LAMPIRAN VI :
KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN BLORA NOMOR : 800/30/2015 TANGGAL : 15 JUNI 2015
STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PEMBERIAN CUTI PNS DI KABUPATEN BLORA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Bupati Blora Nomor 850/479/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Cuti bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
NO. 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN 1. Permohonan Cuti Karena Alasan Penting Ke Luar Negeri/Haji/Umroh Ketentuan Umum : a. Diperuntukkan bagi CPNS/PNS menunaikan ibadah keagamaan; b. Diperuntukkan bagi CPNS/PNS berobat keluar negeri;
yang
akan
yang
akan
Persyaratan Administrasi : a. Surat Permohonan Perjalanan Dinas/Bukan Dinas ke Luar Negeri kepada Bupati melalui BKD; b. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir; c. Fotokopi Keputusan Jabatan Struktural Terakhir (apabila menjabat); d. Fotokopi Surat Bukti Pembayaran Pelunasan Haji/Umroh dan atau; e. Surat Tugas dari Kementerian Agama bagi TPHD/TKHI. 2. Permohonan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin bagi Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III yang menduduki jabatan Kepala SKPD A. Cuti Tahunan Ketentuan Umum : 1. Telah bekerja minimal satu tahun secara terus menerus; 2. Berhak cuti 12 hari kerja dikurangi cuti bersama dan cuti nyadran;
3. Cuti Tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja; 4. Cuti Tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti dapat ditambah paling lama 14 hari; Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Cuti Tahunan dari yang bersangkutan kepada Bupati melalui BKD; 2. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir; 3. Fotokopi Keputusan Jabatan Struktural Terakhir. B. Cuti Alasan Penting Ketentuan Umum : 1. Diperuntukkan bagi CPNS/PNS karena anggota keluarganya ( bapak, ibu, suami/istri, anak, adik, kakak, mertua atau menantu ) sakit atau meninggal dunia; 2. Melangsungkan perkawinan pertama; 3. Lamanya cuti paling lama 2 bulan. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Cuti Alasan Penting dari yang bersangkutan di sertai alasannya kepada Bupati melalui BKD; 2. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir; 3. Fotokopi Keputusan Jabatan Struktural Terakhir. C. Cuti Sakit Ketentuan Umum : 1. PNS yang sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit; 2. PNS yang sakit lebih dari 14 hari, berhak cuti sakit; 3. Cuti sakit diberikan paling lama 1 tahun; 4. Jangka waktu Cuti sakit sebagaimana dimaksud no. 3 dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Cuti Sakit dari yang bersangkutan kepada Bupati melalui BKD; 2. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir; 3. Fotokopi Keputusan Jabatan Struktural Terakhir; 4. Surat keterangan dari dokter.
D. Cuti Bersalin Ketentuan Umum : 1. PNS/CPNS wanita berhak cuti untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga; 2. Lamanya cuti adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan; Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Cuti Bersalin dari yang bersangkutan kepada Bupati melalui BKD; 2. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir; 3. Fotokopi Keputusan Jabatan Struktural Terakhir; 4. Surat keterangan dari dokter/bidan 3. Permohonan Cuti Di Luar Tanggungan Negara Ketentuan Umum : a. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak; b. Diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun; c. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara dibebaskan dari jabatannya; d. Cuti di Luar Tanggungan Negara diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; e. Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS; f. PNS wajib melaporkan diri kembali setelah habis masa menjalankan cuti; g. Apabila ada formasi ditempatkan kembali, jika tidak ada formasi, pimpinan instansi melaporkan kepada BKN untuk ditempatkan pada instansi lain; h. Apabila penempatan tidak memungkinkan maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Persyaratan Administrasi a. Surat Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati Blora melalui BKD; b. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS; c. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir;
2.
Prosedur
d. Fotokopi Keputusan Jabatan Terakhir; e. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS Terakhir. 1. Permohonan Cuti Karena Alasan Penting Ke Luar Negeri/Haji/Umroh a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD/UPTD/ke BKD; b. BKD memverifikasi kelengkapan berkas dan memproses Permohonan Cuti. Apabila belum lengkap akan diinformasikan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan; c. Penandatanganan Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting ke Luar Negeri/Haji/Umroh oleh Bupati; d. Surat Izin Cuti diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan. 2. Permohonan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin bagi Pejabat Struktural Eselon II dan III yang menduduki jabatan Kepala SKPD a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD/UPTD ke BKD; b. BKD memverifikasi kelengkapan berkas dan memproses Permohonan Cuti. Apabila belum lengkap akan diinformasikan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan; c. Penandatanganan Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin bagi Pejabat Struktural Eselon II dan III yang menduduki jabatan Kepala SKPD oleh Bupati; d. Surat Izin Cuti diserahkan kepada unit kerja dari PNS yang bersangkutan. 3. Permohonan Cuti Di Luar Tanggungan Negara a. Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara diusulkan oleh pimpinan SKPD/UPTD ke BKD; b. BKD memverifikasi kelengkapan berkas dan memproses Permohonan Cuti. Apabila belum lengkap akan diinformasikan kepada unit kerja terkait; c. Penandatanganan Surat Persetujuan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara oleh Bupati; d. Permintaan Persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara telah ditanda tangani Bupati Blora, akan dikirim ke Kanreg I BKN Yogyakarta; e. Permintaan Persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara diproses di Kanreg I BKN Yogyakarta; f. Apabila Persetujuan Teknis dari Kepala BKN telah terbit, akan diproses Keputusan Bupati
3.
Waktu Pelayanan
tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah; g. Keputusan Bupati tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara diserahkan kepada unit kerja dari PNS yang bersangkutan. 1. Permohonan Cuti Karena Alasan Penting Ke Luar Negeri/Haji/Umroh Waktu proses pelayanan: No 1 2
Uraian Prosedur Poin b Poin c
3 Poin d Total Waktu Pelayanan di BKD
Waktu Pelayanan 2 hari kerja - hari kerja
Keterangan
Sekretariat Daerah
1 hari kerja 3 hari kerja
2. Permohonan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin bagi Pejabat Struktural Eselon II dan III yang menduduki jabatan Kepala SKPD Waktu proses pelayanan: No 1 2
Uraian Prosedur Poin b Poin c
3 Poin d Total Waktu Pelayanan di BKD
Waktu Pelayanan 2 hari kerja -
Keterangan
Sekretariat Daerah
1 hari kerja 3 hari kerja
2. Permohonan Cuti Di Luar Tanggungan Negara Proses waktu pelayanan: No 1 2
Uraian Prosedur Poin b Poin c
Waktu Pelayanan 2 hari kerja - hari kerja
3 4
Poin d Poin e
1 hari kerja - hari kerja
5
Poin f
- hari kerja
6 Poin g Total Waktu Pelayanan di BKD
1 hari kerja
4 hari kerja
Keterangan
Sekretariat Daerah Kanreg I BKN Yogyakarta Sekretariat Daerah
4
Biaya/tarif
5.
Produk pelayanan
Rp. 0,1. Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Ke Luar Negeri/Haji/Umroh 2. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti karena Alasan Penting, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin bagi Pejabat Struktural Eselon II dan III yang menduduki jabatan Kepala SKPD 3. Keputusan Cuti Di Luar Tanggungan Negara
6.
Pengelolaan Pengaduan
Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui: 1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada jam kerja, dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora, atau; 2). Telepon ke (0296) 531284, atau; 3). Surat yang dikirim melalui : a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau; b). Faksimile ke (0296) 531284 ext.108, atau; c). Surat elektronik/email ke
[email protected] atau
[email protected].
