Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
12 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 11- 22
SAKSI KELUARGADALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA Zikri1,A. Hamid Sarong2, Dahlan Ali3 1)
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstrack:Each person is considered competent to be a witness, unless the act otherwise provides. Family witness in procedural law of religious court is deemed competent only to a divorce settlement with syiqaq reason. But in practice it is widely used for the disposal of divorce for reasons other than syiqaq. The main researches problems are 1).What is the concept of a family witness in a divorce settlement in religious courts? 2). whether basic considerations of the judge to accept or reject a family witness as evidence for divorce cases in addition to the syiqaq reason? The aim of this research and study, examines the concept of a family witness in a divorce settlement in religious courts and judges reviewing basic considerations in accepting or rejecting the family witnesses as evidence for divorce cases in addition to the syiqaq reason. The research method used is a normative juridical approach to legislation and conceptual approaches. Source of data used are secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. The data were then analyzed qualitatively by decomposition prescriptive. The results showed that 1) There are two conceptions of the family witnesses the application in practice of the Religious Court, namely: first, the family witnesses are acceptable for a divorce case with all of the reasons divorce, and second, require the family to witness divorce cases on the grounds syiqaq. Ideally the concept of family witness is must be presented for all divorce cases with all the reasons divorce 2) Admission to the family witnesses for divorce cases besides syiqaq reason considering the closeness of the family witness with the husband and wife which makes the witness knew the households of the litigants more than another. While the rejection of the family witness for reasons other than syiqaq because considering the lack of legal basis, while allowing judges must obey the law and are bound to the terms set forth in the program regulations.
Keywords: Familywitnessanddivorce cases
Abstrak: Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi keluarga dalam hukum acara peradilan agama dipandang cakap hanya untuk penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq.Namun dalam prakteknya banyak digunakan untuk penyelesaian perkara perceraian dengan alasan selain syiqaq.Masalah pokok penelitian adalah 1).Apakah konsep saksi keluarga dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama? 2).Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai alat bukti untuk perkara perceraian selain alasan syiqaq?Penelitian ini bertujuan, mengkaji konsep saksi keluarga dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai alat bukti untuk perkara perceraian selain alasan syiqaq.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada dua konsepsi penerapan saksi keluarga dalam praktek di Pengadilan Agama, yaitu :pertama,saksi keluarga dapat diterima untuk perkara perceraian dengan semua alasan perceraian,dan kedua, mengharuskan adanya saksi keluarga untuk perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Idealnya konsep saksi keluarga adalah harus dihadirkan untuk semua perkara perceraian dengan semua alasan perceraiannya 2) Penerimaan saksi keluarga untuk perkara perceraian selain alasan syiqaq karena mempertimbangkan kedekatan saksi keluarga dengan suami isteri yang menjadikan saksi keluarga lebih mengetahui keadaan rumah tangga suami isteri yang berperkara tersebut.Sedangkan penolakan saksi keluarga untuk perkara perceraian selain alasan syiqaq karena mempertimbangkan tidak adanya landasan yuridis yang membolehkan sedangkan hakim harus patuh dan terikat pada ketentuan hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata Kunci:Saksi keluarga dan perkara perceraian
11 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
saksi dalam perkara perceraian dengan alasan
PENDAHULUAN
Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi, kecuali
ISSN 2302-0180 pp. 12- 23
12 Pages
undang-undang
menentukan
syiqaq.Hal ini bertumpu pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama yang
sebaliknya.Larangan undang-undang bagi orang
menyatakan
“apabila
gugatan
tertentu untuk menjadi saksi bermakna secara
didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk
yuridis orang tersebut termasuk kategori orang
mendapatkan putusan perceraian harus didengar
yang tidak cakap menjadi saksi.Orang yang tidak
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
cakap menjadi saksi terdiri dari kelompok yang
atau orang-orang yang dekat dengan suami
tidak cakap secara relatif dan kelompok yang
istri”.Syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 ayat (1)
tidak cakap secara absolut.
Undang-undang
Peradilan
perceraian
Agama
adalah
Kelompok yang tidak cakap secara relatif
perselisihan yang tajam dan terus menerus antara
dibolehkan memberi keterangan di persidangan
suami istri yang tidak ada harapan untuk rukun
tetapi
menurut
lagi.Dengan demikian, saksi keluarga dalam
kehadirannya bukan sebagai saksi, melainkan
pembuktian perkara perceraian hanya dapat
hanya
diterapkan dalam perkara perceraian dengan
di
luar
sumpah,
dianggap
sehingga
sebagai
penjelasan.Adapun
kelompok yang tidak cakap secara absolut juga
alasan syiqaq.
dapat memberi keterangan di luar sumpah, namun
Penerapan ketentuan di atas pada sebagian
keterangan yang diberikan tidak bernilai alat bukti
hakim dalam lingkungan Peradilan Agama telah
sehingga tidak dihadirkan ke persidangan dan
melampaui norma undang-undang. Meskipun
jadikan sebagai saksi.Orang yang termasuk dalam
ketentuan penggunaan saksi keluarga dalam
kelompok yang tidak cakap secara absolut terdiri
penyelesaian perkara perceraian hanya untuk
dari keluarga sedarah dan semenda dari salah satu
alasan syiqaq, namun dalam prakteknya lazim
pihak menurut garis lurus serta suami istri dari
ditemukan putusan Pengadilan Agama yang
salah satu pihak meskipun telah bercerai.
menggunakan dan menerima kesaksian orang
Ketentuan tersebut di atas berlaku secara umum
termasuk
Agama.
keluarga sebagai alat bukti saksi dalam perkara
Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Peradilan
perceraian terhadap alasan perceraian selain
Agama yang menyatakan “hukum acara yang
syiqaq.
berlaku pada
di
Pengadilan
yang tidak cakap secara absolut, yakni saksi
pengadilan dalam lingkungan
Penggunaan pihak keluarga yang dianggap
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata
cakap dan dinilai sah sebagai alat bukti di luar
yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
kekhususan di atas menunjukkan pengutamaan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara
pihak keluarga yang terdekat dengan pihak yang
khusus dalam undang-undang ini.
berperkara. Hal ini merupakan pelanggaran
Ketentuan khusus tersebut di antaranya dapat
terhadap ketentuan larangan untuk menjadi saksi
dilihat pada kecakapan keluarga untuk menjadi Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 12
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala secara absolut bagi keluarga sedarah (hubungan nasab)
dan
(hubungan
Hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti
perkawinan) dalam garis yang lurus, sehingga
dalam menjatuhkan putusan, sehingga hakim
menjadi menarik untuk
wajib memberikan pertimbangan berdasarkan
sebenarnya
keluarga
konsepsi
semenda
Rasyid dan Syaifuddin, 2009:107)
diteliti bagaimana
saksi
keluarga
dalam
alat-alat bukti yang sah. Sebagaimana diatur
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan
dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1866
Agama, lalu apa dasar pertimbangan hakim dalam
KUHPerdata alat bukti berupa surat/tulisan, saksi,
menerima saksi keluarga sebagai alat bukti dalam
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Saksi
perkara perceraian selain alasan syiqaq.
adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat tertentu,
KAJIAN KEPUSTAKAAN
tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat,
Teori Pembuktian
dengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya
Dasar pembuktian dalam hukum acara perdata adalah Pasal 283 RBg/ 163 HIR
dan
peristiwa atau keadaan yang disengketakan (Mukti Arto, 2008:165).
Pasal 1865 KUHPerdata menentukan bahwa
Prinsipnya setiap orang dapat dihadirkan ke
setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak,
persidangan untuk menjadi saksi.Namun untuk
atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan
memelihara
haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang
persyaratan yang harus dipenuhi saksi yang
lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau
meliputi persyaratan formil dan materil yang
kejadian yang dikemukakan itu.
bersifat kumulatif. Apabila salah satu syarat
Pembuktian dibebankan kepada penggugat akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan
objektifitas
saksi,
terdapat
mengandung cacat, akan mengakibatkan alat bukti saksi itu tidak sah.
dalam suatu persengketaan. Namun terhadap hal-
Salah satu ketentuan tentang syarat formil saksi
hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak
adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi yang
perlu dibuktikan. Untuk membuktikan itu, para
berdasarkan Pasal 172 RBg/ 145 HIR dan Pasal 1909
pihak berperkara yang aktif berusaha mencarinya,
KUHPerdata meliputi orang yang memiliki hubungan
menghadirkannya ke depan sidang pengadilan
keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu
(Subekti, 1997:13)
pihak menurut keturunan yang lurus dan orang yang
Hukum acara perdata di Peradilan Agama, khususnya mengenai perkara perceraian tidak
memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai.
menempatkan pengakuan sebagai alat bukti yang
Teori Penilaian Pembuktian
mengandung nilai sempurna dan mengikat. Maka,
Pembuktian yang diajukan ke sidang pengadilan
meskipun hubungan hukum atau fakta kejadian
harus dinilai oleh hakim, termasuk terpenuhi tidaknya
tidak dibantah oleh pihak lawan, penggugat tetap
syarat formil dan materil alat bukti. Sebagai alat bukti,
dibebankan untuk membuktikan gugatan (Chatib
saksi yang telah memenuhi syarat fomil dan materil
13 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang bersifat kumulatif, mempunyai kekuatan nilai
menetapkan hukum, yaitu agama, jiwa, akal,
pembuktian bebas (vrijewisj kracht). Artinya, hakim
keturunan dan harta (Amir Syarifuddin, 2008:346).
dapat bertindak bebas untuk menilai saksi tersebut berdasarkan nuraninya, sehingga hakim tidak terikat
Berdasarkan segi tingkatannya maslahah terbagi pada :
dengan keterangan satu orang saksi karena hakim dapat saja menyingkirkan keterangan saksi tersebut
1)
Maslahah
dharuriyah
(primer),
yaitu
setelah dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan
kemaslahatan yang mesti ada dan sangat
argumentasi hukum yang kuat (Mukti Arto, 2008:168)
dibutuhkan.Kehidupan manusia tidak memiliki
Dapat tidaknya saksi dipercaya tergantung pada
arti bahkan hancur jika kemaslahatan ini tidak
banyak hal dan dalam mempertimbangkan nilai
terpenuhi, karenanya segala usaha yang secara
kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian
langsung
antara keterangan para saksi. Kesesuaian kesaksian
pemenuhan unsur maqasid at-tasyri’ adalah
dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang
maslahah dalam tingkat dharuri. Misalnya
perkara yang disengketakan. Pertimbangan pada saksi
perintah shalat dan larangan murtad untuk
untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup dan adat
memelihara agama, larangan membunuh dan
istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu
perintah qishash untuk memelihara jiwa.
yang sekiranya mempengaruhi dapat tidaknya seorang
2)
menjamin
Maslahah
atau
hajiyah
menuju
pada
(sekunder),
yaitu
saksi dipercaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 309
kemaslahatan untuk menghindarkan manusia
RBg/172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata.
dari kesulitan dan kesempitan. Keberadaannya
Sebuah kesaksian harus disebutkan segala sebab
jika tidak terpenuhi, secara tidak langsung dapat
pengetahuan saksi, ia harus menerangkan bahwa ia
merusak
mengetahui dan bagaimana caranya ia mengetahuinya
pendidikan agama dan larangan menghina
sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg/ 171 HIR dan
agama untuk menegakkan agama, menuntut
Pasal 1907 KUHPerdata. Selain itu, keterangan
ilmu untuk mengasah akal, adanya perintah jual
seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lainnya tidak
beli dan larangan riba untuk menjaga harta.
dianggap sebagai alat bukti yang cukup. Seorang saksi
3)
manusia.
Maslahah
Misalnya
tahsiniyah dalam
mendirikan
(tersier),
bukanlah saksi (unus testis nullus testis) harus
kemaslahatan
dipenuhi atau ditambah alat bukti lain sesuai dengan
kesempurnaan dan keindahan hidup bagi
ketentuan Pasal 306 RBg/ 169 HIR dan Pasal 1905
manusia.
KUHPerdata.
sunnah untuk menjaga agama, membuat rumah
Misalnya
rangka
yaitu
memperbanyak
memberi
ibadah
Teori Maslahah Mursalah
yang layak sebagai tempat berteduh, membeli
Maslahah adalah sesuatu yang mendatangkan
buku agar mudah belajar untuk menjaga akal dan
manfaat
(kebaikan)
dan
menjauhkan
mudarat
menabung untuk menjaga harta.
(kerusakan). Hakikatnya adalah memelihara tujuan
Ketiga maslahah tersebut secara berurutan
syara’ (maqasid at-tasyri’) yang lima dalam
menggambarkan tingkatan kekuatan hujjah dalam Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 14
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menetapkan hukum (istinbat al-ahkam), selain itu
membuat hukum Islam menjadi fleksibel karena
unsur-unsur dalam maqasid at-tasyri’ juga menempati
sifatnya yang kontekstual (Suratmaputra dan Ahmad
urutan prioritasnya, yaitu memelihara agama, jiwa,
Munif, 2002:104).
akal, keturunan dan harta.
Sebagai metode dalam menetapkan hukum,
Berdasarkan segi eksistensinya dalam nash, maslahah terbagi pula pada : 1)
maslahah mursalah terbebas dari kepentingan dan
Maslahah mu’tabarah, yaitu maslahah yang
hawa nafsu, yaitu :
secara
a. Maslahah tersebut harus sejalan dengan tujuan
tegas
terdapat
dalam
nash
yang
menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Misalnya perintah shalat, larangan membunuh,
2)
maka ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar
syara’ (maqasid at-tasyri’) b. Maslahah
itu
harus
secara
pasti
dapat
perintah nikah dan larangan zina.
mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan
Maslahah mulghah, yaitu maslahah yang baik
pada manusia
menurut manusia, namun dilarang oleh nash.
c. Maslahah tersebut harus bersifat umum dan
Misalnya larangan menyamakan hak warisan
menyeluruh, bukan khusus untuk orang-orang
bagi laki-laki dan perempuan meskipun dalam
tertentu dan bukan khusus untuk beberapa orang
semangat emansipasi hal tersebut dipandang
dalam jumlah sedikit.
lebih baik, namun nash telah menetapkan hak Asas Mempersulit Perceraian
laki-laki dua kali lipat dari hak perempuan. 3)
Maslahah mursalah, yaitu maslahah yang tidak ada nash yang mengakui dan tidak pula menolaknya, tidak ada bukti petunjuk tertentu yang
membatalkannya
dan
tidak
pula
memperhatikannya. Maslahah mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menetapkan hukum (istinbat alahkam) berdasarkan pada tujuan diturunkannya hukum (maqasid at-tasyri’). Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ tidak pula didasarkan pada keinginan atau hawa nafsu, melainkan pada wujud kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Pendekatan melalui tujuan syara’ (maslahah) dalam penetapan hukum merupakan salah satu pendekatan selain pendekatan bahasa (bayani) dan pencarian ilat (ta’lili). Pendekatan tujuan syara’ (maqasid at-tasyri’) 15 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Sebuah perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan dan sebelumnya telah diupayakan perdamaian
(mediasi).
Untuk
memungkinkan
terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu. Pasal 65 Undang-undang Peradilan Agama dan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan para pihak oleh pengadilan, termasuk di dalamnya juga keterlibatan pihak keluarga sebagai pihak terdekat dengan suami istri adalah dalam rangka mempersulit terjadinya suatu perceraian. Bahkan, terhadap perkara perceraian dengan alasan syiqaq, harus ada upaya perdamaian melalui lembaga hakam yang berasal dari masing-
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala masing keluarga pihak yang berperkara.
tolak dari yuridis sistematis dengan kombinasi
Alasan-alasan perceraian yang ditentukan
analisis komparatif. Keseluruhan data akan
perundang-undangan, menunjukkan bahwa antara
dianalisis dengan menyusun data secara sistematis,
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi
dikategorisasi dan diklasifikasi, dihubungkan
sebagai suami istri, sehingga perceraian menjadi
antara satu data dengan data lainnya, lalu
pilihan terbaik dan merupakan alternatif terakhir
dibandingkan dan ditafsirkan dengan memahami
ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan
keseluruhan kualitas data.
keutuhan dan keberlanjutannya. HASIL PEMBAHASAN METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat preskriptif analistis dan
Konsepsi Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama
merupakan penelitian yuridis normatif dengan
Meskipun ketentuan untuk menggunakan saksi
menggunakan pendekatan perundang-undangan
keluarga dalam penyelesaian perkara perceraian hanya
(statute
konsep
untuk alasan syiqaq, namun dalam prakteknya banyak
(conseptual approach).Penelitian ini dilakukan
hakim yang menerima kesaksian dari pihak keluarga
untuk mengidentifikasi konsep, azas-azas dan
dalam perkara perceraian dengan semua alasannya.
prinsip-prinsip hukum acara perdata, khususnya
Terdapat delapan alasan perceraian selain alasan
yang terkait pembuktian dengan alat bukti saksi.
syiqaq, yaitu :
approach)
Sumber
data
dan
yang
pendekatan
diperlukan
dalam
1.
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya
melalui studi kepustakaan melalui penelusuran
yang sukar disembuhkan.
bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,
2.
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak
yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Teknik pengumpulan data sekunder atau bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan
atau
studi
literatur
mempelajari
putusan-putusan
hakim
3.
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
dengan
perkawinan berlangsung.
dan
menelusuri peraturan perundang-undangan yang
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
4.
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
terkait dengan topik penelitian.Selain itu juga
penganiayaan berat yang membahayakan pihak
dicari dan ditelusuri dari buku-buku, hasil
lain.
penelitian, jurnal dan tulisan lainnya yang relevan
5.
penyakit dengan akibat tidsak dapat menjalankan
dengan penelitian ini.
kewajibannya sebagai suami atau istri.
Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif dengan bertitik
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
6.
Suami melanggar taklik talak.
7.
Peralihan agama atau murtad. Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 16
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 8.
Salah
satu
pihak
melanggar
perjanjian
atau orang-orang dekat dengan suami istri dalam
perkawinan.
perkara perceraian atas dasar alasan syiqaq
Kehadiran keluarga di persidangan dalam
adalah bersifat imperatif.
penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama
2)
Konsepsi
saksi
keluarga
untuk
perkara
dapat diterima dalam kedudukan yang berbeda.
perceraian dengan semua alasan perceraiannya.
Pertama, pihak keluarga dihadirkan ke persidangan
Konsep kedua ini sebaliknya dari konsep
untuk didengarkan keterangannya di bawah sumpah
pertama di atas, bahwa saksi-saksi yang
dan berkedudukan sebagai saksi. Kedua, pihak
dihadirkan para pihak adalah dari kalangan
keluarga
untuk
keluarga untuk perkara perceraian, apapun
didengarkan keterangannya di luar sumpah dan bukan
alasannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa
sebagai saksi.
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan
dihadirkan
ke
persidangan
Pihak keluarga yang dikategorikan sebagai saksi
Agama tidak mempersoalkan kecakapan saksi,
atau disebut sebagai saksi keluarga, dalam prakteknya
apakah ada hubungan keluarga dengan para
pada penyelesaian perkara perceraian di pengadilan
pihak, apakah alasan perceraian tertentu/harus
agama dapat diklasifikasikan dalam dua konsepsi,
alasan syiqaq. Sehingga setiap perkara perceraian
yaitu :
baik dengan alasan syiqaq ataupun alasan-alasan
1)
Konsepsi saksi keluarga hanya untuk perkara
lainnya, keterangan saksi keluarga tetap cakap
perceraian dengan alasan syiqaq.
atau bersifat fakultatif.
Konsepsi pertama ini berpegang teguh pada
Ditinjau dari aspek teori pembuktian, maka
maksud Pasal 76 Undang-undang Peradilan
hakim penganut konsepsi pertama telah berpegang
Agama yang menyatakan sebelum memutus
teguh pada aturan yang secara tegas menyatakan
perkara, hakim harus mendengar keterangan
bahwa
saksi-saksi yang berasal dari keluarga suami istri,
kekhususan untuk perceraian dengan alasan syiqaq.
jika tidak dimungkinkan menghadirkan saksi
Dengan demikian, dalam perkara perceraian selain
keluarga, hakim dapat meminta kedua belah
alasan syiqaq, maka berlaku ketentuan umum tentang
pihak untuk menghadirkan orang-orang yang
saksi. Oleh karenanya, menerima saksi keluarga
dekat dengan suami istri dan apabila dipandang
dalam perkara perceraian selain alasan syiqaq adalah
perlu, hakim dapat mengangkat hakam.
pelanggaran
Syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Undang-
mengangkangi aturan perundang-undangan yang
undang Peradilan Agama adalah perselisihan
menyebabkan putusannya batal demi hukum.
undang-undang
terhadap
hanya
hukum
memberikan
acara
dan
yang tajam dan terus menerus antara suami istri
Berdasarkan aspek teori pembuktian positif,
dan merupakan lex specialis yang tidak bisa
penilaian pembuktian hanya didasarkan pada alat
diterapkan pada semua alasan perceraian dengan
bukti yang dibenarkan oleh aturan perundang-
kecakapan saksi keluarga, baik sedarah atau
undangan, sehingga saksi keluarga yang berlaku lex
semenda, sehingga menghadirkan pihak keluarga
specialis pada perkara perceraian dengan alasan
17 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala syiqaq menjadi wajib dinilai oleh hakim, tetapi
tegas menentukan bahwa saksi keluarga hanya khusus
sepenuhnya terserah pada hakim dalam menilai
untuk perceraian dengan alasan syiqaq, sedangkan
kesaksiannya tersebut.
Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Kelebihan
konsepsi
pertama
ini
adalah
Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan hanya dapat
penggunaan saksi keluarga pada perkara perceraian
digunakan untuk mendengarkan pihak keluarga di luar
akan menjadi kuat karena memiliki landasan
sumpah juga pada perceraian dengan alasan syiqaq.
yuridisnya. Oleh karena itu, kekuatan kesaksian
Ditinjau dari aspek teori pembuktian bebas,
keluarga sebagai alat bukti yang pada prinsip umum
penganut konsep kedua yang menerima saksi keluarga
tidak diperbolehkan, menjadi sah dan mengikat hakim
untuk semua alasan perceraian, memiliki kelebihan
berdasarkan
yang
dan kemudahan dalam proses pembuktian untuk
mengharuskan perceraian dengan alasan syiqaq untuk
mencari kebenaran dalam sengketa suami istri. Teori
dibuktikan dengan saksi keluarga.
ini dikehendaki memberi kelonggaran wewenang bagi
perintah
undang-undang
Berdasarkan aspek teori penilaian pembuktian, konsep
pertama
memiliki
kekurangan
hakim dalam mencari kebenaran. Jadi, karena pihak
saat
keluarga dipandang lebih mengetahui keadaan
menghadapi kesaksian keluarga yang diajukan pada
keluarganya dan sering terlibat dalam penyelesaian
perkara perceraian dengan alasan selain syiqaq, yaitu
masalah jika terjadi perselisihan suami istri, maka
karena terbatasnya orang yang mengetahui fakta yang
kesaksi dan berkeduduan keluarga dapat diterima dan
sebenarnya dalam pembuktian. Penolakan saksi
berkedudukan sama yang memiliki hak dan kewajiban
keluarga pada semua alasan perceraian oleh penganut
seperti saksi pada umumnya.
konsep pertama, akan membuat para pihak kesulitan
Tinjauan teori pembuktian yang mengharuskan
membuktikan kebenaran yang telah terjadi, karena
terpenuhinya syarat formil dan materil pada saksi,
orang lain di luar keluarga cenderung tidak
penganut konsep kedua ini memiliki kelemahan
mengetahui bentuk dan sebab-sebab sengketa antara
dalam pertimbangan hukum putusannya karena tidak
suami istri.
jelasnya
ketentuan
hukum
yang
digunakan
Putusan hakim penganut konsep kedua, di
menyangkut kecakapan saksi keluarga untuk perkara
dalamnya tidak ditemukan landasan hukum yang jelas
perceraian dengan semua alasan perceraiannya.
dan tepat sebagai pertimbangan hukum dalam
Meskipun keluarga tetap diterima sebagai saksi yang
menerima dan menilai kecakapan saksi keluarga
dinilai cakap untuk perceraian untuk alasan selain
untuk perceraian dengan alasan selain syiqaq.
syiqaq, namun hakim tidak berani memanfaatkan
Pertimbangan penerimaan saksi keluarga tersebut
kewenangannya menemukan dan menciptkan hukum
hanya dilandaskan pada dua pasal yaitu Pasal 76
dalam rangka mencari kebenaran.
Undang-undang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat
Mestinya dengan mencantumkan beberapa
(2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
ketentuan pengecualian saksi keluarga, hakim dapat
Undang-undang Perkawinan. Padahal Pasal 76
mengisi kekosongan hukum terkait kebutuhan saksi
Undang-undang Peradilan Agama dengan jelas dan
keluarga pada pembuktian perkara perceraian dengan Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 18
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala alasan selain syiqaq, karena keluarga dipandang lebih
keluarga atau orang dekat lainnya dari suami atau istri
mengetahui persoalan yang terjadi dalam sebuah
tersebut. Kesaksian yang diberikan oleh pihak
rumah tangga.
keluarga lebih mendalam dan mampu mengungkap akar permasalahan yang terjadi dibandingkan saksi di
Pertimbangan Hakim Menerima Saksi Keluargauntuk Perkara Perceraian Selain Alasan Syiqaq
luar dari keluarga tersebut. Upaya hakim lebih pada mencari kebenaran dari
Pertimbangan hakim menerima dan menilai
keadaan nyata perkawinan itu sendiri. Keadaan nyata
cakap saksi keluarga pada perkara perceraian dengan
pecah atau tidaknya sebuah perkawinan diperoleh
semua alasannya dapat dikelompokkan dalam
dengan menemukan fakta-fakta yang dapat digali dari
beberapa aspek berikut :
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak, sehingga kehadiran pihak keluarga
Aspek filosofis Ditinjau dari teori maslahah mursalah bahwa ketika menetapkan hukum disyaratkan harus sejalan dengan tujuan syara’, yaitu bersifat umum dan menyeluruh, harus secara pasti mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan serta tidak didasarkan pada keinginan dan hawa nafsu, melainkan pada wujud kemaslahatan, maka pertimbangan hukum dalam perkara perceraian tidak menempatkan para pihak sebagai pihak-pihak yang berlawan, karena tidak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Bahkan kehadiran saksi keluarga dalam pemeriksaan perkara ditujukan kepada kemaslahatan keluarga, baik untuk berdamai dan hidup rukun kembali atau pisah
Dalam perkara perceraian juga tidak mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, karena mencari sebab siapa yang salah dalam pertengkaran suami istri lebih banyak mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan kerukunan juga tidak akan mungkin dapat terwujud. Sifat sengketa dalam perkara perceraian lebih personal dan tertutup, sehingga pihak memungkinkan
mengetahui
pokok-pokok
permasalahan yang terjadi antara suami istri adalah 19 -
meluasnya konflik rumah tangga sebagai akibat terjadinya perceraian. Filosofi saksi keluarga dalam perkara perceraian sangat berbeda dengan saksi keluarga pada perdata umum. Dalam perdata umum, saksi dari pihak keluarga tidak dapat diterima bahkan dilarang karena saksi tersebut sangat sulit untuk berlaku objektif dalam memberikan keterangan dan secara psikologis akan memperjuangkan kepentingan keluarga dan memihak pada kelurganya, sehingga akan sulit dicari kebenaran yang sesungguhnya. Adapun filosofi saksi keluarga pada perkara perceraian, keluarga tidak memperjuangkan kepentingan salah satu pihak, tetapi
dan bercerai dengan cara yang baik.
yang
sebagai saksi sangat membantu meminimalisir
Volume 2, No. 1, Februari 2014
keluarga
sangat
mengharapkan
agar
ikatan
perkawinan para pihak yang berperkara untuk rukun kembali, tidak ada keluarga yang berkeinginan untuk menjerumuskan kehancuran rumah tangga anggota keluarganya.
Jika
pun
faktanya
tidak
dapat
dipertahankan lagi, saksi keluarga berpendapat karena lebih banyak kemaslahatan jika berpisah atau perceraian dipandang lebih baik. Aspek yuridis
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Penerimaan
perkara
atau dapat diterima sebagai saksi dalam perkara yang
perceraian dengan alasan selain syiqaq masih
menyangkut keperdataan para pihak. Penafsiran
menggunakan ketentuan Pasal 76 Undang-undang
kalimat “kedudukan keperdataan para pihak” terdapat
Peradilan Agama dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun
dalam penjelasan Pasal 172 RBg/ 145 HIR yang
1975
Undang-undang
berbunyi; yang dimaksud “tentang keadaan menurut
Perkawinan, padahal kedua pasal tersebut secara nyata
hukum perdata” yaitu “tentang kedudukan warga”,
dan tegas ditentukan sebagai lex specialis pada
dalam bahasa Belanda tentang “burgelijk stand”,
perceraian dengan alasan syiqaq, tidak untuk alasan
seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan,
yang lain. Jika alasan perceraian diajukan selain
perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Maka,
syiqaq, maka saksi-saksi harus kembali kepada aturan
dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 Undang-
umum (lex generalis).
undang Pembentukan Perundang-undangan, bahwa
tentang
saksi
keluarga
Pelaksanaan
pada
Berdasarkan teori pembuktian, terdapat aturan
penjelasan atas pasal dalam sebuah undang-undang
umum dalam RBg/ HIR dan KUHPerdata yang
merupakan tafsir resmi terhadap pasal dalam undang-
mengatur tentang pengecualian saksi yang dapat
undang itu sendiri atau penjelasan merupakan bagian
dijadikan landasan yuridis kebolehan menerima saksi
yang melekat dalam memaknai sebuah pasal.
keluarga untuk perceraian selain alasan syiqaq, pengecualian tersebut diatur dalam : a.
b.
Dapat dipahami bahwa penjelasan Pasal 172 RBg/145 HIR tersebut secara tegas menyatakan
Pasal 172 ayat (2) RBg yang berbunyi “namun
bahwa “tentang keadaan menurut hukum perdata”
keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam
termasuk perceraian di dalamnya. Sehingga maksud
sengketa mengenai kedudukan para pihak atau
“tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara
mengenai suatu perjanjian kerja untuk menjadi
perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan
saksi”.
menurut hukum perdata” dalam Pasal 172 RBg ayat
Pasal 145 ayat (2) yang berbunyi “akan tetapi
(2)/145 ayat (2) HIR adalah kebolehan saksi keluarga
kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda
dalam perkara perceraian.
tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara
Ketentuan Pasal 172 RBg dan 145 HIR, dapat
perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan
dipahami bahwa Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal
menurut hukum perdata atau tentang suatu
145 ayat (1) HIR merupakan ketentuan umum (lex
perjanjian pekerjaan”.
generalis), sedangkan ketentuan Pasal 172 ayat (2)
Pasal 1910 KUHPerdata yang berbunyi “namun
RBg dan Pasal 145 ayat (2) HIR merupakan ketentuan
demikian anggota keluarga sedarah dan semenda
umum (lex specialis). Dengan berpedoman pada asas
cakap untuk menjadi saksi ; dalam perkara
lex specialis derogat legi genaralis, maka ketentuan
mengenai kedudukan keperdataan salah satu
Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 145 ayat (2) HIR
pihak, dan seterusnya”.
dapat dijadikan pegangan (landasan yuridis) untuk
Berdasarkan maksud ketiga pasal di atas, dapat
penggunaan saksi keluarga dalam perkara perceraian
ditafsirkan bahwa saksi keluarga tidak boleh ditolak
dengan alasan selain syiqaq dan sifat penggunaannya
c.
Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 20
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adalah fakultatif (boleh diterima).
masyarakat yang berubah tersebut mengakibatkan pergeseran
Aspek Sosiologis
para pihak sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara tidak
dalam
masyarakat,
akhirnya
masyarakat kehilangan peran untuk melakukan fungsi
Penilaian tentang pentingnya kehadiran keluarga
perceraian
nilai
pernah
dikemukakan
dalam
pertimbangan hukum putusan hakim, bahkan dalam perceraian dengan alasan syiqaq pun, saksi keluarga hanya dinilai telah sesuai dengan ketentuan lex specialis saksi keluarga dalam perceraian. Tinjauan aspek sosiologis dalam masyarakat menunjukkan bahwa keluarga dipandang lebih memahami suasana batin (kejiwaan) dari masingmasing pihak berperkara. Sudah menjadi fakta umum bahwa suami istri tidak mau bertengkar di depan orang lain, karena hal tersebut akan membuat malu (aib). Suami istri yang bertengkar sengaja tidak menampakkan pertengkarannya, bahkan menutupnutupi pertengkaran tersebut agar tidak diketahui orang lain. Sehingga, keretakan rumah tangga sangat sulit diketahui oleh orang lain. Di lain pihak, orang lain seperti tetangga merasa enggan atau sungkan untuk mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga orang, karena merasa tidak etis jika dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Hal tersebut di atas, terjadi karena kondisi sosial masyarakat yang berubah, misalnya dari masyarakat komunal dengan nilai kepedulian dan kebersamaan yang masih kuat, bergeser menjadi masyarakat individualis permisif terhadap lingkungannya. Dari
kontrol atas lembaga perkawinan, misalnya semakin longgarnya
pengawasan
lingkungan
tetangga.
kerabat, Sehingga,
teman jika
dan terjadi
perselisihan antara suami istri tidak akan ada yang peduli karena alasan urusan rumah tangga orang lain. Oleh karena itu, keterlibatan pihak keluargalah yang sangat memungkinkan untuk mengetahui atau menyelesaikannya, karena orang lain selain anggota keluarga tidak akan mungkin dilibatkan, sehingga kehadiran keluarga untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian anggota keluarganya menjadi sangat penting. Selain itu, motif saksi keluarga memberikan keterangan di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut; pertama, keluarga sangat mengharapkan para pihak yang berperkara untuk damai dan rukun kembali, karena tidak ada keluarga yang berniat untuk menghancurkan rumah tangga anggota keluarganya. Kedua,
keluarga
menghendaki
dan
menerima
perceraian sebagai solusi terbaik bagi anggota keluarganya yang berperkara karena faktanya tidak dapat dipertahankan lagi, akan lebih banyak mudharat jika kerukunan dipaksakan dan perceraian dipandang lebih baik. Jadi hadirnya pihak keluarga sebagai saksi adalah untuk menyelesaikan konflik antara suami istri yang tidak lagi sejalan dalam mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
masyarakat tradisional-agraris yang hidup menetap di daerah asal, berubah menjadi masyarakat industrialmodern yang memiliki mobilitas tinggi bahkan
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
pembahasan tersebut
dapat
menetap di daerah lain seiring adanya perkembangan
disimpulkan dan dikemukakan saran sebagai
industri, transportasi dan komunikasi. Kondisi sosial
berikut :
21 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tentang keharusan saksi keluarga pada perceraian
Kesimpulan 1. Terdapat dua konsepsi penerapan saksi keluarga
dengan semua alasannya
dalam praktek di Pengadilan Agama, Pertama, saksi keluarga harus dihadirkan untuk perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Kedua, saksi keluarga dapat diterima kesaksiannya untuk perkara
perceraian
dengan
semua
alasan
perceraian. 2.
Pertimbangan hakim menerima saksi keluarga dalam proses perceraian selain alasan syiqaq terbagi dalam tiga aspek, pertama, aspek filosofis bahwa keluarga tidak memperjuangkan
DAFTAR KEPUSTAKAAN Amir, S., 2008. Ushul Fiqh. Jilid 2. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana. Chatib, R., dan Syaifuddin, 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press. Mukti, A., 2008. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cet. Ke-8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Subekti, 1997. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Suratmaputra dan Ahmad, M., 2002. Filsafat Hukum Islam : Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus.
kepentingan salah satu pihak, tetapi keluarga sangat mengharapkan agar ikatan perkawinan para pihak yang berperkara untuk rukun kembali atau jikapun harus berpisah adalah adalah untuk kemaslahatan karena perceraian dipandang lebih baik bagi suami istri. Kedua, aspek yuridis bahwa menerima saksi keluarga untuk alasan perceraian selain syiqaq ada landasan yuridisnya, yaitu tafsiran Pasal 172 ayat (2) RBG/ 145 ayat (2) HIR. Ketiga, aspek sosiologis bahwa kedekatan
pihak
keluarga
menjadikannya
mengetahui duduk permasalahan dan terlibat dalam usaha penyelesaian sengketa suami istri. Saran 1)
Kepada praktisi (hakim) disarankan untuk mempertimbangkan kesaksian keluarga pada perceraian
selain
alasan
syiqaq
dan
menggunakan tafsiran Pasal 172 ayat (2) RBG/ 145 ayat (2) HIR sebagai landasan yuridisnya. 2)
Idealnya konsep saksi keluarga adalah harus dihadirkan untuk semua pekara perceraian dengan semua alasan perceraiannya, oleh karena itu dibutuhkan perubahan aturan hukum acara Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 22
