RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

Jl. Raya Babat – Jombang No. 227 Sendangrejo, Kec. Ngimbang Lamongan Kode Pos 62273 Telp. (0322) 453636 – 453737 e-mail. [email protected] Website : www.lamongankab.go.id

LAMONGAN RENSTRA RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

Page 50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip

tata

pemerintahan

yang

baik

(good governance)

mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu ”Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi” yang dijabarkan sebagai berikut : -

Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan.

-

Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.

-

Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara

RENSTRA RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

Page 50

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan

baik

yang

dilaksanakan

langsung

oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.2

Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) ;

2.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan


Page 50

Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950); 3.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ; 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

5.

Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,


Page 50

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 8.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

10.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Page 50

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ; 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


Page 50

17.

Peraturan

Bersama

Perencanaan

Menteri

Pembangunan

Dalam

Negeri,

Menteri

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/m ppn/04/2010, Nomor : pmk 95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 18.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E) ;

19.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38/E) ;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Partisipasi

Masyarakat

di

Kabupaten

Lamongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 13/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);


Page 50

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006

tentang

Pembangunan

Tata

Cara

Penyusunan

Perencanaan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E); 22.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan;

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dibuatnya Renstra SKPD RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah untuk menjabarkan RPJM (Renstra Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Maka penyusunan Renstra SKPD RSUD Ngimbang Kabupaten

Lamongan

memperhatikan

RPJMD

Kabupaten

Lamongan tahun 2016 – 2021. Tujuan penyusunan Renstra SKPD RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 adalah membuat suatu dokumen

perencanaan

pembangunan

yang

memberikan

arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan


Page 50

mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). 1.4

Sistematika Penyusunan Renstra SKPD RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan terdiri dari 6 (enam) bab dan beberapa lampiran. Renstra SKPD memuat lampiran rencana strategis, lampiran rencana kerja serta lampiran penganggaran. Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Pada Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan,

fungsi

Rencana

Strategis

dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis, keterkaitan rencana strategis dengan RPJMD, dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta dengan rencana kerja RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan. Juga termuat landasan hukum serta maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana startegis.


Page 50

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RSUD

Ngimbang

penyelenggaraan

Kabupaten urusan

Lamongan

pemerintahan

dalam daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian indikator penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan

rencana

strategis

periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana


Page 50

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan isuisu strategis serta memuat berbagai kondisi atau hal yang harus

diperhatikan

atau

dikedepankan

dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan dimasa datang. Dan apabila tidak diantisipasi, dimungkinkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan

jangka

menengah

RSUD

Ngimbang

Kabupaten Lamongan. BAB V.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator

kinerja,

kelompok

sasaran,

pendanaan indikatif.


Page 50

BAB

VI.INDIKATOR

KINERJA

RSUD

NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN

PEMBANGUNAN

SASARAN

JANGKA

RENCANA MENENGAH

DAERAH (RPJMD) Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai

RSUD

Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam lima tahun mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Lamongan. BAB VII. PENUTUP


Page 50

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan RSUD Ngimbang kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan. 2.1.1 Tugas RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tugas RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan seperti yang tercantum pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 adalah Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil

guna

dengan

mengutamakan

upaya

penyembuhan,

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.2 Fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.


Page 50

1)

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai ketentuan medis;

2)

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

dan

rangka

peningkatan

kemampuan

dalam

pengembangan

serta

pemberian pelayanan kesehatan; 3)

penyelenggaraan

penelitian

dan

penapisan tekhnologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan tentang kesehatan; 4)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Ngimbang

Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2011. Pola Tata Kelola RSUD Ngimbang

Kabupaten

Lamongan

adalah

unsur

penunjang

Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 1.

Direktur

2.

Bagian Umum dan Keuangan a. Sub. Bagian Umum b. Sub. Bagian Keuangan c. Sub. Bagian Program


Page 50

3.

Bidang Pelayanan a. Seksi Pelayanan Medik b. Seksi Pelayanan Keperawatan

4.

Bidang Penunjang a. Seksi Penunjang Medik b. Seksi Penunjang Non Medik

5.

Kelompok Jabatan Fungsional a. Komite Medik b. Komite Keperawatan c. Staf Medik Fungsional d. Instalasi

6.

Satuan Pengawas Intern (SPI)

7.

Tata Kerja RSUD Ngimbang

1.

Direktur Rumah Sakit Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi, serta malakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.

Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur .


Page 50

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

penyiapan pembinaan

bahan dan

perumusan

pengendalian

kebijakan, pelaksanaan

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, meliputi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan pengembangan SDM, hukum, organisasi dan pemasaran. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari : a.

Sub Bagian Umum

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Program Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang

Kepala

Sub

Bagian

bertanggungjawab

yang

kepada

berada

Kepala

Bagian

dibawah Umum

dan dan

Kepegawaian. a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas : 1.

Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;

2.

Mengurus Administrasi perjalanan dinas dan tugastugas keprotokolan;

3.

Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;

4.

Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana;

5.

Melaksanakan

pengelolaan

inventarisasi

dan

pemeliharaan barang-barang dinas;


Page 50

6.

Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;

7.

Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

8.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 1.

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;

2.

Melaksanakan

pengelolaan

keuangan

termasuk

pembayan gaji pegawai dan hak-haknya ; 3.

Menyusun

laporan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan ; 4.

Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;

5.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program mempunyai tugas : 1.

Mengumpulkan, mengiventarisir dan mensistemasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan kedinasan ;


Page 50

2.

Mengolah, menganalisis , serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusuna program ;

3.

Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan;

4.

Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program

kegiatan

serta

bahan

rapat

koordinasi; 5.

Menyusun program dan rencana kegiatan kedinasan;

6.

Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana

dan

prasarana

kegiatan

bersama

sub

bagian/seksi terkait; 7.

Melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksana

program dan hasil-hasilnya ; 8.

Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dan memperhatikan program dan rencana kerja ;

9.

Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan

sebagai

bahan

penyusun

program

selanjutnya ; 10. Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianali/diolah; 11. Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik;


Page 50

12. Menyusun

laporan

berkala

tentang

pelaksanaan

program dan kegiatan kedinasan; 13. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasilhasilnya bagi masyarkat luas ; 14. Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 15. Mengolah tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.

Bidang Pelayanan Bidang Pelayanan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit. Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

pelayanan medik dan pelayanan keperawatan. Bidang Pelayanan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; c. Penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;


Page 50

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pelayanan terdiri dari : a.

Seksi Pelayanan Medik

b.

Seksi Pelayanan Keperawatan

Masing- masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan. a. Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas : 1.

Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;

2.

Mengkoordinasikan

kegiatan

dan

kebutuhan pelayanan medik; 3.

Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;

4.

Melakukan

pengawasan

dan

pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik; 5.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas : 1.

Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;


Page 50

2.

Mengkoordinasikan

kegiatan

dan

kebutuhan pelayanan keperawatan; 3.

Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;

4.

Melakukan pengendalian

kegiatan

pengawasan dan

kebutuhan

dan pelayanan

keperawatan; 5.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.

Bidang Penunjang Bidang Penunjang adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

kegiatan,

mengkoordinasikan

pengendalian

pelayanan penunjang. Bidang Penunjang mempunyai fungsi : a.

Perencanaan kegiatan pelayanan Penunjang;

b.

Pengkoordinasian kegiatan pelayanan Penunjang;

c.

Penggerakan kegiatan pelayanan Penunjang;

d.

Pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

pelayanan

Penunjang; e.

Pelaksanaan tugas-tugas selain yang dibeikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.


Page 50

Bidang Penunjang terdiri dari : a.

Seksi Penunjang Medik

b.

Seksi Penunjang Non Medik

Masing- masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang. a. Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas : 1. Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik; 2. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik; 3. Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik; 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya . b. Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas : 1.

Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik

2.

Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik


Page 50

3.

Menggerakkkan

kegiatan

dan

kebutuhan pelayanan penunjang non medik 4.

Melakukan pengendalian

kegiatan

dan

pengawasan kebutuhan

dan

pelayanan

penunjang non medik 5.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas teknis RSUD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. a. Komite Medik Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotanya dipilih dari staf medis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Komite medik mempunyai tugas

Membantu Direktur dalam

menyusun standart pelayanan, memantau dan melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian serta pengembangan. Pembentukan komite medik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur. Komite Medik terdiri atas :


Page 50

1.

Ketua merangkap anggota;

2.

Wakil Ketua merangkap anggota;

3.

Sekretaris merangkap anggota;

4.

Anggota-anggota.

a) Komite Medik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf Medik fungsional dan tenaga profesi lainya secara exofficio; b) Susunan panitia adalah kelompok khusus didalam komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus; c) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Komite Medik; d) Ketua Komite Medik ditetapkan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Komite Keperawatan 1. Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan

yang

anggotanya

terdiri

dari

perawat/bidan; 2. Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur; 3. Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh Direktur;


Page 50

4. Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan dan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. c. Staf Medik Fungsional : 1.

Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

2.

Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit,

peningkatan

dan

pemulihan

kesehatan,

penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan; 3.

Dalam

melaksanakan

tugasnya

Staf

Medik Fungsional dikelompokan sesuai dengan bidang keahlianya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok lainya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur; 4.

Ketua kelompok dianggkat oleh Kepala Daerah atas usul Direktur.

d. Instalasi


Page 50

1.

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaran pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan

pendidikan,

pelatihan,

penelitian

dan

pengembangan; 2.

Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Instalasi dalam jabatan non structural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan tugas dan bidangnya;

3.

Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan kela, kemampuan Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Jenis dan tugas Instalasi terdiri dari : a) Insatalasi

Rawat

mengkoordinasi

Darurat

mempunyai

kebutuhan,

tugas

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Darurat; b) Instalasi

Rawat

mengkoordinasi

Jalan

mempunyai

kebutuhan,

tugas

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Jalan; c) Instalasi

Rawat

mengkoordinasi

Inap

mempunyai

kebutuhan,

tugas

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Inap;


Page 50

d) Instalasi

Bedah

Sentral

mengkoordinasi

mempunyai

kebutuhan,

tugas

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Bedah Sentral; e) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas mengkoordinasi

kebutuhan,

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Perawatan Intensif; f) Instalasi

Radiologi

mengkoordinasi

mempunyai

kebutuhan,

tugas

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Radiologi; g) Instalasi Farmasi mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan,

pemantauan,

pengawasan,

dan

penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Farmasi; h) Instalasi Gizi mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan,

pemantauan,

pengawasan,

dan

penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Gizi; i) Insatalasi

Patologi

mengkoordinasi

mempunyai

kebutuhan,

tugas

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Insatalasi Patologi;


Page 50

j) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas mengkoordinasi

kebutuhan,

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rehabilitasi Medik; k) Instalasi Kedokteran Kehakiman mempunyai tugas mengkoordinasi

kebutuhan,

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Kedokteran Kehakiman; l) Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas mengkoordinasi

kebutuhan,

pemantauan,

pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis Rumah Sakit, menjaga kelancaran oprasional peralatan pelayanan medis dan penunjang medis serta mengevaluasi dan melaporkan

kegiatan

pemelihataan dan perbaikan Rumah Sakit. 6.

Satuan Pengawas Intern (SPI) 1. Satuan Pengawas Intern (SPI) merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD Ngimbang. 2. Satuan Pengawas Intern (SPI) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. 3. Satuan Pengawas Intern (SPI) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.


Page 50

2.1.2 Struktur Organisasi DIREKTUR

SPI

KEL. JABATAN FUNSIONAL

BAGIAN UMUM & KEUANGAN

BIDANG PELAYANAN

BIDANG PENUNJANG

KOMITE MEDIK

SUB BAGIAN UMUM

SUBBID PELAYANAN MEDIK

SUBBID PENUNJANG MEDIK

STAF MEDIK FUNGSIONAL

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUBBID PELAYANAN KEPERAWATAN

SUBBID PENUNJANG NON MEDIK

KOMITE KEPERAWATAN

SUB BAGIAN PROGRAM

INSTALASI


Page 50

2.2.

Sumber Daya RSUD Ngimbang KabupatenKabupaten Lamongan 2.2.1 Sumber Daya Manusia Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan pola dan manajemen upaya kesehatan dibutuhkan sumber daya yang memadai. upaya kesehatan dapat berdayaguna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya, tenaga, biaya, sarana dan prasarana kesehatan terpenuhi. Tabel 2.1

Data Pejabat Struktural dan Fungsional Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan Formal N o 1 1.

JAB. STRUK/ JAB. FUNGS 2 Struktural Direktur

2.

Kepala Bidang

2

3.

Kepala Bagian

1

4.

Kepala Sub.Bag

3

5.

Kepala Sub.Bid

3

6.

Staf Struktural

5

JML 3 43 1

PANGKAT/ GOL.RUANG 4 Pembina Tk IIV/b Pembina – IV/a

5

PENDD. FORMAL 6

1

S.2

1

2

S.2 S.1 S.2

1 1 1

S.2 S.2 S.1

2 1 4

S.1

1

D.III

4

JML

Penata Tk I – 1 III/d Penata – III/c 2 Pembina – IV/a 1 Penata Tk I – 3 III/d Penata – III/c 1 Tenaga PNS Penata Muda Tk. 1 I – III/b Pengatur Tk I – 3 II/d


JML

KET

7

8

Page 50

27

Pengatur – II/c

1

Tenaga Non PNS

27

S.1

D.III SMA Jumlah Struktural Fungsional 7. Staf Fungsional

281 65

Tenaga PNS Pembina Tk I – IV/b Pembina – IV/a Penata – III/c

S.2

1

1 8 7

S.2 S.1 D.III S.2

1 6 2 2

5

S.1 SPK S.1

4 1 3

Pengatur Tk. I – II/d Pengatur – II/c

35

D.III SMA D.III

1 1 35

Pengatur Muda Tk I – II/a Tenaga Non PNS

1

S.1 D.III SMA

1 6 1

Penata Muda – III/a

Jumlah Total

6 12 43

1

Penata Muda Tk I – III/b

216

9

324


7

216

S.1 D.IV D.III SMA Jumlah Fungsional Jumlah Total

37 1 112 66 281 324

Page 50

2.2.2 Anggaran Tabel 2.2 Pelaksanaan kegiatan pelayanan di RSUD Ngimbang selama 5 tahun dialokasikan dengan anggaran belanja sebagai berikut : No 1 2 3 4 5

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Anggaran (Rp.) 14.251.401.800,00 10.215.652.400,00 16.803.793.450,00 32.522.482.800,00 43.783.441.853,00

Realisasi (Rp.) 13.762.568.714,00 8.898.149.204,00 16.114.547.692,00 30.735.349.107,00 43.783.441.853,00

Persentase 96.57% 87.10% 95.90% 94.50% 100.00%

2.2.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan Sebagaimana rumah sakit lain, bahwa sumber daya alat dan sarana prasarana di RSUD Ngimbang Lamongan terdiri dari peralatan medis, peralatan Non Medis, peralatan penunjang medik dan peralatan penunjang non medik. Adapun mengenai jenis dan jumlahnya diharapkan memenuhi syarat standart sebagai RS Kelas C. 2.3.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Secara

umum

RSUD

Ngimbang

Lamongan

telah

dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Lamongan dan secara proposional telah berjalan dengan baik. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2011 – 2015, kesehatan menjadi salah satu program dalam urusan wajib untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh RSUD Ngimbang dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan, yaitu untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang


Page 50

terjangkau. Untuk mencapai tujuan tersebut diimplementasikan dalam 3 (tiga) program prioritas yang dilaksanakan oleh RSUD Ngimbang dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015 yaitu : 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata. 3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata.


Page 50

Table 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Ngimbang Kab. Lamongan

No

1 1 2 3 4

8

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

2 Jml kunjungan R.jalan yang dilayani Jml kunjungan IGD yang dilayani Jml pasien rawat inap yang dilayani Capaian BOR rumah saki

3 B

4 Baik

% sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar rumah sakit

B

B B B

Target Indikator Lainnya 5

Target Renstra SKPD tahun ke

Realisasi Capaian tahun ke

Rasio capaian pada tahun ke

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

3000

8500

14000

28500

-

4053

9439

14917

29500

-

135.1%

111%

106.5%

103.5%

-

1000

3850

5400

6500

-

1575

4035

5681

6800

-

157.5%

104.8%

105.2%

104.6%

-

1000

4000

5000

6000

-

1352

4648

5352

6500

-

135.2%

116.2%

107%

108.3%

-

50%

60%

70%

80%

-

19,38%

78,13%

123,14%

99,83%

-

38.76%

130.21 %

175.91 %

124.78%

68,6%

69,31%

70%

70,69%

199 290

201 290

203 290

205 290

-

68.6%

69.31%

70%

70.69%

Baik Baik Baik Baik -

100%

100%


100%

100%

-

Page 50

2.4.

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

RSUD

Ngimbang

KabupatenLamongan 2.4.1 Tantangan Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam memberikan pelayanan antara lain : 1.

Kurangnya

sarana,

prasarana

dan

fasilitas

peralatan

medik,

keperawatan dan non medik dari standar pelayanan; 2.

Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan;

3.

Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan ;

4.

Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non medis untuk memenuhi standard pelayanan RS kelas C;

5.

Jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.

2.4.2

Peluang Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut: 1. Sudah dikenal sampai wilayah di luar Kabupaten Lamongan; 2. 3. 4. 5.

Kesadaran masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di RS; Sarana transportasi dan komunikasi lancar; Peluang kerjasama dengan pihak ketiga masih terbuka luas; Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat

positif; 6. Koordinasi dengan puskesmas sangat mudah; RENSTRA RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

Page 50

7. Peluang promosi RS saat ini sudah terbuka dan dapat dimanfaatkan dengan baik; 8. Image masyarakat terhadap RSUD sudah lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya; 9. Pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten;

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD


Page 50

Tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Kesehatan adalah investasi yang mengandung makna bahwa kesehatan adalah kekayaan dan anugrah yang patut disyukuri, dijaga, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara seperti halnya pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia. Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap masalah kesehatan. Melalui Kementerian Kesehatan Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan Indonesia Sehat 2015. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan berusaha mewujudkan Lamongan Sehat 2015 dengan segala sumber daya yang ada. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan melalui program-program Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Rujukan, Kesehatan Keluarga,

Pencegahan

dan

Pemberantasan

Penyakit,

Penyehatan

Lingkungan

Pemukiman, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Sumber Daya Kesehatan. Beberapa kondisi yang dihadapi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan berdasarkan lingkungan internal dapat diketahui beberapa kelemahan antara lain : a.

Kurangnya jumlah tenaga medis, paramedik dan non medis yang menunjang pelayanan kesehatan.

b.

Sebagai Rumah Sakit Tipe C, peralatan kedokteran masih belum memenuhi standar utamanya peralatan spesialistik, sehingga pelayanan medis spesialistik kurang optimal.


Page 50

c.

SIM-RS di RSUD Ngimbang belum berjalan dengan baik, sehingga efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan dan manajemen belum maksimal.

d.

Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal.

Berdasarkan analisa lingkungan eksternal dapat diketahui ancaman yang dihadapi RSUD Ngimbang adalah : a.

Adanya Rumah Sakit dan Klinik pesaing yang agresif dalam inovasi peningkatan mutu pelayanan.

3.2

b.

Globalisasi pelayanan kesehatan

c.

Sering berubahnya kebijakan / peraturan pemerintah

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana di sampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah: ”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.


Page 50

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. 2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi

dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. 3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan. 4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut. Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan


Page 50

yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Misi 2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur

dasar

dilaksanakan

dengan

tetap

memperhatikan

prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misi 4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai


Page 50

dari

proses

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian,

pengawasan

dan

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Misi 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Ngimbang KabupatenLamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan. 3.3

Telaahan Rensta K/L dan Renstra a. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019. Tujuan : Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 - 2019, yaitu : 1.

Meningkatnya status kesehatan masyarakat

2.

Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan

Sasaran Strategis : 1.

Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

2.

Meningkatnya pengendalian penyakit

3.

Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan


Page 50

4.

Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

5.

Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan

6.

Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga

7.

Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri

8.

Meningkatnya

integrase

perencanaan,

bimbingan

teknis

dan

pemantauan evaluasi 9.

Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kementerian kesehatan 12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrase 3.4

Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019. Tujuan : 1. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup

sehat“,

maka tujuan yang ingin

dicapai adalah “Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”. 2. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat“. 3. Dalam

mewujudkan

misi

ketiga

yaitu

“Mewujudkan

upaya

pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan” maka tujuan yang ingin dicapai adalah


“Optimalisasi penanggulangan

Page 50

masalah gizi” dan “Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana” serta “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat”. 4. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Mendayagunakan sumber daya kesehatan”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan” dan

“Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan

pengembangan sumber

daya

kesehatan”

dan

“Pembiayaan

Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil”. 5. Dalam mewujudkan misi kelima yaitu “Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan“. Sasaran Strategis : 1. Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat 3. Meningkatnya penanggulangan masalah gizi yang optimal 4. Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana 5. Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat 6. Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman 7. Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal


Page 50

8. Meningkatnya pembiayaan kesehatan 9. Terwujudnya tertib adminstrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi 3.5

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan adalah: 1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah; 3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah; 4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten. Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: 1.

Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;

2.

Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;


Page 50

3.

Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;

4.

Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata;

5.

Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan

6.

Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;

7.

Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai

kegiatan

pelabuhan,

perindustrian

dan

pariwisata,

pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-industri; 8.

Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau RENSTRA RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

Page 50

kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability ) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking ) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang

bertujuan

untuk

mengarusutamakan

(mainstreaming)

prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)


Page 50

nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD Ngimbang KabupatenLamongan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. 3.6

Isu – isu Strategis Ngimbang Kabupaten Lamongan a.

Dalam beberapa tahun lagi di kawasan AFTA (Asean Free Trade Area) akan terjadi penuh liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa kesehatan. Kemudian akan menyusul pembebasan terhadap perdagangan di kawasan APEC (Asia Pasific Economic Coorperation) dalam tahun 2020. Usaha perumah sakitan akan semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar potensial-masyarakat kelas ekonomi menengah keatas.


Page 50

Dengan begitu banyaknya pelaku usaha yang masuk, membuat rumah sakit harus dapat ”memanjakan” pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatannya. b.

Pelaksanaan program percepatan MDG’s 2015 dengan prioritas menurunkan : angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB), memerangi DBD, tuberculosis dan HIV/AIDS. RSUD Ngimbang akan melaksanakan pengembangan fasilitas pelayanan ibu dan anak berupa gedung rawat gabung dan ruang pasca bersalin dilengkapi NICU dan PICU. Standarisasi rumah sakit dengan akreditasi internasional yang dilakukan oleh Badan Akreditasi JCI ( Join Commission International) dan akreditasi versi 2012.

c.

Persiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) yang akan dilaksanakan oleh BPJS. Program ini memberikan peluang kepada rumah sakit untuk bersaing sehat dalam memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada pelanggan.

d.

Pengembangan pelayanan radiologi invasif didukung tenaga dokter spesialis radiologi. Pelayanan ini telah mengarah pada pengobatan yang diharapkan mampu mengatasi kasus-kasus penyakit antara lain CVA bleeding dan stroke.

e.

Pengembangan klinik paliatif, layanan ini merupakan perawatan kesehatan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan meringankan nyeri dan penderitaan lain, memberikan dukungan spiritual dan psikososial. Layanan yang dapat diperoleh di klinik ini adalah layanan rehabilitasi medik dilakukan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik, layanan kedokteran komplementer melalui terapi herbal dan akupuntur, penanggulangan nyeri, bimbingan perawatan dan bimbingan psikososial dan spiritual, membantu kesiapan menghadapi akhir hayat dengan tenang dalam iman. Layanan ini


Page 50

ditujukan kepada pasien dengan nyeri, pasien kanker stadium lanjut, ODHA, pasien dengan penyakit degeneratif dan lan-lain. f.

Pengembangan klinik Voluntary Counseling Test (VCT) yang merupakan layanan konseling pra testing membantu memberikan pengetahuan tentang HIV dan manfaat testing. Menekankan pada aspek perubahan perilaku, peningkatan kemampuan menghadapi stres dan keterampilan pemecahan masalah. Sedangkan konseling post testing membantu sesorang untuk mengerti dan menerima status HIV+ dan merujuk pada layanan dukungan.

g.

Pengembangan pelayanan rawat inap pasien gangguan jiwa akut yang dilakukan oleh dokter spesialis jiwa.

h.

Pengembangan layanan TB DOTS (Tuberculosis Directly Observed Treatment Short-course) yang merupakan layanan pengawasan langsung pengobatan jangka pendek pada pasien tuberculosis.

i.

Pengembangan layanan unit hemodialisa yang diperuntukkan untuk membantu penderita gagal ginjal melakukan cuci darah.

j.

Pengembangan layanan unit ICU (Intensive Care Unit) dan ICCU (Intensive Cardiac Care Unit)


Page 50

BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 20162021, yaitu: “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut : Misi ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan; Misi ke-2 Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah;


Page 50

Misi ke-3 Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan; Misi ke-4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Misi ke-5 Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah Misi ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan”. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 ditetapkan tujuan “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” serta 4 (empat) sasaran strategis yaitu : 1.

Meningkatnya status atau derajat kesehatan ibu dan anak

2.

Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular

3.

Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan

4.

Meningkatnya kualitas layanan RSUD

Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan Meningkatnya kualitas layanan RSUD”. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan a. Tujuan Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut di atas, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa


Page 50

perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam angka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategi organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan misinya adalah sebagai berikut : a)

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

b)

Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan sumber daya manusia.

c)

Mewujudkan keinginn masyarakat dan pemerintah daerah

b. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran sebagai berikut : a)

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b)

Terpenuhinya sumber daya manusia yang professional.

c)

Meningkatnya sarana dan prasarana di rumah sakit.


Page 50


Page 50

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 NO 1 1.

TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di

1 5 30.000

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2 3 4 5 6 7 8 9 31.000 32.000 33.000 34.000

6 10 35.000

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

INDIKATOR KINERJA 4 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan yang dilayani

Jumlah Kunjungan IGD

Jumlah Kunjungan IGD yang dilayani

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

8,000

Jumlah kunjungan Rawat Inap

Jumlah Pasien Rawat Inap yang dilayani

6,600

6,700

6,800

6,900

7,000

7,200

Jumlah pasien HIV/AIDS

Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS yang dilayani di rumah sakit

16

17

18

19

20

21

SASARAN 3

Rumah Sakit.


Page 50

Jumlah pasien paru dan jantung

2. 1. Meningkatkan

906

951

996

1041

1086

1131

Capaian IKM rumah sakit

B

B

B

B

B

B

Akreditasi Rumah Sakit

Capaian Akreditasi Rumah Sakit

4

4

4

8

8

8

BOR

Capaian BOR Rumah Sakit

80.00 %

80.00 %

80.00 %

80.00 %

80.00 %

80.00 %

pelayanan Capaian IKM

kesehatan

melalui

pengembangan

sumber

Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung yang dilayani di rumah sakit

daya manusia.

3.

Mewujudkan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana di Rumah Sakit.


Page 50

MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing Sasaran Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai

Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tujuan

Sasaran


Indikator Sasaran

Page 50

Penanggungjawab

Tahun 2016-2021RPJMD Kabupaten Lamongan

Tabel 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

profesional dan sarana prasarana yang memadai 1. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Jumlah kunjungan Rawat pelayanan kesehatan di kesehatan kepada masyarakat. Jalan yang dilayani 2. Jumlah kunjungan IGD yang Rumah Sakit. 2. Terpenuhinya sumber daya dilayani 2. Meningkatkan pelayanan manusia yang professional. 3. Jumlah pasien rawat inap yang kesehatan melalui 3. Meningkatnya dilayani sarana dan pengembangan sumber 4. Jumlah pasien HIV/AIDS prasarana di rumah sakit. daya manusia. 5. Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung yang dilayani 3. Mewujudkan keinginn masyarakat dan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit.


6. Capaian BOR Rumah Sakit 7. Capaian IKM di rumah sakit 8. Capaian akreditasi rumah sakit

Page 50

Tahun 2016-2021

Sasaran Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang

RPJMD Kabupaten Lamongan

MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

RSUD Ngimbang

RSUD Ngimbang


Page 50

Tabel 4.3 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target Tahun 2016 - 2021 Indikator Kinerja Kondisi Tujuan Formulasi Tujuan Awal Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Jumlah Kunjungan Jumlah kunjungan pasien rawat jalan 29,500 Rawat Jalan. di Rumah Sakit. Jumlah Kunjungan Jumlah pasien IGD 6,800 IGD. Jumlah kunjungan Jumlah pasien rawat inap 6,500 rawat Inap Jumlah kunjungan Jumlah pasien HIV/AIDS 15 pasien HIV/AIDS Jumlah pasien paru Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung yang dan jantung 892 dilayani di rumah sakit

Kondisi Akhir 35.000 8,000 7,200 21 1131

Mewujudkan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana dan

BOR

prasarana di Rumah Sakit. Capaian IKM Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan sumber daya manusia

Sasaran ke-1


Jumlah hari rawat Jumlah TT x 365

x100%

Capaian nilai konversi IKM di Rumah Sakit

Pokja akreditasi RS

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat


Page 50

99.83%

80.00%

B

B

0

8


Page 50

21

7,200

8,000

35,000

Kondisi Akhir

1131

35,000 2021 8,000 21 1131

7,200

34,000 2020 7,800 20 1086

7,000

33,000 2019 7,600 19 1041

6,900

32,000 2018 7,400 18

6,800

31,000 2017

30,000 2016

996

Jumlah kunjungan pasien Jumlah kunjungan pasien Bidang paru dan jantung yang paru dan jantung yang Pelayanan dilayani dilayani di rumah sakit

7,200

Jumlah Pasien paru dan Jantung

6,700

Bidang Pelayanan

17

Jumlah pasien yg Jumlah kunjungan pasien mendapatkan penanganan HIV/AIDS HIV/AIDS di rumah sakit

951

Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS

Bidang Pelayanan

7,000

Jumlah kunjungan rawat inap

6,600

Jumlah Pasien Rawat Inap

Jumlah Pasien Rawat Inap yang dilayani

Bidang Pelayanan

16

Jumlah kunjungan IGD

6,500

Jumlah Kunjungan IGD

Target Kinerja

906

Jumlah Kunjungan pasien IGD yang dilayani

Bidang Pelayanan

29,500

Jumlah Kunjungan pasien Rawat Jalan yang dilayani

15

Jumlah kunjungan rawat jalan

Definisi Operasional

892

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan.

Formulasi

Kondisi awal

6,800

Indikator

Sumber Data


Page 50


Page 50

B

2021

2020 B

B

B

8

B

2019

2018

2017 B

Kondisi Akhir

8

Bidang Pelayanan

B

8

Jumlah pokja

B

8


Bidang Pelayanan

4

Capaian nilai konversi IKM di Rumah Sakit

Kepuasan pasien merupakan penilaian pasien setelah merasakan pelayanan di Rumah Sakit yang diberikan oleh petugas kesehatan dibandingkan dengan harapan pasien Tolak ukur untuk peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan sistem manajemen, manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan sebagai syarat BPJS pada sistem JKN

Sumber Data

4

Capaian IKM


Target Kinerja 2016

Formulasi

Kondisi awal

4

Indikator

Terpenuhinya sumber daya manusia yang profesional

0

Sasaran ke-2

4.3

Arah Kebijakan Strategi Tabel 4.4 Penyelarasan Arah kebijakan dan Strategi


Page 50

2019

2020

2021

80.00%

80.00%

80.00%

Kondisi Akhir 80.00%

2018 80.00%

Rekam medik

2017

x100%

Presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu

Target Kinerja

80.00%

Jumlah hari rawat Jumlah TT x 365


Kondisi awal

2016

BOR rumah sakit

Formulasi

Sumber Data

96.44%

Indikator

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit

99.83%

Sasaran ke-3

Sasaran 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai

1.

2.

Tujuan Meningkatkan kualitas 1. pelayanan kesehatan di rumah sakit 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan Tujuan melalui pengembangan 3. sumber daya manusia.

3.

Mewujudkan

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terpenuhinya sumber manusia yang profesional Sasaran Meningkatnya sarana prasarana di rumah sakit

daya

dan

Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan pembangunan/pemeliharaan

Arah Kebijakan gedung dan pengadaan alatalat kesehatan

keinginn


Page 50

Tahun 2016-2021 RPJMD Kabupaten Lamongan

MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

Strategi Peningkatan alat kesehatan Peningkatan alat-alat kedokteran sesuai standar

Strategi Peningkatan alat kesehatan Peningkatan alat-alat kedokteran sesuai standar

Tujuan masyarakat pemerintah daerah

Sasaran

Arah Kebijakan

dan


Page 50

Strategi


Page 50


Page 50


Page 50

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

Recommend Documents