PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR BPHTB DI DPPKA KOTA DEPOK
Nama Npm Program Studi Pembimbing
: Chashyati : 51213880 : Manajemen Keuangan : Dr. Komsi Koranti
BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Saat ini Negara Republik Indonesia sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebab itu, perlu dukungan dari pemerintah dan keikutsertaan masyarakat agar menghasilkan pembangunan nasional. Menempatkan perpajakan sebagai salah satu cara kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana ikut peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Undang-Undang No. 21 tahun 1997). Pemerintah memberikan pengaruh kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan bagi daerahnya maka dibutuhkan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah kota Depok yaitu BPHTB. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Depok melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) bermaksud meningkatkan kemampuan pajak daerah kabupaten dan kota memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka saya mengambil judul dalam LKP ini yang berjudul “ Prosedur Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB di DPPKA kota Depok“
BAB 1 PENDAHULUAN Materi Kerja Praktik Materi kerja praktik yang digunakan oleh saya secara garis besar di ambil dari keputusan Pemeritahan Kota Depok dalam Penetapan Pelayanan BPHTB dengan Sistem, prosedur, mekanisme dan Petunjuk Teknik Pelaksanaan dan dokumen-dokumen mengenai pelayanan BPHTB lainnya. Tujuan Kerja Praktik • Mempelajari tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan • Mengetahui tata cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB • Mengetahui dokumen-dokumen yang mengenai BPHTB
BAB III METODE PRAKTIK Metode Kerja Praktik • Wawancara Melakukan tanya jawab secara langsung kepada salah satu pegawai BPHTB • Observasi Mengadakan pengamatan secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPHTB
• Sumber Pustaka Pengumpulan data dan memperoleh data dengan cara meembaca buku yang berkaita dengan judul tugas akhir ini • Sumber Internet Sumber Internet digunakan untuk membantu penulis untuk menambah data-data mengenai pelayanan bphtb dengan sistem online mencari data guna melengkapi laporan ini.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Kerja Praktik Hasil selama melaksanakan kerja praktik yang saya dapatkan selama melakukan kerja praktik di Bagian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemerintahan kota Depok adalah saya mengetahui tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Prosedur Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, dan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2015 Kota Depok. Pembahasan Hasil Kerja Praktik Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang nomer 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan hak perolehan atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. BPHTB dikenakan secara khusus pada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah (sertifikat tanah).
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB di DPPKA kota Depok Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departeman atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memberitahukan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi dari surat pemberitahuan pajak adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban bila diketahui ternyata jumlah yang dibayarkan kurang atau tidak melakukan pembayaran dari jumlah yang harus dibayarkan sebesar yang ditetapkan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar disampaikan kepada kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar diterbitkan kepada Wajib Pajak yang disebabkan oleh ketidakbenaran ditemukannya data yang tidak sesuai, sebagai koreksi atas jumlah luas tanah yang tidak sesuai.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB di DPPKA kota Depok No Uraian Kegiatan 1 Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPDKB BPHTB ke petugas loket BPHTB
2
Petugas Loket BPHTB menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas administrasi SPPDKB BPHTB. Apabila data pada berkas telah sesuai, akan diserahkan ke seksi penagihan. Apabila belum sesuai akan dikembalikan ke Wajib Pajak
3
Seksi penagihan mengkaji ulang berkas permohonan SPPDKB untuk diteliti. Apabila berkas telah sesuai, seksi penagihan akan menerbitkan SPPDKB. Apabila data belum sesuai akan dikembalikan ke petugas loket BPHTB.
4
Seksi penagihan menerima berkas dan menerbitkan SPPDKB yang akan diserahkan kepada kepala bidang pendapatan II. Dinas pendapatan II menerima SPPDKB untuk ditandatangani
5
Wajib Pajak menerima SPPDKB
6
Wajib Pajak membayarkan kekurangan berdasarkan SPPDKB ke bank yang telah ditentukan.
7
Wajib Pajak menerima bukti pembayaran dan SPPDKB dari bank.
8
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran dan SPPDKB ke bagian loket BPHTB untuk divalidasi.
9
Wajib Pajak menerima SPPDKB yang telah divalidasi.
Wajib Pajak
Petugas Loket BPHTB
Seksi Penagihan
Y
Y
Sumber: BPHTB Kota Depok
Gambar 4.1 SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB di DPPKA kota Depok
Bidang Pendapatan II
Bank
BAB V PENUTUP Kesimpulan Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB di DPPKA kota Depok adalah sebagai berikut: • Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.Surat • Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPPDKB) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban bila diketahui ternyata jumlah yang dibayarkan kurang atau tidak melakukan pembayaran dari jumlah yang harus dibayarkan sebesar yang ditetapkan. • Validasi adalah suatu tindakan pembuktian, artinya validasi merupakan suatu pekerjaan “dokumentasi” Tahap-tahap prosedur Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB di DPPKA kota Depok sesuai dengan standar pelayanan BPHTB kota Depok dimulai dari wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPDKB, melampirkan kelengkapan berkas,hingga diterbitkan SPPDKB yang telah divalidasi diloket pelayanan
BAB V PENUTUP Saran
Selama melakukan kerja praktik di bagian Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan standar pelayanan telah dilakukan dengan baik dan harus dipertahankan, sedangkan yang saya lihat terjadi waktu menunggu lama yang dibutuhkan untuk diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar selama 3 hari, sebaiknya lebih dioptimalkan lagi agar bisa lebih cepat.
TERIMAKASIH
