara drastis karena
The Global Financial Crisis Chinese Strate
cadangan devisanya merupakan yang tertinggi di
gy and Policy response salinan bisa didapat di http Ssrn com abstract 1377049
dunia Pada akhir tahun 2010 cadangan devisa China tercatat 2 85 triliun dolar 19 Kemudian dari
sisi budaya diaspora warga keturunan China ke hampir seluruh negara di dunia secara simultan telah menyebarkan pengaruh budayanya Dengan
segala potensi ini tidak mustahil China bisa menjadi negara adikuasa baru menggantikan
Amerika Serikat yang makin lama makin banyak mendapatkan penentang di berbagai belahan dunia walaupun tidak bisa terwujud dalam waktu singkat
B Artikel Internet China Overtakes Japan as World s Second iggest
Economy diunduh dari http www bbc co uk news business 12427321 pada 31 maret 2011 China Russia Veto Myanmar Resolution
duh dari http
diun
Www chinadaily com cnlchi
na 2007 01 13 content 782772 htm pada 25 April 2011
Inman Philip porter
China Becomes World s Biggest Ex diunduh dari http Www guardian
co uk business 2010 jan 10 hina tops germa
ny exports pada 31 Maret 2011
Daftar Pustaka
Seager Ashley China Become World s Third Largest A Buku
Economy diunduh dari http www guardian
Gechlik Mei Ying Protecting Intellectual Property
nomic growth pada 31 Maret 2011
co uk business 2009 jan 14 china world eco
Rights in Chinese Courts An Analysis of Re cent Patent Judgments Carnegie Paper no 78 Januari 2007
erty Rights in China Background and Figures June 2005
Keidel Albert 2008 China s Economic Rise Fact andFiction Washington DC Carnegie Endow ment for International Peace
Kusuma Dwijaya 2008 China Mencari Minyak Di
diunduh dari http www uschina org info hina briefing book ipr background er html pada 25 April 2011
Xiaotian Wang
Foreign Exchange Reserves Hit
Record High
diunduh dari http
www chi
plomasi China ke Seluruh Dunia 1990 2007
nadaily com cn bizchina 2011 01 12 con
Jakarta Centre for Chinese Studies
tent H832469 htm pada 31 Maret 2011
Lin Justin Yifu dan Yongjun Li 2002 Export and Economic Growth in China A Demand Ori
ented Analysis Beijing China Center for Eco nomic Research Peking University
Wang Xiaotian 2011
Foreign Exchange Reserves Hit
Record High diunduh dari http www chinadaily com cn bi zchina 2011 01 12 content I 1832469 htm pada 31 Maret 2011
322
The US China Business Council Intellectual Prop
Tentang Penulis
Athiqah Nur Alami
internasional Hal itu yang sampai sekarang
merupakan salah seorang peneliti pada Bidang
ditekuninya
Secara Aktif menekuni isu isu
Perkembangan Politik Internasional Pusat Pene
migrasi internasional khususnya untul irregular
litian Politik LIPI Ia menamatkan pendidikan
migrants secara bilateral maupun regional
S 1 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional
ASEAN Saat ini tergabung dalam kelompok
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S2
kajian ASEAN P2P LIPI selain juga menjadi
dari Graduate Studies of International Affairs
koordinator pada kajian Trafficking in Person
Australian National University Canberra Aus
P2P LIPI pada tahun 2010
tralia Fokus kajian penelitiannya adalah Politik Luar Negeri Indonesia Hubungan Indonesia
Ganewati Wuryandari
Australia dan Gender dalam Hubungan Interna
Saat ini tercatat sebagai peneliti di Pusat
sional Ia telah menghasilkan sejumlah publikasi
Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
antara lain menjadi salah satu kontributor pada
Indonesia P2P LIPI
buku Mencermati Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia
2007
Format Baru Politik
Luar Negeri Indonesia 2009
KebUakan Luar
Ia merupakan Kepala Bi
dang Tata Operasional di P2P Menyelesaikan S2 Departement of Politics International Relations
Negeri Indonesia dan Lingkungan Hidup 20 10
di Monash University tahun 1994 Sementara S3 Discipline of Studies the University of Western
serta Perempuan dan Globalisasi
Studi Kasus
Australia tahun 2006 Fokus kajian penelitiannya
Trafficking di Kabupaten Karawang Jawa Barat
adalah Asia Pasifik Australia Indonesia Timor
2010
Leste perbatasan politik Luar negeri Indonesia dan isu isu kontemporer dalam hubungan intema
sional Karya buku yang telah dihasilkan antara
Awani Irewati Adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik
P2P LIPI Ia memperoleh gelar S 1 Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga pada 1987 Selanjutnya gelar Master of International
Relations diperoleh dari Griffith University Brisbane Australia pada 1994
Telah terlibat
dalam sejumlah kegiatan penelitian di antaranya
tentang ASEAN dan APEC serta riset tentang masalah perbatasan Ia mantan Kepala Bidang
lain sebagai penulis dan editor Isu isu Keamanan Indonesia Timor Leste
LIPI Press
2007
Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste
SumberAncaman dan Keb akan Pengelolaannya
2008
Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah
Arus Politik Domestik Pustaka Pelajar 2008
dan Pengelolaan Model AlternatifKeamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste LIPI Press 2008
Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah dan East
Politik Internasional di P2P LIPI Selain aktif
Arus Perubahan Internasional 2011
sebagai peneliti is pernah mengajar mahasiswa
Timor s Membership in ASEAN Prospects and
S 1 FISIP UKI dan S2 FISIP Jayabaya serta sedari
Challenges 2011 ASEAN Outlook
1994 hingga kini menjadi pengurus pusat AIPI Riza Sihbudi Adalah peneliti senior dan profesor riset pada Pu
Tri Nuke Pudjiastuti Adalah peneliti Pusat Penelitian Politik baga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lem
P2P LIPI
Gelar S2 nya diraih pada 2000 dari Universitas
Adelaide Australia Selatan tentang migrasi
sat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
P2P LIPI
Kecuali sebagai peneliti
di LIPI ia pernah menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London
2006 2010
323
Ahli Timur Tengah kelahiran
iatan penunjang yaitu mengajar di dua perguruan tinggi sebagai dosen tidak tetap Sejak tahun
Pekalongan ini telah menulis sejumlah buku
2000 mengajar di FISIP Universitas Prof Dr
yang telah diterbitkan antara lain Dinamika
Moestopo Beragama
Revolusi Islam Iran
mengajar di President University
dan dosen luar biasa di Universitas Indonesia 1990 2006
Pustaka Hidayah 1989
Bara Timur Tengah Palestina
Mizan
Mizan
1991
Eksistensi
Dinamika Politik
1992
Dunia Islam Cides 1994 Biografi Politik Imam 1995
Indonesia Timur
Tengah Gema Insani 1996
serta Menyandera
Khomeini
Gramedia
Jakarta dan Sejak 2009
Timur Tengah Mizan 2006
Mardyanto Wahyu Tryatmoko Memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas
Gajah Mada pada tahun 2001 Semenjak 2002 is
merupakan peneliti pada bidang Perkembangan Politik Lokal Pusat Penelitian Politik Lembaga
Siswanto
Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lelaki kelahiran Jakarta ini menamatkan
2009 is mendapatkan dua gelar master yaitu
S 1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubung
Magister Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu
an Internasional Universitas Jayabaya Ja
Administrasi Universitas Brawijaya dan Master
karta
Program Magister pada Program Studi Kajian
of Public Policy dari National Graduate Institute for Policy Studies GRIPS Tokyo Jepang
Wilayah Amerika Universitas Indonesia dan
Hingga saat ini is menekuni kajian otonomi
lulus tahun 1997
daerah dan konflik
tahun 1986
Selanjutnya mengikuti
Gelar doctor diraih pada
Fakultas Ilmu Budaya jarah
2008
Universitas
P2P LIPI
Pada
Jurusan Ilmu Se Indonesia
pada
Sejak 1999 menjadi peneliti P2P LIPI
kemudian mulai tahun 2009 diperbantukan
pada PSDR LIPI untuk menjabat Kepala
Bidang Perekembangan Eropa Sebagian
Luky Sandra Amalia Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini
adalah sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
2005
besar karya ilmiah dan tulisannya membahas
Bidang kajian yang diminati
adalah mengenai pemilu partai politik parlemen
tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia AS
Sejak tahun 2008
sam
pai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi kajian Wilayah Amerika Univer sitas Indonesia
Agus R Rahman
serta gender dan politik Di antara hasil penelitian dan tulisannya ialah Politik Pengawasan DPRD
dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah Studi
Kasus Walikota Surabaya 2011
Partisipasi dan
Perilaku Memilih dalam Pemilu 2009 2010
An
tisipasi terhadap Perjuangan Perempuan dalam Undang undang Pemilu 2010 Mengamankan
Pria kelahiran Jakarta ini menyelesaikan S 1 tahun
Tindakan Afirmatif pada RUU Paket Politik
1987 pada Jurusan Ilmu Hubungan International
2010 2010
FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta la kemudian belajar management pada STIE
Indonesia Memilih Presidensial
Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol 6 No 1 2009
Marjinalisasi Perempuan dalam Politik Pada
IPWIJA yang diselesaikan pada 1997 dan
Pemilu 2009
Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI
melengkapinya dengan menimpa Ilmu Ekonomi
Edisi Khusus 2009 serta Antisipasi Perjuangan
pada FE UI yang diselesaikan pada tahun 2003
Perempuan dalam UU Pemilu
Semenjak 1988 telah bekerja di Pusat Penelitian
go id 2010
wwwpolitik lipi
Politik dan Kewilayah LIPI dengan fokus kajian kawasan Eropa Sedari 2007 is memiliki fokus
kajian pada masalah globalisasi dan regional isasi dari aspek ekonomi dan politik baik pada
tataran lokal nasional maupun internasional Di
samping kegiatan penelitian sebagai kegiatan pokoknya penulis juga mengembangkan keg 324
Septi Satriani Menamatkan pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM tahun 1999
Pernah menjadi
konsultan data di salah satu perusahaan riset
swasta di Jakarta sebelum kemudian pada 2005
Sandy Nur Ikfal Raharjo
menjadi peneliti di Pusat Penelitian Politik
Adalah kandidat peneliti Pusat Penelitian
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ia terlibat
dalam beberapa penelitian tentang politik lokal gender dan konflik
Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
P2P LIPI
Ia menamatkan studi S1 pada Ilmu
Hubungan Internasional FISIP UI pada 2010 Ia
meminati kajian tentang Perbatasan Penelitian yang pernah dilakukan antara lain Sengketa
Muhamad Haripin
Adalah peneliti bidang perkembangan politik na
Wilayah Perbatasan Thailand Kamboja 2011
sional di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu
Semasa mahasiswa is pernah mengikuti Kuliah
Pengetahuan Indonesia
Ker a Nyata di Pulau Miangas Sulawesi Utara
P2P LIPI
Alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Studi
Perbatasan Indonesia Filipina
2009
dan
Pertahanan Institut Teknologi Bandung ini selain
di Entikong Kalimantan Barat Perbatasan
meneliti juga menjadi pengajar di Program Studi
Indonesia Malaysia
2010
Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta
untuk mata kuliah Perang dan Damai
325
wol
BEBERAPA KARYA PENELITI P2P LIPI
Selain karya tersebut masih terdapat karya karya lain Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pusat Dokumentasi dan Informasi P2P LIPI Gd Widya Graha Lt III Jl Jend Gatot Subroto 10 Jakarta
327
Naskah
Redaksi Jurnal Penelitian Politik menerima kiriman naskah dengan ketentuan berikut 1
Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
2 Tulisan merupakan karya sendiri bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun 3
Tulisan mengandung data atau pemikiran yang barn dan orisinal 4 Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis yang bersangkutan 5
Persyaratan teknis
a Panjang naskah untuk artikel 20 25 halaman A4 spasi 1 5
book
review 10 15 halaman A4 spasi 1 5
b Diketik dengan menggunakan hurufTimes New Roman Font ukuran 12 dengan 1 5 spasi
c Naskah dilengkapi dengan daftar pustaka dan abstraksi 100 200 kata
d Naskah ditulis dengan format tulisan ilmiah dilengkapi dengan catatan kaki dan daftar pustaka
e Naskah dikirim dalam bentukprintout beserta softcopy ke alamat re
daksi atau dapat dikirimkan melalu email rdaksi penerbitan p2p@ gmail com
f Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat g Artikel yang diterima setelah deadline akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya Langganan
Harga Pengganti ongkos cetak Rp50 000 per eksemplar sudah termasuk
ongkos kirim biasa Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik Alamat
P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI Jin Jend Gatot Subroto No 10 Jakarta 12710
Telp 021 525 1542 ext 757 763 Faks
021 520 7118
