REPOSISI KAPET 2014 KELEMBAGAAN DIPERKUAT, PROGRAM IMPLEMENTATIF, KONSISTEN DALAM PENATAAN RUANG MEMPERKUAT MP3EI KORIDOR IV SULAWESI
LEGALITAS, KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PU DALAM MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN SERTA KETERPADUAN PROGRAM ANTAR WILAYAH SULAWESI
BAHAN INFORMASI MENTERI PEKERJAAN UMUM
Makassar, 05 Desember 2013
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
OUTLINE WELCOMING REMARKS 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG SERTA PEMBANGUNAN WILAYAH KAPET 2. DESKRIPSI DAN ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI 3. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI SELATAN 4. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI 5. ARAHAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI KE DEPAN CLOSING REMARKS
1
WELCOMING REMARKS
2
Introduction Pulau Sulawesi sebagai salah satu Wilayah Timur Indonesia mempunyai potensi ekonomi lokal yang berkelas dunia seperti kakao dengan tingkat produksi nomor 2 dunia (18% dari pasar global), perikanan dengan produksi terbesar se-Asia Tenggara, dan nikel dengan produksi nomor 4 dunia (60% produksi nikel dunia). Melalui dukungan dan pendekatan pengembangan ekonomi yang tepat terhadap potensi ekonomi tersebut, dapat menjadikan Pulau Sulawesi sebagai sebagai pusat ekonomi Wilayah Timur Indonesia. Salah satu pendekatan ekonomi yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan komoditas-komoditas unggulan lokal di Pulau Sulawesi adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
3
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG SERTA PEMBANGUNAN WILAYAH KAPET 4
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET-1
5
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET-2
6
EVOLUSI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPET KEPPRES 89/1996 • Tim Pengarah (pusat) terdiri dari anggota DP KTI, berwenang menetapkan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan • BP KAPET terdiri dari unsur pusat, provinsi, dan kabupaten kota, berwenang melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KAPET • Mengatur secara langsung insentif fiskal dan non-fiskal
KEPPRES 9/1998 • Penyempurnaan Keppres 89/1996 : - Anggota DP KTI sebagai ketua BP KAPET di wilayah timur - Kedudukan waka BP KAPET sebagai pelaksana harian dalam struktur BP KAPET - Kewenangan ketua BP KAPET dalam mengangkat dan memberhentikan anggota BP KAPET - Penyempurnaan aturan insentif fiskal dan non fiskal
KEPPRES 150/2000 • Badan Pengembangan KAPET (pusat), memberi usulan penetapan KAPET, menetapkan jakstranas, merumuskan kebijakan investasi dunia usaha, mengkoordinasikan rencana kegiatan , memfasilitasi pelaksanaan KAPET. • Badan Pengelola (BP) KAPET membantu Pemda dalam memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perijinan investasi di KAPET • Insentif fiskal diatur melalui PP 20/2000 selanjutnya diubah melalui PP 147/2000
7
LANDASAN HUKUM KAPET SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
8
ARAHAN RPJMN 2010-2014 DALAM PENGEMBANGAN KAPET Mewujudkan KAPET sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang kesenjangannya masih tinggi MELALUI PENINGKATAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR Mengembangkan kawasan strategis nasional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing ekonomi nasional (jangka menengah) dan internasional (jangka panjang) Sumber : Bappenas, 2010 9
KAPET SEBAGAI PRIME MOVER WILAYAH SEKITARNYA
KAPET sebagai prime mover dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu dgn mengembangkan daya saing produk unggulan, dengan bertumpu pada SDA, kelengkapan prasarana dan sarana, keunggulan lokasi, sektor unggulan yg dpt menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya & potensi pengembalian investasi yang tinggi. Keberadaan KAPET selama ini dirasakan belum berkembang dan perlu segera dilakukan revitalisasi pengelolaan KAPET, agar eksistensi KAPET sebagai instrumen penekan disparitas dapat dipertahankan.
10
KRONOLOGIS PENYUSUNAN RTR KSN KAPET Posisi penyusunan RTR KSN KAPET saat ini adalah masih pada tahap harmonisasi dengan Kemenkum HAM
11
DESKRIPSI DAN ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI 12
PERKEMBANGAN BEBERAPA KAWASAN EKONOMI DAN KAWASAN KHUSUS LAINNYA DI INDONESIA
13
DESKRIPSI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)
14
DESKRIPSI KAWASAN BERIKAT
15
DESKRIPSI KAWASAN INDUSTRI
16
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
17
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
18
PERBANDINGAN ANTARA KAPET DENGAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA
19
PERBANDINGAN ANTARA KAPET DENGAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA
20
PERBANDINGAN ANTARA KAPET DENGAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA
21
PERBANDINGAN ANTARA KAPET DENGAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA
22
PENETAPAN KOMODITAS UTAMA DAN PENDUKUNG PADA KAPET REGIONAL SULAWESI KAPET
(SUB) SEKTOR UNGGULAN SELEKTIF
KOMODITAS UTAMA
MANADOBITUNG
pariwisata, perkebunan, perikanan tangkap, tanaman pangan, dan hortikultura
pariwisata (bahari, ekowisata, MICE), kelapa, ikan pelagis, dan rumput laut
cengkih, jagung, jambu mete, bunga, kopi, kakao, dan pala
PAREPARE
tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, serta peternakan.
padi, kopi, kakao, udang, dan sapi
jagung, sayuran, ubi kayu, jambu mete, ikan laut, dan rumput laut
PALAPAS
perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri pengolahan
kakao dan rumput laut
jagung, kelapa dalam, produk perikanan tangkap
kakao, dan padi sawah
budidaya ikan, rumput laut, dan perikanan tangkap
BANK perkebunan, pertanian SEJAHTERA tanaman pangan, perikanan
KOMODITAS PENDUKUNG
23
KONSEPSI PENGEMBANGAN KAPET MANADO-BITUNG
24
PETA POLA RUANG KAPET MANADO-BITUNG
25
PETA STRUKTUR RUANG KAPET MANADO-BITUNG
26
KONSEPSI PENGEMBANGAN KAPET PARE-PARE
27
PETA POLA RUANG KAPET PARE-PARE
28
PETA STRUKTUR RUANG KAPET PARE-PARE
29
KONSEPSI PENGEMBANGAN KAPET BANK-SEJAHTERA
30
PETA POLA RUANG KAPET PALAPAS
31
PETA POLA RUANG KAPET PALAPAS
32
KONSEPSI PENGEMBANGAN KAPET BANK-SEJAHTERA
33
PETA POLA RUANG KAPET BANK-SEJAHTERA
34
PETA STRUKTUR RUANG KAPET BANK-SEJAHTERA
35
ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI REVITALISASI KELEMBAGAAN KAPET YANG SELAMA INI BELUM BERJALAN DENGAN OPTIMAL: 1. Tidak mudahnya mewujudkan koordinasi dan keterpaduan antar pihak dalam pengelolaan KAPET 2. Kelembagaan KAPET dari sisi pengusahaan belum berjalan optimal REALISASI INVESTASI PADA KAPET YANG MASIH RENDAH: Minat investor yang masih rendah untuk berinvestasi serta realisasi investasi yang masih rendah DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BELUM OPTIMAL DAN KETERPADUAN INFRASTRUKTUR YANG BELUM TERWUJUD: Belum terciptanya komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait dalam penyediaan infrastruktur dan belum terintegrasinya infrastruktur 36
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI 37
ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR PU MENDUKUNG 13 KAPET TAHUN 2008 - 2011 Bidang PU Sumber Daya Air Bina Marga Cipta Karya TOTAL Penataan Ruang Total
Catatan:
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 (juta rupiah) (juta rupiah) (juta rupiah) (juta rupiah) 220,930.29 611,271.15 292,442.04 700,770.88 726,747.65 1,801,179.03 1,274,289.14 2,188,325.76 176,297.04 367,175.79 511,155.02 757,440.37 1.123.984 2.779.626 2.077.886 3.646.537 21,000.00 15,200.00 24,156.67 26,384.37 1,144,974.98 2,794,825.97 2,102,042.87 3,672,921.38
• Infrastruktur yang dikembangkan oleh bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya adalah infrastruktur yang dikembangkan berdasarkan program tahunan yang menjadi kewenangan Kementerian PU secara nasional di masing-masing provinsi, termasuk di wilayah KAPET, yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wilayah KAPET.
38
ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR PU MENDUKUNG KAPET REGIONAL SULAWESI 2013 - 2014 ALOKASI PENDANAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN (MILYAR Rp.)
No
KAPET
JALAN
2013
SDA
2014
2013
CK
2014
2013
2014
1
MANADOBITUNG
291,62
440,53
49,16
45,20
223,4
189,84
2
PARE-PARE
112,77
120,82
109,07
128,06
867,69
794,46
3
PALAPAS
271,80
233,82
75,47
112,89
717,05
112,37
4
BANKSEJAHTERA
391,44
234,68
59,68
85,38
132,72
112,71
39
PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI 40
STRATEGI PROGRAM MP3EI
41
POTENSI EKONOMI UTAMA PADA KORIDOR EKONOMI SULAWESI
42
NILAI INVESTASI SEKTOR RIIL DAN INFRASTRUKTUR PADA KORIDOR EKONOMI SULAWESI
43
GROUNDBREAKING SEKTOR RIIL PADA KORIDOR EKONOMI SULAWESI 2011-2013
44
GROUNDBREAKING INFRASTRUKTUR PADA KORIDOR EKONOMI SULAWESI 2011-2013
45
KAITAN PROGRAM MP3EI DENGAN KAPET KAPET
KOMODITAS UNGGULAN KAPET
MANADOBITUNG
Pariwisata (bahari, ekowisata, MICE), Kelapa, Ikan pelagis, dan Rumput laut
PAREPARE
Padi, Kopi, Kakao, Udang, dan Sapi
PALAPAS
Kakao dan Rumput laut
BANK SEJAHTERA
Kakao, dan Padi sawah
KORIDOR MP3EI
KEGIATAN EKONOMI UTAMA MP3EI
KORIDOR EKONOMI Pertanian Pangan (Padi, SULAWESI Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao, Perikanan, Nikel, Minyak dan Gas
46
INTEGRASI PROGRAM MP3EI DENGAN KAPET (REPOSISI KAPET 2014) Momentum yang harus dimanfaatkan agar pengembangan ke-13 KAPET bersinergi dengan kebijakan MP3EI: Sinergitas dengan MP3EI terkait kebutuhan ruang untuk rencana sentra produksi, sentra kegiatan industri, dan sentra distribusi yang didukung oleh infrastruktur kawasan. Konsep RTR KAPET diarahkan untuk mendorong (sub) sektor unggulan masing-masing koridor MP3EI. Dalam Koridor Ekonomi, Peran KAPET diorientasikan sebagai klaster industri hulu yang menyiapkan sumber daya lokal dan pengolahannya yang didukung oleh jaringan konektivitas Nasional (KE) / KEK
47
INTEGRASI KAPET, KEK, DAN MP3EI
48
UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PEMBENTUKAN PMU
Dalam rangka mempercepat upaya pembangunan infrastruktur di kawasan KAPET Pemerintah sedang mencanangkan pembentukan Project Management Unit (PMU) program pengembangan infrastruktur KAPET di tingkat Pusat dan Daerah. PMU sebagai suatu unit manajemen bidang Pekerjaan Umum akan bertugas untuk menjamin agar upaya keterpaduan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum di kawasan di KAPET dapat berjalan dengan lebih optimal. 49
ARAHAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI KE DEPAN
ARAHAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI KE DEPAN ARAHAN PERTAMA: perlu dilakukan revitalisasi serta penguatan peran kelembagaan dalam pengembangan KAPET diantaranya melalui pembentukan Badan Pengusahaan KAPET sebagai lembaga yang mempunyai fungsi korporasi yang mengusahakan potensi ekonomi kawasan secara terpadu yang penetapannya dilakukan oleh Gubernur dan didukung dengan penyiapan SDM yang handal. ARAHAN KEDUA: perlu dilakukan perubahan paradigma pendekatan pengembangan KAPET dari pendekatan growth pole menjadi pendekatan klaster industri hulu-hilir yang berbasis pada ekonomi lokal sehingga dapat memberikan dampak yang siginifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. ARAHAN KETIGA: perlu dilakukan reposisi KAPET 2014 sebagai upaya untuk mensinergikan KAPET dengan Program MP3EI yang dilakukan melalui refocussing dan relokasi investasi KAPET yang disesuaikan dengan lokasi pengembangan koridor ekonomi ARAHAN KEEMPAT: diperlukan adanya komitmen peran yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin bahwa dukungan-dukungan baik dalam bentuk penanganan infrastruktur maupun pemberian insentif (fiskal maupun non-fiskal) 51
CLOSING REMARKS
52
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan panitia yang telah menyelenggarakan acara yang sangat penting bagi pengembangan KAPET ke depan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga sukses dan bermanfaat.
TERIMA KASIH 53
