SKRIPSI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOMBANA (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana)
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
OLEH RIDWAN NIM. 211092727
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI 2015
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOMBANA (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana)
Disusun Oleh: RIDWAN NIM. 211092727
Disetujui:
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. H. Muhammad Jufri, SH.,MS
Andi Arnoliaty, SH
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Rasmudin, SH.,MH NIP. 19740821 200012 1 001
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOMBANA (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana) Oleh: RIDWAN NIM. 211092727
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari Dan Dinyatakan Diterima
Tim Penguji
Tanda Tangan
Tanggal
1. Prof. Dr. H. Muhammad Jufri, SH.,MS (Ketua Penguji)
…………………
.........................
2. Andi Arnoliaty, SH (Sekretaris Penguji)
…………………
.........................
3. Dr. Kamaruddin Djafar, SH.,MH (Penguji Utama)
…………………
.........................
4. Dirawati, SH.,MH (Anggota Penguji)
…………………
.........................
Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Rasmudin, SH.,MH NIP. 19740821 200012 1 001
PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini: Nama
: Ridwan
Stambuk
: 21109272
Angkatan : 2011 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bombana (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana) ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.
Yang Menyatakan,
Ridwan
ABSTRAKSI RIDWAN (21109272) “Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Reklame dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bombana ( Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana), Dosen pembimbing, Prof. Dr. H. Muhammad Jufri, SH.,MS dan Andi Arnoliaty, SH. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame masalah yang sering timbul adalah wajib pajak sering tidak membayar pajak sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam kenyataannya, banyak adanya diantara wajib pajak yang memasang reklame tetapi tidak membayar pajak atau mangkir melupakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dari permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bombana (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana)”. Permasalahan yang dibahas Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bombana dan hambatan apakah yang dihadapi oleh pemungut pajak reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bombana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, melihat dari segi peraturan tertulis Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, selain itu melihat kondisi dan kenyataan yang ada di masyarakat. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bmbana. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data dengan metode deskiptif analisis yang mengkaji mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bombana. Hasil Penelitian: Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bombana masih tergolong rendah atau belum efektif, hal ini dibuktikan bahwa masih adanya wajib pajak reklame yang menunggak pembayaran pajaknya. Hal inilah yang menyebabkan tidak terealisasinya pajak reklame dari target yang telah ditentukan. Hambatan yang dihadapi pemungut pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bombana adalah kurangnya personil yang menangani penagihan/ pemungutan dan belum adanya regulasi dalam hal ini peraturan daerah atapun peraturan bupati yang mengatur tegas tentang sanksi apa yang harus diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak reklame.
KATA PENGANTAR Assalamu’ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan menyusun Skripsi ini dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bombana (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana)” dapat diselesaikan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW sekeluarga, para sahabat dan kaum muslimin pendahulu kita. Pada pengantar ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rangkaian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Muhammad Jufri, SH.,MS dan Andi Arnoliaty, SH selaku dosen Pembimbing I dan dosen Pembimbing II, dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Alm. Muh. Yakub dan ibunda tercinta Suhrah, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu baik secara moril maupun material. Tak lupa pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni kepada: 1.
Muh. Nur, SP.,M.Si sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari.
2.
Rasmudin,
SH.,MH
sebagai
Dekan
Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah Kendari. 3.
Arifai, SH.,MH sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.
4.
Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.
5.
Saudara-saudariku tercinta Sudirman, Sarbiani, A.Ma.,Pd dan Handayani, SE terima kasih atas dukungan dan suportnya selama ini.
6.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana
7.
Kepala Bidang Pendataan, Pengawasan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana beserta stafnya
8.
Kepala Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana beserta stafnya Semoga Allah STW memberikan balasan atas segala kebaikan dan
keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat berguna bagi kita semua, Amin. Wassalamu’ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kendari,
September 2015 Penyusun
Ridwan
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................
i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.............................................
ii
HALAMAN PERNYATAAN.............................................................
..... iii
KATA PENGANTAR……………………………………………………..
iv
ABSTRAKSI………………...……………………………………………. ... vi DAFTAR ISI……………………………………………………………….
vii
DAFTAR TABEL………………………………………………………….
viii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………
1
B. Rumusan Masalah………………………………...............
8
C. Tujuan Penelitian…………………………………………..
8
D. Manfaat Penelitian………………………………...............
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Pajak…………………..……….
10
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah……………………
17
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame………………….
21
D. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah………………..
23
E. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak………..
30
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan…………………………………………. 31 B. Lokasi Penelitian……………………………………………. 31 C. Jenis Data dan Sumber Data………..………………………. 32 D. Informan Penelitian…………………………………………. 32 E. Teknik Pengumpulan Data………………………………….. 33 F. Teknik Analisis data………………………………………… 34 G. Defenisi Operasional………………………………………... 34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian………………………... 36 1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah…………… 36 2. Kondisi Keuangan Kabupaten Bombana……………….. 37 B. Pembahasan Hasil Penelitian……...………………………... 42 1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana……..……………….
42
2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemungut Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana ……………………… 55 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan………………………………………………… 59 B. Saran………………………………………………………..
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN
59
DAFTAR TABEL Tabel 1 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana…..…….
39
Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak……………………….. 45 Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2012-2014……… 52 Tabel 4 Kontribusi Pajak Reklame……………………………………... 53 Tabel 5 Jumlah Personil Penagihan dan Pembukuan…………………. 55
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan pembangunan nasional terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur merata baik materiil maupun sepiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesisa Tahun 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, damai dalam lingkungan pergaulan dunia. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus
yang sifatnya
memperbaiki
dan
bertujuan
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui
upaya-upaya
pemberantasan
mafia
pajak.
Pemerintah
saat
ini
memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak tahun ketahun terus meningkat. Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya
sendiri,
sehingga
pemerintah
daerah
berusaha
meningkatkan
pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada peraturan ini daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan, dari pengambilan
keputusan, kebijakan hingga masalah keuangan daerah itu sendiri yang menjadi alat pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah tersebut. Secara substansial kedua undang-undang tersebut menjanjikan beberapa perubahan yang mendasar, antara lain: daerah diberikan kewenangan pemerintahan yang lebih luas kecuali yang menyangkut urusan luar negeri, moneter, peradilan, hankam dan agama. Pemerintahan Kabupaten/Kota melaksanakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta secara hirarki tidak berada di bawah Pemerintah Propinsi; Pelaksanaan otonomi daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu membiayai seluruh pelaksanaan urusan baik dengan upaya memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan berupa penggalian Pendapatan Asli Daerah (disebut PAD) maupun bagi hasil (pajak dan bukan pajak) dengan pemerintah atasannya (Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat). Sebagaimana permasalahan yang secara klasik dihadapi baik tingkat lokal, regional maupun nasional, maka unsur keterbatasan area potensi pungut di daerah, kesadaran masyarakat dan mentalitas petugas pemungut menjadi faktor utama yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Meskipun dalam perkembangan tahun senantiasa mengalami peningkatan, akan tetapi apabila diperbandingkan kenaikan PAD dengan Pendapatan Daerah secara keseluruhan,maka dirasa masih jauh dari memadai.
Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD merupakan penerimaan daerah yang dapat dijadikan sebagai modal utama serta bukti kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karenanya, guna menunjang pembiayaan tersebut maka daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang potensial. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, yang melekat pada pengertian otonomi daerah. Salah satu sumber PAD yang cukup penting bagi daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah memiliki peranan yang cukup penting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena besarnya dukungan atau sumbangan penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan daerah sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dengan seluruh komponen masyarakat menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dari pendapatan asli daerah disektor pajak menjadi tolak ukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal. Dalam terwujudya tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut mempunyai peran penting guna mendukung kelangsungan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk
salah satu diantarantya adalah pajak. Sebagai negara hukum telah diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, dan pajak juga bertujuan
untuk
meningkatkan
kemakmuran
dan
kesejahteraan
rakyat.
Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangkaian pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan Negara (Tesis,http://eprints.undip.ac.id/15942/1/suwarno.pdf). Pemerintah menyadari bahwa untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak diperlukan sistem dan peraturan perpajakan yang memadai serta mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat serta dapat menjamin peningkatan pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan yang diharapkan. Langkah nyata yang telah diambil pemerintah adalah memberikan hak otonomi atas daerah untuk mendapatkan keuangan sebagai biaya untuk mengembangkan daerahnya, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak untuk dikelola dan diatur oleh daerah yang bersangkutan sebagai langkah kepanjang tanganan dari pemerintah pusat. Masalah yang timbul antara lain adalah perlunya pengetahuan dan keahlian tersendiri dalam menangani masalah perpajakan bagi semua pihak yang terlibat,
kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan masalah pengawasan dari kantor pajak sendiri. Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelolah oleh Pemerintah Kabupaten Bombana tersebut adalah pajak reklame. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11 dan 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 bahwa: Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bombana. Pajak reklame di Kabupaten Bombana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Di dalam Pasal 3 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame dan Objeknya adalah: a.
Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film/slide; dan Reklame peragaan.
Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah. Pajak
reklame
seharusnya
cukup
potensial
untuk
mempengaruhi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan. Namun yang menjadi masalah di Kabupaten Bombana adalah realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bombana beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 5 agustus 2015 didapatkan data, bahwa realisasi pajak reklame dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Presentasi penerimaan pada tahun 2012 hanya mencapai 85,82%, tahun 2013 sebanyak 91,11%, dan pada tahun 2014 menjadi 97,96%. Ini berarti realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bombana tidak pernah mencapai target atau melebihi dari target.
Ini dikarenakan masih adanya wajib pajak sering tidak membayar pajak sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam kenyataannya, masih ada diantara wajib pajak yang memasang reklame tetapi tidak membayar pajak atau mangkir melupakan kewajibannya sebagai wajib pajak. “Memang tidak bisa dipungkiri kalau di Kabupaten Bombana tidak pernah mencapai dari target penerimaan pajak reklame ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak reklame dalam membayar pajak reklamenya. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana pada tanggal 11 Agustus 2015).
Dari masalah tersebut maka disinilah Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terhadap permasalahan di bidang reklame. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklamenya, yang di mana pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bombana sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka Dari permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul: “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bombana (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana)”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :
1.
Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Bombana?
2.
Hambatan apakah yang dihadapi oleh pemungut pajak reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bombana?
C. Tujuan Penelitian 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten bombana.
2.
Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemungut pajak reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bombana.
D. Manfaat Penelitian Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, antara lain: 1.
Manfaat Teoritis Memberikan masukan pengetahuan dalam pengembangan bagi ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara tentang kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame dan kontribusinya dalam
meningkatkan
pendapatan asli daerah Kabupaten Bombana. 2.
Manfaat Praktis a.
Bagi Penulis Penelitian ini merupakan kesempatan untuk melatih sikap berfikir kritis terhadap permasalahan yang dihadapi dan memperluas pengetahuan
masalah perpajakan khususnya pajak reklame dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). b.
Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya kewajiban membayar pajak dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah.
c.
Bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran, sehingga diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Pajak 1.
Pengertian Pajak Definisi mengenai pajak banyak ditulis oleh penulis-penulis yang ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda. Namun bila kita amati, berbagai definisi yang berbeda-beda itu mempunyai inti atau tujuan yang sama, hanya kadang-kadang terdapat suatu kesan bahwa membayar pajak adalah merupakan suatu paksaan dan kadangkadang memberi kesan bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari definisi pajak. Menurut
Mardiasmo
dalam
bukunya
“perpajakan”
(2001:8)
mendefinisikan bahwa: Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa unsur-unsur pajak adalah : a.
b.
Iuran masyarakat kepada kas negara dalam arti yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara dengan alasan apapun pihak swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak. Berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya menurut Undang-Undang yang berlaku.
c.
d.
e.
Tanpa jasa timbal balik (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk dalam arti bahwa jasa timbal balik atau kontra prestasi yang diberikan negara kepada rakyatnya tidak dapat dihitung secara langsung kepada besarnya jumlah pajak. Untuk membiayai pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
Dari ke lima unsur tersebut, maka unsur yang paling menonjol adalah unsur “paksaan” yang mempunyai arti bahwa bila utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap wajib pajak. Serta kewajiban membayar pajak harus timbul dari kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban dan bukan karena terpaksa. 2.
Fungsi Pajak dan Pembagian Jenis Pajak a.
Fungsi Pajak Menurut Pasal 23 A Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang”. Ini berarti bahwa di Indonesia suatu pungutan pajak harus berdasarkan
Undang-Undang,
yang
lebih
lanjut
berarti
harus
mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa berbagai fungsi pajak menurut Muqodim dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (2007:7) antara lain: 1) Fungsi budgeter, yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang
pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazimnya disebut surplus maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. 2) Fungsi mengatur, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai suatu alat untuk tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi mengatur ini lazimnya kita lihat di dalam sektor swasta. Fungsi
pajak dalam kaitannya
dengan
pembangunan dan
kesejahteraan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata adalah sebagai berikut: (Ibid:8) 1) Fungsi Budgeter Pajak merupakan sumber keuangan negara yang digunakan dalam pembiayaan negara serta menempati posisi yang sangat vital dan dominan dalam APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah dan rakyat melalui wakilnya di DPR. 2) Fungsi Regulasi Pajak berfungsi mengatur perekonomian secara keseluruhan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. 3) Fungsi Demokrasi Pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat dimana rakyat sadar akan bukti dan tanggung jawabnya kepada negara. 4) Fungsi Retribusi Dalam menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan sistem progressive, artinya kepada golongan yang lebih mampu dikenakan tarif yang lebih tinggi, sehingga asas keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat dapat ditegakkan.
b.
Pembagian Jenis Pajak Muqodim (1999:4) juga membagi jenis pajak sebagai berikut:
1) Jenis pajak menurut sistem pemungutannya, dibagi menjadi dua golongan, yaitu : a) Pajak langsung Adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menjadi tujuan adalah langsung pada wajib pajak itu sendiri (pihak kedua), contohnya adalah pajak penghasilan. b) Pajak tidak langsung Adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, yang menjadi tujuan adalah pihak ketiga (konsumen) sedangkan pihak kedua yaitu produsen atau pengusaha jasa, sebagai wajib pajak berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan pihak pertama yaitu fiskus, sebagai contohnya adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa. 2) Jenis pajak berdasarkan kewenangan memungut, digolongkan menjadi dua, yaitu :
a) Pajak pusat Yaitu yang menyelenggarakan di daerah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contoh Pajak penghasilan, PPN Barang dan jasa. b) Pajak daerah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten untuk pembiayaan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 3) Jenis Pajak berdasarkan sifatnya, dibagi sebagai berikut : a) Pajak yang bersifat perorangan atau subyektif, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada dirinya, keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. b) Pajak yang bersifat kebendaan atau obyektif, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya. 4) Jenis pajak menurut golongannya, adalah: a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang
lain. Dalam arti administratif pajak-pajak langsung ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan surat ketetapan pajak. b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan pada orang lain, yang menjadi tujuan adalah pihak ketiga. Pihak kedua sebagai wajib pajak berfungsi memungut pajak tidak langsung untuk kepentingan fiskus. 5) Jenis pajak menurut sifatnya, adalah: a) Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya berpangkal pada diri orangnya (subyeknya), keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul wajib pajak diukur dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak. b) Pajak objektif, adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya, dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya. 6) Jenis pajak menurut wewenangnya adalah : a) Pajak pusat atau negara, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang dipungut pemerintah pusat dapat digolongkan sebagai berikut : (a) Yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak antara lain : Bea materai, Pajak Penghasilan, IPEDA, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Kekayaan dan Pajak Lelang. (b) Yang dikelola Direktur Jenderal Moneter adalah : Pajak Minyak Bumi. (c) Yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain: Bea masuk, Pajak penjualan impor dan pajak pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Ekspor. b) Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh daerah atau propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Dari fungsi pajak tersebut maka dapat dikatakan bahwa pajak dipungut pemerintah merupakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penerimaan dalam negeri.
Disamping itu pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, misal pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Untuk jenis pajak berdasarkan kewenangan memungut dibagi menjadi dua, yaitu : a. b.
Pajak pusat Adalah yang menyelenggarakan di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat. Pajak daerah Adalah wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah (propinsi, kabupaten). Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. b.
Pajak subyektif adalah yang pemungutannya berpangkal pada dirinya Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya. Sedangkan pajak menurut jenisnya dapat diartikan bahwa pajak
langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang menjadi tujuan adalah pihak ke tiga (konsumen), sedangkan pihak ke dua (produsen). 3.
Syarat-Syarat Pemungutan Pajak Agar tercapainya suatu keseimbangan dalam pemungutan pajak maka ditetapkan syarat-syarat pemungutan. Dalam buku Mardismo “Perpajakan” (2000:2) menyebutkan syarat-syarat tersebut yaitu:
a.
Pemungutan pajak harus adil: Adil dalam pemungutan pajak meliputi adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, dimana mencari keadilan disini adalah dengan mengusahakan agar dalam pemungutan pajakdilaksanakan secara umum dan merata.
b.
Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk warga maupun negara.
c.
Tidak mengganggu perekonomian. Kebijakan pemungutan pajak diusahakan supaya tidak menghambat jalannya perekonomian, sehingga tidak merugikan kepentingan umum dan tidak menghalangi usaha rakyat, dalam usaha menuju kesejahteraan.
d.
Pemungutan pajak harus efisien. Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dalam permasalahan pajak yang rumit.
e.
Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak yang simpel dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh wajib pajak.
Dalam persyaratan yang di tetapkan di atas dapat di simpulkan bahwa: a.
b. c.
d. e.
Pemungutan pajak harus diselenggarakan secara adil dan merata yaitu dengan tidak membedakan tingkat dan kedudukan sosial dalam masyarakat, dalam hal ini semua masyarakat akan mendapatkan beban yang sama jika mempunyai kemampuan ekonomis yang sama dan semua masyarakat akan mendapatkan beban yang berbeda dengan kondisi dan keadaan ekonomis yang berbeda. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang untuk dapat mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan pajak diusahakan agar pemungutan pajak tidak menghambat kelancaran proses produksi dan perdagangan serta merugikan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan diterapkan efisiensi dalam pemungutan pajak maka akan dapat meningkatkan pendapatan dan realisasi pajak. Sistem dalam pemungutan pajak harus diterapkan secara sederhana dan mudah agar tidak menyulitkan warga dalam menghitung pajaknya.
Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 4.
Sistem Pemungutan Pajak Tunggal Anshari Setia Negara (2008:53) mengemukakan beberapa cara untuk memungut pajak. Cara tersebut kemudian dibagi menurut sifatnya sebagai berikut a.
b.
Menurut Waktu Pemungutan: Berdasarkan waktu pemungutan, pajak dapat dibedakan menjadi dua. 1) Pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak (voorheffing). 2) Pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak (naheffing). Menurut Dasar Penetapan Pajak: Berdasarkan Penetapan Pajak, terdapat tiga sistem atau stelsel sebagai berikut : 1) Sistem Fiktif (Anggapan) Pada sistem ini pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu, karena itu sistem ini memakai cara pemungutan pajak voorheffing. Anggapan dalam hal ini bukan berarti sembarangan. Dasar yang dpergunakan adalah dengan memakai cara menganggap bahwa penghasilan yang diterima seseorang wajib pajak sama besarnya untuk setiap tahun pajak. 2) Sistem Riil (Nyata) Pada sistem ini pemungutan pajak didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan baru dapat diketahui dan dipungut setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan (naheffing). Pajak yang dipungut dalam sistem ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga nilai keadilannya tinggi. 3) Sistem Campuran Sistem ini merupakan sistem campuran antara sistem anggapan dan sistem nyata. Sistem ini merupakan upaya untuk menghapus atau
mengurangi kelemahan kedua sistem tersebut. Mekanisme sistem ini, pada awal tahun besarnya utang pajak yang dikenakan pada wajib pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan sehingga pada awal tahun itu sudah dapat dikenakan surat ketapan pajak fiktif. Setelah tahun pajak berkahir, utang pajak dikoreksi dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata, dan pada saat itu dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak final. c.
Menurut yang Menetapkan Pajaknya Menurut yang menetapkan pajak, sistem ini kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu : 1) Official Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah selaku fiscus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif sehingga wajib pajak baru mengetahui adanya utang pajak setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2) Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak dalam hal ini bersifat aktif karena ikut menentukan besar pajaknya mulai dari menghitung, menyetor hingga melaporkan misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 3) With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga bukan fiscus maupun wajib pajak. Sistem ini dapat dilihat dalam Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 misalnya dalam instansi pemerintah, pihak ketiganya adalah bendaharawan pemerintah yang bertanggungjawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan.
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah 1.
Pengertian Pajak Daerah Pajak daerah adalah : “Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan
rumah tangga pemerintah daerah tersebut”. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah: Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadai atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga ditetapkan lima jenis pajak propinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota 2.
Objek Pajak Daerah
Objek pajak pada setiap jenis pajak daerah tidak ditetapkan secara tegas, tetapi menyerahkan kebijakan seutuhnya pada peraturan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu Propinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak. (Marihot P. Siahaan, 2004:141) Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek pajak daerah diserahkan sepenuhnya Sehingga kepada pemerintah daerah untuk memberikan batasan dan klasifikasi terhadap objek pajak yang bersangkutan. Namun di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek pajak daerah di bagi atas: a.
b.
Jenis Pajak Propinsi, terdiri atas: 1) Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pajak Air Permukaan; dan 5) Pajak Rokok Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7) Pajak Parkir; 8) Pajak Air Tanah; 9) Pajak Sarang Burung Walet; 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3.
Subjek dan Wajib Pajak Daerah Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.
4.
Asas Pemungutan Pajak Daerah Dalam skripsi, Indra Widhi Ardiasyah asas pemungutan pajak daerah sebagai berikut: a. b. c.
Harus ada kepastian hukum Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong Masalah pajak harus jelas
d.
Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden. Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut
asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: a.
Prinsip kesamaan : Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.
b.
Prinsip Kepastian Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
c.
Prinsip Kecocokan Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame 1.
Pengertian Pajak Reklame Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 dijelaskan Bahwa: Ayat 11 : Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame Ayat 12 : Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak reklame untuk di Kabupaten Bombana berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 2.
Objek Pajak Reklame Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah kabupaten/kota. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana menyebutkan penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: a. b. c.
Reklame papan; / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya; Reklame Kain; Reklame Melekat, Stiker;
d. e. f. g. h. i. j. 3.
Reklame Selebaran; Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film / slide; dan Reklame peragaan.
Subjek dan Wajib Pajak Reklame Pada pajak reklame subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame. Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. (Marihot P. Siahan, 2004:105) Pemungutan pajak reklame didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. D. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah Indra Widhi Ardiansyah (2005:6) mengemukakan bahwa: Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa: “tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”. Sementara itu CST. Kansil dan Christine Kansil (2004:11) mengemukakan bahwa: Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka self supporting dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan
penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standart pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. (Ibid:62)
Sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diuraikan di atas, telah diatur secara rinci dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut: 1.
Pendapatan Asli Daerah a.
Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
b.
Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
c.
Badan Usaha Milik Daerah Bagian Badan Usaha milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d.
Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah
Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut Undang-Undang. 2.
3.
Dana Perimbangan a.
Bagi Hasil Pajak;
b.
Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
c.
Dana Alokasi Umum.
Lain-Lain Penerimaan yang Sah Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai sumber keuangan yang dapat digali dari daerahnya sendiri atau disebut juga pendapatan asli daerah. Berikut penjelasan uraian dari sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah: a.
Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.
b.
Hasil Perusahaan Daerah Marsono (1986:93) menuturkan bahwa jika dilihat dari asal usul pendirian suatu perusahaan daerah, perusahaan daerah digolongkan sebagai berikut:
1) Perusahaan daerah yang berasal dari perusahaan asing yang dinasionalisasikan oleh pemerintah atau yang diserahkan kepada pemerintah daerah. 2) Perusahaan daerah yang berasal dari perusahaan negara yang diserahkan kepada perusahaan daerah. 3) Perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah baik dengan modal seluruhnya atau sebagian yang merupakan kekayaan daerah. Dari penggolongan tersebut dapat di simpulkan bahwa perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah baik yang berasal dari perusahaan asing, perusahaan negara maupun perusahaan pemerintah daerah yang dapat memberikan hasil bagi daerah berupa dana pembangunan daerah untuk Anggaran Belanja Daerah. c.
Pendapatan lain-lain yang sah Sumber pendapatan ini tidak tergolong pada sumber pendapatan murni daerah ataupun pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah. Santoso (1997:106) mengungkapkan bahwa yang termasuk dalam sumber pendapatan ini adalah: 1) Hasil insidentil dari penjualan barang atau jasa milik pemerintah daerah. 2) Sumbangan dari pihak ke tiga 3) Penerimaan bunga dari saham bank pembangunan daerah. 4) Jasa Giro 5) Penerimaan Usaha Dinas 6) Penerimaan lain-lain
d.
Dana Perimbangan Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 1 ayat (18) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah adalah : “Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Santoso Brotodiharjo (1995:105) menuturkan, Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah berupa sumbangan dari pemerintah diberikan, dalam bentuk: 1) Ganjaran yang merupakan suatu bentuk pemberian terarah dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi baik kepada Daerah Tingkat I maupun Tingkat II. 2) Subsidi daerah otonomi merupakan subsidi yang diberikan untuk gaji pegawai dan tunjangan pangan, besarnya subsidi daerah yang diberikan oleh pemerintah didasarkan atas daftar gaji nominatif pegawai daerah dan pegawai sipil yang diperbantukan pada daerah otonomi masing-masing. Disamping sumbangan tersebut ada yang diberikan dalam bentuk bantuan dengan Instruksi Presiden dan peraturan lainnya. Selain itu juga dalam bentuk sumbangan yang diberikan secara insidentil kepada pemerintah daerah, misalnya untuk penanggulangan bencana alam atau musibah lain yang memerlukan bantuan pemerintah. Baik ganjaran maupun subsidi tersebut merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pemberian Pemerintah yang juga digunakan untuk Anggaran Pembelanjaan Daerah. Adapun pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut : a.
Bagi hasil Pajak Yang termasuk pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak menurut
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: 1) 2) 3) 4) b.
Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Bagi Hasil PPH 21, Bagi Hasil Pajak Lainnya
Bagi Hasil Bukan Pajak Yang termasuk pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bukan pajak dalam dana perimbangan adalah : 1) 2) 3) 4) 5)
c.
Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royaltie) Minyak Bumi Gas Alam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
Dana Alokasi Umum (Lain-lain Penerimaan Yang Sah) Pendapatan yang berasal dari Penerimaan Lain-lain yang Sah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi dua, antara lain : 1) Penerimaan dari Propinsi : (a) Pajak Kendaraan Bermotor (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (d) Pajak Air Permukaan (e) Pajak Rokok 2) Pajak Daerah Tingkat II terdiri atas 11 (sebelas) jenis : (a) Pajak Hotel (b) Pajak Restoran (c) Pajak Hiburan (d) Pajak Reklame (e) Pajak Penerangan Jalan (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(g) (h) (i) (j) (k)
Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Di samping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan berdasarkan peraturan masing-masing daerah.
E. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Menurut kamus umum bahasa Indonesia wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan kena pajak (PKP). Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Nugroho, 2006). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System.
BAB III METODE PENELITIAN Untuk memperoleh hasil yang obyektif maka dalam penulisan dibutuhkan data atau informasi yang relevan dengan masalah yang dibahas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: A. Metode Pendekatan Metode pada dasarnya adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Maka dalam hal ini tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam menempuh harus relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta teoriteori yang telah ditinjau, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat dari segi peraturan tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame selain itu melihat kondisi dan kenyataan yang ada di masyarakat. B. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana. Pemilihan lokasi ini karena memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan serta pendapatan yang masuk penerimaan daerah Kabupaten Bombana dan terdapat pertimbangan bahwa Kabupaten Bombana termasuk daerah yang memiliki potensi
cukup besar dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak. Hal ini menandakan potensi pendapatan pajak akan berkembang secara besar sehingga dapat melihat pengaruh pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. C. Jenis dan Sumber Data Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana terkait dengan masalah kepatuhan wajib dalam pembayaran pajak reklame. 1.
Data Primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer berkaitan langsung dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk tujuan penelitian. Penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yang terkait dalam bentuk hasil wawancara hasil observasi.
2.
Data Sekunder Yaitu data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis, berasal dari pihak yang bukan penulis sendiri. Data yang diperoleh dari hasil dengan mencatat atau mengutip langsung dokumen-dokumen dari objek penelitian atau dari literatur yang berkaitan dengan bahan penelitian, misalnya laporan keuangan dan daftar serta keterangan yang diterbitkan/ tidak diterbitkan.
D. Informan Penelitian
Berdasarkan hasil studi pendahulauan yang dilakukan penulis, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah:
1.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
2.
Kepala Bidang Pendataan, Pengawasan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana; dan
3.
Kepala Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
4.
Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
E. Teknik Pengumpulan Data 1.
Observasi dan Wawancara Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada objek yang diteliti, meminta keterangan serta penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait, responden dalam penelitian ini yaitu pejabat Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah, Kepala Seksi Pendataan, Pengawasan dan Penetapan, dan Kepala Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
2.
Studi Dokumen atau Bahan Pustaka
Data yang diperoleh dengan mencari dan mendapatkan data yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan dan peraturan-peraturan yang membahas tentang pajak daerah, utamanya pajak reklame. Selain itu juga bahan dan data dicari melalui penelusuran internet, dokumen-dokumen dari objek penelitian dan literatur berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan bahan penelitian.
F. Teknik Analisis Data Dalam melakukan analisis untuk memecahkan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai faktafakta serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan, dan akhirnya menarik kesimpulan. G. Defisini Operasional 1.
Kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.
Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan
pajak
kepada
Wajib
Pajak
serta
pengawasan
penyetorannya. 3.
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.
4.
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1.
Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati, Tugas Dinas Pendapatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan disentralisasi dibidang Pendapatan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi: a. b. c. d. e.
Menyusun kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah; Pemberian pelaksanaan pelayanan umum lintas kecamatan dibidang pendapatan daerah; Pembinaan teknis dibidang pendapatan; Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas; dan Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bombana mempunyai kewenangan: a. b. c. d. e. f.
Perencanaan dan pengendalian dibidang pendapatan daerah; Penelitian yang mencakup obyek-obyek pemungutan pajak dan retribusi wilayah kabupaten dibidang pendapatan daerah; Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja; Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah; Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah; dan Pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana memiliki susunan organisasi dan tata kerja Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang terdiri atas: a. b.
Kepala Dinas Sekretaris yang terdiri dari: - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan perlengkapan; - Sub Bagian Perencanaan.
c.
Bidang Bina Program, yang terdiri dari: - Seksi Penyusunan Program; - Seksi Evaluasi dan pelaporan. Bidang Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari: - Seksi Pendaftaran dan Pendataan; - Seksi Penetapan dan Dokumentasi Bidang Penagihan dan Pembukuan - Seksi Penagihan dan Pendapatan Asli Daerah; - Seksi Pembukuan. UPTD Kelompok Jabatan Fungsional
d.
e.
f. g. 2.
Kondisi Keuangan Kabupaten Bombana a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Pengertian otonomi bagi Pemerintah daerah sebenarnya bukan status ekonomi dibidang keuangan saja, melainkan mencakup aspek tatanan birokrasi dan pelayanan publik. Ukuran yang lazim digunakan dalam pembahasan otonomi adalah otonomi ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerah dengan kata lain melihat sejauh mana kemandirian Pemerintah daerah untuk dapat membiayai tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan diwilayahnya. Kriteria yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu jumlah PAD ditambah dengan Pos Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak dibandingkan dengan total pendapatan daerah/ APBD. Secara umum Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut: 1) Tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah: a) Tuntutan tugas dan tanggung jawab yang semakin besar. b) Dengan dana yang terbatas harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. 2) Prinsip Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) a) Anggaran disusun atas azas-azas efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. b) Kejelasan klasifikasi antara anggaran rutin dan pembangunan. c) Pendapatan yang direncanakan terukur secara rasional. d) Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tersedia anggarannya. Prinsip ini dimaksudkan agar setiap dinas yang memperoleh anggaran dapat menggunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Mampu memberikan informasi yang jelas dengan tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan/proyek yang dianggarkan dan dipertanggungjawabkan. b. Keadilan Anggaran. Pengelolaan anggaran agar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tanpa memandang perbedaan. c. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 3) Arah dan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (a) Kebijakan yang dilakukan antara lain :
-
Memprioritaskan proyek kegiatan yang dapat segera mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang cepat. - Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah. - Mengembangkan sistem perencanaan dari bawah. - Mendorong masyarakat agar lebih berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan menyediakan dana stimulan. (b) Kebijaksanaan penyusunan RAPBD Kabupaten Bombana diarahkan untuk sebagai berikut: - Mencapai sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dengan semakin meningkat dalam pembangunan daerah. - Menciptakan iklim yang kondusif, yang dapat meransang kemampuan dalam membangun dan melibatkan semua lapisan masyarakat terkecil sampai dengan terbesar untuk berperan serta dengan memperhatikan perlindungan terhadap yang lemah dan memberdayakan ekonomi masyarakat. - Melanjutkan usaha-usaha untuk lebih meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. - Memantapkan peranan Pemerintah Kabupaten Bombana, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah secara nyata. Sebagaimana telah ditetapkan dalam dasar-dasar penyusunan APBD, bahwa kebijaksanaan penyusunan APBD Kabupaten Bombana untuk tahun anggaran 2012 2015, disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari: a) Pajak daerah. b) Retribusi daerah. c) Pendapatan Bagian Laba BUMD. d) Bagian pendapatan lain-lain yang sah. e) Bagi hasil pajak f) Bagi hasil bukan pajak g) Dana alokasi umum h) Dana alokasi khusus i) Pendapatan bagi hasil dari propinsi Rincian anggaran pendapatan daerah Kabupaten BombanaTahun 2002 - 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2014 (dalam rupiah) No Uraian Anggaran 2012 Anggaran 2013 Anggaran 2014 Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 1.144.600.000 1.787.500.000 2.469.452.000 2. Retribusi Daerah 2.728.000.000 7.167.605.000 8.233.051.000 Hasil Pengelolaan 3. 7.342..681.00 11.582.432.893 10.618.920.257 Kekayaan Daerah 4. Lain-Lain PAD 6.040.000.000 11.028.248.970 Total Pendapatan 11.215.281.700 26.577.538.293 32.349.672.227 Asli Daerah Bagian Dana 405.788.278.083 442.332.275.973 524.464.841.170 Perimbangan Lain-Lain Pendapatan 6.238.000.000 5.538.015.000 13.957.361.345 Yang Sah Jumlah Pendapatan 423.241.559.783 474.447.829.266 570.771.874.742 Sumber: Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana , 2014 b.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Bombana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam pendapatan subsidi. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana terdiri dari: 1) Pos Pajak Daerah, terdiri dari: a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran c) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame e) Pajak Penerangan Jalan f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g) Pajak Parkir h) Pajak Air Tanah i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 2) Pos Retribusi Daerah terdiri dari: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan b) Retribusi Persampahan atau Kebersihan c) Retribusi Pengguntingan biaya Cetak KTP d) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Capil e) Retribusi Parkir ditepi jalan Umum f) Retribusi Pelayanan Pasar g) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor h) Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah i) Retribusi Jasa UsahaTerminal j) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir k) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan l) Retribusi Jasa Usaha Rekreasi dan Olah Raga m) Retribusi Izin Mendirikan bangunan n) Retribusi Izin Gangguan o) Retribusi Izin Trayek p) Retribusi Pemeriksaan Daerah q) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak 3) Pendapatan Bagian laba BUMD a) Bagian Laba PDAM b) Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah c) Bagian Laba Bank Pasar Daerah 4) Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari : a) Hasil Penjualan Barang Milik daerah b) Jasa Giro c) Penerimaan Bunga Deposito d) Lelang Tanah Bendo Kelurahan dan Desa e) Dana Perimbangan Keuangan Desa f) Sewa Tanah Pengairan g) Hasil Usaha Lain-lain PAD yang sah h) Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah i) Kerugian Uang Daerah (TP/TGR) j) Bendahara Setor Kembali Dalam Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah disebutkan bahwa dalam menetapkan pungutan pajak atau jenis pajak, harus dengan penetapan peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu. Sehubungan dengan belum diundangkannya/ ditetapkannya Perda yang baru sebagai pelaksanaan pungutan pajak daerah sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pasal 2 menyebutkan : “Semua peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diajukan kepada menteri dalam negeri untuk mendapat pengesahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan tersebut”.
Jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana: a) Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. b) Pajak Restoran adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang di sediakan restoran dengan pembayaran oleh pribadi atau badan. c) Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas tontonan, hiburan keramaian/ pertunjukan umum lainnya seperti pertunjukan wayang, Bioskop dan lain sebagainya. d) Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan pada orang atau badan yang menyelenggarakan/ memasang reklame dan mendapat izin dari pemerintah daerah. Pajak reklame dipungut menurut jenis reklame yang diselenggarakan/ atau dipasang. e) Pajak Penerangan Jalan Umum adalah pajak yang dikenakan terhadap semua pelanggan PLN. Pajak ini dipungut dengan menggantikannya pada rekening listrik yang dikeluarkan oleh PLN berdasar pada tingkat tenaga yang dipakai.
f)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. g) Pajak Parkir adalah Pajak yang dipungut, yaitu pajak yang dibebankan pada pengguna parkir yang berada ditepi jalan dan parkir khusus (dalam ruangan). h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. B. Pembahasan Hasil Penelitian 1.
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundangundangan perpajakan. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak yang mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang, apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan maka wajib pajak dapat mendapatkan haknya. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.
Di Kabupaten bombana sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak khususnya pajak reklame masih tergolong rendah, inilah yang menjadi tanggungjawab pemerintah khususnya yang menangani masalah pajak untuk lebih jeli dalam melakukan tindakan-tindakan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Dalam kenyataan yang ada di Kabupaten Bombana, pihak dari pemungut pajak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana telah berusaha keras untuk mengatasi masalah wajib pajak yang tidak patuh. Yakni melaksanakan pengawasan sesering mungkin. Menurut Penuturan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana saat diwawancarai pada tanggal 28 agustus 2015 bahwa: “Adapun jenis pengawasan yang kami lakukan dalam pengelolaan pajak reklame yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasa tidak langsung, bentuk pengawasan langsungnya yakni mendatangi langsung wajib pajak reklame yang sudah menunggak dan member peringatan agar pajaknya segera di bayarkan, pengawasan tidak langsungnya yaitu dengan mengirimkan surat kepada pemilik reklame yang menunggak agar segera membayar tunggakannya tersebut. Selanjutnya proses pengawasan yang dilakuka ialah melakukan pemantauan dilapangan dan menyesuaikan data yang telah diperoleh, dan pengawasan ini kami lakukan secara terpadu setiap 4 (empat) bulan sekali.”.
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana melakukan 2 jenis pengawasan yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung serta melakukan pemantauan dilapangan berdasarkan data yang diperoleh. Pengawasan ini dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali secara terpadu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendataan, Pengawasan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana saat diwawancarai pada tanggal 28 agustus 2015, juga mengatakan bahwa: “Kami selalu melakukan pengawasan langsung. Memantau letak dan kondisi reklame di lapangan serta sering mendatangi pihak yang malas melakukan pembayaran dan kepada pihak yang jatuh tempo”. Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 agustus 2015 kepada Bapak Sarjudin (SR) selaku wajib pajak reklame menyatakan bahwa: ”Masalah pengawasan, ia ada beberapa pihak berwenang yang selalu datang memantau reklame-reklame yang kami pasang dan mendatangi kami jika kami telat melakukan pembayaran”. Adapun penuturan Bapak Andri selaku wajib pajak saat diwawancarai pada tanggal 29 agustus 2015, mengemukakan bahwa: “Pihak kami memang terkadang terlambat melakukan pembayaran karena ada kalanya keuntungan kami juga menurun sehingga belum melakukan pembayaran, dan jika terlambat kami selalu ditegur tapi kami berusaha untuk memberi pengertian kepada pihak terkait agar diberi waktu.
Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan menambahkan saat saat diwawancarai pada tanggal 28 agustus 2015 mengenai wajib pajak yang menunggak, beliau mengungkapkan bahwa: “Tidak bisa pungkiri bahwa diwilayah kabupaten bombana masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak reklame yang menunggak apalagi dengan semakin bertambahnya jumlah pemasang reklame di Kabupaten Bombana dari tahun ketahun, ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyaknya wajib pajak reklame yang menunggak”.
Berikut ini jumlah wajib pajak reklame yang menunggak dari tahun 20122014. Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak Dari Tahun 2012-2014 Jumlah Wajib Pajak Wajib Pajak Wajib Yang Yang Patuh Persentase Pajak Menunggak 2012 421 WP 127 294 69,83 % 2013 448 WP 130 318 70,98 % 2014 487 WP 145 342 70,22 % Sumber: Data Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana, 2014 Tahun
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah wajib pajak reklame yang menunggak adalah 127 WP dari 421 WP dengan kata lain jumlah wajib pajak yang patuh adalah 294 atau persentase sebesar 30,17 %, tahun 2013 jumlah wajib pajak reklame yang menunggak adalah 130 WP dari 448 WP dengan kata lain jumlah wajib pajak yang patuh adalah atau persentase sebesar 70,98 %, dan pada tahun 2014 jumlah wajib pajak reklame yang menunggak adalah 145 WP dari 487 WP dengan kata lain jumlah wajib pajak yang patuh adalah atau persentase sebesar 70,22 %.
Dari data-data diatas penulis menyimpulkan bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa di Kabupaten Bombana memang masih adanya wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajaknya. Padahal pihak dari pemungut pajak sudah sering melakukan pengawasan. Hal inilah yang harus menjadi tanggungjawab dan buah pemikiran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk mengatasi hal-hal yang mempengaruhi wajib pajak reklame yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. a.
Pemungutan Pajak Reklame Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bombana Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka pajak daerah yang dapat dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, menyebutkan Jenis Reklame yang terdapat di Kabupaten Bombana sebagai berikut: a.
Reklame Megatron adalah jenis reklame yang menampilkan teks, grafik dan gambar statis atau bergerak yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar monitor atau sejenisnya;
b.
c.
d.
e.
f. g.
h.
i.
j. k.
l.
Reklame Videotron adalah jenis reklame yang memancarkan teks, grafik, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti videotron, yang ditampilkan/ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya; Reklame Billboard adalah jenis reklame yang menggunakan bahan kayu dan atau logam, fibre glass, plastic, kaca, batu ataupun bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, baik berdiri sendiri maupun yang dipasang pada bingkai / ranka / panggung atau digantung pada bangunan / alat lain; Reklame Papan adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau logam, fibre glass, plastic, kaca, batu ataupun bahan lain yang dilekat, ditempel pada bangunan atau menyatu dengan bangunan; Reklame Baliho adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau bahan lain, seperti tripleks, kertas, karton, yang dipasang dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, yang pemasangannya bersifat sementara; Reklame Kain adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kain atau plastic, karet, terpal ataupun sejenisnya; Reklame Melekat atau Stiker adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastic, kertas, karton atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, deberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suat benda pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² (seratus sentimeter persegi) perlembar; Reklame Selebaran adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kertas, plastic, foto, atau sejenisnya yang berbentuk lembaran lepas, deselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² (seratus centimeter persegi) perlembar; Reklame Berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki atau reklame yang ditempatkan, ditempelkan pada semua jenis kendaraan baik yang digunakan didarat maupun diatas air; Reklame Udara adalah jenis reklame yang diselenggarakan diudara, baik dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain; Reklame Suara adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik; Reklame Film adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca atau bahan lain, termasuk pada layar monitor atau televisi; dan
m. Reklame Peragaan adalah jenis reklame ynag diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang, baik dengan menggunakan alat peraga atau sejenisnya. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana saat diwawancarai pada tanggal 28 agustus 2015 menuturkan bahwa: “Dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak pemerintah Kabupaten Bombana telah menyusun program kerja yang menitikberatkan pada pemungutan pajak daerah melalui visi, misi dan rencana strategis yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana”.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana menambahkan: “Konsep yang tertuang dalam program kerja serta rencana strategis tersebut diaktualisasikan dalam program kerja tahunan dan rencana tindakan. Dalam program kerja tahunan dan rencana tindakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan terdapat instrumen kontrol atas pelaksanaan program kerja yaitu berupa parameter kuantitatif maupun kualitatif yang disebut sebagai pengukuran kinerja yang akan dapat digunakan sebagai momentum evaluasi sekaligus sebagai masukan baik bagi penyusunan dan penyempurnaan program selanjutnya” (Hasil wawancara pada tanggal 28 agustus 2015)
Adapun mengenai rencana strategi dan program kerja yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana pada tanggal 28 agustus 2015, ada dua macam yaitu: a.
Renstra (Rencana Strategi) Adalah sebagai penuntun arah kebijakan pelaksanaan perpajakan daerah dalam pencapaian tujuan skala jangka pendek sampai menengah (1 s/d 3 Tahun), yaitu:
b.
1) Pelaksanaan perpajakan daerah yang menggunakan kaidahkaidah perpajakan daerah (Trilogi perpajakan) yaitu pendekatan pendaftaran, penetapan dan penagihan, serta prinsip-prinsip proses perpajakan (manfaat, keadilan, kemampuan membayar) didukung dengan sistem administrasi yang memadai serta profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya sebagai tenaga pelaksana. 2) Pelaksanaan perpajakan yang mengabdi pada kepentingan publik melalui pelayanan prima yang memenuhi asas administrasi dan legalitas. Program Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bombana. Secara deskriptif namun rinci maka program kerja tahunan harus merupakan ekspresi operatif yang memberikan kepastian tentang hal-hal yang akan dilakukan yaitu: 1) Mewujudkan perencanaan pengendalian atas pelaksanaan pajak dan retribusi daerah. 2) Mewujudkan data potensi pajak dan retribusi daerah yang aktual factual (obyektif). 3) Mewujudkan ketetapan atas seluruh data pajak dan retribusi daerah. 4) Mewujudkan penagihan atas ketetapan pajak dan retribusi daerah. 5) Mewujudkan pembukuan yang akurat dan memiliki reliabilitas. 6) Mewujudkan tingkat pemahaman perpajakan yang memadai kepada wajib pajak, wajib pungut, wajib retribusi masyarakat. 7) Rincian tindakan pemahaman perpajakan daerah adalah (a) Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana perpajakan daerah yang memadai serta Kapabilitas personil dan pelaksanaannya. (b) Mewujudkan pelayanan prima dan akurat. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor
pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan langkahlangkah aplikatif yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
Intensifikasi Intensifikasi merupakan suatu strategi pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak
dengan melakukan pemungutan terhadap jenis-jenis pajak daerah secara rutin dan terstruktur. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan beberapa upaya terhadap berbagai hambatan yang terdapat dalam setiap pajak yang dipungut, sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Seksi pendataan,
pengawasan
dan
penetapan
menangani
reklame.
Intensifikasi yang dilakukan terhadap pemungutan pajak daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bombana, sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) b.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Ekstensifikasi Ekstensifikasi merupakan suatu strategi pemerintah Kabupaten Bombana dengan melakukan perluasan terhadap obyek pajak yang berpotensi dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak. Menurut
Kepala
seksi
Pendataan,
Pengawasan
dan
Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana saat diwawancarai pada tanggal 28 agustus 2015, menyatakan bahwa:
“ekstensifikasi merupakan suatu strategi pemerintah Kabupaten Bombana untuk melakukan penerimaan dengan melakukan perluasan obyek pajak, dalam otonomi daerah yang menuntut optimalisasi dan maksimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah”.
c.
Program Reguler Program
reguler
merupakan
suatu
strategi
pemerintah
Kabupaten Bombana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dengan mengeluarkan program pendamping yang terstruktur serta tindakannya. Menurut Kepala Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana pada tanggal 28 agustus 2015 menuturkan bahwa: “strategi lain yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengaktifkan program regular sebagai berikut: 1) Pendaftaran dan Pendataan a) Inventarisasi dan pemutakhiran data tentang jumlah subyek dan obyek pajak reklame di seluruh Kabupaten Bombana. b) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) c) Membuat daftar pengirim Surat Pajak Terutang Daerah (SPTD) serta pengembaliannya yang digunakan sebagai dasar penertiban surat ketetapan pajak daerah. d) Mengadakan penataan dan pelelangan titik-titik pemasangan reklame serta mengadakan penyempurnaan prosedur pemasangan dan pemungutan pajak reklame untuk menghindari dualisme pemungutan. 2) Penetapan Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana sebagai berikut.
a) Mengadakan perhitungan penetapan pajak reklame berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan. b) Menerbitkan dan mengirim Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada para wajib pajak. c) Memberikan tembusan atas pengiriman SKPD kepada seksi penagihan dan Bendahara Khusus Penerimaan (BKP). 3) Penyetoran Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bombana harus melakukan hal-hal sebagai berikut. a) Menempatkan petugas di pos-pos/ tempat pembayaran. b) Penagihan yang dilakukan petugas dengan mendatangi wajib pajak yang karena situasi dan keadaannya tidak dapat melakukan sendiri pembayaran pajaknya. c) Penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) yang ada di DISPENDA Kabupaten Bombana. 4) Pembukuan a) Membuat pembukuan atas semua penerimaan pajak reklame yang dikelola DISPENDA Kabupaten Bombana. b) Membuat laporan tentang penerimaan pajak reklame secara harian, minggu dan bulanan. c) Membuat laporan penyetoran pajak reklame secara periodik. 5) Pengendalian dan Pengawasan a) Monitoring Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan pemungutan pajak reklame. b) Menyusun rencana kegiatan penyuluhan tentang pajak reklame. (Hasil wawancara pada tanggal 28 agustus 2015) Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah disektor pajak melakukan langkah-langkah Intensifikasi, eksentifikasi dan program regular, dan dari program yang telah direncanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana sampai dengan tahun anggaran 2015, dapat memberikan hasil yang memuaskan dengan penerimaan daerah melebihi target khususnya untuk pajak reklame.
b.
Kontribusi dan Target Realisasi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana Pengelolaan
sumber–sumber
pendapatan
asli
daerah
yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana sebagai unsur pelaksana memperlihatkan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 3 tahun terakhir yakni tahun 2012, 2013, dan 2014. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut: Tabel 3 Target Dan Realisasi Pajak Reklame Dari Tahun 2012-2014 Tahun
Target
Realisasi
Persentase
2012
Rp. 40.000.000,00
Rp. 34.247.767,00
85,82 %
2013
Rp. 71.713.062,00
Rp. 64.492.437,00
91,11 %
2014
Rp. 101.464.000,00
Rp. 99.399.000,00
97,96 %
Sumber : Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana, Tahun 2014.
Adapun target dan realisasi penerimaan pajak Kabupaten bombana tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014, anggaran tahun 2012 dengan target Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.247.767,- atau dengan pencapaian sebesar 85,82 %, pada tahun anggaran 2013 dengan target Rp. 71.713.062,- terealisasi sebesar Rp. 64.492.437,- atau dengan pencapaian 91,11 %, dan pada tahun anggaran 2014 dengan target Rp. 101.464.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.399.000,- atau dengan pencapaian 97,96 %,- .
Jika melihat tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa target pendapatan di sektor pajak reklame mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun realisasinya pajak reklame tidak pernah mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih. Peningkatan dan pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari Kontribusi Pajak Reklame sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana. Untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Bombana Tahun 2012-2014 Pendapatan Asli Realisasi Pajak Tahun Kontribusi Daerah Reklame 2012 Rp. 11.215.281.700,00 Rp. 34.247.767,00 0,30 % 2013 Rp. 26.577.538.293,00 Rp. 64.492.437,00 0,24 % 2014 Rp. 32.349.672.227,00 Rp. 99.399.000,00 0.30 % Sumber : Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana, Tahun 2014. Dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 11.215.281.700,-
Pajak
Reklame
memberikan
Kontribusi
pada
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 34.247.767,- atau dengan pencapaian sebesar 0,30 %, pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Rp. 26.577.538.293,- kontribusi Pajak Reklame sebesar Rp. 64.492.437,- atau dengan pencapaian 0,24 %, dan pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah Rp. 32.349.672,- kontribusi Pajak Reklame sebesar Rp. 99.399.000,- atau dengan pencapaian 0,30 %,
Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame mempunyai peranan atau kontribusi yang tidak cukup besar, namun Kontribusi yang dihasilkan diwujudkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana. Kegiatan realisasi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud adalah kegiatan menentukan besarnya target yang ingin dicapai dari Pajak Reklame untuk satu tahun anggaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana pada tanggal 28 Agustus 2015 mengenai realisasi Pajak Reklame
dalam
meningkatkan
pendapatan
asli
daerah,
beliau
mengemukakan bahwa: “Realisasi kami buat berdasarkan hasil analisa yang dilakukan mengenai kondisi yang dihadapi serta kondisi yang akan dihadapi diwaktu yang akan datang. Jadi, proses realisasi ini membutuhkan hasil peramalan, penentuan prioritas dan upaya pencapaian sasaran“. Berdasarkan penjelasan dan beberapa hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Bombana memberian kontribusi yang cukup tinggi dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana, namun target realisasi belum optimal dalam hal ini realisasi pemungutan di sektor Pajak reklame dari tahun 2012-2014 belum pernah mencapai dari target yang diinginkan Pemerintah Kabupaten bombana. Maka dari itu penulis beranggapan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana harus lebih jeli dalam merealisasi target Pajak Daerah di sektor pajak reklame. Karena dengan tercapainya target maka ini sangat bermanfaat bagi pembangunan di wilayah administrasi Kabupaten Bombana.
2.
Dari data diatas, penulis mendapatkan hasil dan menarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame masih sangat rendah, dimana masih banyak wajib pajak yang sering tidak melakukan pembayaran pajak. padahal jika melihat data-data yang ada, pengaruh kontribusi pajak reklame cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten bombana, Dan hasil dari penerimaan tersebut sangat membantu dalam sistem perekonomian Kabupaten Bombana. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemungut Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana Dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame tentunya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemungut pajak dalam hal ini Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana. Hambatan tersebut antara lain: a.
Kurangnya personil yang di bidang penagihan dan pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana. Kurangnya personil yang menangani masalah pemungutan pajak memang menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak pemerintah daerah khususnya di Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana saat diwawancarai pada tanggal 28 agustus 2015, beliau mengungkapkan: “Untuk sekarang ini, memang jumlah staf yang bertugas melakukan penagihan sangat minim, inilah yang menjadi permasalahan tersendiri bagi kami, apalagi jumlah wajib pajak khususnya pajak reklame tiap tahunnya makin bertambah banyak”
Berikut tabel jumlah personil penagihan dan pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana. Tabel 5 Jumlah Personil Bidang Penagihan dan Pembukuan Bidang Penagihan dan Pembukuan Jumlah Personil Penagihan 13 Orang Pembukan 9 Orang Sumber: Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bombana
Dari hasil wawancara dan tabel diatas, penulis berpendapat bahwa jumlah personil yang menangani penagihan atau yang turun kelapangan untuk menagih pajak kepada wajib pajak khususnya pajak reklame hanya 13 orang. Jika dibanding dengan jumlah wajib pajak yang makin meningkat dan jumlah wajib pajak yang menunggak dengan personil yang terbatas, maka sangat sulit bagi pihak pemungut/penagih pajak untuk melakukan panagihan secara menyeluruh. Apalagi pihak penagih/pemungut pajak tidak hanya menangani pajak reklame saja, akan tetapi semua jenis pajak yang ada di Kabupaten Bombana. Hal inilah yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana agar segera menambah personil yang menangani masalah penagihan/pemungutan pajak, guna mengantisipasi wajib pajak yang mangkir dari tanggungjawabnya.
b.
Tidak adanya regulasi atau peraturan yang lebih tegas mengatur tentang sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak reklame dalam hal ini adalah Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana saat diwawancarai pada tanggal 28 agustus 2015, beliau mengatakan:
“Pada dasarnya pemungutan/penagihan serta pengawasan sudah sering dilaksanakan, namun hambatan yang dihadapi oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah adalah tidak adanya regulasi atau peraturan yang lebih tegas mengatur tentang sanksi untuk menindak penyelenggara reklame yang nakal, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang bagaimana penindakan terhadap reklame wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak reklame”.
Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bombana harus menambah personil khususnya di bidang penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana serta mengeluarkan Peraturan yang lebih tegas mengenai tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahanpermasalahan tersebut, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang sanksi yang harus diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak reklame. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak ada lagi wajib pajak yang menunggak dan realisasi pajak reklame dapat terpenuhi atau melebihi dari target yang ditentukan. Apalagi jumlah target pajak reklame dari tahun ketahun makin meningkat. Dengan
adanya
otonomi
pembangunan
daerah
merupakan
daerah
pelaksanaan
tanggung
jawab
pemerintahan Pemerintah
dan
Daerah,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar termasuk pembangunan bila ada sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaannya satu diantaranya dari sektor pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana sebagai Dinas yang diberi wewenang dalam pemungutan pajak harus mengambil langkah-langkah positif seperti, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan daerah yang diikuti dengan
rencana strategi yang diaktualisasikan dalam program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh hasil yang optimal untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Program dan rencana tersebut secara terbukti dapat memberikan hasil yang maksimal dari tahun ketahun. Dari data diatas, penulis mendapatkan hasil bahwa hambatan yang dihadapi oleh pemungut pajak dalam hal ini adalah pihak dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bombana adalah kurangnya personil yang menangani masalah pemungutan pajak yakni personil dari Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bomabana. Padahal personil dari pemungutlah yang sangat berpengaruh penting dalam merealisasi pendapatan di sektor pajak khususnya pajak reklame yang ada di kabupaten bombana, guna untuk mecapai target realisasi yang telah ditetapkan. Dan masalah selanjutnya adalah tidak atau belum adanya regulasi atau peraturan dalam hal ini peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang lebih tegas mengatur tentang sanksi apa yang harus diberikan kepada wajib pajak yan tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak khusunya pajak reklame. Padahal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah wajib pajak yang mangkir dari tanggungjawabnya. Karena selama ini wajib pajak yang melakukan keterlambatan ataupun yang yang tidak sama sekali melakukan pembayaran pajak tidak pernah mendapatkan sanksi yang lebih tegas ataupun dalam bentuk penertiban.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1.
Kepatuhan
wajib
pajak
dalam
pembayaran
pajak
reklame
dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di bombana masih tergolong belum efektif, hal ini dibuktikan bahwa masih adanya wajib pajak reklame yang menunggak pembayaran pajaknya. Hal inilah yang menyebabkan tidak terealisasinya pajak reklame dari target yang telah ditentukan. 2.
Hambatan yang dihadapi pemungut pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten bombana adalah kurangnya personil yang menangani penagihan/pemungutan dan belum adanya regulasi atauran peraturan dalam hal ini peraturan daerah atapun peraturan bupati yang mengatur tegas tentang penyelenggaraan reklame di kabupaten bombana.
B. Saran 1.
Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame sebaiknya melakukan pihak pemerintah daerah kabupaten bombana melakukan penyuluhan serta sosialisasi terkait masalah pajak khususnya pajak reklame sesering mungkin guna mengantisipasi terjadinya wajib pajak yang sering mangkir dari tanggungjawabnya, dan melakukan program diklat secara bertahap untuk meningkatkan kinerja dari para pegawai agar lebih profesional serta mewujudkan aparat perpajakan yang bersih sebagai pendorong peningkatan penerimaan daerah.
2.
Strategi yang diambil pemerintah Kabupaten Bombana hendaknya dapat meminimalisasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemungut pajak reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bombana, yakni: Melakukan penyempurnaan terhadap sistem perpajakan serta melakukan pemungutan pajak secara intensif, melakukan penambahan personil yang menangani masalah pemungutan pajak, menetapkan Peraturan Daerah untuk yang lebih tegas mengatur tentang sanksi yang harus diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan koordinasi dengan DPRD dalam penyusunan APBD Kabupaten Bombana.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Mardiasmo, 2001, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta. Muqodim, 2007, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Gramedia, Jakarta. Muqodim, 1999, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Gramedia, Jakarta. Tunggal Anshari Setia Negara, 2008, Pengantar Ilmu Perpajakan, Bayumedia Publishing, Malang. Marihot P. Siahaan, 2004, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Indra Widhi Ardiansyah, 2005, Analisis Kontribusi Pajak Restoran dan Hotel Terhadap PAD Purworejo, Skripsi Fakulltas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. CST. Kansil dan Christine Kansil, 2004, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta. Marsono, 1986, Pajak Daerah, Gramedia, Jakarta. Santoso Brotodiharjo, 1997, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung. Data BPS Kab. Bombana, 2014, Kabupaten Bombana dalam Angka B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame C. Internet www.bombanakab.go.id browsing pada tanggal 25 Agustus 2015 http://eprints.undip.ac.id/15942/1/suwarno.pdf
