MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 610/Kpts/TP.630/6/97 TENTANG PEREDARAN BENIH JERUK MENTERI PERTANIAN, Menimbang
Mengingat
]
:
a.
Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/ Kpts/ OT.630/ 11/ 1985 telah ditetapkan ketentuan mengenai pengangkutan tanaman dan/ bibit tanaman jeruk untuk mencegah penyebaran penyakit CVPD;
:
b.
bahwa dengan system pengendalian Hama terpadu sebagaimana dimaksud dalam undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman semua jenis penyakit jeruk termasuk CVPD dapat ditekan perkembangannya;
:
c.
bahwa untuk mencegah mutu benih jeruk perlu dilakukan pengawasan dalam peredarannya;
d.
Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas dipandang perlu mengatur kembali peredaran benih jeruk;
1.
Undang- undang nomor 5 Tahun 1974;
2.
Undang- undang nomor 12 Tahun 1992;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1971;
7.
keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
8.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
9.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/M Tahun 1993;
10.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 377/Kpts/UM/8/1980
11.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96 /Kpts/ OT.210/ 2/ 1994;
12.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 468/ Kpts/ OT.210/ 6/ 1994;
13.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/ Kpts/ OT.210/ 6/ 1994
:
SKT Tanjung Pandan
14.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/ Kpts/ OT.210/ 12/ 1994; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI BENIH JERUK
PERTANIAN
TENTANG
PEREDARAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : a.
Benih jeruk adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman jeruk.
b.
Peredaran benih jeruk adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih jeruk baik untuk diperdagangkan maupujn tidak.
c.
Peredaran adalah perorangan, Badan Hukumm atau Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih jeruk baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
d.
Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih jeruk atau benih jeruk yang sudah dikemas yang akan diedarkan danmemuat antara lain tempat asal, jenis dan varietas tanaman, kelas, keterangan bebas penyakit serta akhir masa edar benih. BAB II PEREDARAN BENIH JERUK Pasal 2
(1)
Benih jeruk yang beredar dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau pemasukan dari luar negeri sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)
Benih jeruk yang beredar harus disertai dengan label lulus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai/ Loka pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultural atau Penyelenggara Sertifikasi lainnya yang telah memperoleh akreditasi ditempatasal benih jeruk.
(3)
Label sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disertakan pada setiap benihjruk atau kemasannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)
Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai perundangundangan yang berlaku.
(5)
Peredaran benih jeruk antar pulau harus melalui tempat- tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditetapkan pemerintah.
SKT Tanjung Pandan
BAB III PENGEDAR BENIH JERUK Pasal 3 Setiap pengedar benih jeruk dengan tujuan untuk diperdagangkan harus memiliki tanda daftar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 4 (1)
Pengedar benih jeruk antar pulau harus melaporkan dan menyerahkan benih jeruk yang disalurkannya kepada petugas karantina tumbuhan ditempat pengeluaran dan tempat pemasukan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan
(2)
Pengedar benih jeruk antar pulau maupun antar daerah dalam satu pulau harus melaporkan benih jeruik yang disalurkannya kepada petugas Balai/ Loka pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan holtikultura di tempat tujuan untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran label sebagaimana dimaksud dalam pasal (2). BAB IV PEMERIKSAAN Pasal 5
(1)
Pemeriksaan benih jeruk ditempat pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan dengan cara memeriksa keberadaan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
(2)
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditempat pengeluaran ternyata benih jeruk : a. Tidak disertai label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka benih jeruk tersebut ditolak pengeluarannya; b. Disertai label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, maka petugas karantina menerbitkan sertifikat kesehatan; c. Disertai label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tetapi tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, maka benih jeruk ditahan didalam atau diluar instalasi karantina untuk diberi perlakuan.
(3)
Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ternyata benih jeruk : a. Tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan, maka benih jeruk tersebut ditolak pengeluarannya. b. Dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan, maka benih jeruk tersebut diberi sertifikat kesehatan oleh petugas karantina tumbuhan. Pasal 6
(1)
Pengedar melaporkan harus melaporkan dan menyerahkan benih jeruk yang disalurkannya kepada petugas karantina tumbuhan ditempat pemasukan dan pemeriksaan kesehatan
(2)
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benih jeruk tersebut : a. Disertai label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b atau ayat (3) huruf b, serta tidak ada kecurigaan bahwa benih jeruk tersebut tidak bebas organisme pengganggu tumbuhan, maka benih jeruk tersebut diberi sertifikat pelepasan SKT Tanjung Pandan
b. Tidak disertai label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan/atau sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b atau ayat (3) huruf b, serta tidak ada kecurigaan bahwa benih jeruk tersebut tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, maka benih jeruk tersebut ditolak pemasukkannya. c. Disertai label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b atau ayat (3) huruf b, tetapi benih jeruk tersebut tidak bebas organisme pengganggu tumbuhan, maka benih jeruk tersebut ditahan didalam atau diluar instalasi karantina untuk diberi perlakuan. (3)
Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c benih jeruk ternyata : a. Tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan, maka benih jeruk tersebut ditolak pemasukkanya b. Dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan maka benih jeruk tersebut diberi sertifikat pelepasan. Pasal 7
(1)
Petugas Balai/ Loka Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura melakukan pemeriksaan terhadap benih jeruk yang dimasukkan kedaerahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
(2)
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benih jeruk : a. Tidak disertai label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka benih jeruk terseut ditolak pemasukannya. b. Disertai label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) maka benih jeruk tersebut diberi surat keterangan lulus pemeriksaan dan dapat diedarkan di daerah tujuan c. Disertai label yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2), maka benih jeruk tersebut ditolak pemasukkannya.
(3)
Ketentuan mengenai tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Holtikultura. Pasal 8
(1)
Benih jeruk yang ditolak pengeluaran atau pemasukanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, dan atay (3) huruf a, atau pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a harus dikembalikan atau dimusnahkan
(2)
Biaya kembali ketempat asal atau biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab pengedar benih jerukl. BAB V PENGAWASAN Pasal 9
Balai/ Loka Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura bertanggung jawab terhadap pengawasan mutu benih jeruk yang beredar diwilayahnya.
SKT Tanjung Pandan
BAB VI KOORDINASI Pasal 10 Pelaksanaan peredaran benih jeruk untuk keperluan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat.
masyarakat
suatu
daerah,
BAB VII PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunay Keputusan ini maka Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 737/ Kpts/ TP.630/ 11/ 1985 tentang pengangkutan tanaman dan/atau bibit tanaman jeruk untuk mencegah penyebaran penyakit CVPD dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 25 Juni 1997 MENTERI PERTANIAN
Ir. SARIFUDIN BAHARSJAH Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Perhubungan; 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4. Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan; 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 6. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan; 7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 9. Para Pimpinan Unit Kerja Esselon I dilingkunbgan Departemen Pertanian; 10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi di seluruh Indonesia
SKT Tanjung Pandan
