BAB III PROSES PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
A. Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Pemalang. Pengadilan Agama Pemalang sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara perdata bagi mereka yang beragama Islam yang mencari keadilan, sejak mulai beroperasionalnya yaitu mulai 30 Juni 2004 sudah banyak menangani kasus-kasus perkara perdata diantaranya adalah kasus poligami. Adapun perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Pemalang selama 5 tahun terakhir yaitu sejak 2007-2011 adalah sebagai berikut : - Masalah Perkawinan, meliputi : a. Izin Poligami
:
34 Perkara
b. Izin Kawin
:
-
c. Dispensasi Kawin
:
34 Perkara
d. Pencegahan Perkawinan
:
-
e. Penolakan Perkawinan oleh PPN
:
-
f. Pembatalan Perkawinan
:
7 Perkara
g. Kelalaian atas kewajiban suami/ istri
:
-
h. Cerai Talak
:
3273 Perkara
i.
:
8445 Perkara
Cerai Gugat 39
40
j.
Harta Bersama
:
-
k. Penguasaan anak
:
-
l.
:
-
m. Hak-hak bekas Istri
:
-
n. Pengesahan Anak
:
-
o. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
:
-
p. Pencabutan Kekuasaan Wali
:
-
q. Penunjukan Orang lain sebagai Wali
:
4 Perkara
r. Ganti rugi terhadap Wali
:
-
s. Asal-usul Anak
:
2 Perkara
t. Penolakan Kawin Campur
:
-
u. Isbat Nikah
:
61 Perkara
v. Wali Adhol
:
21 Perkara
Nafkah anak oleh Ibu
- Kewarisan
:
2 Perkara
- Wasiat
:
-
- Hibah
:
-
- Wakaf
:
2 Perkara
- Shodaqoh
:
-
- P3HP
:
7 Perkara
- Lain-lain
:
18 Perkara
Dari keterangan di atas, perkara izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Pemalang menduduki urutan keempat bersama dengan
41
dispensasi kawin. Untuk lebih jelasnya mengenai data statistik dapat dilihat pada lampiran. B. Prosedur Beracara dalam Perkara Poligami di Pengadilan Agama Pemalang Sebagaimana telah diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan yang menggunakan hukum perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain. Sedangkan hukum acara
perdata
adalah
mengatur
tentang
cara
mewujudkan
atau
mempertahankan hukum perdata itu. Seseorang yang akan menggugat melalui Pengadilan Agama tidak perlu dan tidak memerlukan untuk mendapat izin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari siapapun dan instansi manapun. 1 Jadi, permohonan di ajukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan sebagaimana perkara poligami Di Pengadilan Agama Pemalang. Maka dari itu proses penyelesaian perkara poligami harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah berlaku dalam Pengadilan Agama, dari pengajuan surat gugatan sampai dengan putusan perkara tersebut. 1. Pembuatan Surat Permohonan Pada prinsipnya, semua permohonan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk surat, akan tetapi bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis maka permohonan dapat diajukan secara lisan
1
Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 55
42
kepada ketua Pengadilan Agama. Namun biasanya, permohonan secara lisan disampaikan melalui pra meja kepada panitera kemudian panitera mencatat segala sesuatu yang di kemukakan oleh Pemohon dan di tanda tangani oleh Pemohon.2 Adapun prosedur di dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan secara garis besar terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1. Identitas Para Pihak a. Pihak Pemohon Nama
: Pemohon
Umur
: 39 tahun
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Sopir (TKI)
Alamat
: Jalan Dahlia RT. 003 RW. 005 No. 79 Desa Moga
Kecamatan
Moga
Kabupaten
Pemalang, sebagai Pemohon. b. Pihak Termohon Nama
: Termohon
Umur
: 34 tahun
Agama
: Islam
Pekerjaan
: -
Alamat
: Jalan Raya Warungpring (Toko besi dan bangunan)
2
RT.
001
RW.
Kuliah hukum acara Pengadilan Agama oleh Bapak Syamsul Bahri
004
Desa
43
Warungpring
Kecamatan
Warungpring
Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon. (Lihat lampiran) 2. Posita Posita, yaitu penjelasan tentang keadilan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat.3 Adapun posita yang terdapat dalam perkara sakit jiwa sebagai alasan poligami di Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 23 Mei 1998; sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/13/V/1998 tanggal 25 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Moga, Kabupaten Pemalang; 2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (ba’da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Fulan, umur 11 tahun dan Fulanah, umur 9 tahun; 3. Bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga
3
Hasil wawancara dengan Drs. Muhydin Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 10. 30 wib di Pengadilan Agama Pemalang.
44
mampu untuk memberi nafkah kepada dua istri dan anakanak; 4. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anak; 5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Dusun Gembongan Mekar RT. 003 RW. 003 Desa Gombongan
Mekar
Kecamatan
Babakan
Kabupaten
Cirebon sebagai calon istri kedua; 6. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Pemohon, dan antara Termohon dengan Calon Istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan; 7. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon
menikah
lagi
(poligami)
dengan
seorang
perempuan bernama Calon Istri Pemohon; 3. Petitum (tuntutan) Adapun petitum primer dalam surat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut :4
4
Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Drs. Muhydin tanggal 14 Maret 2012 pukul 10. 30 wib di Pengadilan Agama Pemalang.
45
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Pemohon; 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum Sedangkan petitum subsider dalam surat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang adalah memberikan putusan yang seadil-adilnya. 2. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan Agama Adapun cara-cara pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama harus melalui tahapan-tahapan atau proses-proses di antaranya: a. Mengajukan Perkara Gugatan Di Kepaniteraan Setelah surat gugatan di buat dan dilampiri dengan syaratsyarat kelengkapan umum, seperti: -
Fotocopy KTP Pemohon.
-
Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga.
-
Asli Surat Keterangan Penghasilan.
-
Asli Surat Pernyataan bersedia dimadu Termohon yang dibuat oleh wakil Termohon.
-
Asli Surat Keterangan Pasien Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang.
46
Kemudian surat gugatan tersebut diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama bagian sub kepaniteraan gugatan. Kemudian Pemohon menghadap ke Meja I yang akan menaksir biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) , besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, berdasarkan pada pasal 193 R.Bg / pasal 182 ayat (1) HIR / pasal 90 ayat (1) UU – PA, meliputi: 1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai. 2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah. 3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain. 4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain – lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu.5 Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM. 6 a. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Setelah menghadap Meja I, kemudian Pemohon menghadap kepada Kasir dengan menyerahkan surat gugatan dan SKUM, oleh kasir Pemohon akan mendapatkan nomor perkara dan tanda
5 6
Untuk lebih jelasnya lihat Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hlm. 59
47
lunas pada SKUM, jika Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.7 b. Pendaftaran Perkara di Meja Dua Dari meja kasir, Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat gugatan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Selanjutnya meja II akan melakukan: -
Memberi nomor pada surat gugatan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, sekaligus membubuhkan paraf.
-
Menyerahkan satu lembar surat gugatan yang telah terdaftar bersama satu hekai SKUM kepada Pemohon.
-
Mencatat surat gugatan tersebut pada buku registrasi induk perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.
-
Memasukkan surat gugatan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.
c. Penetapan Majelis Hakim Dalam waktu selambat–lambatnya tujuh hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” Majelis Hakim (pasal 121 HIR jo pasal 93 UU – PA). Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum, maka harus 7
Ibid., hlm. 60
48
segera diadili (pasal 94 UU – PA). PMH dibuat dalam bentuk “Penetapan” dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Majelis hakim yang ditunjuk dalam penetapan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang adalah: 8 a. H. Moch. Ichwan, SH. sebagai Ketua Majelis; b. Hj. Sri Sulistyani Endang S, SH.,M.SI sebagai Hakim Anggota; c. Drs. Asnawi, SH. sebagai Hakim Anggota. d. Penunjukan Panitera Sidang Kemudian
untuk
membantu
Majelis
Hakim
dalam
menyelesaikan perkara, maka ditunjuklah seorang atau lebih sebagai panitera sidang (pasal 15 ayat (4) UU No. 14 / 1970). Penunjukkan panitera pengganti dilakukan oleh panitera (pasal 96 UU – PA). Panitera sidang bertugas untuk membantu hakim dalam menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara persidangan, penetapan, putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut (pasal 97 UU- PA), penunjukan panitera sidang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh panitera Pengadilan Agama.
8
Lihat pada lampiran
49
Adapun panitera yang ditunjuk dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang adalah Drs. Risani. (lihat lampiran) e. Penetapan Hari Sidang Setelah menerima berkas perkara dan mempelajarinya, ketua majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidangpertama harus dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan, demikian pula tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya. 9 Mengenai penetapan hari sidang dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang adalah hari Selasa tanggal 5 April 2011. (lihat lampiran) f. Pemanggilan Para Pihak Pemanggilan para pihak baik Pemohon maupun Termohon harus dilakukan secara resmi dan patut: 1) Resmi maksudnya: Berkaitan dengan pejabat (jurusita) pengganti yang memanggil dan orang yang dipanggil (pribadi yang bersangkutan), dan apabila tidak ada maka disampaikan kepada kepala desa tempat kediamannya. Ada surat resmi dengan surat dinas yang biasanya disebut dengan Relaas atau Eksploit (pasal 121 HIR)
9
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hlm. 61 - 62
50
2) Patut maksudnya Surat pemanggilan harus sudah diterima kepada pihak – pihak paling lambat 3 hari sebelum di sidangkan Apabila yang bersangkutan (yang dipanggil) tidak diketahui alamatnya, maka pemanggilan di lakukan dengan media baik media cetak maupun elektronik, dan dilakukan 4 bulan sebelum sidang sebanyak 2 kali, tenggang waktu pemanggilan berakhir 3 bulan.10 C. Prosedur Pemeriksaan Izin Poligami Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui beberapa tahapan persidangan. Berikut ini tahapan persidangan dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang: 11 a. Tahap sidang pertama Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, para pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang. Pemohon datang sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan karena belum dipanggil secara patut. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Termohon sekarang dalam kondisi sakit jiwa kurang lebih sudah 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum, Termohon diasuh oleh
10 11
Kuliah hukum acara Pengadilan Agama oleh Bapak Syamsul Bahri Berita Acara Persidangan izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang.
51
kakaknya yang bernama Kakak Termohon mohon agar yang bersangkutan bisa ditunjuk sebagai wakil Termohon; Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa karena Termohon berhalangan melakukan tindakan hukum sendiri, maka Ketua Majelis menetapkan Kakak Termohon untuk dipanggil sebagai wakil Termohon; Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 19 April 2011, dan memberi perintah agar Jurusita Pengganti memanggil Kakak Termohon tersebut sebagai wakil Termohon agar hadir pada waktu yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi. Setelah penundaan tersebut diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis persidangan dinyatakan ditutup. b. Sidang Kedua Setelah sidang dibuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu kedua pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan, Pemohon datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon Prisipal tidak datang, tapi wakil Termohon datang menghadap di persidangan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara izin poligami: 1. Usaha Hakim Untuk Mendamaikan Kedua Belah Pihak Tahap pertama dalam persidangan adalah para hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun
52
kembali.Pada tahap ini hakim berperan sebagai pihak yang mendamaikan dan menanamkan kesadaran dan keyakinan di kedua belah pihak bahwa suatu cara penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana.12 2. Jawaban Tergugat Kemudian oleh hakim ketua dibacakan gugatan Pemohon, dan oleh Pemohon tetap untuk mempertahankan isi gugatannya dengan menambahkan point ke-6, yakni sebagai berikut: “Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri karena sakit jiwa kurang lebih 10 tahun” Kemudian sidang di lanjutkan ketahap berikutnya yaitu jawaban dari wakil Termohon. Menurut pasal 121 ayat (2) HIR/ pasal 145 (2) R.Bg jo pasal 132ayat (1) HIR/ pasal 158 (1) R.Bg, wakil Termohon dapat mengajukan jawaban tersebut secara tertulis atau lisan. Di dalam mengajuan jawaban tersebut wakil Termohon harus hadir secara pribadi dalam persidangan atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya
dan apabila wakil Termohon atau kuasa
hukumnya tidak hadir dalam persidangan meskipun mengirimkan surat jawabannya, tetap dinilai tidak hadir dan jawabannya tidak
12
WIB
http://www.docstoc.com/website ini di ambil pada tanggal 29 April 2012pukul 23.50
53
perlu diperhatikan. Kecuali dalam hal jawaban berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya itu.13Jawaban diajukan setelah upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil. Pasal 121 ayat (2) HIR jo. Pasal 145 ayat (2) RBg menentukan bahwa pihak wakil Termohon dapat menjawab gugatan pemohon baik secara tertulis maupun lisan.Dalam hal ini jawaban yang diajukan oleh wakil termohon secara lisan. Jawaban dari pihak wakil Termohon intinya adalah membenarkan semua dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon. 3. Replik Pemohon dan Duplik Termohon Karena atas pertanyaan Ketua majelis, Pemohon dan Wakil Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi, maka dalam hal ini replik dan duplik tidak ada. 4. Pembuktian Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Tugas hakim dan pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau 13
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hlm. 100
54
undang – undang, menetapkan apakah yang “hukum” antara dua pihak dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim tersebut, masing – masing pihak memajukan dalil – dalil (bahasa latin “posita”) yang saling bertentangan, hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil – dalil manakah yang benar dan dalil–dalil manakah yang salah, berdasarkan duduk perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu.14 Pihak Pemohon harus dapat membuktikan apa yang menjadi dalil – dalil gugatanya, sedangkan pihak Termohon dibebani untuk menyangkal apa yang diajukan oleh pihak Pemohon. Hal ini berakibat bahwa kedua belah pihak terbebani pembuktikan masing -masing dan dengan demikian, maka beban pembuktian berkaitan dengan resiko pembuktian. Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUH Per, ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: Bukti tertulis atau surat Bukti saksi Persangkaan Hakim Pangakuan, dan
14
2
Subekti, Hukum Pembuktian, Cet ke-12, (Jakarta: PT Prandnya Paramita, 1999), hlm. 1-
55
Sumpah Dalam
Berita
Acara
Persidangan
(BAP)
Nomor:
0652/Pdt.G/2011/PA.Pml pihak Pemohon mengajukan beberapa bukti, yaitu: Pembuktian tertulis antara Pemohon dan Termohon; a. Fotocopy KTP Pemohon Nomor : 332701312720041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 28 Februari 2011 kemudian disebut bukti P1 (lihat lampiran); b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Moga,
Kabupaten
Pemalang
Nomor:
107/13/V/1998 Tanggal 25 Mei 1998, kemudian disebut bukti P2 (lihat lampiran); c. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 470/165/2011 tanggal 10 Maret 2011, kemudian disebut bukti P3 (lihat lampiran); d. Asli Surat Pernyataan bersedia dimadu Termohon yang dibuat oleh wakil Termohon pada tanggal 9 Maret 2011, kemudian disebut bukti P4 (lihat lampiran); e. Asli Surat Keterangan Pasien Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang tanggal 3 Maret 2009, kemudian disebut bukti P5 (lihat lampiran). Pembuktian dengan saksi antara Pemohon dan Termohon;
56
SAKSI I , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat RT. 03 RW. 06 Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang dan SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat RT. 03 RW. 06 Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang. Kepada majelis hakim, kedua saksi tersebut mengetahui apa yang masih terjadi atau yang masih di perkarakan di persidangan dan membenarkan semua dalil gugatan Pemohon.15 Setelah dilakukan penelitian, bahwa surat permohonan izin poligami
di
Pengadilan
Agama
Pemalang
No.0652/Pdt.
G/2011/PA.Pml sudah sesuai dengan prosedur antara lain: 1). Adanya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi ialah bahwa istri menderita sakit jiwa sehingga istri tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai istri maupun ibu dari anak-anak. 2). Adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan tertulis maupun lisan, yang diucapkan di depan sidang Pengadilan dan dalam hal ini diwakili oleh walinya yaitu Kakak kandung dari termohon (lihat lampiran) 3). Adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak.
15
Berita Acara Persidangan Perkara No.0652/Pdt.G/2011?PA.Pml
57
Kemudian dalam praktek beracara di Pengadilan, masih ada satu macam alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim disini adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang. Misalnya
hakim
melihat
sendiri
pada
waktu
melakukan
pemeriksaan setempat.16 5. Putusan Hakim Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak serta dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan terbuka. 17 Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan objektif atau tidak. Dalam hal ini putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pemalang adalah mengabulkan gugatan Pemohon, untuk lebih
jelasnya
lihat
pada
Salinan
Putusan
No.
0652/Pdt.G/2011/PA.Pml di bagian lampiran. Adapun susunan dan isi Salinan Putusan Hakim adalah (berdasarkan pasal 183,184,187 HIR, pasal 194,195,198 Rbg),
16
Wawancara dengan Drs. Muhydin Hakim Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 14 Maret 2012 pukul 10.30 WIB di Pengadilan Agama Pemalang. 17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 175
58
(pasal 4 ayat (1)), pasal 23 UU No. 4 Tahun 1970, pasal 27 Ro, dan pasal 61 Rv), yang terdiri atas; -
Kepala putusan
-
Identitas para pihak
-
Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang “duduknya perkara” dan “pertimbangan hakim”
-
Amar atau dictum putusan
-
Penandatanganan18
D. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Pemalang No.0652/Pdt.G/2011/PA.Pml Dasar hukum pertimbangan hakim biasanya dimulai dengan kata “menimbang”.
Dalam
pertimbangan
hukum
ini
hakim
akan
mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi serta dihubungkan dengan alat bukti yang ada, sehingga menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya suatu permohonan. Setelah hal-hal tersebut dipertimbangkan satu persatu secara kronologis kemudian barulah ditulis dalil hukum syara’ yang menjadi sandarannya. Sebaliknya dalil yang diutamakan bersumber dari Al-Qur’an dan hadits baru pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqh. Dalil-dalil tersebut harus disingkronkan dengan perkara yang disidangkan. Selain itu pertimbangan hukum juga
18
R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 134
59
memuat pasal-pasal yang menjadi dasar partisipasi yang biasanya menggunakan kalimat “mengingat”. Dalam suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, bantahan atau eksepsi serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Adapun dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut : 1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas; 2. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama kompetensi absolut dan kompetensi relatif sesuai bukti P1, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pemalang; 3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P2, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; 4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil; 5. Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Pemohon, disebabkan Termohon sakit jiwa sudah kurang lebih 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum, dan Termohon telah menyetujui serta tidak keberatan untuk dimadu; sedangkan Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap
60
bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mampu memberi nafkah kepada dua istri; 6. Menimbang, bahwa Termohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas; 7. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P1 dan P2 serta dua orang saksi; 8. Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; 9. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon sakit jiwa sudah kurang lebih 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum, sedangkan Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan untuk dimadu; 10. Menimbang,
bahwa
alasan
permohonan
Izin
Poligami
yang
dikemukakan oleh Pemohon, Majelis berpendapat alasan tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (a dan b) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 jis Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;
61
11. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:
ُت و َواياَوي َوا َو ُتن ِّم َو وحدَوة َو ْنع ِإداُت اَو َو ِإ
َويا ِإن ُت ْن َو اَّل
َو ِإ ْنا ِإ ْن ُت ْن َو اَّل ُت ْن ِإ ُت و ِإا ي ْنا َو َوي َوا ٰى والِّم َو ي ِإا َوا ْنلَو ٰى َو ُت َو َو َو ُت اَوي َوا ۖ اَوإِإ ْنا ِإ ْن
12. Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan; 13. Menimbang, bahwa permohonan Izin Poligami adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;19 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang ada dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0652/Pdt.G/2011/PA. Pml sesuai dengan hukum, baik hukum syara’ maupun hukum perundang-undangan. Selain itu bahwa alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dapat dijadikan alasan bagi suami untuk berpoligami. Apalagi istri lewat walinya sudah memberikan pernyataan tidak keberatan untuk dimadu baik secara tertulis ataupun lisan di depan sidang Pengadilan Agama. Selain itu apabila izin poligami tidak dikabulkan justru akan menimbulkan kemafsadatan (kemadharatan) yang lebih besar, sedangkan menolak atau menghilangkan
19
Lihat Salinan Putusan Perkara No. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml
62
kemafsadatan (kemadharatan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya: “Menolak atau menghilangkan segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.20
20
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta : Logos, Wacana Ilmu, 1997), hlm. 190
