Sistem Sertifikasi kompetensi dan Pengembangannya pada Unit Pendidikan berbasis Kompetensi
Disampaikan pada Sosialisasi SKKNI Kominfo, 1 April 2015: Bonardo Aldo Tobing Komisi Perencanaan dan Harmonisasi Kelembagaan, BNSP.
[email protected] 081314115000
2015
Latar belakang Kesejahteraan rakyat
Pertumbuhan ekonomi
Daya saing • Produktivitas • Efisiensi • SDM berkualitas
Nasional, Regional, Internasional
STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Pendidikan dalam masyarakat (Community Education)
Pelatihan berbasis kompetensi
SDM KOMPETEN
Sistem/pola kerja industri berbasis kompetensi
Pendidikan berbasis kompetensi
Target
Sumber: BPS, Susenas, Sakernas , Berita statistik bulan Pebruari 2012 Lulusan pelatihan dan penempatan oleh Ditjen Binalattas
NO
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
Lulusan Pendidikan (orang)
Jumlah Penganggur Orang (juta)
%
1
≤ SD
55.510.000
2,13
3,69
2
SMP
20.290.000
1,72
7,80
3
SMA
17.200.000
1,98
10,34
4
SMK
9.430.000
0,99
9,51
5
DIPLOMA
3.120.000
0,25
7,50
6
UNIVERSITAS
7.250.000
0,54
6,95
112.800.000
7,61
6,32
Jumlah
Sumber: Berita resmi Statistik BPS (Mei 2012)
Dasar pemikiran kebijakan sertifikasi kompetensi profesi tenaga kerja. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional. (PP23/2004). Pengakuan kompetensi melalui sertifikasi adalah hak tenaga kerja yang telah kompeten. (pasal 18 UU 13/2003). Undang-Undang Perindustrian 3/ 2014: Setiap Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib mempekerjakan tenaga kerja industri yang memenuhi standar kompetensi UU 20/2004: SISDIKNAS UU 12/2012: DIKTI PERMENDIKBUD 81/2014 ttg: Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi Tuntutan industri, organisasi, masyarakat akan kompetensi tenaga kerja/profesi dalam memproduksi produk atau jasa. Sistem industri/organisasi menuntut personel harus kompeten dan terpelihara kompetensinya. Memastikan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Mempersiapkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dalam persaingan global dalam perdagangan jasa.
Manafaat sertifikasi NO
PEMANGKU KEPENTINGAN
1.
Industri/organi sasi
• Membantu industri/organisasi meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. • Membantu industri/organisasi dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya. • Membantu industri/organisasi dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.
2.
Tenaga kerja
• Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi. • Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. • Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi. • Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara • Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja
3.
Lemdiklat
• Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. • Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat. • Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi. • Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserya didik selama proses diklat.
MANFAAT
KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI
SERTIFIKASI KOMPETENSI
MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI
REGISTRASI/ LISENSI PROFESI
MEMASTIKAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN PENERAPAN WAJIB
SKKNI Sertifikasi pendidikan & Pelatihan
LEMBAGA PENDIDIKAN & LEMBAGA PELATIHAN
Sertifikasi kompetensi
Registrasi/lisensi personil
LSP
OTORITAS KOMPETEN
Sistem Sertifikasi Profesi
UU 12/2012: DIKTI
Pasal 18 1)
Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
2)
Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
3)
Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
4)
Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
5)
Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
UU No.13 Tahun 2003
Pasal 3 BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
Pasal 4 1. Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.
PP No.23 Tahun 2004
PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Perbaikan Berlanjut
Verifikasi Standar Kompetensi
PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI
Regulasi: •Wajib, •Disarankan •Sukarela
Lisensi LSP Pihak 1, 2, & 3.
Sertifikasi
Lisensi Lembaga Profisiensi Kooperasi
Harmonisasi
Notifikasi
Klasifikasi LSP:
LSP pihak ketiga LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP
LSP pihak kedua LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
LSP pihak kesatu industri LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
Mengembangkan Sertifikasi Profesi Pada Pendidikan Vokasional
1. Memastikan Sistem Pendidikannya berbasis kompetensi. 2. Mengembangkan TUK. 3. Mengembangkan kelembagaan sertifikasi Pihak 1 pendidikan.
1. Memastikan Sistem Pendidikannya berbasis kompetensi. Standar Kompetensi
PBK
Kerangka Kualifikasi Strategi dan Materi Pembelajaran
Asesmen & sertifikasi
LINK & MATCH SKEMA SERTIFIKASI
Standar Kompetensi PP 31/2006
SKKNI STANDAR INTERNASIONAL STANDAR KHUSUS
Adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.
DESKRIPSI UMUM KKNI a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
2. KERANGKA KUALIFIKASI KKNI S3
Subspesialis
S2
Spesialis
8
Profesi
7
S1
9 AHLI
6
D IV
5
D III
TEKNISI/ANALIS
4
D II DI Sekolah Menengah Umum
2012
Sekolah Menengah Kejuruan
3
2 1
OPERATOR
SKKNI: KEMAMPUAN TELUSUR , LINK AND MTCH SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP INDUSTRI PENERAPAN PADA ORGANISASI/IND USTRI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN KERJA
SERTIFIKASI
Judul SOP
Judul Unit
Judul Learning material
Skema sertifikasi unit kompetensi
Ruang lingkup SOP
Deskripsi unit
Ruang lingkup diklat
Ruang lingkup asesmen
Langkah-langkah proses
Elemen
Elemen asesmen
Instruksi kerja
KUK
Pencapaian hasil pembelajaran (LO)
Spesifikasi sesuai dengan konteks
Batasan Veriabel
QA
Panduan Penialaian
Kriteria evaluasi belajar
Kriteria pencapaian Kompetensi
Kontektualisasi diklat
Kontektualisas asesmen dan spesifikasi
evaluasi
Penduan asesmen
Memastikan Strategi dan Paket pembelajaran berbasis kompetensi Strategi: o Parameter/komponen strategi pembelajaran, mencakupi
standar kompetensi,sesuai level, strategi dan materi pemebelajaran traceable terhadap standar kompetensi o Kerangka kerja strategi pembelajaran dikembangkan dari materi pembelajaran ≈ judul unit, Learning outcome ≈ elemen kompetensi, dan indicator kompetensi ≈ kriterai unjuk kerja) o Pertimbangan pengembangan materi dan struktur strategi pembelajaran yakni dengan batasan variable standar kompetensi, benchmark yang kontekstual (SOP industri, standar produk, standar sistem industri). o Kajian Strategi Pembelajaran dilakukan melalui Tracer study need assessment, identifikasi kualifikasi KKNI dan Okupasi, identifikasi skema sertifikasi dan standar kompetensi, mengembangkan modul pendidikan, pelaksanan pembelajaran, asesmen dan sertifikasi, serta identifikasi penempatannya, serta evaluasi pencapaian Tracer study need assessment.
Asesmen dan sertifikasi kompetensi
Asesmen berbasis kompetensi: Proses pengumpulan bukti-bukti dan membuat keputusan-keputusan tentang apakah kandidat mencapai atau tidak kompetensi. criterion referenced or standardsbased assessment. Participatory
Competency-Based Assessment (CBA) Proses pengumpulan bukti-bukti dan membuat keputusankeputusan tentang apakah kandidat mencapai atau tidak kompetensi. criterion referenced or standards-based assessment.
Criterion referenced Evidence-based Participatory
Asesmen
Formatif
Sumatif
• Asesmen dilakukan dalam proses pembelajaran, untuk memastikan setiap elemen kompetensi dapat dicapai. • Untuk memonitor pencapaian kompetensi sebagai feedback pendidik untuk meningkatkan proses pembelajaran untuk memastikan pencapaian komnpetensi peserta didik. • Dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti secara bertahap skill passport. • Asesmen dilakukan pada setiap akhir materi/unit pembelajaran. • Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik diakhir penyampaian materi pembelajaran dengan membandingkan dengan standar kompetensi. • Dapat dilakukan pada UTS atau UAS sertifikasi skema unit kompetensi atau klaster.
• Asesmen Holistik dilakukan dimana proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi adalah inter-related dan kompleks yang diukur berdasarkan established standards. • Biasanya dilakukan untuk asesmen suatu skema KKNI/ Okupasi Nasional
Holistik
SKEMA SERTIFIKASI Skema sertifikasi profesi merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Dalam bahasa sehari-sehari merupakan jenis-jenis produk sertifikasi profesi. Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Karena dalam dunia kerja kompetensi harus dipelihara, bukan hanya pernah kompeten, tetapi kompeten dan terus kompeten
JENIS SKEMA-SKEMA/PAKET SERTIFIKASI KOMPETENSI
Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indoensia
Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster)
Skema Sertifikasi Unit Kompetensi Skema Sertifikasi Profisiensi
SKEMA SERTIFIKASI JENIS SKEMA
URAIAN
KKNI
1. Bersifat Nasional 2. Jenjang Kualifikasi terdiri dari 9 Level 3. Setiap Level disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi berdasarkan Deskripsi KKNI 4. Ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
OKUPASI atau JABATAN NASIONAL
1. Bersifat Nasional 2. Dapat berupa Jabatan Fungsional atau Struktural yang merujuk pada Standar Jabatan Nasional atau Internasional 3. Setiap Jabatan disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi yang sesuai dengan Standar Jabatan Nasional atau Internasional 4. Ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
KLASTER
1. Bersifat Kebutuhan Industri atau Organisasi Pengguna (lokal) yang bersifat Khusus pada suatu Industri 2. Setiap Klaster disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Industri 3. Ditetapkan oleh Komite Skema LSP bersama Industri Pengguna 4. Nama Skema Klaster tidak boleh sama dengan okupasi nas
ISI SKEMA SERTIFIKASI SKEMA KUALIFIKASI (KKNI):
Pendahuluan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi Tujuan Sertifikasi Acuan Normatif Kualifikasi KKNI Deskripsi Okupasi yang mungkin dapat ditempati Jenjang karir: persyaratan awal dan setalah mencapai level tertentu Persyaratan Dasar Peserta Sertifikasi Proses Sertifikasi Persyaratan Kode Etik Profesi
2. Mengembangkan tempat Uji Kompetensi PBK mendidik sampai kompeten diperlukan asesmen ditempat kerja (WPA= Work Place Assessment). TUK (Tempat Uji Kompetensi): tempat kerja atau simulasi tempat kerja yang baik. Tempat Kerja yang Baik: menerapkan Good Practices (GMP= Good Manufacturing Practices; GCP= Good Catering Practices; GFP = Good Farming Practices; GHP = Good Handling Practices; GMP = Good Mining Practices; dll). TUK kesesuaiannya diverifikasi oleh LSP.
3. Mengembangkan kelembagaan sertifikasi Pihak 1 pendidikan (LSP Pihak 1) Tujuan: a.
Memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses pembelajaran.
b.
Memberikan career path peserta didik untuk mencapai kualifikasi tertentu.
c.
Mengumpulkan bukti kompetensi (jam terbang) sejak dini melalui skill passport.
d.
Memberikan akses sertifikasi mencapai kualifikasi tertentu, KKNI dan Kualifikasi Okupasi Nasional.
e.
Biaya menjadi minimal.
f.
Lulusan Siap kerja.
g.
Setelah lulus siap kerja dan kompetensi dapat langsung dipelihara oleh LSP Pihak III.
Mutual Recognition Arrangement (MRA) Sertifikasi Kompetensi Profesi
Merupakan perangkat (arrangement), yang berisi kesepakatan dari berbagai pihak untuk bersedia saling menerima atau mengakui sistem sertifikasi kompetensi profesi yang dilaksanakan oleh masing-masing negara.
Tujuan MRA
Manfaat MRA
Memperluas jaringan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja yang telah ditetapkan oleh suatu negara atau lembaga otoritas tertentu, oleh negara atau lembaga otoritas lain sejenis.
• Memperluas kesempatan kerja • Meningkatkan daya saing pemegang sertifikat • Menjamin kepastian mutu
MRA ASEAN dalam AEC 2015 MRA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA
Kesehatan Pariwisata E-telecommunication Logistik Engineering Architect Land Surveying Akutansi
Ilustrasi status kesiapan sertifikasi (sudah terbentuk LSP) kompetensi pada sektor-sektor priority, April 2014
HARMONIZATION Necessity
Adjustment of differences and inconsistencies among different measurements, methods, procedures, schedules, specifications, or systems to make them uniform or mutually compatible.
Level Transparency Eqivalency Harmonization International Standards
Harmonized Standard / TR
1
MRA
Dimensi Harmonisasi Harmonisasi standar kompetensi Harmonisasi program & sistem serta organisasi pelatihan berbasis kompetensi
Harmonisasi sistem dan skema sertifikasi Harmonisasi sistem dan organisasi akreditasi
Standar implementasi MRA
Harmonization Principles
Transparency
Openness Impartiality and consensus
Coherence
Development Dimension Effectiveness and relevance
Link and Match kompetensi lulusan Lembaga Pendidikan dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja bidang KOMINFO a.
Pastikan Penerapan Progam Pendidikan berbasis kompetensi yang mampu telusur dengan Standar kompetensi dan kerangka kualifikasi.
b.
Identifikasi Standar Kompetensi dan kerangka Kualifikasi untuk pencapaian sertifikasi.
c.
Pastikan komitmen manajemen untuk membangun mengorganisasikan kelembagaan sertifikasi profesi SK pendirian oleh Pimpinan Puncak Unit Pendidikan Vokasional. (Pedoman BNSP).
d.
Sediakan dan kembangkan SDM, prasarana dan sarana LSP. (Pedoman BNSP).
e.
Kembangkan manajemen LSP Pihak 1. (Pedoman BNSP).
f.
Dapatkan Lisensi BNSP.
Kerangka Program Menyiapkan Lisensi LSP Apresiasi
Komitmen Manajemen SK pendirian
Penerapan QMS-LSP Pelatihan karyawan
Gap Assessment
Pelatihan QMS-LSP dan dokumentasi
Pelatihan Audit QMS
Pembentukan Tim QMS
Verifikasi/ Validasi
Pengembangan QMS-LSP
Permohonan Pra-validasi
Lisensi
Online Registration and Document Submission Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi secara Online dan Terpadu
http://bnsp.tv/lsp-baru Versi 1.0
Menu Utama
Calon LSP dapat dengan leluasa mengakses berbagai referensi, dokumen, dan template terkait dengan persyaratan pendirian LSP baru
Persyaratan Dokumen
Calon LSP dipersilahkan secara mandiri untuk mengunggah (upload) seluruh dokumen yang dipersyaratkan BNSP untuk mendirikan LSP baru
Daftar Calon LSP
BNSP dapat mengetahui daftar seluruh inisiatif pendirian LSP baru dari berbagai asosiasi, perkumpulan, institusi, atau organisasi terkait
Status Pengiriman Dokumen
BNSP dapat memantau status proses pemenuhan persyaratan seluruh calon LSP baru yang telah mengunggah berbagai dokumen yang dibutuhkan
File Peraturan BNSP
Calon LSP dapat mengunduh (download) berbagai dokumen peraturan dan panduan BNSP yang relevan dengan pendiian LSP baru
Komunikasi dan Interaksi
Calon LSP dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota BNSP, sekretariat BNSP, maupun antar calon LSP baru secara bebas
Terima Kasih
