Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61389/PP/M.XVI.A/16/2015
Jenis Pajak
: Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
: 2007
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Sengketa Dasar Pengenaan Pajak Rp. 24.741.088.934,00;
Menurut Terbanding : bahwa dengan ditetapkannya harga jual batubara berdasarkan harga FOB, maka penghasilan Wajib Pajak dari penyerahan jasa crushing dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan kepada pembeli hasil produksi PT TAJ telah masuk dalam komponen harga jual FOB. Dengan demikian atas objek PPN berupa penyerahan jasa crushing dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan pembeli batubara diusulkan untuk dikoreksi negatif. Sedangkan untuk penyerahan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan kepada selain pembeli batubara PT TAJ tetap terutang PPN;
Menurut Pemohon:
bahwa tindakan Terbanding yang mempersamakan perlakuan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38141/PP/M.XVI/16/2012 dan Putusan Pengadilan Pajak N o m o r : P u t . 4378/PP/M.XVI/16/2013 dengan perkara a quo yang dihadapi oleh Pemohon Banding, dengan kesimpulan bahwa batubara yang diserahkan oleh Pemohon Banding sebagai Pemegang PKP2B Generasi III adalah Barang Kena Pajak terbukti keliru dan tidak benar;
Menurut Majelis
: Duduk Perkara : bahwa kepada Pemohon Banding telah diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00182/207/07/051/11 tanggal 24 Oktober 2011 oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara dengan perhitungan sebagai berikut : Wajib Pajak (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yg PPN-nya hrs dipungut sendiri 0 PPN terutang 0 Dikurangi: Dibayar dengan NPWP sendiri 0 Jumlah yang kurang dibayar 0 Sanksi Administrasi: 0 Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Jumlah yang masih harus dibayar 0
Pemeriksa (Rp)
Koreksi (Rp)
28.928.577.714 2.892.857.771
28.928.577.714
161.707.003 2.731.150.768 1.310.952.369 4.042.103.137
bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 14/UM-Dir/TAJ/I/2012-SO tanggal 03 Januari 2012 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1664/WPJ.19/2012tanggal 28 Desember 2012 keberatan tersebut ditolak dan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah menjadi sebagai berikut: Uraian
PPN Kurang Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan
Semula (Rp) (RP)
Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)
Menjadi (RP)
2.731.150.768
(161.440.69 2.569.710.076 2) 1.310.952.369 (77.491.532) 1.233.460.837 0
0
0
Jumlah Pajak ymh dibayar 4.042.103.137
(238.932.22 4)
3.803.170.913
sehingga atas Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor: 35/TAJ/UM-5000/III/2013-SO tanggal 25 Maret 2013; -
bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding adalah mengenai masalah juridis yaitu adanya perbedaan interpretasi penerapan dasar hukum terhadap produk Batubara yang dihasilkan dan diserahkan ( dijual ) oleh Kontraktor dalam rangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B ) dan sebagai implikasinya menyebabkan terdapatnya perbedaan interpretasi terhadap Batubara yang dihasilkan dan diserahkan tersebut apakah sebagai Barang Kena Pajak atau Non Barang Kena Pajak serta apakah atas penyerahan Batubara tersebut
-
terutang PPN atau tidak terutang PPN. bahwaTerbanding juga melakukan koreksi atas harga jual Batubara Pemohon Banding dengan alasan bahwa berdasarkan laporan Tim BPK RI diketahui bahwa Tim BPK RI telah menghitung sebagian bagian pemerintah dari royalti berdasarkan harga FOB sedangkan Pemohon Banding mendasarkan harga jual Batubara-nya berdasarkan harga di mulut tambang ( at sale point ). Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK tersebut,Terbanding menghitung ulang seluruh penjualan Batubara yang dilakukan Pemohon Banding selama tahun 2007 dengan harga FOB yang didasarkan pada harga yang tercantum dalam laporan Tim BPK RI. Apabila pada bulan terjadinya penjualan tersebut tidak tersedia data harga FOB menurut Tim BKP RI maka Terbanding menetapkan harga FOB berdasarkan harga yang mendekati tanggal atau bulan terjadinya penjualan..
-
bahwa menurut Terbanding Batubara yang diproduksi dan yang dijual oleh Pemohon Banding adalah sebagai Barang Kena Pajak sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara.
-
bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pertambangan Batubara dan hasil produksinya yang dijual adalah berupa Batubara kasar ( Crushed Coal ) yaitu batubara asalan ( Raw Coal ) yang telah dikecilkan ukurannya dengan menggunakan peralatan primary crusher dan secondary crusher.
-
bahwa Pemohon Banding juga memperoleh penghasilan dari Jasa Penggilingan ( Crushing ), Jasa Pemakaian Jalan dan kompensasi pembebasan lahan & kompensasi jalan, dari Surat Perjanjian Tentang Jasa Penggilingan Nomor A197A/IX-07/SP tanggal 7 Desember 2007 Tentang Jasa Penggilingan ( Crushing ) antara PT. XXX – Pemohon Banding, Surat Perjanjian Nomor : 101/SPDir/TAJ/V/2007-B1 tanggal 28 Mei 2007 Tentang Jasa Pemakaian Jalan Antara Pemohon Banding Dengan PT. XXX, Letter of Agreement No : 59/SPDir/TAJ/II/2007-B1 Between Pemohon Banding and PT. Prima Multi Trada Concerning Land at Pit 5 D and Road Compensation Area made and signed on 22 March 2007, diketahui bahwa harga penggantian yang diterima oleh Pemohon Banding adalah tidak termasuk di dalam harga jual batubara dan atas penerimaan dari jasa tersebut Pemohon Banding telah menyetorkan PPN-nya.
-
bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B ) atas nama Pemohon Banding dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 1999 dan termasuk kategori PKP2B Generasi III;
-
bahwa beberapa definisi dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atas nama Pemohon adalah sebagai berikut: - Perjanjian ini dibuat dan disepakati di Jakarta, Republik Indonesia, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 1999 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Pemerintah") ; dan Pemohon Banding (sebuah badan hukum Indonesia) ……dan seterusnya……..; ( halaman 4 PKP2B), - Maka, dengan memperhatikan janji-janji bersama, persetujuan serta persyaratan yang ditetapkan sekarang dan kemudian untuk dilaksanakan dan ditepati oleh kedua belah pihak, dan dengan maksud agar terikat secara hukum maka ditetapkan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak hal-hal sebagai berikut: ……dan seterusnya……..; ( halaman 5 PKP2B)
-
Pasal 1 angka 20 PKP2B: Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II – nya.
bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas jelas bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan perjanjian dan atau kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan Pemohon Banding ; - Pasal 1 angka 4 PKP2B: Batubara berarti semua bentuk batuan sedimenter yang dapat terbakar yang berasal dari timbunan sisa- sisa tumbuhan yang diubah oleh proses-proses kimia,
fisika dan biologi secara alami selama dan setelah penimbunan dan yang terdapat dalam bentuk lapisan-lapisan yang jelas ; - Pasal 1 angka 22 PKP2B: Batubara Bermutu Rendah berarti batubara peringkat rendah (lignite) yang karena sifatnya pada kondisi saat ini sulit diusahakan secara komersial. Kriteria batubara bermutu rendah akan ditetapkan oleh keputusan Direktur Jenderal dan akan ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal definisi batubara bermutu rendah berubah. maka ketetapan pada kondisi-kondisi terdahulu akan dihormati ; - Pasal 1 angka 31 PKP2B: Produk berarti semua batubara dan batubara yang mutunya telah ditingkatkan, yang diperoleh sebagai hasil penambangan atau pencucian/pengolahan setelah dikurangi jumlah yang hilang, dibuang, yang rusak atau yang dipakai dalam penelitian, pengujian, penambangan, pencucian/pengolahan dan pengangkutan. - Pasal 1 angka 38 PKP2B: Pencucian/Pengolahan" berarti perlakuan terhadap batubara setelah ditambang untuk menghasilkan batubara yang dapat dipasarkan atau peningkatan mutu produksi batubara lebih lanjut; dan kata "Cuci/Olah" mempunyai makna yang sama ; bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas jelas bahwa batubara dan atau batubara bermutu rendah merupakan hasil pertambangan yang semata-mata mengalami atau dihasilkan dari proses-proses kimia, fisika dan biologi secara alamiah ; - Pasal 1 angka 37 PKP2B : Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, termasuk peraturan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan definisi ini, aspek perpajakan dalam PKP2B atas nama Pemohon Banding merupakan PKP2B yang bersifat “naildown atau mengunci” karena dengan tegas menyebutkan bahwa pemenuhan pajak kontraktor dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 termasuk peraturan pelaksanaannya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Terbanding yang dalam tanggapannya Terbanding menyatakan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Pemohon Banding selaku kontraktor Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994. bahwa ketentuan dalam PKP2B yang bersifat “naildown atau mengunci” tidak dapat dihapuskan, dibatalkan atau diubah dengan peraturan perundang-undangan sesudahnya kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak ; -
bahwa di dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 diatur : “Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud”;
-
bahwa di dalam Pasal 4 A Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 diatur : “Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ; Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 A Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dikemukakan : “Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah didasar-kan atas kelompokkelompok barang sebagai berikut : d. barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti crude oil, garam”;
-
bahwa Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 50 Tahun 1994 merupakan peraturan pelaksanaan Undang- Undang No. 11 Tahun 1994 yang antara lain mengatur dan menetapkan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan didasarkan atas kelompok-kelompok barang ;
-
bahwa di dalam Pasal 3 angka 4 PP No. 50 diatur: “Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah : Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil
langsung dari sumbernya“; -
bahwa dalam Pasal 7 angka 4 PP No. 50 diatur : “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya”;
-
bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menghadirkan Dr-Ing. Aryo Prawoto Wibowo, M.Eng, dosen dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Bandung untuk memberikan keterangannya sebagai akhli di bidang pertambangan dan perminyakan ;
bahwa ahli tersebut yaitu Dr-Ing. Aryo Prawoto Wibowo, M.Eng juga menyerahkan Kajian Independen Terhadap Proses Penambangan dan Pengolahan Batubara dari Pemohon Banding kepada Majelis. Didalam Kajian Independen Terhadap Proses Penambangan dan Pengolahan Batubara dari Pemohon Banding yaitu pada Bab IV Kesimpulan, Ahli yang bersangkutan mengemukakan : Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan dalam kajian independen dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : a. Pemahaman tentang proses produksi batubara adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup tahap comminution (tahap awal dari rangkaian kegiatan penggilingan), Sizing, Concentration. dan Dewatering dimana dalam tahap awal proses kominusi ini akan menghasilkan 2 ( dua ) macam produk, yaitu batubara kasar ( crushed coal ) dan atau batubara halus ( fine coal ). b. Proses pengolahan batubara hanya dapat dilakukan untuk batubara yang berukuran halus ( fine coal ) sebagai proses pengolahan lanjutan dari kominusi. Proses ini memerlukan peralatan yang khusus ( dapat berupa jig, cyclone, atau froth flotation cell ) dan juga memerlukan media dan atau reagen kimia yang khusus. Produk pengolahan lanjutan ini dapat berupa briket, fine clean coal, ceramic schist, dll. c. Dari observasi lapangan PT. TAJ ( Pemohon Banding ), tidak ditemukan adanya peralatan-peralatan khusus maupun media serta reagen kimia tertentu yang merupakan syarat untuk mengolah batubara halus ( fine coal ) sehingga meningkatkan nilai tambahnya. d. Dalam hal proses produksi pasca penambangan berupa Raw Coal ( batubara bongkahan ), Pemohon Banding hanya melaksanakan proses penggilingan yang menghasilkan produk batubara dalam bentuk batubara kasar ( crushed coal ). Proses ini dilakukan untuk tujuan utama yaitu memudahkan proses pemuatan dari stockpile di CPP ( Coal Processing Plant ) menuju stockpile di pelabuhan, sehingga pemuatan batubara ke tongkang menggunakan belt conveyor dapat dilakukan. Hal ini bererti bahwa dari rangkaian kegiatan pengolahan yang lengkap ( comminution, sizing, concentration, dan dewatering ), Pemohon Banding hanya melakukan tahapan kominusi saja dan tidak melakukan tahapan berikutnya, yaitu sizing, concentration, dan dewatering. e. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding di CPP ( Coal Processing Plant) hanya berupa pengecilan ukuran, yaitu dari batubara berukuran bongkah hasil penambangan ( raw coal ) menjadi batubara berukuran lebih kecil ( crushed coal). Dalam proses perubahan ukuran tersebut, tidak ditemukan indikasi adanya perubahan nilai tambah yang substantif terhadap produk batubara yang dihasilkan. -
bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan angka 38 PKP2B atas nama Pemohon Banding Batubara yang dapat dipasarkan atau dijual disebut “Produk” yaitu semua batubara dan batubara yang mutunya telah ditingkatkan yang telah dicuci/diolah yaitu suatu perlakuan terhadap batubara setelah
ditambang untuk menghasilkan batubara yang dapat dipasarkan atau peningkatan mutu produksi batubara lebih lanjut. -
bahwa dengan menyandingkan pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 4 dan Pasal 7 angka 4 PP No. 50 Tahun 1994 dengan “produk” dalam Pasal 1 angka 31 dan angka 38 PKP2B atas nama Pemohon Banding, jelas bahwa “produk” hanya mengalami proses pengecilan ukuran batubara asalan ( Raw Coal ) menjadi batubara kasar ( crushed coal ) sehingga belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut yang lengkap ( crushing, disliming, konsentrat dan sizing ) sehingga masih termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 A Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Pasal 3 angka 4 jo. Pasal 7 angka 4 PP No. 50 Tahun 1994. - bahwa dari Pasal 14 PKP2B tentang Pajak-Pajak dan Kewajiban Lain-Lain Keuangan Kontraktor dapat dikemukakan beberapa hal yaitu : Angka 6 : Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya, Kontraktor berkewajiban untuk : (i) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak , (ii) memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10 % (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya . -
bahwa Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 menyatakan sebagai berikut :
Dengan berlakunya Undang-Undang ini : a. ........ b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berakhir. - bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang “ Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara” tanggal 25 September 1996 Pasal 4 ayat 1 (a) menyatakan bahwa kewajiban pajak kepada Pemerintah adalah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian (PKP2B) ditandatangani. -
bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara menyebutkan bahwa : Atas penyerahan batubara hasil produksi Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
-
bahwa dalam Surat Menteri Keuangan Nomor : S- 1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 Tentang : Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan, pada angka 1 dikemukakan antara lain Kontrak Karya hendaknya diberlakukan / dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus ( special treatment/lex specialis ). Dengan perkataan lain, Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya.
-
bahwa memperhatikan prinsip pemajakan yang dianut oleh Terbanding
sesuai dengan pendiriannya dari beberapa Surat Penegasan yang diterbitkan oleh Terbanding yang pada dasarnya menegaskan bahwa batubara yang dihasilkan melalui proses lebih lanjut adalah Barang Kena Pajak dan atas penyerahannya terutang PPN antara lain sebagai berikut : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-637/PJ.3/1987 tanggal 16 Maret 1987 Tentang : Pengenaan PPN atas Batubara. Sehubungan dengan surat Bapak Menteri Pertambangan kepada Bapak tanggal 27 Januari 1987 Nomor : 045/84/M.DJP/87 perihal pengenaan PPN terhadap batubara dengan ini disampaikan pendapat sebagai berikut : 1. Menurut penjelasan dari Direksi Perum Tambang Batubara dalam suratnya No.: 552/8416/V/87 tanggal 9 Maret 1987 sebetulnya batubara ini merupakan bahan galian dari tambang yang sebelum dipasarkan mengalami proses : - pemecahan - disliming yaitu proses pemisahan partikel-partikel yang sangat halus - konsentrasi dan - penyaringan yaitu sizing, sehingga didapatkan produk akhir dengan ukuran : - 75 mm + 30 mm - 30 mm + 5 mm - 5 mm Melalui proses tersebut diatas maka batubara yang dihasilkan disamping sifatnya telah mengalami perubahan ( yaitu kalorinya menjadi bertambah dan kadar abunya rendah ) juga bentuk dan ukurannya berubah. Dari keterangan dan penjelasan yang diperoleh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa batubara adalah Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c karena telah mengalami proses pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m. 2. Pengelompokan batubara sebagai Barang Kena Pajak dan perusahaan batubara sebagai Pengusaha Kena Pajak membawa akibat sebagai berikut : 2.1. Meringankan para kontraktor / produsen batubara yang sebagian besar hasil produksinya diekspor. Karena dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak, perusahaan ini akan dapat memanfaatkan penangguhan pembayaran PPN atas impor barang modal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 827/KMK.04/1984 tanggal 9 Agustus 1984. 2.2. Para produsen batubara termasuk Perum Tambang Batubara dapat mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluarannya sehingga dengan demikian pembayaran PPN bagi perusahaan ini tidak lagi menjadi beban/biaya yang meninggikan harga pokok hasil batubara. Di lain pihak atas penjualan batubara akan dikenakan PPN. Mengingat sebagian besar produksi batubara adalah untuk konsumsi Dalam Negeri dan konsumen terbesar adalah PLN maka pengenaan PPN atas batubara dengansendirinya akan menambah beban PLN. Perlu ditambahkan bahwa atas batubara yang diimpor oleh PPN dikenakan PPN ( CCCN 27.01.200 ). 3. Dari penjelasan tersebut diatas maka Pemohon berpendapat bahwa seyogyanya batubara dianggap sebagai Barang Kena Pajak mengingat hal ini telah sesuai dengan Undang-undang PPN 1984. Kebijaksanaan untuk menetapkan batubara sebagai Barang Kena Pajak disatu pihak akan meningkatkan ekspor batubara, tetapi dilain pihak akan menambah beban bagi PLN. 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S- 414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 Tentang : Pengenaan PPN atas Batubara. Menunjuk surat Saudara Nomor : 049/84/M.DJP/87 tanggal 27 Januari 1987 perihal tersebut diatas, mengingat batubara merupakan hasil produksi melalui proses lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian, maka batubara merupakan Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN 1984. Berdasarrkan hal tersebut diatas, maka atas penyerahan batubara terhutang PPN dan Perum Tambang Batubara ditetapkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak. Pada dasarnya surat tersebut menegaskan bahwa batubara merupakan hasil produksi melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian maka batubara merupakan Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN 1984. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka atas penyerahan batubara terhutang PPN. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-38/PJ.31/1988 tanggal 19 September 1988 Tentang : Pengenaan PPN atas Batubara Angka 2 : Untuk penanganan selanjutnya, sepanjang batubara yang dihasilkan dengan proses pengolahan yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan tersebut diatas maka batubara yang dihasilkan adalah merupakan Barang Kena Pajak dan perusahaan pertambangan yang menghasilkan batubara tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak. 4. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 504/PJ.51/2002 tanggal 31 Mei 2002 Tentang : Pajak Pertambahan Nilai Atas Batubara Angka 5 huruf c : Mengingat bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan batubara adalah kontraktor yang terikat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), maka : 1) Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak tetap konsisten menghormati bahwa PKP2B adalah Lex Specialis, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang tercantum dalam PKP2B berlaku khusus, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang PPN dan peraturan pelaksanaannya termasuk PP Nomor 144 Tahun 2000 berlaku umum bagi kontraktor PKP2B. 2)
Terhadap perjanjian PKP2B yang dibuat sebelum berlakunya Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan belum pernah diperbaharui, maka kewajiban perpajakan yang harus dilakukan adalah yang tercantum dalam PKP2B tersebut .
3)
Terhadap PKP2B yang dibuat setelah berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diberikan pengaturan sebagai berikut : a) Apabila dalam PKP2B tersebut dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai , maka atas penyerahan Batubara sesuai PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B tersebut. b) Apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan Batubara sebelum diproses menjadi briket Batubara PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ( sesuai dengan ketentuan yang berlaku). - bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan penjelasan maupun argumentasi dari para pihak serta pendapat ahli, Majelis berpendapat : 1. bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding yang mendasarkan pengenaan PPN atas penyerahan Batubara Pemohon Banding kepada Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara.
Bahwa Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 antara lain mengatur mengenai kewajiban para Kontraktor Swasta untuk membayar Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-u n d a n g a n p e r p a j a k a n y a n g b e r l a k u p a d a s a a t P e r j a n j i a n ditandatangani dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 702/KMK.04/1996 mengatur bahwa atas penyerahan Batubara hasil produksi Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian terdahulu bahwa PKP2B atas nama Pemohon Banding dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 13 Oktober
1999 dan termasuk kategori PKP2B Generasi III. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 37 PKP2B atas nama Pemohon Banding disebutkan bahwa : Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, termasuk peraturan pelaksanaannya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Terbanding yang dalam tanggapannya Terbanding menyatakan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Pemohon Banding selaku kontraktor Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994. Dengan demikian, maka ketentuan yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 702/KMK.04/1996 harus dibaca sebagai merujuk kepada peraturan perundang-u n d a n g a n p e r p a j a k a n y a n g b e r l a k u p a d a s a a t P K P 2 B a t a s n a m a P e m o h o n B a n d i n g ditandatangani pada tanggal 13
Oktober 1999 yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, termasuk peraturan pelaksanaannya. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 A Undang-undang Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan No. 11 Tahun 1994 dan Pasal 3 angka 4, Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 diatur bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumber-nya adalah merupakan kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 2. bahwa batubara yang di produksi dan dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara yang belum diproses lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian sebagaimana dimaksud di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor : S-414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 Tentang Pengenaan PPN atas Batubara, karena batubara yang diproduksi dan dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara crushed coal yaitu batubara yang merupakan hasil proses pemecahan dari batubara berukuran bongkahan hasil penambangan ( raw coal ) dan dalam proses perubahan ukuran tersebut tidak ditemukan indikasi adanya perubahan nilai tambah yang substantif terhadap produk batubara yang dihasilkan sehingga dengan demikian batubara yang diproduksi dan dijual oleh Pemohon Banding tersebut adalah termasuk dalam kriteria barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. 3. bahwa memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam : a. Pasal 4 A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPn BM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, b. Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, c. Surat Menteri Keuangan Nomor S -414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 Tentang : Pengenaan PPN atas Batubara, d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 637/PJ.3/1987 Tentang : Pengenaan PPN atas Batubara, e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-38/PJ.31/1988 tanggal 19 September 1988 Tentang : Pengenaan PPN atas Batubara. Majelis berpendapat bahwa Batubara yang diproduk oleh Pemohon Banding
adalah Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya dan termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang PPN jo. Pasal 3 ayat angka 4 dan Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dan bukan merupakan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan-nya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. 4.
Menimbang
:
bahwa dengan demikian baik secara normatif yuridis yang berlaku, dan maupun secara teoritis yang dikemukakan oleh pendapat ahli dalam bidang pertambangan dan perminyakan dalam Kajian Independen Terhadap Proses Penambangan dan Pengolahan Batubara Pemohon Banding berkaitan jenis produk yang dihasilkan Pemohon Banding a quo Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) Atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp. 24.741.088.934,00 Tidak Dapat Dipertahankan.
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi yang disengketakan menjadi sebagai berikut : DPP PPN menurut Terbanding (atas Penjualan Batubara) Rp. 27.314.170.791,00 DPP PPN menurut Pemohon Banding ( atas Crushing & Jasa Pemakaian Jalan) Rp. 2.573.081.857,00 Koreksi DPP-PPN yang menjadi sengketa Rp. 24.741.088.934,00 Koreksi DPP PPN yang dibatalkan Majelis Rp. 24.741.088.934,00 (atas penjualan batubara) Koreksi DPP PPN yang dipertahankan Rp. 0,00
Memperhatikan
:
Surat Permohonan Banding Pemohon, Surat Uraian banding Terbanding, Surat Bantahan, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
4. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1664/WPJ.19/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00182/207/07/051/11 tanggal
24 Oktober 2011, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut: Uraian
Menurut Majelis (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
2.573.081.857
Jumlah
2.573.081.857
2. Penghitungan PPN kurang bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Dikurangi:
257.308.186
Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri
257.308.186
Jumlah penghitungan PPN kurang/(lebih) bayar
0
-
3. Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
0
4. PPN yang kurang dibayar
0
5. Sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
0
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar
0
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 berdasarkan Musyawarah Majelis XVI Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. I Putu Setiawan,M.M. Drs. Binsar Siregar, Ak Drs. Firman Siregar, M.A. Drs. Subandi,Ak., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor: Put-61389/PP/M.XVI.A/16/2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding
