REPUBLIK INDONESIA
RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN “HILIRISASI INDUSTRI DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET PERTUMBUHAN INDUSTRI NASIONAL”
Jakarta, 12 Februari 2013
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
DAFTAR ISI I. LATAR BELAKANG……………………………………………………….. 3 II. DASAR HUKUM……………………………………………………………. 4 III. KEBIJAKAN HILIRISASI……………………………………………….. 7 IV. KONDISI HILIRISASI……………………………………………………. 8 V. PENUTUP……………………………………………………………………..14
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
I. LATAR BELAKANG Kondisi Alami
Tujuan Pengelolaan
Program
• Mineral & Batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan
• Manfaat yang optimal & nilai tambah bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan, berdasarkan daya dukung lingkungan
• Peningkatan Nilai Tambah/Hilirisasi Minerba melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
II. DASAR HUKUM 1. Pasal 33 UUD 1945:
a. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara b. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 2. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: a. Pasal 95 huruf c “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara” b. Pasal 102 “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara” c. Pasal 103 ayat (1) “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri” d. Pasal 103 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah” e. Pasal 170 “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan” ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
II. DASAR HUKUM (Lanjutan) 3. PP No 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara: a. Pasal 84 ayat (1) “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri” b. pasal 93 ayat (1) “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya” c. Pasal 95 : (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan : a. pengolahan logam; atau b. pemurnian logarn. (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logarn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam. (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
II. DASAR HUKUM (Lanjutan) 3. PP No 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara: a. Pasal 96 “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri” b. Pasal 112 angka 4 huruf c “Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” 4. PP No 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu 5. Peraturan Menteri ESDM No. 34/2009, tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri 6. Peraturan Menteri ESDM No. 7/2012 jo Peraturan Menteri ESDM No. 11/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
III. KEBIJAKAN HILIRISASI 1. Pembentukan Tim Evaluasi Peningkatan Nilai Tambah
2. 3. 4. 5. 6.
a. Kepmen ESDM No.2301K/73/MEM/2012 tentang Tim Evaluasi Pengolahan dan Pemurnian Pemegang IUP Operasi Produksi b. Kepdirjen Minerba No. 791.K/73.07/DJB/2012 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Pengolahan dan Pemurnian Pemegang IUP Operasi Produksi Penentuan klaster pengolahan dan pemurnian mineral sesuai dengan potensi daerah dan ketersediaan sarana pendukung. Pengendalian produksi dan ekspor mineral untuk menjamin pasokan dalam negeri. Verifikasi teknologi dan kesiapan infrastruktur dan pelabuhan. Pembinaan dan pengawasan pembangunan pabrik Pengolahan dan Pemurnian. Pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral secara konsisten pada tahun 2014. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
IV. KONDISI HILIRISASI IV.1. Permasalahan dalam pengembangan pengolahan dan pemurnian : Komoditas logam sebagai sumber pendapatan negara umumnya dijual dalam bentuk produk yang nilai tambahnya belum optimal Program hilirisasi bergantung teknologi dan nilai jual pada harga internasional Ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia masih terbatas. Pembangunan pengolahan dan pemurnian memerlukan investasi besar Infrastruktur masih terbatas, terutama energi dan transportasi Industri hilir domestik mengolah produk tambang belum berkembang Kajian keekonomian pendirian pabrik pengolahan dan pemurnian harus dilakukan secara akurat, detail, dan menyeluruh.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
IV. KONDISI HILIRISASI (Lanjutan) VI.2. Progres Hilirisasi Mineral dan Batubara PP No. 52/2011: Insentif pajak bagi smelter di luar Pulau Jawa
Apr
Jun
Ags
Permen ESDM No. 7/2012 : Pembatasan ekspor bijih mineral
Okt
Des
Jan
Permendag No. 29/2012
Permen ESDM No. 11/2012
Permenkeu No. 75/PMK.011/2012
Mar
Mei
2012
2011
Putusan MA No. 10P/HUM/2012
Jul
Sept
Nov
Des
Status Desember 2012
Inventarisasi cadangan, produksi dan ekspor komoditas nikel, bijih besi, nikel, mangan, bauksit Inventarisasi fasilitas pengolahan dan pemurnian yang eksisting dan rencana
Jumlah
Pengolahan & Pemurnian Telah Beroperasi
7
Pengajuan Rencana Pengolahan (sebelum *)
24
Pengajuan Rencana Pengolahan (sesudah **)
186
TOTAL
217
* /** Sebelum / sesudah Permen ESDM No. 7/2012
2010
Rekomendasi ET : 220, Rekomendasi SPE: 150
CAPAIAN
Hasil Evaluasi sampai saat ini: 8 pengolahan dan pemurnian berpotensi untuk dibangun
TINDAK LANJUT Evaluasi rencana program pengolahan dan pemurnian masing-masing IUP Logam
Penyusunan neraca mineral
Klasterisasi kegiatan pengolahan dan pemurnian
Koordinasi dengan Kemenperin melalui Kemenkoperekonomian
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
IV. KONDISI HILIRISASI (Lanjutan) IV.3. Rekapitulasi Penerbitan Rekomendasi ET dan SPE akhir Desember 2012 250
220 186
200
140
112
120 100
150
120
127
86
80
100
50
150
160
69
60 40
50 30
20
8
17
0
0 Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
ET: Eksportir Tedaftar untuk mineral diberlakukan sejak Mei 2012. ET diberikan sekali kepada perusahaan sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan untuk melakukan ekspor produk pertambangan mineral. Total rekomendasi ET yang telah diterbitkan selama 2012 sebanyak 220 rekomendasi.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
SPE: Surat Persetujuan Ekspor diberikan kepada pemegang ET dalam rangka pelaksanaan ekspor untuk periode waktu tertentu . Selama tahun 2012 telah diterbitkan sebanyak 150 rekomendasi SPE
IV. KONDISI HILIRISASI MINERBA (Lanjutan) IV.4. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Berpotensi untuk Dibangun No.
Perusahaan
1. PT Antam, Tbk
2. PT Bintang Delapan Energy 3. PT Putra Mekongga Sejahtera
Lokasi Pabrik Komoditas Halmahera Timur, Maluku Utara
Nikel
Morowali, SULTENG
Nikel
Kolaka, SULTRA
Nikel
Produk Akhir FeNi
FeNi
Total kapasitas (Ton/tahun) 27.000
350.000
Sponge 6 ton sponge FeNi FeNi per tungku per hari (rencana 10 tungku)
Investasi (USD juta) 1.600
Kemajuan Konstruksi dan Kendala • Konstruksi: pabrik belum ada terkait banyaknya proses EPC Kontraktor yang belum diselesaikan. • Konstruksi pendukung berupa pelabuhan akan diselesaikan pada Maret 2013. Kegiatan konstruksi pabrik pengolahan dan pemurnian sedang berjalan Produksi dalam skala kecil namun belum memenuhi batasan minimum (produk akhir saat ini adalah nugget iron)
282
1,7
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
IV. KONDISI HILIRISASI MINERBA (Lanjutan) IV.4. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Berpotensi Untuk Dibangun No.
Perusahaan
Lokasi Pabrik Komoditas
Produk Akhir
Total kapasitas (Ton) 315.000
Investasi (USD juta)
Kemajuan Konstruksi dan Kendala
110
• Konstruksi 100% untuk fase 1. • Nopember 2012 sudah uji produksi. • Untuk fase 2 yg menghasilkan pig iron belum. • Terdiri dari 3 fase, untuk fase I (rotary dry kiln) sudah 94% konstruksinya. Rencana komisioning bulan Juni 2013. • Fase 2 akan jalan pada bulan Juni 2013-Desember 2014. dan fase 3 tergantung finalisasi fase 2. • Sudah beroperasi di akhir tahun 2012 namun belum memenuhi batasan minimum permen 7 2012. • Butuh DMO dari PT Vale Indonesia (nikel matte).
4. PT Meratus Jaya Iron Steel
Batu Licin, KALSEL
Besi
Pig Iron
5.
PT Sebuku Iron Lateritic Ore (PT SILO)
Kotabaru, KALSEL
Besi
Sponge Iron
1.200.000
1.160
6.
PT Indoferro
Cilegon, BANTEN
Besi
Pig Iron
500.000
133,5
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
IV. KONDISI HILIRISASI MINERBA (Lanjutan) IV.4. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Berpotensi Untuk Dibangun
Komoditas
Produk Akhir
Total kapasitas (Ton)
Investasi (USD juta)
Tanah Laut, Kalsel
Bauksit
CGA
2.000.000
2.059
Sanggau, Kalbar
Bauksit
CGA
300.000
450
No.
Perusahaan
Lokasi Pabrik
7.
PT Harita Prima Abadi
8. PT. Indonesia Chemical Alumina (PT. Aneka Tambang, Tbk.)
Kemajuan Konstruksi dan Kendala
Konstruksi sudah 80%, rencana komisioning bulan Maret 2013.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
V. PENUTUP 1. Masih banyak hambatan yang dihadapi oleh perusahaan yang akan membangun
pabrik pengolahan dan pemurnian, antara lain : a. Keterbatasan infrastruktur dan energi b. Investasi besar c. Jaminan pasokan bahan baku d. Pembebasan lahan 2.
3. 4.
Pemerintah mendorong agar perusahaan melakukan kerja sama perjanjian pasokan atau konsorsium agar jumlah cadangan mencukupi sesuai dengan umur teknologi dan umur pengembalian modal. Pemerintah memfasilitasi penyediaan infrastruktur dan energi di lokasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian. Pemerintah perlu terus mendorong agar pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral secara konsisten pada tahun 2014.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
www.esdm.go.id
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
