Republik Indonesia. Sektor Pertanian

Republik Indonesia

Sektor Pertanian

Maret 2010

SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS Kita telah melihat bahwa dengan kemampuannya yang dapat mempengaruhi ekosistem dunia, kehidupan populasi manusia dan pembangunan, perubahan iklim telah menjadi isu kritis paling utama yang mendapat perhatian serius dari para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Target utamanya adalah untuk mencegah peningkatan suhu rata-rata global melebihi 2˚C, atau dengan kata lain menurunkan emisi tahunan seluruh dunia hingga separuh dari kondisi sekarang pada tahun 2050. Kita percaya bahwa upaya ini tentunya membutuhkan respon international yang solid – aksi kolektif untuk menghindari konflik antara inisiatif kebijakan nasional dan internasional. Pada saat ekonomi dunia sedang dalam tahap pemulihan dan negara-negara berkembang sedang berupaya keras memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, dampak perubahan iklim telah ikut serta dalam memperburuk kondisi kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan pengintegrasian perubahan iklim sebagai pilar penting dan fokus utama dalam agenda kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kita menyadari bahwa perubahan iklim telah banyak diteliti dan dibahas di seluruh dunia. Berbagai solusi telah ditawarkan, program-program telah didanai dan kemitraan telah terjalin. Namun di luar itu semua, emisi karbon masih terus meningkat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena lokasi geografisnya, kerentanan Indonesia terhadap dampak negatif perubahan iklim harus menjadi perhatian yang serius. Kita akan berhadapan, dan sudah terlihat oleh kita beberapa dampak negatif seperti musim kemarau yang berkepanjangan, banjir, serta meningkatnya intensitas kejadian cuaca ekstrim. Kekayaan keanekaragaman hayati kita juga berada dalam resiko. Beberapa pihak yang memilih untuk bersikap diam dalam perdebatan isu perubahan iklim atau memperlambat upaya penanggulangannya kini telah termarginalisasi oleh kenyataan saintifik yang tidak terbantahkan. Puluhan tahun penelitian, analisis dan bukti-bukti nyata yang terjadi telah menunjukkan pada kita bahwa perubahan iklim bukan hanya menjadi isu lingkungan saja, namun juga isu pembangunan secara menyeluruh karena dampaknya akan terasa di semua sektor kehidupan manusia baik sebagai bangsa maupun individu. Sayangnya, kita tidak dapat mencegah atau menghindar dari beberapa dampak negatif perubahan iklim. Kita dan khususnya Negara-negara maju telah terlalu lama berkontribusi dalam memanaskan bumi ini. Kita harus bersiap oleh karena itu, untuk beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi, dan dengan

i ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

segenap tenaga berusaha untuk memitigasi agar tidak terjadi perubahan lebih lanjut dari iklim global bumi. Kita telah meratifikasi Protokol Kyoto di masa awal serta berkontribusi aktif dalam negosiasi perubahan iklim dunia, dengan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Konvensi Para Pihak ke 13 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang telah melahirkan Bali Action Plan pada tahun 2007. Kini, kita mencurahkan perhatian kita pada tantangan untuk mencapai target yang telah dicanangkan oleh Presiden yaitu penurunan emisi sebesar 26% hingga tahun 2020. Aksi nyata sangat penting. Namun sebelum melakukan aksi, kita harus siap dengan analisis yang komprehensif, perencanaan strategis dan penetapan prioritas. Untuk itu saya mengantarkan dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, atau disebut ICCSR, dengan tujuan agar perubahan iklim dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen ICCSR menampilkan visi strategis pada beberapa sektor utama yang terkait perubahan iklim, yaitu sektor kehutanan, energi, industri, perhubungan, pertanian, daerah pesisir, sumber daya air, limbah, dan kesehatan. Dokumen Roadmap ini telah diformulasikan melalui analisis yang komprehensif. Kita telah melakukan penaksiran kerentanan secara mendalam, penetapan opsi prioritas termasuk peningkatan kapasitas dan respon strategis, dilengkapi dengan analisis keuangan dan dirangkum dalam perencanaan aksi yang didukung oleh kementerian-kementerian terkait, mitra strategis dan para donor. Saya meluncurkan dokumen ICCSR ini dan mengundang Saudara untuk ikut mendukung komitmen dan kemitraan, serta bekerjasama dalam merealisasikan prioritas pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim serta melindungi populasi kita dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Prof. Armida S. Alisjahbana

ii ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN Perubahan iklim merupakan proses yang terjadi secara dinamis dan terusmenerus. Oleh sebab itu, strategi antisipasi dan penyiapan teknologi adaptasi menjadi salah satu “target pembangunan pertanian” dalam upaya pengembangan pertanian yang tahan (resilience) terhadap perubahan iklim. Mengingat luasnya dampak dan aspek yang terkait, maka antisipasi, adaptasi, dan mitigasi sektor pertanian dalam menyikapi perubahan iklim harus disusun secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh subsektor pertanian dalam “Road map Strategi Sektor Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim”. Road map ini disusun sebagai pedoman dalam mensinergikan program dan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antar-subsektor. Secara spesifik, penyusunan road map ini bertujuan untuk menyiapkan arah dan strategi kebijakan, program dan rencana aksi, tahapan dan strategi pelaksanaan program dan rencana aksi adaptasi dan mitigasi sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, serta menetapkan sasaran dan waktu pencapaian masingmasing program dan rencana aksi. Road map sektor pertanian ini harus dijadikan acuan kebijakan bagi setiap subsektor pertanian dalam menyusun program perubahan iklim untuk periode 2010-2029.

Jakarta, Maret 2010

Menteri Pertanian

Suswono

iii ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

PENGANTAR DEPUTI MENTERI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BAPPENAS Sebagai bagian dari solusi dalam menghadapi perubahan iklim global, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca secara nasional hingga 26% dari kondisi dasar dalam kurun waktu 10 tahun dengan menggunakan sumber pendanaan dalam negeri, serta penurunan emisi hingga 41% jika ada dukungan international dalam aksi mitigasi. Dua sektor utama yang berkontribusi terhadap emisi adalah sektor kehutanan dan energi, terutama dari kegiatan deforestasi dan pembangkit tenaga listrik, hal ini dikarenakan oleh sebagian pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar tidak terbarukan seperti minyak bumi dan batubara, yang menjadi bagian dari intensitas energi kita yang tinggi. Dengan lokasi geografisnya yang unik, di antara negara-negara di dunia kita termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Pengukuran terhadap hal ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh naiknya permukaan air laut, banjir, perubahan curah hujan, dan dampak negatif lainnya. Jika upaya adaptasi tidak segera dilakukan, maka berdasarkan prediksi analisis, Indonesia dapat mengalami kekurangan sumber air, penurunan hasil pertanian, serta hilangnya atau rusaknya habitat di berbagai ekosistem termasuk di daerah pesisir pantai. Aksi nasional dibutuhkan baik untuk memitigasi perubahan iklim global maupun untuk mengidentifikasi upaya-upaya adaptasi yang diperlukan. Hal ini menjadi tujuan utama dari dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, ICCSR. Prioritas tertinggi dari aksi-aksi tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu kita telah berupaya membangun konsensus nasional dan pemahaman mengenai opsi-opsi dalam merespon perubahan iklim. Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) merepresentasikan komitmen jangka panjang untuk menurunkan emisi dan melakukan upaya adaptasi serta menunjukkan kesiapan perencanaan program-program yang inovatif dalam upaya mitigasi dan adaptasi hingga puluhan tahun mendatang.

Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

U. Hayati Triastuti

iv ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

PENGANTAR KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Perubahan iklim yang dampaknya sudah sangat dirasakan di sektor pertanian harus diatasi melalui perencanaan yang matang dilanjutkan dengan program aksi melalui tindakan nyata oleh semua fihak. Road Map Strategi Sektor Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim ini merupakan strategi antisipasi, mitigasi dan adaptasi setiap sub sektor dan bidang masalah lingkup Sektor Pertanian untuk meminimalkan dampak variabilitas dan perubahan iklim di sektor pertanian. Road Map ini disusun bersama oleh tim dari sub sektor dan bidang masalah pertanian yang koordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Program Konsorsium Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Sektor Pertanian (KP3I), dengan struktur yang sederhana agar mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan dan pelaksana. Road Map ini perlu juga dijabarkan secara teknis, baik dalam upaya mitigai maupun adaptasi. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup KemNeg PPN/BAPPENAS, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, KemNeg LH, Sekjen Deptan, Dirjen dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian, serta tim penyusun dan kontributor, baik dari Badan Litbang Pertanian maupun Setjen Deptan, Ditjen Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, PLA, Peternakan, P2HP, BKP, Perguruan Tinggi. Khususnya juga kepada kepada Tim Second National Communication (SNC), Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), dan Tim Roadmap Bappenas serta semua pihak yang telah berkontribusi dan berperan aktif dalam penyusunan Road Map ini. Jakarta, Maret 2010 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Sumardjo Gatot Irianto

v ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

TIM PENYUSUN Penanggungjawab : Dr. S. Gatot Irianto, DEA Ka. Badan Litbang Pertanian

Tim Teknis 1.

Prof. Dr.Irsal Las, Ka BB Litbang SDL Pertanian, (Ketua Tim).

2.

Dr. Astu Unadi, Ka Balitlimat (Wakil Ketua Tim)

3.

Dr. Eleonora Runtunuwu (Sekretaris Tim)

4.

Dr. Irawan

5.

Dr. Fahmuddin Agus

6.

Ir. Elza Surmaini, M.Si

7.

Ir. Erni Susanti, M.Sc

8.

Dr. Aris Pramudia

9.

Adang Hamdani. SP

10.

Ir. Sucianti, M.Si

11.

Dr. Istiqlal Amien

12.

Dr. Sukarman

13.

Drs. Wahyunto, M.Sc

14.

Dr. Prihasto Setianto

15.

Prof. Dr. A. K. Makarim

16.

Dr. Amlius Thalib

17.

Haryono, SP., MM

18.

Prof. Dr. Rizaldi Boer (IPB-CCROM)

19.

Prof. Dr. Supiandi Sabiham (IPB)

20.

Prof. Dr. Hidayat Pawitan (IPB)

vi ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

Kontributor 1.

Dr. Haryono, Sekretaris Badan Litbang Pertanian

2.

Dr. Sri Rochayati, M.Sc (Badan Litbang Pertanian)

3.

Dr. Ahmad Rachman (Badan Litbang Pertanian)

4.

Dr. Dedi Nursyamsi (Badan Litbang Pertanian)

5.

Dr. Ai Dariah (Badan Litbang Pertanian)

6.

Dr. M. Ardiansyah (IPB-CCROM)

7.

Ir. Achmad Fuadi, M.Si (Setjen/Biro Perencanaan)

8.

Ir. Yuliana E. Utami (Setjen/Biro Perencanaan)

9.

Dr. Herdrajat (Ditjen Perkebunan)

10.

Heru Tri Widarto, SSi, M.Si (Ditjen Perkebunan)

11.

Ir. Galih Surti, MM (Ditjen Perkebunan)

12.

Ir. Ati Wasiyati, MM (Ditjen Tanaman Pangan)

13.

Ir. Endang Titik Purwani, MM (Ditjen Tanaman Pangan)

14.

Ir. Prasetyo M, MM (Ditjen PLA)

15.

Ir. Diah Susilokarti, MP (Ditjen PLA)

16.

Ir. Sukirno, MM (Ditjen Hortikultura)

17.

Ir. Sulistyo Sadewo (Ditjen Hortikultura)

18.

Dr. Riwantoro (Ditjen Peternakan)

19.

Ir. Mursid, MS (Ditjen Peternakan)

20.

Ir.Bambang Sugiarto, M.Sc (Badan Ketahanan Pangan)

21.

Ir. Iwan F. Malonda, M.Kom (Badan Ketahanan Pangan)

22.

Ir. Jamil Musanif

(P2HP)

23.

Ir.Susanto, MM

(P2HP)

24.

Dede Sulaeman, ST, MSi (P2HP)

25.

Hermanto S.Sos (Badan Litbang Pertanian)

vii ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

DAFTAR ISI SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

i

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN

iii

PENGANTAR DEPUTI MENTERI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BAPPENAS

iv

PENGANTAR KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

v

TIM PENYUSUN

vi

DAFTAR ISI

viii

DAFTAR TABEL

xi

DAFTAR GAMBAR

xii

1

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

2

1.2

Tujuan

3

1.3

Pendekatan

4

2

ARAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

7

2.1

Visi Kementerian Pertanian

8

2.2

Misi Kementerian Pertanian

8

2.3

Tujuan Pembangunan Pertanian

9

2.4

Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

9

2.5

Strategi Fundamental dan Akselerasi

11

2.6

Program Kementerian Pertanian

12

3

KERENTANAN DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

TERHADAP SEKTOR PERTANIAN

13

3.1

14

Perubahan Pola Curah Hujan dan Iklim Ekstrem

vii ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

3.1.1 Kerentanan sektor pertanian terhadap bahaya kekeringan

17

3.1.2 Kerentanan dan dampak sektor pertanian terhadap bahaya banjir

21

3.1.3 Dampak pergeseran pola curah hujan

23

3.2

Kerentanan Sektor Pertanian terhadap Peningkatan Suhu Udara

23

3.3

Dampak Kenaikan Muka Air Laut terhadap Sektor Pertanian

26

4

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN PERTANIAN

MENYIKAPI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

29

4.1

Strategi Umum

30

4.2

Antisipasi

30

4.3

Adaptasi Perubahan Iklim

31

4.4

Mitigasi Perubahan Iklim

32

4.5

Penelitian dan Pengembangan

33

4.6

Isu Lintas Sektoral (Cross Cutting Issue)

34

5

ROAD MAP PROGRAM ANTISIPASI, ADAPTASI, DAN MITIGASI

PERUBAHAN IKLIM SEKTOR PERTANIAN

35

5.1


36

5.2

Antisipasi Perubahan Iklim

38

5.3

Advokasi dan Diseminasi

39

5.4

Adaptasi dan Mitigasi

39

5.5 Program Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK

40

6

PENUTUP

41

DAFTAR PUSTAKA

43

Lampiran 1. Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan menghadapi perubahan iklim global 45 Periode RPJM 2010-2014

48

Lampiran 2. Program dan kegiatan antisipasi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim global

49

Lampiran 3. Program dan kegiatan advokasi dan diseminasi menghadapi perubahan iklim global

50

ix ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

Lampiran 4. Program dan kegiatan adaptasi dan mitigasi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim global

51

Lampiran 5. Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim 2010-2020 Sektor Pertanian

77

Lampiran 6. Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim 2010-2020 Sektor Pertanian pada Lahan Gambut 78 Lampiran 7. Kerangka Kerja Logis

79

x ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

DAFTAR TABEL Tabel 3.1

Luas lahan sawah yang rentan terhadap kekeringan (ha)

18

Tabel 3.2

Pengaruh kekeringan terhadap pertumbuhan dan produksi kelapa sawit (Ditjenbun, 2007) 20

Tabel 3.3

Luas lahan sawah rawan banjir/genangan di Jawa (ha)

Tabel 3.4

Proyeksi penurunan hasil panen pada tanaman jagung akibat peningkatan laju respirasi

tanaman yang disebabkan oleh kenaikan suhu pada tahun 2050 (Handoko et al, 2008) 24

Tabel 3.5

Dampak kenaikan muka air laut terhadap penurunan luas baku lahan sawah

dan produksi padi/beras hingga tahun 2050

21

27

xi ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Tren perubahan curah hujan pada periode Des-Feb (atas) dan Jun-Agt (bawah) di Indonesia

15

Gambar 3.2 Perubahan curah hujan di Tasikmalaya periode 1879-2006

16

Gambar 3.3 Sepuluh kejadian El-Nino terkuat dalam satu abad terakhir (Lebar garis menunjukkan karakter kejadian, seperti durasi kejadian 6-18 bulan;

17

Gambar 3.4 Peningkatan frekuensi kejadian El-Nino dan La-Nina (Las et al., 2008)

17

Gambar 3.5 Luas areal pertanaman padi yang dilanda kekeringan dan banjir di Indonesia dalam periode 1991-2006 (Ditlin Tanaman Pangan, 2007).

19

Gambar 3.6 Rata-rata luas areal pertanaman padi yang mengalami kekeringan pada tahun El

19

Nino di setiap kabupaten dalam periode 1989-2006. Gambar 3.7 Produksi padi dan pengaruh kekeringan dan penerapan teknologi, 1971-2004 (Las., et al., 2008a).

20

Gambar 3.8 Peta penyebaran kerawanan banjir di Indonesia

22

Gambar 3.9 Rata-2 Wilayah pertanaman padi yang terkena dampak banjir pada tahun La Nina per kabupaten (1989-2006).

22

Gambar 3.10 Perubahan suhu pada musim hujan (Januari) dan musim kemarau (Juli) di Jakarta, 1860-2000.

24

Gambar 3.11 Perkiraan perubahan produksi padi per kabupaten pada tahun 2025 dibanding produksi saat ini akibat kenaikan suhu dan kosentrasi CO2 untuk skenario SRESB1 dan SRESA2 pada berbagai skenario perubahan luas lahan sawah dan indeks penanaman padi.

25

Gambar 3.12 Penyebaran lahan sawah di Indonesia yang berpeluang terkena dampak kenaikan tinggi muka air laut

26

Gambar 3.13 Dampak kenaikan SLR terhadap lahan sawah di Jawa.

27

Gambar 3.14 Road map sektor pertanian menghadapi perubahan iklim 2010-2014

37

xii ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

1 PENDAHULUAN

1 ICCSR - SEKTOR PERTANIAN

1.1 Latar Belakang Perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi masyarakat dunia pada saat ini dan ke depan. Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul dari berbagai studi mutakhir memperlihatkan faktor antropogenik, terutama industrialisasi yang berkembang cepat selama 50 tahun terakhir, telah menyebabkan pemanasan global secara signifikan. Seiring dengan pemanasan global, terjadi pula perubahan iklim lainnya, seperti peningkatan frekuensi dan intensitas banjir dan kekeringan serta peningkatan periodisitas El-Nino. Industrialisasi mendorong peningkatan emisi dan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, yang terdiri atas karbondioksida (CO2), dinitro oksida (N2O), metana (CH4), sulfurheksaflorida (SF6), perflorokarbon (PFCs), dan hidrofloro-karbon (HFCs). Tiga jenis GRK yang disebut terdahulu berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan pertanian (LULUCF, Land Use Land Use Change and Forestry). Walaupun berkontribusi relatif kecil (sekitar 7%) terhadap emisi GRK nasional, namun sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, mengalami dampak (victim) perubahan iklim yang cukup besar. Di sisi lain, sektor pertanian berperan penting dalam kehidupan dan perekonomian nasional, terutama sebagai penghasil utama bahan pangan, bahan baku industri dan bioenergi. Sektor pertanian juga mengasilkan jasa lingkungan dan berbagai fungsi lainnya seperti penyedia lapangan kerja bagi sekitar 40% angkatan kerja Indonesia, penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjaga ketahanan pangan, memberikan kesegaran dan keindahan di pedesaan (rural amenity), dan menjaga tata air daerah aliran sungai (Yoshida, 2001; OECD, 2001; EOM dan KANG, 2001; Chen, 2001; Agus et al., 2006). Multifungsi lahan sawah di DAS Citarum, Jawa Barat, diperkirakan bernilai 51% dari nilai gabah yang dihasilkan di DAS tersebut (Agus et al., 2003). Perubahan iklim dapat mempengaruhi sektor pertanian, baik sebagai penghasil barang yang dapat dipasarkan maupun sebagai penghasil berbagai jasa. Oleh sebab itu, antisipasi dan adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim harus menjadi program utama dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam lima tahun terakhir sektor pertanian berhasil meningkatkan produksi padi dari 54,1 juta ton GKG pada tahun 2004 menjadi 60,3 juta ton GKG pada 2008 atau meningkat rata-rata 2,8% per tahun, bahkan laju peningkatan produksi padi dalam tiga tahun terakhir (2006-2008) mencapai 5,2% per tahun. Kenaikan produksi ini menjadikan Indonesia kembali berswasembada beras pada tahun 2008. Selain padi, produksi jagung dan kedelai juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9,5% dan 3,14% per tahun (Ditjen Tanaman Pangan, 2009; Apryantono, et al. 2009)). Namun tanaman pangan pada umumnya paling rentan terhadap hampir semua komponen perubahan iklim, sehingga upaya adaptasi sangat diperlukan. Subsektor perkebunan dengan komoditas utamanya kelapa sawit, karet, dan coklat juga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, antara lain penyediaan bahan baku industri dan sebagai komoditas ekspor yang paling dominan menghasilkan devisa, penyediaan bahan baku energi terbarukan (bioenergi), dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, subsektor perkebunan


memiliki fungsi ekologis yang unggul, tertutama dalam menyerap karbon dioksida. Oleh sebab itu, subsektor perkebunan berperan strategis dalam mitigasi perubahan iklim dan pada gilirannya berpotensi dalam perdagangan karbon (carbon trading). Di sisi lain, areal lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit, dalam beberapa tahun terakhir meluas ke lahan gambut. Pembukaan lahan gambut menjadi kontroversi dan polemik internasional karena berpotensi meningkatkan emisi GRK. Subsektor peternakan juga menyumbang emisi GRK cukup signifikan terhadap sektor pertanian. Sektor pertanian juga dituntut untuk berperan dalam mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) sebagai bahan baku energi (bioenergi) seperti biodiesel, bioetanol, dan biogas. Tanaman sumber utama biodiesel adalah kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, dan kemiri sunan, sedangkan sumber bioetanol adalah tanaman penghasil pati (sagu, ubi-ubian), gula (tebu, nira), dan selulose (limbah kayu, bagas tebu). Bahan baku utama biogas adalah kotoran ternak. Oleh sebab itu, peningkatan produksi pertanian di masa yang akan datang bukan hanya ditujukan untuk stabilitas ketahanan pangan, tetapi juga untuk mitigasi emisi GRK dan stabilitas ketahanan energi. Terkait dengan peranan strategis sektor pertanian bagi pembangunan nasional, kendala dan ancaman yang dihadapi di masa depan, khususnya perubahan iklim, maka upaya antisipasi dan adaptasi menghadapi perubahan iklim perlu dirumuskan dalam bentuk peta jalan (road map).

1.2 Tujuan Road map Sektor Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim disusun sebagai pedoman dalam mensinergikan program dan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antar-subsektor. Secara spesifik, penyusunan road map ini bertujuan untuk: a.

menyiapkan arah kebijakan dan strategi sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim;

b.

menyiapkan program dan rencana aksi sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim;

c.

menyiapkan tahapan dan strategi pelaksanaan program dan rencana aksi adaptasi dan mitigasi sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim;

d.

menetapkan sasaran dan waktu pencapaian masing-masing program dan rencana aksi.


1.3 Pendekatan Road map Sektor Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim disusun berdasarkan kajian dan analisis terhadap berbagai dokumen dan data, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, maupun melalui seminar, focus group discussion (FGD) yang diwadahi oleh Konsorsium Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim (KP3I) Sektor Pertanian dan Tim Road map Bappenas serta Kelompok Kerja Komunikasi Nasional Kedua (SNC) Perubahan Iklim. Beberapa dokumen yang menjadi sumber penyusunan road map antara lain adalah: a) Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup). b) Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). c) Mainstreaming of Climate Change to Government Work Plan. d) Mainstreaming of Climate Change into National Development Agenda. e) Technology Need Assessment for Adaptation and Mitigation to Climate Change in Agricultural Sector. f) Konsep dan Arahan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014. g) Program 100 Hari Depertemen Pertanian. h) Road map Pengembangan Kelapa Sawit, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. i) Keterkaitan Perubahan Iklim dan Produksi Pangan Strategis (SEAMEO BIOTROP). j) Indonesian National Greenhouse Gas Inventory under the UNFCC: Enabling Acivities for the Preparation of Indonesia’s Second National Commnication to the UNFCCC: GHG Inventory, GHG Emission Reduction, Vulnerability and Adatation) (KLH & UNDP). k) Laporan kegiatan Tim KP3I (Konsorsium Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Global terhadap Sektor Pertanian), Badan Litbang Pertanian. l) Laporan hasil penelitian Sumberdaya Lahan (Tanah, iklim, air) Badan Litbang Pertanian. Konsultasi dilakukan dengan pejabat, peneliti atau pakar terkait, dan kelompok kerja atau tim kajian di lingkup Kementerian Pertanian, seperti Badan Litbang Pertanian, Setjen Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, Badan Ketahanan Pangan, Ditjen P2HP, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian. Hasil FGD berupa penyamaan persepsi di lingkup Kementerian Pertanian mengenai perubahan iklim diintegrasikan dengan hasil kajian dan analisis kerentanan dan adaptasi sektor pertanian oleh Kelompok Kerja SNC, serta adanya masukan data VA dari Tim Basis Akademis Bappenas-GTZ. Selain itu dilakukan juga empat kali FGD di lingkup Bappenas-GTZ dengan melibatkan nara sumber, antara lain Dr. Irving


Mintzer, Mr. Heiner von Luepke, dan Prof. Dr. Handoko. Kemudian perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan pertanian terkait dengan perubahan iklim dilakukan melalui konsinyasi antara Tim KP3I dengan subsektor terkait di lingkup Kementerian Pertanian dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Road map Sektor Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim disusun untuk periode (time frame) 20 tahun, yakni perencanaan program untuk tahun anggaran 2010-2029 dengan harapan rumusannya dapat digunakan untuk empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun program dan rencana aksi yang rinci disiapkan untuk RPJMN 2010-2014. Selain itu dalam rangka menyiapkan program penurunan emisi GRK sebesar 26% atau 41% pada tahun 2020, juga disusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-PEGRK) dalam bentuk matrik program.



2 ARAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN


Salah satu masalah yang mendasar pada sektor pertanian adalah keterbatasan sumberdaya lahan, baik dari aspek sosial-ekonomi maupun fisik, yang ditandai oleh (a) terjadinya degradasi kualitas lahan sehingga produktivitasnya menurun atau laju peningkatan produktivitas berkurang (leveling off), (b) tidak terkendalinya konversi lahan pertanian produktif dan terbatasnya ketersediaan lahan potensial untuk ekstensifikasi pertanian, dan (c) terjadinya fragmentasi penguasaan lahan. Konversi lahan pertanian produktif di Indonesia merupakan salah satu ancaman serius bagi berkelanjutan ketahanan pangan nasional. Dalam periode 1999-2003 konversi lahan sawah mencapai 424.000 ha (106.000 ha/tahun) (Sutomo, 2004). Selain itu, terdapat sekitar 9,55 juta KK yang memiliki lahan < 0,5 ha dan angka tersebut cenderung meningkat akibat fragmentasi lahan serta makin tingginya insentif untuk usaha pada sektor non-pertanian. Perubahan iklim dengan segala dampaknya akan semakin menekan sektor pertanian dalam mencapai berbagai sasaran pembangunan pertanian, seperti peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Berdasarkan persoalan mendasar dan target yang ingin dicapai, arah dan program Kementerian Pertanian ke depan ditujukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan pertanian (Renstra Deptan 20102014).

2.1 Visi Kementerian Pertanian Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan berkelanjutan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani.

2.2 Misi Kementerian Pertanian 1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. 2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. 3) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang dikonsumsi.

aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH)

4) Meningkatkan produk pertanian sebagai bahan baku industri. 5) Mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung pembangunan pertanian. 6) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal, guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan.


7) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional. 8) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan. 9) Menjadikan petani kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi. 10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah di bidang pertanian yang amanah dan profesional.

2.3 Tujuan Pembangunan Pertanian Sebagai acuan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut Kementerian Pertanian menetapkan lima target sukses pembangunan pertanian yaitu: (1) peningkatan produksi dan swasembada berkelanjutan; (2) ketahanan pangan dan gizi; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; (4) peningkatan pendapatan petani; dan (5) adaptasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.

2.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian telah merumuskan 15 butir arah kebijakan pembangunan pertanian untuk RPJM 2010-2014, dan beberapa di antaranya sangat terkait dengan isu perubahan iklim dan lingkungan, antara lain: 1) Meningkatkan produksi bahan pangan utama dan komoditas unggulan berbasis sumberdaya lokal dan mengupayakan diversifikasi konsumsi, pemerataan distribusi, dan aksesibilitas bahan pangan. 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pertanian (petani, peternak, dan aparatur), terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan cekaman lingkungan. 3) Mengembangkan dan merehabilitasi infrastruktur pertanian (pengairan, jalan usahatani, perluasan areal, pengelolaan lahan termasuk padang penggembalaan, serta status dan kepemilikan lahan). 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air serta mengembangkan kegiatan pertanian berwawasan lingkungan hidup. 5) Melakukan perlindungan terhadap kegiatan pertanian dan produksinya (subsidi, asuransi pertanian, tarif, stabilisasi harga). 6) Meningkatkan kegiatan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, tertutama dalam menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.


Padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat Indonesia, sehingga upaya pemenuhan dari produksi dalam negeri menjadi sangat krusial. Padi dan jagung saat ini sudah dapat dipenuhi pengadaannya dari produksi dalam negeri dan perlu dipertahankan dan dimantapkan lagi ke depan. Kedelai, gula, dan daging sapi ditargetkan untuk dapat berswasembada dalam lima tahun ke depan. Dalam periode 2010-2014 terdapat 32 komoditas yang diunggulkan untuk dikembangkan. Aktivitas pembangunan pertanian tidak hanya terbatas pada upaya pemanfaatan dan pengefektifan kapasitas produksi yang ada, tetapi juga diupayakan melalui penambahan kapasitas produksi. Oleh karena itu, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian menjadi sangat fundamental, terutama pengairan, jalan usahatani, dan areal pertanian. Untuk itu akan dilakukan pembuatan dan rehabilitasi saluran irigasi tersier dan saluran irigasi di areal persawahan, penyediaan pompa air dalam, sumur resapan dan embung, fasilitasi irigasi tetes, dan lainnya, sehingga terjadi penambahan lahan berpengairan. Lahan dan air merupakan faktor produksi pertanian yang mutlak dibutuhkan. Pemanfaatan lahan pertanian yang ada saat ini masih sangat memungkinkan untuk dioptimalkan, baik melalui pemanfaatan lahan tidur dan rehabilitasi lahan kritis maupun peningkatan indeks pertanaman (IP) pada lahan yang sudah diusahakan. Pemanfaatan air juga masih sangat dimungkinkan untuk diefisienkan. Fenomena yang sering terjadi adalah lahan pertanian kekurangan air pada musim kemarau dan kebanjiran pada musim hujan. Oleh karena itu, pengembangan bangunan konservasi air melalui upaya penyimpanan dan pendistribusian air menjadi salah satu arah kebijakan pertanian lima tahun ke depan. Kemajuan pertanian tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang dinamis sesuai dengan dinamika lingkungan dan kebutuhan pasar. Karena itu, penelitian pertanian tetap menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan pertanian ke depan yang tidak hanya ditekankan pada upaya menghasilkan teknologi baru, tetapi juga mendiseminasikan teknologi tersebut agar betul-betul sampai dan dapat diimplementasikan petani. Teknologi yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan antara lain adalah berbagai varietas baru komoditas pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani dan adaptif terhadap lingkungan, teknologi pasca-panen/ pengolahan, teknologi perbenihan/perbibitan, dan teknologi budi daya pertanian yang sesuai dengan kondisi iklim (Las et al, 2008a).


2.5 Strategi Fundamental dan Akselerasi Untuk melaksanakan 10 program prioritas pertanian diperlukan strategi fundamental melalui tujuh gema, yaitu: 1) Revitalisasi Lahan 2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan 3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 4) Revitalisasi Sumberdaya Manusia 5) Revitalisasi Pembiayaan Petani 6) Revitalisasi Kelembagaan Petani 7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir Selain strategi fundamental diperlukan pula upaya untuk mempercepat pembangunan pertanian dengan strategi akselerasi, yaitu: 1)

Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas berbasis komoditas lokal dengan mengantisipasi perubahan iklim dan penerapan praktek pertanian yang berwawasan lingkungan hidup.

2)

Mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian di pedesaan secara efisien guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar dalam negeri dan internasional.

3)

Mengembangkan kawasan komoditas unggulan pertanian berdasarkan database, masterplan/ roadmap.

4)

Menumbuhkan usaha ekonomi produktif di pedesaan yang berbasis pertanian dan sumberdaya lokal.

5)

Meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi, mulai dari hulu sampai hilir.

6)

Meningkatkan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, dan mengupayakan kelancaran distribusi serta stabilitas harga.

7)

Meningkatkan kegiatan penelitian, khususnya dalam upaya perakitan varietas dan bibit unggul, pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, peningkatan nilai tambah dan daya saing.

8)

Mempercepat diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan kelembagaan petani dan peternak.

9)

Meningkatkan kegiatan perkarantinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian organisme


pengganggu tanaman (OPT) dan hewan serta kesehatan manusia dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh lalu lintas komoditas pertanian, baik antar- pulau maupun antar-negara 10) Meningkatkan citra pertanian melalui upaya promosi dan penghargaan kepada pelaku usaha yang sukses di bidang pertanian, serta koordinasi dengan pihak perguruan tinggi untuk memperkaya kurikulum dengan memasukkan unsur agribisnis/entrepreneurship dalam mata kuliah atau dalam praktek lapang. 2.6 Program Kementerian Pertanian Sesuai dengan kebijakan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, program Kementerian Pertanian disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di masing-masing unit Eselon I yang dijabarkan ke dalam 10 program prrioritas pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, yakni: 1)

Audit lahan dan sertifikasi.

2)

Pencetakan 100 ribu ha lahan baru per tahun.

3)

Perbenihan (300 ribu ton padi dan 80 ribu ton jagung).

4)

Perbibitan (200 ribu ekor sapi per tahun).

5)

Infrastruktur (jaringan irigasi tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa).

6)

Sarana (pupuk anorganik dan pengembangan pupuk organik).

7)

Pengembangan sumberdaya manusia (sekolah lapang pertanian, 60 ribu penyuluh, pelatihan dan pemagangan).

8)

Pembiayaan petani (PUAP, sarjana membangun desa, lembaga distribusi pangan masyarakat , LM3).

9)

Pengembangan kelembagaan petani (pemberdayaan Gapoktan, lembaga keuangan mikro).

Revitalisasi teknologi dan industri hilir (traktor, pompa air, packing house, penggilingan, perontok, dryer, silo, mini feed mill, alat pemerah susu, RPH, pengolahan kompos dan biogas).


3 KERENTANAN DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN


Kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim dapat didefinisikan sebagai tingkat kekurangberdayaan suatu sistem usaha tani dalam mempertahankan dan menyelamatkan tingkat produktivitasnya secara optimal dalam menghadapi cekaman perubahan iklim. Pada dasarnya kerentanan bersifat dinamis sejalan dengan kehandalan teknologi, kondisi sosial-ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan. Kerentanan dipengaruhi oleh tingkat keterpaparan (exposure) terhadap bahaya dan kapasitas adaptif serta dinamika iklim itu sendiri. Dampak adalah tingkat kondisi kerugian, baik secara fisik, produk, maupun secara sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh cekaman perubahan iklim. Pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, paling rentan terhadap perubahan iklim terkait tiga faktor utama, yaitu biofisik, genetik, dan manajemen. Hal ini disebabkan karena tanaman pangan umumnya merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif terhadap cakeman, teutama cekaman (kelebihan dan kekurangan) air. Secara teknis, kerentanan sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air, dan tanaman, serta varietas tanaman (Las., et al, 2008b). Tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim global, yang berdampak terhadap sektor pertanian adalah: (1) perubahan pola hujan dan iklim ekstrim (banjir dan kekeringan), (2) peningkatan suhu udara, dan (3) peningkatan muka laut.

3.1 Perubahan Pola Curah Hujan dan Iklim Ekstrem Perubahan pola hujan sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir, seperti awal musim hujan yang mundur pada beberapa lokasi, dan maju di lokasi lain (Ibrahim, 2004). Penelitian Aldrian dan Djamil (2006) menunjukkan jumlah bulan dengan curah hujan ekstrim cenderung meningkat dalam 50 tahun terakhir, terutama di kawasan pantai. Naylor (2007) memprediksi arah perubahan pola hujan tipe di wilayah Bagian Barat Indonesia dan Selatan Khatulistiwa. Di Bagian Utara Sumatea dan Kalimantan, intensitas curah hujan cenderung lebih tinggi dengan periode yang lebih pendek, sedangkan di Wilayah Selatan Jawa dan Bali akan menurun tetapi dengan periode yang lebih panjang. Secara nasional, Boer et al. (2009) mengungkapkan tren perubahan secara spasial (Gambar 3.1), di mana curah hujan pada musim hujan lebih bervariasi dibandingkan dengan musim kemarau.


Gambar 3.1. Tren perubahan curah hujan pada periode Des-Feb (atas) dan Jun-Agt (bawah) di Indonesia Data curah hujan rata-rata 10 tahun (1994-2002) untuk musim hujan dibandingkan dengan data curah hujan normal dalam 30 tahun (1970-2000) menunjukkan banyaknya wilayah yang mengalami penurunan jumlah curah hujan. Sebagai contoh, penurunan jumlah curah hujan di Tasikmalya dalam periode 18792006 (Gambar 3.2) telah menurunkan potensi satu musim tanam padi (Runtunuwu dan Syahbuddin, 2007). Kondisi yang tidak menguntungkan ini juga terjadi di Wilayah Utara dan Selatan Sumatera, Kalimantan Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara.


Curah hujan/curah hujan rata-rata Curah hujan/Curah hujan rata-rata

2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 Tahun

Gambar 3.2. Perubahan curah hujan di Tasikmalaya periode 1879-2006 Keragaman iklim antar-musim dan tahunan yang disebabkan oleh fenomena ENSO dan Osilasi Antlantik atau Osilasi Pasifik akhir-akhir ini semakin meningkat dan menguat. Menurut Timmerman et al. (1999) dari Max Planck Institute dan Hansen et al (2006), pemanasan global cenderung meningkatkan frekuensi El-Nino (Gambar 3.3) dan menguatkan fenomena La-Nina (Gambar 3.4). Peningkatan siklus ENSO (El Nino Southern Oscillation) dari 3-7 tahun sekali menjadi semakin 2-5 tahun sekali (Ratag, 2001). Kejadian iklim ekstrim antara lain menyebabkan: (a) kegagalan panen dan tanaman, penurunan IP yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi; (b) kerusakan sumberdaya lahan pertanian; (c) peningkatan frekuensi, luas, dan bobot/intensitas kekeringan; (d) peningkatan kelembaban; dan (e) peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) (Las, et al., 2008).


Gambar 3.3. Sepuluh kejadian El-Nino terkuat dalam satu abad terakhir (Lebar garis menunjukkan karakter kejadian, seperti durasi kejadian 6-18 bulan; Sumber:http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/1998/enso/ 10elnino.html).

Pola El Nino, Normal, dan La Nina, 1900-2003 98

La Nina

03

Normal

El Nino

91 94 97 02

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

El Nino

1970

1980

1990

2000

La Nina

Intensitas

Frekuensi

Persen

Intensitas

Frekuensi

1

2

7,2

2

3

15,0

2

7

25,0

3

3

15,0

3

4

14,0

4

7

35,0

4

7

28,0

5

1

5,0

5

4

18,3

6

1

5,0

6

3

22,0

7

3

15,0

7

1

3,6

>8

2

10,0

Persen

Gambar 3.4. Peningkatan frekuensi kejadian El-Nino dan La-Nina (Las et al., 2008)

3.1.1 Kerentanan sektor pertanian terhadap bahaya kekeringan Tingkat kerentanan lahan pertanian terhadap kekeringan cukup bervariasi antar-wilayah dan hal ini menunjukkan bahwa lahan sawah di beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa rentan terhadap bahaya kekeringan (Tabel 3.1). Dari 5,14 juta ha lahan sawah yang dievaluasi, 74 ribu ha di antaranya sangat rentan dan sekitar satu juta ha rentan terhadap kekeringan (Wahyunto, 2005).


Tabel 3.1. Luas lahan sawah yang rentan terhadap kekeringan (ha). Wilayah/ provinsi Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali

Sangat rentan

Rentan

Luas baku Sawah

-

30.863

971.474

-

26.588

192.904

2.322

142.575

1.053.882

-

3.652

69.063

1.580

70.802

1.313.726

-

14.758

85.525

Nusa Tenggara

38.546

105.687

214.576

Lampung

29.378

168.887

278.135

-

184.993

439.668

Sumatera Selatan Sumatera Utara

2.055

342.159

524.649

Jumlah

73.881

1.090.964

5.143.602

Dalam periode 1991-2006, luas tanaman padi yang dilanda kekeringan berkisar antara 28.580-867.930 ha per tahun dan puso 4.614-192.331 ha (Direktorat Perlindungan Tanaman, 2007). Kekeringan yang lebih luas terjadi pada tahun-tahun El Nino (Gambar 3.5). Tim SNC (2009) mengidentifikasi luas rata-rata wilayah pertanaman padi yang mengalami kekeringan pada tahun El Nino periode 1989-2006 pada masing-masing kabupaten. Wilayah yang terkena kekeringan lebih besar dari 2.000 ha per kabupaten antara lain di Pantai Utara Jawa Barat, terutama Kabupaten Indramayu, sebagian Pantai Utara Nanggroe Aceh Darusalam, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Lombok (Gambar 3.6). Walaupun secara umum produksi padi tetap meningkat dari tahun 1971 sampai 2004, namun pada tahuntahun tertentu terjadi penurunan produksi akibat kekeringan (Gambar 3.7).


1,000,000

Luas Kerusakan (Ha)

800,000

600,000

400,000

200,000

0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Banjir T

37,977 59,323 83,002 127,666 218,137 107,385 58,197 143,344 190,466 243,594 193,414 219,580 263,181 303,153 295,497 329,826

Banjir P

5,707

9,595 27,348 32,881 46,462 38,167 13,953 33,152 42,275 58,816 32,765 63,459 68,638 76,627 80,384 138,227

Kekeringan T 867,930 42,382 66,987 654,807 28,580 59,560 517,614 180,701 104,539 91,105 151,390 348,512 568,619 163,923 283,660 338,261 Kekeringan P 192,331 7,262 20,411 205,305 4,614 12,482 87,099 32,557 12,631 5,116 12,434 41,690 117,006 26,384 44,829 73,045

Gambar 3.5. Luas areal pertanaman padi yang dilanda kekeringan dan banjir di Indonesia dalam periode 1991-2006 (Ditlin Tanaman Pangan, 2007).

Pada tahun El-Nino wilayah yang terkena dampak meningkat dengan signifikan

Gambar 3.6. Rata-rata luas areal pertanaman padi yang mengalami kekeringan pada tahun El Nino di setiap kabupaten dalam periode 1989-2006.


Produksi Padi (Juta Ton)

Inovasi Teknologi 60

OPSUS PHT PB26, PB36

50 40 30

BIMAS Pelita1&2 PB5, PB8

0

SUPRA INSUS, PMI-PAT, dll SUTPA, PHT, (ProksiIR64, Membe- mantap), P3T. ramo, Cibodas

SUPRA INSUS PHT, IR64, Cisadane

Kekeringan Kekeringan

20 10

INSUS PHT PB36, PB42

SUPRA INSUS PHT, IR64, Cisadane, Krueng Aceh

Kekeringan

Kekeringan Kekeringan Biotipe Sumut Ledakan wereng coklat, Kekeringan Program Intensifikasi

Cekaman Iklim & OPT 71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

Terobosan Inovasi Teknologi

Gema Palagung IP Padi 300 SUTPA, SUP, PHT IR64, Memberamo, Cibodas, Ciherang 95

97

99

00

02

04

Inovasi Teknologi Masa Depan  PTT, Pertanian Presisi  VU-Hibrida, VU-Tipe Baru, VUB, VUHTB,  VUB/VUTB Gogo & Rawa

Kelembagaan & Sarana Produksi

Gambar 3.7. Produksi padi dan pengaruh kekeringan dan penerapan teknologi, 1971-2004 (Las, et al., 2008a). Tabel 3. 2. Pengaruh kekeringan terhadap pertumbuhan dan produksi kelapa sawit (Ditjenbun, 2007). Stadiun Kekeringan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Nilai defisit air (mm/thn)

Gejala

Pengurangan produksi TBS

200-300

3-4 pelepah daun muda mengumpulkan dan umumnya tidak membuka 1-8 pelepah daun tua patah

21-32%

300-400

4-5 pelepah daun muda dan umumnya tidak membuka 5-12 pelepah daun tua patah

33-43%

400-500

4-5 pelepah daun muda mengumpul dan umumnya tidak membuka 12-16 pelepah daun tua patah

44-53%

>500

4-5 pelepah daun muda mengumpul dan umumnya tidak membuka 12-16 pelepah daun tua patah Pucuk patah

54-65%


Dampak kekeringan juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, tebu, kopi, dan tebu. Dampak kekeringan pada kelapa sawit sangat nyata menurunkan produksi tandan sawit. Apabila kelapa sawit mengalami defisit air 200-300 mm/tahun maka produksi tandan buah segar (TBS) menurun sebesar 21-32% dan penurunan produksi TBS mencapai 60% jika defisit air terus berlanjut sampai lebih besar dari 500 mm/tahun (Tabel 3.2). Kekeringan juga dapat memicu kebakaran lahan, baik langsung maupun tidak langsung, yang berdampak terhadap penurunan hasil. 3.1.2 Kerentanan dan dampak sektor pertanian terhadap bahaya banjir Salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian adalah ancaman banjir yang semakin sering pada lahan sawah, yang menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Luas sawah di Jawa yang rentan terhadap banjir/ genangan disajikan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Luas lahan sawah rawan banjir/genangan di Jawa (ha) Propinsi Jawa Barat

Sangat rawan

Rawan

Kurang rawan

Tidak rawan

Jumlah

27.654

205.304

324.734

409.984

967.676

7.509

53.472

89.291

42.259

192.531

49.569

503.803

188.688

303.346

1.045.406

-

15.301

34.459

13.622

63.382

Jawa Timur

105.544

306.337

533.447

359.630

1.304.958

Total

162.622

1.084.217

1.170.619

1.128.841

3.573.953

4,5

30,3

32,7

32,5

100,0

Banten Jawa Tengah D.I.Yogyakarta

Persen

Catatan: Sangat rawan Rawan Kurang rawan Tidak rawan

= frekuensi banjir 4-5x/5 th; dan luas tanaman padi puso >30% = frekuensi banjir 3x/5 th; dan luas tanaman padi puso 20-29%. = frekuensi banjir 1-2x/5 th dan luas tanaman padi puso 10-19% = tidak ada banjir dalam 5 th

Secara nasional tingkat kerawanan banjir per kabupaten di seluruh Indonesia disajikan dalam Gambar 3.8. Luas sawah rawan banjir/genangan di Jawa mencapai 1.084.217 ha dan yang sangat rawan 162.622 ha, sedangkan di Sumatera 267.178 ha, 124.465 ha di antaranya terdapat di Sumatera Selatan dan 50.606 ha di Jambi. Berdasarkan laporan Ditlin Tanaman Pangan (2007), luas wilayah yang terkena dampak banjir selama 16 tahun (1991-2006) di Indonesia berfluktuasi dengan rata-rata luas kerusakan lahan 37.977-32.826 ha, dan yang mengalami puso 5.707-138.227 ha (Gambar 3.5). Wilayah pertanaman padi yang terkena dampak banjir pada tahun La Nina di setiap kabupaten dalam periode 1989-2006 ditunjukkan pada Gambar 3.9 (SNC, 2009).


Gambar 3.8. Peta penyebaran kerawanan banjir di Indonesia Peningkatan intensitas banjir secara tidak langsung akan mempengaruhi produksi karena meningkatnya serangan hama penyakit (OPT). Menurut Wiyono (2009), peningkatan frekuensi kejadian banjir dapat menimbulkan masalah berupa serangan hama keong emas pada tanaman padi. Di samping itu juga ada indikasi bahwa sawah yang terkena banjir pada musim sebelumnya berpeluang lebih besar mengalami ledakan hama wereng coklat. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada tahun 2007 melaporkan bahwa serangan wereng coklat meningkat drastis pada tahun kejadian La-Nina 1998.

Pada tahun La Nina wilayah yang terkena dampak banjir meningkat

Gambar 3.9. Rata-rata wilayah pertanaman padi yang terkena dampak banjir pada tahun La Nina per kabupaten (1989-2006).


3.1.3 Dampak pergeseran pola curah hujan Salah satu dampak perubahan iklim adalah mundurnya awal musim hujan dan makin panjangnya periode musim kemarau. Pergeseran pola hujan sangat mempengaruhi sumberdaya dan infrastruktur pertanian, bergesernya waktu taman, musim dan pola tanam, serta degradasi lahan. Adanya kecenderungan pemendekan musim hujan dan peningkatan curah hujan di bagian selatan (Jawa dan Bali) mengakibatkan perubahan awal dan durasi musim hujan. Kondisi tersebut menyulitkan upaya peningkatan indeks penanaman (IP) jika tidak diikuti oleh pengembangan varietas berumur genjah, rehabilitasi, dan pengembangan jaringan irigasi. Mundurnya awal musim hujan selama 30 hari dapat menurunkan produksi padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah sebanyak 6,5% dan di Bali sebanyak 11% dari kondisi normal. Sebaliknya, di bagian utara (Sumatera dan Kalimantan) terjadi kecenderunan perpanjangan musim hujan dengan intensitas yang lebih rendah sehingga mengakibatkan pemanjangan musim tanam dan peningkatan IP. Namun produktivitas lahan di Sumatera dan Kalimantan tidak sebaik di Jawa. Perubahan pola curah hujan juga menyebabkan penurunan ketersediaan air pada waduk, terutama di Jawa. Sebagai contoh, selama 10 tahun rata-rata volume aliran air dari DAS Citarum yang masuk ke waduk menurun dari 5,7 milyar m3 per tahun menjadi 4,9 milyard m3 per tahun (PJT II, 2009). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap turunnya kemampuan waduk Jatiluhur mengairi sawah di Pantura Jawa. Kondisi yang sama ditemui pada waduk lain di Jawa, seperti Gajahmugkur dan Kedung Ombo.

3.2

Kerentanan Sektor Pertanian terhadap Peningkatan Suhu Udara

Peningkatan suhu udara global selama 100 tahun terakhir rata-rata 0.570C (Runtunuwu dan Kondoh, 2008). Boer (2007) menggambarkan perubahan suhu udara di Jakarta dalam periode 1880-2000 (Gambar 3.10). Rata-rata peningkatan suhu selama 100 tahun terakhir adalah 1,4°C pada bulan Juli dan 1,04°C pada bulan Januari. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya peningkatan transpirasi yang selanjutnya menurunkan produktivitas tanaman pangan (Las, 2007), meningkatkan konsumsi air, mempercepat pematangan buah/ biji, menurunkan mutu hasil dan berkembangnya berbagai hama penyakit (OPT).


280 275

Juli: 1,4oC / 100 thn

y = 0.1424x - 9.9843

270 265 260 255 y = 0.1039x + 58.901

250

Januari: 1,04oC / 100 thn

245 1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

Gambar 3.10. Perubahan suhu pada musim hujan (Januari) dan musim kemarau (Juli) di Jakarta, 1860-2000. Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan wilayah lainnya, terutama di dataran rendah, akan mengalami penurunan produksi pangan strategis secara signifikan. Tanpa intervensi berupa upaya adaptasi, penurunan produksi jagung mencapai 10,5-19,9% hingga tahun 2050 akibat kenaikan suhu udara (Tabel 3.4). Tabel 3.4. Proyeksi penurunan hasil panen pada tanaman jagung akibat peningkatan laju respirasi tanaman yang disebabkan oleh kenaikan suhu pada tahun 2050 (Handoko et al, 2008)

Hasil Panen 2006

Kenaikan suhu menjelang 2050

ton/ha

(oC)

ton/ha

(%)

Bali Jawa Timur Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Barat Banten Pulau lainnya

2,8 3,7 3,7 3,2 5,0 3,0 3,2

0,0 0,0 3,2 2,9 1,6 0,0 1,8

0,0 0,0 -0,7 -0,6 -0,5 0,0 -0,4

0,0 0,0 -19,9 -18,2 -10,5 0,0 -11,7

Rata-rata

3,5

Provinsi

Penurunan hasil panen 2050


Penelitian terbaru KP3I (Boer, 2008) menunjukkan bahwa peningkatan suhu akibat naiknya konsentrasi CO2 akan menurunkan hasil tanaman. Apabila laju konversi lahan sawah 0,77% per tahun dan tidak ada peningkatan indeks penanaman, maka produksi padi di tingkat kabupaten pada tahun 2025 akan mengalami penurunan sebesar 42.500-162.500 ton. Namun, jika dilakukan peningkatan indeks pertanaman maka dampak negatif kenaikan suhu pada tahun 2025 tidak lagi signifikan, terutama di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah. Upaya peningkatan indeks pertanaman akan efektif di sebagian kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Timur (Gambar 3.11). Suhu udara maksimum dan minimum di Indonesia, berdasarkan data dari Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam periode 1971-2002 (Handoko et al., 2008) menunjukan tren kenaikan suhu udara maksimum dan minimum di hampir seluruh wilayah. Penurunan hasil pertanian dapat mencapai lebih dari 20% apabila suhu naik melebihi 4oC (Tschirley, 2007). Dengan menggunakan model simulasi tanaman, John Sheehy (IRRI, 2007) menyatakan kenaikan hasil akibat kenaikan konsentrasi CO2 75 ppm adalah 0,5 ton/ha dan penurunan hasil akibat kenaikan suhu 1°C adalah 0,6 ton/ha. Menurut Peng et al. (2004), setiap kenaikan suhu minimum sebesar 1°C akan menurunkan hasil tanaman padi sebesar 10%.

Gambar 3.11. Perkiraan perubahan produksi padi per kabupaten pada tahun 2025 dibanding produksi saat ini akibat kenaikan suhu dan kosentrasi CO2 untuk skenario SRESB1 dan SRESA2 pada berbagai skenario perubahan luas lahan sawah dan indeks penanaman padi.


3.3

Dampak Kenaikan Muka Air Laut terhadap Sektor Pertanian

Dampak kenaikan muka air laut juga nyata terjadi di Indonesia (Meiviana et al. 2004). Dalam periode 19251989, muka air laut naik 4,38 mm/tahun di Jakarta, 9,27 mm/tahun di Semarang, dan 5,47 mm/tahun di Surabaya. Dampak naiknya muka air laut terhadap sektor pertanian terutama terkait dengan penciutan lahan pertanian di pesisir pantai Jawa, Bali, Sumut, Lampung, NTB, dan Kalimantan (Gambar 3.12), kerusakan infrastruktur pertanian, dan peningkatan salinitas tanah dan air sehingga merusak tanaman (Las, 2007).

( 5 % Indonesia)

Gambar 3.12. Penyebaran lahan sawah di Indonesia yang berpeluang terkena dampak kenaikan tinggi muka air laut Potensi kehilangan luas lahan sawah akibat kenaikan tinggi muka air laut berkisar antara 113.000-146.000 ha, lahan kering areal tanaman pangan 16.600-32.000 ha, dan lahan kering areal perkebunan 7.000-9.000 ha. Menjelang tahun 2050, tanpa upaya adaptasi perubahan iklim secara nasional diperkirakan produksi tanaman pangan strategis akan menurun 20,3-27,1% untuk padi, 13,6% untuk jagung, 12,4% untuk kedelai, dan 7,6% untuk tebu dibandingkan dengan kondisi tahun 2006. Potensi penurunan produksi padi tersebut terkait dengan berkurangnya lahan sawah di Jawa seluas 113.003-146.473 ha, di Sumatera Utara 1.314-1.345 ha, dan di Sulawesi 13.672-17.069 ha (Handoko et al. 2008). Berdasarkan overlay peta peningkatan muka air laut hasil kegiatan Tim Basis Akademis Bappenas (Sofian, 2009) dengan peta sebaran lahan sawah diketahui luas lahan sawah yang berisiko tergenang atau tenggelam di Jawa disajikan pada Gambar 3.13.


Gambar 3.13. Dampak kenaikan SLR terhadap lahan sawah di Jawa. Hasil analisis untuk lima wilayah pembangunan menunjukkan hingga tahun 2050 luas baku lahan sawah akan menyusut akibat tergenang atau tenggelam oleh kenaikan muka air laut, yakni di Jawa dan Bali 182.556 ha, Sulawesi 78.701 ha, Kalimantan 25.372 ha, Sumatera 3.170 ha, dan Nusatenggara, khususnya Lombok 2.123 ha (Tabel 3.5). Tingkat kerugian akibat kenaikan muka air laut terhadap penyusutan lahan sawah dalam bentuk produksi padi pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 4,3 juta ton GKG atau 2,7 juta ton beras. Potensi dampak tersebut didasarkan pada tingkat produktivitas dan indeks pertanaman pada saat itu sudah meningkat dibandingkan dengan kondisi saat ini. Misalnya, rata-rata produktivitas padi sawah di Jawa dan Bali saat itu 7 t/ha dengan IP 240%, sedangkan di luar Jawa dan Bali 5-6 t/ha dengan IP 150-200%. Tabel 3.5. Dampak kenaikan muka air laut terhadap penurunan luas baku lahan sawah dan produksi padi/beras hingga tahun 2050.

Wilayah Jawa dan Bali

Luas baku sawah (ha)

Penurunan luas lahan sawah (ha)

Kerugian setara GKG (juta ton)

Kerugian setara beras ( juta ton)

3.309.264

182.556

3,067

1,932

995.919

25.372

0,190

0,119

2.340.642

3.17

0,038

0,024

Sulawesi

892.256

79.701

0,956

0,602

Nusatenggara

341.304

2.123

0,025

0,016

Kalimantan Sumatera



4 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN PERTANIAN MENYIKAPI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM


Menyikapi perubahan iklim, kebijakan pembangunan pertanian secara umum adalah meminimalisasi dampak negatif dari fenomena alam tersebut agar sasaran pembangunan pertanian tetap dapat dicapai. Kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan peran sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan dan subsektor pertanian di lahan gambut, dalam menurunkan emisi GRK. Secara rinci kebijakan yang akan ditempuh adalah: (1) meningkatkan pemahaman petani dan pihak terkait dalam mengantisipasi perubahan iklim; (2) meningkatkan kemampuan sektor pertanian untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, termasuk didalamnya membangun sistem asuransi perubahan iklim; (3) merakit dan menerapkan teknologi tepat guna dalam memitigasi emisi GRK, dan (4) meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

4.1

Strategi Umum

Penanggulangan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian terutama difokuskan pada: (a) Program aksi adaptasi pada sub-sektor tanaman pangan dalam upaya melestarikan dan memantapkan ketahanan pangan nasional, (b) Program aksi mitigasi pada sub-sektor perkebunan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK (c) Sub-sektor lain melakukan adaptasi dan mitigasi dengan terlebih dahulu memprioritaskan pencapaian sasaran pembangunan

4.2 Antisipasi Antisipasi perubahan iklim, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan (capacity building) pemerintah dan masyarakat dalam hal ini adalah:  Aspek klimatologis, seperti peningkatan kemampuan prediksi pola hujan, musim, dan pengembangan kalender tanam.  Aspek hirologis yang meliputi prediksi dan antisipasi keadaan sumberdaya air, penciutan luas lahan pertanian di sekitar pantai karena naiknya muka air laut.  Perbaikan infrastruktur.  Perbaikan pengadaan dan distribusi sarana pertanian.  Pengembangan daerah pertanian baru pada lokasi berisiko iklim yang rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan ke depan.


4.3

Adaptasi Perubahan Iklim

Dari berbagai komoditas pertanian, tanaman pangan paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya adaptasi perubahan iklim untuk tanaman pangan mendapat prioritas utama di samping komoditas lainnya. 1. Tanaman pangan dan hortikultura

 Perbaikan manajemen pengelolaan air, termasuk sistem dan jaringan irigasi

 Pengembangan teknologi panen air (embung, dam parit) dan efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa.

 Pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap stres lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, genangan (banjir), dan salinitas.

 Pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman.

 Pengembangan sistem perlindungan usahatani dari kegagalan akibat perubahan iklim atau crop weather insurance.

2. Tanaman perkebunan  Pengembangan komoditas yang mampu bertahan dalam cekaman kekeringan dan kelebihan air.  Penerapan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman.  Pengembangan teknologi hemat air.  Penerapan teknologi pengelolaan air, terutama pada lahan yang rentan terhadap kekeringan. 3.

Pengelolaan peternakan  Pengembangan ternak yang adaptif terhadap lingkungan yang lebih ekstrim (kekeringan, suhu tinggi, genangan).  Pengembangan teknologi silase untuk mengatasi kelangkaan pangan musiman.  Pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak (crop livestock system, CLS) untuk mengurangi risiko dan optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan.


4.4 Mitigasi Perubahan Iklim Sub sektor perkebunan dan sistem pertanian di lahan gambut dapat memberikan kontribusi cukup besar dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, usaha mitigasi perubahan iklim pada sektor pertanian difokuskan pada sub sektor perkebunan dan pertanian di lahan gambut. 1. Arah dan Strategi Ekstensifikasi Pertanian: Kontribusi sektor pertanian untuk memenuhi target penurunan emisi GRK Indonesia sebesar 26% atau 41% hingga tahun 2020, antara lain melalui : (a) penurunan luas lahan terbakar (terutama pembukaan lahan dan pengelolaan gambut), (b) menetapkan strategi perluasan areal perkebunan hanya pada lahan terlantar atau padang alang-alang, dan (c) pengelolaan lahan gambut berkelanjutan Di lain pihak, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan, perluasan areal pertanian baru (ekstensifkasi) tidak dapat dihindarkan. Untuk menghindari deforestrasi dan mengurangi degradasi lahan, maka strategi dan kebijakan pembukaan lahan baru akan diarahkan sebagai berikut:  pemanfaatan lahan tidur atau terlantar/ terdegradasi, berupa padang alang-alang atau kawasan hutan yang telah dilepas tetapi belum dimanfaatkan,  pemanfaatan sebagian kawasan hutan (produksi dan konversi) yang terlantar/terdegradasi melalui kebijakan nasional dengan proses pelepasan yang sesuai dengan undang-undang.  pemanfaatan lahan gambut sesuai dengan PERMENTAN No.14/2009 dan/atau PP (dalam pembahasan), khususnya lahan-lahan gambut yang sudah dibuka/terlantar dan/atau terlanjur memperoleh IUP (izin usaha perkebunan)/HGU.

2. Pengelolaan perkebunan  Pengembangan tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, pada lahan semak belukar dan alang-alang.  Pemanfaatan lahan alang-alang (cadangan karbon rendah) menjadi lahan perkebunan (cadangan karbon lebih besar).  Penggunaan limbah tanaman perkebunan sebagai sumber bahan organik dan sumber bioenergi.  Peremajaan tanaman perkebunan yang sudah menurun produktivitasnya.  Pengolahan limbah kelapa sawit.


3. Pertanian di lahan gambut  Penerapan Permentan No. 14/2009 tentang pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit.  Pengembangan dan penerapan teknologi tanpa bakar (PLTB), dalam usaha pertanian di lahan gambut.  Pemilihan jenis tanaman yang tidak memerlukan sistem drainase yang dalam.  Pengembangan teknologi ameliorasi untuk mengurangi emisi CO2 dari lahan gambut. Pengurangan emisi GRK lahan gambut dapat ditempuh melalui skenario: (a) Skenario 1: Pemberlakuan Permentan No.14/2009 secara utuh/efektif dapat menurunkan emisi CO2 sekitar 7-10% dari tingkat emisi BAU, (b) Skenario 2: Skenario 1, diikuti PLTB serta perbaikan pengelolaan air diperkirakan dapat mengurangi emisi menjadi sekitar 19-25%. (c) Skenario 3: Skenario 2, diikuti dengan penambahan amelioran, dapat mengurangi emisi 2531%.

4.5


Peningkatan kinerja penelitian dan pengembangan pertanian terutama dititikberatkan pada:  Analisis komprehensif tentang kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian.  Pengembangan jaringan informasi dan sistem komunikasi dan advokasi iklim, modul, peta dan panduan/tools (kalender tanam, penanggulangan banjir, kekeringan dan lain-lain)  Penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim yang lebih ekstrim (kekeringan, kenaikan suhu udara, salinitas, banjir/genangan).  Penelitian dan pengembangan teknologi mitigasi/ penurunan emisi gas rumah kaca dan adaptasi dalam pengelolaan lahan/tanah, pupuk, air, tanaman, dan ternak  Mengembangkan penelitian/kajian komprehensif tentang dampak pemanfaatan lahan gambut.


 Identifikasi dan pemetaan lahan gambut potensial dan beresiko kecil, serta pengembangan teknologi adaptif/ ramah lingkungan dan konservasi lahan gambut.  Penelitian dan pengembangan kelembagaan untuk menunjang kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan memitigasi emisi GRK.  Analisis kebijakan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

4.6

Isu Lintas Sektoral (Cross Cutting Issue)

1. Penanganan sistem jaringan sumberdaya iklim Di Kementerian Pertanian terdapat beberapa institusi yang menangani stasiun iklim, antara lain Ditjen Tanaman Pangan (Direktorat Perlindungan Tanaman), Ditjen Perkebunan, dan Badan Litbang Pertanian. Sementara Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) melakukan penyebarluasan informasi iklim agar dapat diakses oleh petugas lapang dan petani.

2. Pengelolaan sumberdaya air Dewasa ini pemanfaatan dan ketersediaan air untuk usaha pertanian semakin kompetitif karena kebutuhan air di sektor lain juga meningkat. Di lahan pertanian juga perlu kerja sama lintas subsektor untuk efisiensi penggunaan air terintegrasi, misalnya penggunaan lahan perkebunan yang diintegrasikan dengan peternakan dan tanaman semusim. Integrasi tanaman dan ternak juga terkait langsung dengan upaya pengembangan konservasi tanah dan air.

3. Ketersediaan dan pengelolaan sumberdaya lahan Lahan pertanian harus dipertahankan dalam luasan tertentu dalam jangka waktu yang lama. Kenyataannya, alih fungsi lahan sangat cepat terjadi. Hal ini merupakan dilema antara tuntutan pembangunan non pertanian dan pertanian. Degradasi lahan, air, pencemaran lingkungan pertanian, dan kerusakan infrastruktur yang berdekatan dengan perkotaan, permukiman dan industri mengakibatkan semakin meluasnya lahan pertanian yang kurang produktif. Hal ini memerlukan koordinasi antara sektor pertanian dengan sektor lainnya.


5 ROAD MAP PROGRAM ANTISIPASI, ADAPTASI, DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR PERTANIAN


Road map 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan kajian secara komprehensif terhadap dinamika dan skenario perubahan iklim, kerentanan, dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Road map dipilah berdasarkan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan, mulai dari penelitian dan pengembangan, antisipasi, advokasi/diseminasi, hingga adaptasi dan mitigasi sejak 2008 hingga 2014 (Gambar 14). Rencana Pembangunan Jangka Pendek-Menengah (RPJM 2010-2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2010-2034) dituangkan dalam matriks pada Lampiran 1-4. Program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam empat bagian utama: (1) penelitian dan pengembangan, (2) antisipasi perubahan iklim, (3) advokasi kebijakan dan diseminasi teknologi, (4) adaptasi dan mitigasi.

5.1


Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan diarahkan untuk antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim (Lampiran 1). Penelitian antisipasi perubahan iklim diarahkan pada perbaikan dan updating kalender tanam, perbaikan sistem peringatan dini, dan evaluasi potensi lahan terlantar untuk pengembangan perkebunan. Penelitian advokasi kebijakan dan diseminasi teknologi diarahkan bagi upaya peningkatan pemahaman petani dan masyarakat luas tentang pemanfaatan informasi iklim dan UU/peraturan terkait. Tindakan advokasi diarahkan pada sosialisasi advokasi peraturan perundangan yang menyangkut ketentuan pelestarian lingkungan dan pengembangan dan replikasi SLPTT.


Gambar 3.14. Road map sektor pertanian menghadapi perubahan iklim 2010-2014 Penelitian adaptasi perubahan iklim sektor pertanian difokuskan pada tanaman pangan dan hortikultura untuk RPJM 2010-2014 dan tiga periode RPJM berikutnya. Ruang lingkup penelitian adaptasi mencakup pengembangan varietas tanaman yang adaptif, teknik pengelolaan tanah dan air, dan teknik budidaya tanaman. Penelitian mitigasi perubahan iklim difokuskan pada subsektor perkebunan dan pertanian di lahan gambut. Ruang lingkup penelitian mitigasi mencakup pengendalian kebakaran lahan, penyediaan insentif (payment for environmental service) bagi masyarakat lokal yang menerapkan teknik pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), terutama bagi petani karet dan kelapa sawit, serta mekanisme pemberian sanksi bagi


perusahaan perkebunan yang menerapkan teknik pembakaran dalam persiapan lahan. Lahan gambut menjadi tumpuan ekstensifikasi pertanian ke depan, sehingga penelitian mitigasi perubahan iklim di lahan gambut ditujukan untuk menghasilkan dan mengadaptasikan teknologi pertanian yang rendah emisi GRK dan sistem pertanian lahan gambut yang berkelanjutan (sustainable). Hasil penelitian akan disintesis untuk menghasilkan usulan kebijakan dalam pembangunan pertanian, terutama yang berkaitan dengan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim.

5.2

Antisipasi Perubahan Iklim

Dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim maka beberapa program yang penting untuk dilaksanakan adalah:  Penyusunan strategi dan perencanaan pengembangan infrasruktur, terutama jaringan irigasi, termasuk saluran tersier dan cacing. Kemampuan jaringan irigasi mengatur dan mendistribusikan air akan mengurangi risiko pertanian akibat banjir dan kekeringan.  Evaluasi tata ruang, mencakup pengaturan penggunaan lahan untuk menyesuaikan jenis dan verietas tanaman dengan daya dukung lahan. Komoditas strategis, namun rentan terhadap perubahan iklim, seperti pada umumnya tanaman pangan dialokasikan pada lahan-lahan yang infrastrukturnya memadai.  Peningkatan kapasitas SDM dalam pemahaman perubahan iklim dan penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.  Pengembangan sistem informasi dan peringatan dini banjir dan kekeringan.  Pengembangan sistem asuransi pertanian risiko iklim.  Penyusunan dan penyebarluasan panduan umum antisipasi perubahan iklim yang mencakup blue print banjir & kekeringan, wilayah prioritas penanganan dan kalender tanam.  Penyusunan dan penerapan (enforcement) peraturan perundangan mengenai tata guna lahan dan metode pengelolaan lahan, misalnya larangan pembakaran di lahan pertanian. Rincian berbagai alternatif kegiatan yang berkaitan dengan aspek antisipasi perubahan iklim dituangkan pada Lampiran 2


5.3

Advokasi dan Diseminasi

Kegiatan diseminasi mencakup sekolah lapang tentang perubahan iklim (SLI), pengendalian hama terpadu (SLPHT), dan pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT). Selain itu perlu disosialisasikan pula informasi teknologi penataan penggunaan lahan, penyesuaian pola tanam, dan penggunaan kalender tanam, penggunaan varietas adaptif terhadap perubahan iklim, sesuai potensi sumberdaya lahan dan infrastruktur pendukungnya. Pada Lampiran 3 disajikan beberapa alternatif kegiatan diseminasi dan advokasi yang harus dilakukan.

5.4

Adaptasi dan Mitigasi

Program adaptasi lebih difokuskan pada aplikasi teknologi adaptif, terutama pada tanaman pangan, seperti penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul adaptif terhadap kekeringan, genangan/ banjir, salinitas, dan umur genjah, serta penganekaragaman pertanian, teknologi pengelolaan lahan, pupuk, air, diversifikasi pangan dan lain-lain. Sedangkan secara kelembagaan program adaptasi diarahkan untuk pengembangan sistem informasi seperti sekolah lapang iklim, sistem penyuluhan dan kelompok kerja (pokja) variabilitas dan perubahan iklim sektor pertanian. serta pengembangan sistem asuransi pertanian akibat resiko iklim. Peranan pemerintah dalam program adaptasi variabilitas dan perubahan iklim mencakup fasilitas pemerintah untuk aplikasi teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim (penyediaan varietas adaptif, fasilitas penerapan teknik pengelolaan lahan dan air), peningkatan indeks panen, penurunan risiko gagal panen, peningkatan produktivitas dan kapasitas irigasi. Program mitigasi lebih difokuskan pada aplikasi teknologi rendah emisi baik pada tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura serta peternakan. Beberapa teknologi yang akan dikembangkan antara lain varietas unggul dan jenis tanaman yang rendah emisi dan atau dengan kapasitas absorbsi karbon tinggi, penyiapan lahan tanpa bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel, penggunaan pupuk organik, bio pestisida dan pakan ternak rendah emisi GRK. Selain itu mitigasi dalam konteks pemanfaatan dan perluasan areal pertanian adalah menfokuskan pembukaan lahan baru hanya pada lahan terlantar dan terdegradasi tanpa melakukan kegiatan yang bersifat deforestasi. Khusus untuk lahan gambut diarahkan pada sistem, pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dengan tingkat emisi serendah mungkin melalui perbaikan sistem drainasi, pengembangan teknologi ameliorasi, pemupukan dll. Beberapa alternatif kegiatan yang berkaitan dengan strategi adaptasi dan mitigasi pada berbagai subsektor dan bidang masalah dituangkan pada Lampiran 4


5.5 Program Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK Dalam rangka pencapaian target penurunan emisi GRK Nasional sebesar 26% pada tahun 2020 tanpa bantuan luar negeri dan ditambah 15% melalui bantuan luar negeri, pada Lampiran 5 dan 6 disajikan Matriks Program Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-PEGRK) Sektor Pertanian dan Sektor Lahan Gambut (pada areal pertanian) hingga tahun 2020. Matriks program yang juga menggambarkan target penurunan emisi GRK masing-masing kegiatan tersebut merupakan kristalisasi, integrasi dan penyederhanaan dari matriks pada Lampiran 1-4 yang disusun melalui pembahasan di Kemneg PPN/ BAPPENAS. Selanjutnya pada Lampiran 7 disajikan kerangka kerja logis (Logical Frame Work) masing-masing program atau kegiatan yang menggambarkan tahapan proses, input dan output masing-masing program atau kegiatan tersebut.


6 PENUTUP


Dampak perubahan iklim akan berlangsung cepat dengan semakin berkembangnya industri. Oleh karena itu, upaya antisipasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus diposisikan sebagai bagian integral dalam kebijakan pembangunan pertanian. Keberhasilan merumuskan kebijakan, strategi pelaksanaan, program, kegiatan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim diyakini merupakan kunci awal dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional untuk jangka panjang. Road map perubahan iklim sektor pertanian ini disusun berdasarkan hasil kajian, diskusi, dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, terutama instansi di lingkup Kementerian Pertanian, Bappenas, dan perguruan tinggi. Strategi antisipasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah dijabarkan secara kualitatif maupun kuantitatif untuk wilayah dengan masalah spesifik maupun secara umum Indonesia, untuk jangka pendek-menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP). Program/kegiatan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim yang dirumuskan dalam dokumen road map perubahan iklim ini dapat dijadikan acuan oleh instansi subsektor lingkup Kementerian Pertanian. Road map ini bersifat dinamis, sehingga sesuai dengan tingkat perubahan iklim seiring dengan perjalanan waktu ke depan akan dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan.


DAFTAR PUSTAKA Agus, F., I. Irawan, H. Suganda, W. Wahyunto, A. Setyanto, and M. Kundarto. 2006. Environmental multifunctionality of Indonesian agriculture. Journal: Paddy Water Environment 4:181-188. Aldrian, E and Djamil, S.D. 2006. Long term rainfall trend of the brantas catchment area, East Java. Indonesian Journal of Geography 38:26-40. Apryantono. A. S. G. Irianto, Suyamto, Irsal Las, T. Sodaryanto, T. Alamsyah. 2009. Indonesia Experience : Regaining Rice Self-Sufficiency. Indonesian Minstry of Agriculture Biro Perencanaan Deptan. 2009. Rancangan awal RENSTRA Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Boer R. 2009. Sekilas Status Komunikasi Nasional Indonesia untuk Perubahan Iklim dipresentasikan pada Enabling Activities for the Preparation of Indonesia’s SNC, Jakarta 21 April 2009. Kementrian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan UNDP Indonesia. Boer, 2008. Pengembangan Sistim Prediksi Perubahan Iklim untuk Ketahanan Pangan. Laporan Akhir Konsorsium Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Sektor Pertanian. Balai Besar Litbang Sumberdaya Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Boer, R. et al. 2007. Indonesian Country Report: Climate Variability and Climate Change and Their Implications. Government of Indonesia, Jakarta. BPS, 2008. Statistik Indonesia 2007. Biro Pusat Statisitik. Dahuri, R.dan I.M. Dutton, 2000. In Burke, L., E. Selig, M. Spalding. 2002. Terumbu Karang Yang Terancam di Asia Tenggara, ringkasan untuk Indonesia. World Resource Institute. Gandasasmita K. 2008a. Rapat Kerja Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 24-25 November 2008. Warta Sumberdaya Lahan Vol 3 no, 4. Desember 2008. Gandasasmita K. 2008b. Seminar nasional dan Dialog Sumberdaya Lahan Pertanian. Warta Sumberdaya Lahan Vol 3 no, 4. Desember 2008. Handoko I, Sugiarto Y, Syaukat Y. 2008. Keterkaitan Perubahan Iklim dan Produksi Pangan Strategis : Telaah kebijakan independen dalam bidang perdagangan dan pembangunan. SEAMEO BIOTROP for Kemitraan partnership. Hansen, J., Sato, M., Ruedy, R., Lo,K., Lea, D.W., and Medina-Elizade, M. 2006. Global temperature change. PNAS 103: 14288-14293. IPCC.

2007.

Climate Change 2007: The Physical Science Basis.

Summary for Policymakers.


Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva. IRRI. 2007. Coping with climate change. Climate change threatens to affect rice production across the globe-What is known about the likely impact, and what can be done about it? Rice Today July-September 2007: 10-13. Las, I., E. Surmaini, A Ruskandar. 2008. Antisipasi Perubahan Iklim: Inovasi Teknologi dan Arah Penelitian Padi di Indonesia dalam : Prosiding Seminar Nasional Padi 2008. Inovasi Teknologi Padi Mengantisipasi Perubahan Iklim Global Mendukung Ketahanan Pangan. BB Padi. Las, I., H. Syahbuddin, E. Surmaini, A M. Fagi. 2008. Iklim dan Tanaman Padi.: Tantangan dan Peluang. dalam : Buku Padi: Inovasi Teknolohgi dan Ketahanan Pangan. BB Padi. Parry, M. L., A. R. Magalhaes, and N. H. Nih. 1992. The potential socio-economic effects of climate change: A summary of three regional assessments. Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme (UNEP). Peng S, Huang J, Sheehy JE, Laza RC, Visperas RM, Zhong X, Centeno GS, Khush GS, Cassman KG (2004). Rice yields decline with higher night temperature from global warming.Proceeding of National Academy of Science of the United State of America (PNAS) 101:9971–9975 Rancangan Awal Renstra Deptan 2010-2014. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Jakarta. Runtunuwu E, and A. Kondoh. 2008. Assessing Global Climate Variability and Change under Coldest and Warmest Periods at Different Latitudinal Regions. Indonesian Journal of Agricultural Science 9(1), 2008: 7-18. ISSN 1411-982X. Runtunuwu E, dan H. Syahbuddin. 2007. Perubahan Pola Curah Hujan dan Dampaknya Terhadap Potensi Periode Masa Tanam. Jurnal Tanah dan Iklim N0 26: 1-12. ISSN 1410-7244. Timmerman, A., J. Oberhuber, A. Bacher, M. Esch, M. Latif, and E. Roeckner. 1999. Increased El Niño frequency in a climate model forced by future greenhouse warming. Nature 398 Torriani D, Calanca P, Lips M, Ammann H, Beniston M, Fuhrer J. 2007. Regional assessment of climate change impacts on maize productivity and associated production risk in Switzerland. Reg Environ Change (2007) 7:209–221. DOI 10.1007/s10113-007-0039-z Tschirley, J. 2007. Climate Change Adaptation: Planning and Practices. Power Point Keynote Presentation of FAO Environment, Climate change, Bioenergy Division, 10-12 September 2007, Rome. UNDP Indonesia. 2007. Sisi Lain Perubahan Iklim : Mengapa Indonesia harus beradaptasi untuk melindungi rakyat miskinnya. Keen Media (Thailand) Co., Ltd. Wahyunto, 2005. Lahan sawah rawan kekeringan dan kebanjiran di Indonesia. Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor. Wiyono, S. 2009. Perubahan Iklim, Pemicu Ledakan Hama dan Penyakit Tanaman. Salam 26:22-23


Lampiran 1. Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan menghadapi perubahan iklim global Periode RPJM 2010-2014

Tahun 2010

Program/ Kegiatan

2011

2012

2013

2014

5 varietas tanamana pangan dan 3 varietas hortikultura adaptif


Indikator kinerja 1.

2.

3.

4.

5.

Perakitan dan penyediaan varietas tanaman pangan dan hortikultura toleran 4 varietas tanamana 4 varietas tanamana terhadap kekeringan, pangan dan 2 varietas pangan dan 2 varietas genangan, salinitas, dan hortikultura adaptif hortikultura adaptif serangan OPT, serta berumur supergenjah dan produktivitas tinggi Perakitan dan pengembangan teknologi pengelolaan SDL, tanah, pupuk, air, tanaman dan ternak adaptif dan atau rendah emisi pada tanah mineral dan gambut. Identifikasi dan perakitan jenis ternak, tanaman dan formula pakan ternak adaptif dan atau menghasilkan kotoran enteric fermentation rendah emisi.

10 paket teknologi 6 paket teknologi

8 paket teknologi

1 varietas/rumpun ternak,1 varietas tanaman pakan adaptif dan 1 formula pakan ternak

1 varietas/rumpun ternak,1 1 varietas/rumpun varietas tanaman pakan ternak,1 varietas adaptif dan 1 formula tanaman pakan adaptif pakan ternak dan 1 formula pakan ternak

Penelitian dan pengembangan varietas dan komponen 1 varietas dan 4 teknologi budidaya kompenen teknologi tanaman perkebunan untuk bahan baku bioenergi

Pengembangan teknologi dan studi/ sintesa kebijakan pemanfaatan limbah pertanian


2 varietas dan 4 kompenen teknologi

10 paket teknologi

6 paket teknologi



3 varietas dan 4 kompenen 3 varietas dan 4 3 varietas dan 8 teknologi kompenen teknologi kompenen teknologi

Teknologi pengolahan limbah pertanian Teknologi pengolahan rendah emisi limbah pertanian rendah emisi Data/informasi emisi 1 paket rumusan kebijakan GRK dari proses Data/informasi emisi pemanfaatan limbah pengolahan hasil GRK dari proses pertanian rendah emisi pertanian (kakao, pengolahan hasil kelapa sawit, ternak pertanian (kakao, kelapa sapi) sawit, ternak sapi)

1 paket rumusan kebijakan pemanfaatan limbah pertanian rendah emisi


Tahun 2010

Program/ Kegiatan

2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja •

6.

7.

8.

Analisis dan pemutakhiran faktor emisi GRK dan neraca karbon pada berbagai sistem usahatani di lahan gambut dan mineral.

Pengembangan kelembagaan, Evaluasi dampak dan analisis kebijakan kegiatan adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim

Penelitian dan pengembangan Mekanisasai Pertanian

•

Data emisi dan penyerapan GRK pada berbagai penggunaan lahan pertanian (lanjutan dari TA 2009) Neraca karbon/ GRK pemanfaatan lahan gambut dan areal perkebunan kelapa sawit/ karet rakyat dan perkebunan besar di pulau Sumatera

•

•

Faktor emisi GRK yang diupgrade pada berbagai penggunaan lahan pertanian (nasional)

Neraca karbon/ • GRK pemanfaatan lahan gambut dan areal perkebunan kelapa sawit/ karet rakyat dan perkebunan besar di pulau Kalimantan

1 sistem kelembagaan,

• Komponen teknologi mekanisasi penyaiapan lahan tanpa bakar

Faktor emisi GRK yang diupgrade pada • berbagai penggunaan lahan pertanian (nasional) Neraca karbon/GRK pemanfaatan lahan gambut dan areal perkebunan kelapa sawit/karet rakyat dan perkebunan besar di pulau Papua

1 sistem kelembagaan

1 sistem kelembagaan Rumusan kebijakan terkait adaptasi Rekomendasi kebijakan perubahan iklim serta formula harga BBN dan rencana tindak lanjut besaran subsidi COP 15 dan Penyiapan Bahan COP 16

• Pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan tanah minimum untuk mempercepat waktu tanam

•

Pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan tanah minimum untuk mempercepat waktu tanam 1 paket teknologi mekanisasi penyaiapan lahan tanpa bakar

Rekomendasi kebijakan untuk pengembangan asuransi pertanian akibat perubahan iklim (crop weather insurance)

Neraca karbon/GRK pemanfaatan lahan gambut dan areal perkebunan kelapa sawit/ karet rakyat dan perkebunan besar di Indonesia



Rumusan Kebijakan dan program pembangunan pertanian terkait dengan adaptasi perubahan iklim

Evaluasi dampak kegiatan adaptasi perubahan iklim terhadap pembangunan sektor pertanian

Pengembangan mekaniasi pemanfaatan limbah pertanian untuk energi sektor pertanian yang ramah lingkungan


Tahun 2010

Program/ Kegiatan

2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja • Peta lahan gambut yang potensial untuk pengembangan pertanian beresiko kecil di Sumatera

9.

• Peta SDL kritis dan • Peta SDL kritis dan terlantar untuk • Peta SDLkritis dan terlantar untuk pengembangan terlantar untuk pengembangan komoditas pengembangan komoditas pertanian pertanian dan komoditas bahan baku dan bahan baku biobahan baku biobio-energi di Maluku, energi di Kalimantan energi di Sumatera Bali, NTB dan NTT dan Sulawesi dan Jawa

Identifikasi dan pemetaan lahan terlantar dan/atau lahan gambut potensial dan beresiko kecil untuk perluasan areal pertanian

10. Pengembangan Teknologi mitigasi

• Peta lahan gambut yang potensial untuk pengembangan pertanian beresiko kecil di Kalimatan dan Papua

• Peta SDL kritis dan terlantar untuk pengembangan komoditas bahan baku bio-energi di Papua

• Tata ruang pertanian dan kebijakan dan arah pengembangan lahan gambut berkjelanjutan di Sumatera dan Jawa

• Tata ruang pertanian dan kebijakan dan arah pengembangan lahan gambut berkjelanjutan di Kalimantan dan Sulawesi

• Kebijakan tentang infrastruktur pertanian • Tersusunnya strategy pengembangan tata ruang dan infrastruktur pertanian

Teknologi pengelolaan air (drainase) dan lahan tampa bakar dan rendah emisi pada lahan gambut dan/ atau areal perkebunan

Teknologi pengelolaan tanaman, drainase dan lahan rendah emisi pada lahan gambut dan/atau areal perkebunan

Teknologi reklamasi Teknologi pengelolaan air lahan gambut (drainase) dan reklamasi dan/atau areal lahan pada lahan gambut perkebunan rendah dan/atau areal perkebunan emisi

Informasi dan Peta kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian terkini



Kebijakan dan rekomendasi tentang: • tata ruang pertanian • pemanfaatan biogas



• Kebijakan tata ruang dan infrastruktur pertanian

Teknologi reklamasi lahan gambut dan/atau areal perkebunan rendah emisi


II. Periode RPJM berikutnya RPJM 2015-2019

RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Program/Kegiatan Indikator kinerja 1.

Penyempurnaan berbagai langkah dan strategi adaptasi perubahan iklim yang sudah diterapkan pada RPJM sebelumnya

Penyesuaian konsep, strategi, upaya dan teknologi adaptif perubahan iklim



Pengembangan inovasi teknologi adaptif, baik varietas unggul, teknik budidaya, dan pengelolaan tanah, pupuk dan air yang sudah dihasilkan pada RPJM sebelumnya

4 Paket teknologi adaptif (varietas, pupuk, budidaya, dll)



3.

Pengembangan bibit ternak adaptif perubahan iklim

3 varitas/ rumpun ternak adaptif perubahan iklim dapat dilepas kepada masyarakat

3 varitas/ rumpun ternak adaptif perubahan iklim dapat dilepas kepada masyarakat

3 jenis ternak adaptif perubahan iklim dapat dilepas kepada masyarakat

4.

Studi dan pengembangan pemanfaatan pakan ternak/ suplemen rendah emisi methan

3 tanaman pakan dan 2 Formula ransum pakan ternak rendah emisi GRK



2.


Lampiran 2. Program dan kegiatan antisipasi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim global I. Periode RPJM 2010-2014 Tahun Program/ Kegiatan

2010

2011

2012

2013

2014

--

Indikator kinerja Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan (tanah, air, iklim, dan lingkungan) Pertanian Peta kerentanan sektor pertanian dan dampak perubahan iklim terhadap sumberdaya lahan dan ketahanan pangan Bali, NTB dan Sulawesi

Peta kerentanan sektor pertanian dan dampak perubahan iklim terhadap sumberdaya lahan dan ketahanan pangan di Kalimantan, Maluku, dan Papua,

Pemantapan dan korelasi peta kerentanan sektor pertanian dan peta dampak perubahan iklim terhadap sumberdaya lahan dan ketahanan pangan di Indonesia.

Peningkatan kemampuan dan operasional jaringan pengamatan iklim, serta terbarui dan terkalibrasinya 6 stasiun iklim dan hidrologi pertanian

Peningkatan kemampuan dan opersional jaringan, serta terbarui dan terkalibrasinya 7 stasiun iklim dan hidrologi pertanian

Peningkatan kemampuan dan operasional jaringan, serta terbarui dan terkalibrasinya 9 stasiun iklim dan hidrologi pertanian

Peningkatan kemampuan dan operasional jaringan, serta terbarui dan terkalibrasinya 11 statiun iklim dan hidrologi pertanian

Peningkatan data base dan sistem informasi iklim dan hidrologi yang terkini untuk pertanian



Peningkatan data base Peningkatan data base dan sistem informasi dan sistem informasi iklim dan hidrologi iklim dan hidrologi yang yang terkini untuk terkini untuk pertanian pertanian

Peningkatan kemampuan dan akurasi prediksi serta interpretasi iklim untuk pertanian

Peningkatan kemamPeningkatan kemampuan dalam rekayasa puan dan akurasi sosial dan kelembagaan prediksi serta interpretasi dalam mengantisipasi iklim untuk pertanian perubahan iklim

Peningkatan kemampuan dalam rekayasa sosial dan kelembagaan dalam mengantisipasi perubahan iklim

Terbangunnya sistem informasi iklim dan terselenggranya sistem komunikasi iklim untuk perencanaan pertanian

Pelaksanaan sistem informasi iklim dan terselenggranya sistem komunikasi iklim untuk perencanaan pertanian

Pelaksanaan sistem informasi iklim dan terselenggranya sistem komunikasi iklim untuk perenca-naan pertanian

Peta penanganan prioritas wilayah rawan kekereringan dan banjir di Jawa dan Bali

Peta penanganan Peta penanganan prioritas wilayah rawan prioritas wilayah rawan kekereringan dan kekereringan dan banjir banjir di Sulawes, dan di Sumatera, NTB, NTT Kalimantan

Peta kerentanan sektor Analisis dan Pendalaman pertanian dan dampak kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap perubahan iklim terhadap sumberdaya lahan dan sektor pertanian ketahanan pangan di Jawa dan Sumatera

Pengembangan jaringan informasi dan sistem komunikasi dan advokasi iklim

Pengembangan dan penyusunan Tools/ panduan, peta dan modul, (Kalender tanam, Penanggulangan banjir, kekeringan, dll)


Penyempurnaan model, Model, alogoritman dan Sistem Kalender Tanam alogoritman dan inisiasi konsepsi kalender tanam dinamik sistem kalender tanam dinamik dinamik

Peningkatan kemampuan dan operasional jaringan, serta terbarui dan terkalibrasinya 8 statiun iklim dan hidrologi pertanian


Verifikasi, uji coba dan sosialsiasi sistem kalldemnr tanam dinamik

-

Konsep model/sistem peringatan dini untuk bencana terkait langsung perubahan iklim (kekeringann/ banjir, kebakaran lahan/ kebun

Model sistem peringatan dini untuk bencana terkait langsung perubahan iklim (kekeringann/ banjir, kebakaran lahan/kebun

Konsep model/sistem informasi crop weather index dan asuransi pertanian akibat resiko iklim (kekeringann/ banjir, kebakaran lahan/kebun)

Informasi crop weather index untuk penentuan asuransi tanaman akibat perubahan iklim

Model asuransi Model asuransi pertanian pertanian akibat bresiko akibat bresiko iklim MASUK KE ADAPYASI iklim untuk antisipai untuk antisipai dampak LITBANG dampak perubahan perubahan iklim iklim

Pemantapan model sistem peringatan dini untuk bencana terkait langsung perubahan iklim (kekeringann/ banjir, kebakaran lahan/ kebun


II. Periode RPJM berikutnya RPJM 2015-2019

Program/Kegiatan

RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Indikator kinerja 1.

Evaluasi kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian

2.

Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan: a. tata ruang pertanian yang ramah lingkungan b. Kebijakan dan pengembangan pemanfaatan biogas

Lampiran 3.



Kebijakan dan rekomendasi tentang: c. tata ruang pertanian d. pemanfaatan biogas


Kebijakan dan rekomendasi tentang: g. tata ruang pertanian h. pemanfaatan biogas

Kebijakan dan rekomendasi tentang: e. tata ruang pertanian f. pemanfaatan biogas

Program dan kegiatan advokasi dan diseminasi menghadapi perubahan iklim global

Program/Kegiatan/

2010

Wilayah

2011

2012

2013

2014

Indikator Kinerja 1.

Diseminasi teknologi (varietas, pengelolaan SDL dan air, pupuk), tool (katam, blue print banjir dan kekeringan, Permentan), dan SLPTT/ SLPHT/SLI

Berkembangnya penerapan teknologi (varietas, SDL dan air, pupuk) dan tool (katam, blue print banjir dan kekeringan, Permentan) dan SLPTT/SLPHT/SLI

Termanfaatkannya teknologi (varietas, SDL dan air, pupuk) dan tool (katam, blue print banjir dan kekeringan, Permentan) dan SLPTT/ SLPHT/SLI




2.

Koordinasi, advokasi dan sosialisasi informasi dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan (Pokja Variabilitas dan Perubahan Iklim, Konsorsium Litbang Perubahan Iklim Sektor Pertanian)

Meningkatnya keseragampahaman para pemangku kebijakan dan petani





II. Periode RPJM berikutnya

RPJM 2015-2019 Program/Kegiatan

RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Indikator kinerja

1.

Advokasi dan sosialisasi dampak perubahan iklim

Peningkatan pemahaman dan pemanfatan informasi iklim oleh petani (25%)



2.

Koordinasi, advokasi dan sosialisasi informasi dan peraturan perundangundangan serta kebijakan (Pokja Variabilitas dan Perubahan Iklim, Konsorsium Litbang Perubahan Iklim Sektor Pertanian)





Lampiran 4. Program dan kegiatan adaptasi dan mitigasi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim global I. Periode RPJM 2010-2014 A. ADAPTASI 2010

Program/Kegiatan I.

2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja

Adaptasi perubahan iklim melalui penguatan SL-PTT dengan dukungan PTT, SRI, SLI, SLPHT, PIP, pemanfaatan teknologi adaptif (varitas, pupuk, budidaya) dan optimaliasai sumberdaya lahan dan air

Pulau Jawa & Bali dan sekitarnya 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah SLI SL-PHT PIP SRI JITUT JIDES EMBUNG Dam parit Sumur serapan

627.325 ha 106.860 ha 144.800 ha 45.300 ha 174.400 ha 17.950 ha 108 unit 176 unit 360 unit 1.300 ha 50.000 ha 30.000 ha 15.000 ha, 14.500 ha 450 unit

650.000 ha 125.000ha 150.000 ha 50.000 ha 175.000 ha 19.000 ha 125 unit 208 unit 360 unit 1.300 ha 50.000 ha 30.000 ha 15.000 ha, 14.500 ha 450 unit




8.

SL-PHT Perkebunan

28 KT (6 prov)

116 KT (5 prov)

116 KT (5 prov)

116 KT (5 prov)

116 KT (5 prov)

9.

Pengembangan ternak yang adaptif terhadap lingkungan setempat (kekeringan, suhu tinggi, genangan).

250 lokasi

300 lokasi

350 lokasi

400 lokasi

450 lokasi

10. Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan kekeringan dan tahan genangan.

20 lokasi

40 lokasi

60 lokasi

80 lokasi

100 lokasi

11. Pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak (CLS)

50 paket

70 paket

90 paket

110 paket

130 paket

150.000 ha 200.000 ha 200.000 ha

150.000 ha 200.000 ha 200.000 ha

150.000 ha 200.000 ha 200.000 ha

150.000 ha 200.000 ha 200.000 ha

< 3 % dari luas tanam

< 3 % dari luas tanam < 3 % dari luas tanam


30 ha di 6 prov., 6 kab. (Banten/1 kab./5 ha, Jabar/1 kab. /5 ha, Jateng/1 kab. /5 ha, DIY/1 kab. /5 ha, Jatim/1 kab. /5 ha, Bali/1 kab. /5 ha)




5 Provinsi, 29 Kabupaten, 116 Kelompok tani, 2900 petani (Jabar/7 Kab, Jateng/6 Kab., DIY/4 Kab, Jatim/6 Kab, Bali/6 Kab.)




12. Pengembangan dan penanaman padi varietas tahan kekeringan, banjir, OPT a. Tahan genangan/banjir 150.000 ha b. Tahan kekeringan 200.000 ha c. Tahan OPT 200.000 ha 13. 14. Meminimalisasi kehilangan hasil melalui penurunan luas daerah terkena/puso akibat banjir, kekeringan dan lainnya 15. Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah



6 Provinsi, 14 Kabupaten, 28 Kelompok tani, 700 16. Sekolah Lapang Pengendalian petani Banten/2 Kab, Hama Terpadu (SL-PHT) Jabar/2 Kab, Jateng/2 Kab., DIY/1 Kab, Jatim/5 Kab, Bali/2 Kab.


2010

Program/Kegiatan

2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja

Pulau Sumatera dan sekitarnya 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

565.150 ha 25.340 ha 165.350 ha 26.700 ha 39.100 ha 21.850 ha 76; 10 unit 76 unit 60 unit 500 ha 25.000 ha 15.000 ha 12.500 ha 12.000 ha 400 unit

570.000 ha 27.000 ha 170.000 ha 30.000 ha 41.000ha 23.000 ha 85; 10 unit 97 unit 60 unit 500 ha 25.000 ha 15.000 ha 12.500 ha 12.000 ha 400 unit

575.000 ha 27.500 ha 175.000 ha 32.000 ha 42.000 ha 110 ha 100 unit 30 unit 530 ha

20 KT (5 prov)

68 KT (7 prov)

68 KT (7 prov)

68 KT (7 prov)

68 KT (7 prov)

100.000 ha 75.000 ha 100.000 ha

100.000 ha 75.000 ha 100.000 ha

100.000 ha 75.000 ha 100.000 ha

100.000 ha 75.000 ha 100.000 ha

< 2% dari luas tanam





Meminimalisasi kehilangan hasil melalui penurunan luas < 3 % dari luas tanam daerah terkena/puso akibat banjir, kekeringan dan lainnya




Optimalisasi lahan rawa lebak termasuk pengembangan 325.000 ha tata air mikro (TAM)

325.000 ha

325.000 ha

325.000 ha

325.000 ha

50 ha di 10 prov., 10 kab. (NAD/1 kab./5 ha, Sumut/1 kab. /5 ha, Sumbar/1 kab. /5 ha, Riau/1 kab. /5 ha, Kepri/1 kab. /5 ha, Jambi/1 kab. /5 ha, Sumsel/1 kab. /5 ha, Babel/1 kab. /5 ha, Bengkulu/1 kab. /5 ha, Lampung/1 kab./ /5 ha)



SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah SLI SL-PHT PIP SRI JITUT JIDES EMBUNG Dam parit Sumur serapan

8.

SL-PHT Perkebunan

9.

Pengembangan dan penanaman padi varietas tahan kekeringan, banjir, dan OPT a. Tahan genangan/banjir 100.000 ha b. Tahan kekeringan 75.000 ha c. Tahan OPT 100.000 ha

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Meminimalisasi kehilangan hasil melalui pengendalian OPT (penurunan luas dan intensitas serangan)

50 ha di 10 prov., 10 kab. (NAD/1 kab./5 Pembangunan model ha, Sumut/1 kab. /5 adaptasi kekeringan pada ha, Sumbar/1 kab. /5 tanaman perkebunan 10 ha di 2 prov., 2 ha, Riau/1 kab. /5 ha, menggunakan istana cacing, kab.(Lampung/1kab./5 Kepri/1 kab. /5 ha, irigasi tetes, pembuatan rorak, ha, Sumsel/ 1 kab./5 ha) Jambi/1 kab. /5 ha, serta penanaman tanaman Sumsel/1 kab. /5 ha, pelindung dan rumput gajah Babel/1 kab. /5 ha, Bengkulu/1 kab. /5 ha, Lampung/1 kab./ /5 ha)

25.000 ha 15.000 ha 12.500 ha 12.000 ha 400 unit

585.000 ha 29.000 ha 185.000 ha 37.500 ha 45.000 ha 26.000 ha 160 unit 130 unit 30 unit

580.000 ha 28.000 ha 180.000 ha 35.000 ha 43.000 ha 25.000 ha 135 unit 122 unit 30 unit

25.000 ha 15.000 ha 12.500 ha 12.000 ha 400 unit

25.000 ha 15.000 ha 12.500 ha 12.000 ha 400 unit

5 Provinsi, 10 Kabupaten, 20 KT, 500 Petani Sekolah Lapang ( Banda Aceh/2 Pengendalian Hama Terpadu Kab., Sumut/2 Kab., (SL-PHT) Bengkulu/2 Kab., Jambi/2 Kab. Sumsel/2 Kab.)

7 Provinsi, 23 Kabupaten, 68 KT, 1700 Petani (Banda Aceh/2 Kab., Sumut/6 Kab., Bengkulu/4 Kab., Jambi/2, Kab. , Sumbar/ 2 Kab., Sumsel/4 Kab., Lampung/3 Kab.




Pengembangan ternak yang adaptif terhadap lingkungan setempat (kekeringan, 200 lokasi suhu tinggi, salinitas tinggi, genangan, kemasaman)

250 lokasi

300 loksi

350 lokasi

400 lokasi

Pengembangan tanaman pakan yang tahan kekeringan, tahan genangan, 10 lokasi tahan kemasaman, tahan salinitas tinggi.

30 lokasi

50 lokasi

70 lokasi

90 lokasi


2010

Program/Kegiatan 17.

Pengembangan system integrasi tanaman-ternak

Pulau Kalimantan dan sekitarnya 1. SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah 2. SLI 3. SL-PHT 4. PIP 5. JITUT JIDES 6. Embung Damparit Sumur resapan

2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja 20 paket

40 paket

60 paket

80 paket

100 paket

277.750 ha 3.900 ha 47.500 ha 7.800 ha 4.200 ha 900 ha 50 unit 32 unit 30 unit 12.500 ha 7.500 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit

300.000 ha 4.000 ha 48.000 ha 8.000 ha 4.500 ha 1.000 ha 70 unit 41 unit 30 unit 12.500 ha 7.500 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit




7.

SL-PHT Perkebunan

12 KT (3 prov)

44 KT (3 prov)

44 KT (3 prov)

44 KT (3 prov)

44 KT (3 prov)

8.

Optimasi lahan rawa lebak, termasuk pengembangan TAM

650.000 ha

650.000 ha

650.000 ha

650.000 ha

650.000 ha

50.000 ha 20.000 ha 75.000 ha

50.000 ha 20.000 ha 75.000 ha

50.000 ha 20.000 ha 75.000 ha

50.000 ha 20.000 ha 75.000 ha

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pengembangan dan penanaman padi varietas tahan kekeringan, banjir, dan OPT a. Tahan genangan/ 50.000 ha banjir 20.000 ha b. Tahan kekeringan 75.000 ha c. Tahan OPT Meminimalisasi kehilangan hasil melalui pengendalian OPT (penurunan luas dan intensitas serangan)

< 2% dari luas tanam < 2% dari luas tanam








Koordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horisontal.

4 provinsi

4 provinsi

4 provinsi

4 provinsi

Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah

20 ha di 4 prov., 5 kab. (Kalbar/1 kab./5 ha, Kalteng/1 kab./ /5 ha, Kalsel/1 kab. /5 ha, Kaltim/1 kab. /5 ha)




4 prov., 32 kab. (Kalbar/8 Fasilitasi pengendalian kab., Kalteng/13 kab., kebakaran lahan dan dampak Kalsel/6 kab., Kaltim/6 perubahan iklim kab.)

4 prov., 32 kab. 4 prov., 32 kab. (Kalbar/8 kab., (Kalbar/8 kab., Kalteng/13 kab., Kalteng/13 kab., Kalsel/6 Kalsel/6 kab., Kaltim/6 kab., Kaltim/6 kab.) kab.)

4 prov., 32 kab. (Kalbar/8 kab., Kalteng/13 kab., Kalsel/6 kab., Kaltim/6 kab.)


4 prov., 32 kab. (Kalbar/8 Sosialisasi PLTB dan peraturan kab., Kalteng/13 kab., perundang-undangan Kalsel/6 kab., Kaltim/6 kab.)

4 prov., 32 kab. 4 prov., 32 kab. (Kalbar/8 kab., (Kalbar/8 kab., Kalteng/13 kab., Kalteng/13 kab., Kalsel/6 Kalsel/6 kab., Kaltim/6 kab., Kaltim/6 kab.) kab.)



4 prov., 4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket)


Pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran

4 provinsi

4 prov., 4 paket 4 prov., 4 paket (Kalbar/1 (Kalbar/1 paket, paket, Kalteng/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket) paket)



2010

2013

2014

-

4 prov.,4 paket 4 prov.,4 paket (Kalbar/1 (Kalbar/1 paket, paket, Kalteng/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket) paket)

4 prov.,4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket)




Program/Kegiatan

17.

2011

2012 Indikator kinerja

Insentif benih bagi petani/ pekebun yang menerapkan PLTB (karet, kelapa sawit)

18.

Pelatihan pengendalian kebakaran

-

4 prov.,4 paket 4 prov.,4 paket (Kalbar/1 (Kalbar/1 paket, paket, Kalteng/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket) paket)

19.

Pengadaan peralatan PLTB (trakktor dan mulcher)

-

1 paket ( Kalbar)

1 paket ( Kalsel)

1 paket ( 1 Kaltim)

-

3 Provinsi, 12 Kabupaten, 44 Kelompok tani, 1200 petani (Kalbar//5 Kab., Kaltim/5 Kab., Kalsel/2 Kab.)




Pengembangan ternak yang adaptif terhadap lingkungan 100 lokasi setempat (genangan, kemasaman).

125 lokasi

150 loksi

175 lokasi

200 lokasi

Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan 10 lokasi kekeringan, tahan genangan, dan tahan kemasaman.

20 lokasi

40 lokasi

60 lokasi

80 lokasi


10 paket

30 paket

40 paket

50 paket

60 paket

347.950 ha 58.200 ha 12.300 ha 60.165 ha 7.300 ha 5.600 ha 47 unit 46 unit 30 unit 100 ha 20.000 ha 12.500 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit



375.000 ha 63.000 ha 18.000 ha 65.000 ha 10.000 ha 7.500ha 145 unit 80 unit 30 unit 100 ha 20.000 ha 12.500 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit

650.000 ha

650.000 ha

650.000 ha

650.000 ha

650.000 ha

30.000 ha 40.000 ha 40.000 ha

30.000 ha 40.000 ha 40.000 ha

30.000 ha 40.000 ha 40.000 ha

30.000 ha 40.000 ha 40.000 ha

30.000 ha 40.000 ha 40.000 ha






20.

21.

22.

23.

3 Provinsi, 6 Kabupaten, 12 Kelompok tani, 300 Sekolah Lapang petani (Kalbar//2 Kab., Pengendalian Hama Terpadu Kalteng/2 Kab., Kalsel/2 (SL-PHT) Kab)

Pulau 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

Sulawesi sekitarnya SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah SLI SL-PHT PIP SRI JITUT JIDES Embung Damparit Sumur resapan

dan

Optimasi lahan rawa lebak, termasuk pengembangan TAM Pengembangan dan penanaman padi varietas tahan kekeringan, banjir, dan OPT a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT Meminimalisasi kehilangan hasil melalui pengendalian OPT (penurunan luas dan intensitas serangan)



2010


2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja





12.

Optimasi lahan rawa lebak

625.000 ha

625.000 ha

625.000 ha

625.000 ha

13.

Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan 15 ha di 3 prov., 3 menggunakan istana cacing, kab.(Sulsel/1 kab, irigasi tetes, pembuatan rorak, Sultra/1 kab, Sulut/1 kab) serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah

30 ha di 6 prov., 6 kab. (Sulsel/1 kab., Sultra/1 kab., Sulut/1 kab., Sulbar/1 kab., Sulteng/1 kab., Gorontalo/1 kab.)




2 Provinsi, 4 Kabupaten, Sekolah Lapang 6 Kelompik tani, 150 Pengendalian Hama Terpadu petani (Sulbar/2 Kab., (SL-PHT) Gorontalo/2 Kab,

5 Provinsi, 21 Kabupaten, 76 Kelompik tani, 1900 petani (Sulsel/6 Kab., Sulbar/4 Kab., Sulteng/3 Kab., Sultra/6 Kab. Gorontalo/2 Kab,)




Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan 100 lokasi setempat (kekeringan, genangan).

125 lokasi

150 loksi

175 lokasi

200 lokasi

Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan 10 lokasi kekeringan, tahan genangan.

30 lokasi

50 lokasi

70 lokasi

90 lokasi


50 paket

70 paket

80 paket

100 paket





6 KT (2 prov)

76 KT (5 prov)

44 KT (3 prov)

44 KT (3 prov)

44 KT (3 prov)

1.000 ha 20.000 ha 10.000 ha

1.000 ha 20.000 ha 10.000 ha

1.000 ha 20.000 ha 10.000 ha

1.000 ha 20.000 ha 10.000 ha

1.000 ha 20.000 ha 10.000 ha










14.

15.

16.

17.

625.000 ha

25 paket

Pulau Nusa Tenggara dan sekitarnya

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah SLI SL-PHT PIP SRI JITUT JIDES Embung Damparit Sumur resapan

8.

SL-PHT Perkebunan

9.

Pengembangan dan penanaman padi varietas tahan kekeringan, banjir, dan OPT a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT

10.

11.




2010


Koordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horisontal.

2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja 8 provinsi

8 provinsi

8 provinsi

8 provinsi

8 provinsi

13.

Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan 10 ha di 2 prov., 2 kab. 10 ha di 2 prov., 2 kab. 10 ha di 2 prov., 2 kab. 10 ha di 2 prov., 2 kab. 10 ha di 2 prov., 2 kab. menggunakan istana cacing, (NTT/1 kab.,NTB/1 (NTT/1 kab.,NTB/1 (NTT/1 kab.,NTB/1 kab.) (NTT/1 kab.,NTB/1 kab.) (NTT/1 kab.,NTB/1 kab.) irigasi tetes, pembuatan rorak, kab.) kab.) serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah

14.

Sekolah Lapang 1 Provinsi, 3 Kebupaten, Pengendalian Hama Terpadu 6 Kelompok tani, 150 (SL-PHT) petani (NTB/3 Kab.)

2 Provinsi, 10 Kebupaten, 40 Kelompok tani, 1000 petani (NTB/6 Kab., NTT/4 Kab.)




15.

Pengembangan ternak yang adaptif terhadap lingkungan 50 lokasi setempat (kekeringan, suhu tinggi, salinitas tinggi).

75 lokasi

100 loksi

125 lokasi

150 lokasi

Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan kekeringan dan tahan salinitas tinggi.

10 lokasi

20 lokasi

30 lokasi

40 lokasi

50 lokasi


10 paket

20 paket

30 paket

40 paket

50 paket

20.850 ha 1.000 ha 300 ha 1unit 13 unit 150 unit 6.500 ha 4.000 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit

21.000 ha 1.000 ha 300 ha 3 unit 18 unit 150 unit 6.500 ha 4.000 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit




6 KT (1 prov)

40 KT (2 prov)

40 KT (2 prov)

40 KT (2 prov)

40 KT (2 prov)

16.

17.

Pulau Maluku dan sekitarnya 1. SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah 2. SLI 3. SL-PHT 4. PIP 5. JITUT JIDES 6. Embung Damparit Sumur resapan 7.

SL-PHT Perkebunan

8.

Pengembangan ternak yang adaptif terhadap lingkungan 45 lokasi setempat (salinitas tinggi, genangan).

60 lokasi

70 loksi

80 lokasi

90 lokasi

Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan genangan, tahan salinitas tinggi.

10 lokasi

20 lokasi

30 lokasi

40 lokasi

50 lokasi

10.

Pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak

10 paket

20 paket

30 paket

40 paket

50 paket

11.


100 ha 100 ha 200 ha

100 ha 100 ha 200 ha

100 ha 100 ha 200 ha

100 ha 100 ha 200 ha

100 ha 100 ha 200 ha






9.

12.



2010


14.

15.

2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja





Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah

• 10 ha di 2 prov., 2 kab. (Maluku/1 kab., Malut/1 kab.)

• 10 ha di 2 prov., 2 • 10 ha di 2 prov., 2 kab. (Maluku/1 kab., kab. (Maluku/1 kab., Malut/1 kab.) Malut/1 kab.)

• 10 ha di 2 prov., 2 kab. (Maluku/1 kab., Malut/1 kab.)

Sekolah Lapang 1 Provinsi, 1 Kabupaten, Pengendalian Hama Terpadu 2 Kelompok tani, 50 (SL-PHT) petani (Malut/1 Kab.)

1 Provinsi, 5 1 Provinsi, 5 Kabupaten, 1 Provinsi, 5 Kabupaten, Kabupaten, 20 20 Kelompok tani, 500 20 Kelompok tani, 500 Kelompok tani, 500 petani (Malut/5 Kab.)) petani (Malut/5 Kab.)) petani (Malut/5 Kab.))

1 Provinsi, 5 Kabupaten, 20 Kelompok tani, 500 petani (Malut/5 Kab.))

Pulau Papua dan sekitarnya 1.

2. 3. 4. 5. 6.

SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah SLI SL-PHT PIP JITUT JIDES Embung Damparit Sumur resapan

19.375 ha 3.050 ha 1unit 13 unit 16 unit 65 ha 4 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit

20.000 ha 3.050 ha 3 unit 18 unit 16 unit 65 ha 4 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit


4 KT (1 prov)

4 KT (1 prov)

4 KT (1 prov)


7.

SL-PHT Perkebunan

8.

Sekolah Lapang 1 Provinsi, 2 Kabupaten, Pengendalian Hama Terpadu 4 Kelompok tani, 100 (SL-PHT) petani (Papua/2 Kab.)

1 Provinsi, 2 1 Provinsi, 2 Kabupaten, 1 Provinsi, 2 Kabupaten, Kabupaten, 4 4 Kelompok tani, 100 4 Kelompok tani, 100 Kelompok tani, 100 petani (Papua/2 Kab.) petani (Papua/2 Kab.) petani (Papua/2 Kab.)

1 Provinsi, 2 Kabupaten, 4 Kelompok tani, 100 petani (Papua/2 Kab.)

9.

Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan 20 lokasi setempat (genangan).

30 lokasi

40 loksi

50 lokasi

60 lokasi

Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan genangan.

10 lokasi

20 lokasi

30 lokasi

40 lokasi

50 lokasi

11.


10 paket

20 paket

30 paket

40 paket

50 paket

12.


100 ha 100 ha 100 ha

100 ha 100 ha 100 ha

100 ha 100 ha 100 ha

100 ha 100 ha 100 ha










10.

13.

14.


4 KT (1 prov)

22.000 ha 3.050 ha 10 unit 24 unit 16 unit 65 ha 4 ha 5000 ha 5.000 ha 150 unit 4 KT (1 prov)

100 ha 100 ha 100 ha


Program/Kegiatan

2010

2011

2012

2013

2014

Indikator kinerja

II. Pengembangan SL-PHT dan GAP hortikultura pada wilayah sentra produksi hortikultura 1.

2.

SL-PHT hortikultura

100-300 KT (20-30 komoditas)

100-300 KT (20-30 komoditas




Penerapan GAP hortikultura

• Pada sayuran 15-25 • Pada sayuran 15-25 • Pada sayuran 15-25 • Pada sayuran 15-25 • Pada sayuran 15-25 kali (200-300 KT) kali (200-300 KT) kali (200-300 KT) kali (200-300 KT) kali (200-300 KT) • Pada tan. hias 75-100 • Pada tan.hias 75-100 • Pada tan. hias 75- • Pada tan. hias 75• Pada tan. hias 75kali kali 100 kali 100 kali 100 kali • Pada buah-buahan • Pada buah-buahan • Pada buah-buahan • Pada buah-buahan • Pada buah-buahan 10-30 kali 10-30 kali 10-30 kali 10-30 kali 10-30 kali

III. Penanganan kerawanan pangan dan pembentukan desa mandiri pangan (DMP) sesuai arahan Peta Kerawanan Pangan 1.

2.

3.

4.

Identifikasi daerah/desa rentan rawan pangan akibat 25 kab/kota perubahan iklim

25 kab/kota

25 kab/kota

25 kab/kota

25 kab/kota

Program perluasan tanaman pekarangan sebagai 25 desa rentan PI cadangan dan penganekaragaman pangan.

25 desa rentan PI

25 desa rentan PI

25 desa rentan PI

25 desa rentan PI

Analisis akses pangan dan pengembangan distribusi pangan di wilayah rentan terdampak perubahan iklim.

25 Kab/Kota

25 Kab/Kota

25 Kab/Kota

25 Kab/Kota

25 Kab/Kota

Pengembangan jaringan kerjasama sistem cadangan darurat antisipasi dampak bencana alam terkait PI melalui penguatan LDP

25 desa rentan PI

25 desa rentan PI

25 desa rentan PI

25 desa rentan PI

25 desa rentan PI

INDONESIA

1.

Penyiapan Kebijakan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System/CCS) Pada Proses Pasca Panen dan Penyimpanan Pangan

Inventarisasi dampak kenaikan suhu pada kualitas pangan (susu, sayuran)

Kajian standar kualitas produk pangan

I nventarisasi teknologi Pilot model penerapan pasca panen dan teknologi pasca panen penyimpanan pangan dan penimpanan pangan

Pilot model penerapan teknologi pasca panen dan penimpanan pangan

Penyusunan Kebijakan Sistem Rantai Dingin (CCS) Pada Proses Pasca Panen dan Penyimpanan Pangan

Sosialisasi teknologi Sosialisasi teknologi Sosialisasi teknologi pasca panen dan pasca panen dan pasca panen dan penyimpanan pangan penyimpanan pangan penyimpanan pangan

Sosialisasi Kebijakan Sistem Rantai Dingin (CCS) Pada Proses Pasca Panen dan Penyimpanan Pangan

Kajian sistem pendanaan penerapan teknologi pasca panen dan penimpanan pangan

Evaluasi penerapan teknologi pasca panen dan penimpanan pangan


Program/Kegiatan 2.

3.

2010

2013

Pembangunan dan Pembangunan dan pengembangan pengembangan manajemen di 5 lokasi manajemen di 5 lokasi

Identifikasi daerah/ desa rentan terhadap perubahan iklim di 25 kabupaten/kota

2. Program aksi desa mandiri pangan khusus desa terdampak perubahan iklim

2014




Implementasi pendekatan khusus adaptasi perubahan iklim di 25 desa mandiri pangan rentan terdampak perubahan iklim



Perluasan tanaman pekarangan potensial sebagai cadangan pangan alternatif di 10 desa rentan perubahan iklim per kabupaten/ kota

Perluasan tanaman pekarangan potensial sebagai cadangan pangan alternatif di 10 desa rentan perubahan iklim per kabupaten/kota

Perluasan tanaman pekarangan potensial sebagai cadangan pangan alternatif di 10 desa rentan perubahan iklim per kabupaten/ kota

Penyuluhan teknikteknik pengawetan bahan pangan non beras (hasil pekarangan) di di 10 desa rentan perubahan iklim per kab./kota



Analisis Akses Pangan di daerah rentan terhadap perubahan iklim di 25 kabupaten/kota

Analisis Akses Pangan di daerah rentan terhadap perubahan iklim di 25 kabupaten/ kota

Analisis Akses Pangan di daerah rentan terhadap perubahan iklim di 25 kabupaten/kota Penguatan lembaga distribusi pangan antisipasi gangguan penyediaan pangan di 15 desa di daerah rentan perubahan iklim

Pembangunan dan pengembangan manajemen di 5 lokasi


Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar a. Optimalisasi program pengembangan pekarangan sebagai sumber cadangan dan penganekaragaman pangan

Perluasan tanaman pekarangan potensial sebagai cadangan pangan alternatif di 10 desa rentan perubahan iklim per kabupaten/kota

b. Disseminasi teknologi pengawetan bahan pangan non beras sebagai cadangan pangan keluarga

5.

2012 Indikator kinerja

Pengembangan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System) dan Pergudangan Pada Proses Pasca Panen dan Penyimpanan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan: 1. Identifikasi perkembangan tingkat kerawanan pangan sebagai dampak perubahan iklim terhadap kemampuan/ penurunan produksi pangan

4.

2011

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 1 Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Aksesibilitas terhadap pangan

Analisis Akses Pangan di daerah rentan terhadap perubahan iklim di 25 kabupaten/kota

2

Pengembangan distribusi pangan di wilayah rentan terdampak perubahan iklim

Penguatan lembaga distribusi pangan antisipasi gangguan penyediaan pangan di 15 desa di daerah rentan perubahan iklim


3

Pengembangan Jaringan kerjasama sistem cadangan darurat antisipasi dampak bencana alam terkait perubahan iklim

Pembentukan sistem jaringan cadangan pangan darurat di kawasan rentan terdampak perubahan iklim

Penguatan sistem jaringan cadangan pangan darurat di kawasan rentan terdampak perubahan iklim




B. MITIGASI Program/Kegiatan/ Wilayah

2010

2011

2012

Jawa, Bali dan sekitarnya 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Penerapan pembukaan/ pernyiapan lahan tanpa bakar melalui pembinaan pada lahan

2013

2014

Indikator kinerja

5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

Pengurangan deforestasi melalui optimalisasi lahan

5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

Pegembangan budidaya tanaman pangan dengan TOT untuk mengurangi laju emisi GRK

3.000 ha padi

6.000 ha padi

9.000 ha padi

12.000 ha padi

18.000 ha padi

Pemanfaatan pupuk organik dan pestisida hayati/agens hayati dalam kegiatan budidaya tanaman pangan untuk menekan laju emisi GRK

3.000 ha padi

6.000 ha padi

9.000 ha padi

12.000 ha padi

18.000 ha padi


3.000 ha padi

6.000 ha padi

9.000 ha padi

12.000 ha padi

18.000 ha padi


3.000 ha padi

6.000 ha padi

9.000 ha padi

12.000 ha padi

18.000 ha padi

Pemanfaatan kotoran/ urine ternak untuk biogas/bio-urine.

50 unit

70 unit

90 unit

120 unit

150 unit

Pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik

60 unit

80 unit

100 unit

120unit

140 unit

Pengembangan sistem integrasi tanamanternak (CLS)

50 paket

70 paket

90 paket

110 paket

130 paket


15.000 ha

15.000 ha

15.000 ha

15.000 ha

15.000 ha

Pengembangan budidaya tanaman pangan dengan TOT dalam upaya mitigasi laju peningkatan emisi GRK

5.000 ha padi

7.500 ha padi

12.500 ha padi

15.000 ha padi

20.000 ha padi

Pemanfaatan pupuk organik dan pestisida hayati/agens hayati dalam kegiatan budidaya tanaman pangan untuk mitigasi peningkatan laju emisi GRK

5.000 ha padi

7.500 ha padi

12.500 ha padi

15.000 ha padi

20.000 ha padi

Sumatera dan sekitarnya 1.

2.

3.


Program/Kegiatan/ Wilayah

2010

2011

2012

2013

2014

4.

Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim

4 prov. 29 kab. (Sumut/5 kab., Riau/10 kab., Jambi/8 kab., Sumsel/6 kab)





5.

Sosialisasi PLTB dan peraturan perundangundangan






6.

Pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran lahan/kebun

4 prov., 4 paket (Sumut/1 paket, Riau/1 paket, Jambi/1 paket, Sumsel/1 paket)





7.

Insentif benih bagi petani/pekebun yang menerapkan PLTB (karet, kelapa sawit)

-





-





8.


9.

Pengadaan peralatan PLTB (tracktor dan mulcher)

-

1 paket ( Sumut)

1 paket ( Jambi)

1 paket ( Riau)

10.

Tambahan perluasan areal kelapa sawit pada lahan non hutan (APL)

81.225 ha di 11 provinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Babel, Bengkulu, Lampung)





11.

Tambahan perluasan areal karet pada lahan non hutan (APL)

9.000 – 10.000 ha (antara lain di Lampung, Sumsel, Bengkulu, Jambi)





12.

Tambahan perluasan areal kakao pada lahan non hutan (APL)

125.000 – 130.000 ha (terutama di Sumbar, Bengkulu, Lampung, Sumut)





13.


15.000 ha

15.000 ha

15.000 ha

15.000 ha

15.000 ha


40 unit

60 unit

80 unit

100 unit

120 unit


60 unit

80 unit

100 unit

120 unit

140 unit

Pengembangan system integrasi tanamanternak

20 paket

40 paket

60 paket

80 paket

100 paket

14.

15.

16.

-



2010

2011

2012

2013

2014

Kalimantan dan sekitarnya 1.


10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha


2.500 ha padi

3.000 ha padi

4.000 ha padi

5.000 ha padi

6.000 ha padi


2.500 ha padi

3.000 ha padi

4.000 ha padi

5.000 ha padi

6.000 ha padi

4.







5.







6.





7.


-


4 prov.,4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket) 4 prov.,4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket)

2.

3.

4 prov., 4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket) 4 prov.,4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket) 4 prov.,4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket)

4 prov., 4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket) 4 prov.,4 paket (Kalbar/1 paket, Kalteng/1 paket, Kalsel/1 paket, Kaltim/1 paket)

8.


-


9.

Pengadaan peralatan PLTB (tractor dan mulcher)

-

1 paket ( Kalbar)

1 paket ( Kalsel)

1 paket ( 1 Kaltim)

-


10.


163.150 ha di 4 provinsi (Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim)





11.


5.000 – 6.000 ha di 4 provinsi (Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim)





12.


30.000 – 40.000 ha (terutama di Kalbar, Kalteng, Kaltim)





13.


10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha


Program/Kegiatan/ Wilayah 14.

15.

16.

2010

2011

2012

2013

2014


30 unit

50 unit

70 unit

90 unit

110 unit


60 unit

80 unit

100 unit

120 unit

140 unit

30 paket

40 paket

50 paket

60 paket


10 paket

Sulawesi dan sekitarnya 1.


10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

2.


11.650 ha di 4 provinsi (Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar)

9.650 ha di 4 provinsi (sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar)




3.


40 – 50 ha

40 – 50 ha

40 – 50 ha

40 – 50 ha

40 – 50 ha

4.


80.000 – 90.000 ha (terutama di Sulteng, Sulsel, Sulbar)





5.


10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

10.000 ha

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

10.000 ha


2.500 ha padi

3.000 ha padi

4.000 ha padi

5.000 ha padi

7.500 ha padi


2.500 ha padi

3.000 ha padi

4.000 ha padi

5.000 ha padi

7.500 ha padi

3.000 ha padi

4.000 ha padi

5.000 ha padi

7.500 ha padi

3.000 ha padi

4.000 ha padi

5.000 ha padi

7.500 ha padi

Pegembangan budidaya tanaman pangan dengan TOT untuk mengurangi laju emisi GRK Pemanfaatan pupuk organik dan pestisida hayati/agens hayati dalam kegiatan budidaya tanaman pangan untuk menekan laju emisi GRK

2.500 ha padi

2.500 ha padi


25 unit

50 unit

75 unit

100 unit

125 unit


60 unit

80 unit

100 unit

120 unit

140 unit

50 paket

70 paket

80 paket

100 paket


25 paket



2010

2011

2012

2013

2014

Nusa Tenggara dan sekitarnya 1.

2.

3.

4.

5.

6.


5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

5.000 ha

Pengembangan budidaya tanaman pangan dengan TOT untuk mengurangi laju emisi GRK

500 ha padi

1.000 ha padi

1.500 ha padi

2.000 ha padi

2.000 ha padi


500 ha padi

1.000 ha padi

1.500 ha padi

2.000 ha padi

2.000 ha padi


20 unit

30 unit

40 unit

50 unit

60 unit


20 unit

35 unit

50 unit

65 unit

80 unit

20 paket

30 paket

40 paket

50 paket

Berkurangnya praktek deforestasi seluas 2.500ha

Berkurangnya praktek deforestasi seluas 2.500 ha




2.500 ha

2.500 ha

2.500 ha

2.500 ha

2.500 ha


400 ha padi

500 ha padi

750 ha padi

1.000 ha padi

1.500 ha padi


400 ha padi

500 ha padi

750 ha padi

1.000 ha padi

1.500 ha padi


5 unit

10 unit

15 unit

20 unit

25 unit


20 unit

30 unit

40 unit

50 unit

60 unit

Pengembangan sistem integrasi tanamanternak

10 paket

20 paket

30 paket

40 paket

50 paket


10 paket

Maluku dan sekitarnya 1.

Optimalisasi lahan untuk mengurangi kegiatan deforestasi

2.

Penerapan pembukaan/ pernyiapan lahan tanpa bakar melalui pembinaan pada lahan di Maluku dan sekitarnya

3.

4.

5.

6.

7.



2010

2011

2012

2013

2014

Papua dan sekitarnya 1.


32.550 ha di 2 provinsi (Papua, Papua Barat)





2.


10 – 20 ha

10 – 20 ha

10 – 20 ha

10 – 20 ha

10 – 20 ha

3.


10.000 – 15.000 ha di Papua dan Papua Barat)





4.

Penerapan pembukaan/ pernyiapan lahan tanpa

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

Pengurangan deforestasi melalui optimalisasi lahan di Papua dan sekitarnya

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha


500 ha padi

600 ha padi

1.000 ha padi

1.250 ha padi

1.500 ha padi


500 ha padi

600 ha padi

1.000 ha padi

1.250 ha padi

1.500 ha padi


5 unit

10 unit

15 unit

20 unit

25 unit

30 unit

40 unit

50 unit

60 unit

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


20 unit


10 paket

20 paket

30 paket

40 paket

50 paket


5 unit

10 unit

15 unit

20 unit

25 unit


20 unit

30 unit

40 unit

50 unit

60 unit


10 paket

20 paket

30 paket

40 paket

50 paket

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

Nasional 1. Penerapan Produksi Bersih Pada Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Untuk Peningkatan Efisiensi, Meminimalkan Penggunaan Energi dan Meminimalkan Limbah Yang Dihasilkan



2010

2011

2012

2013

2014

2. Pemanfaatan Limbah Kegiatan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian Untuk Mengurangi Emisi Dari Pembakaran Limbah Dan Fermentasi Tak Terkontrol (Uncontrolled Fermentation)

20 lokasi

20 lokasi

20 lokasi

20 lokasi

20 lokasi

3. Pengolahan Limbah Cair Agribisnis/Pengolahan Hasil Pertanian Umtuk Mengurangi Emisi Dan Menjaga Kualitas Lingkungan

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

4. Pengembangan Bioenergi Perdesaan Untuk Mensubstitusi Penggunaan Energi Fosil pada kegiatan rumah tangga, usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

20 lokasi

20 lokasi

20 lokasi

20 lokasi

20 lokasi

5. Penerapan Produksi dan Konsumsi Pada Tngkat Lokal Untuk Mengurangi Kontribusi Emisi Dari Kegiatan Transportasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

6. Penggunaan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil yang hemat energi dan minim emisi 8. Penelitian varietas dan pengembangan komponen teknologi budidaya tanaman pangan, perkebunan, dan ternak

10 lokasi

3 paket


II. Periode RPJM berikutnya A. ADAPTASI RPJM 2015-2019 Program/Kegiatan 1.

RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Indikator kinerja

Adaptasi perubahan iklim pada bebagai wilayah pembangunan berupa penguatan SL-PTT dengan dukungan PTT, SLI, SLPHT, PIP, dan optimaliasai lahan rawa lebak sesuai dengan potensi wilayah setempat

Pulau Jawa & Bali dan sekitarnya 1. SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah 2. SLI 3. SL-PHT 4. PIP 5. SRI 6. JITUT JIDES 7. Embung Dam Parit Sumur Resapan

3.750.000 ha 1.000.000 ha 1.250.000 ha 350.000 ha 1.250.000 ha 150.000 ha 1.100 unit 875 unit 300 unit 6.500 ha 250.000 ha 150.000 ha 75.000 ha 72.000 ha 2.160 ha



8. SL-PHT Perkebunan

492 KT (6 prov)

492 KT (6 prov)

492 KT (6 prov)

9. Pengembangan dan penanaman komoditas tanaman pangan dg varietas tahan kekeringan, banjir, OPT Padi : a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT

750.000 ha 1.000.000 ha 1.000.000 ha

750.000 ha 1.000.000 ha 1.000.000 ha

750.000 ha 1.000.000 ha 1.000.000 ha

10. Meminimalisasi kehilangan hasil melalui pengendalian OPT (penurunan luas dan intensitas serangan




11. Meminimalisasi kehilangan hasil melalui penurunan luas daerah terkena/puso akibat banjir, kekeringan dan lainnya




12. Sosialisasi Informasi Iklim ke Dinas Kabupaten (PLA)

97 kabupaten

97 kabupaten

97 kabupaten

13. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLA)

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

14. Optimalisasi Lahan (PLA) 15. Implementasi model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah

25.000 ha 150 ha di 6 prov., 6 kab. (Banten/1 kab./25 ha, Jabar/1 kab. /25 ha, Jateng/1 kab. /25 ha, DIY/1 kab. /25 ha, Jatim/1 kab. /25 ha, Bali/1 kab. /25 ha)



16. Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (kekeringan, suhu tinggi, genangan)

650 lokasi

850 lokasi

1.050 lokasi

17. Pengembangan tanaman pakan ternak yang adaptif terhadap lingkungan

200 lokasi

300 lokasi

400 lokasi

18. Pengembangan sistem integrasi tanamanternak

230 paket

330 paket

430 paket



RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Indikator kinerja

Pulau Sumatera dan sekitarnya 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLPTT TAN.PANGAN - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah SLI SL-PHT PIP SRI JITUT JIDES Embung Dam Parit Sumur Resapan

4.000.000 ha 160.000 ha 1.200.000 ha 200.000 ha 250.000 ha 175.000 ha 750 unit 650 unit 300 unit 2.500 ha 125.000 ha 75.000 ha 62.500 ha 60.000 ha 1.800 ha



8.

SL-PHT Perkebunan

292 KT (7 prov)

292 KT (7 prov)

292 KT (7 prov)

9. 10.

Optimasi lahan rawa lebak Pengembangan dan penanaman komoditas tanaman pangan dg varietas tahan kekeringan, banjir, OPT Padi : a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT

1.500.000 ha

1.500.000 ha

1.500.000 ha

500.000 ha 375.000 ha 500.000 ha

500.000 ha 375.000 ha 500.000 ha

500.000 ha 375.000 ha 500.000 ha

11.





12. Meminimalisasi kehilangan hasil melalui penurunan luas daerah terkena/puso akibat banjir, kekeringan dan lainnya




13.

Sosialisasi Informasi Iklim ke Dinas Kabupaten

100 kabupaten

100 kabupaten

100 kabupaten

14.

Pengelolaan Jaringan Tata Air Mikro (TAM) di lahan rawa (40%)

125.000 ha

125.000 ha

125.000 ha

15.

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

75.000 ha

75.000 ha

75.000 ha

16. 17.

Optimalisasi Lahan Implementasi model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah

75.000 ha 250 ha di 10 prov., 10 kab. (NAD NAD/1 kab./20 ha, Sumut NAD/1 kab./20 ha, Sumbar NAD/1 kab./20 ha, Riau NAD/1 kab./20 ha, Kepri NAD/1 kab./20 ha, Jambi NAD/1 kab./20 ha, Sumsel NAD/1 kab./20 ha, Babel NAD/1 kab./20 ha, Bengkulu NAD/1 kab./20 ha, Lampung/10 kab. NAD/1 kab./20 ha)



18.

Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (kekeringan, suhu tinggi, genangan)

800 lokasi

1.200 lokasi

1.600 lokasi

19.

Pengembangan tanaman pakan ternak yang adaptif terhadap lingkungan

200 lokasi

300 lokasi

400 lokasi

20.


200 paket

300 paket

400 paket

12.



RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Indikator kinerja

Pulau Kalimantan dan sekitarnya 1.

2. 3. 4. 5. 6.

SLPTT Tan.Pangan - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah SLI SL-PHT PIP JITUT JIDES Embung Dam parit Sumur resapan

2.000.000 ha 22.000 ha 275.000 ha 60.000 ha 30.000 ha 7.500 ha 350 unit 260 unit 150 unit 225 unit 62.500 ha 37.500 ha 25.000 ha 24.000 ha 720 ha



7.

SL-PHT Perkebunan

188 KT (3 prov)

188 KT (3 prov)

188 KT (3 prov)

8. 9.

Optimasi lahan rawa lebak Pengembangan dan penanaman komoditas tanaman pangan dg varietas tahan kekeringan, banjir, OPT Padi : a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT

3.250.000 ha

3.250.000 ha

3.250.000 ha

300.000 ha 150.000 ha 400.000 ha

300.000 ha 150.000 ha 400.000 ha

300.000 ha 150.000 ha 400.000 ha

10.





Meminimalisasi kehilangan hasil melalui penurunan luas daerah terkena/puso akibat banjir, kekeringan dan lainnya




12.


48 kabupaten

48 kabupaten

48 kabupaten

13.

Pengelolaan Jaringan Tata Air Mikro (TAM) di lahan rawa Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

125.000 ha

125.000 ha

125.000 ha

50.000 ha

50.000 ha

50.000 ha

50.000 ha 100 ha di 4 prov., 4 kab.(Kalbar/1kab./20 ha,Kalteng/1kab./20 ha, Kalsel/1kab./20 ha, Kaltim/1kab./20 ha)

50.000 ha 100 ha di 4 prov., 4 kab.(Kalbar/1kab./20 ha,Kalteng/1kab./20 ha, Kalsel/1kab./20 ha, Kaltim/ 1kab./20 ha)

50.000 ha 100 ha di 4 prov., 4 kab.(Kalbar/1kab./20 ha,Kalteng/1kab./20 ha, Kalsel/1kab./20 ha, Kaltim/ 1kab./20 ha)

11.

14. 15. 16.

Optimalisasi Lahan Implementasi model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah

14.

Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (kekeringan, genangan, dan kemasaman)

400 lokasi

600 lokasi

800 lokasi

15.


180 lokasi

280 lokasi

380 lokasi

16.


160 paket

2600 paket

360 paket

2.500.000 ha 350.000 ha 150.000 ha 350.000 ha 75.000 ha 60.000 ha 450 unit 400 unit 12 unit 93.750 ha 56.250 ha 25.000 ha 24.000 ha 720 ha

3.000.000 ha 400.000 he 200.000 he 375.000 ha 80.000 ha 75.000 ha 450 unit 400 unit 12 unit 93.750 ha 56.250 ha 25.000 ha 24.000 ha 720 ha

3.500.000 ha 400.000 ha 250.000 ha 400.000 ha 100.000 ha 100.000 ha 450 unit 400 unit 12 unit 93.750 ha 56.250 ha 25.000 ha 24.000 ha 720 ha

Pulau Sulawesi dan sekitarnya 1. SLPTT Tan. Pangan - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah 2. SLI 3. SL-PHT 4. PIP 5. Jitut Jides 6. Embung Dam parit Sumur resapan 7.

SL-PHT Perkebunan

310 KT (5 prov)

310 KT (5 prov)

310 KT (5 prov)

8.

Optimasi lahan rawa lebak

675.000 ha

675.000 ha

675.000 ha


RPJM 2015-2019 Program/Kegiatan 9.

10.

11.

12.

Pengembangan dan penanaman komoditas tanaman pangan dg varietas tahan kekeringan, banjir, OPT Padi : a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT

RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Indikator kinerja

200.000 ha 215.000 ha 215.000 ha

210.000 ha 220.000 ha 220.000 ha

225.000 ha 225.000 ha 220.000 ha










47 kabupaten

47 kabupaten

47 kabupaten

13.


50.000 ha

50.000 ha

50.000 ha

14.

Optimalisasi Lahan

50.000 ha

50.000 ha

50.000 ha

15.

Implementasi model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput gajah

150 ha di 6 prov.,6 kab. (Sulsel/1 kab.,/20 ha, Sultra/1 kab.,/20 ha, Sulut/1 kab.,/20 ha, Sulbar/1 kab.,/20 ha, Sulteng/1 kab.,/20 ha, Gorontalo/1 kab.,/20 ha)



450 lokasi

700 lokasi

950 lokasi

19. Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (kekeringan, suhu tinggi, genangan) 17.


200 paket

300 paket

400 paket

18.


200 paket

300 paket

400 paket

730.000 ha 33.000 ha 160.000 ha 57.000ha 140.000ha 21.000 ha 150 unit 150 unit 75 unit 31.250 ha 18.750 ha 25.000 ha 720 ha 24.000 ha

735.000 ha 34.000 ha 170.000 ha 59.000 ha 142.000 ha 22.000 ha 150 unit 150 unit 75 unit 31.250 ha 18.750 ha 25.000 ha 720 ha 24.000 ha

735.000 ha 35.000 ha 175.000 ha 60.000 ha 145.000 ha 24.000 ha 150 unit 150 unit 75 unit 31.250 ha 18.750 ha 25.000 ha 720 ha 24.000 ha

166 KT (2 prov)

166 KT (2 prov)

166 KT (2 prov)

5.000.000 ha 225.000 ha 75.000 ha

5.000.000 ha 250.000 ha 100.000 ha

5.000.000 ha 300.000 ha 150.000 ha

Pulau Nusatenggara dan sekitarnya 1. SLPTT Tan. Pangan - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah 2. SLI 3. SL-PHT 4. PIP 5. Jitut Jides 6. Embung Dam Parit S. Resapan 7. 8.

SL-PHT Perkebunan Pengembangan dan penanaman komoditas tanaman pangan dg varietas tahan kekeringan, banjir, OPT Padi : a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT

9.

Minimalisasi kehilangan hasil melalui pengendalian OPT (penurunan luas dan intensitas serangan)




10.






24 kabupaten

24 kabupaten

24 kabupaten

11. 12.


25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

13.

Optimalisasi Lahan

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

14.


50 ha di 2 prov., 2 kab. (NTT/1 kab./20 ha, NTB/1 kab./20 ha)





RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Indikator kinerja

Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (kekeringan, genangan, dan salinitas tinggi)

250 lokasi

350 lokasi

450 lokasi

16.


100 lokasi

150 lokasi

200 lokasi

17.


100 paket

150 paket

200 paket

125.000 ha 5.500 ha 1.750 ha 30 unit 100 unit 375 unit 31.250 ha 18.750 ha 25.000 ha 24.000 ha 720 ha



82 KT (1 prov)

82 KT (1 prov)

82 KT (1 prov)

600 ha 600 ha 1.250 ha

600 ha 600 ha 1.250 ha

600 ha 600 ha 1.500 ha






15 kabupaten

15 kabupaten

Pulau Maluku dan sekitarnya 1. SLPTT Tan. Pangan - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah 2. SLI 3. SL-PHT 4. PIP 5. Jitut Jides 6. Embung Dam Parit S. Resapan 7. 8.

SL-PHT Perkebunan Pengembangan dan penanaman komoditas tanaman pangan dg varietas tahan kekeringan, banjir, OPT Padi : a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT

9.


10.


11.



15 kabupaten

12.


12.500 ha

12.500 ha

12.500 ha

13.

Optimalisasi Lahan

12.500 ha

12.500 ha

12.500 ha

14.


50 ha di 2 prov., 2 kab. (Maluku/1 kab./20 ha, Malut/2 kab./20 ha)



Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (kekeringan, genangan, dan salinitas tinggi)

140 lokasi

190 lokasi

240 lokasi

16.


100 lokasi

150 lokasi

200 lokasi

17.


100 paket

150 paket

200 paket

110.000 ha 20.000 ha 27 unit 100 unit 38 unit 312 ha 19 ha 25.000 ha 24.000 ha 720 ha



15.

Pulau Papua dan sekitarnya 1. SLPTT Tan. Pangan - Padi nonhibrida - Padi hibrida - Padi lahan kering - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang tanah 2. SLI 3. SL-PHT 4. PIP 5. Jitut Jides 6. Embung Dam Parit S. Resapan



Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar

8.

Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pengembangan dan penanaman komoditas tanaman pangan dg varietas tahan kekeringan, banjir, OPT Padi : a. Tahan genangan/banjir b. Tahan kekeringan c. Tahan OPT

9.

10.

11.

12.

RPJM 2020-2024

RPJM 2025-2029

Indikator kinerja 16 propinsi

17 propinsi

160 kabupaten

160 kabupaten

130 kabupaten

500 ha 500 ha 500 ha

500 ha 500 ha 500 ha

500 ha 500 ha 500 ha










29 kabupaten

29 kabupaten

29 kabupaten

13.


125.000 ha

125.000 ha

125.000 ha

14.

Optimalisasi Lahan

125.000 ha

125.000 ha

125.000 ha

15.

Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (genangan)

100 lokasi

150 lokasi

200 lokasi

16.


100 lokasi

150 lokasi

200 lokasi

Pembangunan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System) dan Pergudangan Pada Proses Pasca Panen dan Penyimpanan Pangan di 25 lokasi untuk komoditi susu dan sayuran



Penerapan, bimbingan teknis dan pengawalan



Pembangunan Sistem Penyediaan, Penanganan dan Penyimpanan Air Bersih Pada Kegiatan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian di 25 lokasi untuk komoditi hortikultura dan perkebunan






Nasional

1. Pengembangan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System) dan Pergudangan Pada Proses Pasca Panen dan Penyimpanan Pangan

2. Pengembangan Sistem Penyediaan, Penanganan dan Penyimpanan Air Bersih Pada Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian


B. MITIGASI Program/Kegiatan/Wilayah

2015-2019

Jawa, Bali dan sekitarnya 1.

2.

3.

2020-2024

2025-2029

Indikator kinerja

Pengembangan budidaya tanaman pangan dengan TOT (tanpa olah tanah) dalam upaya mitigasi laju peningkatan emisi GRK

75.000 ha padi

100.000 ha padi

125.000 ha padi


75.000 ha padi

100.000 ha padi

125.000 ha padi

Pembinaan pembukaan/persiapan lahan tanpa bakar

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

4.

Optimalisasi lahan untuk mencegah deforestasi

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

5.

Pemanfaatan kotoran/urine ternak untuk biogas/bio-urine.

300 unit

450 unit

600 unit

6.

Pemanfaatan kotoran ternak untuk kompos

250 unit

400 unit

550 unit

7.

Pengembangan pakan dan aditif/suplemen yg menghasilkan enteric fermentation rendah emisi metan

200 paket

300 paket

400 paket

8. Pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak

230 paket

330 paket

430 paket


100.000 ha padi

150.000 ha padi

200.000 ha padi


100.000 ha padi

150.000 ha padi

200.000 ha padi

3.


75.000 ha

75.000 ha

75.000 ha

4.


75.000 ha

75.000 ha

75.000 ha

5.





6.





7.





8.


25.000 ha di 8 provinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Babel, Bengkulu, Lampung)

9.


30.000 – 40.000 ha

30.000 – 40.000 ha

30.000 – 40.000 ha

10.


35.000 – 40.000 ha

45.000 – 50.000 ha

180.000 – 200.000 ha

11.


4 provinsi 29 kab / tahun



12.


300 unit

500 unit

700 unit

13.


340 unit

540 unit

740 unit

Sumatera dan sekitarnya 1.

2.


Program/Kegiatan/Wilayah 14.

2015-2019

2020-2024

2025-2029


200 paket

300 paket

400 paket


200 paket

300 paket

400 paket


75.000 ha padi

100.000 ha padi

150.000 ha padi


75.000 ha padi

100.000 ha padi

150.000 ha padi

3.


50.000 ha

50.000 ha

50.000 ha

4.


50.000 ha

50.000 ha

50.000 ha

5.





6.





7.





8.



9.


10.000 – 20.000 ha

10.000 – 20.000 ha

10.000 – 20.000 ha

10.


25.000 – 30.000 ha

30.000 – 40.000 ha

60.000 – 70.000 ha

11.





12.


220 unit

320 unit

420 unit

13.


240 unit

340 unit

440 unit

14.


200 paket

300 paket

400 paket


160 paket

2600 paket

360 paket


30.000 ha padi

35.000 ha padi

50.000 ha padi


30.000 ha padi

35.000 ha padi

50.000 ha padi

3.


50.000 ha

50.000 ha

50.000 ha

4.


50.000 ha

50.000 ha

50.000 ha

15.

Kalimantan dan sekitarnya 1.

2.

15.

Sulawesi dan sekitarnya 1.

2.


Program/Kegiatan/Wilayah

2015-2019

2020-2024

2025-2029

5.


6.600 ha di 4 provinsi (Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar)

6.


200 – 300 ha

200 – 300 ha

200 – 300 ha

7.


40.000 – 45.000 ha

45.000 – 50.000 ha

180.000 – 190.000 ha

8.


9.


10.


11.



10.000 ha padi

12.500 ha padi

20.000 ha padi

Pemanfaatan pupuk organik dan pestisida hayati/agens hayati dalam kegiatan budidaya tanaman pangan untuk memitigasi peningkatan laju emisi GRK

10.000 ha padi

12.500 ha padi

20.000 ha padi

3.


25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

4.

Optimalisasi deforestasi

25.000 ha

25.000 ha

25.000 ha

5.

Pemanfaatan kotoran/urine biogas/bio-urine.

110 unit

160 unit

210 unit

6.


130 unit

180 unit

230 unit

7.


100 paket

150 paket

200 paket


100 paket

150 paket

200 paket


5.000 ha padi

5.500 ha padi

6.000 ha padi


5.000 ha padi

5.500 ha padi

6.000 ha padi

3.


12.500 ha

12.500 ha

12.500 ha

4.


12.500 ha

12.500 ha

12.500 ha

5.


75 unit

125 unit

175 unit

6.


100 unit

150 unit

200 unit

7.


100 paket

150 paket

200 paket

Nusa Tenggara dan Sekitarnya 1.

2.

8.

lahan

untuk

mencegah ternak

untuk

Maluku dan sekitarnya 1.

2.

lahan

untuk

mencegah ternak

untuk


Program/Kegiatan/Wilayah

2015-2019

2020-2024

2025-2029

Papua dan sekitarnya 1.


750.000 ha padi

850.000 ha padi

900.000 ha padi


750.000 ha padi

850.000 ha padi

900.000 ha padi

3.


125.000 ha

125.000 ha

125.000 ha

4.


125.000 ha

125.000 ha

125.000 ha

5.


8.800 ha di Papua dan Papua Barat

6.


Sekitar 100 ha

Sekitar 100 ha

Sekitar 100 ha

7.


15.000 – 20.000 ha

20.000 – 30.000 ha

15.000 – 20.000 ha

8.


75 unit

125 unit

175 unit

9.


110 unit

160 unit

210 unit

Penerapan Produksi Bersih



Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek, Pengawalan dan Gelar teknologi



Pembangunan unit pengolahan limbah menjadi Biogas, Biomass dan kompos






Pengembangan dan pembangunan unit pengolahan limbah cair






Pengembangan dan pembangunan unit pengolahan Bio Energi






Pilot Model Penerapan Produksi dan Konsumsi Pada Tngkat Lokal

Penerapan Produksi dan Konsumsi Pada Tngkat Lokal di sentra-sentra produksi pertanian

Penerapan Produksi dan Konsumsi Pada Tngkat Lokal di sentra-sentra produksi pertanian




Pilot Model Penerapan Produksi dan Konsumsi Pada Tngkat Lokal

Pengembangan Penerapan Produksi dan Konsumsi Pada Tngkat Lokal

Pengembangan Penerapan Produksi dan Konsumsi Pada Tngkat Lokal




2.

lahan

untuk

mencegah

ternak

untuk

Nasional

1.

2.

3.

Penerapan produksi bersih untuk meminimalkan jumlah limbah padat, cair dan emisi (gas)

Pemanfaatan limbah usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian untuk meminimalkan emisi dari pembakaran dan emisi dari pembusukan limbah

Pengolahan limbah cair pasca panen dan pengolahan hasil pertanian untuk menguraingi emisi dari limbah cair dan degradasi lingkungan

4.

5.

6.

Pengembangan Bioenergi Perdesaan untuk substitusi bahan bakar fosil di rumah tangga petani dan kegiatan pasca panen serta pengolahan hasil

Penerapan Produksi dan Konsumsi Pada Tngkat Lokal Untuk Mengurangi Kontribusi Emisi Dari Kegiatan Transportasi

7.

8.

Penggunaan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil yang hemat energi dan minim emisi


Lampiran 5.

Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim 2010-2020 Sektor Pertanian

Target Penurunan Emisi (26%) : 0,008 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 0,003 (Giga ton)

VOLUME KEGIATAN

RENCANA AKSI

BIAYA (Rp triliun) PERIODE

LOKASI

20102014 1,000

20152020 1,330

1.

Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan

300.500 ha

2010-2020

Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng

2.

Penerapan teknologi budidaya tanaman

2.026.500

2010-2020

32 provinsi

0,720

3.

Pemanfaatan pupuk organik dan biopestisida Pengembangan areal perkebunan di lahan tidak berhutan, terlantar dan terdegradasi (APL)

10.000 unit (250.000 ha)

2010-2020

33 provinsi

1,489

4.

Kelapa sawit 860.000 ha

2010-2020

Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulteng, Papua.

0,900

Sumber

PENNGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA)

TARGET PENURUNAN EMISI Ton CO2/10 th 5,200,000

APBN

Kementerian Pertanian

0,957

APBN


17,812,000

1,980

APBN


10,000,000

APBN


74,533,333

1,197

Karet 42.000 ha

Kakao 365.000 ha

Sumut, Riau, Sumsel, Sumbar, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Jabar, Jateng, Kepri, Bengkulu

2,380,000

Sumut, Sumbar, NAD, Bengkulu, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sulteng, Papua, Kaltim, Kalbar, NTT, Malut

5,416,667

5.

Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk bio energi dan pupuk organik

1500 kelompok

2010-2020

33 provinsi

0,360

0,479

APBN


6.

Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV sektor pertanian

• 4 kegiatan/ 2 paket tanaman pangan • 12 paket peternakan, • 4 kegiatan/8 paket tanaman perkebunan • 3 kegiatan berkaitan MRV sektor pertanian

2010-2020

32 provinsi

0,300

0,399

APBN


JUMLAH SELAMA 10 TAHUN

4,769

6,341

Efektivitas teknologi mitigasi 20% dengan efektifitas program 100 % Skenario1: Target penurunan emisi dengan Efektivitas teknologi mitigasi 20% dengan efektifitas program 75 % Skenario2: Target penurunan emisi dengan Efektivitas teknologi mitigasi 20% dengan efektifitas program 60% Skenario3: Target penurunan emisi dengan Efektivitas teknologi mitigasi 20% dengan efektifitas program 50%

10,000,000

140,142,500 0,0140 0.0105 0.0084 0.0070


Lampiran 6.

Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim 2010-2020 Sektor Pertanian pada Lahan Gambut

Target Penurunan Emisi (26%) : 0,280 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 0,057 (Giga ton) BIAYA (Rp. Triliun) RENCANA AKSI

VOLUME KEGIATAN

Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan

325.000 ha

20102020

Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng,

Rehabilitasi, reklamasi dan revitalisasi lahan gambut terlantar/ terdegradasi pada areal pertanian

8 kegiatan

20102020

Penelitian dan pengembangan teknologi serta metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut

• 6 kegiatan/ 12 paket teknologi

20102020

JUMLAH SELAMA 10 TAHUN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA)

20102014 2,300

20152020

Sumber

2,400

APBN


Riau, Jambi, , Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng

0,600

0,600

APBN


Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Papua

0,070

0,080

APBN


2,970

3,080

Efektivitas teknologi mitigasi 21% dengan efektifitas program 100 % Skenario 1: Target penurunan emisi dengan Efektivitas t eknologi mitigasi 21% dengan efektifitas program 75 % Skenario 2: Target penurunan emisi dengan Efektivitas eknologi mitigasi 21% dengan efektifitas program 60% Skenario 3: Target penurunan emisi dengan Efektivitas teknologi mitigasi 21% dengan efektifitas program 50%

TARGET PENURUNAN EMISI Ton CO2/10 th 103,432,500

100,750,000

•

204,182,500 0.0204 0.0153 0.0123 0.0102


Lampiran 7.

Kerangka Kerja Logis

Penyiapan Lahan Tanpa Bakar Dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Design Summary

Performance target/indicators

Impact: Penurunan emisi GRK

Penurunan emisi CO2 5,200,000 ton

Outcome: Telaksananya penyiapan lahan tanpa bakar untuk usaha tani

300.500 ha

Data sources/reporting mechanism Pengukuran langsung, perhitungan dan kajian Kementerian Pertanian (Badan Litbang Pertanian)

Assumption and Risk Tersedianya data luasan target mitigasi dari Kementerian Pertanian

Hasil pemantauan dan pelaporan Kementerian Pertanian (Ditjen PLA dan Ditjen Perkebunan)

Tersedianya data penyiapan lahan tanpa bakar dan pelaporan rutin dari daerah

Laporan DIPA Kementerian Pertanian

Turunnya DIPA di masing-masing daerah tepat waktu

Output : Fasilitas penyiapan lahan tanpa bakar dan subsidi pupuk, benih dan bunga kredit penyiapan lahan tanpa bakar di 8 propinsi

Unit fasilitas penyiapan lahan tanpa bakar di Sumut (20), Riau (20), Jambi (20), Sumsel (50), Kalbar (30), Kalsel (30), Kaltim (50), Kalteng (40), dan insentif bagi 2,3 juta petani

Activities : Anggaran 2010-2014 = 1,000 triliun

1.

Pengadaan traktor, slasher

2.

Insentif bagi petani yang menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar di lahan mineral

Anggaran 2015-2020 = 1,333 triliun

Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Design Summary

Performance target/indicators


Penurunan emisi CO2 17,812,000 ton

Outcome: Teraplikasinya penerapan teknologi budidaya tanaman rendah emisi

2.026.500 ha

Data sources/reporting mechanism

Assumption and Risk

Pengukuran langsung, perhitungan dan kajian Kementerian Pertanian (Badan Litbang)

Tersedianya data luasan target mitigasi dari BPS, Bakorsurtanal

Hasil pemantauan dan pelaporan Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PLA)

Tersedianya data luas baku sawah, luas tanam, luas area terkena bencana

Laporan DIPA Kementerian Pertanian


Output : Pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), pengelolaan lahan, air, olah tanah minimum, olah tanah konservasi sesuai tipologi lahan, dan penggunaan varietas unggul baru (VUB) rendah emisi dan Sistem of Rice Intensification

Terlaksananya kegiatan teknologi budidaya rendah emisi di 32 provinsi untuk 1,67 juta petani

Activities : 1. Pembinaan kelompok tani melalui magang dan sekolah lapang


2. Bantuan benih VUB rendah emisi, pupuk dan kredit usaha tani bagi petani yang menerapkan budidaya pertanian


rendah emisi


Pemanfaatan Pupuk Organik dan Bio-Pestisida Design Summary

Performance target/ indicators


Penurunan emisi CO2 10.000.000 ton

Outcome: Teraplikasinya penerapan pupuk organik dan bio-pestisida

250.000 ha

Output: Pemakaian pupuk organik sebanyak 1 ton/ha di areal SLPTT berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida hayati melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SLI)

Tersedianya 10.000 unit alat pengolah pupuk organik (APPO) dan 1.000 SL-PTT

Activity: 1. 2.


Assumption and Risk

Pengukuran langsung, perhitungan dan kajian Kementerian Pertanian (Badan Litbang)

Tersedianya industri bio-pestisida dan pupuk organik

Hasil pemantauan dan pelaporan Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PLA)

Tersedianya lahan dan jumlah kebutuhan, serta pasokan biopestisida dan pupuk organik

Laporan Satker Kementerian Pertanian


Anggaran 2010-2014 = 1,489 triliun Anggaran 2015-2020 = 1,980 triliun

Penyediaan APPO Penyelenggaraan SL-PTT (termasuk SL-PHT dan SLI)

Pengembangan Areal Perkebunan Di Lahan Tidak Berhutan, Terlantar Dan Terdegradasi (APL) Design Summary



Absorpsi CO2 82.330.000 ton


Assumption and Risk

Pengukuran langsung, perhitungan dan kajian Kementerian Pertanian (Badan Litbang dan Ditjen Perkebunan)

Tersedianya metode pengukuran absorpsi CO2 oleh tanaman perkebunan

Hasil pemantauan dan pelaporan Kementerian Pertanian (Ditjen Perkebunan)

Tersedianya data luas lahan tidak berhutan, terlantar dan terdegradasi


Turunnya DIPA di masing-masing daerah tepat waktu, dan tersedianya skim kredit perkebunan

Outcome: Termanfaatkannya lahan tidak berhutan, terlantar dan terdegradasi untuk pengembangan areal perkebunan Output: Tersedianya bibit dan sarana produksi untuk tanaman perkebunan di Sumut, Riau, Sumsel, Sumbar, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Jabar, Jateng, Kepri, Bengkulu, NTT, Malut

Activity: 1. 2. 3.

1.267.000 ha

Kelapa sawit 860.000 ha Karet 42.000 ha Kakao 365.000 ha

Revitalisasi lahan tidak berhutan, terlantar, dan terdegadrasi untuk pengembangan sawit, karet dan kakao Penyediaan sarana produksi: bibit, pupuk dan fasilitas kredit usaha tani perkebunan Penataan dan penyiapan lahan untuk perkebunan



Pemanfaatan Kotoran/Urine Ternak Dan Limbah Pertanian Untuk Bio Energi Dan Pupuk Organik Design Summary




Assumption and Risk

10.000.000 ton CO2

Pengukuran langsung, perhitungan dan kajian Kementerian Pertanian (Badan Litbang dan Ditjen Peternakan)

Tersedianya teknik penghitungan penurunan emisi CH4 dari pengolahan limbah ternak

1.500 kelompok

Pelaporan Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan)

Tersedianya data peternak/petani yang mengolah limbah pertanian/ peternakan


DIPA turun tepat waktu dan adanya subsidi pembuatan biodekomposer, APPO, biodigester

Outcome: Termanfaatkannya limbah ternak dan pertanian untuk pupuk organik dan bioenergi Output: Tersedianya biodekomposer, APPO (alat pengolah pupuk organik), bio-digester dan konvertor energi limbah organik oleh kelompok Activity: 1. 2. 3.

Kelompok tani di 33 provinsi

Pembangunan penampung limbah ternak Pembuatan biodigester Pembuatan APPO



Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV sektor pertanian Performance target/ indicators

Design Summary


Assumption and Risk

Laporan Kementerian Pertanian (Badan Litbang)

Tersedianya tenaga ahli yang cukup di bidang penghitungan penurunan emisi GRK sektor pertanian

Pelaporan Kementerian Pertanian

Adanya sinergi antara Litbang Pertanian dengan Direktorat Jendral teknis


Dukungan program yang konsisten

Impact: Tersedianya teknologi penurunan dan absorpsi GRK, serta metodologi MRV di sektor pertanian Outcome: Teraplikasi dan termanfaatkannya hasil penelitian dan kajian pengukuran, penghitungan reduksi dan absorpsi GRK sektor pertanian Output: 1. VUB rendah emisi 2. Jenis pakan ternak rendah emisi 3. Metode PLTB 4. Data baseline emisi 5. Metode MRV sektor pertanian 6. Pelaksanaan sosialisasi

• • • •

12 paket tanaman pangan 12 paket peternakan, 8 paket tanaman perkebunan 3 kegiatan berkaitan MRV sektor pertanian

12 eselon 1 Kementrian Pertanian menggunakan teknologi reduksi dan absorpsi GRK

1. 2. 3. 4.

10 VUB rendah emisi 5 jenis pakan ternak 5 metode PLTB Basisdata emisi untuk 33 propinsi 5. 5 kajian MRV sektor pertanian 6. 10 kali sosialisasi 7. Pemantau GRK mobile (2 unit)

Activity: •

Penelitian dan pengembangan varietas dan teknologi pengelolaan lahan/tanah air dan tanaman pangan rendah emisi

•

Penelitian dan pengembangan jenis pakan dan ternak yang menghasilkan kotoran dan entericfermentation rendah emisi

•

Penyediaan teknologi penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dan budidaya rendah emisi untuk areal


perkebunan •

Pengukuran baseline emisi GRK berbagai lokasi kegiatan mitigasi

•

Pengembangan metodologi measurable, reportable, verifiable (MRV) sektor pertanian

•

Sosialisasi, implementasi dan monitoring emisi (dalam rangka MRV)


Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Untuk Pertanian Design Summary



103.432.500 ton CO2

Data sources/reporting mechanism Pengukuran langsung, perhitungan dan kajian Kementerian Pertanian (Badan Litbang, Ditjen Perkebunan, Ditjen PLA)

Assumption and Risk Tersedianya teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan untuk pertanian

Outcome: Termanfaatkannya areal pertanian di lahan gambut secara berkelanjutan

Output: Tertatanya lahan gambut untuk pertanian sesuai Permentan 14 tahun 2009

Activity: 1. 2. 3. 4.

Diterapkannya permentan Permentan 14/2009 dalam penataan lahan gambut .

Tertatanya tataguna lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan seluas 325.000 ha di propinsi Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng,



Pengelolaan lahan dengan mempertahankan tinggi muka air tanah pada saluran tersier dan kuarter Pengadaan bahan amelioran, kompos, dan pupuk kandang Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, dan Insentif bagi petani yang menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar

Adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk pemeliharanan infra struktur pertanian di lahan gambut

DIPA turun tepat waktu


Rehabilitasi, Reklamasi Dan Revitalisasi Lahan Gambut Terlantar/Terdegradasi Pada Areal Pertanian Design Summary


Impact: Penurunan emisi GRK Outcome: Berfungsinya sistem pengelolaan lahan dan tata air serta budidaya tanaman berkelanjutan di lahan gambut Output: Meningkatnya kondisi biofisik dan tertatanya lahan dan air di lahan gambut

100,750,000 ton CO2

Meningkatnya produktivitas lahan gambut sebesar 20% dari kondisi awal (2009)

Meningkatnya indek pertanaman pada lahan gambut yang telah direhabilitasi


Assumption and Risk

Pengukuran langsung, perhitungan dan kajian Kementerian Pertanian (Badan Litbang Pertanian)

Tersedianya lahan gambut yang akan direklamasi/ revitalisasi

Pelaporan Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Perkebunan)

Adanya sinergi program pusat dan daerah dalam rehabilitasi dan revitalisasi lahan gambut

Hasil survey Kementerian Pertanian (Badan Litbang Pertanian)

Adanya dukungan masyarakat/ petani untuk merehabilitasi dan memanfaatkan lahan gambut secara optimal

Activity: • Perbaikan kondisi bio-fisik lahan gambut terlantar/terdegradasi pada areal dan calon areal pertanian • Penataan lahan dan tata air • Penanaman tanaman dengan kapasitas serapan karbon tinggi (tanaman pohon-pohonan: Perkebunan dan buah-buahan)



Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Serta Metodologi MRV Pada Areal Pertanian di Lahan Gambut Design Summary

Impact: Tersedianya teknologi penurunan dan absorpsi GRK, serta metodologi MRV di sektor pertanian di lahan gambut Outcome: Teraplikasi dan termanfaatkannya hasil penelitian dan kajian pengukuran, penghitungan reduksi dan absorpsi GRK sektor pertanian

Output: 1. VUB rendah emisi 2. Metode pengelolaan lahan gambut berkelanjutan 3. Data baseline emisi 4. Metode MRV sektor pertanian 5. Tersedianya alat pemantau emisi GRK mobile


12 paket teknologi

Penggunaan teknologi reduksi dan absorpsi GRK di Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Papua 1. VUB rendah emisi untuk pangan dan perkebunan 3 varietas 2. Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan untuk pertanian, 3 kegiatan 3. Basisdata emisi untuk 10 propinsi 4. MRV sektor pertanian di lahan gambut, 2 kajian 5. Mobil pemantau GRK (2 unit)


Assumption and Risk

Laporan Kementerian Pertanian (Badan Litbang)

Tersedianya tenaga ahli yang memadai di bidang penghitungan penurunan emisi GRK sektor pertanian di lahan gambut


Adanya sinergi antara Litbang Pertanian dengan Direktorat Jendral teknis


Dukungan program yang konsisten

Activity: 1.

Pengembangan dan sosialisasi varietas dan teknologi pengelolaan lahan/ tanah air dan tanaman pangan dan perkebunan rendah emisi di lahan gambut

2. Baseline study emisi GRK berbagai lokasi kegiatan mitigasi di lahan gambut 3. Penelitian dan pengembangan model MRV lahan gambut untuk pertanian


4. Pengadaan alat pemantau emisi GRK mobile untuk mendukung kegiatan MRV sektor pertanian di lahan gambut


Republik Indonesia. Sektor Pertanian

Recommend Documents