THE IMPLEMENTATION OF A TEACHER CERTIFICATION ELEMENTARY SCHOOL PATTERNS PORTOFOLIO PROGRAM AT UPTD PENDIDIKAN BALONG DISTRICT PONOROGO REGENCY Siska Ayu Puspita Dewi Abstrak
Teacher Certification Program put in place to provide recognition of the professionalism of the teachers so that the program should be implemented. In the implementation, there is certainly a wide range of issues, such as the implementation of Certification for primary school teachers in the Education District of Balong Ponorogo especially pattern portfolio there are also many problems during its implementation, among others, jealousy happens between teachers who followed the program, lack of facilities, as well as the vagueness of the information provided This study aims to describe the implementation of Teacher Certification Program elementary school Education Portfolio Pattern for Sub Balong. The method used is descriptive qualitative approach to data collection techniques using interviews and observation and data analysis in this research include the reduction of data, data presentation and data verification summary or withdrawal. The results showed that the implementation of policies for teacher certification in elemntary school Education Sub Balong in general has been going well. Despite this however, there are also some problems, among others, emerging social jealousy among the teachers who have been and have yet to get a chance to follow the certification due to lack of awareness of the requirements of age and time of a teacher, then information about the vagueness of the terms of employment of teachers, portfolio format and format Learning implementation plan. Furthermore, the facilities are inadequate, there is no Guidebook for teachers certification participants, the time in the sense of lacking to complete the portfolio file as well as the existence of overlapping quota participant certification A summary of research that the clarity of information yet so it could be understood by teachers so that it appears the problems above. For it then expected the associated further increase and improve its performance as well as the necessary awareness and liveliness of the teachers themselves in order that the implementation of the program could be run better.
Keywords: implementation, certification of teachers, elementary school
IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR POLA PORTOFOLIO PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO Siska Ayu Puspita Dewi Totok Suyanto Abstrak
Program Sertifikasi Guru diberlakukan untuk memberikan penghargaan atas profesionalisme guru sehingga program tersebut harus diimplementasikan. Dalam implementasinya pasti terdapat berbagai permasalahan, seperti dalam implementasi Sertifikasi Guru SD di UPTD Pendidikan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo khususnya pola portofolio juga terdapat berbagai masalah selama pelaksanaannya antara lain kecemburuan yang terjadi diantara para guru yang mengikuti program tersebut, minimnya fasilitas yang ada, serta ketidakjelasan informasi yang diberikan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi Program Sertifikasi Guru SD Pola Portofolio di UPTD Pendidikan Kecamatan Balong. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi serta analisa data dalam penelitian ini meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di UPTD Pendidikan Kecamatan Balong secara umum sudah berjalan baik. Meskipun demikian namun juga terdapat beberapa masalah antara lain muncul kecemburuan sosial diantara guru yang telah dan belum mendapatkan kesempatan mengikuti sertifikasi karena kurangnya kesadaran tentang persyaratan umur dan masa kerja guru, kemudian ketidakjelasan informasi mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selanjutnya, fasilitas juga kurang memadai, tidak adanya buku pedoman untuk para guru peserta sertifikasi, waktu yang di rasa kurang untuk melengkapi berkas portofolio serta adanya tumpang tindih kuota peserta sertifikasi. Simpulan penelitian bahwa kejelasan informasi belum begitu bisa dipahami oleh para guru sehingga muncul permasalahan diatas. Untuk itu maka diharapkan dinas terkait lebih meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya serta diperlukan kesadaran dan keaktifan dari pihak guru sendiri agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik lagi. Kata Kunci : implementasi, sertifikasi guru, sekolah dasar
I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu bentuk kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan adalah dengan memberlakukan program sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Sertifikasi ini diharapkan mampu menjamin peningkatan kualitas guru yaitu dengan adanya peningkatan kinerja dari mereka para pendidik sehingga tujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan semakin terbuka lebar. (Jalal, 2007) Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang diharapakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya keberadaan program sertifikasi guru tersebut ternyata memunculkan konflik dalam profesi guru khususnya pada sertifikasi guru pola portofolio yang memang pola inilah yang
diberlakukan pada guru sekolah dasar. Selain itu memang guru sekolah dasar mendapatkan kuota besar untuk peserta sertifikasi ini sehingga tidak heran kalau hal ini memunculkan banyak konflik di dalam pelaksanaannya. Munculnya konflik tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang jelas terkait persyaratan sehingga menyebabkan guru belum bisa memahami sepenuhnya tentang syarat-syarat bagi guru yang berhak mengukuti dan yang yang belum berhak mengikuti Program Sertifikasi Guru tersebut. Selanjutnya terdapat pula masalah tentang banyaknya ketidaklulusan guru khususnya melalui pola portofolio. Sebagai contohnya adalah terdapat guru yang memangku jabatan tertentu tidak lulus uji sertifikasi. Kejadian seperti ini terjadi pada guru-guru yang menempati posisi-posisi tertentu seperti kepala sekolah, pengawas, ataupun penilik. Ketidaklulusan ini tentunya dikarenakan oleh beberapa hambatan atau kendala yang di rasakan oleh para guru yang mengikuti program sertifikasi yaitu antara lain disebabkan kurangnya fasilitas terkait buku pedoman sebagai acuan pembuatan berkas portofolio oleh para guru tersebut. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melengkapi berkas-berkas portofolio yang akhirnya menjadi tidak maksimal dan mengakibatkan mereka tidak lulus portofolio.
Kondisi seperti di atas ini sangat terlihat pada pelaksanaan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo khususnya di Kecamatan Balong yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Balong yang merupakan salah satu kecamatan dengan kecemburuan sosial yang terjadi pada guru-guru sesuai dengan informasi yang didapatkan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten tentang masalah ini. Hal ini terlihat sekali dari sikap mereka yang tidak baik antar guru yang terkesan adanya perang dingin diantara mereka. Selain itu memang jumlah kuota untuk guru SD yang mengikuti program sertifikasi yang paling banyak serta dengan jumlah staf pelaksana yang minim sehingga banyak permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Sertifikasi Guru SD Pola Portofolio di UPTD Pendidikan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan rumusan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi program sertifikasi guru SD pola portofolio di UPTD
Pendidikan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. D. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a. Manfaat Praktis 1. Bagi Dinas Pendidikan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberi masukan kepada dinas pendidikan terkait pelaksanaan program sertifikasi guru pada sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo. 2. Bagi Pemerintah Diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan untuk memperbaiki aspekaspek kebijakan publik terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. 3. Bagi guru Diharapkan agar guru lebih menyiapkan diri menghadapi sertifikasi guru dengan lebih meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional, dan kinerjanya sebagai pendidik. b. Manfaat Teoritik 1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara dalam hal implementasi kebijakan publik. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
referensi teoritik untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. II. KAJIAN PUSTAKA A. Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan atau kebijaksanaan seringkali diartikan dengan beberapa makna oleh masing-masing orang. Menurut James E. Anderson dalam Wahab (2004:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Mengutip dari buku Widodo (2007:12) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatau pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepetingan masyarakat. Sedangkan menurut B. Implementasi Kebijakan Publik Hakekat dari implementasi merupakan bagian dari tahapan sebuah kebijakan publik. Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Implementasi juga digambarkan sebagai wujud dari
C.
pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2002: 101), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan . Model Implementasi Kebijakan George Edwards III Menurut George C. Edwards III dalam Winarno (2002), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu antara lain adalah komunikasi, sumber daya, disposisi implementor dan struktur birokrasi. Adapun bagan keempat faktor yang saling berkaitan tersebut sebagai berikut:
1. Komunikasi Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusankeputusan kebijakan dan perintahperintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. a. Transmisi; sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusankeputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan. b. Kejelasan; jika kebijakankebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya hanya harus diterima oleh para
pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksiinstruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. c. Konsistensi; jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintahperintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. 2. Sumberdaya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial serta fasilitas-fasilitas.
Sumber-sumber yang penting meliputi: a. Staf Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Salah satu hal penting yang harus dingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Dengan sumbedaya manusia yang baik, sebuah program tidak memerlukan staf dengan jumlah yang banyak untuk mencapai suatu tujuan. b. Informasi Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk; Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana harus melakukannya. Dengan demikian para pelaksana diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksanapelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undangundang ataukah tidak. c. Wewenang
Wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan; mengajukan masalah-masalah ke pengadilan; mengeluarkan perintah kepada para pejabat lain; menarik dana dari suatu program; menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah; membeli barang-barang dan jasa. d. Fasilitas-fasilitas Fasilitas fisik mungkin pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
a.
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 4. Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Selain itu menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai standard operating procedures (SOP) dan fragmentasi. Standars Operating Procedures (SOP) Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya, mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. SOP sangat mungkin menghalangi
implemetasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan caracara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. b.
Fragmentasi Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Kongres dan lembaga-lembaga legislatif lain mencantumkan banyak badan secara terpisah dalam undang-undang agar dapat mengamatinya lebih teliti dan dalam usaha menentukan perilaku mereka. Sementara itu, badanbadan yang ada bertentangan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi mereka dan menentang usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijakankebijakan dengan badan-badan yang melaksanakan programprogram yang berhubungan. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Fragmentasi mengakibatkan pandanganpandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang
III.
IV.
merugikan bagi implementasi yang berhasil. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implemetasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Di samping itu, karena masingmasing badan mempunyai yuridiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas penting mungkin akan terdampar antara retak-retak struktur orgamisasi. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga menghambat perubahan METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini hanya meneliti pihak UPTD Pendidikan dan guru sebagai peserta program sertifikasi guru SD pola portofolio. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif seperti yang diajukan oleh Miles dan Huberman. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Deskripsi Program Sertifikasi Guru SD Pola Portofolio a. Penegertian Sertifikasi Guru Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang
b.
1.
2. 3. 4.
diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.(Jalal, 2007) Tujuan Sertifikasi Guru Sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut (Jalal, 2007): Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan Meningkatkan martabat guru Meningkatkan profesionalitas guru
2. Implementasi Program Sertifikasi Guru SD Pola Portofolio di UPTD kecamatan Balong Proses implementasi kebijakan tentang program sertifikasi guru SD di kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi faktor bagaimana terlaksananya
program tersebut. Adapun faktorfaktor tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. a. Komunikasi Komunikasi dalam implementasi sertifikasi guru SD di Kecamatan Balong dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada para guru yang mengikuti program sertifikasi guru, mulai dari sosialisasi keberadaan program tersebut, penentuan peserta sertifikasi, penyusunan berkas portofolio, informasi pelaksanaan PLPG maupun dalam pengumuman hasil sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kecamatan Balong dalam lima kali periode yaitu tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 ,sosialisasinya sudah berjalan lancar. Dimana Dinas Pendidikan Kabupaten dalam menyampaikan informasi terkait program sertifikasi menyerahkan wewenang untuk memberikan sosialisasi kepada para guru melalui Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada masing-masing kecamatan. Cara ini dirasa tepat dan lebih efektif bila dibandingkan dengan mengumpulkan seluruh guru yang akan mengikuti sertifikasi sekabupaten untuk berkumpul menjadi satu guna
memperoleh sosialisasi berupa informasi terkait program sertifikasi, dengan melalui UPTD Pendidikan pada masingmasing kecamatan ini sehingga lebih memudahkan proses sosialisasi. Penyampaian informasi yang dilakukan bisa dikatakan cukup baik, hal ini disa dilihat dengan adanya pengarahan yang baik dari dinas pendidikan kabupaten terkait program sertifikasi kepada pihak UPTD Pendidikan kecamatan sehingga pihak UPTD Pendidikan tiap kecamatan juga lebih mudah menyampaikan informasinya kepada para guru. Selain itu terlihat juga adanya sharing / diskusi oleh para guru dengan pihak UPTD terkait informasi yang diberikan tersebut b. Sumber Daya Dalam implementasi program sertifikasi guru SD di Kecamatan Balong sumber daya merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaannya. Yang pertama adalah staf, UPTD Pendidikan Kecamatan Balong memiliki staf dengan kemampuan yang cukup baik namun jumlahnya masih kurang memadai dilihat dari pekerjaan yang harus diselesaikan selama program sertifikasi guru ini dilaksanakan. Dimana hanya terdapat 3 staf dari bidang kepegawaian yang dprioritaskan mengurusi
masalah sertifikasi guru SD ini dengan dibantu 2 staf dari bidang urusan umum. Berpegang pada ketelatenan dan bekal kemampuan yang dimiliki maka semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, meskipun disadari bahwa dengan keterbatasan jumlah staf yang dimiliki tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan beban kerja semakin banyak. Kesiapan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai wewenang yang diberikan sudah baik, mereka dengan cekatan segera melakukan apa yang harus mereka lakukan. c. Disposisi Implementor Selain memiliki kemampuan yang baik, sikap dari para pelaksana juga sangat diperlukan dalam sebuah implementasi kebijakan. Dengan sikap yang baik tersebut maka suatu kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien. Perlunya dukungan yang kuat dari pihak pelaksana akan lebih mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kebijakan. Sikap para pelaksana sertifikasi guru SD di Kecamatan Balong ini sudah sangat baik dan mendukung. Para staf sanggup bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas mereka meneliti dan mengadministrasikan dokumen
portofolio yang telah disusun guru beserta kelengkapan lainnya. Bila terdapat kesalahan mereka dengan cepat memberitahukan kepada guru yang bersangkutan serta segera membantu menyelesaikan kekurangan dan kesalahan yang ada tersebut. d.Struktur Birokrasi Dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kecamatan Balong ini tentunya didukung oleh struktur birokrasi yang baik, dimana para umumnya semua staf UPTD terlibat dalam pelaksanaan program sertifikasi tersebut meskipun hanya sebatas dukungan dan bantuan tenaga saat diperlukan. Namun untuk prioritas yang khusus menangani segala sesuatu selama pelaksanaan program sertifikasi itu telah diatur sedemikian rupa dan ditugaskan kepada staf bagian kepegawaian dengan dibantu staf dari bagian urusan umum. Pembagian kerja pada UPTD berjalan baik sehingga mereka mampu menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai yang dijadwalkan. Selain keterlibatan dan keikutsertaan semua pihak selama pelaksanaan program sertifikasi guru SD di Kecamatan Balong ini, tanggungjawab dan pelayanan yang baik juga ditunjukkan oleh para pihak staf UPTD. Antara lain staf UPTD selalu menggunakan acuan pada buku pedoman yang diberikan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi semuanya prosedur yang
dijalankan oleh staf UPTD selalu sesuai standard operating procedures (SOP) yang terdapat di dlam buku pedoman. Sehingga bila terdapat beberapa permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program sertifikasi maka para pelaksana juga mengacu pada buku pedoman atau konsultasi dengan lembaga terkait. V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Implementasi kebijakan sertifikasi guru SD pola portofolio di UPTD Pendidikan Kecamatan Balong, Ponorogo secara umum berjalan baik. Dalam pelaksanaannya selama lima kali periode, para pelaksana mampu menyampaikan informasi dan menjaga konsistensi dengan baik. Ketidakjelasan informasi yang terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan staf UPTD, namun dengan bekal kemampuan yang dimiliki mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mereka mampu menjalankan wewenang secara efektif, meminimalisir dan menyelesaikan masalah yang muncul dengan sebaik-baiknya. Fasilitas yang diberikan termasuk kurang memadai ditandai dengan keterbatasan buku pedoman. Secara umum sikap pelaksana sangat baik mendukung kebijakan, senantiasa membantu dan mencari jalan keluar dari keluhan para peserta dengan tidak memberikan pungutuan upah. Semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya meskipun ada prioritas sendiri untuk mengurusi
pelaksanaan program tersebut sesuai hierarki dan tanggungjawab masing-masing dengan selalu berpedoman pada SOP buku pedoman oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku tentang Pedoman Sertifikasi Guru. B. Saran Dari hasil pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan saran terkait implementasi sertifikasi guru SD pola portofolio di UPTD Pendidikan Kecamatan Balong sebagai berikut: 1. Perlu sosialisasi yang optimal dari pihak UPTD dalam pemberian informasi kepada guru untuk meminimalisir ketidakjelasan para guru terkait persyaratan sertifikasi. 2. Lebih mengoptimalkan pemanfaatan database untuk mengurangi persoalan kuota yang tumpang tindih. 3. Membudayakan keaktifan guru untuk selalu bertanya kepada pihak pelaksanan. 4. Pihak pelaksana hendaknya memberikan waktu yang lebih lama kepada peserta untuk melengkapi berkas portofolio. 5. Pemerintah agar lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi guru 6. Memberikan reward bagi para pelaksan atau menambah jumlah personilnya agar dalam memberikan informasi bisa lebih efisien sehingga beban kerja staf juga tidak berat.
DAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Dasuki. dkk, Achmad. 2010. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru. Jakarta : Dirjen PMPTK Kemendiknas. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta : Gava Media. Islamy, Irfan M. 1999. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Jalal. dkk, Fasli. 2007. Pedoman Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru. Jakarta : Dirjen PMPTK Kemendiknas. Jalal, Fasli. 2007. Tanya Jawab Tentang Sertifikasi Guru. Jakarta: Dirjen PMPTK Nugroho, Ryant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, terjemahan Tjejep Rohendi Rohadi, Jakarta, UI Press.
Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mulyasa. 2007. Standar Kompetensi & Sertifikasi Guru. Bandung : PT. Rosdakarya Remaja. Muslich, Masnur. 2007. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. (cetakan pertama) Jakarta : Bumi Aksara.. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sugiyono.2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi aksara. Jakarta. Wibawa. Dkk, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo. Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia.
