REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA . Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Demi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo telah melakukan review Indikator Kinerja Utama di tahun 2016. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama diuraikan sebagai berikut :
NO
1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase
PENJELASAN
mediasi Perbandingan antara
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Majelis Hakim
Laporan bagian
dan Panitera
Perdata
mediasi Perbandingan antara
Majelis Hakim
Laporan bagian
yang menjadi akta jumlah mediasi yang
dan Panitera
Perdata
yang diselesaikan.
perkara
jumlah mediasi yang dilakukan dengan jumlah perkara yang masuk
b. Persentasi perdamaian
menjadi akta perdamaian
dengan jumlah mediasi yang dilakukan c. Persentase perkara
sisa Perbandingan antara yang jumlah jumlah sisa
diselesaikan
Majelis Hakim
Laporan bagian
dan Panitera
pidana, perdata,
perkara tahun lalu
PHI, Tipikor,
dengan jumlah sisa
hukum
perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini d. Persentase
perkara Perbandingan antara
yang diselesaikan
jumlah perkara yang
Majelis Hakim
Laporan bagian
dan Panitera
pidana, perdata,
diselesaikan / diputus
PHI, Tipikor,
dengan jumlah perkara
hukum
sisa tahun lalu dan yang masuk tahun ini e. Persentase yang
perkara Perbandingan jumlah
Majelis Hakim
Laporan bagian
diselesaikan perkara yang diselesaikan
dan Panitera
pidana, perdata,
dalam jangka waktu dalam jangka waktu 5 maksimal 5 bulan
PHI, Tipikor, hukum
bulan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan
f. Persentase yang
perkara Perbandingan jumlah
Majelis Hakim
Laporan bagian
diselesaikan perkara yang diselesaikan
dan Panitera
pidana, perdata,
lebih dari 5 bulan
melebihi 5 bulan dengan
PHI, Tipikor, hukum
jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan 2.
Peningkatan
Persentase penurunan
Perbandingan jumlah
Majelis Hakim
Laporan bagian
aksepbilitas
upaya hukum:
perkara yang tidak
dan Panitera
pidana, perdata,
putusan
- Banding
mengajukan banding,
PHI, Tipikor,
Hakim
- Kasasi
kasasi atau PK dengan
- Peninjauan Kembali
jumlah perkara yang
hukum
diselesaikan 3.
Peningkatan
a. Persentase berkas
Perbandingan jumlah
Kepaniteraan
Laporan bagian
efektifitas
yang diajukan
perkara banding, kasasi
pidana, perdata,
pengelolaan
banding kasasi dan
dan PK yang diajukan
PHI, Tipikor
penyelesaian
PK yang
secara lengkap dan tepat
perkara
disampaikan secara
waktu dengan jumlah
lengkap dan tepat
perkara kasasi dan PK
waktu
yang diajukan
b. Persentase
berkas Perbandingan berkas yang
Kepaniteraan
yang diregister dan masuk dan
pidana, perdata,
siap didistribusikan didistribusikan ke majelis ke Majelis
Laporan bagian PHI, Tipikor, hukum
dengan jumlah berkas yang masuk
c. Persentase
Perbandingan relaas
penyampaian
putusan yang
pemberitahuan
disampaikan tepat waktu
Kepaniteraan/
Laporan bagian
Jurusita
pidana, perdata, PHI, Tipikor
relaas putusan tepat dengan relaas putusan waktu
yang harus disampaikan tepat waktu
d. Prosentase Minutasi Perbandingan minutasi Perkara
dalam perkara Yang diselesaikan
jangka
waktu dalam jangka waktu
maksimal 14 Hari
Maksimal 14 hari Dengan minutasi Perkara yang harus
Panitera/
Laporan
Panmud/ PP
bulanan bagian hukum
diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari 4.
Peningkatan informasi serta aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
a. Prosentase
Perbandingan antara jumlah
Penanganan Administrasi Perkara melalui
Sistem
Informasi
Perkara dalam SIPP yang
Panmud, PP
pidana, perdata, phi dan
justice)
(SIPP) b. Prosentase
file Perbandingan antara putusan jumlah yang Perkara dalam Direktori
Panmud Pidana,
Direktori
Perdata, PHI
Putusan
dan Tipikor
Putusan Yang
dipublikasikan melalui
Hakim,
sebenarnya baik perkara
Penelusuran Perkara tipikor
perkara
SIPP/ CTS
akan dicapai dengan data
(acces to
elektronik
Ketua, Panitera,
dipublikasikan dengan
Direktori
Putusan
data sebenarnya baik perkara pidana, perdata,phi dan tipikor
c. Persentase
perkara Perbandingan Jumlah
Panmud
Laporan Bagian
prodeo
yang perkara Prodeo yang
Perdata
Perdata
Panmud Pidana,
Laporan Bagian
dapat perkara yang diselesaikan
Perdata, PHI
Pidana
diselesaikan dengan dengan cara zetting plaat
dan Tipikor
diselesaikan
diselesaikan dengan jumlah perkara
d. Persentase yang
perkara Perbandingan Jumlah
cara zetting plaat e. Persentase (amar) putusan perkara
dengan jumlah perkara Perbandingan persen-tasi
Petugas
Proses putusan perkara
Informasi
Buku Register
(yang menarik
Yang sudah diminutasi
perhatian
dan dapat didownload di
masyarakat) yang
website Pengadilan
dapat diakses secara
Tingkat Pertama (sesuai
on line maksimal 1
SK KMA No 144 Th 2007
hari kerja sejak
tentang Keterbukaan
diputus
informasi peradilan) dengan perkara yang diputus
f. Persentase POS
Perbandingan
Pelayanan Bantuan
pelaksanaan/ penyerapan
Hukum
anggaran POSYANKUM
(POSYANKUM)
dengan jumlah anggaran
Panitera,
Laporan bagian
Panmud Pidana
pidana, hukum, keuangan
POSYANKUM yang ada 5
Meningkatnya a.
Persentase
Perbandingan jumlah
Ketua, Panitera,
Laporan bagian
kepatuhan
permohonan
eksekusi yang
Panmud
Perdata, Hukum
terhadap
eksekusi atas
dilaksanakan dengan
Perdata
putusan
putusan perkara
jumlah eksekusi yang
pengadilan.
perdata yang
harus dilaksanakan
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 6
Meningkatnya
a. Persentase
Perbandingan jumlah
.
kualitas
pengaduan
pengaduan yang
pengawasan
masyarakat yang
ditindaklanjuti dengan
ditindaklanjuti
jumlah pengaduan yang
Ketua, Panitera
Laporan Bagian Hukum
masuk b. Persentase hasil
temuan Perbandingan jumlah
pemeriksaan temuan yang
Ketua, Panitera,
Laporan Hasil
Sekretaris,
Temuan
eksternal
yang ditindaklanjuti dengan
ditindaklanjuti. 7.
jumlah temuan
Peningkatan
a. Persentase pegawai
Perbandingan antara SDM
kualitas SDM
yang lulus diklat
Teknis yang lulus/
teknis yudisial
bersertifikat diklat Tipikor,
Ketua, Panitera,
Laporan Bagian
Sekretaris,
Kepegawaian
Ketua, Panitera,
Laporan Bagian
Sekretaris,
Kepegawaian
Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat b. Persentase pegawai
Perbandingan antara SDM
yang lulus diklat non Nonteknis yang lulus/ yudisial
bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dan diklat/pelatihan lainnyadengan jumlah yang mengikuti diklat/pelatihan
Gorontalo, 14 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI GORONTALO T.T.D ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH NIP. 196803231992031003
