RESPON AGEN TERHADAP STANDARISASI KOMISI TENAGA PEMASAR ASURANSI UMUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI PADA PT ASURANSI BINTANG, Tbk UNIT SYARIAH) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: Elsa Aisyah Irawan NIM : 1111046200018
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2015
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Juni 2015
Elsa Aisyah Irawan 1111046200018
i
ABSTRAK Elsa Aisyah Irawan, 1111046200018, Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi Tenaga Pemasar Asuransi Umum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Asuransi Bintang Tbk, Unit Syariah. Strata satu (S1) Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana respon agen dilihat dari segi kognitif, afektif dan konatif terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum dilihat hubungannya dengan tingkat pendapatan dan masa kerja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian analisis deskriptif pada pendekatan kuantitatif, dan jenis penenelitian survey.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan respon agen dari segi kognitif, afektif dan konatif terhadap standarisasi komisi cukup baik. Analisis data menggukan uji chi-square, dapat dijelaskan bahwa untuk hipotesis yang pertama tidak ada hubungan antara respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan tingkat pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari x2 hitung < dari x2 tabel (16,508 < 21,026), maka H0 diterima. Dan hasil uji chi square untuk hipotesis yang kedua, ada hubungan antara respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan masa kerja. Hal ini dapat dilihat dari x2 hitung > dari x tabel (10,966 > 9,488), maka H1 diterima. Kata Kunci
: Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi.
Pembimbing : M. Mujiburahman, M.A.
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah semua segala puji kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna.di antara salah satu kesempurnaannya adalah mengkaruniakan manusia pikiran, kecerdasan dan derajat yang paling tinggi diantara mahluk ciptaannya. Tak lupa shalawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam yakni, Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan karya-karya yang terdahulu ada, serta tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat kerja keras, dorongan, kesungguhan hati, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya motivasi, bimbingan, do’a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari orang-orang disekeliling penulis, maka sulitlah kiranya bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, sebagai rasa terima kasih penulis kepada semua pihak, terkhusus kepada: 1. Bapak Saepudin Jahar, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak AM. Hasan Ali, M.A., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Abdurrauf, Lc., MA., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan iii
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini. 3. Bapak M. Mujiburrahman, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan, membimbing dan perhatian yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. 4. Kepada seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif (UIN) Hidayatullah Jakarta, yang telah mentransfer ilmunya denga ikhlas kepada penulis, serta para pengurus perpustakaan yang telah melayani dan memfasilitasi buku-buku hingga penulis dalam penyelesaian skripsi ini terbantu. 5. Ayahanda tercinta Rusdi Irawan dan Ibunda tercinta Jamilah yang dengan tulus selalu mendoakan, mendukung dan memberikan segalanya kepada penulis, agar ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian berdua di berikan perlindungan serta keberkahaan dibawah kasih sayang Allah SWT. Serta adikku tersayang Ismail Hasan yang selalu memberikan keceriaan dan menghibur penulis. 6. Kepada Kak Maulana Zakir yang senantiasa membantu dan mengizinkan saya untuk bisa meneliti di perusahaan Asuransi Bintang, Tbk.
iv
7. Kepada kepala cabang Asuransi Bintang Tbk, beserta staf dan karyawan Bapak Ridwan, Bapak Amin, dan Ibu Widi yang telah mengizinkan, membantu dan memberi informasi dan kemudahan selama penulis melakukan penelitian. 8. Teman Istimewaku, Kholik Novalaya terima kasih untuk waktunya selalu menemani penulis, memberikan motivasi, do’a dan perhatiannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 9. Kepada Kaka Yulianti yang menemani penulis dalam memberikan arahan, motivasi, dan menyelesaikan serta menemani pada tahap akhir proses penelitian. 10. Teman-teman asuransi syariah tahun 2011 yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis, khususnya sahabat-sahabatku Diah Laenatusyifa, Siti Munawaroh, Dewinta Karmila, Nissa Arifiani, Firda Aulia, Mirantini Tri Kuntari, Devi Arisah, dan Tiara Fitriyanti. Tak pula saudara Ikromullah Ramadhan yang selalu memberi arahan dari awal penulisan skripsi ini. 11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada penulis berharap semoga hasil karya ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Khususnya bagi peneliti-peneliti yang ingin mengembangkan dan tertarik dengan penelitian ini menjadi awal untuk melakukan studi berikutnya. Jakarta, Juni 2015
Penulis
v
DAFTAR ISI ABSTRAK ................................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii DAFTAR ISI .............................................................................................................. vi DAFTAR TABEL ..................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. ix BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah.......................................................................................... 1
B.
Indentifikasi Masalah .............................................................................................. 9
C.
Batasan dan Rumusan Masalah............................................................................. 10
D.
Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................................. 11
E.
Tinjauan (review) kajian terdahulu ....................................................................... 12
F.
Kerangka konsep ................................................................................................... 15
G.
Teknik Penulisan. .................................................................................................. 18
F.
Sistematika Penulisan. .......................................................................................... 18
BAB II LANDASAN TEORI A.
Teori Respon ......................................................................................................... 20
B.
Teori Asuransi Syariah.......................................................................................... 23
C.
Teori Agen (al-Wakil)........................................................................................... 29
D.
Teori Komisi (fee)................................................................................................. 39
E.
Lembaga Otoritas Jasa keuangan .......................................................................... 43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A.
Ruang Lingkup Penelitian..................................................................................... 48
vi
B.
Jenis Penelitian...................................................................................................... 48
C.
Sumber Data Penelitian......................................................................................... 49
D.
Teknik pengumpulan Data .................................................................................... 50
E.
Operasional Variabel Penelitian............................................................................ 51
F.
Teknik Pengambilan Sample ................................................................................ 54
G.
Pengujian Instrumen Data Penelitian .................................................................... 55
H.
Metode Analisis Data ............................................................................................ 58
I.
Gambaran Umum Perusahaan Asuransi Bintang Tbk. ......................................... 60 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Analisis Karakteristik Profil Responden ............................................................... 89
B.
Deskriptif Jawaban Responden Pernyataan Sreening. .......................................... 70
C.
Uji Instrumen Penelitian ....................................................................................... 76 1.
Uji Validitas. ..................................................................................................... 89
2.
Uji Reliabilitas. ................................................................................................. 89
D.
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian................................................................. 80
E.
Hasil Dan Pembahasan Analisis Chi Square ......................................................... 89 1.
Pengujian Hipotesis Pertama. ........................................................................... 89
2.
Pengujian Hipotesis Kedua. .............................................................................. 91
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan ........................................................................................................... 93
B.
Saran-Saran ........................................................................................................... 95
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 96 LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL Tabel 3. 1 Definisi Operasional ............................................................................ 52 Tabel 3. 2 Kaidah Reabilitas Guilfor .................................................................... 57 Tabel 4. 1 Uji Validitas Variabel Dependen (Kognitif, Afektif & Konatif).. ……77 Tabel 4. 2 Hasil Uji Reabilitas .............................................................................. 80 Tabel 4. 3 Respon Agen Dilihat Dari Segi Kognitif ............................................. 82 Tabel 4. 4 Respon Agen Dilihat Dari Segi Afektif ............................................... 84 Tabel 4. 5 Respon Agen Dilihat Dari Segi Konatif .............................................. 86 Tabel 4. 6 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Pendapatan dengan Respon Agen.... 89 Tabel 4. 7 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Masa Kerja Dengan Respon Agen ... 91
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual ....................................................................... 17 Gambar 4. 1 Usia Responden…………………....................................................67 Gambar 4. 2 Jenis Kelamin ................................................................................... 68 Gambar 4. 3 Status Pernikahan ............................................................................. 69 Gambar 4. 4 Pendidikan Responden ..................................................................... 70 Gambar 4. 5 Awal Agen Mengetahui Peraturan OJK ........................................... 71 Gambar 4. 6 Pemerintah Perlu Mengatur Masalah Standarisasi Komisi .............. 72 Gambar 4. 7 Pemerintah Cukup Memberikan Perlindungan Hukum Hak Tenaga Pemasar Asuransi Umum ...................................................................................... 73 Gambar 4. 8 Faktor Tujuan Paling Utama Dalam Memasarkan Produk .............. 74 Gambar 4. 9 Besar atau Kecilnya Komisi Agen yang Mempertimbangkan Saya Menjadi Agen ........................................................................................................ 75 Gambar 4. 10 Pendapatan Responden ................................................................... 80 Gambar 4. 11 Masa Kerja Responden................................................................... 81
ix
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Industri Keuangan Syariah telah maju berkembang seiring kesadaran dalam managemen keuangan yang mengarah kepada konsep ekonomi Islam. Atas dasar kesadaran yang dirasakan oleh semua umat manusia terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, baik pada lembaga Bank maupun Non Bank (pegadaian, asuransi, fianance dan bmt dll). Kini dapat dirasakan manfaatnya yang begitu adil dan bijaksana setiap mekanismenya dalam mengelola kegiatan tersebut. Kini para ahli ekonomi dan masyarakat muslim menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk umat manusia khususnya bagi umat muslim. Selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong menolong dalam bidang ekonomi, diantaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh Negara muslim lainnya, termasuk di Indonesia.1 Kemunculan usaha asuransi syariah tidak lepas dari asuransi konvensional yang sebelumnya telah berdiri dan tetap masih berjalan sampai sekarang. Hingga kuartal 1 tahun 2014 tercatat ada 48 perusahaan asuransi syariah di Indonesia, baik perusahaan
1
Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah : Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional, (Jakarta :Elex Media Komputindo, 2011), h. 5.
2
asuransi syariah itu sendiri maupun cabang dari perusahaan asuransi konvensional.2 Bahkan sistem yang dipakai di asuransi syariah masih menggunakan sistem konvensional tetapi tetap berada pada koridor-koridor syariah. Walaupun dengan adanya keterbatasan akan kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru tetapi masa akan kejayaan asuransi syariah tidak memudar. Melainkan asuransi syariah mempunyai sistem lebih unggul dalam mengelola resiko berdasarkan dengan prinsip syariah. Dengan demikian perkembangan asuransi syariah, berkembang begitu pesat dikarenakan krisis industri keuangan kapitalis yang semakin menurun. Pertumbuhan
Asuransi
Syariah
ditahun
ini
diperkirakan
sangat
menggembirakan. Otoritas Jasa Keuangan yaitu memperkirakan pertumbuhan asuransi syariah mencapai 45%, dari tahun sebelumnya 2013 yang hanya di angka 25%. Pasalnya, berdasarkan data OJK di awal Maret 2014, perusahaan asuransi bertambah dari 45 perusahaan dengan jumlah aset Rp 13,239 triliun. Sementara akhir 2013 bertambah dari 49 perusahaan dengan aset mencapai Rp 16,661 triliun dengan pertumbuhan 25,85%. Sementara asuransi jiwa yang berjumlah 20 dengan aset Rp 10 triliun, dengan peningkatan Rp 12,79 triliun atau tumbuh 27,72%. Untuk asuransi umum dan kerugian yang awalnya berjumlah 22 dengan aset Rp 2,6 triliun bertambah
2
Nisa, Yuk, Berkenalan dengan asuransi syariah bareng sun life syariah, artikel diakses pada tanggal 1 maret 2015 dari http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/09/08/yuk-berkenalandengan-asuransi-syariah-bareng-sun-life-syariah-677861.html.
3
empat menjadi 26 perusahaan dengan aset akhir tahun 3,13 triliun atau meningkat 19%.3 Sehingga perusahaan asuransi syariah sekarang mempunyai peranan yang besar untuk menggarap pasar Asuransi Syariah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan pasar asuransi syariah yang sangat potensial. Pengetahuan masyarakat tentang keberadaraan Asuransi Syariah tidak terlalu banyak dikenal seperti halnya Bank Syariah. Berkat atas kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang berbasis Syariah, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lembaga asuransi syariah yang dapat melindungi jiwa, harta dan benda mereka sewaktu-waktu apabila mengalami musibah atau kerugian. Tentunya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang terhindar dari Riba, Maisir, Gharar, Risywah dan Zhulm. Walupun keberadaan Asuransi Syariah tidak dapat mencegah musibah atau bencana, tetapi dengan adanya Asuransi Syariah ini dapat meminimalisir atau memperkecil risiko sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah-lah yang akan menentukan hasilnya. Bumi adalah planet yang rawan bencana. Tetapi memang begitulah, setiap benda langit memiliki kondisi yang kurang lebih sama. Selalu diincar oleh bencana. Hanya khusus bumi, Allah SWT. memberikan perlindungan ekstra, sehingga bisa dihuni oleh makhluk hidup termasuk manusia. Bumi memang planet istimewa yang paling aneh diantara tata surya ini. Tidak satu pun benda langit anggota tata surya 3
Derry Sutardi, “Pertumbuhan Asuransi Syariah Mencapai Puncaknya”, artikel di akses pada tanggal 23 November 2014 dari http://radarpena.com/read/2014/04/10/10743/18/1/PertumbuhanAsuransi-SyariahMencapai-Puncaknya-.
4
yang bisa ditempati oleh makhluk hidup, karena tidak memenuhi prasyarat untuk itu. Dan istimewa karena selalu diancam bencana yang menghancurkan kehidupan.4 Seiring perkembangan kehidupan di bumi dibarengi dengan perubahan aktivitas manusia yang selalu berubah-ubah dan bervariasi setiap waktunya. Dikarenakan adanya perubahan kondisi alam atau geografis, manusia, struktur budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perubahaan tersebut manusia selalu diliputi dari berbagai ancaman risiko yang sewaktu-waktu selalu menyertai setiap kehidupan di bumi ini. Segala macam bencana dan musibah yang di alami manusia merupakan ketentuan Qadha dan Qadhar Allah SWT, yang demikian itu diwajibkan untuk berikhtiar melakukan tindakan antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi untuk memperkecil resiko yang timbul. Kehadiran asuransi umum merupakan faktor pendukung manusia untuk melakukan ikhtiarnya dalam menghadapi berbagai resiko kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kinerja Industri Asuransi Umum dan Reasuransi sampai dengan semester 1 tahun 2014 terjadi pertumbuhan premi Asuransi umum sebesar 21% dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2013. Tiga (3) besar lini usaha Asuransi yang mendominasi pangsa pasar adalah Asuransi kendaraan bermotor (30%), Asuransi Harta Benda (26%), dan Asuransi Kesehatan (9%), sementara jumlah klaim mengalami peningkatan sebesar 27,9% dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2013 namun peningkatannya masih proporsional dengan peningkatan premi.
4
Agus Mustofa, Menuai Bencana, serial Tasawwuf Modern (Surabaya: Padma Press, 2007),
h. 46.
5
Premi Reasuransi Umum yang dicatatkan oleh 4 (empat) perusahaan Reasuransi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 12,8%. Penurunan ini disebabkan oleh pencatatan premi penjamin dan tanggung gugat yang belum dicatatkan disemester 1 tahun 2014 dan premi Asuransi kendaraan bermotor yang menurun sebesar 24,9%.5 Mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan premi asuransi umum di Indonesia, bahwa semakin percayanya masyarakat terhadap asuransi umum. Pada praktik-nya masih saja banyak terjadi kenakalan dan kecurangan di asuransi umum dikarenakan potensi premi yang didapatkan tergolong cukup besar. Oleh sebab itu membuat pemerintah untuk melakukan intervensi dalam hal peraturan asuransi di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang. Kemudian dari undang-undang asuransi yang sudah dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah. Peran Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga independent melakukan pengaturan, pengawasan dan melindungi untuk menjaga stabilitas industri keuangan Bank maupun Non Bank. Pada peraturan Menteri Keuangan No. 74/010/2007 pada bab III tentang Biaya Akuisisi dan komisi. Dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan, bahwa pemberian komisi kepada tenaga pemasar asuransi (broker dan agen) tidak boleh melebihi 25% dari premi bruto. Pada kenyataannya peraturan ini tidak berjalan dengan semestinya, masih ada saja pihak yang merasa keberatan atas peraturan ini.
5
AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia), “Konferensi Pers AAUI : Semester 1 tahun 2014 Premi Nasional Industri Asuransi Umum tumbuh 21%”, artikel diakses pada tanggal 19 Januari 2015 dari http://aaui.or.id/index.php/news-event/news/104-konferensi-pers-aaui-semester-1-tahun2014-premi-nasional-industri-asuransi-umum-tumbuh-21.
6
Kini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturannya yang berdasarkan pada undang-undang tersebut mengenai pembatasan komisi atau diskon kepada para agent dan tenaga pemasar untuk lebih memperketat lagi perusahaan asuransi. Menurut Firdaus Djaelani Ketua Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB), bahwasanya selama ini masih banyak perusahaan asuransi yang memberikan komisi tinggi kepada tenaga pemasar yaitu Agent dan Broker asuransi. Hasil dari pemberian komisi yang tinggi itu dapat memicu tenaga pemasar ingin bergabung dalam memasarkan produk-produknya. Dampak dari pada itu, biaya premi akan tergerus yang menyebabkan terhambatnya pembayaran klaim asuransi dan secara tidak langsung dapat merugikan nasabah. Perusahaan asuransi juga dilarang memberikan janji-janji bonus kepada calon nasabah agar mau menjadi peserta asuransi syariah, dilain sisi pemberian bonus ini akan membuat persaingan industri asuransi menjadi tidak sehat.6 Di lain sisi pembatasan komisi ini juga dibarengi dengan penetapan tarif premi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami, OJK menetapkan besaran batasan atas dan batas bawah. Hampir semua perusahaan menetapkan tarif preminya pada batas bawah yang lama telah memadai, dan kompetisi tidak terjadi karena mereka (perusahaan) menetapkan tarif yang relatif sama, yang mana menjadi kartel harga dalam industri asuransi nasional. Menurut 6
Dewi Rachmat Kusuma, OJK Bakal Beri Sanksi Perusahaan Asuransi Yang Beri Komisi Tinggi, artikel diakses pada 31 februari 2015 dari http://finance.detik.com/read/2014/01/28/134053/2480563/5/.
7
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memandang bahwa konsumen telah dan akan dirugikan dalam konteks ini, karena mereka (konsumen) tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tarif premi yang kompetitif. 7 Berdasarkan penetapan tarif premi yang diberlakukan oleh OJK didasari oleh kekhawatiran keluarnya pelaku usaha asuransi dari pasar akibat perang tarif premi yang terjadi. KPPU menganggapnya wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Karena dengan dijaganya keterbukaan pasar, pelaku usaha akan terdorong untuk efisien dan memiliki daya saing yang tinggi. Untuk tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan (over pricing), sedangkan penetapan tarif batas bawah bertujuan untuk mencegah tarif yang tak memadai sehingga dapat menyebabkan perusahaan asuransi tak mampu membayar klaim konsumen. Penetapan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk berkompetisi secara lebih sehat agar fokus dalam hal pelayanannya.8 Sedangkan premi atau kontribusi merupakan sumber pendapatan utama bagi sebuah perusahaan asuransi. Kemudian dari premi tersebut perusahaan dapat membiayai kegiatan operasionalnya, dalam hal membayar sewa kantor, gaji karyawan, komisi agen atau tenaga penjual lainnya, klaim, pajak, dan biaya-biaya lainnya. Premi yang dibayarkan pemegang polis adalah sumber kehidupan bagi 7
Yoz, KPPU surati OJK terkait tarif premi asuransi : KPPU memandang konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tariff premi yang kompetitif, artikel diakses pada tanggal 1 april 2015 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fdc955e8d3d/kppu-surati-ojk-terkaittarif-premi-asuransi. 8 Ibid,,.
8
perusahaan asuransi. Dari ketahanan premi yang berumur panjang lah perusahaan mendapatkan pemasukan premi yang akan meningkatkan kontribusi perusahaan asuransinya. Apabila polis batal atau berhenti di tengah masa kontrak, maka akan berkurangnya premi yang didapatkan, sehingga membatasi perusahaan dalam mengembangkan bisnis asuransi-nya. Pada kenyataannya agen asuransi umum berbeda dengan agen asuransi jiwa yang mempunyai keahlian khusus. Dimana seorang agen bukan hanya saja melayani, melainkan mempunyai kemampuan tidak hanya sebagai penjual tetapi lebih kepada seorang underwriter. Sehingga agen asuransi kerugian dituntut
untuk memiliki
kemampuan dibidang underwriter. Oleh karena itu betapa istimewanya agen asuransi umum dibandingkan dengan agen asuransi jiwa, yang lebih menguasai dalam analisis risiko. Agen mendapatkan pendapatan atas jasanya bukan menggunakan sistem gaji seperti karyawan pada umumnya yaitu mendapatkan gaji pokoknya setiap bulan yang sudah pasti karyawan dapatkan, melainkan pada sistem fee atau komisi. Dimana seorang agen akan memperoleh komisi setelah ia berhasil menjual produk asuransi. Jika ia tidak berhasil menjual produk asuransi, maka agen tersebut tidak akan mendapatkan kompensasi berupa komisi. Komisi ini jumlahnya beragam, sesuai nilai polis yang berhasil dijual, tapi pada umumnya angkanya cukup besar.9
9
Saepul Amri, “Pengaruh komisi terhadap produktivitas kerja agen asuransi jiwa syariah (studi kasus di rudential syariah cabang semarang)”, (Skripsi jurusan ekonomi islam fakultas syariah dan ekonomi islam institute agama islam negeri walisongo semarang 2013), h. 6
9
Kini adalah saaatnya perusahaan asuransi bersaing bukan dari sisi tarif (nonprice competition). Kini, saatnya perusahaan asuransi harus mampu menunjukan service level terbaik bagi tertanggungnya. Kini asuransi harus mampu bahwa kesehatan keuangan yang dipublikasikan, benar-benar mampu memuaskan ekspektasi tertanggung ketika terjadi klaim, bukan sekedar laporan keuangan berisikan angkaangka yang tidak ada gunanya.10 Dengan hadirnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembatasan komisi tenaga pemasar pada lini usaha asuransi umum ini. Maka penulis hendak meneliti respon para agen asuransi umum yang memasarkan produk syariah, oleh karena itu untuk lebih mempermudah dan mempersempit pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk skripsi ini dengan judul “Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi Tenaga Pemasar Asuransi Umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. Asuransi Bintang Tbk. Unit Syariah)”.
B. Identifikasi Masalah Setelah penulis memaparkan masalah di latar belakang, kemudian dapat di identifikasi masalah yang ada yaitu : 1. Apakah POJK-mengenai pembatasan komisi ini sudah sesuai dengan para tenaga pemasar khususnya agen asuransi ?
10
Erwin Noekman, Aturan OJK tentang tariff premi dan biaya akuisisi asuransi, artikel diakses pada tanggal 31 maret 2015 dari http://erwin-noekman.com/2014/01/11/aturan-ojk-tentangtarif-premi-dan-biaya-akuisisi-asuransi-1/.
10
2. Bagaimana respon agen asuransi umum terhadap standarisasi pembatasan komisi tenaga pemasar ? 3. Apakah penetapan tarif premi dan komisi asuransi umum dapat membuat perusahaan asuransi lebih sehat ? 4. Apakah dengan adanya peraturan penetapan tarif premi dan komisi dapat membuat
saluran
distribusi
asuransi
lebih
meningkatkan
kualitas
pelayanannya ? C. Batasan dan Rumusan Masalah Menurut penulis dalam penelitian ini, agar permasalahan yang dikaji lebih terfokus. sehingga terhindar dari terjadinya perluasan materi, maka penulis memberikan batasan-batasan mengingat keterbatasan akan pengetahuan, finansial, waktu dan tenaga. Oleh sebab itu penulis memberikan batasan masalah hanya dibatasi pada : 1. Bagaimana respon agen dilihat dari segi kognitif, afektif, konatif terhadap stadarisasi pembatasan komisi tenaga pemasar oleh Otoritas Jasa Keuangan ? 2. Bagaimana respon agen terhadap standarisasi pembatasan komisi tenaga pemasar berdasarkan tingkat pendapatan dan masa kerja? Dari pembatasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, melihat tanggapan dari broker atau pialang dan multifinance terhadap standarisasi komisi. Mereka keberatan dengan ditetapkannya peraturan tersebut, oleh karena itu penulis ingin menganalisis dan mengetahui respon dari agen mengenai standarisasi komisi. Maka peneliti memberikan perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana respon agen
11
dilihat dari segi kognitif, afektif, konatif terhadap stadarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan tingkat pendapatan dan masa kerja ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian yang di rumuskan dari permasalahan yang ada, adalah: 1. Bagi penelitian ini, yaitu: a. Untuk mengkaji apakah respon agen dilihat dari segi kognitif, afektif, dan konatif terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum oleh Otoritas Jasa Keuangan. b. Untuk menganalisis bagaimana respon agen terhadap standarisasi pembatasan komisi tenaga pemasar berdasarkan tingkat pendapatan dan masa kerja. 2. Bagi Industri asuransi syariah dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dimasa yang akan datang, untuk mengetahui sejauh mana penerapan standarisasi pembatasan komisi tenaga pemasar oleh Otoritas Jasa Keuangan dilihat dari respon agen yang termasuk saluran distribusu asuransi umum pada PT Asuransi Bintang Tbk, Unit Syariah. Manfaat yang diambil dari penelitian ini, adalah : 1. Bagi penulis, Untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari mana saja (perkuliahan, seminar dll) kedalam penelitian ini, serta menambah pengetahuan baru di bidang asuransi syariah dalam kebijakan yang telah
12
diterapkan oleh OJK yaitu Mengenai standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum. 2. Bagi Industri Asuransi Syariah dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan pada masa yang akan datang untuk lembaga yang terkait dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penetapan komisi tenaga pemasar dilihat dari tanggapan agen asuransi umum yang sebagai saluran distribusi lebih mempunyai peran dalam melayani peserta asuransi. 3. Bagi akademis, yaitu: Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/I Jurusan Asuransi yang ingin mengetahui informasi di bidang mengenai respon agen terhadap standarisasi komisi. Disamping itu juga untuk menambah serta memperkaya bahan kajian dan pustaka.
E. Tinjauan (review) kajian terdahulu Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih mendalam dari masalah yang akan diteliti, penulis mendapatkan review hasil studi terdahulu yang mempunyai tema sama dengan Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi Tenaga Pemasar suransi Umum Oleh Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya sebagai berikut : 1. Ummu Sakinah dkk, Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesadaran masyarakat kelurahan poris gaga tangerang dalam berasuransi kesehatan. Jurnal FIKES-Universitas Esa Unggul volume 11, No.2, 2014. Dalam penelitian ini
13
membahas apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi terdiri dati faktor umur, gender, pendidikan, dan pendapatan. Hasil dari analisis ini bahwa yang memiliki ada hubungannya dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi kesehatan yaitu gender, pendidikan dan pendapatan, serta sisanya yaitu usia tidak ada hubungannya dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi kesehatan. 2. Gunistiyo, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Tegal Dalam Berasuransi. Jurnal FE-Universitas Pancasakti Tegal, 2006. Dalam Jurnal ini membahas tingkat kesadaran berasuransi masyarakat tegal dan mengetahui tingkat hubungan antara pendidikan dan pendapatan masyarakat dengan tingkat kesadaran berasuransi. Hasil dari analisis ini terdapat ada hubungan antara pendidikan dan pendapatan masyarakat dengan kesadaran berasuransi. 3. Ni’mah Nur Hidayatika, Pengaruh reward terhadap tingkat kinerja agen asuransi (studi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Bekasi), Program Studi Muamalat, Konsentrasi Asuransansi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. Dalam skripsi ini membahas tentang seberapa besar pengaruh faktor-faktor reward yang terdiri dari fee, pelatihan dan bonus yang diberikan oleh perusahaan asuransi Allianz Life cabang Bekasi terhadap kinerja agen. Berdasarkan analisis tersebut maka antara upah, pelatihan, bonus ada hubungannya dengan kinerja agen asuransi Allianz Life Cabang Bekasi.
14
4. Faradila Fazriahafti, Respon Nasabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BMT Kayu Manis Jakarta Timur. Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013. Dalam skripsi ini membahasa respon nasabah dilihat pada segi kognitif, afektif dan konatif terhadap pembiayaan di BMT Kayu Manis berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatan. Hasil dari analisis ini bahwa respon nasabah positif terhadap pembiayaan di BMT, serta adanya perbedaan hubungannya dengan pendidikan yang mana ada perbedaan pengetahuan responden terhadap lembaga keuangan sehingga dapat memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh BMT kayu manis. 5.
Pelangi Pitriyani, Sikap Praktisi Asuransi Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosisal Nasional. Program Studi Muamalat, Konsentrasi Asuransansi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013. Dalam skripsi ini membahas untuk mengetahui pengetahuan praktisi asuransi terhadap UU SJSN dan sikapnya terhadap isi UU SJSN yang meliputi waktu pelaksanaan, program-program jaminan sosial, iuran, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), tantangan dan peluang asuansi swasta serta implikasi kebijakan praktisi asuransi dengan adanya UU SJSN. Hasil dari analisis tersebut yang pertama bahwa pengetahuan praktisi asuransi mengenai UU SJSN dan isi UU SJSN cukup baik. Kedua, waaktu pelaksanaaan SJSN sebaiknya secepat mungkin dan seluruh narasumber sepakat UU SJSN ini tidak membahayakan industri asuransi. Ketiga, hingga saat ini belum ada kebijakan
15
yang dibuat keempat narasumber untuk perusahaan terkait dengan akan dilaksanakannya SJSN. Perbedaan penulis dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dengan judul Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi Tenaga Pemasar Asuransi Umum Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Objek pada penelitian ini di Asuransi Bintang Tbk, Unit Syariah, membahas mengenai bagaimana respon agen dilihat dari segi kognitif, afektif dan konatif terhadap standarisasi komisi berdasarkan tingkat pendapatan dan masa kerja.
F. Kerangka konsep Dalam hal perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturannya melalui Surat Edaran No.6/D.05/2013 menyatakan bahwa penetapan tarif premi serta ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko khusus meliputi Banjir, Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami tahun 2014. Peneliti melihat pada permasalahan penetapan komisi agen yang disarankan oleh OJK, Pasalnya banyak peusahaan asuransi yang menaikkan komisinya agar para calon agen mau bergabung untuk memasarkan produk-produk mereka dan akibatnya biaya premi tergerus yang menyebabkan terhambatnya pembayaran klaim asuransi. Ada saja pihak yang keberatan dengan peraturan tersebut dari pialang asuransi sampai multifinance, tetapi untuk agen asuransi masih belum ada tanggapan mengenai standarisasi komisi. Maka dari itu penulis memilih agen dalam subjek penelitian ini dilihat dari pemahaman
16
(kognitif), sikap (afektif), dan kecenderungan bertindak (konatif) mereka terhadap standarisasi komisi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada atau tidak hubungannya dengan tingkat pendapatan dan masa kerja agen dalam merespon peraturan tersebut. Berikut kerangka konsep yang dijelaskan secara ringkas pada gambar dibawah ini:
17
Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pembatasan komisi PT. Asuransi Bintang, Tbk.
underwriting
pemasaran
Broker/pialang
Agen
klaim
Leasing/bancainsurance dll.
Respon terhadap standarisasi komisi(Y): 1. Kognitif (pemahaman atau pengetahuan) 2. Afektif (perasaan, emosi atau sikap) 3. Konatif (kecenderungan bertindak)
Berdasarkan Latar Belakang(X): 1. Tingkat Pendapatan 2. Masa kerja
Uji Instrumen penelitian
Analisis data Interpretasi hasil analisis
keuangan
18
G. Teknik Penulisan. Adapun teknik dari penulisan skripsi ini adalah dengan mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012”.
F. Sistematika Penulisan. Dalam penulisan penelitian ini untuk mempermudah pemahaman mengenai uraian dan gambaran penelitian, maka penulis membaginya menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub bab. Berikut sistematikanya adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, kerangka konsep, teknik penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORITIS Bab ini membahas mengenai teori respon, teori asuransi syariah, teori agen, teori komisi (fee), dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan.
BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, pengujian instrument data
19
penelitian, metode analisis data, dan gambaran umum perusahaan Asuransi Bintang Tbk, Unit Syariah. BAB IV
HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini terdiri dari hasil kuesioner diantaranya analisis karakteristik profil responden, Deskriptif pertanyaan screening, Uji Instrumen Validitas dan Reliabilitas, Deskriptif Variabel Independen Latar Belakang Responden pendidikan, pendapatan dan masa kerja (X), Deskriptif variabel dependen Respon dilihat pada segi kognitif, afektif dan konatif (Y), dan hasil dan pembahasan analisis chi-square.
BAB V
PENUTUP Pada bab ini adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh informasi, dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut yang kemudian diakhiri daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.
20
BAB II LANDASAN TEORI
A. Teori Respon 1. Pengertian Respon Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan (reaction).11 Didalam kamus besar Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa Respon adalah tanggapan atau reaksi.12 Tanggapan adalah suatu yang timbul akibat adanya suatu gejala atau peristiwa, sedangkang reaksi merupakan tanggapan dari suatu aksi. Dalam Kamus lengkap Psikologi disebutkan bahwa “Respon adalah sebarang proses otot atau kelenjar yang diunculkan oleh suatu perangsang: atau berarti satu jawaban, khususnya satu jawaban bagi pertanyaan tes atau satu kuisioner, atau bisa juga berarti sebarang tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi atau tersamar.13 Konsep respon manusia lebih banyak dikemukakan oleh bidang-bidang ilmu sosial yang melihat respon pada tindakan dan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat. Secara keseluruhan respon individu atau kelompok terhadap situasi
11
M. John Echils, dan Shadily Hasan, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), Cet. Ke 27, h. 481. 12 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: English Modern Press, 1991), h. 1268. 13 J.P.Chaplin, Kamus lengkap psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke9, h432.
21
fisik dan non fisik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu persepsi, sikap, dan tindakan. Simon dan wijaya membagi respon seseorang atau sekelompok terhadap program pembangunan mencangkup tiga hal, yaitu: a. Persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut. b. Sikap, berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan. c. Tindakan, melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.14 2. Macam-Macam Respon Respon dibedakan menjadi dua macam, yaitu : a. Respon Positif yaitu respon yang mendorong perilaku komunikatif berikutnya b. Respon negatif yaitu respon yang menghambat perilaku komunikatif.15 Menurut Jalaludin Rakhmat yang mengutip dari Steve M. Chaff, respon dibagi menjadi tiga:
14
Amelia Darmania Marifanisa, “Respon Nasabah terhadap pembiayaan murabahah BMT Fath IKMI Ciputa,” ( Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 20-21. 15 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 191.
22
a. Kognitif Respon Kognitif merupakan sesuatu hal yang berkaitan erat dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi seseorang mengenai segala sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan pada apa yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak. b. Afektif, Respon Afektif berhubungan dengan emosi, sikap, dan nilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu. c. Konatif (behavioral) Respon Konatif berhubungan dengan perilaku nyata, meliputi tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berprilaku. Dengan kata lain respon ini menunjukan intensitas sikap, yaitu kecenderungan dalam bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. 3. Hal-hal Yang Mempengaruhi Respon Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi respon, antara lain: 1) Faktor yang diyakini dapat mempengaruhi arah sikap (positif atau Negatif) dan intensitas sikap, yaitu: a. Faktor pengalaman langsung terhadap objek b. Faktor kerangka acuan c. Faktor komunikasi sosial
23
2) Faktor yang mempengaruhi sikap yang terbentuk pada diri sang individu, yaitu: a. Faktor internal, faktor fisiologi dan psikologi b. Faktor eksternal, dapat berwujud pada situasi yang dihadapi oleh sang individu, norma-norma yang ada dalam masyarakat, hambatanhambatan atau pendorong yang ada di dalam masyarakat.
B. Teori Asuransi Syariah 1. Pengertian Asuransi Syariah Secara terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkuangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaa yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.16 Asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melaui investasi dalam bentuk aset dan/ Tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud
16
Ade Arthesa dan Endia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 234.
24
adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.17 Para ahli fiqih terkini, seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah adalah seabagai at-ta’awuni (asuransi yang bersifat tolongmenolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakkit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain.18 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari asuransi syariah itu sendiri adalah usaha saling tolong menolong antara sesama peserta asuransi dimana peserta asuransi menghibahkan preminya kedalam tabarru found ke perusahaan asuransi yang diberi amanah untuk mengelolanya, atas jasanya itu mendapatkan fee dari pihak peserta dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah dan untuk tujuan komersil menggunakan akad tijarah (mudharabah atau mudharabah musytarakah) 2. Jenis dan Manfaat Asuransi Syariah a. Jenis/Macam-Macam Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis, yaitu: 17
Himpuanan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), edisi kedua, h.129-140. 18 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), H. 19.
25
1) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk takaful keluarga meliputi: takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful khairat keluarga. 2) Takaful Umum (Asuransi Kerugian) adalah bentuk asurannsi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi: Takaful kendaraan bermotor,
Takaful
kebakaran,
Takaful
kecelakaan
diri,
Takaful
pengangkutan laut, dan takaful rekayasa/Engineering, dll. b. Manfaat Asuransi Syariah 19 Mengikuti program asuransi memberikan manfaat yang luas, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, maupun Negara. Berikut ini beberapa manfaat mengikuti program asuransi (materi training konsultan asuransi takaful keluarga,1997) 1. Bagi pribadi dan keluarga diantaranya adalah mendidik untuk hidup berhemat, mendidik untuk berpandangan jauh ke hari depan dan berencara, mendidik berdisiplin dan tertib mengatur keuangan, mendidik pribadi-pribadi untuk mencintai keuangan, menanamkan kasih sayang 19
Khoiril Anwar,,.h.15-16.
26
terhadap sesama, menghilangkan rasa was-was terhadap kerugian akibat terjadinya
kejadian-kejadian
yang
tidak
diharapkan
datangnnya,
memberikan ketentraman hati bagi seluruh anggota keluarga, mencegah kesengsaraan bagi janda dan yatim piatu, menjamin keberhasilan pendidikan anak-anak, memberikan penghasilan keluarga secara regular, menyediakan pensiun sendiri dihari tua, membentuk warisan bagi keluarga di masa mendatang, mendidik sikap berani, cermat, dan melatih mental baja, memberi nilai kepada diri sendiri secara pasti, mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan keuangan, dan memberikan rasa pasti bagi masa depan seseorang. 2. Bagi Masyarakat diantaranya adalah mendidik masyarakat untuk bergotong royong, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malakukan derma secara teratur, membantu sesama dalam masalah finansial, mencegah
terjadinya
keterbelakangan
menghindarkan kemiskinan dan keuangan
secara
cermat,
bagi
generasi
penerus,
kemelaratan, mendidik pengaturan
memberikan
sumber
penghasilan
bagi
masyarakat, mendidik pola berpikir jangka panjang, mendidik masyarakat untuk beramal, dan menanamkan keteladanan bagi masyarakat. 3. Bagi dunia usaha diantaranya adalah merangsang tumbuhnya tanggung jawab majikan terhadap karyawan, menumbuhkan kepercayaan kreditur, menanamkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, merangsang
27
produktivitas kerja, merupakan langkah efisiensi, menjamin stabilitas usaha, menghindarkan kepailitan dan kebangkrutan usaha 4. Bagi Negara dan bangsa diantaranya adalah menjadi sumber mobilitas dana untuk pembangunan, memberikan kesempatan kerja dan mencegah pengangguran, menekan inflasi dan memberikan kestabilan moneter, meningkatkan income per kapita, menumbuhkan dunia industri, merupakan alat penghasilan, menjadi salah satu sumber pemasukan pajak, meningkatkan kecerdasan masyarakat dan generasi yang akan datang, dan menghindarkan keterbelakangan bangsa. 3. Prinsip Operasional Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya gharar, maisir, dan riba. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.20 Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur gharar, maisir, dan riba.
20
Wirdyaningsih dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 207.
28
a. Gharar21 Bentuk
akad
syariah
yang
melandasi
penutupan
polis.
Secara
konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas apa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan akad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin dimana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep Asuransi Syariah, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan tabarru’ atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep Asuransi Syariah diambil
21
Muhammad Syafi’I Antonio. Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia. (Jakarta; Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), h. 148.
29
dari dana tabarru’ yang merupakan kumpulan dana sedekah yang diberikan oleh para peserta. b. Maisir (gambling) Artinya ada salah satu pihak yang untung tapi di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapat apa-apa termasuk premi yang disetornya. Dalam konsep Asuransi Syariah, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan kedalam dana tabarru’. c. Riba (urusy) Riba tercermin dalam cara asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep Asuransi Syariah dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan musyarakah.
C. Teori Agen (al-Wakil) 1. Pengertian Agen Asuransi Istilah pemasar, agen, atau pun field underwriting antara asuransi syariah dan asuransi konvensional tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama menawarkan program asuransi kepada masyarakat. Pada perusahaan asuransi syariah, para
30
agen tidak semata hanya menawarkan program asuransi kepada masyarakat, tetapi juga membawa misi syariah sebagai implementasi ajaran jihad yang diagungkan Islam, yaitu jihad dalam bidang ekonomi (al-jihadu fil iqtishodi).22 Jihad yang dimaksudkan diatas berupa ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam, antara lain menjunjung tinggi sifat kejujuran, Amanah, Fathanah, dan tidak mengandung gharar, Riba, maisyir, Risywah, Zhulum atau yang tidak sesuai dengan ketentuan agama islam. Agen atau broker dikenal dalam hukum Islam sebagai al-wakil. Kata alwakil terdapat dalam al-Qu’an sebanyak duapuluh empat kali. Misalnya Allah SWT berfirman: Tiada Tuhan (yang disembah) melainkan Dia. Maka ambillah dia sebagai pelindung.23 Nabi Muhammad SAW juga mengangkat Hakim bin kiram sebagai wakil yang bertugas membeli unta untuk kurban. Dalam kesempataan yang lain, Rasul SAW mengangkat Amir bin Aum sebagai wakil pernikahan antara ibunya dan Nabi Muhammad SAW. Al-Murginani berpendapat bahwa sah hukumnya bagi seseorang yang menunjuk seorang wakil untuk dirinya. Disini, penunjukan wakil dibatasi oleh,
22
Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Widasarana Indonesia, 2007), h. 103. 23 Al-Qur’an, surah al-Muzammil, 73:9
31
diantaranya, pelaku sebuah kewajiban yang terjadi karena akad jual beli atau bentuk lain dari perihal perniagaan.24 Dalam bisnis asuransi, seringkali sebutan seorang penjual produk asuransi pada
umumnya
adalah
Agent
Executive,
Financial
Consultant,
Agen
Respresentative, Consultant, Agen. Sedangkan sebutan yang sudah memasyarakat adalah agen, sehingga disetiap lembaga seperti dikantor pemasaran asuransi ataupun ditingkat asosiasi asuransi terdapat Divisi keagenan atau komisi keagenan.25 Ketika anda berminat membeli sebuah produk asuransi, selain menghubungi broker, anda juga bisa meminta bantuan agen asuransi. Mereka biasanya akan sangat senang membantu anda. Agen asuransi adalah perpanjangan tangan perusahaan asuransi, yang bertugas untuk menjual produk perusahaan tersebut. Sebelum anda meminta agen mulai menjelaskan, sebaiknya tanyakan identitas dan lisensi kualifikasi yang dimiliki sang agen, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk agen asuransi jiwa atau Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk agen asuransi umum.26 Menurut Buku Pintar Ekonomi Syariah Insurance-agen adalah setiap orang yang menawarkan asuransi atau membantu menempatkan risiko-risiko, menyerahkan polis, atau menagih premi atas nama sebuah perusahaan asuransi. 24
Mohd Ma’sum Billah, Kontektualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern: Tinjauan Hukum dan Praktek, ahli bahasa Dr. Suparto,(Multazam Mitra Prima, 2010), h.95-96. 25 Ketut Sendra, Paduan Sukses Menjual Asuransi, (Jakarta, PPM, 2002), h. 5. 26 Freddy Pieloor, Benahi Cara Hidup Raih Kekayaan dan Kesejahteraan, (Jakarta: Elex Media Komputido, 2004) H. 213.
32
Tindakan-tindakan agen itu hanya mengikat perusahaan sejauh ditentukan dalam kontrak atau diberi kuasa. Mereka tidak dapat mengikat perusahaan dengan suatu pernyataan yang bertentangan dengan pasal-pasal aplikasi atau polis. Agen-agen tidak dapat dilimpahkan hak-hak atau kekuasaan mereka kecuali kalau dikuasakan secara tegas. Dalam banyak Negara bagian, para solicitor asuransi dianggap sebagai agen perusahaan asuransi dan bukan agen dari isi tertanggung.27 Menurut UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10 menyebutkan agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.28 Sedangkan menurut M Wahyu Prihantoro agen adalah orang yang dipercaya oleh perusahaan asuransi dan dipercaya pula oleh masyarakat, yang bertugas mencari dan mendapatkan calon-calon pemegang polis dengan memberikan penerangan tentang pentingnya jaminan hari tua, perlindungan untuk keluarga dan orang lain yang ada kepentingan asuransi.29 Dapat disimpulkan dari pengertian agen asuransi itu sendiri adalah seseorang dan atau berbadan hukum yang di beri wewenang oleh perusahaan untuk memasarkan produk asuransi, dimana agen sebagai wakil dari perusahaan untuk melayani dan membantu peserta asuransi dalam kepentingan pemegang polis asuransi. 27
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) H. 106. 28 UU No. 2 tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian. 29 M. Wahyu Prihantoro, Manajemen Pemasaran Jasa dan Tata Usaha Asuransi, (Yogyakarta: kanisius, 2001), h.6.
33
Dalam melakukan pemasaran produk asuransi, kita mengenal sistem keagenan (Ordinary agency system atau agency distribution system). Karena, setiap organisasi sebuah perusahaan akan menempatkan aspek pemasaran atau sering disebut agen asuransi dalam mendukung kelancaran jalannya operasional perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan semacam asuransi akan selalu menempatkan bidang pemasaran sebagai tulang punggung penopang kinerja perusahaan. Dalam sebuah struktur perusahaan asuransi divisi pemasaran/keagenan merupakan satu divisi tersendiri disamping divisi-divisi lainnya, yang mempunyai fungsi sebagai agen yang memperkenalkan dan menjual produk asuransi kepada calaon nasabah.30 2. Peranan Agen Asuransi 31 Agen memainkan peranan penting didalam transaksi-transaksi komersial, khususnya dalam perusahaan modern. Dari pandangan hukum, agen dianggap memiliki karakteristrik pribadi yang dapat mengadakan transaksi atas namanya sendiri. Masyarakat pelaku usaha, atau bahkan individu sekalipun, seringkali beranggapan lebih mudah apabila bertransaksi melalui pihak perantara. Dengan demikian, banyak transaksi komersial sehari-hari yang dilakukan melalui pihak perantara (agen) yang dalam hal ini bertindak dalam lingkup kewenangan yang
30
AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisi Historis, teoritis dan Praktis, (Jakarta: kencana Press, 2004), h. 47. 31 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), h. 68.
34
diberikan kepadanya, baik secara tegas maupun tersirat. Pihak yang bertindak atas nama pihak lainnya disebut agen dan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh agen akan mengikat pihak principal, yaitu pihak yang untuk siapa agen bertindak. Principal akan terikat oleh tindakan agen tersebut dan dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi principal kepada pihak ketiga yang berurusan dengan agennya. Dengan demikian, hukum keagenan dapat memperluas pribadi hukum dari suatu individu (principal). Dalam praktik perusahaan perasuransian sering kali, bahkan sebagian besar memasarkan produknya menggunakan jasa keagenan. 3. Fungsi Agen Asuransi32 Peranan penting yang melekat pada agen sebagai perusahaan pialang asuransi merupakan rangkaian dari beberapa fungsi seperti: a. Melakukan identifikasi jenis-jenis potensi risiko yang melekat pada kegiatan nasabah. b. Melakukan analisis atas setiap potensi risiko yang ada guna menentukan kemngkinan kerugian yang mungkin akan diderita nasabah yang disebabkan oleh risiko tersebut. c. Memberikan saran perihal manajemen risiko metode untuk menangani risiko secara efisien dan efektif dengan menggunakan alternatif-alternatif yang tersedia. Hal ini meliputi pengembalian keputusan untuk menghindari risiko, menahan risiko, atau memindahkan risiko. 32
Tuti Rastuti,,.h. 68-69.
35
d. Membantu nasabah memilih perusahaan asuransi yang tepat, termasuk melakukan negosiasi sehubungan dengan penentu kondisi dan persyaratan polis asuransi yang terbaik dengan premi asuransi yang kompetitif dan wajar. e. Membantu nasabah didalam penyelesaian klaim, sesuai dengan luas jaminan yang telah diperjanjikan di dalam polis secara optimal dan cepat. 4. Tanggung Jawab Agen Asuransi33 Setiap orang yang ingin menikmati hal-hal seperti diatas pelu lebih dulu berjuang dengan kerja keras. Mereka yang berani menghadapi tantangan dan kesulitan serta mampu memenuhi tanggung jawab layak mendapatkan aneka kenikmatan itu. Harus diakui bahwa tanggung jawab agen asuransi memang tidak kecil. Tanggung jawab agen asuransi yang terpenting adalah a. Tanggung jawab agen asuransi pada diri sendiri ditunjukkan dengan kesedian
untuk
berkesinambungan
mengembangkan untuk
diri
memperbarui
dan
belajar
kompetensi
diri
secara bidang
keahliannya. b. Tanggung jawab agen asuransi pada perusahaan ditunjukan dengan penguasaan produk serta regulasi yang mengaturnya, sehingga terhindar dari tuntutan hukum maupun timbulnya citra buruk akibat kesalahan agen.
33
Sugeng widodo, Mindset Sukses Agen Asuransi; Cara Cerdas Sukses, Kaya, dan Terpuji, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) cet ke-3, h. 8-9.
36
Agen asuransi juga bertanggung jawab pada tugas dan target yang disepakati bersama dengan perusahaan. c. Tanggung jawab agen asuransi pada pemegang polis ditunjukkan dengan menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan pemegang polis, sehingga apabila terjadi masalah terkait dengan polisnya, agen asuransi dapat membantu untuk mencarikan solusi. Perlu diingat bahwa uang bukanlah satu-satunya alasan bagi agen asuransi profesional ketika memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang polis. Misi sosial dan nilai-nilai spiritual bisa menjadi alasan bagi agen asuransi dalam bekerja. d. Tanggung jawab agen asuransi pada masyarakat ditunjukan dengan memberikan penjelasan yang benar tentang produk maupun hak dan kewajiban
pemegang
polis.
Intinya,
dalam
menjalankan
tugas
profesionalnya di masyarakat, agen asuransi harus berijak pada regulasi intern perusahaan maupun regulasi dalam industri asuransi, termasuk kode etik yang berlaku dalam profesinya. 5. Kemampuan dan Keterampilan Agen Asuransi34 Jenis produk asuransi syariah terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kerugian dimana masing-masing jenis tersebut memiliki karakteristrik yang sangat berbeda. Untuk menjual masing-masing produk tersebut dibutuhkan agenagen yang memiliki kemampuan yang berbeda untuk memahami masing-masing sifat produk tersebut. 34
Abdullah Amrin,,.h. 71.
37
Kemampuan dan keterampilan masing-masing agen untuk kedua produk tersebut berbeda di mana untuk agen asuransi syariah jiwa harus memiliki kecakapan sebagai berikut: a. Pemahaman atas produk b. Kecakapan untuk merekrut agen-agen baru c. Memelihara, membina, dan mengembangkan agen Sementara itu, keterampilan atau kecakapan yang harus dimiliki oleh agen asuransi syaatau kecakapan yag harus dimiliki oleh agen asuransi syariah kerugian adalah sebagai berikut: a. Mampu memahami secara detail atas produk; b. Memiliki kemampuan sebagai underwriter c. Kemampuan presentasi dan melakukan lobi bisnis d. Dapat membentuk jaringan bisnis. 6. Sistem Penjualan Pada Asuransi Kerugian35 Nasabah atau peserta asuransi memandang bahwa agen asuransi kerugian mempunyai kemampuan tidak hanya sebagai penjual tetapi lebih kepada seorang underwriter, sehingga agen asuransi kerugian dituntut untuk memiliki kemampuan dibidang underwriter adalah seperti berikut: a. Mampu mambantu memberikan analisa dan memutuskan rate yang tepat untuk para nasabahnya. b. Mampu mencarikan beberapa alternatif yang tepat back up reasuransi 35
Abdullah Amrin,. h. 73.
38
c. Membuat dan melakukan akseptasi sesuai dengan otoritas yang diberikan kepadanya. 7. Kemampuan yang Harus dimikiki Agen36 Perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh pemasar/agen asuransi kerugian dengan jiwa terdapat didalam beberapa hal, diantaranya adalah a. Pengetahuan akan produk b. Keterampilan dan kemampuan lobi c. Penampilan d. Jaringan bisnis 8. Pola Kerja Agen37 Bagi peusahaan yang menggunakan jalur distribusi melalui penjualan langsung (direct selling) penjualan langsung maka peranan agen menjadi faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilan penjualan. Maka, untuk itu setiap agen harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang mencakup hal-hal sebagi berikut. a. Pengetahuan tentang profil prusahaan b. Pengetahuan produk c. Teori pemasaran d. Pemantapan aqidah dan akhlaq
36
Abdullah Amrin,. h. 73. Abdullah Amrin,. h. 97.
37
39
Selesai mendapatkan pendidikan, seorang agen diberi pelatihan bagaiman tahapan-tahapan melakukan penjualan dengan cara berinteraksi langsung ke calon
nasabah, tetapi tetap dibawah pengawasan agen senior.
Adapun tahap tersebut adalah prospecting, pendekatan, pencarian fakta, presentasi produk, dan penutupan (closing).
D. Teori Komisi (fee). 1. Pengertian Komisi Pengertian komisi sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komisi berarti imbalan atau uang persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang telah diberikan. Dalam kamus istilah perbankan, Asuransi dan pasar modal yang disebut komisi atau commission adalah sejumlah uang yang diberikan kepada agen/petugas dinas luar sebagai imbalan atas hasil penjualannya.38 Pengertian komisi menurut M. Wahyu Prihantoro adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen/broker atau perusahaan asuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung. 39
38
Masyarakat Keuangan Indonesia, Kamus Istilah Perbankkan, Keuangan, Asuransi dan pasar modal: plus Undang-Undang Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal, (Change Books, 2015), h. 342. 39 M. Wahyu Prihantoro, Manajemen Pemasaran Jasa dan Tata Usaha Asuransi, (Yogyakarta: kanisius, 2001), h.56.
40
Sehubung dengan pengertian komisi dari berbagai sumber dan literatur yang merupakan jenis dari sistem intensif. Dimana dalam hal intensif sendiri adalah merupakan bagian dari sebuah sistem kompensasi. Melayu S.P Hasibuan mendefinisikan kompensasi sebagai pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.40 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komisi merupakan suatu bentuk balas jasa atau kompensasi yang berhak agen atau broker terima sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan asuransi peserta. Apabila fungsi pemasaran sudah baik maka pemasaran produk tidak akan bertumpu pada broker/agen yang akan menekan biaya komisi. Menurut Sondang P. Siagian41, pada dasarnya ada dua bentuk sistem komisi, yaitu: 1. Para karyawan memperoleh gaji pokok, tetapi penghasilannya dapat bertambah dengan bonus yang diterimanya karena keberhasilan melakukan tugas. 2. Karyawan memperoleh penghasilan semata-mata berupa komisi. Cara kedua ini paling sering diterapkan bagi tenaga-tenaga penjual diperusahaanperusahaan tertentu seperti asuransi, kendaraaan bermotor, dan real estate.
40
Melayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia; Dasar Dan Kunci Keberhasilan, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), h. 133. 41 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 268.
41
Sebagaimana dikutip oleh Jusuf Irianto, menurut Long (1998), pemberian komisi merupakan cara yang paling sederhana dan menarik. Sistem ini secara mudah menghitung kompensasi berdasarkan prosentase penjualan. Agen (tenaga penjual) menerima penghasilan atas dasar perhitungan prosentase dari beberapa keuntungan kotor perusahaan yang diperoleh dari hasil penjualan yang telah dilakukan. Semakin tinggi hasil penjualan semakin tinggi komisi untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa jumlah komisi yang diterima merefleksikan kinerja agen secara eksak.42 Program kompensasi harus ditetapkan berdasarkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan Undang-Undang Perburuhan yang berlaku. Namun untuk saat ini semua lembaga keuangan Bank dan Non Bank termasuk asuransi harus melapor serta mematuhi Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independent Negara dalam hal mengatur, mengawasi dan melindungi para pihak yang berkepentingan. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang diberikan merangsang gairah karyawan untuk bekerja lebih giat. a. Asas adil Adil bukan berarti kompensasi yang diberikan kepada setiap karyawan besarnya adalah sama. Namun kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan besarannya diisesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko
42
A. Usmara (ed), Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Amara Books, 2008), h. 239.
42
pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Maka dapat disimpulkan dalam pengertian adil ini, jadi bukan berarti setiap karyawan itu mendapatkan kompensasi yang sama besarnya. Demikian dengan, adanya asas adil ini akan tercipta suasana atau kondisi kerja yang baik, disiplin, loyalitas, motivasi tinggi dan stabilisasi karyawan akan lebih baik dan kondusif dalam bersaing. b. Asas layak Kompensasi yang diberikan kepada karyawan harus bisa memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya kompensasi disdasarkan atas batas upah minimum dan eksternal konsistensi yang berlaku.43 Komisi agen asuransi pada umumnya bersal dari loading, yaitu biaya operasional asuransi yang dibebankan dari premi peserta asuransi. 44 Sistem kompensasi/imbalan atau pemberian remunerasi/fee kepada agen yang berhasil melakukan penutupan hanya untuk tahun pertama. Jika pembayaran premi dilakukan secara bulanan, agen akan menerima remunerasi selama 12 kali, dan jika premi dibayar secara triwulanan, agen akan menerima remunerasi dua kali
43 44
Malayu S.P Hasibuan, h. 138. Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 92.
43
dan jika premi dibayar setahun sekali, agen akan menerima remunerasi hanya sekali.45 Dalam teori komisi menurut penulis belum banyak literatur atau referensi yang menjelaskan secara khusus dan detail mengenai komisi serta pengukuran (indicator) besarannya. Penulis memahami bahwa komisi merupakan alternatif lain dari sistem kompensasi yang lebih dikenal dengan sebutan gaji.
E. Lembaga Otoritas Jasa keuangan. 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan UndangUndang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran negaara republik Indonesia Nomor 523. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No 21 Tahun 2011,menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. 2. Tujuan dan Asas-asas Otoritas Jasa Keuagan Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan disektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; (b) serta mampu 45
Khoiril Anwar,. h.115.
44
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) Dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.46 Otoritas jasa keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntablitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuanga melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:47 a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
46
TIM kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI, Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian kadmik, h .29. 47 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 113.
45
c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan; e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan; f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam
setiap
tindakan
dan
keputusan
yang
diambil
dalam
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 3. Tinjauan Peraturan Pembatasan komisi Tenaga Pemasar Asuransi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /PMK.010/2007 pada Bab III tentang biaya akuisisi dan komisi Pasal 4 ayat : 1. Komisi hanya dapat dibayarkan kepada atau dikutip oleh perusahaan pialang suransi atau agen asuransi
46
2. Perusahaan asuransi umum dapat membebankan biaya akuisisi selain komisi dalam bentuk pemberian diskon, bonus, hadiah, atau manfaat lain kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, pemegang polis, atau pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan perolehan bisnis. 3. Besarnya pembebanan biaya akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam rangka perolehan bisnis, seara kumulatif tidak boleh melebihi 25% dari premi bruto. Namun pada praktiknya pada industri asuransi di Indonesia masih saja ada pihak-pihak yang tidak setuju dan tidak menaati peraturan tersebut. Oleh karena itu pada saaat ini yang mempunyai peran dan wewenang besar di lembaga keuangan Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturannya yang berdasarkan pada PMK No 74 /PMK.010/2007. berkitan dengan pemberian biaya akuisisi dan komisi tenaga pemasar asuransi yang mana pada peraturannya semua saluran distribusi baik agen, pialang, bank, maupun lembaga pembiayaan atau multifinance berhak mengambil komisi sesuai dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Tertuang dalam Surat Edaran SE No: SE-06/D.05/2013 tentang penetapan tarif premi dan biaya akuisisi pada risiko khusus banjir untuk lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2014. Pada Bab III Biaya akuisisi yang berisi yaitu : a. Perusahaan asuransi umum hanya dapat memberikan komisi kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, bank dan perusahaan pembiayaan yang berhubungan dengan perolehan bisnis.
47
b. Biaya akuisisi yang diperkenankan hanya dalam bentuk komisi dan imbalan jasa (fee) c. Perusahaan asuransi umum dapat memberikan biaya akuisisi dengan ketentuan sebagai berikut : c.1. Pada lini asuransi harta benda, Besarnya biaya akuisisi secara kumulatif tidak boleh melebihi 15% (lima belas per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi umum. c.2.Pada lini asuransi kendaraan bermotor, besarnya biaya akuisisi secara kumulatif tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi umum.
48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian. Berdasarkan judul dalam penelitian ini yakni “Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi Tenaga Pemasar Asuransi Umum Oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Bintang Tbk, unit syariah. Maka peneliti ini bertujuan untuk mengkaji Respon agen dilihat dari segi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan konatif (kecenderungan bertindak) terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai standarisasi komisi. Adapun pedoman penulisan skripsi yang ditulis oleh peneliti berdasarkan mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.
B. Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif48 adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas
48
Faradila Fazriahafti, “Respon Nasabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BMT Kayu Manis Jakarta Timur,” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. 18.
49
suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel.49 Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survey50, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sehingga penelitian ini mengangkat keadaan, variabel atau fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang serta menjelaskan fenomena sosial tersebut melalui pengukuran objektif yang berupa angka-angka dari data yang sudah terkumpul melalui kuesioner atau angket. kemudian dianalisis dengan sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan untuk memperoleh kesimpulan.
C. Sumber Data Penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu: a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.51 Sumber data yang diambil oleh penulis pada data primer menggunakan data yang di peroleh langsung dari responden yaitu agen asuransi umum di PT Asuransi Bintang Tbk, Unit Syariah dalam bentuk menggunakan kuesioner atau angket.
49
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 38. 50 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 3. 51 M.Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 3, Ed. 1, h.122.
50
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.52 Sumber data yang dimaksud terdiri dari buku-buku, media internet, brosur-brosur dan sumber sumber lainnya yang berkaitan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori53
D. Teknik Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan fakta-fakta dari sumber yang ada dan mencari keterangan secara faktual, adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode survey. Guna memperoleh informasi mengenai respon agen terhadap standarisasi komis tenaga pemasar
asuransi
umum,
berikut
metode
survey
yang
digunakan
untuk
mengumpulkan data yaitu: 1. Metode Angket (Kuesioner) Kuesioner atau bisa juga disebut angket, dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada para responden untuk dijawab.54 Kemudian angket tersebut disebar kepada ressponden yaitu agen asuransi bintang dan setelah selesai dikembalikan ke pada peneliti. Hasil
52
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), cet. 1, h.19. 53 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian; lengkap, praktis, dan mudah dipahami, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.74. 54 V. Wiratna Sujarweni,,.h. 75.
51
kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian.55 2. Riset Kepustakaan (library Research) Pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel berita, jurnal, media internet dan sumber kepustakaan lain yang sesuai dengan relevansinya dengan pembahasan ini. Serta membaca, memahami dan menganalisa dari sumber-sumber tersebut untuk mencari landasan pemikiran dalam memecahkan masalah penelitian.
E. Operasional Variabel Penelitian. Variabel adalah sebuah fenomena (yang berubah-ubah) dengan demikian maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa di alam ini yang tidak dapat disebut variable, tinggal tergantung bagaimana kualitas variabelnya, yaitu bagaimana bentuk variasi fenomena tersebut.56 Pada penelitian ini penulis mencoba menggunakan dua variabel yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, yaitu : 1. Variabel Bebas (Independent variabel) adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang menjadi variabel bebas untuk penelitian ini adalah latar belakang agen dilihat dari tingkat pendapatan dan masa kerja.
55
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,,. h. 175. M. Burhan Bungin,,.h. 59-60.
56
52
2. Variabel Terikat (dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain (variabel bebas). Dalam penelitian ini adalah respon dari segi kognitif, afektif dan konatif. Variabel dependen ini menggunakan skala likert memiliki tingkatan penilaian pada pernyataan mengenai Respon Agen Dilihat dari segi Kognitif, afektif dan konatif. Penelitian ini merujuk pada lima alternatif jawaban, berikut pemberian bobot penilaian : Sangat Setuju (SS)
=5
Setuju (S)
=4
Ragu-Ragu (RR)
=3
Tidak Setuju (TS)
=2
Sangat Tidak Setuju (STS)
=1
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Konsep
Variabel
Dimensi
Indikator
Variabel
Status
Pendapatan
Indepen
Responden
Masa kerja
den
(X) 1.Pengeta Keberadaan Respon
huan
Variabel
(Y)
(Kognitif)
Depend
(Jalaludin
en
Rakhmat, 2004)
standarisasi
komisi
tenaga
pemasar asuransi umum di perlukan bagi agen. Hadirnya
standarisasi
komisi
yang
di
berlakukan sangat menarik. Otoritas
Jasa
Keuangan
sudah
cukup
menyosialisasikan aturan standarisasi komisi.
53
Memahami secara benar isi dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Standarisasi komisi. Porsi atau persentase komisi sudah sesuai dengan perkembangan komisi dari produk asuransi umum. Setuju standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi juga diberlakukan untuk lembaga finanance (multifinance dan banca insurance) 2. Sikap Mendukung penuh kebijakan OJK dalam (Afektif)
pembatasan
komisi
untuk
menertibkan
industri asuransi yang sehat. Standarisai komisi yang ditetapkan sudah layak: sesuai dengan kebutuhan dasar. Standarisasi komisi yang ditetapkan saat ini sudah layak; sesuai dengan kondisi ekonomi. Standarisasi komisi yang ditetapkan sudah layak; sesuai dengan penetapan besarnya komisi didasarkan atas batas upah minimum. Standarisasi Komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan resiko kerja agen. Standarisasi Komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan beban kerja agen asuransi. Standarisasi Komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerja agen asuransi Besar
atau
kecilnya
pemberian
komisi
disesuaikan dengan perkembangan premi. 3.Kecende Standarisasi rungan
memberikan
komisi dampak
yang positif
ditetapkan untuk
54
Bertindak
meningkatkan kualitas kerja saya.
(Konatif) Standarisasi memberikan
komisi
yang
dampak
ditetapkan
negatif
untuk
meningkatkan kualitas kerja saya. Motivasi
saya
dalam
bekerja
menjadi
berkurang. Semangat kerja saya untuk mendapatkan peserta asuransi menjadi berkurang. Agar agen selalu berusaha mengedepankan prioritas pada sisi kualitas pelayanan. Membuat agen dalam bekerjanya untuk lebih baik dan profesional. Tidak dapat memberikan discount kepada calon peserta asuransi. Menjadi tantangan baru bagi agen untuk menyeimbangkan
kepuasan
dengan
kinerjanya. Tidak ada pengaruhnya dengan prestasi kerja saya sebelum maupun sesudah POJK ini diterapkan. Sesuai atau sebanding dengan hasil kerja yang saya lakukan.
F. Teknik Pengambilan Sampel a. Populasi berasal dari bahasa inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat popular yakni untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran
55
penelitian.57 Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah agen yang berada di Asuransi Bintang Tbk. dengan jumlah populasi berjumlah 30 responden yaitu agen. b. Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. 58 Kemudian untuk mengetahui berapa sample untuk penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atu penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.59 Dikarenakan agen asuransi umum berbeda dengan asuransi jiwa yang mana perkembangannya jauh lebih pesat, oleh sebab itu maka di ambillah sampel dari populasi yang relatif kecil yaitu seluruh agen asuransi bintang yang berjumlah 30 orang.
G. Pengujian Instrumen Data Penelitian Penggunaan angket sebagai alat pengumpulan data mempunyai pertimbanganpertimbangan tertentu, maka item pertanyaan dalam angket tersebut harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang baik. Berikut penjelasan uji validitas dan reliabilitas yang digunakan oleh peneliti :
57
Sofyan Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 144. 58 Juliansyah Noor,,. h.145. 59 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 68.
56
1. Uji Validitas Uji Validitas bertujuan untuk melihat ketepatan instrument pengukur dalam penelitian.60 Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukan apa yang seharusnya diukur.61 Dalam pengujian ini untuk mengetahui keakuratan pertanyaan pada kuesioner, maka dilakukan dengan melihat korelasi skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Dimana validitas ini untuk mengukur apakah bulir-bulir pertanyaan dalam kuesioner atau instrument penelitian yang dibuat oleh peneliti sudah benar-benar dapat mengukur sejauh mana yang hendak akan diukur. Dengan kata lain, apabila kuesioner itu dikatakan valid dengan demikian berarti kuesioner tersebut dapat memperoleh data yang tepat atau sesuai dari yang akan diteliti. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakkan dengan cara melihat ketepatan antara butir pertanyaan melalui IBM Statistic Package For Sosial Science (SPSS) Versi 21 yang mana antara uji validitas dan reliabilitas secara bersamaan dengan uji validitas melalui scale reliability dan perlakuan terhadap butir gugur. Hal tersebut ditunjukan dengan melihat nilai pada corrected itemtotal correlation pada setiap butir pertanyaan yang totalnya > 0.2 dan semua r adalah positif, penggunaan patokan tersebut menyatakan bahwa butir valid dapat
60
Nur Indrianto, Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 182. 61 Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 57.
57
dilihat pada beberapa rujukan kriteria empirik yang telah dirangkum oleh Prof. Dali S. Naga (2008:65).62 2. Uji Reliabilitas Reliabilitas artinya adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tiinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpecaya (reliable). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument pengukuran yang baik.63 Tabel 3. 2 Kaidah Reabilitas Guilfor64 Koefisien
Kriteria
< 0.2
Tidak Reliabel
0.2 - 0.39
Kurang Reliabel
0.4 - 0.59
Cuukup Reliabel
0.6 - 0.79
Reliabel
>0.8
Sangat Reliabel
Apabila hasil suatu penelitian dinyatakan reliabel, jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik Alpha cronbac yang paling umum dapat digunakan karena koefisien ini menggambarkan variasi dari item-item baik untuk format benar/salah ataupun bukan, shingga koefisien Alpha Cronbach merupakan koefisien yang paling umum untuk
62
Muhammad Nisfiannor, Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial, (Jakarta; salemba Humanika, 2009), h. 229-230. 63 Ety Rochaety, dkk.., h. 49-50. 64 Diana Kurniawati, “Hubungan Persepsi Masyarakat Terhadap Pajak Dengan Pengambilan Keputusan untuk Membayar atau Menghindari Pajak,” Skripsi S1 Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 62.
58
mengevaluasi internal consistency65. Sehingga batasan reliabilitasnya adalah koefisien alpha yang mendekati 1 – sangat baik, yang berada diatas > 0.8 – baik, yang berada di dibawah < 0,6 – tidak reliable.
H. Metode Analisis Data 1. Chi square (Kai-Kuadrat-x2) Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan Chi-square karena data yang diasajikan menggunakan data nominal dan ordinal. Chi-Kuadrat adalah teknik analisis statistik untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara proporsi (dan atau probabilitas) subjek atau objek penelitiaan yang datanya telah terkatagorikan. Salah satu fungsi dari chi-square adalah uji kecocokan (goodness of fit). Dalam uji kecocokan dibandingkan antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi harapan/teoritis. Apakah frekuensi hasil observasi menyimpang atau tidak dari frekuensi yang diharapkan. Tes signifikansi yang digunakan tetap menggunakan tabel kritik Chi-kuadrat, dengan derajat kebebasan (db) sama dengan jumlah kolom dikurangi satu dikalikan dengan jumlah baris dikurangi satu (K-1.B-1). Adapun formulasi rumusanan dasar untuk chi-quadrat adalah sebagai berikut: 66
65
Diana Kurniawati,,. h. 55. Bambang Soepeno, Statistik Terapan; Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 101. 66
59
∑
Keterangan : X2 : Chi kuadrat fo : Fekuensi hasil observasi dari sampel penelitian fe : Frekuensi yang diharapkan pada populasi penelitian Analisis chi-square menggunakan IBM SPSS 21 dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dasar Pengambilan Keputusannya, sebagai berikut : a) Membandingkan X2 hitung dengan X2 tabel, dengan dengan taraf signifikan 5% dan kriteria uji, yaitu :67 H0 : Tidak adanya hubungan respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan pendapatan dan masa kerja. H1 : Adanya hubungan respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan pendapatan dan masa kerja. Jika nilai X2 hitung > X2 tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai X2 hitung < X2 tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. b) Membandingkan nilai Asymp. Sig.(p) dengan taraf signifikan 5%, yaitu :68 H0 : Tidak adanya hubungan respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan pendapatan dan masa kerja. 67
Duwi Priyatno, Seri CD Software Olah Data Statistik Dengan Program PSPP, (Yogyakarta: Media Kom, 2013), h.158. 68 Muhammad Nisfiannor,,. h. 191.
60
H1 : Adanya hubungan respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan pendapatan dan masa kerja. Jika Probabilitas > 0,05, Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika Probabilitas < 0,05, Maka H0 ditolak dan H1 diterima.
I. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi Bintang Tbk. 1. Sejaran Perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk adalah salah satu perusahaan aasuransi umum yang tertua diindonesia, yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1955 oleh mantan pejuang kemerdekaan 1945 yaitu: Soedarpo Sastrosatomo, Idham, Wibowo, Pang Lay Kim, Ali Budiardjo, Roestam Moenaf, J.R. Koesman dan Ismet. Meski kompetisi semakin ketat dan dampak globalisasi telah memasuki semua sektor usaha. PT Asuransi Bintang Tbk tetap memantapkan kehadirannya dalam pasar asuransi dan merayakan hari jadinya yang ke 56 pada tahun 2010. Dengan terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta system dan prosedurnya, PT Asuransi Bintang Tbk terus tumbuh dan berkembang dalam kurung waktu lebih dari 5 dasawarsa. Para
pendiri
PT
Asuransi
BintangTbk
telah
menegakkan
dan
mengembangkan budaya perusahaan yang berlandaskan tata kelola yang efektif. Menjadikan PT Asuransi Bintang Tbk terus tumbuh dan berkembang dalam kurun waktu lebih dari 5 dasawarsa.
61
Para pendiri PT Asuransi Bintang Tbk telah menegakkan dan mengembangkan budaya perusahaan yang berlandaskan tata kelola yang efektif, menjadikan PT Asuransi Bintang Tbk perusahaan yang terus berkembang dan memberikan manfaat yang berimbang kepada seluruh stakeholders dan pelayanan kepada masyarakat. Menjelang akhir 2006 PT Asuransi Bintang Tbk melakukan penawaran umum terbatas yang pertama untuk memperoleh tambahan modal guna meningkatkan kapasitas untuk menahan risiko, dan mulai memasuki bisnis asuransi yang berbasis syariah tahun 2007. PT Asuransi Bintang Tbk terus memperkokoh diri melalui fokus pada pelayanan dan peningkatan infrastruktur perusahaan,. Mencermati kondisi pasar asuransi umum sekarang dan pada masa yang akan datang, PT Asuransi Bintang Tbk menetapkan visinya yang baru yaitu penyedia solusi asuransi yang terkemuka dalam profitabilitas melalui kemampua beradaptasi, berkreasi dan teknologi. Akad wakalah Bil Ujrah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Risk Sharing. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah/peserta kepada perusahaan asuransi (Risk Transfer), tetapi dibagi atau dipikul bersama diantara pra nasabah/peserta. Dalam konteks asuransi syariah perusahaan asuransi bukan lagi sebagai penanggung suatu risio dan nasabah sebagai tertanggung. Perusahaan asuransi
62
adalah sebagai pengelola (operator) dan nasabah sebagai peserta (Participant(s)) masing-masing peserta pada hakekaknya mengikatkan dirinya / bergabung pada peserta lain yang memiliki risiko sejenis, di mana para peserta tersebut bersepakat untuk memberikan donasi yang sebanding dengan risiko yang dimilikinya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh anggota yang bergabung dalam kelompok yang mengalami musibah. Karena tidak adanya kompetensi atau keahlian para peserta dalam mengelola sendiri kegiatan pengelolaan risiko, baik seleksi risiko, pengumpulan donasi dan investasi agar dana donasi bisa berkembang, melakukan adjustment kerugian dan pembayaran klaim dan sebagainya, maka diperlukan tenaga ahli yang kompeten di bidang pengelolaan risiko, sehingga dapat tercapai tujuan dengan baik. Di sinilah peran perusahaan asuransi sebagai pengelola risiko dibutuhkan. Atas perannya tersebut pengelola sudah selayaknya memperoleh upah. Bagaimana upah itu diberikan dan berapa besarnya, tergantung pada akad yang digunakan antara para peserta dan pengelola. Dalam konteks syariah ini, terdapat 2 akad, pertama akad diantara para peserta dan kedua, akad antara para peserta dengan pengelola. Akad antar para peserta adalah akad yang bersifat tabarru, yaitu akad yang tidak bertujuan komersial, tetapi semata-mata untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Para peserta tidak mengharapkan imbalan dari kontribusi yang dibayarkan melainkan sebagai hibah dari peserta yang akan diempatkan dalam suatu wadah yang disebut dana tolong menlong (kumpulan donasi para peserta)
63
yang juga dikenal sebagai sebagai dana tabarru. Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi), adalah akad dimana peserta mengikatkan diri dengan pengelola untuk mewakili para peserta dalam segala hal yang brkaitan dengan pengelolaan risiko. Dalam hal satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan maka dikenallah akad wakalah. Oleh karena perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha , maka dalam konteks ia sebagai wakil dari para peserta, pengelola akan meminta sejumlah upah (ujrah) atas tugas yang diserahkan kepadanya. Sehingga akad yang digunakan bukanlah wakalah murni yang bersifat tabarru, melainkan wakalah bil ujrah. Yang menjadi dasar hukum asuransi syariah dengan akad wakalah bil ujrah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Keluar surat rekomendasi dari DSN MUI dengan No. U-245/DSNMUI/IX/200 tanggal 6 Ramadhan 1427 H/ 24 September 2006. Dewan Syariah Nasional MUI dpat memberikan rekomendasi atas pendirian unit syariah dan menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Asuransi Bintang Tbk, sebagai berikut : a. Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, SE, MPA, (Ketua) b. DR. KH. A. Munif Suratmaputra, MA, (Anggota) c. Amin Musa, SE, (Anggota)
64
Keluar salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Tentang pemberian ijin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah No.KEP-025/KM.10/2007 tertanggal 19 Februari 2007. 2. Visi dan Misi Visi: Penyedia solusi asuransi yang termuka dalam profitabilitas melalui kemampuan beradaptasi, berkreasi dan teknologi. Misi: Memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui solusi underwriting yang kreatif dan biaya administrasi yang rendah mengoptimalkan kemajuan teknologi yang tersedia untuk mengembangkan usaha. 3. Produk-Produk Asuransi Bintang Tbk. PT Asuransi Binatang Tbk-Unit Syariah memiliki 5 produk asuransi yaitu sebagai berikut : 1. Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo) Asuransi pengangkutan (Marine Cargo) adalah produk asuransi dari asuransi bintang untuk mempercepat penerbitan asuransi marine cargo dari mana dan kapanpun. 2. Asuransi Kebakaran (Property) Asuransi kebakaran oleh Asuransi Bintang ini memberikan proteksi terhadap bangunan apakah berupa rumah, hotel, kantor atau bangunan lainnya terhadap risiko kerugian finansial akibat kebakaran, jatuh pesawat, ledakan, petir, dan asap. 3. Asuuransi kendaraan Bermotor (Motor Vehicle)
65
Asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggungan kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor, dan menjamin dua macam risiko, yaitu (kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan tanggungan gugat), yaitu tanggung jawab hukum tertanggung kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor. 4. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan (Accident and Healty) Asuransi kecelakaan dan kesehatan dari Asuransi Bintang memberikan proteksi terhadap seseorang yang mendapatkan kerugian keuangan karena kecelakaan yang dialami karena luka badan atau kematian, dengan catatan objek pertanggungan adalah mereka yang berusia 5 hingga 60 tahun. 5. Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian, uang dalam pengangkutan, uang dalam penyimpanan, kecurangan dan sebagainya.
66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Karakteristik Profil Responden Sampel responden dalam penelitian ini merupakan populasi dari para agen yang berada di asuransi bintang, tbk unit syariah. Maka dengan ini peneliti menentukan sampel dengan tehknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dimana jumlah populasi relatif kecil dari populasi agen Asuransi Bintang hanya berjumlah 30 orang saja, maka semua populasi agen digunakan sebagai sampel. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer. Dimana data primer didapat dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada para agen atau responden sebanyak 30 responden dari agen asuransi bintang. Penyebaran kuesioner dimulai pada bulai mei 2015 kurang lebih selama 1 bulan. Dari 30 kuesioner yang disebar kepada responden, yang dikembalikan yaitu 100% atau seluruhnya dikembalikan kepada peneliti. Berdasarkan Pada karakteristik responden penelitian ini peneliti mencoba membagi beberapa karakteristik responden diantaranya yaitu: usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan pendidikan responden. Uraian lengkap untuk karakteristik responden dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
67
Gambar 4. 1 Usia Responden
Sumber : Diolah dari data SPSS. Pada data diatas menunjukan bahwa gambaran umum usia seluruh responden yang mana usia tertinggi pada kisaran 51-60 tahun yang berjumlah sebanyak 4 orang atau 13.3% dan agen yang berusia kisaran 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 3.3%. Namun pada jumlah responden yang peneliti survey bahwa agen yang rata-rata berusia 20-30 tahun dan telah di jelaskan pada gambar diatas bahwa usia 20-30 tahun berjumlah 15 orang atau 50% dan jumlah usia 3140 tahun berjumlah 10 orang atau 33.3%. berdasarkan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa usia responden 20-30 tahun lebih dominan dibandingkan dengan jumlah responden pada kategori lainnya, hal ini menunjukan bahwa responden tersebut tergolong dalam masa usia produktif yang sudah bekerja sebagai agen di asuransi bintang dan mempunyai semangat serta motivasi yang masih bagus untuk meningkatkan prospek kepada calon peserta asuransi.
68
Gambar 4. 2 Jenis Kelamin
Sumber : Diolah dari data SPSS. Pada gambar 4.2 menunjukan bahwa 30 orang atau 100% responden yaitu agen asuransi bintang didominasi oleh jenis kelamin pria sebanyak 22 orang atau 73% dan sisanya sebanyak 8 orang atau 27% responden berjenis kelamin wanita. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan menjadi seorang agen lebih diminati oleh kaum pria ketimbang wanita.
69
Gambar 4. 3 Status Pernikahan
Sumber : Diolah dari data SPSS. Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa status pernikahan yang dimiliki oleh responden atau agen, didominasi oleh agen yang sudah menikah sebanyak 22 orang atau sebesar 73%, agen yang belum atau tidak menikah sebanyak 7 orang atau sebesar 23%, dan sisanya agen yang bercerai sebanyak 1 orang atau sebesar 4%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang sudah menikah memiliki pandangan kedepan untuk menambah penghasilannya dengan cara bergabung sebagai tenaga pemasar atau agen asuransi.
70
Gambar 4.4 Pendidikan Responden
Sumber : Diolah dari data SPSS. Pada gambar 4.4 menunjukan bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir adalah pendidikan <SMA/MA sebanyak 5 orang atau 17%, Diploma sebanyak 4 orang atau 13.3%, dan Sarjan sebanyak 21 orang atau 70%. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang memiliki pendidikan terakhir pada tingkat Sarjana sebanyak 21 orang dan pekerjaan sebagai agen didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana.
B. Deskriptif Jawaban Responden Pertanyaan Screening. Berdasarkan pada pertanyaan screening responden dalam penelitian ini, maka peneliti
memberikan pertanyaan sekitar 5 pertanyaan yang berkaitan
dengan agen asuransi. Berikut adalah hasil dari jawaban pertanyaan screening, uraian lengkap untuk screening responden dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
71
Gambar 4. 5 Awal Agen Mengetahui Peraturan OJK
Sumber : Diolah dari data SPSS. Pada hasil output diatas menunjukan bahwa mayoritas responden atau agen mengetahui dan mengenal peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standarisasi komisi pertama kali adalah melalui informasi yang paling dominan yaitu didapat dari Perusahaan asuransi itu sendiri yaitu sebesar 26 orang atau 86.7%. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Bintang Tbk. Berarti senantiasa memberikan informasi yang baik kepada para pekerja terutama dalam pembahasan ini yaitu agen asuransi bintang.
72
Gambar 4. 6 Pemerintah Perlu Mengatur Masalah Standarisasi Komisi
Sumber : Diolah dari data SPSS. Pada hasil output diatas menunjukan bahwa responden yang menyatakan pemerintah perlu mengatur masalah standarisasi komisi adalah dari jawaban sangat tidak perlu sebanyak 1 orang atau 3.3%, jawaban tidak perlu sebanyak 2 orang atau 6.7%, jawaban kurang perlu sebanyak 6 orang atau 20%, jawaban perlu sebanyak 16 orang atau 53.3%, dan jawaban sangat perlu sebanyak 5 orang atau 16.7%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas agen yang menjadi responden penelitian ini menjawab Perlu pemerintah dalam hal mengatur masalah standarisasi komisi dengan jawaban sebanyak 16 orang atau persentase sebesar 53.3%.
73
Gambar 4. 7 Pemerintah Cukup Memberikan Perlindungan Hukum Hak Tenaga Pemasar Asuransi Umum
Sumber : Diolah dari data SPSS. Hasil output diatas menunjukkan bahwa responden yang menyatakan pemerintah cukup memberikan perlindungan hukum hak tenaga pemasar asuransi umum adalah dari jawaban sangat tidak melindungi sebanyak 6 orang atau 20%, jawaban tidak melindungi sebanyak 4 orang atau
13.3%, jawaban kurang
melindungi sebanyak 8 orang atau 26.7%, jawaban melindungi sebanyak 10 orang atau 33.3%, dan jawaban sangat melindungi sebanyak 2 oarang atau 6.7%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas agen yang menjadi responden penelitian ini menjawab Melindungi dalam perlindungan hukum hak tenaga pemasar asuransi umum dengan jawaban sebanyak 10 orang atau persentase sebesar 33.3%.
74
Gambar 4. 8 Faktor Tujuan Paling Utama Dalam Memasarkan Produk
Sumber : Diolah dari data SPSS. Hasil output diatas menunjukkan bahwa responden yang menyatakan faktor yang menjadi tujuan paling utama dalam memasarkan produk asuransi adalah jawaban dari aspek kebutuhan peserta sebanyak 6 orang atau 20%, jawaban aspek komisi dari premi terbesar sebanyak 13 orang atau 43.3%, jawaban dari aspek target perusahaan sebanyak 8 orang atau 26.7%, dan jawaban dari aspek tolong menolong sebanyak 3 orang atau 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas agen yang menjadi responden penelitian ini menjawab Aspek Komisi dari Premi Terbesar dalam faktor yang menjadi tujuan paling utama dalam memasarkan produk asuransi dengan jawaban sebanyak 13 orang atau persentase sebesar 43.3%.
75
Gambar 4. 9 Besar atau Kecilnya Komisi Agen yang Mempertimbangkan Saya Menjadi Agen
Sumber : Diolah dari data SPSS. Hasil output diatas menunjukkan bahwa responden yang menyatakan dari pertanyaan besar atau kecilnya komisi aspek yang mempertimbangkan saya menjadi agen di Asuransi Bintang tbk adalah dari jawaban tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6.7%, jawaban kurang setuju sebanyak 1 orang atau 33.3%, jawaban setuju sebanyak 24 orang atau 80% dan jawaban sangat setuju sebanyak 3 orang atau 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas agen yang menjadi responden penelitian ini menjawab Setuju dalam besar atau kecilnya komisi merupakan aspek yang mempertimbangkan saya menjadi agen diperusahaan ini dengan jawaban sebanyak 24 orang atau tpersentase sebesar 80%.
76
C. Uji Instrumen Penelitian Penggunaan
angket
sebagai
alat
pengumpulan
data
mempunyai
pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka item pertanyaan dalam angket tersebut harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang baik. Berikut penjelasan uji validitas dan reliabilitas yang digunakan oleh peneliti : 1. Uji Validitas Uji Validitas bertujuan untuk melihat ketepatan instrument pengukur dalam penelitian.69 Dimana validitas ini untuk mengukur apakah bulir-bulir pertanyaan dalam kuesioner atau instrument penelitian yang dibuat oleh peneliti sudah benar-benar dapat mengukur sejauh mana yang hendak akan diukur. Dengan kata lain, apabila kuesioner itu dikatakan valid dengan demikian berarti kuesioner tersebut dapat memperoleh data yang tepat atau sesuai dari yang akan diteliti. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara melihat koetepatan antara butir pertanyaan melalui IBM SPSS Versi 21 yang mana antara uji validitas dan reliabilitas secara bersamaan dengan uji validitas melalui scale reliability dan perlakuan terhadap butir gugur. Pengujian signifikan untuk melihat bahwa butir valid atau tidak valid digunakan patokan 0,2. Apabila angka korelasi yang terdapat pada kolom Corrected Item-Total Correlation berada dibawah 0,2
69
Nur Indrianto, Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 182.
77
atau bertanda negatif (-), maka dinyatakan tidak valid (gugur). Sebaliknya bila angka korelasinya di atas 0,2 maka dinyatakan valid. Dengan demikian rujukan kriteria untuk menentukan valid atau tidaknya item pertanyaan terhadap patokan tersebut dilihat pada beberapa rujukan kriteria empirik yang dirangkum oleh Prof. Dali S. Naga (2008:65). Pada tabel dibawah ini memperlihatkan hasil output dari hasil statistik menggunkana program IBM Statistic Package For Sosial Science (SPSS) Versi 21. Hasil dari olahan tersebut menunjukan bahwa semua item pertanyaan yang menyangkut variabel Dependen yaitu Respon dari segi kognitif, Afektif dan Konatif. Uraian lengkap hasil uji validitas untuk masing-masing variabel penelitian dirangkum pada tabel berikut ini : Tabel 4. 1 Uji Validitas Variabel Dependen (Kognitif, Afektif & Konatif) Nomor
Corrected Item-Total
Tolak Ukur (>0.2 dan
Item
Correlation
positif)
P1
.712
>0.2
Valid
P2
.854
>0.2
Valid
P3
.445
>0.2
Valid
P4
.297
>0.2
Valid
P5
.747
>0.2
Valid
P6
.799
>0.2
Valid
P7
-.754
>0.2
Tidak Valid
P8
-.071
>0,2
Tidak Valid
P9
.712
>0.2
Valid
P10
.798
>0.2
Valid
Kesimpulan
78
P11
.808
>0.2
Valid
P12
.754
>0.2
Valid
P13
.842
>0.2
Valid
P14
.771
>0.2
Valid
P15
.756
>0.2
Valid
P16
.298
>0.2
Valid
P17
.843
>0.2
Valid
P18
.381
>0.2
Valid
P19
.878
>0.2
Valid
P20
.843
>0.2
Valid
P21
-.031
>0.2
Tidak Valid
P22
.386
>0.2
Valid
P23
.732
>0.2
Valid
P24
.289
>0.2
Valid
P25
.586
>0.2
Valid
P26
.429
>0.2
Valid
P27
.475
>0.2
Valid
P28
-.270
>0.2
Tidak Valid
Sumber : Diolah dari data SPSS. Dimana dari hasil tabel diatas menunjukan bahwa dari 28 item pernyataan terdapat ada yang tidak valid. Oleh karena itu peneliti membuang pertanyaan yang tidak valid tersebut. Pada pernyataan no 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dari segi kognitif dinyatakan valid semua, pernyataan no 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dari segi Afektif terdapat pernyataan yang tidak valid 2 terdiri dari pernyataan no 7 dan 8, selanjutnya pernyataan no 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28
79
dari segi konatif terdapat pertanyaan yang tidak valid 2 terdiri dari no 21 dan 28. Sehingga dapat diperoleh 24 item pernyataan yang valid dalam penelitian ini. 2. Uji Reliabilitas Reliabilitas artinya adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tiinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpecaya (reliable). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument pengukuran yang baik. Uji realibilitas dapat dilakukan setelah mendapatkan item-item pertanyaan dari kuesioner yang valid. Pengujian dalam penelitian ini, menggunakan teknik Cronbach Alpha. Sebagai bahan batasan reliabilitasnya menggunakan item koefisien alpha yang mendekati 1 – sangat baik, yang berada diatas > 0.8 – baik, yang berada di dibawah < 0,6 – tidak reliable. Hasil perhitungan reliabilitas dengan metode Cronbach Alpha yaitu diperoleh sebesar 0,952 didapat dari 24 item pertanyaan yang valid. Hasil perolehan relibilitas ini menunjukkan bahwa alat ukur sangat baik atau reliabel karena nilai yang didapat hampir mendekati angka 1. Tampilan hasil perhitungan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS 21 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
80
Tabel 4. 2 Hasil Uji Reabilitas Reliability Statistics Cronbach's
N of
Alpha
Items
.952
24
D. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian. 1. Deskriptif
Gambaran
Variabel
Dependen
(X)
Latar
Belakang
Responden. Gambar 4. 10 Pendapatan Responden
Sumber : Diolah dari data SPSS. Pada hasil output menunjukan bahwa responden yang memiliki rata-rata penghasilan atau pendapatan per bulan adalah pendapatan
81
sebanyak 1 orang atau 3.3%, pendapatan Rp.2.000.000-3.999.999 sebanyak 6 orang atau 20%, pendapatan Rp.4.000.000-5.999.999 sebanyak 7 orang atau 23.3%, pendapatan Rp.6.000.000-7.999.999 sebanyak 6 orang atau 20%, pendapatan Rp.8.000.000-9.999.999 sebanyak 3 orang atau 10%, pendapatan Rp.10.000.000-11.999.999 sebanyak 3 orang atau 10% dan pendapatan >Rp.12.000.000 sebanyak 4 orang atau 13.3%. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki pendapatan atau penghasilan per bulan sekitar Rp.4.000.000-5.999.999 sebanyak 7 orang. Gambar 4. 11 Masa Kerja Responden
Sumber : Diolah dari data SPSS. Pada hasil output menunjukan bahwa responden yang bekerja sebagai agen memiliki masa kerja adalah 1-10 tahun sebanyak 23 orang atau 76.7%, 1120 tahun sebanyak 6 orang atau 20%, dan >30 tahun sebanyak 1 orang atau 3.3%.
82
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang bekerja sebagai agen asuransi memiliki masa kerja 1-10 tahun sebanyak 23%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan agen mengetahui dan merasakan porsi komisi, sebelum diberlakukannya aturan standarisasi komisi.
2. Deskripsi Gambaran Variabel Independen (Y) Respon Agen Dilihat Dari Segi Kognitif, Afektif dan Konatif. Dari hasil penelitian ini, maka diperoleh respon yang berdasarkan dari segi kognitif (pengetahuan atau pemahaman), Afektif (perasaan, emosi atau sikap), dan Konatif (kecenderungan bertindak) berikut pemaparannya sebagai berikut :
Tabel 4. 3 Respon Agen Dilihat Dari Segi Kognitif No 1
2
3
Pernyataan Keberadaan standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum di perlukan bagi agen. Hadirnya standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum yang di berlakukan oleh otoritas jasa keuangan sangat menarik. Pihak Otoritas Jasa Keuangan sudah cukup menyosialisasikan persoalan aturan standarisasi komisi.
STS
TS
RR
S
SS
Skor
Rangking
2
5
1
13
9
112
1
6
1
3
19
1
98
4
2
8
5
15
0
93
5
83
4
5
6
Saya memahami secara benar isi dari peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pembatasan komisi pada lini usaha asuransi umum. Porsi atau persentase komisi yang ditetapkan, sudah sesuai dengan perkembangan komisi dari produk asuransi umum. Saya setuju standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi juga diberlakukan untuk lembaga finanance (multifinance dan banca insurance dll)
2
0
7
20
1
110
2
6
0
7
9
8
103
3
4
3
2
18
3
103
3
Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan bahwa yang mendapatkan rangking pertama pada item pernyataan diatas dari segi kognitif ini yaitu pemahaman atau pengetahuan agen mengenai standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan tersebut dengan pernyataan pada no 1, yang mana keberadaan standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum di perlukan bagi agen. Oleh sebab itu dijadikan landasan pemahaman agen bahwa setiap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mempunyai sisi positif untuk lebih mengedepankan industri asuransi yang maju dan sehat. Jadi, dengan hadirnya standarisasi komisi ini diharapkan untuk bisa lebih melindungi para customer yaitu peserta asuransi yang mempunyai peranan penting untuk keberhasilan perkembangan dunia asuransi itu sendiri dan lebih
84
mengedepankan pada sisi kualitas pelayanan dari perusahaan asuransi di Indonesia. Dimana, pada saat ini asuransi umum sudah di perketat oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan kini saatnya perusahaan asuransi bersaing bukan dari sisi tarif (non-price competition). Tetapi, saaatnya perusahaan asuransi harus mampu menunjukan service level terbaik bagi tertanggungnya. Kini asuransi harus mampu bahwa kesehatan keuangan yang dipublikasikan, benar-benar mampu memuaskan ekspektasi tertanggung ketika terjadi klaim, bukan sekedar laporan keuangan berisikan angka-angka yang tidak ada gunanya.70
Tabel 4. 4 Respon Agen Dilihat Dari Segi Afektif No
7
8
9
Pernyataan STS Mendukung penuh kebijakan OJK dalam pembatasan komisi tenaga pemasar asuransi umum untuk 2 menertibakan industri asuransi yang sehat. Standarisai komisi yang ditetapkan sudah layak: sesuai dengan 4 kebutuhan dasar. Standarisasi komisi yang ditetapkan saat ini sudah layak; sesuai dengan kondisi ekonomi.
70
4
TS
RR
S
SS
Skor
Rangking
3
1
19
5
112
1
3
10
10
3
95
3
3
9
13
1
94
4
Erwin Noekman, Aturan OJK tentang tariff premi dan biaya akuisisi asuransi, artikel diakses pada tanggal 31 maret 2015 dari http://erwin-noekman.com/2014/01/11/aturan-ojk-tentangtarif-premi-dan-biaya-akuisisi-asuransi-1/
85
10
11
12
13
14
Standarisasi komisi yang ditetapkan sudah layak; sesuai dengan penetapan besarnya komisi didasarkan atas batas upah minimum. Standarisasi komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan resiko kerja agen. Standarisasi komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan beban kerja agen asuransi. Standarisasi komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerja agen asuransi Besar atau kecilnya pemberian komisi disesuaikan dengan perkembangan premi.
4
15
10
11
0
88
7
2
7
9
12
0
91
6
3
7
10
9
1
88
7
3
7
6
12
2
93
5
2
5
4
19
0
100
2
Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan bahwa yang mendapatkan rangking pertama pada item pernyataan dari segi Afektif yaitu no 7 dengan pernyataan mendukung penuh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan melalui Standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum untuk menertibkan industri asuransi yang sehat. Responden menyatakan setuju dari jawaban tersebut menjelaskan bahwa standarisasi komisi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini didukung penuh oleh para agen asuransi bintang tbk, untuk menertibkan industri asuransi yang lebih baik lagi, transparan dan sehat. Sedangkan di no 14 dengan pernyataan besar atau kecilnya pemberian komisi disesuaikan dengan perkembangan premi kebayakan agen memilih setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar agen bersikap memahami dengan
86
adanya pembatasan premi otomatis akan berdampak kepada pembatasan komisi yang diterima untuk tenaga pemasar asuransi. Sehingga mereka menyadari adanya standarisasi komisi untuk menertibkan industri asuransi yang sehat, oleh karena itu sikap agen mendukung penuh peraturaan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Tabel 4. 5 Respon Agen Dilihat Dari Konatif No
15
Pernyataan Standarisasi komisi yang ditetapkan memberikan dampak positif bagi saya untuk meningkatkan kualitas kerja saya.
STS TS
RR
S
SS
Skor
Rangking
3
3
6
17
1
100
6
16
Standarisasi komisi yang ditetapkan memberikan dampak negatif bagi saya untuk meningkatkan kualitas kerja saya.
6
7
12
5
0
76
9
17
Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan motivasi saya dalam bekerja menjadi berkurang.
7
1
6
15
1
92
8
18
Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, semangat kerja saya untuk mendapatkan peserta asuransi menjadi berkurang.
4
4
1
20
1
100
6
87
19
Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, agar agen selalu berusaha mengedepankan prioritas pada sisi kualitas pelayanan.
2
0
6
19
3
113
1
20
Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, membuat agen dalam bekerjanya untuk lebih baik dan profesional.
3
1
4
20
2
107
2
0
9
4
14
3
101
5
0
5
4
21
0
106
3
0
8
4
15
3
103
4
2
7
6
15
0
94
7
21
22
23
24
Adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, saya tidak dapat memberikn discount kepada calon peserta asuransi. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, menjadi tantangan baru bagi agen untuk menyeimbangkan kepuasan dengan kinerjanya. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, tidak ada pengaruhnya dengan prestasi kerja saya sebelum maupun sesudah POJK ini diterapkan. Standarisasi komisi yang ditetapkan sesuai atau sebanding dengan hasil kerja yang saya lakukan.
Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan bahwa yang mendapatkan rangking pertama pada item pernyataan diatas dari segi konatif ini yaitu no 19 dengan pernyataan dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh
88
Otoritas Jasa Keuangan, agar agen selalu berusaha mengedepankan prioritas pada sisi kualitas pelayanan. Dimana agen menilai dengan hadirnya standarisasi komisi yang ditetapkan serta dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan, agar mereka lebih memprioritas-kan kualitas pelayanan yang baik demi tercapainya kepuasan peserta asuransi dalam memilih asuransi yang benar-benar melihat kebutuhan dari peserta asuransi itu sendiri. Disamping itu pada pernyataan no 17 dan 18 adalah dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan motivasi dan semangat agen dalam bekerja menjadi berkurang. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas agen menjawab setuju, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi dan semangat agen berkurang dalam bekerja. Dikarenakan sebelum adanya peraturan standarisasi agen bisa mendapatkan uang dan emas apabila mencapai target penjualan. Setelah adanya peraturan standarisasi pihak perusahaan hanya bisa memberikan uang (tergantung dari produksi dan pembayaraan premi) sebagai reward untuk agen yang mencapai target penjualan.71
71
Wawancara pribadi dengan widiastuti, Account Executive , Jakarta, 31 mei 2015.
89
E. Hasil Dan Pembahasan Analisis Chi Square. 1. Pengujian Hipotesis Pertama. Analisis data untuk menguji hipotesis kedua menggunakan uji Chi Square Hasil analisis data untuk menguji hipotesis pertama pada tabel 4.6 Tabel 4. 6 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Pendapatan dengan Respon Agen Chi-Square Tests Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
Pearson Chi-Square
16.508a
12
.169
Likelihood Ratio
18.316
12
.106
.521
1
.471
Linear-by-Linear Association N of Valid Cases
30
a. 21 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.
H0 : Tidak adanya hubungan respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan pendapatan. H1 : Adanya hubungan respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan pendapatan. Berdasarkan hasil pengujian dengan chi square (x2) tersebut diperoleh nilai chi Square hitung sebesar 16,508, dengan df = 12 dan x2 tabel taraf signifikan 0,05 atau 5%, maka didapat nilai chi square tabel sebesar 21,026. Jadi x2 hitung < dari x2 tabel (16,508 < 21,026), maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan tingkat pendapatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menyatakan responden dengan
90
pendapatan Rp.4.000.000-5.999.999 memiliki jawaban rata-rata setuju dengan tanggapan terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum di PT Asuransi Bintang, Tbk. Menyingkapi hal ini peneliti beranggapan bahwa tingkat pendapatan
Rp.4.000.000-5.999.999.
yang
diterima
responden
sudah
mencerminkan respon yang baik terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dimana berdasarkan wawancara dengan salah satu manager Asuransi Bintang tbk yaitu bahwa sebelum adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan memberikan porsi komisi untuk agen sebelum adanya standarisasi komisi yaitu pada tahun 2011 sebesar ±20% dan tahun 2012 sebesar ±25% dan pihak perusahaan tidak memberikan komisi melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum aturan tersebut diterapkan.72 Peraturan standarisasi komisi mulai efektif di terapkan di perusahaan Asuransi Bintang Tbk, sekitar bulan maret pada tahun 2014.73 Sehingga kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan pendapatan komisi agen yang diterima setelah adanya standarisasi komisi. Dimana porsi komisi yang diberikan oleh perusahaan tidak melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
72
Wawancara pribadi dengan Ibu Kariyem, manager underwriting, Jakarta, 13 mei 2015. Wawancara pribadi dengan Ibu widiastuti, Account Executive , Jakarta, 13 mei 2015.
73
91
2. Pengujian Hipotesis Kedua. Analisis data untuk menguji hipotesis ketiga menggunakan uji Chi Square Hasil analisis data untuk menguji hipotesis pertama pada tabel 4.7 Tabel 4. 7 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Masa Kerja Dengan Respon Agen Chi-Square Tests
Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases
Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
10.966a
4
.027
9.963
4
.041
1.591
1
.207
30
a. 8 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.
H0 : Tidak adanya hubungan respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan masa kerja. H1 : Adanya hubungan respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan masa kerja. Berdasarkan hasil pengujian dengan chi square (x2) tersebut diperoleh nilai chi Square hitung sebesar 10,966, dengan df = 4, sedangkan x2 tabel taraf signifikan 0,05 atau 5%, maka didapat nilai chi square tabel sebesar 9,488. Jadi x2 hitung > dari x2 tabel (10,966 > 9,488), maka H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan masa kerja. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menyatakan responden dengan masa kerja 110 tahun memiliki jawaban rata-rata setuju terhadap respon standarisasi komisi
92
tenaga pemasar asuransi umum di PT Asuransi Bintang, Tbk. Menyingkapi hal ini peneliti beranggapan bahwa semakin lama masa kerja seorang agen maka agen tersebut mengetahui dan merasakan porsi komisi yang diberikan sebagai seorang pemasar, baik sebelum dan sesudah adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh OJK. Demikian lama-nya agen bekerja di Asuransi Bintang, Tbk Unit Syariah dapat mengetahui serta merasakan dari porsi komisi yang sudah diberikan oleh perusahaan tidak melebihi dari apa yang sudah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebelum adanya aturan tersebut. Maka berhubungan langsung dengan tanggapan dari agen, dikarenakan akan mempengaruhi respon agen terhadap standarisasi komisi apakah mereka menerima atau menolak akan hadirnya peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK tentunya dengan kondisi yang berbeda.
94
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil dari penelitian data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta analisis yang dilakukan mengenai respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Bintang Tbk Unit Syariah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Dilihat dari respon pada segi kognitif, afektif dan konatif terhadap standarisasi komisi mempunyai presentase cukup baik bagi agen. Dimana pada segi kognitif respon agen terhadap standarisasi komisi mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang baik mengenai standarisasi komisi berdasarkan dari pemahaman mereka tentang keberadaan standarisasi komisi diperlukan bagi agen untuk menertibakan industri asuransi yang lebih transparan, maju dan sehat. Pada segi afektif respon agen terhadap satndarisasi komisi mempunyai sikap yang baik berdasarkan dari pernyataan agen mendukung penuh kebijakan OJK dalam pembatasan komisi tenaga pemasar asuransi umum untuk menertibakan industri asuransi yang sehat, transparan dan lebih baik lagi. Sedangkan dari segi konatif respon agen terhadap standarisasi komisi mempunyai kecenderungan bertindak cukup baik berdasarkan dari pernyataan dengan adanya standarisasi komisi ini agar agen selalu berusaha
95
mengedepankan prioritas pada sisi kualitas pelayanan. Berarti mereka menerima akan hadirnya standarisasi komisi untuk memajukan industri asuransi yang sehat, akan tetapi disamping kecenderungan bertindak mereka menyatakan setuju pada pernyataan motivasi dan semangat bekerja mereka berkurang pada item pertanyaan 17 dan 18. Maka penulis beranggapan sesuai dengan informasi yang didapat dari wawancara dengan Account Executive yaitu ibu widia bahwa sebelum adanya peraturan standarisasi komisi perusahaan memberikan reward kepada agen yang berhasil mencapai target penjualan diberikan berupa uang dan emas (tergantung dari produksi dan pembayaraan premi), kemudian setelah adanya standarisasi reward tersebut hanya berupa uang. Sehingga kemungkinan motivasi dan semangat bekerja agen menjadi berkurang dikarenakan adanya pengurangan reward yang hanya berupa uang. 1. Berdasarkan hasil uji chi square untuk hipotesis yang pertama, maka dapat diketahui tidak ada hubungan antara respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan tingkat pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari x2 hitung < dari x2 tabel (16,508 < 21,026), maka H0 diterima. 2. Berdasarkan hasil uji chi square untuk hipotesis yang kedua, maka dapat diketahui ada hubungan antara respon agen terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum berdasarkan masa kerja hal ini dapat dilihat dari x2 hitung > dari x2 tabel (10,966 > 9,488), maka H1 diterima.
96
B. Saran-Saran Berdasarkan hasil dari kesimpulan serta pembahasan di bab sebelumnya yang di peroleh dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk tahap selanjutnya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan lebih menertibkan industri asuransi agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan, tetapi dilihat berdasarkan atas kesesuaian antara peraturan yang ditetapkan dengan harapan dari subjek atau objek yang diatur. Jadi, adanya feed back antara kedua belah pihak untuk mencapai industri asuransi yang benar-benar diharapkan bagi semua yang berkaitan. 2. Diharapkan bagi agen asuransi dalam menjalankan kerjanya lebih mengedepankan kualitas pelayanan yang baik demi tercapainya kepuasan peserta dan meningkatkan profit bagi perusahaan asuransi umum. 3. Hendaknya perusahaan mencari alternatif pemberian reward kepada agen dalam mencapai target penjualan, agar mereka termotivasi dan semangat dalam bekerja menjadi meningkat setelah adanya standarisasi komisi. 4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan lebih mengkaji lagi respon terhadap standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi dengan sampel yang lebih banyak dari keseluruhan tenaga pemasar asuransi umum diantaranya adalah broker atau pialang, leasing, bancainsurance dan multifinance. Agar mendapatkan kesimpulan respon yang lebih akurat pada setiap masing-masing tenaga pemasar asuransi.
97
DAFTAR PUSTAKA
AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia). “Konferensi Pers AAUI : Semester 1 tahun 2014 Premi Nasional Industri Asuransi Umum tumbuh 21%”. Artikel diakses pada tanggal 19 Januari 2015 dari http://aaui.or.id/index.php/newsevent/news/104-konferensi-pers-aaui-semester-1-tahun-2014-premi-nasionalindustri-asuransi-umum-tumbuh-21. Al-Qur’an, surah al-Muzammil, 73: 9. Ali, AM Hasan. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisi Historis, teoritis dan Praktis. Jakarta: kencana Press, 2004. Amri, Saepul. “Pengaruh komisi terhadap produktivitas kerja agen asuransi jiwa syariah (studi kasus di rudential syariah cabang semarang)”. Skripsi S1 jurusan ekonomi islam fakultas syariah dan ekonomi islam institute agama islam negeri walisongo semarang, 2013. Amrin, Abdullah. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah : Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional. Jakarta :Elex Media Komputindo, 2011. Amrin, Abdullah . Strategi Pemasaran Asuransi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Widasarana Indonesia, 2007. Anwar, Khoiril. Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat. Solo: Tiga Serangkai, 2007. Arthesa, Ade dan Endia Handiman. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: Indeks, 2006. Billah, Mohd Ma’sum. Kontektualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern: Tinjauan Hukum dan Praktek. Ahli bahasa Dr. Suparto. Multazam Mitra Prima, 2010. Bungin, M.Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2008. Bungin, M. burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: kencana, 2005. Chaplin, J.P. Kamus lengkap psikologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Darmawi, Herman. Manajemen Asuransi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
98
Echils, M. John dan Shadily Hasan. Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 2003. Fazriahafti, Faradila. “Respon Nasabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BMT Kayu Manis Jakarta Timur”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2013. Hasan, Iqbal. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004. Hasibuan, Melayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia; Dasar Dan Kunci Keberhasilan. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994. Himpuanan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: PT Intermasa, 2003. Indrianto, Nur. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE, 2002. Kurniawati, Diana. “Hubungan Persepsi Masyarakat Terhadap Pajak Dengan Pengambilan Keputusan untuk Membayar atau Menghindari Pajak”. Skripsi S1 Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2006. Kusuma, Dewi Rachmat. “OJK Bakal Beri Sanksi Perusahaan Asuransi Yang Beri Komisi Tinggi”. Artikel diakses pada 31 februari 2015 dari http://finance.detik.com/read/2014/01/28/134053/2480563/5/. Marifanisa, Amelia Darmania. “Respon Nasabah terhadap pembiayaan murabahah BMT Fath IKMI Ciputa”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012. Masyarakat Keuangan Indonesia. Kamus Istilah Perbankkan, Keuangan, Asuransi dan pasar modal: plus Undang-Undang Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal. Change Books, 2015. Mustofa, Agus. Menuai Bencana, serial Tasawwuf Modern. Surabaya: Padma Press, 2007. Nisa. “Yuk, Berkenalan dengan asuransi syariah bareng sun life syariah”. Artikel diakses pada tanggal 1 maret 2015 dari http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/09/08/yuk-berkenalan-denganasuransi-syariah-bareng-sun-life-syariah-677861.html.
99
Nisfiannor, Muhammad. Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial. Jakarta: salemba Humanika, 2009.
Noekman, Erwin. “Aturan OJK tentang tarif premi dan biaya akuisisi asuransi”. Artikel diakses pada tanggal 31 maret 2015 dari http://erwinnoekman.com/2014/01/11/aturan-ojk-tentang-tarif-premi-dan-biaya-akuisisiasuransi-1/. Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta : Kencana, 2012. Pieloor, Fredd. Benahi Cara Hidup Raih Kekayaan dan Kesejahteraan. Jakarta: Elex Media Komputido, 2004. PPJM. “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah”. Jakarta: UIN Syahid, 2012. Prihantoro, Muhammad Wahyu. Manajemen Pemasaran Jasa dan Tata Usaha Asuransi. Yogyakarta: kanisius, 2001. Priyatno, Duwi. Seri CD Software Olah Data Statistik Dengan Program PSPP. Yogyakarta: Media Kom, 2013. Rakhmat, Jalaludin. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Rastuti, Tuti. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011. Rochaety, Ety, dkk. Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007. Salim, Peter dan Yenny Salim. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: English Modern Press, 1991. Sendra, Ketut. Paduan Sukses Menjual Asuransi. Jakarta: PPM, 2002. Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
100
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES, 1989. Siregar, Sofyan. Statistika Deskriptif untuk Penelitian dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Soepeno, Bambang. Statistik Terapan; Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2012. Sujarweni. V. Wiratna. Metodologi Penelitian; lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014. Sutardi, Derry. “Pertumbuhan Asuransi Syariah Mencapai Puncaknya”. Artikel di akses pada tanggal 23 November 2014 dari http://radarpena.com/read/2014/04/10/10743/18/1/Pertumbuhan-AsuransiSyariahMencapai-Puncaknya-. Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014. Syafi’I Antonio, Muhammad. Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta; Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994. TIM kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. Optimum: Kajian kadmik.
Alternatif Struktur OJK yang
Usmara (ed), A. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Amara Books, 2008. Wawancara Pribadi dengan Ibu Kariyem. Manager Underwriting. Jakarta. 13 mei 2015. Wawancara Pribadi dengan Ibu Widiastuti. Account Executive. Jakarta. 13 dan 31 mei 2015. Widodo, Sugeng. Mindset Sukses Agen Asuransi; Cara Cerdas Sukses, Kaya, dan Terpuji. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. Wirdyaningsih, dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
101
Yoz. “KPPU surati OJK terkait tarif premi asuransi : KPPU memandang konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tarif premi yang kompetitif”. Artikel diakses pada tanggal 1 april 2015 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fdc955e8d3d/kppu-surati-ojkterkait-tarif-premi-asuransi.
LAMPIRAN Kuesioner Tugas Penelitan Skripsi. Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi Tenaga Pemasar Asuransi Umum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Alamat Responden Kelurahan Kecamatan Kotamadya
:………………………………………………… :………………………………………………… :…………………………………………………
Kepada YTth. Bapak/Ibu/Sdr. Responden Di Tempat Assalamu’alaikum wr. Wb. Saya berdoa semoga Bapak/Ibu/Sdr. Dalam lindungan dan berkah Allah SWT. Amin. Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjadi Responden dan meluangkan waktu sejenak guna mengisi jawaban kuesioner pada penelitian skripsi saya. Atas Perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan terimakasih. Semua informasi dalam kuesioner bersifat rahasia, dan indentitas Bapak/Ibu/Sdr. Tetap akan dirahasiakan. Semua data hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis. Terimakasih Wassalam,
Elsa Aisyah Irawan Nim: 1111046200018
PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
PETUNJUK PENGISIAN
Kuesioner diisi oleh responden yaitu agen yang memasarkan produk asuransi syariah. Teknik memberi jawaban dengan cara melingkari nomor pilihan yang tersedia sesuai pilihan, atau dengan mengisi tempat kosong yang sudah tersedia. Mohon jawaban seobyektif atau seakurat mungkin. Terima Kasih wassalam.
A. Intentitas Responden. 1. Nama Bapak/Ibu/Sdr ? ………………………………………………… [….…..tahun] 2. Berapakah Usia Bapak/Ibu/Sdr sekarang ? 3. Apa jenis kelamin ? [1] Pria [2] Wanita 4. Apa stastus pernikahan Bapak/Ibu/sdr ? [1] Belum/tidak menikah [2] Menikah [3] Bercerai 5. Apa jenjang pendidikan tertinggi yang Bapak/Ibu/Sdr tamatkan ? [1] <SMA/MA [3] >Sarjana [2] Diploma B. Bagian Screening. 1. Selama ini, dari manakah awal Bapak/Ibu/Sdr mengetahu peraturan otoritas jasa keuangan mengenai standarisai komisi tenaga pemasar asuransi umum ? [1] Perusahaan [3] Klien atau peserta asuransi [2] Teman Sesama Agen [4] Media : Masa, Elektronik, dan Internet. 2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, Seberapa Perlu pemerintah mengatur masalah standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum? [1] sangat tidak perlu [3] kurang perlu [5] sangat perlu [2] tidak perlu [4] perlu 3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, Apakah sudah cukup dalam memberikan aturan terhadap hak tenaga pemasar untuk mendapatkan kepuasan dan perlindungan hukum dalam bekerja? [1] sangat tidak melindungi [3] kurang melindungi[5] sangat melindungi [2] tidak melindungi [4] melindungi 4. Jika Bapak/Ibu/Sdr, menjual produk asuransi, apa faktor yang menjadi tujuan PALING utama (pilih salah satu) dalam memasarkan produk ? [1] Aspek kebutuhan peserta [3] Aspek Target Perusahaan [2] Aspek Komisi dari premi terbesar [4] Aspek Tolong-menolong 5. Bagi saya besar atau kecilnya komisi yang diberikan, merupakan aspek yang mempertimbangkan saya untuk menjadi agen diperusahaan ini ? [1] sangat tidak setuju [3] kurang setuju [5] sangat setuju [2] tidak setuju [4] setuju
C. Variabel Independent. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang sesuai dengan keadaan atau preferensi dari Bapak/Ibu/Sdr/I. 1. Berapa rata-rata penghasilan bulanan Bapak/Ibu/sdr ? [1] < Rp. 2.000.000 [4] Rp. 6.000.000-7.999.000 [2] Rp. 2.000.000-3.999.999 [5] Rp. 8.000.000-9.999.000 [3]Rp. 4.000.000-5.999.000 [6] Rp. 10.000.000-11.999.000 [7] > Rp.12.000.000 2. Berapa Lama Bapak/Ibu/Sdr/I bekerja sebagai agen asuransi ? […………………….] D. Variabel dependent. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan memberikan tangda check list (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan preferensi dari Bapak/Ibu/Sdr/I dengan tingkat penilaian sebagai berikut : Keterangan : 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) (RR) 3. Ragu-Ragu 4. Setuju (S) 5. Sangat Setuju (SS)
NO 1.
PERNYATAAN Pengetahuan (KOGNITIF) Keberadaan standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum di perlukan bagi agen.
2.
Hadirnya standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi umum yang di berlakukan oleh otoritas jasa keuangan sangat menarik.
3.
Pihak otoritas jasa keuangan sudah cukup menyosialisasikan persoalan aturan standarisasi komisi.
STS
TINGKATAN PENILAIAN TS RR S
SS
4.
Saya memahami secara benar isi dari peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pembatasan komisi pada lini usaha asuransi umum.
5.
Porsi atau persentase komisi yang ditetapkan, sudah sesuai dengan perkembangan komisi dari produk asuransi umum.
6.
Saya setuju standarisasi komisi tenaga pemasar asuransi juga diberlakukan untuk lembaga finanance (multifinance dan banca insurance)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14.
Perasaan, emosi atau sikap (AFEKTIF) Mendukung penuh kebijakan OJK dalam pembatasan komisi tenaga pemasar asuransi umum untuk menertibakan industri asuransi yang sehat. Standarisai komisi yang ditetapkan sudah layak: sesuai dengan kebutuhan dasar. Standarisasi komisi yang ditetapkan saat ini sudah layak; sesuai dengan kondisi ekonomi. Standarisasi komisi yang ditetapkan sudah layak; sesuai dengan penetapan besarnya komisi didasarkan atas batas upah minimum. Standarisasi Komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan resiko kerja agen. Standarisasi Komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan beban kerja agen asuransi. Standarisasi Komisi yang ditetapkan sudah adil; sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerja agen asuransi Besar atau kecilnya pemberian komisi disesuaikan dengan perkembangan
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
premi. Kecenderungan Bertindak (KONATIF) Standarisasi komisi yang ditetapkan memberikan dampak positif bagi saya untuk meningkatkan kualitas kerja saya. Standarisasi komisi yang ditetapkan memberikan dampak negatif bagi saya untuk meningkatkan kualitas kerja saya. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan motivasi saya dalam bekerja menjadi berkurang. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, semangat kerja saya untuk mendapatkan peserta asuransi menjadi berkurang. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, agar agen selalu berusaha mengedepankan prioritas pada sisi kualitas pelayanan. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, membuat agen dalam bekerjanya untuk lebih baik dan profesional. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, saya tidak dapat memberikn discount kepada calon peserta asuransi. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, menjadi tantangan baru bagi agen untuk menyeimbangkan kepuasan dengan kinerjanya. Dengan adanya standarisasi komisi yang ditetapkan oleh otoritas jasa
24.
keuangan, tidak ada pengaruhnya dengan prestasi kerja saya sebelum maupun sesudah POJK ini diterapkan. Standarisasi komisi yang ditetapkan sesuai atau sebanding dengan hasil kerja yang saya lakukan.
Lampiran 2
No Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Screning
Pendapatan
masa kerja
1
2
3
4
5
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1
4 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 2 4 4 4 3
4 2 3 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 3 1 4 5 3 2 5 3 3 2 1 1 3 3 4 1 2
2 3 1 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 3 2 4 3 2 2 1 2 4 2 4 1 2
4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 2 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 2 3 1 3 5 5 4 2 7 3 4 6 2 5 7 6 2 3 2 7 3 3 6 7 4 3 4
5 15 7 32 1 2 2 5 20 3 2 5 3 12 13 2 2 3 5 5 4 3 6 3 3 2 9 3 18 13
41
112
88
68
118
119
208
no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 2 5 5 4 4 4 5 1 4 4 4 5 1 5 4 5 3 2 4 4 2 5 4 5 2 5 4 4 2 112
2 3 1 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 4 4 5 3 1 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 1 98
3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 2 1 4 4 1 93
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 5 2 110
5 3 5 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 5 1 5 4 5 3 3 5 5 1 5 4 5 3 3 3 1 1 103
6 3 1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 1 5 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 5 4 5 2 103
7 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 5 4 2 4 4 4 2 5 4 5 1 112
8 3 2 3 4 3 3 3 1 1 4 4 3 4 2 4 4 5 3 3 4 3 2 4 5 4 3 5 4 1 1 95
9 3 2 3 4 3 3 4 1 1 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 5 4 1 1 94
10 3 2 3 4 3 3 4 1 1 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 3 4 1 1 88
11 3 2 4 4 3 3 3 1 1 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 91
Respon 12 13 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 5 5 3 3 2 2 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 5 4 4 2 2 1 1 88 93
14 4 4 4 2 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 100
15 3 2 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 1 100
16 2 3 1 4 3 3 4 1 3 3 2 2 1 1 3 4 3 2 3 4 2 1 3 4 3 3 2 3 1 2 76
17 3 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 1 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 5 3 3 3 1 1 92
18 3 1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 5 2 4 4 4 2 100
19 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 5 4 113
20 3 2 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 1 107
21 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2 2 2 2 5 2 4 3 2 4 4 2 4 3 5 5 4 4 4 4 101
22 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 106
23 4 2 3 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 5 2 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 2 103
24 3 2 3 2 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 2 2 94
Total
Jumlah RataRata
79 57 90 89 89 87 93 44 39 94 88 80 90 54 93 90 102 70 67 97 90 51 89 95 93 68 86 88 76 44 2372
3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 99
Lampiran 3 Indentitas Responden
usia Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
25
1
3.3
3.3
3.3
26
2
6.7
6.7
10.0
27
1
3.3
3.3
13.3
28
2
6.7
6.7
20.0
29
4
13.3
13.3
33.3
30
5
16.7
16.7
50.0
31
1
3.3
3.3
53.3
32
1
3.3
3.3
56.7
33
2
6.7
6.7
63.3
34
1
3.3
3.3
66.7
35
2
6.7
6.7
73.3
38
2
6.7
6.7
80.0
40
1
3.3
3.3
83.3
41
1
3.3
3.3
86.7
52
1
3.3
3.3
90.0
53
3
10.0
10.0
100.0
30
100.0
100.0
Total
Frequency pria Valid wanita Total
22 8 30
jenis kelamin Percent Valid Percent 73.3 73.3 26.7 26.7 100.0 100.0
Cumulative Percent 73.3 100.0
status pernikahan Frequency Percent belum/tidak menikah Valid menikah bercerai Total
7
23.3
Valid Percent 23.3
22 1 30
73.3 3.3 100.0
73.3 3.3 100.0
pendidikan Frequency Percent <SMA/ MA Valid Diploma Sarjana Total
5
16.7
4 21 30
13.3 70.0 100.0
Cumulative Percent 23.3 96.7 100.0
Valid Cumulative Percent Percent 16.7 16.7 13.3 70.0 100.0
30.0 100.0
Lampiran 4 pendapatan Frequency Percent
Rp.12.000.000 Total
Valid Cumulative Percent Percent 3.3 3.3 20.0 23.3
1 6
3.3 20.0
7
23.3
23.3
46.7
6
20.0
20.0
66.7
3
10.0
10.0
76.7
3
10.0
10.0
86.7
4 30
13.3 100.0
13.3 100.0
100.0
masa kerja Frequency
Valid
1 2 3 4 5 6 7 9 12 13 15 18 20 32 Total
1 6 7 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 30
Percent 3.3 20.0 23.3 3.3 16.7 3.3 3.3 3.3 3.3 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 100.0
Valid Percent 3.3 20.0 23.3 3.3 16.7 3.3 3.3 3.3 3.3 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 100.0
Cumulative Percent 3.3 23.3 46.7 50.0 66.7 70.0 73.3 76.7 80.0 86.7 90.0 93.3 96.7 100.0
Lampiran 5
y1_1 y1_2 y1_3 y1_4 y1_5 y1_6 y2_1 y2_2 y2_3 y2_4 y2_5 y2_6 y2_7 y2_8 y2_9 y3_1 y3_2 y3_3 y3_4 y3_5 y3_6 y3_7 y3_8 y3_9 y3_10 y3_11 y3_12 y3_13
Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Item Deleted Correlation Deleted Deleted 88.60 254.110 .712 .918 89.07 248.754 .854 .915 89.23 268.185 .445 .922 88.67 277.264 .297 .924 88.90 248.507 .747 .917 88.90 251.748 .799 .916 89.37 308.861 -.754 .937 88.40 285.352 -.071 .927 88.60 258.317 .712 .918 89.17 252.971 .798 .917 89.20 254.510 .808 .917 89.40 257.766 .754 .918 89.30 257.252 .842 .917 89.40 257.214 .771 .917 89.23 255.013 .756 .917 89.00 273.448 .298 .924 89.00 254.552 .843 .916 89.80 270.579 .381 .923 89.27 247.099 .878 .915 89.00 251.172 .843 .916 89.27 284.340 -.031 .928 88.57 274.392 .386 .923 88.77 258.668 .732 .918 88.97 273.275 .289 .924 88.80 268.717 .586 .921 88.90 269.059 .429 .922 89.20 267.545 .475 .922 89.03 292.378 -.270 .932
Lampiran 6 Analisis Chi square-Pendapatan Crosstab
Rp.2.000.0003.999.999 p e n d aRp.4.000.000p5.999.999 a t a n Rp.6.000.0007.999.999
Rp.8.000.0009.999.999
Count Expected Count % within pendapatan % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total Count Expected Count % within pendapatan % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total Count Expected Count % within pendapatan % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total Count Expected Count % within pendapatan % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total Count Expected Count % within pendapatan % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total
Respon Agen terhadap Standarisasi komisi tidak ragu-ragu setuju setuju 0 0 1 .2 .2 .6 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.6%
Total
1 1.0 100.0% 3.3%
0.0% 2 1.2 33.3% 33.3%
0.0% 0 1.2 0.0% 0.0%
3.3% 4 3.6 66.7% 22.2%
3.3% 6 6.0 100.0% 20.0%
6.7% 0 1.4 0.0% 0.0%
0.0% 1 1.4 14.3% 16.7%
13.3% 6 4.2 85.7% 33.3%
20.0% 7 7.0 100.0% 23.3%
0.0% 2 1.2 33.3% 33.3%
3.3% 1 1.2 16.7% 16.7%
20.0% 3 3.6 50.0% 16.7%
23.3% 6 6.0 100.0% 20.0%
6.7% 2 .6 66.7% 33.3%
3.3% 0 .6 0.0% 0.0%
10.0% 1 1.8 33.3% 5.6%
20.0% 3 3.0 100.0% 10.0%
6.7%
0.0%
3.3%
10.0%
Count Expected Count Rp.10.000.00 % within pendapatan 0-11.999.999 % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total Count Expected Count >Rp.12.000.0 % within pendapatan 00 % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total Count Expected Count % within pendapatan Total % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total
Chi-Square Tests Value df
0 .6 0.0% 0.0%
2 .6 66.7% 33.3%
1 1.8 33.3% 5.6%
3 3.0 100.0% 10.0%
0.0% 0 .8 0.0% 0.0%
6.7% 2 .8 50.0% 33.3%
3.3% 2 2.4 50.0% 11.1%
10.0% 4 4.0 100.0% 13.3%
0.0% 6 6.0 20.0% 100.0%
6.7% 6 6.0 20.0% 100.0%
6.7% 18 18.0 60.0% 100.0%
13.3% 30 30.0 100.0% 100.0%
20.0%
20.0%
60.0%
100.0%
Asymp. Sig. (2-sided) 12 .169 12 .106 1 .471
Pearson Chi-Square 16.508a Likelihood Ratio 18.316 Linear-by-Linear .521 Association N of Valid Cases 30 a. 21 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.
Analisis Chi Square- Masa kerja Crosstab Respon Agen terhadap Standarisasi komisi tidak setuju Count Expected Count % within masa kerja 1-10 tahun % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi m % of Total a Count s Expected Count a 11-20 % within masa kerja ktahun % within Respon Agen e terhadap Standarisasi komisi r % of Total j Count a Expected Count % within masa kerja >30 tahun % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total Count Expected Count % within masa kerja Total % within Respon Agen terhadap Standarisasi komisi % of Total
ragu-ragu 2 5 4.6 4.6 8.7% 21.7% 33.3% 83.3%
Total
setuju 16 13.8 69.6% 88.9%
23 23.0 100.0% 76.7%
6.7% 4 1.2 66.7% 66.7%
16.7% 1 1.2 16.7% 16.7%
53.3% 1 3.6 16.7% 5.6%
76.7% 6 6.0 100.0% 20.0%
13.3% 0 .2 0.0% 0.0%
3.3% 0 .2 0.0% 0.0%
3.3% 1 .6 100.0% 5.6%
20.0% 1 1.0 100.0% 3.3%
0.0% 6 6.0 20.0% 100.0%
0.0% 6 6.0 20.0% 100.0%
3.3% 18 18.0 60.0% 100.0%
3.3% 30 30.0 100.0% 100.0%
20.0%
20.0%
60.0%
100.0%
Chi-Square Tests Value df
Asymp. Sig. (2-sided) 4 .027 4 .041 1 .207
Pearson Chi-Square 10.966a Likelihood Ratio 9.963 Linear-by-Linear 1.591 Association N of Valid Cases 30 a. 8 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.
