r
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KOMISI KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR llr /SJ/KEP/XLr I 2Ot5 TENTANG PENETAPAN S?E]VDART OPERASIONAL PROCEDURE PELAYANAN PUBLIK PE.IABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEKRETARIS JENDERAL,
Menimbang
a.
bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan waj ar di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka perlu ditetapkan suatu Standart Operosional
Procedure (SOP) Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penetapan Standart Operasional Procedure Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
2.
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
Undang-Undang Nomorl4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61);
3. Keputusan...
-2-
3.
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO8 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden Nomor ll2/P Tahun 2012; 5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor I Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Us$a;
6. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 18.1/KPPU/Kepllll2Ol4 tentang Nomor Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat 7.
8.
Struktural Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor
lKeplVllll2Ola Penugasan Pelaksana T\rgas (Plt.)
tentang Sekretaris Jenderal, serta Perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan dan Pelaksana Ttrgas (Ptt.) Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 131.1/KPPU/Keplxl2Ol4 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 106|KPPU
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE
PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. KESATU
Menetapkan Standart Operasional Procedure Pelayanan Publik Fej abat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KEDUA,..
-J-
KEDUA
SOP Pelayanan Publik PPID di Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang PPID Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KEEMPAT
Keputusan Sekretaris Jenderal tanggal ditetapkan.
ini mulai berlaku
Ditetapkan di Jakarta
ggal IT
Desember 2015 ETARIS JENDERAL,
= o J
SEKRE'TARIS
JEIIDE
* RE'ZA
pada
,
Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor l1S/Kep/SJ I xlr / 20 15 Tanggal
lf
Desember 2015
STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PELAYANAN PUBLIK
PB'ABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembalgan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasiona-l. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi malusia da-lam keterbukaan informasi publik dan juga merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (uu KIP) pada tanggal 3o April 2010 merupakan momentum penting dalarn mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). UU KIP ini telah
memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban daiam menyediakan dan melayani perrnohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringal dan cara sederhala.
AmanatUUKlPuntukmewujudkanpelayanancepat,tepatdansederhana' salah satunya adalah dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dal wajar sesuai dengan petunjuk teknis juga standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional' PPID menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi' Terkait..
2
Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Standord Operational Procedure /SOP/ layanarr informasi di lingkungan PPID KPPU. Dengan adanya SOP Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif darr hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas di KPPU dapat secara nyata terpenuhi.
B.
LANDASANHUKUM
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoii dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
2.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Rrblik (l-,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayalan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
4.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
5.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan
Informasi Publik.
C.
MAKSUD DAN TUJUAIT
1.
Maksud sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang PPID KPPU dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik' Pedoman
2.
ini
Tujuan
a.mendorongterwujudnyaimplementasiUUKlPsecaraefektifdanhak.hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi; b. memberikan...
-J-
b. c.
memberikan standart bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan
organisasi/Badan Publikuntuk menghasilkan Layanan lnformasi Publik yang berkualitas.
II
HAKIKAT PELAYANAIT INFORMASI PUBLIK
Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Fublik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional dan cara sederhana pengecuaiian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
III.
ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
l.
Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak
yang
membutuhkan dan disedia-kan secara memadai serta mudah dimengerti'
2.
Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundalgan.
3.
Kondisiona-l Sesuai dengan kondisi darr kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan
tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4.
Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publikdengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat'
5. 6.
Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Keseimbalgan Ha1< dan Kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak. IV. KELOMPOK...
-4
IV.
KELOMPOK PELAYANAN INFORIUASI PUBLIK Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID KPPU, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
v
S?AIIDARD OPERASIONAL PROCEDIII,]E PELAYAT{AN INFORMASI PUBLIK Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harusmemiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib
ditaati oieh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun SOP Pelayanan Informasi Pubtk di KPPU ada-lah sebagai berikut:
1.
OPERASIONALPELAYANAN INFORMASI PUBLIK
a. Untuk melaksanakan
pelayanan informasi perlu didukung oleh front office dan
back office yang batk:
l. front office meliP:on:
. . 2.
desk layanan via media
back offce meliPuti:
o . .
b.
desk layanan langsung
pelayanan informasi dan dokumentasi informasi pengolahan informasi dan dokumentasi informasi penyelesaian sengketa informasi
Desk Informasi Publik
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan
pemohon
Informasi Publik, PPID melalui desk layartart informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melaui media antara lain menggunakan surat dan email,
c.
Waktu PelaYanan Informasi
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi' PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi Publik di Sekretariat PPID yang berada di Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU sampai dibentuknya unit PPID tersendiri' Penyelenggaraal...
5
Penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dilakasana-kan pada hari kerja Senin sampai dengal Jum'at: Senin
- Kamis : 09.00 s/d
Istirahat Jum'at Istirahat d.
15.00 WIB
s/d 13.OOWIB s/d 15 30 WIB : 11.3O s/d 13.30 WIB : 12.00 : 09.00
Mekanisme Permohonan Informasi Publik
2.
Pemohon informasi datang ke layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melamp:trkan fotocopy KTP Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi
3.
Publik kepada Pemohon Informasi Publik. Petugas memproses permintaan Informasi Publik sesuai dengan formulir
1.
permintaan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh Pemohon Informasi Pub1ik.
4. 5.
Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik. Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6.
petugas memberikan Tanda Bukti Penyera-han lnformasi Publik kepada Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik'
7.
Membukukan dan mencatat informasi yang diminta oleh Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik'
e. Biaya Penggandaan fisik atas Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon/Pengguna
Informasi Publik ditanggung oleh Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik sesuai dengan tarif PNBP yang berlaku di KPPU'
f. Keberatan...
-6
f.
Keberatan atas Pemberian Informasi Fublik Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
1. 2.
Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU KIP. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU KIP.
3. 4. 5. 6. 7.
Tidak ditanggapi permintaan informasi. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. Pengenaan biaya yang tidak wajar. Penyampaian informasi yarrg melebihi waktu yang diatur dalam undang-
undang ini.
g. Penyelesaian Sengketa Informasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi: 1. PPID yang akan menolak memberikan informasi
pubiik yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai
berikut:
1.1. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
1.2. PPID mengadakar rapat koordinasi dengan melibatkan unit yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
1.3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yarlg ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; dan 1.4. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 2.PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis: 2.1. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau Pengguna informasi;
2.2. PP|D...
-7-
2.2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
2.3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 2.4. Hasit keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 3.Penyelesaian sengketa informasi 3. 1. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
3.2. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
3.3. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Pusat, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, maka PPID menunjuk PPID Pembantu Bidang Pengelolaan, Penyeiesaian Sengketa, Kehumasan dal Kerja Sama dan Dokumentasi untuk melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.
2.
KOMPETENSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
a.
Kompetensi Pelaksana Layanan Informasi Publik
PPID dalam melaksanakan pelayanal informasi publik kepada pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik dibantu oleh Pegawai sekretariat yang ditunjuk melalui Keputusan KPPU' Untuk petugas pada desk layanan Informasi Publik diutamakan yang memiliki kompetensi di bidarg
pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dal sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang da-lam melaksanakan tugas pelayanan informasi. b. Jangka Waktu PenYelesaian
1.
Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon Informasi PublikdiiakukansetelahpemohonlnformasiPublikmemenuhipersyaratan yang telah ditetaPkan. 2. Waktu...
-8-
2.
Waktu penyelesaian dilaksanakan paling tambat 14 (empat belas) hari ke{a sejak diterima pemberitahuarr yang berisikan informasi yang diminta berada di penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian atau pendistribusian atau penyerahan
Informasi
Publik dilakukansecara langsung atau mela-lui email, faimile, jasa pos dan
4.
lainnya. Jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan juga dicarrtumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluan pengadaar atau perekamal. Bila
permintaan informasi ditolak, maka da1am surat pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP.
3.
LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
penyelenggaraan pelaya]lan publik dilal
1. pengelolaan
hasil transaksi
pelaksalaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada bidang pelayanan informasi. 2. Bidang pelayanan informasi membuat laporan bulanan
hasil pelaksanaan
tugaspelayananinformasipublikuntukdisampaikankepadaPPIDKPPU. Selanjutnya PPID KPPU setiap bulan melaporkan kepada Ketua KPPU'
3.LaporantersebutmemuatinformasimengenaipermintaanlnformasiPublik yang sudah dipenuhi, tindak laljut dari permintaan yang belum dipenuhi' penolakan permintaan Informasi Publik disertai dengan alasan penolakarya dari waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur da'lam peraturan perundangundangan. PLT. SEKRETAzuS JENDERAL,
14 MOHAM
D RtrZA
lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor
r19
Tanggal
tf
/Kep/SJ lXIll201,5 Desember 2015
BAGAN ALUR PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PEMOHON
SEKRETARIAT
BIDA.!|C
KIAAIFIX
BTDAT{O
St
LAYAIIAN
DONUMEI{TASI
BIDAIIG
PPID/PPID
KOUTSI
PEITTELESIAIAII
PEUBAIITU
ITFORUASI
SE]IGXETA
PEMBANTU
P.na.ekan Status
PUAS I
2
KETERANGAN:
: Dokumen,
mengindikasikan data yang dapat dibaca, seperti hasil
cetal<.
: Beberapa dokumen.
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,
il
MOHA
D REZA
Lampiran III Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingaa Usaha Nomor 11! /Kep/SJ /Xll/2015 Targgal l] Desember 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
PN'ABAT PENGELOLA INFOR]YIASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI PENGAUIAS PERSAINGAN USAHA KEDUDUKAN PPID
t3
ayat (21 UU KIP, PPID dibantu oleh pejabat fungsional. Maka berikut kedudukan dan susunan organisasi PPID di KPPU, yang meliputi: a. PPID berkedudukan di Kantor Pusat KPPU. Berdasarkan Pasal
b. PPID ditetapkan melalui Keputusan KPPU.
c. PPID adalah Sekretaris Jendera-1 KPPU. d. PPID dibantu oleh: 1) PPID Pembantu Bidang Pengelolaan Penyelesaian Sengketa, Kehumasan
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1O) 1
dan Kerja Sama dan Dokumentasi; PPID Pembantu Bidang Pengelolaan Informasi dan Keuangan; PPID Pembantu Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM); PPID Pembantu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
PPID Pembantu di Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan; PPID Pembantu di Kantor Perwakilan Daerah Batam; PPID Pembantu di Kaltor Perwakilan Daerah Ma-kassar; PPID Pembantu di Kantor Perwakilan Daera-h Medan; PPID Pembantu di Kaltor Perwakilal Daerah Surabaya;
Sekretaris PPID I;
1) Sekretaris PPID
12) Pejabat
II; dan
dan/atau Pegawai pada unit yang ditunjuk oleh Pejabat yang
berwenalg di KPPU.
e. Kedudukan..
-2-
e. Kedudukan dan penunjukkan PPID Pembantu:
1)
PPID Pembaltu Bidang Pengelolaan Penyelesaian Sengketa, Kehumasan dan Kerja Sama dan Dokumentasi adala.l. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU;
2)
PPID Pembaltu Bidang Pengelolaan Informasi dan Keuangan adalah Kepala
Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU;
3) 4)
PPID Pembantu Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Kepala Biro Organisasi dal Sumber Daya Manusia KPPU; PPID Pembarrtu Bidang Pelayanan dan Dokumentasi adalah Kepala Unit Data dan Informasi KPPU;
5)
PPID Pembantu
6)
Kantor Perwakilan BalikPaPan; PPID Pembantu di Kantor Perwa-kilan Daerah Batam adalah Kepala Kantor
di Kantor
Perwakilan Daerah Balikpapan adalah Kepala
Perwakilan Batam;
di Kantor Perwakilan Daerah Makassar adalah
7)
PPID Pembantu
S)
Kantor Perwakilan Makassar; PPID Pembantu di Kantor Perwakilan Daerah Medan adalah Kepala Kantor
Kepala
Perwakilan Medan;
9)
PPID Pembantu
di Kantor Perwakilan Daerah
Surabaya adalah Kepala
Kantor Perwakilan SurabaYa; 10) Sekretaris PPID
I
adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro
Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU; 11) Sekretaris PPID II adalah Kepala Bagian Hukum Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU; dan 12) Pejabat dan/atau Pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang di KPPU melalui Surat KePutusan.
II. TUGAS...
3
II.
TUGAS DAN FUNGSI T\rgas dan Fungsi PPID di KPPU. I . T\rgas:
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di
Iingkungan KPPU. 2. Fungsi:
a.
Penghimpunan informasi publik dari seluruh unitkerja
di
lingkungan
KPPU.
b. c. d.
Penataal dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPPU. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.
III. MEKANISME PENGUMPULAN,PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI
1-
PENGUMPUI,AN INFORMASI
Beberapa hal yang harus diperhatikal oleh setiap unit kerja di lingkungan KPPU dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah: a. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang
telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja' b. Informasi yang dikumpulkan ada]ah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja' c. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pej abat dan dokumen, baik dokumen statis maupun dinamis. d. Pejabat sebagaimana dimaksud da-1am butir c merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit ke{anya, sedangkan arsip statis da:n dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksarraan tugas pokok dan fungsi unit yang bersangkutan' e. Penyediaan
-4
e. Penyediaan informasi dilaksanakan dengarr memperhatikan tahapan sebagai berikut:
1) 2) 3) 4) 5)
Mengenali tugas pokok dan fungsi unit; Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh unit; Mendata i.nformasi dan dokumen yang dihasilkan; Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen;
Komponen utama yang perlu disiapka;r dalam pengelolaan dal pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi:
a) b) c) d) e) f) g)
Organisasi/Kelembagaan; Kebijakan dan Peraturan terkait; Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional); Program dan Kegiatan;
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur prograin dan kegiatan; Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT); Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
h) i) j) 2,
Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan Daftar Informasi yang Dikecualikan'
PENGKI,ASIFIKASIAN INFORMASI
Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan' a. Informasi yang bersifat Publik Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap unit, meliputi:
1) lnformasi...
-5-
1)
Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
a)
Profrl yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur orgalisasi, tujual,kedudukan, tugas dan fungsi, program ke{a dan sebagainya.
b) Informasi mengenai kegiatan dal c) d) e)
kinerja
KPPU,
Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagainya. Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pertan ggun gjawaban keuangal dan sebagainya' Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.
Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon. 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi. yang dapat meng.rncEun hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
a)
Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir dan sebagainya.
b)
Ha-1
b) c)
tidak termasuk informasi yang dikecualikan; Hasil Keputusan KPPU dan latar belakang pertimbalgannya; Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat
lain yang mengancuun hajat hidup orang balyak. 3) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi: a) Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan,
d) e) f) g)
dilihat dan/atau dibaca di utebsite KPPU; Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan KPPU dapat dilihat dan/atau dibaca di u'tebsite KPPU; Perjanjian KPPU dengan pihak ketiga; Informasi dan kebijakan yang disampaikan KPPU dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; Prosedur kerja pegawai Sekretariat KPPU yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan / atau h) Laporan..
.
6
h)
Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam UU KIP. b. Informasi Yang Dikecualikan Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan haJ-hal sebagai berikut: 1) Informasi yang dikecualikan ada-lah informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP pasal 17 dan 18. 2) Prinsip-prinsip
yang harus diperhatikarr dalam
mengelompokkan
informasi yan g dikecualikan: a) Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang va-lid dan mengedepankan obyektivitas.
b)
Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.
ada informasi yang secara mutlal dikecua-likan ketika kepentingan publik yang lebih besar
c) Tidak mutlak, artinya tidak menghendakinYa.
3) Pengecualian
harus melalui metode uji konsekuensi
bahaya
(consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi
harus dirahasialan apabila informasi tersebut dibuka. 4) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada angka 3) dilengkapi dengan uji kepentingan publk (balancing public interest test) yang
mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. 5) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan. 6) Usulan.
-7-
6) Usulan klasiJikasi akses informasi yang bersifat ketat
dan terbatas
sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dan b) tersebut di atas,
diajukan oleh unit kerja yang memiliki kemandirian daiam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi. 7) Penetapan mengenai pengecualiar sebagaimana tersebut pada angka 3)
dilakukan melalui rapat pimpinan. 3. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh setiap unit kerja di lingkungan KPPU guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan KPPU.
Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:
a. Deskripsi Informasi: Setiap unit kerja membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi. b. Verifrkasi Informasi: Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
c. Otentikasi Informasi: Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi mela-1ui validasi informasi oleh setiap unit kerja. d. Kodefikasi Informasi:
- Untuk
mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka
dilakukan kodefrkasi.
-
Metode pengkodean ditentuka.n oleh masing-masing unit.
e. Penataan dan Penyimpanan Informasi
4. PELAYANAN...
-8-
4. PELAYANAN INFORMASI a. Mekanisme Pelayarran Informasi
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan
kebutuhan
pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan Informasi Publik, memberikan layanan lalgsung dal layanan melalui media cetak dan elektronik: 1) Layanan informasi secara langsung, yaitu layaran Informasi Publik yang
dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengal mekanisme pelayalan sebagai berikut: a) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopi KTP pemohon
dal
pengguna informasi.
b) Petugas memberikal tanda
bukti penerimaan permintaar informasi
publik kepada pemohon Informasi Publik. c) Petugas memproses permintaan pemohon Informasi Publik sesuai
dengal formulir permintaan Informasi Publik yang
tela-h
ditandatangani oleh pemohonlnformasi Publik. d) Petugas memenuhi permintaan i.nformasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta
masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan
alasan
sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. e) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik. 2) Layanan informasi
melalui media baik online maupun cetak, yaitu
informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui u.tebsite KPPU dan media cetak yalrg tersedia. b. Jangka Waktu Penyelesaian 1)
untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi Proses penyelesaian
persyaratan yang telah ditentukan. 2) Waktu..
9-
2) Waktu penyeiesaian dilaksanakan pa-1ing lambat 1O (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaal
informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolal< dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak. 3) Jika PPID membutuhkan perparjangan waktu, maka selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. 4) Jika permohonal i.nformasi diterirna, maka dalam surat pemberitahua-n
juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekamarr. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakart berdasarkan UU KIP.
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,
14 MOHA
AD REZA
