Siska Dewi Agustin Universitas Negeri malang

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES SINERGISITAS DENGAN KEPALA DESA UNTUK MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DI DESA MATEKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO Siska Dewi Agustin Universitas Negeri malang Email: [email protected] ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui peran BPD dalam upaya membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pola hubungan Kepala Desa dan BPD dalam proses sinergisitas untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. 3) Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi Kepala Desa dan BPD dalam membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Penelitin ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripif. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, studi dokumen, dan observasi. Subyek penelitian ini adalah ketua BPD, Kepala Desa, tokoh masyarakat desa Matekan, Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD juga beperan mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, (2) Pola hubungan dalam membangun pemerintahan yang demokratis ini harus baik dan kompak dalam menjalankan sistem pemerintahan di desa karena demi kesejahteraan dan mencapai pemerintahan yang demokratis desa ini. Antara BPD dan Kepala desa pola hubungannya harus baik karena untuk kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang professional. (3) Kendala yang di hadapi kepala desa dan BPD dalam membangun pemerintahan yang demokratis ialah: Kendala yang di hadapi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun pemerintahan yang demokratis pertama, kurangnya SDM masyarakat desa matekan ini masi banyak yang berpendidikan rendah jadi tidak mengerti apa yang mau di program oleh desa, Kedua, pemerintah desa juga butuh partisipasi masyarakat desa agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena dalam menjalankan pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan desa. ketiga, dalam melaksanakan program desa tentang pembangunan desa masih terjadi beda persepsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu dalam menjalankan program pembangunan desa terjadi terjadi tarik menarik pembangunan yang akan segera di selesaikan. Tapi kendala tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Karena jalan satu-satunya dalam mengatasi beda persepsi itu adalah musyawarah mufakkat. Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintahan demokratis

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa (eksekutif) dan Lembaga Musyawarah Desa ( Legislatif) bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun dalam menjalankan tuasnya sering tejadi permasalahan, diantaranya: 1) Kepala Desa dan BPD merasa benar sendiri. 2) Sering terjadi tidak sejalan atau beda persepsi dalam pembangunan Desa yang mana terlebih dahulu harus diselasikan. Sehingga pembangunan macet karena untuk mengajukan proposal pada pemerintah untuk meminta dana pembangunan Desa masih belum terlaksana kerena antara BPD dan kepala desa pikirannya atau kemauannya tidak sama untuk membangun apa yang diminta oleh masyarakat yang mana terlebih dahulu yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik pada judul “Peran BPD (Badan Permusyawatan Desa) dalam proses Sinergisitas dengan Kepala Desa Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Demokratis”. Untuk membahas pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif. Dan peran BPD dalam Proses Sinergisitas dengan kepala desa. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2010:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latang yang konteks khusus. Jenis penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012:207) Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasikan penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampenya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Kehadiran penelitian Peneliti harus hadir dalam tempat penelitian agar bisa mengamati orang yang mau digunakan sebagai sumber data penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kedudukan peneliti dalam peneliti kulaitatif cukup rumit, peneliti merupakan perencana, pelaksana

pengumpulan data, analisis, penfsiran data, dan hasilnya akan menjadi laporan hasil penelitiannya. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya yang akan dilakukan penellitian. Dalam hal ini perlu dikemukakn tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Peneliti mengambil tempat atau lokasi penelitian Di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Sumber mendapatkan informasi atau gambaran dari jawaban penelitian maka akan dibutuhkan data. Menurut Lofland (dalam Moleong 2010:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaiatan dengan sumber data yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu dapat berupa sumber data tertulis, foto, dan data statistik. (sumber data primer dan skunder). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, metode wawancara (interview) adalah pengumpulan data dimana peneliti mengunpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian. Kedua, metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumendokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti Undang-Undang, Media cetak maupun media elektronik. Ketiga, observasi adalah metode pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan. Analisis data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Dalam menganalisia data, penyusun akan berpedoman pada langkahlangkah berikut ini : Pertama, Reduksi Data, yaitu diartikan sebagai proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Kedua, Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan anatar katagori. Ketiga, Menarik kesimpulan dan verifikasi dalam penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan mengenai data tersebut. Data-data dari hasil wawancara yang bersifat kualitatif dan dideskripsikan sesuai pedoman interview guide dan berfungsi sebagai pelengkap argument dari pihakpihak yang di wawancarai. HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya membangun pemerintahan yang demokratis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.10 Tahun 2006 menyebutkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam pasal 12 menyebutkan BPD mempunyai wewenang :a. membahas Rancangan peraturan desa bersama kepala desa. b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Temuan ini sesuai dengan pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 209 juga menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selain itu BPD juga beperan mengawasi pelaksanaan pemerintah desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. dan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Temuan ini sesuai dengan pendapat Sukriono (2012:237) hubungan kepala desa dan BPD itu di dasarkan pada prinsip cheks and balances. Kepala desa atau juga di sebut nama lain menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pada bupati, dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan pada BPD dan warga dalam forum musyawarah desa, serta menginformasikan secara terbuka pada masyarakat. BPD juga suatu wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, Dalam penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW) atau forum rembug guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Temuan ini sesuai dengan pendapat Widjaja (2002:50) BPD adalah lemaga pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. BPD berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan/mufakat dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. BPD ini memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa. BPD mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) menjalankan fungsi legislatif yaitu dengan (penyusunan peraturan desa), (2) konsultatif yaitu (perencanaan pembangunan desa), (3) menyerap aspirasi masyarakat, dan (4) kontrol terhadap pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan kepala desa dan perangkatnya artinya, antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Menurut Ruzhanul Ulum (2013) menyatakan Badan permusyawaratan Desa

(BPD) selalu bermesraan dengan kepala Desa serta lembaga Desa lainya, ini sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas serta kapabilitas pemerintahan desa itu sendiri, BPD sendiri di bentuk sesuai undang –undang yang bertujuan untuk menjadi mitra kerja kepala desa dalam penyelenggarakan pemerintahan. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, jika terjadi penyelewengan BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan atau secara musyawarah mufakat. Temuan ini sesuai dengan pendapat Sukriono (2010:191) BPD adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. selain itu Pasal 34 PP No. 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanakan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Pola hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses sinergisitas untuk membangun pemerintahan yang demokratis Pola hubungan kepala desa dan BPD itu Dalam menjalankan program desa BPD dan Kepala desa saling bekerja sama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa yang akan di laksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada beda pendapat tetapi masih bisa di selesaikan secara musyawarah mencapai mufakkat. Temuan ini sesuai dengan pendapat Sukriono (2012:237) musyawarah desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat secara kolektif, seperti halnya rembug desa atau musyawarah

adat. Musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa. Dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Temuan ini sesuai pendapat Sumarto (2004) yang di kutip Chalid (2005:88) partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok social dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakankebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Pola hubungan dalam membangun pemerintahan yang demokratis ini harus baik dan kompak dalam menjalankan sistem pemerintahan di desa karena demi kesejahteraan dan mencapai pemerintahan yang demokratis desa ini. Antara BPD dan Kepala desa pola hubungannya harus baik karena untuk kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Temuan ini sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa Dan BPD, pertama, kedunya harus ada kerja sama atau harus bersinergi dengan baik, dan harus mempunyai pikiran yang sejalan antar kedunya. Temuan ini sesuai dengan pendapat Ruzhanul Ulum (2013) juga menjelaskan untuk

menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintah di desa kuncinya adalah keharmonisan, sinergitas BPD dengan kepala desa, sehingga nantinya kebijakan maupun produk hukum pemerintahan yang di hasilknan dapat di pertanggung jawabkan bersama untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kualitas warganya. Selain itu, dalam membangun pemerintahan yang demokratis juga harus meningkatkan SDM masyarakat desa Matekan dan mengadakan kegiatan atau pelatihan kepada masyarakat untuk menambah kemampuan masyarakat desa Matekan. Untuk mencapai kesejahterakan masyarakat desa Matekan ini. Temuan ini sesuai dengan pendapat Surianingrat (1992:162) dalam pembangunan masyarakat desa berusaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegaiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat desa. Di desa Matekan ini sudah bisa dikatakan pemerintahan yang demokratis. Dan antara kepala desa dan BPD dalam bersinergi sudah baik meskipun sedikit kesalah fahaman tapi masi bisa di kendalikan sehingga bisa berjalan dengan lancar program yang di akan di laksanakan. Dan pemerintah desa sudah memberi program yang akan meningkatkan SDM masyarakat desa Matekan dengan mengadakan kegiatan atau pelatiahan yang bisa menambah kemampuan masyarakat. Upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Temuan ini sesuai dengan UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya. Kendala yang di hadapi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun pemerintahan yang demokratis Berdasarkan hasil temuan penelitian di ketahui bahwa kendala yang di hadapi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

membangun pemerintahan yang demokratis di desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut: Pertama, kurangnya SDM masyarakat desa matekan ini karena masyarakat desa matekan ini masi banyak yang berpendidikan rendah jadi tidak mengerti apa yang mau di program oleh pemerintah desa, masyarakat desa Matekan ini banyak yang tidak mengerti akan pentingnya pendidikan karena para orang tua sudah tidak memikirkan pendidikan anaknya tergantung latar belakang orang tuanya. Sehingga BPD dan kepala desa harus bekerja sama dalam mengatasi masyarakat yang SDM nya rendah di desa Matekan ini. Temuan ini sesuai dengan pendapat Temuan ini sesuai dengan pendapat Sukriono (2010:11) dimana SDM aparatur desa menjadi persyaratan kompetensi daan di tuangkannya persyaratannya kompetensi dalam dokumen resmi. Hal ini pendapat Rudia Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia (MSDM). Kedua, pemerintah desa juga butuh partisipasi masyarakat desa agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena dalam menjalankan pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan desa. Temuan ini sesuai dengan pendapat Diana Conyers dalam Suparjan dan Hempri (2003: 53) yang dikutip Apriunus Umbu (2012) bahwa Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/ pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan pemerintahan desa. Ketiga, beda persepsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menjalankan program pembangunan desa antara Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) terjadi terjadi tarik menarik pembangunan yang akan segera di selesaikan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Martin Edelman (1984), beda pendapat ialah yang memuat atas ketidak setujuan pendapat

kadang-kadang dapat disebut dapat terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan: interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta. Tapi kendala tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Karena jalan satu-satunya dalam mengatasi beda persepsi itu adalah musyawarah mufakkat. Sunarso (2011) musyawarah adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam membuat keputusan bersama secara musyawarah mufakat, yakni sebagai berikut : (a). Pendapat disampaikan secara santun, (b). Menghormati pendapat orang lain yang bertentangan pendapat, (c). Mencari titik temu diantara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana, (d). Menerima keputusan bersama secara besar hati, meski tidak sesuai dengan keinginan, (e). Melaksanakan keputusan bersama dengan sepenuh hati. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah di sajukan pada bab sebelumnya, maka bab ini peneliti mengambil kesimpulan tentang peran Badan Permusayawaratan Desa (BPD) dalam proses sinergisitas dengan Kepala Desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis, sebagai berikut: (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ini ialah beperan mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan desa apabila adanya penyelewengan

atas kewenangan dan kekuasaan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. ) BPD juga berperan dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa.(3) selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai mitra kerja dengan kepala desa dan perangkatnya artinya, antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam menjalankan program desa. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu memainkan perannya dalam relasi dengan pemerintah Desa dan Masyarakat dengan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat di Desa. Dan Badan Pemerintahan Desa (BPD) juga mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, jika terjadi penyelewengan BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan atau secara musyawarah mufakat. (5) BPD juga suatu wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, Dalam penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya. Pola hubungan Kepala Desa dan BPD dalam proses sinergisitas untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ialah : Pola hubungan dalam membangun pemerintahan yang demokratis ini harus baik dan kompak dalam menjalankan sistem pemerintahan di desa karena demi kesejahteraan dan mencapai pemerintahan yang demokratis desa ini. Antara BPD dan Kepala desa pola hubungannya harus baik karena untuk kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benarbenar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. BPD dan kepala desa saling menghargai dan saling terbuka, antara lain dalam acara BPD mengadakan rapat itu pasti dengan

mengundang kepala desa, begitu juga dengan kepala desa, kalau ada rapat itu pasti mengundang BPD. Dan BPD sering silaturrahmi itu sudah berarti bahwa BPD dan kepala desa saling terbuka. Sehubung dengan pola hubungan kepala desa dan BPD itu Dalam menjalankan program desa BPD dan Kepala desa saling bekerja sama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa yang akan di laksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Kendala yang di hadapi Kepala Desa Dan BPD dalam membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ialah : pertama, kurangnya SDM masyarakat desa matekan ini karena masyarakat desa matekan ini masi banyak yang berpendidikan rendah jadi tidak mengerti apa yang mau di program oleh desa, masyarakat desa Matekan ini banyak yang tidak mengerti akan pentingnya pendidikan jadi pernikahan dini pun banyak terjadi karena para orang tua sudah tidak memikirkan pendidikan anaknya. Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat desa Matekan tapi dengan pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada setiap blok sehingga masyarakat bisa berpartisipasi untuk kepentingan bersama.Ketiga, beda persepsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD), dalam menjalankan program pembangunan desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terjadi terjadi tarik menarik pembangunan yang akan segera di selesaikan. Tapi kendala tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Karena jalan satu-satunya dalam mengatasi beda persepsi itu adalah musyawarah mufakkat. Saran Sesuai dengan paparan data, pembahasan, dan kesimpulan yang telah di uraikan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo hendaknya lebih memperhatikan lagi penyelenggaraan pemerintahan desa terutama mengenai pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa selama ini masih kurang independen dalam melaksanakn tugasnya dan perlu di control lagi kedepannya. Bagi pemerintah desa hendaknya lebih lagi keberadaan Masyarakat desanya

yang masih kurang SDM nya agar bisa terpenuhi untuk mnjadi pemerintahan yang demokratis. Karena masyarakat desa Matekan ini masih banyak yang SDm nya rendah dengan tidak paham akan pentingnya pendidikan. Bagi anggota BPD, hendaknya dalam menjalankan perannya lebih di maksimalkan lagi. Terutama dalam membangun pemerintahan yang demokratis ini. Dan meskipun dalam menjalankan perannya masi banyak kendala namun demikian kendala tersebut masih bisa di jadikan semangat untuk membangun pemerintahan desa ynag demokratis. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaaan terhadap organisasi tersebut agar meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung BPD melaksanakan fungsinya secara optimal. Bagi masyarakat hendaknya bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam membangun pemerintahan yang demokratis, karena masih banyak masyarakat desa Matekan ini yang SDM nya rendah, jadi menuntutlah ilmu karena itu akan membawa kenyamanan dalam hidup desa ini. DAFTAR RUJUKAN Dari Buku Chalid, Pheni. 2012. Otonomi Daerah (Masalah, pemberdayaan, dan konflik. Jakarta:Kemitraan

Covey, S. R. 1993. Principles Centered Leadership. Franklin: Covey Co. 2011. The 7 Habits of Highly Effective People. Review. Free Press. Moleong, Lexy .J.2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.Bandung: PT Remaja Rosdakarya Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta Sukriono, Didik.2010. Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa(Politik Hukum (Pemerintahan Desa di Indonesia). Malang: Setara Press

Widjaja, H.AW. 2002. Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa ( menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979(sebuah Tinjauan). Jakarta: PT RajaGarfindo Persada. Widjaja, H.AW. 2002. Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa ( menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979(sebuah Tinjauan). Jakarta: PT RajaGarfindo Persada. Dari Internet Apriunus Umbu. 2012. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), (http://Aprianus Umbu./Blog/ DINAMIKA HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN 2012), di akses 15 November

2013 Masuliyah. 2012. Arti perbedaan, (http://./Artikel/Arti perbedaan Sabtu 24 Maret 2012-html), di akses 13 November 2013 Rudia. 2009. Pengembangan SDM, ( Http://./Pengembangan SDM di desa/MSDM Sosiologi 2009), di akses 10 November 2013 Sunarso. 2011. Musyawarah, (http://id.shvoong.com/social-sciences/politicalscience/pengertian-musyawarah-mufakat html), di akses 12 November 2013 Dari Undang-undang Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Undang undang Nomor 32 tahun 2004 Otonomi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.07 tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.10 tahun 2006

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DALAMPROSES SINERGISITAS DENGAN KEPALA DESA UNTUK MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DI DESA MATEKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

ARTIKEL

OLEH SISKA DEWI AGUSTIN NIM 10071107052

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DESEMBER 2013