SKRIPSI PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)
SRI AYU WULANDARI ASWADI
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014
SKRIPSI PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG) sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
disusun dan diajukan oleh
SRI AYU WULANDARI ASWADI A31110109
kepada
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014
SKRIPSI PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG) disusun dan diajukan oleh
SRI AYU WULANDARI ASWADI A31110109
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 02 Mei 2014 Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak. NIP 196302101990021001
Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak. NIP 196604051992032003
An. Ketua Jurusan Akuntansi, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA. NIP 196111281988111001
SKRIPSI PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG) disusun dan diajukan oleh SRI AYU WULANDARI ASWADI A31110109 telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 05 Juni 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan Menyetujui, Panitia Penguji No. Nama Penguji
Jabatan
Tanda Tangan
1. DR. Syarifuddin, SE., M.Soc.Sc., Ak.
Ketua
1. ...................
2. Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak.
Sekertaris
2. ...................
3. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak.
Anggota
3. ...................
4. Drs. Syahrir, M.Si., Ak
Anggota
4. ...................
5. Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak.
Anggota
5. ...................
An. Ketua Jurusan Akuntansi, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Dr. Yohanis Rura, SE., MSA., Ak., CA NIP 19611128 198811 1 001
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama
: SRI AYU WULANDARI ASWADI
NIM
: A31110109
jurusan/program studi
: AKUNTANSI
dengan ini menyatakan dengan sebenar–benarnya bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang) adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).
Makassar,
2014
Yang membuat pernyataan,
SRI AYU WULANDARI ASWADI
PRAKATA
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : “PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan umatnya menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan pula kepada seluruh umatnya. Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) jenjang pendidikan strata satu program studi Akuntansi pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Didalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kendala, namun semua itu dapat di atasi dengan baik dan bijaksana. Skripsi ini didedikasikan sepenuhnya kepada yang tersayang dan tercinta Ayahanda Drs. H. Aswadi Haruna Tadjo, MM dan Ibunda Hj. Suarnih, S.E atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang selalu tercurah untuk penulis, serta untuk suamiku H. Irwanul Fattah, kakak–kakakku Hj. Arnita dan Aan Suwandhy serta adikku Ugi dan seluruh keluarga beserta kerabat yang telah banyak berkorban baik moril maupun materil dan senantiasa memberikan dorongan kepada penulis hingga menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar–besarnya kepada Bapak DR. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA dan Ibu Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak., CA sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan petunjuk, saran dan motivasi, serta kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan–kekurangan
sebagai
keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, tak lupa pula
penulis haturkan terima kasih kepada berbagai pihak yang banyak memberikan bantuan khususnya : 1. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak selaku Dekan Ekonomi. 2. Seluruh Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi UNHAS. 3. Ibu Dra. Hj. Kartini, M.Si., Ak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 4. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 5. Seluruh dosen dan staf akademik jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar. 6. Segenap pimpinan dan staf terkhusus seluruh kepala SKPD dan Bendahara SKPD pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. 7. Sahabat–sahabatku Ita saputri, Dewi Sartika, ika, Akbar, Inna, nunung, Imma, Ummi, A. Annisa, Ita, Wiwid, Nurul Suci, Andiza dan Elis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. 8. Teman–teman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2010 dan teman– teman KKN Gelombang 85 terkhusus kecamatan Belopa Utara. Begitu pula kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan dan tak sempat disebutkan namanya satu per satu. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih dan semoga dalam membantu dan menolong pihak lain senantiasa dilakukan, serta semoga itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhirnya, meskipun jauh dari sempurna, penulis tetap barharap bahwa apa yang telah dicurahkan dengan sepenuh hati, tenaga, dan kemampuan dalam penyelesaian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih betapapun kecilnya kepada dunia akademik dan kepada siapapun yang membutuhkannya. Makassar,
Mei 2014 Wassalam
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL............................................................................................... i HALAMAN JUDUL................................................................................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN................................................................................... iv PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................................... v PRAKATA............................................................................................................. vi ABSTRAK............................................................................................................. ix DAFTAR ISI........................................................................................................... x DAFTAR TABEL...................................................................................................xii DAFTAR SKEMA................................................................................................. xiii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................xiv DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................xv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian....................................................................................... 1.4 Kegunaan Penelitian ................................................................................. 1.4.1 Kegunaan Teoritis.......................................................................... 1.4.2 Kegunaan Praktis........................................................................... 1.5 Sistematika Penulisan ...............................................................................
1 4 4 5 5 5 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori ......................................................................................... 7 2.1.1 Akuntabilitas .................................................................................. 7 2.1.2 Transparansi.................................................................................. 9 2.1.3 Laporan Keuangan ...................................................................... 10 2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ......................... 17 2.2 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu) ................................................. 19 2.3 Kerangka Pikir ......................................................................................... 21 2.4 Pengembangan Hipotesis ....................................................................... 24 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ............................................................................. 3.2 Tempat dan Waktu .................................................................................. 3.3 Populasi dan Sampel............................................................................... 3.4 Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 3.5 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .......................................... 3.7 Instrumen Penelitian................................................................................
27 27 28 28 29 29 32
3.8 Analisis Data ........................................................................................... 33 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian......................................................................................... 40 4.1.1 Gambaran mengenai Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang ...................................................................... 40 4.1.2 Karakteristik Responden.............................................................. 42 4.1.3 Uji Kualitas Data .......................................................................... 44 4.1.4 Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 46 4.1.5 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .......................................... 51 4.1.6 Analisis Regresi Berganda........................................................... 55 4.1.7 Pengujian Hipotesis ..................................................................... 56 4.2 Pembahasan ........................................................................................... 60 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 63 5.2 Saran ...................................................................................................... 64 5.3 Keterbatasan Penelitian .......................................................................... 64 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 65 LAMPIRAN ......................................................................................................... 68
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
3.1
Definisi Operasional.............................................................................. 30
4.1
Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................... 42
4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur ........................................ 42
4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan..................................... 43
4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.................. 44
4.5
Uji Validitas Variabel Penelitian............................................................. 45
4.6
Uji Reabilitas Variabel Penelitian........................................................... 46
4.7
Uji Multikolinieritas ................................................................................ 49
4.9
Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Akuntabilitas................. 51
4.10
Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Transparansi................ 52
4.11
Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan ............................................................................... 53
4.12
Hasil Pengujian Dengan Uji T ............................................................... 57
4.13
Hasil Pengujian Dengan Uji F ............................................................... 58
4.14
Hasil Pengujian Dengan Uji Adjusted R2 .............................................. 60
4.15
Hasil Penelitian ...................................................................................... 62
DAFTAR SKEMA
Skema 2.1
Halaman Kerangka Pikir...................................................................................... 23
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
4.1
Normal Probability Plot....................................................................... 47
4.2
Diagram Histogram ............................................................................ 48
4.3
Scatterplot.......................................................................................... 50
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Halaman
1
Biodata Penulis ................................................................................... 69
2
Kuesioner............................................................................................ 70
3
Uji Validitas 10 Responden ................................................................. 73
4
Skor Jawaban Responden .................................................................. 81
5
Hasil Olah Data SPSS ........................................................................ 84
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Good Governance adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
terutama
dalam
hal
pelaksanaan perekonomian negara. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya public. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalambentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak– pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil–hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002).
Laporan keuangan baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel. Anwar Nasution menilai kualitas laporan keuangan daerah semakin buruk. Indikasinya masih banyak laporan keuangan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian dan tidak wajar. Pada semester I tahun 2012 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan dan melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 520 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah tingkat provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 29 LKPD (88%) dari 33 entitas dan kota sebanyak 83 LKPD (90%) dari 92 entitas yang jauh lebih baik dari pada pemerintah tingkat kabupaten yang hanya memperoleh 304 LKPD (77%) dari 395 entitas Kabupaten (BPK RI, 2013). BPK menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya (Permana, 2012). Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional dan rata–rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar (Romilia,2011). Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. Penelitian
tentang
pengaruh
akuntabilitas
keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya,
terhadap kualitas
laporan
diantaranya penelitian Permana
(2012), menyatakan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu dengan memberikan kuesioner kepada kepala SKPD, bendahara, kasubag keuangan dan auditor pada seluruh SKPD di kabupaten Pinrang. Berdasarkan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk menguji kembali ”Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang? 2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang? 3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. 2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. 3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang.
1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1
Kegunaan Teoritis
1. Bagi pemerintah kabupaten Pinrang, penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. 2. Bagi
peneliti
sendiri
diharapkan
menjadi
sarana
untuk
menambah
pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. Kedepannya diharapkan
menjadi
acuan
bagii
peneliti
berikutnya,
dalam
rangka
pengembangan ilmu mengenai topik ini.
1.4.2 Kegunaan Praktis 1. Sebagai
tambahan
informasi
mengenai
pengaruh
akuntabilitas
dan
transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten Pinrang. 2. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadii pengayaan atas teori–teori yang telah ada. 3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.
1.5 Sistematika Penulisan Usulan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan landasan teori dan studi empiris (penelitian terdahulu), kerangka pikir, dan hipotesis. BAB III METODE PENELITIAN menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan analisis meliputi rancangan penelitian, lokasi (tempat penelitian), populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian dan analisis data. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan menguraikan hasil pengujian statistiknya yaitu analisis regresi linier berganda. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran–saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa akan datang, serta keterbatasan penelitian.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1
Akuntabilitas Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004:20) adalah: Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.
Menurut Sulistoni, G (2003) pemerintahan yang accountable memiliki ciri–ciri sebagai berikut: 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, 2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5. adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Disamping itu pola pertanggungjawaban (akuntabilitas) harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012):
1. Integritas Keuangan. 2. Pengungkapan. 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar–benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007). Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
merupakan
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sasarannya adalah laporan
keuangan
yang
mencakup
penerimaan,
penyimpanan
dan
pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk
melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (LAN, 2000). Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah
adalah
semua
hak
dan
kewajiban
daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang–barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan–badan usaha milik daerah (Halim, 2007).
2.1.2
Transparansi Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga– lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut (Sopanah dan Mardiasmo, 2003):
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses. 3. Tersedia laporan pertanggungjwaban yang tepat waktu. 4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat. 5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan–kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009).
2.1.3
Laporan Keuangan
1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan
dengan
sumber
pendapatan
pemerintah,
bagaimana
penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu (Rarang, 2011). Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah
selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain (Nordiawan dkk,2012). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 : Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi–transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Sedangkan menurut Halim (2004) menyatakan bahwa: Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
2. Jenis–jenisLaporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan. 2) Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 3) Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, invenrasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal,penerimaan,pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. 4) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
3. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta.Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai informasi
yang dapat membantu para penggunanya untuk membuat keputusankeputusan ekonomi, sosial dan politik serta mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber–sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana–rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana–rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang–undangan (Evi, 2013). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Angreani, 2011). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.
Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing–masing kelompok pengguna. Terdapat
beberapa
kelompok
utama
pengguna
laporan
keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada: 1) Masyarakat. 2) Para Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman. 4) Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan
daerah
disebutkan
bahwa
entitas
pelaporan
keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan. 1. Alasan dibuatnya laporan keuangan: 1) Internal a) Alat pengendalian. b) Evaluasi kinerja manajerial dan organisasi 2) Eksternal a) Bentuk mekanisme pertanggungjawaban. b) Dasar pengambilan keputusan.
4. Fungsi Laporan Keuangan Adapun fungsi dari laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya adalah sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak–pihak yang berkepentingan dengan data
atau aktivitas perushaan tersebut, sebagai hasil dari proses akuntansi (Nordiawan, 2006:131). Fungsi laporan keuangan sebagai berikut (Mardiasmo, 2002): a. Laporan keuangan digunakan untuk memberi jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. b. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. c. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. d. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu penggunaan dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kinerja dapat melanjutkan pelayanan dimasa yang akan datang. e. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi oleh karyawan dan masyarakat.
2.1.4
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,
dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang–undangan (Kartika Daniel dan Yohanes Suhardjo, 2013). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas
merupakan
suatu
penilaian
terhadap
output
pusat
pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah: Kualitas diartikan sebagai kesessuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.
Berdasarkan
pengertian
diatas,
kualitas
merupakan
suatu
penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Menurut Masmudi (2003) definisi laporan keuangan adalah: Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
Laporan
keuangan
merupakan
suatu
pernyataan
entitas
pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan
keuangan
adalah bentuk
negara/daerah
selama
pertanggungjawaban suatu periode.
Laporan
pengelolaan keuangan
pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Bastian (2003) dapat dikategorikan sebagi berikut: a. kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna, b. kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji), c. kualitas sekunder; konsisten, komparatif, d. kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.
Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (understandability),
relevansi (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan (comparibility). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Permana, 2012).
2.2 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu) Pada penelitian sebelumnya, Choirunisah (2008) meneliti tentang faktor– faktor yang mempengaruhi kuaitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi. Populasi yang dijadikan sebagai responden berjumlah 96 aparat pegawai negeri sipil di lingkungan KPPN Malang. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja. Purwaniati dan Subaweh (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Nugraheni dan Subaweh (2008) menggunakan data kualitas laporan keuangan, penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, ketersediaan sarana dan prasarana, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan
dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi 46 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Permana (2012), meneliti tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya pada akuntabilitas yang dilakukan pada dinas kota Bandung dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 33,1% terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas berperngaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SAP dan kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas. Sukmaningrum
(2012),
meniliti
tentang
faktor–faktor
yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota Semarang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
2.3 Kerangka Pikir Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Pola pertanggungjawaban (akuntabilitas) harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012): 1) Integritas Keuangan. 2) Pengungkapan. 3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansii anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintaha, lembaga– lembaga
dan
informasi
perlu
dapat
diakses
oleh
pihak–pihak
yang
berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006). Ada empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu (SAK, 2009): 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalambentuk yang relevan dan mudah dipahami (SchiavoCampo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009). Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah (Bastian, 2003). Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka pikir yang dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut: Skema 2.1 Kerangka Pikir
Akuntabilitas (X1)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Transparansi (X2)
2.4 Pengembangan Hipotesis 2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang accountabel memiliki ciri– ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menillai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan. Permana (2012) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP dan implikasinya pada akuntabilitas menyatakan penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. H1:
Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.2. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Hadi Sumarsono (2003), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Menurut
Mursyidi
(2009),
transparansi
memberikan
informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan
perundang
undangan.
Sehingga
dapat
dikatakan
transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. H2:
Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana (2012), dengan hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk
menciptakan
laporan
keuangan
yang
berkualitas
perlu
adanya
pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Selain akuntabilitas, transparansi juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Menurut Mursyidi (2009), transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang–undangan. Sehingga dapat dikatakan transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. H3: Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian Rancangan penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian danakan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah dibuat. Adapun rancangan penelitian pada penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dapat penulis uraikan: 1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik T. 2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik T. 3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik F.
3.2 Tempat dan Waktu Daerah penelitian dilakukan di pemerintahan kabupaten Pinrang. Waktu penelitian atau pengumpulan data sampai dengan penyelesaian penelitian direncanakan selama kurang lebih satu bulan yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2014.
3.3 Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Untuk menentukan ukuran populasi dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Arikunto (2000), bahwa untuk menentukan anggota sampel, maka apabila populasi kurang dari seratus lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitian merupakan penelitian populasi (sensus). 3.3.2 Sampel Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Mengacu pada definisi tersebut maka pengambilan sampel digunakan sensus, artinya keseluruhan populasi diambil sebagai objek penelitian (total sampling). Sehingga sampel pada penelitian ini adalah 70 responden pada pemerintah kabupaten Pinrang.
3.4 Jenis dan Sumber Data 3.4.1 Jenis Data Jenis data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka–angka yang masih perlu dianalisis. 3.4.2 Sumber Data Sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data secara langsung melalui penyebaran kuisioner.
3.5 Teknik Pengumpulan Data Proses pengumpulan data dikemukakan dalam penyusunan skripsi menggunakan: 1. Observasi Adalah
teknik
pengumpulan
data
yang
dilaksanakan
melalui
pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian pada SKPD pemerintah kabupaten Pinrang untuk kemudian dilakukan pencatatan secara sistematik. 2. Kuesioner Adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden.
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 3.6.1
Variabel Penelitian Variabel–variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu :
1. Akuntabilitas (X1), merupakan variabel bebas (Independent). 2. Transparansi (X2), merupakan variabel bebas (Independent). 3. Kualitas
Laporan
(Dependent).
Keuangan
(Y),
merupakan
variabel
terikat
3.6.2 Definisi Operasional Agar penelitian ini dapat di laksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur–unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam definisi operasional sebagai berikut:
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Akuntabilitas
Definisi Variabel
Indikator
Alat Ukur
Akuntabilitas adalah
1. Integritas Keuangan
Kuesioner
kewajiban pihak
2. Pengungkapan
pemegang amanah
3. Ketaatan terhadap
(agent) untuk
peraturan
memberikan
perundang–
pertanggung jawaban,
undangan
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban (Mardiasmo: 2004).
Skala Likert
Transparansi
Transparansi adalah
1. Terdapat
keterbukaan
pengumuman
pemerintah dalam
kebijakan anggaran.
membuat kebijakan
anggaran dan mudah
daerah, sehingga dapat
diakses.
Kuesioner
Likert
3. Tersedia laporan
oleh DPRD dan
pertanggungjwaban
masyarakat
yang tepat waktu.
(Sumarsono, 2009)
Likert
2. Tersedia dokumen
kebijakan keuangan diketahui dan diawasi
Kuesioner
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat. 5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
Kualitas
Kualitas atau mutu
1. Relevan
Laporan
adalah tingkat baik
2. andal
Keuangan
buruknya atau taraf
3. Dapat dibandingkan
Pemerintah
atau derajat sesuatu
4. Dapat dipahami
Daerah
dan Laporan keuangan
(SAP 2010)
sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. (Pusat Bahasa, 2008 dan SAP 2010)
3.7 Instrumen Penelitian Pengukuran variabel akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan menggunakan instrumen yang dikembangkan dari indikator masing– masing variable dan disesuaikan dengan keadaan responden. Instrumen ini terdiri atas 5 pernyataan untuk variabel akuntabilitas, 5 pernyataan untuk variabel transparansi dan 6 pernyataan untuk variabel kualitas laporan keuangan. Instrumen pernyataan ini menggunakan skala likert 5 poin dengan meminta responden menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dari setiap pertanyaan yang diajukan. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert, variabel yang akan di ukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item–item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini untuk setiap item dari masing –masing indikator di atas baik variabel independen maupun variabel dependen dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner dimana jawaban diberikan skor sebagai berikut : 1) Sangat Tidak Setuju (STS) = diberikan skor 1 2) Tidak Setuju (TS) = diberikan skor 2 3) Ragu-ragu (R) = diberikan skor 3 4) Setuju (S) = diberikan skor 4 5) Sangat Setuju (SS) = diberikan skor 5 Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Unit analisis dari penelitian ini adalah 32 SKPD pada pemerintah kabupaten Pinrang dengan
jumlah responden sebanyak 70 orang. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu.
3.8 Analisis Data 3.8.1. Uji Kualitas Data 1.
Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara masing–masing pernyataan dengan skor total. Adapun rumus dari pada korelasi pearson adalah sebagai berikut :
r=
(∑
√[∑
)−(∑ )(∑ )
−(∑x)2 ][−
(∑ Y)2 ] N
Umi Narimawati (2010:42) dimana : r = Koefisien korelasi pearson X = Skor item pertanyaan Y = Skor total item pertanyaan N= Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji t (taraf signifikasi 5%). Rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut :
t=
( − )
√ −
]
:
=
3
Umi Narimawati (2010:42)
dimana : n = ukuran sampel r = Koefisien Korelasi Pearson df = degree of freedom = n-3 Keputusan pengujian validitas instrument dengan menggunakan taraf signifikan dengan 5 % satu sisi adalah : 1) Item instrument dikatakan valid jika t-hitung > t tabel maka instrument tersebut dapat digunakan. 2) Item instrument dikatakan tidak valid jika t-hitung < t tabel maka item tersebut tidak dapat digunakan. 2.
Uji Reabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrumen. Uji reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbanch’s Alpha denga rumus sebagai berikut:
r=
K−1
∑
(Umar, 2011)
di mana: r
= reliabilitas Instrumen
K
= banyak butir pertanyaan
St
=deviasi standar total
∑ Sb
=jumlah deviasi standar butir
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas Uji
normalitas
digunakan
untuk
mengetahui
apakah
variabel
dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normal dilakukan dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan : 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2.
Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi (Umar, 2011). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus:
=
R
(Umar, 2011) Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 5, maka variabel tersebut bebas dari persoalan multikoliniearitas.
3.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu X adalah Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di-studentized). Dasar pengambilan keputusan :
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik–titik (poin–poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.8.3 Analisis Data Deskriptif Analisis data deskriptif menggambarkan apa yang dilakukan oleh dinas pemerintah kabupaten Pinrang berdasarkan fakta–fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing–masing variabel penelitian.
3.8.4 Uji Hipotesis 1. Analisis Regresi Berganda Untuk menguji H1, H2, dan H3, digunakan analisis regresi berganda. Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing–masing variabel independen dengan dependen berpengaruh positif atau negatif. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah akuntabilitas dan transparansi, sementara untuk variabel dependen adalah kualitas laporan
keuangan. Jika dimasukkan pada formulasi regresi berganda, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut: Y= a+b1X1+b2X2+e
dimana : Y
= Kualitas Laporan Keuangan
a
= Konstanta
X1
= Akuntabilitas
X2
= Transparansi
b1 dan b2
= Koefisien Regresi
e
= Faktor Pengganggu
2. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik T) Untuk menguji hipotesis pertama (H1) dan kedua (H2) digunakan uji statistik T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen
secara
individual
dalam
menerangkan
variabel
dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi Jika nilai probabilitas signifikansi < α, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.
3. Uji signifikansi simultan (Uji statistik F) Untuk menguji hipotesis ke tiga (H3) pada penelitian ini digunakan uji statistik F yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen
yang
dimasukkan
kedalam
formulasi
regresi
berganda
mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen. Pada
penelitian
ini
digunakan
untuk
menguji
standar
akuntansi
pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya. 4. Uji Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R Square (Adjusted R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu penerapan SAP, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika Adjusted R2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. 2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. 3. Hasil uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi
sangat berperan penting terhadap
peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.
5.2
Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:
1.
Bagi
pemerintah
kabupaten
Pinrang
perlu
memperhatikan
peraturan
perundang–undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan serta terus melakukan penelaahan dan mengusulkan hasil penelaahan tersebut kepada Komite SAP (KSAP) dalam rangka perbaikan. 2.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian dan mampu mengembangkan variabel bebas.
5.3 1.
Keterbatasan Penelitian Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada pemerintah kabupaten Pinrang, dikarenakan proses perijinan yang sedikit rumit dan menghabiskan banyak waktu.
2.
Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah yang lain.
3.
Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah bila persepsi
jawaban
sesungguhnya.
responden
berbeda
dengan
keadaan
yang
DAFTAR PUSTAKA Angreani Rini. 2011. Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 di Kabupaten Pinrang.Makassar. Arikunto Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Bastian, Indra. 2003. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. BPK RI.2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012.Jakarta. Choirunisah. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada KPPN Malang). Malang. Evi Nur. 2013. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupatan Enrekang. Ghozali. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BFEE. Halim Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah). Jakarta : Salemba Empat. __________. 2004. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UPP, AMP YKPN. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Kartika Daniel dan Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanDan Kualitas Aparatur Pemerintah DaerahTerhadap Kualitas Laporan Keuangan(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual. Jurnal STIE Semarang, Volume 5 nomor 3. LAN. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. __________. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. __________. 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 3 nomor 1. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Narimawati Umi. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contoh dan Perhitungannya. Jakarta: Agung Media. __________.2011. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Genesis Press Jakarta. Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2006. Standar Akuntansi Pemerintah, Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik FE UGM. Yogyakarta, Edisi Pertama. __________. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. __________. 2012. Akuntansi Pemerintahan.Jakarta : Salemba Empat. Permana Irvan. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Akuntabilitas. Bandung. Purwanto Suharyadi. 2004. Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat. Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh.Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 13/No.1 April 2008. Pusat
Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Rarang Monica. 2011. Relevansi Laporan Anggaran Pemerintah Daerah. Surakarta. Romilia Riana. 2011. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP di Kabupaten Bangkalan. Bangkalan: Universitas Sumatera Utara. Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sulistoni, G. 2003. Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI. Sumarsono Hadi. 2009. Analisis kemandirian Otonaomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1 No.1, 2009 Supramono. 2004. Metodologi Penelitian Research Jilid 2&4. Yogyakarta: UGM.
Sopanah, Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Surabaya. Sukmaningrum. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang). Semarang. Umar Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.Jakarta: Rajawali Pers. Zyen
Elvira. 2009. Pengaruh Good Governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Bandung.
PERATURAN PEMERINTAH : Undang–undang No. 23 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
