Riduan Noor. Riduan Noor : Eksistensi Persetujuan Tertulis Presiden POLRI Polda Kalsel

Riduan Noor : Eksistensi Persetujuan Tertulis Presiden.....79

EKSISTENSI PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN UNTUK PEMANGGILAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Riduan Noor POLRI Polda Kalsel E-mail: [email protected]

Abstract : The purpose of the study is to determine and analyze about calling members of Parliament through written approval of President in the investigation from the perspective of the principle of equality before the law and the legal consequences that would ensue for calling members of Parliament who allegedly committed crimes in the investigation with the written consent of the President. In this study the authors use a kind of normative legal research. Normative legal research is a process of finding the rule of law, principles of law and legal doctrines in order to address the legal issues faced in order to obtain arguments, theories or new concepts as a prescription to solve problems. Existence legis requiring the written consent of the President to the members of Parliament calling for the examination as a suspect in the investigation process is contrary to the principle of equality before the law. It is explicitly mentioned in the constitutional, namely article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. That the de facto and de jure Indonesia have included the principle of equality before the law in its constitution, and as a consequence logisny should be implemented, realized and accommodated this principle in legislation and state life. DPR members preferential treatment it has had the legality through Law No. 17 of 2014 (Act MD3) and reinforced by the Constitutional Court Decision No. 76 / PUU-XII / 2014. In the process of the investigation will lead to legal consequences and potentially will have obstacles, such as disturbing the independence of the judiciary, inspection delays and doubts investigator to follow-up investigation without the written consent of the president's letter. Keywords: president approval, member of parliament, equality before the law

Abstrak : Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemanggilan anggota DPR RI melalui persetujuan tertulis Presiden dalam penyidikan dari perspektif asas equality before the law dan konsekuensi hukum yang akan timbul terhadap pemanggilan anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana dalam penyidikan dengan persetujuan tertulis Presiden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Eksistensi legis yang mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari Presiden terhadap pemanggilan anggota DPR RI untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dalam proses penyidikan adalah bertentangan dengan asas equality before the law. Hal ini secara tegas telah dijelaskan dalam konstitusional, yaitu pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa secara defacto dan dejure Indonesia telah mencantumkan prinsip equality before the law dalam konstitusinya, dan sebagai konsekuensi logisny harus dilaksanakan, direalisasikan dan diakomodir asas ini dalam peraturan perundang-undangan dan kehidupan bernegara. Perlakuan istimewa anggota DPR itu telah memiliki legalitas melalui UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3) dan diperkuat lagi dengan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014. Di dalam proses penyidikan akan menimbulkan konsekuensi hukum dan berpotensi akan mengalami hambatan-hambatan, seperti mengganggu independensi peradilan, terjadinya penundaan pemeriksaan dan keraguan penyidik dalam menindak lanjuti penyidikan tanpa adanya surat persetujuan tertulis dari presiden. Kata kunci: persetujuan presiden, anggota parlemen, persamaan di depan hukum

80 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

PENDAHULUAN

keamanan negara berdasarkan bukti

A. Latar Belakang

permulaan yang cukup; atau

Dalam

konteks proses penyidikan,

kedudukan anggota DPR memiliki hak istimewa juga dibandingkan dengan warga

c. disangka melakukan tindak pidana

khusus Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur

negara lainnya. Dalam hal melakukan

dalam Pasal 245 UU MD3 tersebut, yaitu:

pemanggilan dan permintaan keterangan

a. Dalam

proses

penyidikan

guna

anggota DPR, UU MD3 memgatur secara

memanggil dan memintai keterangan

khusus mekanismenya sebagaimana diatur

kepada anggota DPR, penyidik harus

dalam Pasal 245 UU MD3, yaitu:

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan

tertulis dari Majelis Kehormatan Dewan

untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana

(MKD) DPR RI; b. Persetujuan tertulis dari MKD tersebut

harus mendapat persetujuan tertulis dari

hanya

Mahkamah Kehormatan Dewan

permintaan keterangan anggota DPR

(2) Dalam

hal

persetujuan

tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

diberikan

oleh

untuk

pemanggilan

dan

yang diduga melakukan tindak pidana; c. Anggota DPR yang dipanggil dan

Mahkamah

dimintai keterangannya dalam proses

Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga

penyidikan tidak diperlukan persetujuan

puluh) Hari terhitung sejak diterimanya

tertulis dari MKD jika anggota DPR

permohonan,

tersebut:

pemanggilan,

dan

permintaan keterangan untuk penyidikan

1. tertangkap tangan melakukan tindak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pidana (operasi tangkap tangan);

dapat dilakukan

2. disangka melakukan tindak pidana

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada

kejahatan yang diancam dengan

ayat (1) tidak berlaku apabila anggota

pidana mati atau pidana penjara

DPR:

seumur hidup atau tindak pidana

a. tertangkap tangan melakukan tindak

kejahatan terhadap kemanusiaan dan

pidana;


b. disangka melakukan tindak pidana

permulaan yang cukup. Misalnya


melakukan kejahatan pembunuhan


berencana (Pasal 340 KUHP), tindak


pidana peredaran gelap narkotika


(Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun


2009 tentang Narkotika), kejahatan

pengejawantahan

makar (Pasal 104 KUHP).

diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal

3. disangka melakukan tindak pidana

khusus.

Misalnya

jaminan

28I ayat (2) UUD 1945 :

non

“Setiap orang

pidana

berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

korupsi, tindak pidana terorisme,

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

tindak pidana pencucian uang, tindak

mendapatkan

pidana perdagangan orang.

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Persetujuan

tindak

dari

tertulis

dari

perlindungan

terhadap

MKD

Selain asas asas equality before the law

sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (3)

tersebut, asas lain dalam proses peradilan

huruf a tersebut kemudian dianulir oleh

pidana adalah peradilan yang sederhana,

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya

cepat dan biaya ringan. Melihat pada

Nomor

ketentuan dalam putusam MK tersebut,

76/PUU-XII/2014

tanggal

20

September 2015 yang intinya merubah frase

maka

“persetujuan

Mahkamah

peradilan yang sederhana dan cepat akan

Kehormatan Dewan” menjadi “persetujuan

terhambat. Begitu juga dengan salah satu

tertulis dari Presiden”.

prinsip pokok negara hukum adalah adanya

tertulis

dari

dikhawatirkan

pemenuhan

asas

Dalam hukum pidana yang berlaku di

peradilan yang bebas dan tidak memihak,

Indonesia dikenal asas equality before the

yaitu dalam menjalankan tugas judisialnya,

law; setiap orang sama diperlakukan di

hakim

depan hukum, baik yang memiliki jabatan

siapapun juga, baik karena kepentingan

dalam pemerintahan maupun rakyat biasa.

jabatan (politik) maupun kepentingan uang

Kesetaraan di hadapan hukum sebagai hak

(ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan

diakui dan dijamin oleh Konstitusi dimana

kebenaran, tidak diperkenankan adanya

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi,

intervensi ke dalam proses pengambilan

"Segala

putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi

Warga

kedudukannya

Negara dalam

bersamaan

hukum

dan

dari

tidak

boleh

lingkungan

dipengaruhi

kekuasaan

oleh

eksekutif

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

maupun legislative ataupun dari kalangan

dan pemerintahan itu dengan tidak ada

masyarakat

kecualinya"; dan Pasal 28D ayat (1) UUD

menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh

1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas

memihak kepada siapapun juga kecuali

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

hanya kepada kebenaran dan keadilan.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". Ketentuan ini dapat dipandang sebagai salah satu

dan

media

massa.

Dalam


politik pluralisme hukum yang memberi

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan

ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.1

diteliti dalam penelitian tesis ini adalah akan

Asas Equality before the law merupa-

dirumuskan ke beberapa rumusan masalah,

kan asas dimana terdapat kesetaraan dalam

yaitu:

hukum pada setiap individu tanpa adanya

1. Apakah

pemanggilan

DPR

pengecualian. Asas kesamaan didalam huk-

melalui persetujuan tertulis dari Presiden

um itu bisa dijadikan sebagai standar untuk

dalam proses penyidikan bertentangan

mengafirmasi kelompok-kelompok marginal

dengan asas equality before the law?

juga kelompok minoritas. Namun karena

2. Problematika hukum apa yang akan

ketimpangan sumberdaya, baik kekuasaan,

timbul dalam hal proses penyidikan

modal maupun informasi, asas tersebut

anggota DPR yang diduga melakukan

sering didominasi oleh kelompok penguasa,

tindak

pemodal sebagai pelindung atau tameng atas

pidana

anggota

melalui

persetujuan

aset dan kekuasannya.2

tertulis dari Presiden?

Equality before the law harus diartikan PEMBAHASAN

secara dinamis dan tidak diartikan secara

1. ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PEMANGGILAN ANGGOTA DPR DENGAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI PRESIDEN DALAM PROSES PENYIDIKAN

statis.

Artinya,

kalau

ada

persamaan

dihadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua

Equality before the law atau Persamaan

orang. Jika ada dua orang bersengketa

dihadapan hukum adalah salah satu asas

datang ke pengadilan dan telah berhadapan

terpenting dalam hukum modern. Asas ini

dengaan majelis hakim, maka mereka harus

menjadi salah satu sendi doktrin rule of law

diperlakukan sama oleh majelis hakim

yang juga menyebar pada berkembang

tersebut (audi et alteram partem).3

seperti

Indonesia.

Perundang-undangan

Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial

lewat

Burgelijke

Wetboek

(KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada tanggal 30 April 1847 melalui Stbl.1847 No. 23, tapi pada masa itu asas ini tidak sepenuhnya

diterapkan,

karena

adanya

Sesungguhnya asas Equality before the law bergerak dalam payung hukum yang berlaku 1

umum

(general)

dan

tunggal.

Akhmad Kholil Irfan, Negara Hukum dan Prinsip Equality Before The Law, http://www.boyyendratamin.com/2015/07/negarahukum-dan-prinsip-equality.html, diakses pada tanggal 27 Agustus 2016 2 Ibid. 3 Ibid


Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah

pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum

utuh diantara dimensi sosial lain. Dalam hal

dan pemerintahan itu dengan tidak ada

in persamaan dihadapan hukum, seolah-olah

kecualinya”. Ketentuan ini juga terdapat

memberi

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

gambaran

didalamnya

bahwa

secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak

berbunyi,

mendapatkan persamaan. Perbedaan perla-

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kuan “persamaan” antara wilayah hukum,

kepastian hukum yang adil serta perlakuan

wilayah sosial dan wilayah ekonomi, itulah

yang sama di hadapan hukum ". Ketentuan

sesungguhnya yang menjadi asas persamaan

ini dapat dipandang sebagai salah satu

dihadapan hukum secara nyata, tanpa harus

pengejawantahan

4

membedakan strata.

"Setiap

orang

dari

berhak

jaminan

atas

non

diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal

Keberadaan asas equality before the

28I ayat (2) UUD 1945 :

“Setiap orang

law ini sejalan dengan kedudukan Indonesia

berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

sebagai

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

negara

hukum

sebagaimana

dikatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

mendapatkan

1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

hukum. Jika dapat disebutkan asas equality

2. UUD Sementara 1950

before the law ini merupakan salah satu

Pasal 7 dapat dibaca bahwa :

manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat)

a. Setiap orang diakui sebagai manusia

sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet).5

perlindungan

terhadap

pribadi terhadap Undang-undang b. Segala orang berhak menuntut perlakuan yang dan lindungan yang sama oleh

Pengaturan asas equality before the law

Undang-undang.

dalam proses peradilan pidana baik pada

3. KUHAP

tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

Ketentuan ini terdapat di dalam konsideran

di

menimbang huruf a yang berbunyi “Bahwa

pengadilan

maupun

pada

tahap

pelaksanaan putusan pengadilan adalah:

negara Republik Indonesia adalah negara

1. UUD 1945

hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi

Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi

“Semua

hak asasi manusia serta yang menjamin

warga

kedudukannya

di

Negara dalam

bersamaan hukum

dan

segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

4

Ibid Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 20. 5

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Begitu


juga di dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a juga dinyatakan bahwa “Adapun

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

asas tersebut antara lain adalah : Perlakuan

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

yang sama atas diri setiap orang di muka

yang

hukum dengan tidak mengadakan pembe-

menurut hukum dengan tidak membeda-

daan perlakuan”.

bedakan orang”.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

7. Universal Declaration of Human Rights

tentang Pemasyarakatan

“Pengadilan

mengadili

(UDHR) 1948

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 5 huruf b

Ketentuan ini diatur di dalam Article 6 yang

pembinaan

berbunyi “Everyone has the right to

pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan

recognition everywhere as a person before

asas: persamaan perlakuan dan pelayanan”.

the law” (Setiap orang berhak untuk diakui

Dalam Penjelasan pasal dikatakan bahwa

sebagai pribadi di hadapan hukum). Begitu

yang

"persamaan

di dalam Pasal 7 yang menyatakan antara

perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian

lain : “All are equal before the law and are

perlakuan dan pelayanan yang sama kepada

antitled without any discrimination to equal

Warga

protection of the law…”. (Semua orang

yang

“Sistem

berbunyi

berbunyi

dimaksud

Binaan

dengan

Pemasyarakatan

tanpa

membeda-bedakan orang.

sama di depan hukum dan berhak atas

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

perlindungan hukum yang sama tanpa

Tentang Hak Asasi Manusia Ketentuan asas ini terdapat dalam: a. Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Setiap

diskriminasi) 8. International Covenant on Civil and Political Rights 1966

orang berhak atas pengakuan, jaminan,

Ketentuan asas persamaan di muka hukum

perlindungan, dan perlakuan hukum

diatur di dalam Article 16 yang berbunyi

yang adil serta mendapat kepastian

“Everyone

hukum dan perlakuan yang sama di

recognition everywhere as a person before

depan hukum”.

the law” (Setiap orang berhak untuk diakui

b. Pasal (5) ayat 1 yang berbunyi “Setiap

sebagai

shall

pribadi

have

di

the

hadapan

right

to

hukum).

orang diakui sebagai manusia pribadi

Demikian pula dalam Article 26 antara lain

yang berhak menuntut dan memperoleh

dinyatakan : “All person are equal before

perlakuan serta perlindungan yang sama

the law…” (Semua orang berkedudukan

sesuai dengan martabat kemanusiaannya

sama di hadapan hukum).

di depan hukum”.

Jika dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah satu


manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat)

persamaan hukum, maka orang yang

sehingga harus adanya perlakuan sama bagi

mempunyai kekuasaan akan merasa

setiap orang di depan hukum (gelijkheid van

kebal hukum. Pada prinsipnya equality

ieder voor de wet).6 Dengan demikian,

before the law adalah tidak ada tempat

elemen yang melekat mengandung makna

bagi backing yang salah, melainkan

perlindungan sama di depan hukum dan

undang-undang

mendapatkan keadilan yang sama di depan

terhadap yang benar.

hukum. Menurut A.V.Dicey, Negara hukum

merupakan

backing

3. Human Rights

harus mempunyai 3 unsur pokok :7

Human rights, maliputi 3 hal pokok,

1. Supremacy Of Law

yaitu :

Dalam suatu Negara hukum, maka

a. The rights to personal freedom (

kedudukan hukum merupakan posisi

kemerdekaan pribadi), yaitu hak

tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada

untuk

hukum bukan sebaliknya hukum tunduk

dianggan baik bagi dirinya, tanpa

pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada

merugikan orang lain.

melakukan

sesuatu

yang

dapat

b. The rights to freedom of discussion (

membatalkan hukum, dengan kata lain

kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak

hukum

untuk

untuk mengemukakan pendapat dan

membenarkan kekuasaan. Hukum harus

mengkritik, dengan ketentuan yang

menjadi

bersangkutan juga harus bersedia

kekuasaan,

maka

kekuasaan

dijadikan “tujuan”

alat untuk

melindungi

kepentingan rakyat.

mendengarkan

2. Equality Before The Law Dalam

lain.

penguasa dengan rakyat dimata hukum

c. The

sama

lain

dan

bersedia menerima kritikan orang kedudukan

adalah

Negara

orang

hukum

(sederajat),

rights

to

public

meeting

yang

(kemerdekaan mengadakan rapat),

membedakan hanyalah fungsinya, yakni

kebebasan ini harus dibatasi jangan

pemerintah berfungsi

sampai menimbulkan kekacauan atau

mengatur dan

rakyat yang diatur. Baik yang mengatur

memprovokasi.

maupun yang diatur pedomannya satu,

Salah satu asas hukum di dalam hukum

yaitu undang-undang. Bila tidak ada

acara pidana sebagaiaman disebutkan di

6

Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 20. 7

Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Takyat Nagara Hukum dan Kostitusi, Yogyakarta: Liberty, hlm. 24.

dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a KUHAP adalah equality before the law (persamaan di muka hukum). Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus


diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada

2. Persetujuan

tertulis

dari

Presiden

pilih kasih semuanya mendapat perlakuan

tersebut hanya untuk pemanggilan dan

dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem

permintaan keterangan anggota DPR

peradilan pidana selalu mengedepankan

yang diduga melakukan tindak pidana;

kesamaan

sehingga

dan

3. Anggota DPR yang dipanggil dan

bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum

dimintai keterangannya dalam proses

yang

dalam

penyidikan tidak diperlukan persetujuan

penyelesaian permasalahan hukum harus

tertulis dari Presiden jika anggota DPR

dipandang sama dengan perlakuan yang

tersebut:

sama pula, harus menghindari diskriminatif

a. tertangkap tangan melakukan tindak

menghendaki

dengan

tidak

siapapun

pelayanan

mendahulukan

dan

pidana (operasi tangkap tangan).

mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa

b. disangka melakukan tindak pidana

sementara mengabaikan atau


meninggalkan yang tidak atau kurang


mampu.


Dalam

konteks proses penyidikan,


kedudukan anggota DPR memiliki hak


istimewa juga dibandingkan dengan warga

permulaan yang cukup.

negara lainnya. Dalam hal melakukan

c. disangka melakukan tindak pidana

pemanggilan dan permintaan keterangan

khusus.

anggota DPR, UU MD3 memgatur secara

korupsi, tindak pidana terorisme,

khusus mekanismenya sebagaimana diatur

tindak pidana pencucian uang, tindak

dalam Pasal 245 UU MD3 setelah adanya

pidana perdagangan orang.

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Misalnya

tindak

pidana

Nomor

76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September

2. Problematika Hukum Yang Akan

2015.

Timbul Dalam Proses Penyidikan Anggo-

Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 245 UU MD3 tersebut, yaitu: 1. Dalam

proses

penyidikan

ta DPR Melalui Persetujuan Tertulis Dari Presiden

guna

Anggota DPR yang dipilih melalui

memanggil dan memintai keterangan

pemilihan umum berdasarkan Pasal 20 ayat

kepada anggota DPR, penyidik harus

(1)

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

membentuk

tertulis dari Presiden;

pejabat

UUD

1945

Undang-Undang.

negara

pembentuk

memegang

pemegang

Undang-Undang,

kekuasaan Sebagai kekuasaan dalam


pelaksanaan kekuasaannya masing-masing

di hadapan hukum sebagaimana dijamin

anggota DPR mempunyai hak interpelasi,

oleh UUD 1945. Namun demikian, tindakan

hak angket, hak menyatakan pendapat, hak

penyidikan yang dilakukan sebagaimana

mengajukan

diatur dalam Pasal 245 UU MD3 yang

pertanyaan,

menyampaikan

usul dan pendapat, serta hak imunitas

memerlukan

sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD

Presiden tersebut harus diterbitkan dalam

1945.

hak

waktu yang singkat. Hal tersebut dilakukan

konstitusional anggota DPR tersebut juga

dalam rangka mewujudkan proses hukum

harus

yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta

Pelaksanaan

diimbangi

fungsi

dan

dengan

adanya

persetujuan

menjamin

proporsional, sehingga anggota DPR tidak

Pemberian persetujuan secara tertulis dari

dengan mudah dan bahkan tidak boleh

Presiden kepada pejabat negara yang sedang

dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam

menghadapi

rangka menjalankan fungsi dan kewenangan

penyidikan terhadap pejabat negara, telah

konstitusionalnya

dilakukan

diatur di beberapa Undang-Undang, antara

dengan itikad baik dan penuh tanggung

lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA,

jawab.

sehingga hal demikian bukan merupakan

proses

Salah satu bentuk perlindungan hukum

sesuatu yang baru.

yang memadai dan bersifat khusus bagi

Pertimbangan

kepastian

dari

perlindungan hukum yang memadai dan

sepanjang

adanya

tertulis

hukum,

MK

hukum.

khususnya

yang

tetap

anggota DPR dalam melaksanakan fungsi

memberikan keistimewaan kepada DPR

dan

hak konstitusionalnya adalah dengan

karena DPR ditempatkan sebagai pejabat

diperlukannya persetujuan atau izin tertulis

negara, dimana dalam menjalankan tugas

dari Presiden dalam hal anggota DPR

dan kewenangannya terkait jabatan negara

tersebut dipanggil dan dimintai keterangan

yang diembannya dianggap berbeda dari

karena diduga melakukan tindak pidana.

warga negara lain yang bukan pejabat

Dengan adanya persyaratan izin atau

negara, menurut penulis pun merupakan hal

persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal

yang tidak sejalan dengan konsepsi negara

anggota

dimintai

hukum di Indonesia. Negara Indonesia

keterangan dalam konteks adanya dugaan

adalah Negara yang berdasar atas hukum

tindak pidana, diharapkan

dan tidak berdasar pada kekuasaan belaka.

tetap

DPR

dapat

dipanggil

melaksanakan

dan

di satu pihak, fungsi

dan

Keistimewaan yang diberikan kepada DPR

kewenangannya sebagai anggota DPR, di

dapat dikatakan merupakan cerminan dari

lain pihak, tetap menjamin adanya kepastian

simbol

hukum yang adil serta perlakuan yang sama

pemberlakuan izin persetujuan Presiden

kekuasaan

semata

karena


terhadap

proses

penyidikan

terhadap

permintaan keterangan untuk penyidikan

anggota DPR hanya semata-mata karena

terhadap

anggota

DPR

yang

diduga

jabatan yang melekat kepadanya.

melakukan tindak pidana harus mendapat

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal

persetujuan tertulis dari Presiden”. Selain

245 UU MD3 yang mengatur tindakan

putusan tersebut MK juga memutuskan

penyelidikan

bahwa

dan

penyidikan

terhadap

frasa

“persetujuan

tertulis

dari

anggota DPR yang diduga melakukan tindak

Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam

pidana harus mendapat persetujuan tertulis

Pasal 224 ayat (5) UU MD3 bertentangan

dari

dengan

Presdien

merupakan

bagian

dari

UUD

1945

tidak

tertulis

dari

pelaksanaan asas praduga tak bersalah, dan

dimaknai

persamaan kedudukan hukum, berkesamaan

Presiden”. Putusan terhadap Pasal 224 ayat

kedudukan di muka hukum dalam rangka

(5) UU MD3 ini merupakan putusan yang

menjaga

wibawa

tidak dimohonkan untuk dilakukan judicial

tersebut

dimaksudkan

hukum.

menghalang-halangi

Pengaturan

untuk

review.

penegakan

Bahwa anggota DPR sebagai subjek

melakukan

hukum, terlepas dari jabatannya sebagai

penyelidikan dan penyidikan, namun lebih

anggota DPR harus diberlakukan sama di

kepada

untuk

hadapan hukum, bahwa ketentuan dalam

meyakinkan bahwa dugaan pidana terhadap

Pasal 245 UU MD3 telah memberikan

anggota DPR telah memiliki bukti atau basis

keistimewaan terhadap anggota DPR yang

yuridis yang kuat.8

sedang menjalani proses hukum tanpa

hukum

proses

tidak

“persetujuan

sepanjang

dalam

rangka

persyaratan

administratif

Amar Putusan MK Nomor 76/PUUXII/2014

terkait

MD3

rangka prinsip persamaan, segala sikap dan

“persetujuan

tindakan diskriminatif dalam segala bentuk

tertulis dari MKD dalam Pasal 245 ayat (1)

dan manifestasinya seperti keistimewaan

UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945

proses diakui sebagai sikap dan tindakan

dan tidak mempunyai kekuatan hukum

yang terlarang. Keistimewaan dalam proses

mengikat,

menyatakan

“persetujuan

pengujian

bahwa,

sepanjang tertulis

frasa

UU

rasionalitas hukum yang tepat. Dalam

tidak

dimaknai

peradilan dalam prinsip kesetaraan harusnya

dari

Presiden”.

diberikan kepada subjek yang tepat dalam

Selanjutnya Pasal 245 ayat (1) UU MD3

hal

subjek

hukum

adalah

kelompok

selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan

masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu, anak atau kelompok

8

Keterangan Pemerintah sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, hlm. 61

rentan, ataupun dalam hal perlindungan


saksi dan korban serta praktik restorative

kesederajatan

justice.

pemerintahan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

024/PUU-III/2005,

di

hadapan

hukum

dan

Keberadaan Pasal 245 UU MD3 yang

persoalan

hanya diterapkan untuk anggota DPR,

diskriminasi dalam suatu undang-undang

sehingga terdapat perlakuan yang berbeda

dapat dilihat dari perspektif bagaimana

untuk

konstitusi

perlindungan

berhadapaan dengan proses hukum. Di mana

terhadaap suatu hak konstitusional, dalam

pihak penyidik harus memperoleh izin

arti apakah hak tersebut oleh konstitusi

tertulis dari Presiden sebelum melakukaan

perlindungannya ditempatkan dalam rangka

pemanggilan dalam rangka pemeriksaan

due

rangka

anggota DPR sebagai tersangka. Perlakuan

perlindungaan yang sama (equal protection).

berbeda ini tidak diberlakukan untuk warga

Pembedaan demikian penting dikemukakan

negara Indonesia lainnya, yang mana pihak

sebab seandainya suatu undang-undang

penyidik dapat secara langsung melakukan

mengingkari hak dari seemua orang, maka

pemanggilan

pengingkaran demikian lebih tepat untuk

rangka proses penyidikan. Hal inilah yang

dinilai dalam rangka due process, namun,

mengakibatkan diskriminasi atas dasar status

apabila

jabatan publik dan bertentangan dengan

merumuskan

process

ataukah

suatu

dalam

undang-undang

ternyata

meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepadaa

warga

negara

terhadap

Indonesia

tersangka

yang

dalam

prinsip non diskriminasi. Prinsip

non

diskriminasi

secara

orang-orang lainnya, maka keadaan tersebut

internasional telah diakui sebagai salah satu

dapat

prinsip dasar dalam pemenuhan hak asasi

dianggap

sebagai

pelanggaran 9

terhadaap prinsip equal protection .

manusia. Secara hukum prinsip ini selain

Proses peradilan oleh penyidik terhadap anggota dewan yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden, merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung

perlakuan

bertentangan

dengan

berbeda

yang

prinsip

equal

protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3)UUD 9

1945

yaitu

persamaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, hlm. 41

atau

diatur di dalam UUD 1945 yaitu Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas

dari

perlakuan

yang

bersifat

diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan

perlindungan

terhadap

perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal 7 The Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak


untuk mendapatkan perlindungan yang sama

Dalam menentukan tindak pidana yang

terhadap

dituduhkan

diskriminasi

apapun

yang

padanya,

atau

hak

dan

melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala

kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap

hasutan

diskriminasi

orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan

tersebut”. Pasal 2 ayat (1) International

terbuka oleh pengadilan yang kompeten,

Covenant on Civil and Political Right

independen

(ICCPR) mengatakan bahwa “Setiap Negara

ditetapkan oleh hukum. Pers dan masyarakat

pada

dapat

untuk

Kovenan

melakukan

ini

berjanji

untuk

dan

tidak

dikecualikan sidang

memihak

dari

seluruh

karena

atau

menghormati dan menjamin untuk semua

sebagian

individu dalam wilayahnya dan tunduk pada

ketertiban

wilayah hukumnya hak yang diakui dalam

keamanan nasional dalam suatu masyarakat

Kovenan ini, tanpa pembedaan apapun,

demokratis,

seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa,

kehidupan pribadi para pihak membutuhkan,

agama, pendapat politik atau lainnya, asal-

atau untuk sejauh benar diperlukan menurut

usul kebangsaan atau sosial, kekayaan,

pendapat pengadilan dalam keadaan khusus,

kelahiran atau status lainnya”. Lebih lanjut

dimana publikasi justru akan merugikan

diterangkan lagi di dalam Pasal 26 ICCPR

kepentingan

yang menerangkan bahwa “Semua orang

keputusan yang diberikan dalam kasus

sama di depan hukum dan berhak tanpa

pidana atau dalam suatu gugatan harus

diskriminasi apapun perlindungan hukum

dibuat publik kecuali kepentingan orang di

yang sama. Dalam hal ini, hukum harus

bawah umur dinyatakan membutuhkan atau

melarang setiap bentuk diskriminasi dan

proses menyangkut perselisihan perkawinan

menjamin kepada semua orang perlindungan

atau perwalian anak-anak”.

umum

alasan

yang

(ordre

atau

public)

ketika

keadilan,

moral, atau

kepentingan

tetapi

setiap

yang sama dan efektif terhadap diskriminasi

Proses peradilan oleh penyidik terhadap

atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis

anggota dewan yang hanya dapat dilakukan

kelamin, bahasa, agama, pendapat politik

dengan persetujuan Presiden, merupakan

atau lainnya, atau asal usul sosial, kekayaan,

kelompok pengaturan yang seharusnya tidak

kelahiran atau status lainnya”.

mengandung

perlakukan

bertentangan

dengan

Dalam konteks peradilan (dalam arti

berbeda prinsip

yang equal

luas, yaitu penyidikan bagian dari proses

protection sebagaimana yang dijamin oleh

peradilan), prinsip non diskriminasi ini juga

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat

ditegaskan di dalam Pasal 14 ayat (1)

(3)UUD

ICCPR yang berbunyi “Semua orang harus

kesederajatan

sama di hadapan pengadilan dan peradilan.

pemerintahan.

1945

yaitu di

persamaan

atau

hadapan

hukumdan

Berdasarkan

instrumen


hukum yang ada, Indonesia telah mengakui

Melihat pada ketentuan Pasal 245 UU

adanya prinsip non-diskriminasi terhadap

MD3 dan Putusan MK No. 76/PUU-

warga

XII/2014

negaranya,

bahwa

berdasarkan

tanggal

20

September

2015

prinsip negara hukum, pengakuan terhadap

sebagaimana dijelaskan pada pembahasan

hak asasi manusia menjadi suatu hal yang

sebelumnya, kedudukan anggota DPR yang

mutlak,

diduga melakukan memiliki posisi yang

dimana

hak

untuk

tidak

didiskriminasi dan hak untuk diperlakukan

berbeda

setara adalah prinsip utama hak asasi

masyarakat

manusia.

menghadapai ketentuan tersebut, Kepolisian

Kewenangan

penyelidikan

penyidikan

aparat

merupakan

satu

dan

jika

dibandingkan

dengan

umumnya.

Dalam

pada

sebagai salah satu lembaga penyidikan

penegak

hukum

dalam

sistem

peradilan

kesatuan

dengan

membuat suatu standar operasional prosedur melalui

secara

3120/VI/2016/Bareskrim, tanggal 21 Juni

jika

apabila

dilakukan

2016,

dilakukan berdasarkan alasan hukum yang

melakukan tindakan Kepolisian terhadap

tepat dan itikad baik. Pemberian hak

Pejabat

imunitas, atau perlindungan harus ditujukan

dijadikan petunjuk teknis oleh penyidik

untuk menjamin kerja dari anggota DPR,

Polri baik yang ada di Direktorat Reserse

sehingga pemberian perlindungan harus

Kriminal

Umum,

Direktorat

melingkupi kerja dari anggota DPR tersebut,

Kriminal

Khusus

maupun

yaitu dalam rangka melindungi kebebasan

Reserse Narkoba serta satuan di bawahnya

berbicara di parlemen, bukan segala bentuk

yang memiliki tugas dan fungsi yang sama

tindakan apapun yang tidak terukur dan

di bidang reserse.

pun

seperti

perlindungan

dalam kepada

putusan pejabat

MK,

arahan

Nomor

perlindungan, maka hal tersebut harus

tidak jelas indikatornya. Kemudian, kalau

perihal

Kapolri

telah

kemerdekaan kehakiman yang harus dijamin mutlak,

Surat

pidana

Negara.

Surat

Binfung

tersebut

dalam

dapat

Reserse Direktorat

Di dalam Surat Kapolri tersebut pada poin

3

dijelaskan

bahwa

persyaratan

negara

pengajuan surat permohonan persetujuan

ditujukan agar terhindar dari rekayasa kasus,

tertulis kepada Presiden dan Menteri Dalam

seharusnya perlindungan tersebut diberikan

Negeri adalah sebagai berikut:

dalam hal terjadi proses upaya paksa,

1. Syarat administrasi

misalnya penangkapan atau penahanan,

Direktur pada jajaran Bareskrim Polri atau

karena sudah pasti akan menggangu kinerja

Kapolda mengajukan surat permohonan

dari anggota DPR.

persetujuan tertulis Presiden atau Menteri


Dalam Negeri yang ditujukan kepada

peradilan pidana selalu mengedepankan

Kapolri u.p. Kabareskrim Polri.

kesamaan

Perkara yang diajukan permohonan tertulis dilakukan

tindakan

kepolisian

terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah kepada Presiden, terhadap anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur adalah: a. perkara

pidana

dan

dengan

bukti

permulaan yang cukup (sebagai saksi atas perkara yang telah cukup bukti

b. dari keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang bersangkutan diduga keras sebagi tersangka utama atau tersangka

penyertaan/membantu

sebagai-mana dimaksud Pasal 55-56 KUHP

equality di

before

muka

the

hukum)

law yang

merupakan salah satu asas di dalam proses peradilaan pidana sebagaimana dinyatakan di dalam Penjelasn Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acarra Pidana adalah asas yang wajib diterapkan di dalam setiap tahapan proses peradilan

yang

pidana,

baik

menghendaki

pelayanan

dalam

penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan

tidak

mendahulukan

dan

mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa

sementara mengabaikan atau

meninggalkan yang tidak atau kurang mampu. Keberadaan ketentuan harus adanya persetujuan

tertulis

Presdien

terhadap

tersangka bertentangan dengan asas equality before the law. Padahal sudah jelas pula bahwa Indonesia mencantumkan prinsip equality before the law dalam konstitusinya, dan sebagai konsekuensi logisnya harus dilaksanakan, direalisasikan dan diakomodir asas

PENUTUP

(persamaan

dan

anggota DPR dalam pemeriksaan sebagai

terhadap tersangkanya);

Asas

siapapun

bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum

2. Syarat material

untuk

sehingga

pada

tahap

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan asas ini proses

ini

dalam

peraturan

perundang-

undangan

dan

kehidupan

bernegara.

Perlakuan

khusus

dalam

hal

izin

pemeriksaan anggota DPR bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas

berbunyi,

“Segala

warga

negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“, oleh karena itu sudah


selayaknya

pemerintah

memperjuangkan

permohonan persetujuan tertulis Presdien

penegaka keadilan untuk seluruh lapisan

dan Menteri Dalam Negeri telah dibuat oleh

masyarakat tanpa pandang bulu.

Kapolri, namun di dalam proses penyidikan

Bahwa anggota DPR sebagai subjek

berpotensi

akan

mengalami

hambatan-

hukum, terlepas dari jabatannya sebagai

hambatan, seperti mengganggu independensi

anggota DPR harus diberlakukan sama di

peradilan,

hadapan hukum, bahwa ketentuan dalam

pemeriksaan dan keraguan penyidik dalam

Pasal 245 UU MD3 telah memberikan

menindaklanjuti penyidikan tanpa surat

keistimewaan terhadap anggota DPR yang

persetujuan.

terjadinya

penundaan

sedang menjalani proses hukum tanpa rasionalitas hukum yang tepat. Dalam

DAFTAR PUSTAKA

rangka prinsip persamaan, segala sikap dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti keistimewaan proses diakui sebagai sikap dan tindakan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 Undang-Undang Dasar Sementara 1950

yang terlarang. Keistimewaan dalam proses peradilan dalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal

subjek

hukum

adalah

kelompok

masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu, anak atau kelompok rentan, ataupun dalam hal perlindungan saksi dan korban serta praktik restorative justice. Namun apa mau dikata, perlakuan istimewa anggota DPR itu memiliki legalitas melalui UUD MD3 dan diperkuat lagi dengan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014. Untuk

menindaklanjuti

ketentua

Surat

Kapolri

Nomor

3120/VI/2016/Bareskrim, tanggal 21 Juni 2016

tentang

arahan

Binfung

dalam

melakukan tindakan Kepolisian terhadap Pejabat

Negara.

Walaupun

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

itu,

kepolisian sebagai lembaga penyidik telah mengeluarkan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

prosedur

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman


Republik

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-1320/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU-IX/2011 tanggal 26 September 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara No. 76/PUU – XII/2014, tanggal 29 Oktober 2014 Surat Kapolri Nomor 3120/VI/2016/ Bareskrim, tanggal 21 Juni 2016 tentang arahan Binfung dalam melakukan tindakan Kepolisian terhadap Pejabat Negara Anwar, Yesmil. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya padjajaran Hakim, Abdul Aziz, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Harahap, M Yahya. 2003. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika Harum, M. Husein. 1991. Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana. Jakarta: PT Rineka

Ibrahim, Johnny. 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing Kelana, Momo. 2002. Memahami UndangUndang Kepolisian; UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal. Jakarta: PTIK Press Marpaung, Leden. 1992. Proses Penegakan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Mertokusumo, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Citra Aditya Bakti Mustofa, Wildan Suyuti. 2002. Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: PT. Tatanusa Ramelan.2006. Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya). Jakarta: Sumber Ilmu Jaya Rukmini, Mien. 2007. Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bandung: PT. Alumni Russel, Bertrand 2002, Sejarah Filssafat Barat,Yogyakarta: Pustaka Pelajar Thaib, Dahlan, 1999, Kedaulatan Takyat Nagara Hukum dan Kostitusi, Yogyakarta: Liberty

Riduan Noor. Riduan Noor : Eksistensi Persetujuan Tertulis Presiden POLRI Polda Kalsel

Recommend Documents