SEMESTER 1 TAHUN 2015 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang Telp. 024-3511351 (Pswt.313) Fax. 024-3517463 Website : www.dinkesjatengprov.go.id e-mail :
[email protected] @dinkesjateng
PROVINSI JAWA TENGAH VISI : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
MISI :
“Mboten korupsi, Mboten ngapusi "
1.
Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2.
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3.
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
4.
Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5.
Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7.
Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Buku Saku Kesehatan Capaian Indikator Renstra Semester 1 Tahun 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Buku saku ini merupakan resume capaian indikator Rencana Strategis program kesehatan di Jawa Tengah per 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku saku capaian indikator Renstra semester 1 tahun 2015. Diharapkan semoga Buku Saku ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan, pemerhati kesehatan dan lintas sektor terkait. Semarang, 31 Juli 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
dr. YULIANTO PRABOWO, MKes Pembina Utama Muda NIP. 19620720 198803 1 010 1
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar
.....................................
Capain Indikator Renstra
.....................................
3-103
Definisi Operasional
.....................................
104-138
1
2
CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA
3
PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
116
114
117
21
1
Angka penemuan kasus baru TB (CDR) (/100.000)
2
Angka penemuan kasus baru HIV-AIDS (%)
(1.045/993 kasus)
18
26,09
16
13,1
3
Angka kesakitan malaria (/1000)
0,07
0,07
0,05
0,07
0,02
4
Angka kesakitan DBD (/100.000)
45,52
< 20
32,95
< 20
33,9
5
Angka kematian DBD (%)
1,21
<1
1,44
<1
1,7
6
Angka penemuan kasus baru kusta (/100.000 pddk)
5,3
6
5,12
6,5
2,00
114
NA
4
PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
7
Angka penemuan kasus diare pada balita
39
40
59,50
45
11,42
8
Angka penemuan kasus ISPA pada balita (%)
44
45
35,9
48
8,07
9
Angka kasus filaria yang ditangani
100 (10 kasus)
100
100
100
-
10
Angka kasus zoonosis :
a.
Angka kasus AI yang ditangani (%)
100
100
100
100
-
b.
Angka kasus antrax yang ditangani (%)
100
100
100
100
-
5
PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
c.
Angka GHPR yang ditangani
0
30
46,49
40
51,02
d.
Angka kematian penderita Leptospirosis
10,88
≤ 14
16,43
≤ 13
15,08
e.
Jumlah kasus pes
0
0
0
0
0
11
Proporsi kasus hipertensi di Fasyankes (%)
5,8
< 30
52,9
< 25
26,5
12
Proporsi kasus Diabetes Mellitus di Fasyankes (%)
4,5
< 55
15,1
< 50
15,1
13
Proporsi Fasyankes yang melaporkan kasus Hipertensi (%)
70
71
82,6
72
71 6
PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT 2014 NO
INDIKATOR
2013
14
Proporsi Fasyankes yang melaporkan kasus DM (%)
15
AFP rate ( /100.000)
16
Cakupan UCI (%)
17
2015 (smt 1)
TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
70
71
82,2
72
71
2,7
2
2,29
2
2,07
99,99
98,9
99,53
98,9
49
Proporsi KLB PD3I (%)
100
100
100
100
100
18
Proporsi penanganan KLB/bencana < 24 jam (%)
100
100
100
100
100
19
Proporsi kasus meningitis pada jemaah haji (%)
0
0
0
0
0 7
FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2014
NO
INDIKATOR
2013
1
Proporsi sarana produksi & distribusi di bidang farmasi & perbekes sesuai standar (%)
2
2015 (smt 1)
TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
55
60
72,79
65
39,05
Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)
30
40
46,87
50
26
3
Proporsi pembinaan dan pengawasan produksi dan distribusi bidang farmasi & perbekes (%)
20
30
67,03
40
57,04
4
Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian (%)
34,61
47,33
61,40
60,05
37,93
8
FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2014
NO
INDIKATOR
2013
2015 (smt 1)
TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
5
Proporsi waktu pelayanan perijinan di bid. Farmasi sesuai standar (%)
80
80
97,22
85
97,09
6
Proporsi Kabupaten/Kota melakukan binwas makanan dan minuman sesuai standar (%)
28,57
42,86
71,43
57,14
57,14
7
Proporsi pembinaan mutu makanan dan minuman (%)
100
100
100
100
100
9
PELAYANAN KESEHATAN 2014
NO
INDIKATOR
2013
2015 (smt 1)
TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
8
10
45
25
49
1
Proporsi Puskesmas yang memiliki ijin operasional (%)
2
Proporsi Puskesmas terakreditasi (%)
8,9
7
8,90
10
0,5
3
Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar (%)
13
13
16
16
16
4
Rasio Puskesmas per jumlah penduduk (%)
1:38110
1:37500
1:37610
1:37110
1:38599
5
Proporsi pembinaan akreditasi Puskesmas (%)
8,9
10
11
12
14,97
6
Proporsi pembinaan Puskesmas PONED (%)
16
27
27
38
26,22 10
PELAYANAN KESEHATAN 2014 NO
INDIKATOR
20145 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
7
Proporsi RS yang memiliki ijin operasional
98,52
43,7
100
100
40,17
8
Proporsi RS terakreditasi
1,08
4,44
4,10
11,11
5,37
9
Proporsi RS terklasifikasi
69,37
6,67
7,75
21,11
10,03
10
Proporsi RS PONEK terstandar
8,0
16,33
16,10
24,49
9,91
11
Persentase penanganan program penanggulangan gangguan penglihatan & kebutaan (%) (BKIM)
71
71
71
78
20
11
PELAYANAN KESEHATAN 2014 NO
12
INDIKATOR
2013
2015 (smt 1)
TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
Angka kesembuhan TB di BKPM (%) :
a.
BKPM Pati
83
75
80
80
79,5
b.
BKPM Semarang
69
75
67,6
80
70,8
c.
BKPM Ambarawa
85,8
75
76,8
80
75
d.
BKPM Klaten
71,50
75
85
80
82
e.
BKPM Magelang
64,25
75
78,5
80
77,5
-
55
80
60
30
13
Proporsi Laboratorium Kesh. Daerah dengan kemampuan pemeriksaan terstandar
(14 Labkesda)
12
PELAYANAN KESEHATAN 2014
NO
INDIKATOR
2013
14
Angka kematian ibu (0/00.000)
15
2015 (smt 1)
TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
118,62
118
126,55
118
Angka kematian bayi (0/.000)
10,41
12,50
10,08
12
2.538
16
Angka kematian balita (0/.000)
11,80
11,90
11,54
11,85
2.919
17
Cakupan K4 (%)
92,13
68
93,11
70
45,43
18
Cakupan pertolongan persalinan nakes (%)
98,08
97,5
99,17
98
47,37
19
Cakupan peserta KB aktif (%)
79,52
70
78,6
72
76,68
295 kasus
Kasus
kasus
13
PELAYANAN KESEHATAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
20
Cakupan KN lengkap (%)
95,41
88
96,84
89
34,79
21
Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani (%)
75,36
80
83,32
81
33,12
22
Cakupan kunjungan bayi (%)
95,59
97
96,34
97,5
39,11
23
Cakupan ASI eksklusif (%)
57,53
50
59,99
51,5
31,4
24
Prevalensi gizi buruk (%)
0,046
0,05
0,03
0,05
25
Cakupan balita gizi buruk yang dapat perawatan (%)
100
100
100
100
912 kasus
100
14
KESEHATAN LINGKUNGAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
1
Desa melaksanakan STBM (%)
25,94 (2.220)
26 (2.247)
26 (2.249)
27 (2.347)
51,2 (4392)
2
Proporsi penduduk akses air minum (%)
77,21
78
78
79
78,84
3
Proporsi penduduk akses jamban (%)
74,71
75
76
76
77,1
4
Proporsi TTU yang memenuhi syarat (%)
77,40
78
78
79
78,8
5
Proporsi TPM yang memenuhi syarat (%)
52,14
53
53
56
56,5
15
KESEHATAN LINGKUNGAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
6
Proporsi Puskesmas/RS yang ramah lingkungan
72/90
72/100
73/90,1
73/100
89,1/90,4
7
Proporsi pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat
42
49
50
50
48
8
Proporsi pengelolaan limbah cair rumah tangga memenuhi syarat
41
48
48
49
47
16
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
12,55
13,50
11
13,60
12,35
4
6,65
4
6,66
5
1
Ratio Dokter Umum terhadap penduduk
2
Ratio Dokter Spesialis Dasar dan Anastesi terhadap penduduk
3
Ratio Dokter Gigi terhadap penduduk
2,97
3,45
3
3,50
2,95
4
Ratio Bidan terhadap penduduk
48,46
45
44
45,5
48
5
Ratio Perawat terhadap penduduk
84,30
80
78
80,5
84
17
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
6
Ratio Sanitarian terhadap penduduk
3,79
41,5
3
42
3,27
7
Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi
80,5
81
81
81,5
82
8
Jumlah STRTTK yang diterbitkan (dokumen)
3.309
13.854
3.550
14.131
215
9
Prosentase lulusan yang kompeten (%)
100
80
97,50
90
Uji Kompetensi bln sept’15
10
Proporsi pelatihan kesehatan yang terakreditasi
35,71
11
81,81
11,50
32 18
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2014
NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
11
Proporsi pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi
-
60
89
70
97
12
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti DIKLAT terakreditasi
919
1.235
2.275
1.360
1.572
13
Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yg terakreditasi
50
51
75
51,50
75
19
PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
Jumlah penyuluhan melalui media elektronik :
1 a
Dinkes Prov.Jateng
10
12
13
14
6
b
BKIM
1
1
1
10
5
c
BKPM Pati
2
2
2
3
2
d
BKPM Semarang
24
24
24
2
2
e
BKPM Ambarawa
24
24
24
24
12
f
BKPM Klaten
0
9
9
12
6
g
BKPM Magelang
1
1
5
7
1
h
Balai Labkes
0
0
0
-
20
PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
Jumlah penyuluhan melalui media cetak :
2 a
Dinkes Prov.Jateng
2
4
4
6
3
b
BKIM
5
5
5
4
0
c
BKPM Pati
1
1
1
1
0
d
BKPM Semarang
1
1
1
1
1
e
BKPM Ambarawa
1
1
1
2
2
f
BKPM Klaten
3
3
3
3
1
g
BKPM Magelang
9
9
9
9
9
h
Balai Labkes
-
-
-
-
21
PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
Jumlah penyuluhan luar ruang :
3 a
Dinkes Prov.Jateng
30
35
37
40
19
b
BKIM
25
26
26
27
12
c
BKPM Pati
21
5
5
5
5
d
BKPM Semarang
30
30
30
20
7
e
BKPM Ambarawa
22
0
0
12
4
f
BKPM Klaten
50
22
26
25
13
g
BKPM Magelang
4
4
4
4
-
h
Balai Labkes
-
-
-
-
22
PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 2014
NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
4
Persentase pedagang yang menjual garam beryodium (%)
-
30
30
40
40
5
Proporsi pasar yang menyediakan garam beryodium (sentinel)
-
70
70
70
42
6
Persentase Kab/kota yang menyusun regulasi terkait KTR, ASI ekslusif, PSN (%)
-
9
11,4
18
11,4
7
Proporsi Kab/Kota yang menerbitkan regulasi di bidang kesehatan (KTR, ASI, PSN) (%)
-
5,71
5,71
11,43
5,71
23
PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 2014 NO
INDIKATOR
2013
2015 (smt 1)
TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
8
Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri (%)
5,10
6
6,84
7
6,44
9
Proporsi rumah tangga sehat (%)
76,72
74,9
71,95
75
71,95
10
Jumlah BUMN & BUMD yang melakukan CSR bidang kesehatan
0
3
4
3
4
11
Jumlah Ormas/LSM yang bekerjasama dg institusi kesehatan
0
5
3
7
3
12
Jumlah dokumen kerjasama bidang kesehatan antar Provinsi (MPU & daerah lintas batas)
2
2
3
2
3
24
PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
13
Proporsi penduduk mempunyai JPK (%)
58,65
52
59,22
54
57,96
14
Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK (%)
28,66
28,01
49,28
27,79
25,65
15
Persentase Kabupaten/Kota mengalokasikan 10% APBD untuk kesehatan
8,57
14,20
20
17,14
22,85
(3 Kab/Kota)
(5 Kab/Kota)
(7 Kab/Kota)
(6 Kab/Kota)
(8 Kab/Kota)
25
MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
1
Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan (dokumen)
21
21
21
21
10
2
Dokumen pengelolaan keuangan (dokumen)
2
1
1
2
1
3
Dokumen pengelolaan barang Dinkes & UPT (dokumen)
3
5
5
5
2
4
Jumlah dokumen pengelolaan nakes & sumber daya aparatur
1
2
2
2
1
26
MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
5
Jumlah dokumen produk hukum bidang kesehatan & pelayanan kehumasan
1
1
1
1
0
6
Jumlah pengunjung website Dinkes Prov. Jateng (orang)
288.421
400.000
360.648
550.000
604.217
27
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2014 NO
INDIKATOR
2015 (smt 1)
2013 TARGET
CAPAIAN
TARGET
CAPAIAN
1
Terpenuhinya administrasi pekantoran di Dinkes dan 9 UPT (%)
100
100
100
100
50
2
Terpenuhinya sarana prasarana aparatur di Dinkes dan 9 UPT (%)
100
100
100
100
43,2
3
Terpenuhinya pakaian dinas di Dinkes dan 9 UPT (%)
100
100
100
100
-
4
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (%)
90
100
100
100
38,89
28
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU TB 120
114
114
100
80
60
40
21 20
0 2013
2014
2015 (smt 1)
29
ANGKA KESAKITAN MALARIA 0,08
0,07
0,07 0,06
0,05
0,05 0,04 0,03
0,02 0,02 0,01 0 2013
2014
2015 (smt 1)
30
ANGKA KESAKITAN DBD 50
45,52
45 40
32,95 35
33,9
30 25 20 15 10 5 0 2013
2014
2015 (smt 1)
31
ANGKA KEMATIAN DBD 1,7
1,8
1,44
1,6 1,4
1,21
1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2013
2014
2015 (smt 1)
32
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA 6
5,3
5,12
5
4
3
2 2
1
0 2013
2014
2015 (smt 1)
33
CAKUPAN PENEMUAN KASUS DIARE PADA BALITA 70
59,5 60 50
39
40 30 20
11,42 10 0 2013
2014
2015 (smt 1)
34
CAKUPAN PENEMUAN KASUS ISPA PADA BALITA 50
44
45
35,9
40 35 30 25 20 15
8,07
10 5 0 2013
2014
2015 (smt 1)
35
ANGKA GHPR YANG DITANGANI 60
46,49
50
51,02
40
30
20
10
0
0 2013
2014
2015 (smt 1)
36
ANGKA KEMATIAN PENDERITA LEPTOSPIROSIS 16,43
18
15,08
16 14 12
10,88
10 8 6 4 2 0 2013
2014
2015 (smt 1)
37
PROPORSI KASUS HIPERTENSI DI FASYANKES 60
52,9
50
40
26,5
30
20
10
6
0 2013
2014
2015 (smt 1)
38
PROPORSI KASUS DIABETES MELLITUS DI FASYANKES 15,1
16
15,1
14 12 10 8 6
4,5 4 2 0 2013
2014
2015 (smt 1)
39
PROPORSI FASYANKES YANG MELAPORKAN KASUS HIPERTENSI 82,6
84 82 80 78 76 74
71
72
70
70 68 66 64 62 2013
2014
2015 (smt 1)
40
PROPORSI FASYANKES YANG MELAPORKAN KASUS DM 82,2
84 82 80 78 76 74
71
72
70
70 68 66 64 62 2013
2014
2015 (smt 1)
41
AFP RATE 3
2,7 2,29
2,5
2,07 2
1,5
1
0,5
0 2013
2014
2015 (smt 1)
42
CAKUPAN UCI 120
99,53 99,99
100
80
60
49
40
20
0 2013
2014
2015 (smt 1)
43
PROPORSI SARANA PRODUKSI & DISTRIBUSI DI BIDANG FARMASI & PERBEKES SESUAI STANDAR 72,79
80 70 60
55
50
39,05
40 30 20 10 0 2013
2014
2015 (smt 1)
44
PROPORSI SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI STANDAR 46,87
50 45 40 35
30
30
26
25 20 15 10 5 0 2013
2014
2015 (smt 1)
45
PROPORSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BIDANG FARMASI & PERBEKES 80
67,03 70
57,04
60 50 40 30
20
20 10 0 2013
2014
2015 (smt 1)
46
PROPORSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN KEFARMASIAN 70
61,4
60 50
37,93
40
34,61 30 20 10 0 2013
2014
2015 (smt 1)
47
PROPORSI WAKTU PELAYANAN PERIJINAN DI BID. FARMASI SESUAI STANDAR 120
97,22 100
97,09
80
80
60
40
20
0 2013
2014
2015 (smt 1)
48
PROPORSI KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN PEMBINAAN & PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN SESUAI STANDAR 80
71,43
70
57,14
60 50 40
28,57
30 20 10 0 2013
2014
2015 (smt 1)
49
PUSKESMAS YANG MEMILIKI IJIN OPERASIONAL 60
50
45
49
40
30
20
8 10
0
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
50
PROPORSI PUSKESMAS TERAKREDITASI 10
8,9 8,9
9 8 7 6 5 4 3 2
0,5
1 0 2013
2014
2015 (smt 1)
51
PROPORSI PUSKESMAS PONED TERSTANDAR 18
16
16
16 14
13
12 10 8 6 4 2 0 2013
2014
2015 (smt 1)
52
PROPORSI PEMBINAAN AKREDITASI PUSKESMAS 16
14,97
14
11
12 10
8,9
8 6 4 2 0 2013
2014
2015 (smt 1)
53
PROPORSI PEMBINAAN PUSKESMAS PONED 30
27 26,22
25
20
16 15
10
5
0 2013
2014
2015 (smt 1)
54
RS YANG MEMILIKI IJIN OPERASIONAL 120
98,52
100
98
100
80
60
40,17
40
20
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
55
PROPORSI RS TERAKREDITASI 6
5,37 5
4,1 4
3
2
1,08 1
0
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
56
PROPORSI RS TERKLASIFIKASI 80
69,37 68,4
70 60 50 40 30 20
7,75
10
10,03
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
57
RS PONEK TERSTANDAR 18
16,1 16 14 12 10
9,91
8
8
6,16
6 4 2 0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
58
PERSENTASE PENANGANAN PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN & KEBUTAAN 80
71
71
68
70 60 50 40 30
20
20 10 0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
59
ANGKA KESEMBUHAN TB DI BKPM 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Pati
Semarang
Ambarawa
Klaten
Magelang
79,5
70,8
75
82
77,5
2014
80
67,6
76,8
85
78,5
2013
83
69
85,8
71,5
64,25
2015 (smt 1)
60
ANGKA KEMATIAN IBU 130 126,55 125 118,62
120 116,34 115 110 105 100 2012
2013
2014
2015 (smt 1) = 295 kasus
61
ANGKA KEMATIAN BAYI 11 10,8
10,75
10,6
10,41
10,4 10,2
10,08
10 9,8 9,6 2012
2013
2014
2015 (smt 1) = 2538 kasus
62
ANGKA KEMATIAN BALITA 11,9
11,85
11,85
11,8
11,8 11,75 11,7 11,65 11,6 11,54
11,55 11,5 11,45 11,4 11,35 2012
2013
2014
2015 (smt 1) = 2919 kasus
63
CAKUPAN K4 100
92,99
92,13
93,11
90 80 70 60 50 45,43
40 30 20 10 0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
64
CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN NAKES 120 98,08
99,17
97,14
100
80
60 47,37
40
20
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
65
CAKUPAN PESERTA KB AKTIF 79,52
80
78,6
79
78,6 78 77 76 75
75 74 73 72 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
66
CAKUPAN NEONATAL KOMPLIKASI YANG DITANGANI 90
83,32 75,36
80 70
70 60 50 40
33,12
30 20 10 0 2012
2013
2014
2015 (smt 1) 67
CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI 120 95,59
100
96,34
86 80
60
40
39,11
20
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1) 68
CAKUPAN ASI EKSKLUSIF 70 59.99
57.53 60 49.06
50 40
31.4
30 20 10 0 2012
2013
2014
2015 (smt 1) 69
DESA MELAKSANAKAN STBM 60 51,2 50
40
30
25,94
26
20
10
0 2013
2014
2015 (smt 1)
70
PROPORSI PENDUDUK AKSES AIR MINUM 79 78,84 78,5 78 78
77,5 77,21
77,21
77
76,5
76 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
71
PROPORSI PENDUDUK AKSES JAMBAN 77,5 77,1
77 76,5 76 76 75,5 75
74,71
74,71
74,5 74 73,5 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
72
PROPORSI TTU YANG MEMENUHI SYARAT 79 78,8 78,5 78 78 77,4 77,5 77 76,36
76,5 76 75,5 75 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
73
PROPORSI TPM YANG MEMENUHI SYARAT 58 56,5
56 54
53
52,14
52 50 47,78
48 46 44 42 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
74
PROPORSI PUSKESMAS YANG RAMAH LINGKUNGAN 100 90
89,1 72
80
73
70 60 50 40 30 20 10 0
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
75
PROPORSI RS YANG RAMAH LINGKUNGAN 100 98
98 96 94 92
90
90,1 90,4
90 88 86 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
76
PROPORSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA MEMENUHI SYARAT 60 50 50 42 40
48
37,11
30
20
10
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
77
PROPORSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA MEMENUHI SYARAT 60 48
50 41
47
37,4
40
30
20
10
0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
78
RASIO DOKTER UMUM TERHADAP PENDUDUK 13 12,55 12,35
12,5
12
11,5 11 11
10,5
10 2013
2014
2015 (smt 1)
79
RASIO DOKTER SPESIALIS DASAR DAN ANASTESI TERHADAP PENDUDUK 6 5 5 4
4
4
3
2
1
0 2013
2014
2015 (smt 1)
80
RASIO DOKTER GIGI TERHADAP PENDUDUK 3,01
3
3 2,99 2,98 2,97
2,97 2,96
2,95 2,95 2,94 2,93 2,92 2013
2014
2015 (smt 1)
81
RASIO BIDAN TERHADAP PENDUDUK 49
48,46
48
48 47 46 45
44
44 43 42 41 2013
2014
2015 (smt 1)
82
RASIO PERAWAT TERHADAP PENDUDUK 85
84,3
84
84 83 82 81 80 79
78
78 77 76 75 74 2013
2014
2015 (smt 1)
83
RASIO SANITARIAN TERHADAP PENDUDUK 4
3,79
3,5
3
3,27
3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2013
2014
2015 (smt 1)
84
PROPORSI TENAGA KESEHATAN TERSERTIFIKASI 82,5 82
82
81,5 81 81 80,5 80,5 80
80 79,5 79 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
Line 1 85
JUMLAH STRTTK YANG DITERBITKAN 4000
3550
3500
3309
3000 2500 2000 1500 1000 500
215
0 2013
2014
2015 (smt 1)
86
PROSENTASE LULUSAN YANG KOMPETEN 120 100
100
97,5
80
60
40
20 0 0 2013
2014
2015 (smt 1)
87
PROPORSI PELATIHAN KESEHATAN YANG TERAKREDITASI 90
81,81
80 70 60 50 35,71
40
32
30 20 10
10 0 2012
2013
2014
2015 (smt 1)
88
PROPORSI PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN YANG TERAKREDITASI 120
100
89
97
80
60
40
20 0
0 2013
2014
2015 (smt 1)
89
JUMLAH SDM KESEHATAN YANG MENGIKUTI DIKLAT TERAKREDITASI 2500
2275
2000 1572 1500
919
1000
500
0 2013
2014
2015 (smt 1)
90
PROPORSI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN YANG TERAKREDITASI 75
80
75
70 60 50
50 40 30 20 10 0 2013
2014
2015 (smt 1)
91
JUMLAH PENYULUHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 30
25
20
15
10
5
0 BKPM Pati
BKPM Sem arang
BKPM Am baraw a
BKPM Klaten
BKPM Magelang
BKIM Sem arang
Dinkes Prov. Jateng
2015 (sm t 1)
2
2
12
6
1
5
6
2014
2
24
24
9
5
1
13
2013
2
24
24
0
1
1
10
92
JUMLAH PENYULUHAN MELALUI MEDIA CETAK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 BKPM Pati
BKPM Sem arang
BKPM Am baraw a
BKPM Klaten
BKPM Magelang
BKIM Sem arang
Dinkes Prov. Jateng
2015 (sm t 1)
0
1
2
1
9
0
3
2014
1
1
1
3
9
5
4
2013
1
1
1
3
9
5
2
93
JUMLAH PENYULUHAN LUAR RUANG 60
50
40
30
20
10
0 BKPM Pati
BKPM Sem arang
BKPM Am baraw a
BKPM Klaten
BKPM Magelang
BKIM Sem arang
Dinkes Prov. Jateng
2015 (Sm t 1)
5
7
4
13
0
12
19
2014
5
30
0
26
4
26
37
2013
21
30
22
50
4
25
30
94
PROPORSI DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF MANDIRI 8 6,84 7
6,84
6 5,1 5 4 3 2 1 0 2013
2014
2015 (smt 1)
95
PROPORSI RUMAH TANGGA SEHAT 78 76,72
77 76 75 74 73
71,95
71,95
72 71 70 69 2013
2014
2015 (smt 1)
96
JUMLAH BUMN & BUMD YANG MELAKUKAN CSR BIDANG KESEHATAN 4,5
4
4
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
0 2013
2014
2015 (smt 1)
97
JUMLAH DOKUMEN KERJASAMA BIDANG KESEHATAN ANTAR PROVINSI (MPU & DAERAH LINTAS BATAS) 3,5 3
3
3 2,5 2
2 1,5 1 0,5 0 2013
2014
2015 (smt 1)
98
PROPORSI PENDUDUK MEMPUNYAI JPK 59,22
59,4 59,2 59 58,8
58,65
58,6 58,4 58,2 57,96
58 57,8 57,6 57,4 57,2 2013
2014
2015 (smt 1)
99
PROPORSI PENDUDUK MISKIN NON KUOTA YANG MEMPUNYAI JPK 60 49,28 50
40 28,66
30
25,65
20
10
0 2013
2014
2015 (smt 1)
100
PERSENTASE KAB/KOTA MENGALOKASIKAN 10% APBD UNTUK KESEHATAN 25
22,85 20
20
15
10
8,57
5
0 2013
2014
2015 (smt 1)
101
PENGUNJUNG WEBSITE DINKES PROV JATENG 700000 604217 600000 500000 360648
400000 288421
300000 200000 100000 0 2013
2014
2015 (smt 1)
102
MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 120 100 100
90
80
60 38,89 40
20
0 2013
2014
2015 (smt 1)
103
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR RENSTRA
104
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Angka penemuan kasus baru TB
Angka yg menunjukkan jumlah pasien TB baru ditemukan & tercatat diantara 100.000 penduduk di Jateng
Jumlah kasus baru yg tercatat di fasyankes dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100.000
Angka penemuan kasus baru HIV-AIDS
Kasus baru HIV-AIDS yang didiagnosa di fasilitas pelayanan kesehatan
Angka absolut jumlah kasus baru HIV-AIDS yang ditemukan
Angka kesakitan malaria
Angka yang menunjukkan jumlah penderita malaria baru yang ditemukan dan tercatat di Jawa Tengah
Jumlah kasus malaria yang ditemukan dibagi jumlah penduduk dikalikan 1.000
Angka kesakitan DBD
Angka yang menunjukkan jumlah penderita DBD baru yang ditemukan dan tercatat di Jawa Tengah
Jumlah kasus DBD yang ditemukan dibagi jumlah penduduk dikalikan 100.000
Angka kematian DBD (CFR)
Angka yang menunjukkan jumlah kematian kasus DBD yang tercatat di Jawa Tengah
Jumlah kematian DBD yang ditemukan dibagi jumlah penderita DBD dikalikan 100% 105
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Angka penemuan kasus baru Kusta
Angka yang menunjukkan penemuan kasus baru Kusta di Jawa Tengah
Jumlah kasus baru kusta ditemukan dibagi jumlah penduduk dikalikan 100.000
Cakupan penemuan kasus diare pada balita
Angka yang menunjukkan penemuan kasus baru diare balita di Jateng
Jumlah kasus baru diare balita ditemukan di Puskesmas dibagi target dikalikan 100%
Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita
Angka yang menunjukkan penemuan kasus baru pneumonia balita di Jateng
Jumlah kasus baru pneumonia balita ditemukan di Puskesmas dibagi target dikalikan 100%
Angka kasus filaria yang ditangani
Jumlah kasus filaria yang yang ditemukan di Jateng
Jumlah kasus filaria yang ditangani dibagi jumlah kasus filaria ditemukan dikalikan 100%
106
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
a. Angka kasus A1 yang ditangani
Angka yang menunjukkan jml kasus flu burung ditangani dari kasus yang ditemukan
Jumlah kasus flu burung yang ditangani dibagi jumlah kasus yang ditemukan dikalikan 100%
b. Angka kasus anthrax yang ditangani
Angka yang menunjukkan jml kasus anthraks ditangani dari kasus yang ditemukan
Jumlah kasus anthraks yang ditangani dibagi jml kasus yg ditemukan dikalikan 100%
c. Angka GHPR yang ditangani
Angka yg menunjukkan jml kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) ditangani dari kasus yang dilaporkan
Jumlah kasus GHPR yang ditangani dibagi jumlah kasus yang dilaporkan dikalikan 100%
d. Angka kematian penderita Leptospirosis
Angka yang menunjukkan jumlah kasus baru leptospirosis meninggal di Jateng
Jumlah kasus leptospirosis meninggal dibagi jumlah kasus baru ditemukan dikalikan 100%
Angka kasus Zoonosis:
107
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
d. Angka kematian penderita Leptospirosis
Angka yang menunjukkan jumlah kasus baru leptospirosis meninggal di Jateng
Jumlah kasus leptospirosis meninggal dibagi jumlah kasus baru ditemukan dikalikan 100%
e. Jumlah kasus pes
Tidak ditemukan kasus pes di Kec. Selo dan Kec. Cepogo Kab. Boyolali
Angka absolut
Proporsi kasus hipertensi di Fasyankes
Angka yg menunjukkan penemuan kasus baru hipertensi (bertekanan darah ≥ 140 mm Hg) yg tercatat di Puskesmas dan RS diantara semua kasus hipertensi
Jumlah kasus baru hipertensi yg tercatat di Puskesmas & RS dibagi jumlah kasus baru & lama di tahun yg sama dikalikan 100%
Proporsi kasus Diabetes Mellitus di Fasyankes
Angka yg menunjukkan penemuan kasus baru Diabetes Melitus (bertekanan darah ≥ 200) yg tercatat di Puskesmas dan RS diantara semua kasus Diabetes Mellitus
Jumlah kasus baru DM yg tercatat di Puskesmas & RS dibagi jumlah kasus baru & lama di tahun yg sama dikalikan 100%
108
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi Fasyankes yg melaporkan kasus hipertensi
Angka yg menunjukkan jumlah Puskesmas & RSUD yg melaporkan kasus hipertensi di Jateng
Jumlah Puskesmas & RS yg melaporkan kasus hipertensi dibagi seluruh jumlah Puskesmas & RS di Jateng dikalikan 100%
Proporsi fasyankes Yng melaporkan kasus DM
Angka yang menunjukkan jml Puskesmas & RSUD yang melaporkan kasus Diabetes Mellitus dibandingkan dengan seluruh jumlah Puskesmas & RS di Jateng
Jumlah Puskesmas & RS yg melaporkan kasus DM dibagi seluruh jumlah Puskesmas &RS di Jateng dikalikan 100%
AFP rate
Angka penemuan kasus AFP 2 per 100.000 anak < 15 tahun
(Jumlah penemuan kasus AFP / jumlah anak <15 tahun) x 100.000
Cakupan UCI desa
Desa dengan cakupan imunisasi dasar lengkap ((IDL)BCG 1 kali, DPTHB 3 kali, polio 4 kali & campak 1 kali) >85%
(jumlah desa yang mencapai UCI/jumlaj seluruhnya) x 100%
Proporsdi penanganan KLB PD3I <24 jam
Setiap kejadian KLB PD3I ditangani <24 jam
(Jumlah KLB PD3I ditangani <24 jam/jumlah KLB PD3I) x 100%
sudah desa
109
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi penanganan KLB/bencana <24 jam
Setiap kejadian KLB ditangani <24 jam
(Jumlah KLB/krisis kesehatan ditangani <24 jam/jumlah KLB/ krisis bencana) x 100%
Proporsi kasus meningitis pada Jemaah haji
Jumlah ditemukan kasus meningitis carier maupun klinis pasca haji
(Jumlah kasus meningitis carier maupun klinis pasca haji/ jumlah Jemaah haji) x 100%
Proporsi sarana produksi & distribusi di bidng farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar
Sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan & PKRT serta sarana distribusi obat & alkes yg memenuhi kriteria baik sesuai persyaratan cara produksi & distribusi yang berlaku
Jumlah sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan & PKRT serta jumlah sarana distribusi obat & alkes yg memenuhi kriteria baik sesuai persyaratan cara produksi & distribusi yang berlaku dibagi jumlah seluruh sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan & PKRT serta jumlah sarana distribusi obat & alkes x 100% 110
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar
Sarana peLayanan kefarmasian yang memenuhi kriteria baik sesuai pelayanan kafarmasian yg berlaku
Jumlah sarana peLayanan kefarmasian yang memenuhi kriteria baik sesuai ketentuan yg berlaku dibagi jumlah seluruh sarana pelayanan kefarmasian x 100%
Proporsi pembinaan & pengawasan produksi & distribusi bidang farmasi & perbekes
Sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan & PKRT serta sarana distribusi obat & alkes yang mendapatkan pembinaan & pengawasan
Jumlah sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan & PKRT serta jumlah sarana distribusi obat & alkes yang mendapatkan pembinaan & pengawasan dibagi jumlah target pembinaan & pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan & PKRT serta sarana distribusi obat & alkes x 100%
111
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi pembinaan & pengawasan pelayanan kefarmasian
Sarana pelayanan kefarmasian yang mendapatkan pembinaan & pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku
Jumkah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapatkan pembinaan & pengawasan dibagi jumlah target pembinaan & pengawasan sarana pelayanan kefarmasian x 100%
Proporsi waktu pelayanan perijinan di bidang farmasi sesuai standar
Waktu pelayanan perijinan di bidang farmasi & perbekes yg memenuhi standar waktu pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku
Jumlah pelayanan perijinan yg memenuhi standar waktu pelayanan dibagi jumlah seluruh perijinan yang dilayani x 100%
Proporsi Kabupaten/Kota melakukan pembinaan & pengawasan makanan & minuman sesuai standar
Kab/Kota yang melaksanakan sertifikasi IRT makanan minuman sesuai ketentuan yang berlaku
Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan sertifikasi IRT makanan minuman sesuai ketentuan yang berlaku dibagi jumlah seluruh IRT makanan minuman Kab/Kota x 100% 112
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi pembinaan mutu makanan & minuman
Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan mutu produk IRT makanan minuman
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan mutu produk IRT dibagi jumlah seluruh produk IRT Kab/Kota x 100%
Proporsi Puskesmas yang memiliki ijin operasional
Puskesmas yang sudah memiliki ijin operasional dengan dikeluarkannya SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kab/Kota
Jumlah Puskesmas yang memiliki ijin operasional dibagi jumlah seluruh puskesmas x 100%
Proporsi Puskesmas terakreditasi
Puskesmas yang sudah difasilitasi & direkomendasikan oleh Dinkes Prov & siap untuk dilakukan penilaian akreditasi oleh Kemenkes RI
Jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi dibagi jumlah seluruh Puskesmas x 100%
Proporsi Puskesmas PONED terstandar
Puskesmas PONED yang TIM, alat & obatnya telah sesuai standar
Jumlah Puskesmas PONED yang sesuai standar dibagi jumlah seluruh Puskesmas PONED yang ada x 100% 113
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk
Rasio (perbandingan) Puskesmas per jumlah penduduk
Jumlah seluruh Puskesmas dibagi jumlah seluruh penduduk
Proporsi pembinaan akreditasi Puskesmas
Puskesmas yang sudah difasilitasi teknis & dilakukan pembinaan akreditasi puskesmas oleh Dinkes Prov.
Jumlah puskesmas yang telah terakreditasi dibagi jumlah seluruh puskesmas x 100%
Proporsi pembinaan puskesmas PONED
Puskesmas PONED yang sudah dilakukan fasilitasi teknis & pembinaan PONED oleh Dinkes Prov.
Jumlah puskesmas PONED yang sudah dilakukan fasilitasi teknis & pembinaan PONED dibagi jumlah seluruh puskesmas PONED yang ada x 100%
Proporsi RS yang memiliki ijin operasional
RS di Jateng yg sudah mempunyai ijin operasional dari Kemenkes RI/Pemda (Prov/Kab/Kota) sesuai kelas RS
RS di Jateng yg sudah mempunyai ijin operasional dari Kemenkes RI/Pemda (Prov/Kab/Kota) sesuai kelas RS dibagi jumlah RS x 100%
114
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi RS terakreditasi
RS di Jateng yang sudah lulus akreditasi versi 2012
RS di Jateng yang sudah lulus akreditasi versi 2012 dibagi jumlah RS di Jateng
Proporsi RS terlarifikasi
RS di Jateng yang telah mendapatkan SK penetapan kelas dari Kemenkes RI/ Pemda (Prov./Kab/Kota)
RS di Jateng yang telah mendapatkan SK penetapan kelas dari Kemenkes RI/ Pemda (Prov./Kab/Kota) dibagi jumlah RS se Jateng x 100%
Proporsi RS PONEK terstandar
RS Umum di Jateng yang memiliki SK penetapan sebagai RS PONEK & memberikan pelayanan PONEK
RS Umum di Jateng yang memiliki SK penetapan sebagai RS PONEK & memberikan pelayanan PONEK dibagi jumlah RSU x 100%
115
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Angka kematian ibu
Kematian maternal adalah kasus kematian wanita yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) & masa dalam ukuran waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi & tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental
Jumlah kematian maternal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam 1 tahun x 100.000
Angka kematian bayi
Kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai belum berusia tepat 1 tahun di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Jumlah kematian bayi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam 1 tahun x 1.000 116
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Angka kematian balita
Kemtian anak berusia 0-4 tahun atau tepatnya 0 smpai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Jumlah kematian balita di suatu wilayah kerja pad akurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam 1 tahun x 1.000
Cakupan K4
Cakupan K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit 4x dengan distribusi waktu 1x pada trimester k1-1, 1x pada trimester ke-2 dan 2x pada trimester ke-3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4x sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah dalam 1 tahun x 100
Cakupan pertolongan persalinan nakes
Cakupan persalinan oleh nakes (Pn) adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Jumlah persalinan yg ditolong nakes kompeten di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di suatu wilayah dalam 1 tahun x 100
117
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Cakupan peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah cakupan dari peserta KB yang baru & lama yang masih menggunakan alat & obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah peserta seluruh PUS di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun x 100
Cakupan KN lengkap
Cakupan neonates yang telah memperoleh pelayanan kunjungan neonatal minimal 3x, yaitu 1x pada 648 jam, 1x pda 3-7 hari, 1x pada 8-28 hari sesuai standar (menggunakan algoritma MTBM) di satu wilayah kerja pada 1 tahun
Jumlah Kab/Kota yang telah mencapai cakupan kunjungan neonatal lengkap nimal 85% dibagi jumlah Kab/Kota
Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani
Cakupan bayi neonatal yang kena komplikasi (pasca lahir) telah mendapatkan penanganan yg adekuat oleh nakes yg kompeten di fasilitasi pelayan kesehatan sesuai standar
Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani dibagi 15% dikali sasaran bayi dalam 1 tahun
118
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan bayi post neonatal yg memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan & perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 4x (1x pada umur 29 hari-2 bulan, 1x pada umur 3-5 bulan, 1x pada umur 9-11 bulan) di satu wilayah kerja pad kurun waktu tertentu
Jumlah kab/kota yang telah mencapai cakupan kunjungan bayi 90% dibagi jumlah Kab/Kota
Cakupan ASI Eksklusif
Jumlah bayi usia 0-5 bl yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain berdasarkan recall 24 jam dibagi jumlah seluruh bayi usia 0-5 bl yang ada di wilayah tertentu dikali 100%
Jumlah bayi 0-5 bl yg diberi ASI saja x 100 % dibagi Jumlah seluruh bayi 05 bl.
Prevelensi Balita Gizi Buruk
Jumlah Balita gizi buruk lama ditambah jumlah Balita gizi buruk baru dibagi jumlah Balita yang ada
Jumlah Balita Gizi buruk lama dan baru dibagi Jumlah seluruh Balita yang ditimbang dikali 100% 119
INDIKATOR Cakupan Balita Gizi Buruk yang Dapat Perawatan
Proporsi Desa Melaksanakan STBM
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (rawat jalan/ inap) di fasilitas kesehatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100 % Desa yang melaksanakan STBM adalah desa/ kelurahan yang melaksanakan intervensi pendekatan STBM dengan 3 (tiga) inidikator: (i) minimal telah ada intervensi melalui pemicuan (upaya perbhn perilaku) di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut, (ii) ada natural leader (kader) atau komite/ tim kerja masyarakat, (iii) mempunyai rencana aksi kegiatan untuk mencapai komitmen-komitmen perubahan perilaku pilar-pilar STBM yang telah disepakati bersama.
Jumlah balita gizi buruk yg mendapat perawatan x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk di wilayah tertentu
Jumlah desa yang melaksanakan STBM dibagi jumlah seluruh desa x 100
120
INDIKATOR Proporsi Penduduk Akses Air Minum
Proporsi Penduduk Akses Jamban Sehat
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Air minum (yang berkualitas/ layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bora tau sumur pompa, yang jaraknya 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Jamban sehat adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang tidak mencemari badan air, tidak kontak dengan manusia dan serangga dengan konstruksi kuat dan aman
Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara pendudk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, dibagi dengan jumlah pendudk atau rumah tangga seluruhnya pada wilayah dan periode yang sama dikalikan 100
Jumlah penduduk yang menggunakan fasilitasi sanitasi yang layak (jamban sehat) di wilayah dan periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk atau rumah tangga di wilayah dan periode waktu yang sama dikalikan 100
121
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi TTU yang Memenuhi Syarat
TTU adalah adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang meliputi : sarana kesehatan (RSU, Puskesmas), sarana sekolah (SD dan MI, SLTP dan MTs, SLTA dan MA) dan hotel (Bintang dan non bintang)
Jumlah TTU memenuhi syarat tahun sebelumnya ditambah TTU memenuhi syarat hasil pembinaan tahun berjalan dibagi jumlah TTU yang ada dikalikan 100
Proporsi TPM yang Memenuhi Syarat
Tempat pengelolaan Makanan (TPM) adalah Usaha pengelolaan makanan yang meliputi : Jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan
Jumlah TPM yang memenuhi syarat tahun sebelumnya ditambah TPM memenuhi syarat hasil pembinaan tahun berjalan dibagi jumlah TPM yang ada dikalikan 100
122
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
Proporsi Pukesmas/RS yang Ramah Lingkungan
Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina perann serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Depkes, 1991) yang meliputi : Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Rawat jalan. Rumah Sakit adalah Menurut UU RI nomor 44/2009 tentang RS. RS adalah institusi yankes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, meliputi : RS Pemerintah, RS TNI/Polri, RS Swasta
CARA PERHITUNGAN Jumlah Puskesmas/ RS yang memenuhi syarat adalah jumlah puskesmas/ RS yang memenuhi syarat berdasarkan inspeksi sanitasi tahun sebelumnya ditambah puskesmas/ RS memenuhi syarat hasil pembinaan tahun berjalan dibagi jumlah puskesmas/ RS yang ada dikali 100
123
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga memenuhi syarat
Pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat adalah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah padat rumah tangga dengan cara tidak dibuang berserakan di halaman rumah, ada perlakukan dengan aman terhadap sampah yang akan dibuang (menimbun di dalam lubang, mengubah sampah menjadi kompos, digunakan kembali jika memungkinkan, cara lain)
Jumlah rumah tangga yang mengelola sampah memenuhi syarat di wilayah dan periode waktu tertentu, dibagi dengan jumlah rumah tangga di wilayah dan periode waktu yang sama dikalikan 100
Proporsi Pengelolaan Limbah cair Rumah Tangga memenuhi syarat
Pengelolaan limbah cair memenuhi syarat adalah rumah tangga yang melakukan pengelolaan limbah cair dengan cara tidak terlihat genangan air di sekita rumah karena limbah cair domestic, sudah diolah sebelum dibuang (limbah dibuang pada lubang resapan tertutup atau terisi oleh batu, dimanfaatkan oleh tanaman, dibuang disaluran got/ drainase yang ada namun tidak tergenang)
Jumlah rumah tangga yang mengelola limbah cair memenuhi syarat di wilayah dan periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga di wilayah dan periode waktu yang sama dikalikan 100
124
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Ratio Dokter Umum Terhadap Penduduk
Dokter umum yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di suatu daerah
Dokter umum yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di daerah tersebut dibanding dengan 100. 000 jumlah penduduk
Ratio Dokter Spesialis Dasar dan Anestesi Terhadap Penduduk
Dokter spesialis dasar (Bedah, dalam, anak, obsgyn) dan anestesi yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di suatu daerah
Dokter spesialis dasar (Bedah, dalam, anak, obsgyn) dan anestesi yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di daerah tersebutdibanding dengan 100.000 jumlah penduduk di desa
Ratio Dokter Gigi Terhadap Penduduk
Dokter gigi yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di suatu daerah
Dokter gigi yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan suatu daerah dibanding dengan 100.000 jumlah penduduk
125
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Ratio Bidan Terhadap Penduduk
Bidan yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di desa tersebut
Bidan yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di desa tersebut dibanding dengan jumlah penduduk di desa
Ratio Perawat Terhadap Penduduk
Perawat yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di desa tersebut
Perawat yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di daerah tersebut dibanding dengan 100.000 jumlah penduduk
Ratio Sanitarian Terhadap Penduduk
Sanitarian yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di desa tersebut
Sanitarian yang berdomisili dan memberikan pelayanan kesehatan di daerah tersebut dibanding dengan 100.000 jumlah penduduk
Proporsi Tenaga Kesehatan tersertifikasi
Sertifikasi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan
Jumlah Sertifikasi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan dibagi Jumlah usulan sertifikasi tenaga kesehatan
126
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Jumlah STRTTK yang diterbitkan
STRTTK yang telah diterbitkan
Jumlah STRTTK yang diterbitkan dibagi Jumlah usulan STRTTK
Proporsi pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi
Jumlah pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi
Jumlah pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi dibanding jumlah pelatihan bidang kesehatan yang diajukan
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat terakreditasi
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat terakreditasi
Jumlah absolut
Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang Terakreditasi
Jumlah Institusi Pendidikan kesehatan di Jawa Tengah yang terakreditasi
Jumlah institusi pendidikan kesehatan yang terakreditasi dibanding jumlah Institusi pendidikan kesehatan di Jawa Tengah 127
INDIKATOR Jumlah Dukumen Perencanaan penganggaran, Evaluasi, dan Informasi Kesehatan
Jumlah Pengunjung Website Dinkes Prov Jateng Jumlah Penyuluhan Melalui Media Elektronik
DEFINISI OPERASIONAL Dokumen perencanaan, penganggaran meliputi: RKPD, Renja, RKT, PK, RKA, DPA, ROK, RKAKL, DIPA, RKO Dokumen evaluasi meliputi LAKIP, LPPD, LKPJ, laporan tahunan Dokumen Informasi Kesehatan meliputi: buku saku triwulan (4 buku), buku Profil Kesehatan, Data Dasar Puskesmas dan RS, Buku SPM Jumlah pengunjung yang membuka dan mengakses website dinkes provinsi Jateng Media elektronik adalah TV, radio, VCD/DVD atau MP3. Penyuluhan melalui media elektronik adalah komunikasi dua arah atau satu arah, baik langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan media elektronik
CARA PERHITUNGAN Jumlah dokumen yang dibuat.
Jumlah absolut dari penghitungan countent view hits Jumlah absolut/frekuensi dari semua penyuluhan yang dilakukan melalui media elektronik di level provinsi selama 1 tahun. 128
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Jumlah Penyuluhan Melalui Media Cetak
Media cetak adalah poster, leaflet, flyer, stiker, baliho/billboard, buku saku, lembar balik, selebaran, buku agenda, kalender, banner dan media promosi cetak lainnya. Penyuluhan melalui media cetak adalah komunikasi dua arah atau satu arah, baik langsung atau tidak langsung dengan menggunakan media cetak.
Jumlah absolut substansi dan atau jenis media cetak yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan di level Provinsi selama 1 (satu) hari.
Jumlah Penyuluhan Luar Ruang
Penyuluhan luar ruang adalah komunikasi dua arah secara langsung atau tidak langsung, melalui pameran, penyuluhan dengan sasaran tertentu (mis: Sekolah, pedagang, masyarakat rawan penyakit dll).
Jumlah absolut dari semua penyuluhan yang dilakukan melalui pameran, penyuluhan pada sasaran tertentu atau masyarakat umum di level Provinsi selama 1 (satu) tahun
129
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Persentase Pedagang yang Menjual garam beryodium
Pedagang yang menjual garam beryodium adalah pedagang yang hanya menjual garam beryodium. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya adalah NaCl dan mengandung senyawa yodium 30 ppm – 80 ppm (part permillions) melalui proses yodisasi.
Jumlah pedagang yang menjual garam yodium dibagi jumlah pedagang yang diadvokasi/sosialisasi terkait garam beryodium selama 1 (satu) tahun
Proporsi pasar yang menyediakan garam beryodium (sentinel)
Pasar yang menjadi sentinel adalah pasar yang dilakukan pengamatan/perlakuan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Lokasi pasar sentinel berdasarkan survey Kecukupan Hidup layah (KHL) oleh Disnakertrans Prov. Jateng dan merupakan kesepakatan dengan Kab/Kota. Masing-masing kab/kot diambil 2 (dua) pasar untuk dijadikan sentinel. Pengamatan atau perlakukan dalam bentuk advokasi, sosialisasi, penyuluhan dan pemeriksaan garam beryodium
Jumlah pasar sentinel yang menyediakan garam beryodium. (Angka absolut)
130
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Persentase Kab/ Kot yang Menyusun Regulasi Terkait KTR, Asi Ekslusif, PSN
Menyusun adalah proses pembuatan regulasi terkait ASI Eksklusif, PSN dan KTR yang dilakukan oleh Kab/Kota Regulasi adalah kebijakan pemerintah daerah (Bupati/Walikota) yang disusun dan dapat berupa Paraturan, Surat edaran, Instruksi, Surat Keputusan maupun Perda
Jumlah Kab/Kota yang (sedang) menyusun regulasi terkait ASI Eksklusif, PSN dan KTR dibagi jumlah Kab/Kota seluruhnya
Proporsi Kabupaten/ Kota yang Menerbitkan Regulasi di Bidang Kesehatan (KTR, ASI, PSN)
Menerbitkan adalah sudah mempunyai/ ada regulasi yang dapat dibuktikan dengan adanya nomer, tanggal dan tahun diterbitkannya regulasi tersebut. Regulasi adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam bentuk Peraturan, Surat Edaran, Instruksi, Surat Keputusan atau Perda
Jumlah Kab/ Kota yang telah menerbitkan regulasi terkait ASI Eksklusif, PSN dan KTR dibagi jumlah Kab/ Kota seluruhnya.
131
INDIKATOR
Proporsi desa / kelurahan siaga aktif mandiri
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Desa/Kelurahan siaga aktif adalah : 1. Desa atau kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui PKD atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Pustu, Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. 2.Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat meliputi (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak,gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat / PHBS. 3. desa/ kelurahan siaga aktif terbagi menjadi 4 (empat) tahapan/strata yaitu : strata pratama, madya, purnama dan mandiri.
Jumlah desa / kel siaga aktif strata mandiri dibagi jumlah seluruhdesa/kel siaga aktif yang ada x 100
132
INDIKATOR Proporsi Posyandu Mandiri
Proporsi Rumah Tangga Sehat
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Posyandu mandiri adalah posyandu yang telah mencapai skor > 80 % dari 35 indikator penghitungan strata posyandu secara kuantitatif berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 411.4/05768 tanggal 20 Februari 2007
1)
Rumah tangga sehat adalah Rumah tangga yang memenuhi minimal 11 indikator dari 16 indikator PHBS meliputi : 1). Persalinan Nakes, 2). Pemeriksaan Kehamilan/K4; 3). Asi eksklusif, 4). Penimbangan balita;5)Gizi Seimbang, 6).Air bersih, 7) jamban sehat, 8)Sampah, 9)Lantai rumah, 10).aktivitas fisik, 11)Tidak merokok, 12). Cuci tangan, 13) gosok gigi, 14). Tidak Miras/Narkoba, 15). Jaminan Pemeliharaan Kesehatan /JPK, 16). PSN
Jumlah rumah tangga sehat utama dan paripurna dibagi jumlah seluruh rumah tangga yang di data X 100
2)
Posyandu Mandiri adalah : Jumlah Skor dibagi 35 dikali 100% Prosentase Posyandu Mandiri adalah : Jumlah posyandu strata mandiri di bagi jumlah seluruh posyandu yang ada di kali 100
133
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Jumlah BUMN dan BUMD yang melakukan CSR bidang Kesehatan
Jumlah BUMN, BUMD & dunia usaha di provinsi dan Kab/kota yang melaksanakan CSR / Bina Lingkungan bidang kesehatan Jumlah Ormas/LSM yang bekerjasama dengan institusi kesehatan (Puskesmas, Dinkes Kabupaten/Kota, Dinkes Provinsi) dibuktikan dengan adanya dokumen (dapat berupa surat menyurat, SK, surat penugasan & dokumen administrasi lainnya atau MoU)
jumlah BUMN, BUMD & dunia usaha di provinsi dan Kab/kota yang melaksanakan CSR/Bina Lingkungan bidang kesehatan Jumlah /Ormas/LSM yang bekerjasama dengan institusi kesehatan (Puskesmas, Dinkes Kabupaten/Kota, Dinkes Provinsi) dibuktikan dengan adanya dokumen (dapat berupa surat menyurat, SK, surat penugasan & dokumen administrasi lainnya atau MoU) jumlah dokumen kerjasama bidang kesehatan antar provinsi ( MPU dan daerah lintas batas) yang masih berlaku pada tahun berjalan
Jumlah Ormas/LSM yang bekerjasama dgn institusi Kesehatan
Jumlah dokumen kerjasama bidang kesehatan antar provinsi (MPU dan daerah lintas batas)
jumlah dokumen kerjasama bidang kesehatan antar provinsi ( MPU dan daerah lintas batas) yang masih berlaku pada tahun berjalan
134
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Proporsi Penduduk Mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan kesehatan seperti : BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta lainnya
Penduduk yang memiliki Jaminan dibagi dengan seluruh penduduk di Provinsi Jawa Tengah
Cakupan Penduduk Miskin yang Mempunyai JPK
Penduduk miskin non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memiliki jaminan pemeliharaan seperti : Jamkesda dan lain-lain
Penduduk miskin non PBI yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dibagi dengan seluruh penduduk miskin non PBI di Provinsi Jawa Tengah
Persentase Kabupaten/ Kota Mengalokasikan 10% APBD untuk Kesehatan
Kabupaten / Kota yang mengalokasikan APBD untuk kesehatan sebesar lebih dari 10%
Kabupaten / Kota yang mengalokasikan APBD lebih dari 10% dibagi seluruh kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah 135
INDIKATOR Dokumen Pengelolaan keuangan Dokumen Pengelolaan Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Aparatur
Dokumen Pengelolaan barang Dinkes dan UPT Pengelolaan Produk hukum bidang kesehatan dan Pelayanan Kehumasan
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Dokumen Laporan keuangan APBN dan Laporan keuangan APBD Dokumen Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi: Dokumen Penilaian Angka Kredit, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan, Dokumen Analisa Beban Kerja
Jumlah dokumen yang dibuat Jenis dokumen yang dibuat
Dokumen Pengelolaan Barang meliputi: Laporan Aset Tetap, Laporan Persediaan, RKBMD, RKPBMD, Standarisasi Biaya Dokumen produk hukum bidang kesehatan dapat berupa peraturan perundangundangan, Perda, Pergub terutama bidang kesehatan yang telah diterbitkan. Dokumen produk hukum baik dari Pusat maupun Daerah dapat dikumpulkan, disimpan dan disebarluaskan.
Jenis dokumen yang dibuat Jenis pelayanan
136
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Terpenuhinya admininistrasi perkantoran dan Proporsi pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya kegiatan penunjang perkantoran
Jumlah pemenuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang kegiatan perkantoran
Jumlah absolut
Jumlah pelayanan penunjang dan pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan perkantoran.
Jumlah absolut
Persentase Penanganan Program Penangulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK)
Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pelayanan Program PGPK dari BKIM
Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan pelayanan program PGPK dibagi jumlah kab/kota di Jateng
Angka kesembuhan TB di BKPM
Jumlah kasus baru TB BTA(+) yang diobati dan BTAnya negatif atau sembuh pada akhir pengobatan di BKPM
Jumlah kasus yang dinyatakan sembuh di seluruh BKPM/ jumlah kasus yang diobati di BKPM x 100% 137
INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN
Prosentase Lulusan yang kompeten
Prosentase lulusan perawat yang kompeten adalah jumlah lulusan Akper Pemprov Jateng yang lulus ujian sertifikasi kompetensi oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Jumlah lulusan Akper Pemprov Jateng yang lulus ujian sertifikasi kompetensi dibagi Jumlah lulusan Akper Pemprov Jateng yang lulus ujian akhir program
Proporsi Pelatihan Kesehatan yang Terakreditasi
Pelatihan terakreditasi adalah pelatihan yang telah memiliki surat keterangan terakreditasi oleh Tim akreditasi pelatihan provinsi Jawa Tengah atau Badan PPSDMKes Kemenkes.
Jumlah pelatihan yang terakreditasi yg telah dilaksanakan BPTPK Gombong dalam 1 (satu) tahun dibagi jumlah seluruh pelatihan dalam 1 tahun yg diselenggarakan kali 100%
Proporsi laboratorium kesehatan daerah dengan kemampuan pemeriksaan standar
Jumlah laboratorium kesehatan daerah dengan kemampuan pemeriksaan standar dibanding jumlah laboratorium kesehatan daerah yang ada
Jumlah laboratorium kesehatan daerah dengan kemampuan pemeriksaan standar dibagi jumlah laboratorium kesehatan daerah yang ada x 100% 138
1. 2. 3.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Data Program di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 (semester 1).
139
