SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
PENDAHULUAN
Overview
Sesi 1
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Copyright © 2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id.
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 1
1. Memahamkan Keuangan Negara, 2. Memahamkan Dasar hukum keuangan negara dan pelaporan/ akuntansi pemerintahan, 3. Memahamkan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara, 4. Memahamkan pengertian sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 5. Memahamkan Sistem Akuntansi Pemerintahan 6. Memahamkan pencarian dan penelusuran sumber bacaan
3
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 1. Memahamkan keuangan negara
SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA •
4
Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 2. Memahamkan Dasar hukum keuangan negara
Dasar Hukum Keuangan Negara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah • UU 17/ 2003: Keuangan Negara • UU15/ 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. • UU25/ 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan nasional • UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • PP 20/2005: Rencana Kerja • PP 21/2005: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga • PP 24/2005: Standar Akuntansi Pemerintahan • PP 06/2006: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • PP 08/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 2. Memahamkan Dasar hukum Sistem akuntansi Pemerintahan
Peraturan Perundang-Undangan •
Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan) NO
6
Peraturan
Nom
PMK/
Tahun
tentang Sistem Akuntansi
1209/PMK.05/2015
209/PMK.05
2015Investasi Pemerintah
2256/PMK.05/2015
256/PMK.05
2015Transaksi khusus
3181/PMK.05/2015
181/PMK.05
2015Utang Pemerintah
4264/PMK.05/2014
264/PMK.05
2014Belanja Subsidi & Lain-lain
5265/PMK.05/2014
265/PMK.05
2014Belanja Subsidi & Lain-lain
6271/PMK.05/2014
271/PMK.05
2014Hibah
7260/PMK.05/2014
260/PMK.05
2014Pelaporan Badan Lainnya Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 2. Memahamkan Dasar hukum Sistem akuntansi Pemerintahan
Peraturan Perundang-Undangan •
Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan) NO
7
Peraturan
Nom
PMK/
Tahun
tentang Sistem Akuntansi
876/PMK.05/2008
260/PMK.05
2014Pelaporan Badan Lainnya
9262/PMK.05/2014
262/PMK.05
2014Pelaporan Pemerintah Pusat
10259/PMK.05/2014
259/PMK.05
2014Penerusan Pinjaman
11266/PMK.05/2014
266/PMK.05
2014Transaksi khusus
12263/PMK.05/2014
263/PMK.05
2014Transfer ke Daerah & Dana Desa
13272/PMK.05/2014
271/PMK.05
2014Likuidasi entitas akuntansi
14216/PMK.05/2013
216/PMK.05
2013Investasi Pemerintah Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 2. Memahamkan Dasar hukum Sistem akuntansi Pemerintahan
Peraturan Perundang-Undangan •
Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan) NO
8
Peraturan
Nom
PMK/
Tahun
tentang Sistem Akuntansi
15217/PMK.05/2013
217/PMK.05
2013Pelaporan Badan Lainnya
16213/PMK.05/2013
262/PMK.05
2013Pelaporan Pemerintah Pusat
17221/PMK.05/2013
221/PMK.05
2013Transaksi khusus
18218/PMK.05/2013
218/PMK.05
2013Utang Pemerintah
19215/PMK.05/2013
262/PMK.05
2013Jurnal Akuntansi
208/PMK.05/2013
216/PMK.05
2013Saldo Kas di entitas akuntansi
21214/PMK.05/2013
218/PMK.05
2013Bagan akun Standar
2213/PMK.05/2005
218/PMK.05
2013Bagan akun Standar Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 2. Memahamkan Dasar hukum Sistem akuntansi Pemerintahan
Peraturan Perundang-Undangan •
Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan) NO
9
Peraturan
Nom
PMK/
Tahun
tentang Sistem Akuntansi
2391/PMK.05/2007
218/PMK.05
2013Bagan akun Standar
24241/PMK.05/2012
241/PMK.05
2012Belanja Subsidi & Lain-lain
25225/PMK.05/2012
225/PMK.05
2012Investasi Pemerintah
26200/PMK.05/2012
200/PMK.05
2012Pelaporan Badan Lainnya
27232/PMK.05/2012
232/PMK.05
2012Penerusan Pinjaman
28248/PMK.05/2012
248/PMK.05
2012Transaksi khusus
29249/PMK.05/2012
249/PMK.05
2012Utang Pemerintah Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 2. Memahamkan Dasar hukum Sistem akuntansi Pemerintahan
Peraturan Perundang-Undangan •
Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan) NO
10
Peraturan
Nom
PMK/
Tahun
tentang Sistem Akuntansi
30198/PMK.05/2012
248/PMK.05
2012Likuidasi entitas akuntansi
31230/PMK.05/2011
230/PMK.05
2011Hibah
32190/PMK.05/2011
190/PMK.05
2011Investasi Pemerintah
33235/PMK.05/2011
235/PMK.05
2011Pelaporan Badan Lainnya
34233/PMK.05/2011
233/PMK.05
2011Pelaporan Pemerintah Pusat
35238/PMK.05/2011
238/PMK.05
2011Pemerintahan
36234/PMK.05/2011
234/PMK.05
2011Transaksi khusus
3728/PMK.05/2010
28/PMK.05
2010Penerusan Pinjaman Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 2. Memahamkan Dasar hukum Sistem akuntansi Pemerintahan
Peraturan Perundang-Undangan •
Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan) NO
Peraturan
PMK/
Tahun
tentang Sistem Akuntansi
3840/PMK.05/2009
40/PMK.05
39120/PMK.05/2009
120/PMK.05
2009Transfer ke Daerah & Dana Desa
40196/PMK.05/2008
196/PMK.05
2008Belanja Subsidi & Lain-lain
4186/PMK.05/2008
86/PMK.05
42171/PMK.05/2007
171/PMK.05
431047/KMK.05/2006 44 59/PMK.06/2005
11
Nom
1047/KMK.05
2009Hibah
2008Utang Pemerintah 2007Pelaporan Pemerintah Pusat 2006Entitas Akuntansi
59/PMK.05
2005Pelaporan Pemerintah Pusat
45337/KMK.012/2003
337/PMK.05
2003Pelaporan Pemerintah Pusat
46225/MK/V/4/1971
225/PMK.05
1971Pelaporan Pemerintah Pusat Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 3. Memahamkan Kekuasaan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
12
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 3. Memahamkan Kekuasaan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara ;
Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran
Presiden (sebagai CEO) M e nteri Te knis (se bagai COO)
Ke pala Kantor (se laku Kuasa COO)
M e nteri Ke uangan (se bagai CFO)
Kepala KPPN
(se laku Kuasa CFO)
Pendelegasian kew enangan pelaksanaan program Pendelegasian kew enangan perbendaharaan
13
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Learning Objectives
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP)
4. Memahamkan Sistem Penganggaran
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pemerintah Pusat
Renstra KL Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
RPJM Nasional
Pedoman
Diperhatikan Pedoman
RPJP Daerah
RPJM Daerah Pedoman
Pemerintah Daerah
Renstra SKPD
Planning 14
Pedoman
Renja - KL
Pedoman
RKA-KL
Rincian APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu Dijabar kan
RKP
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan
RKP Daerah
Pedoman
Diacu Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
Budgeting Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 4. Memahamkan Penganggaran & Pelaporan Keuangan
Sistem Penggaran dan Pelaporan Keuangan Keterkaitan antar siklus.
Siklus Anggaran 2015
Perencanaan 2016 Penetapan 2016 15
Siklus Anggaran 2016
Siklus Anggaran 2015
Pelaporan 2016 Pemeriksaan 2016 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 5. Memahamkan Sistem akuntansi Pemerintahan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Kekuasaan pengelolaan & pertanggung jawaban KEUANGAN Dilaksanakan
UU 17/2003 Keuangan
Pelaksana BENDAHARA
UU 1/2004 Perbendaharaan
DILAPORKAN/ Dipertanggungja wabkan
16
UU 15/2004 Pemeriksaan
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives 5. Memahamkan Sistem akuntansi Pemerintahan & keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan • PA • KPA
Pelaksana BENDAHARA
UU 1/2004 Perbendaharaan PP 71/2010 Standar Akuntansi
LAPORAN KEUANG AN 17
PP 8/2006 Pelp. Keuangan Sistem Akuntansi •PMK 233/2011 •PMK 171/2007 •PMK 59/2005
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
6. Menelusur sumber acuan
Kementerian Keuangan-SJDIH:www.sjdih.depkeua.go.id
18
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
6. Menelusur sumber acuan
Wikipedia:www.id.wikipedia.org
19
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
6. Menelusur sumber acuan
Kementerian Dalam Negeri: www.depdagri.go.id
20
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Referensi • • • • • • • • • • •
Learning Objectives 6. Menelusur sumber acuan
UU 17/ 2003: Keuangan Negara UU15/ 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU25/ 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan nasional UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP 20/2005: Rencana Kerja PP 21/2005: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga PP 24/2005: Standar Akuntansi Pemerintahan PP 06/2006: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PP 08/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait
21 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
