STRATEGI DAN TARGET PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN MENAIKAN SKOR CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI) INDONESIA Launching Corruption Perception Index 2013
Jakarta, 3 Desember 2013
CPI INDONESIA
Tahun 2012 terjadi perubahan metode dengan rentang 0-100
! Sejak Tahun 2004-2011,CPI Indonesia naik 1 poin (dari 2.0 menjadi 3.0). Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN, kenaikan 1 poin itu adalah kenaikan tertinggi di seluruh negara ASEAN. Sebagai perbandingan pula, tren kenaikan kita lebih baik dibandingkan China yang sering dijadikan acuan keberhasilan. ! China pernah naik 1,3 poin dalam 16 tahun (1995—2010). Bahkan dalam rentang waktu yang sama, 2004 ke 2011, China hanya naik 0,2 poin, dari 3,4 ke 3,6.Sedangkan kita dalam rentang waktu yang sama. Meskipun naik 1 poin dan tertinggi di antara banyak negara, utamanya di ASEAN, tantangan pencegahan dan pemberantasan korupsi kita tetap tinggi.
STRATEGI PEMERINTAH !"#$#% !!%"&'%(%)$*!"% +,,-% ./0.0/1%"&'%22% )$*!"%+,3+% ./04/"%.."%"&'%3% )$*!"%+,35%
#$%&'(")*+,--" ./(0"+,--"
#$%&'("-1*+,--" ./(0"+,-+"
#$%&'("-*+,-!" ./(0"+,-!"
#$%&'(" ./(0"223"
1/%4/"6$708%9%$0$*$"%./":!1!"$"%$;18%..;%./46$% !"
ROAD MAP STRANAS PPK :;<=&>B@B@A
:;<=&>
345363457&
345863459&
345963437&
3438&
'&
()'&
*)+&
,&
,;&-&
<;;&-&
<;;&-&
<;;&-&
!3=.7/&>2/5.?& !35.@A251/&91/2B31C& D>!9E&
F&
#.312713& !3=.7/&<'&-&
#.312713& !3=.7/&<'&-&
#.312713& !3=.7/&'&-&
!3=.7/&".3G.@1H13& #BA0I/2&
F&
#.312713& !3=.7/&<'&-&
#.312713& !3=.7/&<'&-&
#.312713& !3=.7/&'&-&
!3=.7/&".3.@1713& J070?&K2I27BA&
F&
#.312713& !3=.7/&L;&-&
#.312713& !3=.7/&L;&-&
#.312713& !3=.7/&'&-&
!"#$%"!&
!"#"$"%&'()*"$"%& +,"-"./(%0*1*%2&
3453& DF"#()G%(E!
3453&
345H&
3457&
!"#$%"!&
O&
O)'&
P)L'&
'&
-&#././01213& 4152671/2&89%:%&
F&
O;&-&
*;&-&
,;&-&
!3=.7/&>2/5.?& !35.@A251/&91/2B31C& D>!9E&
F&
F&
".3.51I13& Q1/.C23.&
#.312713& !3=.7/&'&-&
!3=.7/&".3G.@1H13& #BA0I/2&
F&
O)+P&
P)'<&
');,&
-&".3M.C./1213& 4.7B?.3=1/2&89%:%&
,;&-&
<;;&&-&
<;;&-&
<;;&-&
!3=.7/&".3.@1713& J070?&K2I27BA&
F&
".3.51I13& Q1/.C23.&
#.312713& !3=.7/&'&-&
#.312713& !3=.7/&'&-&
-&".3@.?N1C213&:/.5& K2I27BA&
,;&-&
+;&-&
+'&-&
+(&-&
-&".3M.C./1213& 4.7B?.3=1/2& 89%:%&
4.R2.S&Q1N& !!!&=13&Q1N& !T&89%:%!
O;&-&
*;&-&
,;&-&
!3=.7/&".A22C170&:352& #BA0I/2&&
O)L'&=1A2& >71C1&'&
P&=1A2&>71C1& '&
P)'&=1A2&>71C1& '&
P)(&=1A2&>71C1& '&
O)L'&=1A2& >71C1&'&
P&=1A2&>71C1& '&
P)'&=1A2&>71C1& '&
P)(&=1A2&>71C1& '&
-&".3@.?N1C213& :/.5&K2I27BA&
F&
*;&-&
*'&-&
,;&-&
!3=.7/&#.I01/13&& >517.HBC=.A/& 5.AH1=1I&".C1IBA13& ""#&
!3=.7/&".A22C170& :352&#BA0I/2&&
F&
".3.51I13& Q1/.C23.&
O&=1A2&/71C1&'&
O)L'&=1A2& >71C1&'&
!3=.7/&#.I01/13&& >517.HBC=.A/& 5.AH1=1I& ".C1IBA13&""#&
F&
".3.51I13& Q1/.C23.&
O&=1A2&/71C1&'&
O)L'&=1A2&/71C1& '&
!"#$%&'(#)*+,#%-%(#."/'/'(#01%.#2%3#4%(5-%# 26(6(5%̀"-'$(9%:#)*+;<)*+=#
-&#././01213& 4152671/2&89%:%&
PENDEKATAN PENCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN STRANAS PPK
• %.EBABG?HIHB%8BJE?@%.ED@EC@A%;KDLC@A% M!"##$%&'"()*+#,+%&'"()-(.+/0) • ).EBNE@LHAHB%.EDHILDHB%.EDLBJHBG= LBJHBGHB%JEBGHB%%DE?KOEBJH@A%!"#$#% • %1A@IEO%8BIEGDAIH@%"H@AKBHP%
.DAKDAIH@%$?@A%
+,3+%
+,35%
+,3>%
!I4"
JI+4"
4"
!,"K"
1,"K"
L,"K"
D"
2'$'=6%6$" :6('M0$'"
3'$60/6$" #$9'/(" 4"K"
% 1H@HDHB%.DAKDAIH@% • "2'&080$6$" • "2686/"96$":'6";6$" • 2'$?6966$":6&6$?*56(6" • "2&@('("2'$'?6/6$"A
1)0$"$1%..;%<$"7;$%4/"/"7$*%+,3+=+,3>% $?@A%.EBQEGHRHB%JHB%.EOSEDHBIH@HB% ;KDLC@A%
8BCDE@% TF+,33% -+"H'0"+,--"
8BCDE@%% 3(F+,33% -)"7'("+,--"
! ! ! !
8BCDE@% 3F+,35% +4"56$"+,-!"
$?@A%..;%% +,3>%
4"
UPAYA MENINGKATKAN CPI INDONESIA 1. Mendorong penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi skala besar (KPK dan Kejaksaan) 2. Memperkuat kejaksaan dan kepolisian dalam p e n a n g a n a n k a s u s k o r u p s i ( Aksi PPK Kejaksaan dan Kepolisian) 3. Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan dengan minimal human interaction (perizinan) 4. P e r b a i k a n d i s e k t o r p a j a k d a n b e a c u k a i ( pajak dan bea cukai) 5. Mendorong implementasi STRANAS PPK (Aksi PPK 2013 - Inpres No. 1 Tahun 2013!
REKAPITULASI PENINDAKAN PIDANA KORUPSI Per 31 Oktober 2013, Tahun 2013 KPK, melakukan penyelidikan 74 perkara, penyidikan 59 perkara, penuntutan 31 perkara, inkracht 25 perkara, dan eksekusi 36 perkara. "#$%$&'('$!
)**+! )**,!
)**-!
)**.!
)**/!
)**0!
)*1*!
)*11!
)*1)!
)*12!
3456'7!
"#$8#6%&%('$!
)2!
)0!
2-!
.*!
.*!
-.!
,+!
./!
..!
.+!
,./!
"#$8%&%('$!
)!
10!
).!
)+!
+.!
2.!
+*!
20!
+/!
,0!
2+)!
"#$4$949'$!
)!
1.!
)2!
10!
2,!
2)!
2)!
+*!
2-!
21!
)-.!
:$(;'<79!
*!
,!
1.!
)2!
)2!
20!
2+!
2+!
)/!
),!
))/!
=(>#(4>%!
*!
+!
12!
)2!
)+!
2.!
2-!
2,!
2)!
2-!
)+*!
?45@#;A!7BCADD'<<7E(C(EFGE%&D>9'H>H(!!
KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN – INPRES NO. 1 TAHUN 2013 Keterbukaan Informasi dan IT • • • • •
• •
•
• •
•
• •
Publikasi PNBP PPID Standar konten informasi Sistem penanganan perkara Publikasi sanksi kepada pejabat dan aparat Kejaksaan yang telah melakukan pelanggaran permohonan dan jawaban atas izin penahanan pejabat sistem pelayanan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (informasi SIM, BPKB, STNK dan TNKB di 8 Polda) instrumen indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Polri dalam website Kepolisian Negara RI sistem pelayanan berbasis TI bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SP BUJP) Data dan status/ tahap penanganan perkara yang dapat diakses oleh perwira pengawas penyidik termasuk, Management Information System (MIS) tentang data penanganan perkara antara Bareskrim dan Baintelkam secara online data base orang yang terlibat tindak pidana dan SKCK Publikasi penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain
Penguatan SDM dan Kelembagaan • •
• •
• •
• •
•
Rekruitmen dilakukan oleh pihak ketiga Diklat pengembangan sebagai tindak lanjut hasil assesment kompetensi (pada jabatan strategis) LHKPN peraturan/kebijakan internal mengenai sistem dan prosedur pengangkatan jaksa di posisi strategis secara transparan dan akuntabel berdasarkan kompetensi, assessment biaya penanganan perkara berdasarkan kebutuhan real Tersedianya hasil audit sistem pengelolaan anggaran di Kepolisian Negara RI oleh Tim Independen yang didukung tim antar instansi mekanisme penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain maupun penggunaannya Revisi aturan Penggunaan Dana diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Sistem Administrasi Bersama di Bawah Satu Atap (Samsat) Revisi aturan Penggunaan Dana diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Bantuan Biaya Opsnal Jasa Raharja
Proses Penegakan Hukum • Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI terkait SPDP • data mengenai jumlah penanganan perkara korupsi pada 10 area rawan dengan nilai besar • penerapan pasal-pasal terkait pembuktian terbalik dalam UU Tipikor dan UU Pencucian Uang serta penerapan pasalpasal terkait tindak pidana pencucian uang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi • Tuntutan yang konsisten dan adil bagi terdakwa tindak pidana korupsi • Tersetorkannya minimal 75% uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (incraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya dilakukan Kejaksaan) • Tindak lanjut seluruh LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh Kejaksaan • Pembentukan unit penyelamat aset dalam rangka terselesaikannya seluruh proses penyidikan kasus korupsi dengan penerapan penelusuran, pemblokiran dan penyitaan aset tersangka/ terdakwa, baik di da6'5!5'4C4$! &%!64';!$#F#;%!
Pengaduan • Laporan monev pengawasan internal dan eksternal secara berkala • Seluruh pengaduan yang disampaikan lembaga terkait seperti KPK, BPK, Ombudsman RI, Komisi Kejaksaan, dll diproses sesuai ketentuan yang berlaku • Seluruh pengaduan yang disampaikan melalui WBS diproses sesuai SOP • perlindungan dan jaminan kepada pelapor, saksi pelapor dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (justice collaborators) • laporan dugaan pelanggaran disiplin/ kode etik dan pelanggaran penanganan perkara yang dimuat di media cetak serta proses penanganannya, • Indeks penyelesaian pengaduan
PERIZINAN – CAPAIAN INPRES NO. 1 TAHUN 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
izin penggunaan Sumber Daya Air Pelayanan Ekspor dan Impor Pangan yang sudah bisa diakses oleh publik (http://eksim.deptan.go.id/) Sistem pelayanan online Badan Usaha Jasa Pengamanan Penerbitan paspor dalam waktu 3 (tiga) hari http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpasinet/faces/InetMenu.jsp Monitoring perizinan kehutanan secara online http://lpp.dephut.go.id/ Implementasi Sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) di Kab/Kota SOP di Unit Pelayanan Perdagangan Publikasi Berita Negara (BN), Tambahan Berita Negara (TBN) dan layanan permohonan Perseroan Terbatas (PT) http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/ Sistem pelayanan investasi migas secara online yang dapat diakses perkembangannya oleh pemohon (http://investasi.migas.esdm.go.id/ Integrasi website sistem pelayanan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dapat diakses publik berkaitan dengan persyaratan, mekanisme, range waktu dan biaya pengurusan secara online website informasi SIM,BPKB,STNK DAN TNKB di 8 Polda (Kepri, DKI, Banten, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, Bali) Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di 50% UPT di K/L dan 30% Pemda terpilih Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Daerah Layanan pengaduan pertanahan Penyempurnaan website layanan informasi di kantor BPN Pusat – Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)
PAJAK DAN BEA CUKAI – CAPAIAN INPRES NO. 1 TAHUN 2013
Pelaksanaan rekomendasi hasil survei indeks kepuasan Pelaksanaan joint audit oleh Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Skema Mekanisme pelaksanaan pengintegrasian akses risalah putusan pengadilan pajak melalui website MA !
petunjuk teknis penggunaan Secure Online Communication untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direkrtorat Jenderal Bea Cukai
Kajian Potensi Penerimaan Perpajakan di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Makro
-
Integrasi Sistem Informasi DJP Area Manajemen Wajib Pajak (modul perubahan data PKP/ NPWP) - Integrasi Sistem Informasi DJP Area Pelaporan SPT(Modul Monitoring Pengolahan SPT) - Peningkatan akurasi Case Management (Perbaikan System Activity) !
Tindak Lanjut Pengaduan dan monitoring !
pelaksanaan reviu Peraturan Teknis Perpajakan terkait Pemeriksaan Pajak !
PELUANG DAN TINDAK LANJUT ! Jumlah masyarakat yang menginginkan perubahan kian besar karena perilaku masyarakat Indonesia masih cenderung antikorupsi. ( Hasil Survei Perilaku Anti Korupsi). Potensi ini tentu harus dimanfaatkan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih intensif ! Mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan oleh semua pihak (eksekutif, LEGISLATIF, yudikatif, masyarakat) ! Mendorong implementasi Stranas PPK di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (penyusunan dan pelaksanaan aksi PPK Tahun 2014) ! Pemberantasan korupsi mengedepankan upaya preemtif (penangkalan/ menangani hulu permasalahan) dan preventif (pencegahan) sehingga mampu menekan kebocoran keuangan negara. Upaya represif untuk menimbulkan efek jera dan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. ! Penyesuaian target pemerintah dengan metode baru CPI
SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI (SPAK) ! Untuk Tahun 2012, Bappenas bekerjasama dengan BPS telah melakukan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) pada 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/ kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates : 89 persen). Survei ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Beberapa hasil dari survey tersebut adalah: ! Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Artinya masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. (Catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi). ! IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,66) dibanding di wilayah perdesaan (3,46). ! IPAK cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahun dibanding setelah usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,57, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,58 dan 60 tahun ke atas sebesar 3,45. Artinya semangat anti korupsi antara usia tua dan usia muda tidak berbeda secara signifikan. ! Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi IPAK. IPAK responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,47, SLTA sebesar 3,78 dan di atas SLTA sebesar 3,93. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. ! Untuk penyusunan IPAK Tahun 2013, survei dilaksanakan pada tanggal 1-15 November 2013
SEKRETARIAT STRANAS PPK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310 TELP/FAX: 021-392 4446 EMAIL:
[email protected]
