SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Muhammad Tarmizi Ariyadi Abstract “Human rights are basic rights inherent in human beings by nature, universal, and timeless as the grace of God Almighty. However, in practice, still common violations of human rights both within the life of society, nation and state. Catch a glimpse of the history of human rights in the world and Indonesia, as well as understand the pattern of human rights violations that often occurs is the right thing done as a motivation for us to find solutions and anticipate the best of any human rights violations that occurred particularly in Indonesia.”

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Seperti yang tertuang pada pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia vide Tap MPR No.XVII/MPR/1998. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Sejarah Hak Asasi Manusia 1. Hak Asasi Manusia di Yunani Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. 2. Hak Asasi Manusia di Inggris Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan

Jurnal Universitas Paramadina Vol. 8 No. 3, Agustus 2011

hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut : 1) Magna Charta Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang– wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenangwenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung. Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan bagi keadilan yang menyeluruh di Inggris sebab hak-hak tertentu warga negara telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena Magna Charta mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Isi Magna Charta adalah sebagai berikut : 1. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris. Pada point pertama Magna Charta menjamin kebebasan bagi setiap warga Negara dalam melakukan peribadatan di setiap gereja di Inggris. Karena sebelumnya Raja John Lackland menganggap gereja sebagai tempat warga Negara dalam menggalang kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadapnya, karena merasa peribadatan di gereja sebagai ancaman besar bagi kekuasaanya, akhirnya Raja John Lackland melarang setiap warga negaranya untuk melakukan peribadatan di gerejagereja. Namun, perlawanan dari rakyat Inggris lebih dahsyat dari sebelumnya hingga terciptalah Magna Charta. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak- hak sebagi berikut : a. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. b. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. c. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. 140

M. Tarmizi Ariyadi Sejarah Hak Asasi Manusia dan HAM Di Indonesia

d. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Pada point kedua magna charta menjamin kebebasan, keadilan dan persamaan hak asasi bagi setiap warga Negara di mata hukum. Karena sebelumnya para petugas pajak sering melakukan tindak kekerasan yang sewenang – wenang kepada warga Negara di saat mereka menagih uang pajak. Begitu pula para petugas keamanan sering melakukan tindak kekerasan kepada warga Negara yang menuntut keadilan. Sehingga tidak jarang beberapa dari mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena melawan diktatorisasi Raja John Lackland. Akhirnya setelah piagam ini terlahir, setiap warga Negara merasakan bahwa hak asasi, kebebasan dan keadilan yang sebelumnya telah dirampas telah kembali. Pelanggaran hak asasi yang sebelumnya sering terjadi sudah tidak ada lagi. Tindakan sewenang-wenang oleh para petugas keamanan, petugas pajak dan aparat penegak hukum sudah tidak terjadi lagi. Dan warga Negara yang sebelumnya ditahan tanpa terbukti melakukan pelanggaran hukum telah dibebaskan. Magna charta ibaratkan air hujan yang turun setelah kemarau yang panjang di Inggris, yang menjadi awal dari kehidupan yang baru di Inggris. 2) Petition of Rights Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut : 1. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. 2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. 3. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Petition of Rights merupakan dampak dari era kolonial di Inggris bagi para bangsawan Inggris. Petition of Rights diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen sebagai wujud dari tuntutan hak mereka. Karena para bangsawan merasa dirugikan oleh pemerintah, seperti : kewajiban dalam membayar pajak dan pajak istimewa kepada pemerintah bagi (para bangsawan) yang menyebabkan mereka merasa seperti telah dirampok. Lalu rumah mereka yang tidak jarang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi para tentara, terkadang jika mereka melakukan perlawanan terhadap hak mereka, yang mereka dapat malah adalah tindak kekerasan atau pajak dan pungutan istimewa mereka akan 141


dinaikan. Petition of Rights merupakan bentuk perlawanan atas ketidak-adilan yang mereka terima selama ini. 3) Hobeas Corpus Act Hobeas Corpus Act adalah undang - undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut : 1. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. 2. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Hobeas Corpus Act adalah undang - undang yang mengatur tentang penahanan seseorang, karena penahanan secara paksa kepada seseorang sering dilakukan oleh aparat hukum sendiri maupun atas dasar permintaan dari para bangsawan kepada seseorang yang tidak mereka senangi. Dan mereka yg ditahan tidak mendapatkan vonis hukum apapun, dengan kata lain penjara merupakan tempat pengasingan dan tempat pelenyapan bagi orang-orang yang tidak disenangi oleh aparat hukum maupun bangsawan. 4) Bill of Rights Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang: 1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. 2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. 3. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. 4. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. 5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Bill of Rights merupakan akhir dari rezim diktatorisasi di Inggris. Karena pada point ke 5 isi dari undang-undang tersebut adalah : “Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.” Ini berarti kekuasaan raja berada dibawah parlemen. 3. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam,seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES. Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara 142


aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebhagiaan. John Locke menggambarkan keadaan status naturalis seseorang, ketika manusia diciptakan oleh maha pencipta telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama membangun kehidupan yang lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara. Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni : 1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression). 2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion). 3. Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear). 4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want). Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar. 4. Hak Asasi Manusia di Prancis Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini: 1. Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan. 2. Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan sampai batas tertentu kaum borjuis. 3. Bangkitnya gagasan-gagasan Pencerahan 143


4. Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang. 5. Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika. 6. Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi. 7. Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius. 8. Kebencian terhadap intoleransi agama. 9. Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite). Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. Kemudian perjuangan terhadap hak-hak asasi di perancis yang diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. menyusun Hak Asasi yang kemudian tersimpul dalam deklarasi, dimana isinya antara lain : 1. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. 2. Manusia mempunyai hak yang sama. 3. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. 4. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. 5. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undangundang. 6. Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan. 7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran. 8. Adanya kemerdekaan surat kabar. 9. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat. 10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 11. Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan. 12. Adanya kemerdekaan rumah tangga. 13. Adanya kemerdekaan hak milik. 14. Adanya kemedekaan lalu lintas. 15. Adanya hak hidup dan mencari nafkah. 144


5. Hak Asasi Manusia oleh PBB Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia. Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak : ¾ Hidup ¾ Kemerdekaan dan keamanan badan ¾ Diakui kepribadiannya ¾ Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah ¾ Masuk dan keluar wilayah suatu Negara ¾ Mendapatkan asylum ¾ Mendapatkan suatu kebangsaan ¾ Mendapatkan hak milik atas benda ¾ Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan ¾ Bebas memeluk agama ¾ Mengeluarkan pendapat ¾ Berapat dan berkumpul ¾ Mendapat jaminan sosial ¾ Mendapatkan pekerjaan ¾ Berdagang ¾ Mendapatkan pendidikan ¾ Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat ¾ Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. 145


6. Hak Asasi Manusia di Indonesia Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni: Pancasila Undang – Undang Dasar 1945 Bhinneka Tunggal Ika Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres No 50 tahun 1993). Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia\ 1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Pancasila terlahir diprakarsai oleh janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh pemerintah Jepang yang diumumkan oleh perdana Menteri Koyso pada tanggal 17 September 1944. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila yang terdiri dari 5 sila dimana isinya antara lain : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaa Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemelukpemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan 146


UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UUD 1945 terdiri dari 37 pasal dan 16 bab yang mengatur tentang negara, termasuk di dalamnya mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 2) Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika adalah motto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Jawa Kuna berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini: Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa. Terjemahan: Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal 147


Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Hambatan Terciptanya Hak Asasi Manusia Yang Hakiki 1. Masih kurang pemahaman tentang hak asasi manusia. Kurangnya pengetahuan tentang hak asasi manusia menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia.Dimana setiap hak individu dibatasi oleh hak orang lain. Kurangnya pendidikan dan penyuluhan tentang hak asasi manusia baik oleh Pemerintah maupun Komnasham membuat pentingnya tercipta hak asasi manusia yang hakiki. Sehingga sering terjadi benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 2. Kemiskinan Rendahnya taraf hidup seseorang merupakan salah satu hal yang dapat memicu terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dimata sebagian orang miskin berarti derajat yang lebih rendah, sehingga kebanyakan masyarakat miskin sering mendapat diskriminasi dalam pelaksanaan haknya, seperti dalam mendapatkan pelayanan yang adil dari pemerintah atau instansi dan lain sebagainya. Selain itu, kemiskinan juga merupakan faktor penyebab utama sering terjadinya tindak kriminal karena tuntutan hidup yang harus dipenuhi. 3. Keterbelakangan Keterbelakangan pendidikan akan menciptakan keterbelakangan pemikiran sehingga masalah pelanggaran hak asasi manusia hanya dianggap masalah sepele atau biasa bagi mereka. maka pola pikir ini harus diubah dengan pendidikan sejak dini untuk menghindari pelanggaran hak asasi yang berkepanjangan dan apabila tidak terlaksana maka penyakit ini akan turun menurun ke generasi berikutnya. 4. Masih dipertanyakan bagaimana bentuk pelatihan hak asasi manusia dalam masyarakat. Ketabuan tentang bentuk hak asasi manusia membuat masyarakat bertanya-tanya apakah hal terbaik yang harus dilakukan agar dapat berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia. Pendidikan dan penyuluhan secara menyeluruh harus dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai hak asasi manusia. Sehingga tidak terjadi lagi benturan hak.

5. Kurangnya perhatian dan partisipasi dari segala elemen. Kurangnya perhatian dan partisipasi dari segala elemen, membuat masalah penegakan hak asasi manusia hanya merupakan masalah sepele. Ini 148


disebabkan rendahnya kesadaran hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat diberperan menyelesaikan masalah ini. Untuk itu segenap warga Negara harus bersatu-padu dalam mewujudkan hak asasi manusia yang hakiki. 6. Sanksi yang tidak adil bagi pelanggar Hak Asasi manusia Sanksi yang tidak adil atau tidak setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi secara berulang-ulang. Seperti: sanksi bagi para pelaku korupsi (koruptor), yang jelas merupakan pelanggaran hak asasi kepada banyak individu (masyarakat, bangsa dan Negara) mendapatkan sanski hukum yang cukup setara dengan pencuri biasa. Untuk itu harus dilakukan revisi lagi terhadap sanksi bagi para pelanggar hak asasi, harus digolongkan, yang mana tergolong pelanggaran yang rendah, yang mana yang sedang dan yang besar. Seperti salah satu contoh di China. China merupakan salah satu Negara terkorup di dunia. Kemudian saat Hu Jintao Diangkat menjadi presiden. Dia bertekad memberantas korupsi di negaranya dengan mengumumkan akan mempersiapkan 1.000 peti mati untuk pelaku pencurian uang negara tersebut. Ia membuktikan tekadnya itu sehingga berhasil meraih tiga pilar kekuasaan di China yakni sebagai presiden, Ketua Partai Komunis China (PKC) dan Ketua Komisi Militer Pusat (KMP). Dalam buku “The China Business Handbook” dilaporkan sepanjang tahun 2003 tidak kurang 14.300 kasus yang diungkap dan dibawa ke pengadilan yang sebagiannya divonis hukuman mati. Sampai tahun 2007 Pemerintah Cina telah menghukum mati 4.800 orang pejabat negara yang terlibat praktik korupsi. Kesimpulan Pemahaman tentang hak asasi manusia sangatlah penting supaya tidak terjadi lagi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam penerapannya jauh lebih utama daripada hanya menjadi teori yang tak berisi. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dari segala elemen masyarakat dan pemerintah agar kita dapat menjadi manusia – manusia yang seutuhnya. Manusia yang beretika dan kehidupan yang damai sentosa. ***** Daftar Pustaka Diantari, Ni Wayan Dyta. Sejarah Hak Asasi Manusia. (Online), No. 07.02.02.046, (http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ , diakses 09 oktober 2010). 149


Nisar, H.M Said. 14 Nopember 2003. Hambatan Penegakan Ham. (online), (http://els.bappenas.go.id/upload/other/Hambatan%20Penegakan%20HAM .htm , diakses 09 oktober 2010). Wikipesia.

29 Juli 2011. Revolusi Perancis. (online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Perancis , diakses 05 agustus 2011).

Wikipedia.

12 Juni 2011. UUD 45. (online), bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45 , diakses 05 agustus 2011).

(http://map-

Wikipedia. 29 Juli 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (online), (http://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 , diakses 05 agustus 2011). Wikipedia.

10 Januari 2011. Bhinneka tunggal Ika. (online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika , diakses tanggal 05 agustus 2011).

Simamora, Johan. 27 februari 2010. Indonesia Bisa Adopsi Pemberantasan Korupsi di China. (online), (http://koranbaru.com/indonesia-bisa-adopsipemberantasan-korupsi-di-china/ , diakses tanggal 05 agustus 2011). Wikipedia. 30 Juli 2011. Pancasila. (online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila, diakses tanggal 05 agustus 2011).

150

SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Recommend Documents