REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM Suparmin Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang email :[email protected]

Abstract Reorientation of Police who played the role in conflict resolution must be done. Another aim is to understand the strategies and social conflict handling mechanisms to achieve peace is in line with the demands of law, democracy , justice and truth, as well as human rights. The research found that the handling of social conflicts, Police as law enforcement responsible for maintaining security in the country are required to have expertise and skills professionally and proportionately in line with the demands of law, democracy, justice and truth, as well as human rights. Keywords: Conflict Handling, Public Safety, Law Enforcement, And Human Rights Abstrak Reorientasi peran POLRI harus segera dilakukan dalam penyelesaian konflik. Tujuan lainnya adalah memahami strategi dan mekanisme penanganan konflik sosial untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Hasil penelitian ditemukan bahwa penanganan konflik sosial, POLRI sebagai penegak hukum bertugas memelihara keamanan dalam negeri dituntut untuk dapat memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional dan proporsional yang sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Kata Kunci: Penangan Konflik, Keamanan, Penegakan Hukum, Dan Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Sejak manusia ada, sejarah konflik sudah ada dari masa anak Nabi Adam hingga konflik Timur Tengah dan merambah ke Indonesia. Konflik sosial, konflik komunal, konflik horizontal, kekerasan, tawur antar warga, antar suku, penganiayaan, pembunuhan, pembakaran, kerusuhan, perampokan, penjarahan, ketidakadilan, politik uang dan korupsi sudah merasuk pada kehidupan sebagian masyarakat di Indonesia. Konflik sosial membuat korban menjadi trauma, adanya pengungsian dan penderitaan yang berkepanjangan. Peristiwa-peristiwa tragis tersebut tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah yang sudah melilit kelompok-kelompok masyarakat yang dirasa bagaikan api dalam sekam; sumber masalah 1

bisa dari ketidak adilan, dan korban ketidakadilan itu konkrit, yaitu orang-orang miskin dan kaum marjinal1. Untuk itu, negara mempunyai kewajiban menjamin dan melindungi kehidupan seluruh warga negaranya. Negara Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib

Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm.1-2

224

Suparmin, Reorientasi Peran POLRI Dalam Penanganan Konflik Sosial

menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya2. Hal tersebut Piagam Madinah, yang mendahului konstitusi Amerika Serikat (1787), yang dianggap sebagai konstitusi pertama didunia yang dipelopori Declaration of Human Right (5 Juli 1775) dan Konstitusi Perancis (1795) yang dipelopori oleh Droits de l'homme et du citoyen (Agustus 1789). Bahkan mendahului konstitusi tidak tertulis (konvensi) Inggris yang disebut Magna Charta (15 Juni 1215); Terkait dengan itu, perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memungkinkan perkembangan lebih lanjut bagi gagasan hak asasi manusia. Untuk mencegah konflik antar suku, antar agama, antar warga masyarakat, sejak Muhammad Rasulullah SAW memimpin negara di Madinah pada tahun 622 M s/d 10 H/632 M telah membuat Konstitusi Madinah atau disebut Piagam Madinah untuk pencegahan konflik dan untuk mewujudkan perdamaian. Piagam Madinah sebagai dasar untuk mewujudkan perdamaian merupakan dokumen terlengkap dan tertua di dunia.3 Jauh mendahului konstitusi Amerika Serikat (1787) yang biasa dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia, yang digunakan sebagai dasar untuk mempelopori Declaration of Human Rights.4 Bahwa strategi penanganan konflik sosial dan penegakan hukum secara spesifik konflik sosial dapat dicegah. Oleh karena itu, selain penangan konflik sosial perlunya konsep pencegahan konflik guna mencegah sejumlah besar konflik yang sering terjadi di tanah air, seperti (Jawa Tengah, Ambon, Poso, Lampung Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bekasi Jawa Barat dll) dapat diminimalis. Bertolak dari pemikiran sebagaimana diuraikan pada latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut : 1) Apakah reorientasi peran POLRI yang dimainkan dalam penyelesaian konflik, sudah sejalan dengan mekanisme hukum yang sudah ditetapkan ? 2 3 4 5

2)

Apakah strategi dan mekanisme penanganan konflik sosial untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia ?

2.

Metode Penelitian Penelitian ini tergolong dalam ranah sosio legal researche, yang melihat hukum sebagai sebuah tatanan normatif yang dioperasionalisasikan dalam kehidupan tatanan sosial tertentu. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa SWOT. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan (approach) kritis dan hermeneutic dalam hukum pidana untuk melengkapi pendekatan juridis doktriner atau juridis normatif. Pendekatan hermeneutic dalam studi hukum sangat penting karena digambarkan sebagai perkembangan studi teori tentang interpretasi dan system pemahaman tentang teks perundang-undangan ' beyond written documents' atas dasar pengalaman ('hermeneutic' berasal dari kata 'hermes' yaitu Dewa Yunani yang menjalankan tugas sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan dan menginterpretasikan kabar kepada umat manusia sebagai penerima, baik berita baik mupun buruk) . 3.

Kerangka Teori Konflik sosial merupakan bukti sejarah yang hakikatnya adalah keserakahan manusia untuk meraih kekuasaan. Dilain pihak konflik juga merupakan manifestasi harga diri sebuah bangsa, sulit disalahkan, pun sama sulitnya untuk dibenarkan. Untuk itu sumber hukum negara, Pancasila disamping merupakan ide dan sumber hukum yang harus diwujudkan dalam kenyataan, juga berperan sebagai “rally”, yaitu norma dasar yang harus menjadi alat pengukur atau penyaring mengenai apa yang telah diterima oleh tata hukum Indonesia”. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas

Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, 1986, KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PeraturanPeraturan Pelaksanaan, Jakarta, Penerbit Djambatan, hlm. 95. Muchsin, 2004, Sebuah Ichtisar Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam Dan Pemikirannya, Bp Iblam, dalam Rachmat Taufiq Hidayat, 2003, Jakarta, Republikan, hlm.2-5; Ringkasan isi Piagam Madinah seperti yang ditulis oleh Nourouzzaman Siddiqi, angka 9, Suparmin, 2012, Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.3-4 Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan setempat.

225

MMH, Jilid 43 No. 2, April 2014

Penyelesaian Konflik5.Sejarah konflik sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri.6 Sedangkan teori konflik fungsional yang dikembangkan oleh George Simmel, dalam Soeryono Soekanto terjadinya konflik di dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak terelakkan, masyarakat dipandangnya sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dibedakan secara analitis.7 Bahwa penanganan konflik sosial, penguasa tidak boleh diskrimansi dalam pelayanan, dan hanya berperan sebagai oknum elitisasi intelektual yang tidak membumi dengan masyarakat, apalagi hanya sekadar sebagai oknum yang sibuk mencari peluang, kesempatan dalam kesempitan demi mencari keuntungan pribadi.8 Oleh karena itu, penguasa harus peka menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada disekitarnya. B. Hasil Dan Pembahasan 1. Peran Polri Dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Mengindahkan Norma Hukum Dan Norma Agama Dalam kehidupan bernegara, keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia yang berpenduduk lebih 240 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada sisi lain, kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika politik.9 Pokok bahasan dari konsep pencegahan konflik sosial ini, yang disebabkan dari benturan kepentingan selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan 6 7 8 9 10 11 12

kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional menghambat pembangunan nasional (cf. Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)10. Untuk itu, Kepolisian dalam mengemban tugas dan wewenang dengan mengembangkan strategi Kepolisian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), POLRI mengutamakan tindakan pencegahan”11. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Quran, Juz 4, Surat ke-3, ayat 110 : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah". Untuk itu, dalam rangka pencegahan konflik sosial dan untuk mewujudkan perdamaian guna terciptanya ketenteraman dan keamanan serta terselenggaranya ketertiban masyarakat, maka POLRI mengutamakan pencegahan dengan mencakup etika kelembagaan 1 2 dan etika kepribadian. 2.

Upaya Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial. Dengan mengacu pada strategi penanganan Konflik sosial oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup 3 (tiga) strategi: Pertama, kerangka regulasi dalam upaya

Langit Kresna Hariadi, 2007, Gajah Mada – Perang Bubat, Penerbit Tiga Serangkai, Cetakan Kedua, Solo, hlm. xi. Pertikaian telah terjadi sejak anak Adam hingga konflik Timur Tengah. Soeryono Soekanto, 1988, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Jakarta, hlm. 69 Liem Siok Lam, 2008, Mengutamakan Rakyat Wawancara Mayor Jendral TNI Saurip Kadi, Penerbit Aneka Ilmu, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 141, 271 POLRI fungsinya dibidang penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat (National Order). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dinyatakan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar Pengadilan melalui musyawarah mufakat. Peran Polri ditegaskan Pasal 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Pasal 10 huruf f jo Pasal 11 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

226


Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, Kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Untuk memberdayakan tugas menjaga keamanan dalam negeri dan memelihara ketertiban masyarakat dari gangguan yang akan ditimbulkan oleh konflik kekerasan, maka diperlukan strategi “pencegahan konflik sosial”. Oleh karena penanganan konflik sosial sangat kuat dengan dimensi kolektivitas, maka peran penegakan hukum dan ham yang dijalankan oleh POLRI dibantu oleh TNI, dan Pemerintah sedapat mungkin dipadukan dengan peran-peran POLRI dengan strategi Perpolisian Masyarakat (Community Policing) dengan mengedepankan penyelesaian masalah (problem solving), yakni peran pengamanan dan penertiban masyarakat, serta peran perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Polisi selain menangani terhadap kejahatan (repressive policing), polisi harus lebih besar perhatiannya terhadap penanganan masalah konflik sosial dan sumbersumber konflik, dengan menganalisa problemproblem sosial sebagai masalah (problem oriented policing). Dengan menganalisis dan pemecahan masalah secara dini timbulnya penyimpangan sosial dan konflik sosial agar dapat dicegah secara dini. POLRI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tugasnya di tengah-tengah masyarakat obyeknya antara lain masyarakat dalam wilayah tertentu yang didiami oleh masyarakat tersebut, maka potensi yang ada di masyarakat harus diupayakan pemanfaatannya agar dapat didayagunakan dalam rangka untuk mencapai tugas pokok POLRI. Untuk itu, potensi tersebut harus diupayakan dapat berpartisipasi dalam usaha menciptakan kondisi 13 14

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan tertib dan dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan masyarakat tata tenterem kerta raharja”.13 Dikaitkan dengan hak asasi manusia, bahwa, Pasal 71 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan setiap aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, advokat, lapas dan rutan) sepatutnya memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya, dan sudah barang tentu pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.14 Dalam menjalankan perannya POLRI wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional, sejalan dengan perintah Pasal 30 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan Pasal 30 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar juga tunduk pada hukum adat, sebagaimana negara modern yang mengindahkan instrumen internasional, maka kehidupan hukum juga mengindahkan budaya Indones i a , sebagaimana dimaklumi pada kearifan lokal, gotong royong, kebersamaan, musyawarah mufakat dengan norma-norma yang terkandung nilai-nilai luhur, menjunjung tinggi martabat hak asasi manusia. 3.

Konsensus Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Bahwa menurut Ronny, Roscoe Pound

Djunaidi Maskat H, 1993, Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik Jilid I (Perencanaan), dilengkapi dengan berbagai contoh Format Bentuk Berbagai Rencana, Bandung, Penerbit Sanyata Sumanasa Wira, Lembang, hlm.22 Chairuddin Idrus, 2011, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rencana Aksi Nasional HAM 2010 – 2014.

227


mengusulkan agar dalam masyarakat demokrasi, nilai-nilai hukum hendaknya mampu memberikan jawaban mengenai pertanyaan untuk apa nilai-nilai tersebut diterapkan. Pendirian Roscoe Pound ditangkap dan dirumuskan Tallcot Parsons dalam model bahwa masyarakat didasarkan pada konsensus nilai-nilai. Isinya empat pernyataan dasar menggambarkan secara utuh model tersebut sebagai berikut : a. Setiap masyarakat merupakan perwujudan dari unsur-unsur yang berlaku secara relatif. b. Setiap masyarakat merupakan perwujudan dari unsur-unsur yang terintegrasi secara baik. c. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan kontribusi kepada fungsinya di dalam masyarakat itu. d. Setiap masyarakat mendasarkan diri pada konsensus dari anggota-anggotanya.15 4.

Mengindahkan Nilai-Nilai Agama Dan Moral Dalam berkehidupan masyarakat bernegara yang berbudi pekerti luhur mengutamakan toleransi antar bangsa-bangsa, antar suku-suku, antar umat beragama, antar warga untuk menciptakan kerukunan masyarakat yang aman, saling mengasihi. Untuk itu, supaya hidup berdampingan bahu membahu secara damai antara suku-suku dan bangsa-bangsa, sebagaimana dimaksud pada Firman Allah, yaitu: Juz 26, QS ke-49, Al Hujurat (Kamar-Kamar) ayat 13: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal”. Selanjutnya diriwayatkan dari Nabi SAW., beliau bersabda: “Orang yang paling besar pahalanya di sisi 15 16

17

18

Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia sewaktu di dunia, dan orang-orang yang nanti pada hari kiamat dekat dengan Allah adalah orang-orang yang mendamaikan di antara sesama manusia (yang bertengkar),”16 selanjutnya Firman Allah: Juz 26, QS ke-49, Al Hujurat (Kamar-Kamar) ayat 9: “Jika ada dua golongan orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya” selanjutnya; Juz 25 QS Surat ke 42 ayat 38 : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat. Sedang urusan17 mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”. Terkait dengan perdamaian, da l a m Kekristenan Paus Yohanes Paulus II, masa kecilnya bernama “Karol Wojtyla” selama 26 tahun berkeliling dunia untuk mengajak umatnya melakukan perdamaian, juga berkunjung ke Masjid Ummayad di Damascus, menggandeng pemimpin Palestina (waktu itu Yaser Arafat); tanpa henti memperjuangkan perdamaian, baik di Timur Tengah maupun di berbagai belahan dunia yang masih dilanda peperangan, mengusahakan dengan para pemimpin agama non Kristen, dan mengingatkan pentingnya keluarga, yang sejuk, yang penuh damai. Dalam buku “Rise, Let Us Be On Our Way”, Paus Yohanes Paulus II menulis “Gembala, bahwa sesama umat manusia harus hidup secara berdampingan berdasarkan perdamaian.18 Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: “Dan kami, apakah yang harus kami perbuat ?” Jawab Yohanes kepada mereka: “jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu” (Lukas 3: 14). Itulah sebabnya hukum

Ronny Hanitio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghlmia Indonesia, hlm. 101 Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi, 1999, Tanbihul Ghafilin Nasehat Bagi Yang Lalai, Jakarta, Pustaka Amani: 366-367 Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Humaid, dari ibunya, Ummu Kaltsum bin Uqbah, dari Nabi SAW., beliau bersabda: “tidaklah termasuk berbohong orang yang mendamaikan orang (yang bertengkar), dimana ia mengatakan yang baik-baik atau menambahi yang baik-baik.” Mendamaikan orang (yang bertengkar) itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu kenabian, sedangkan menceraikan sesama manusia adalah salah satu dari cabang-cabang ilmu sihir. Alqur'an dan Terjemahannya (Revisi terbaru), 2000, Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab- Latin (Rumy) , Semarang, Penerbit CV. Asy-Syifa', hlm. 151, 1087 maksud : pada terjemahan dalam Surat Ali Imran, Qs ke 3, ayat 159 yang dimaksud “urusan” yaitu urusan peperangan/konflik dan hlm-hlm duniawian lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain. Dan sesungguhnya manusia diciptakan untuk saling kenal mengenal, antar suku, antar bangsa, atau sesama golongan baik laki-laki maupun perempuan. Trias Kuncahyono, 2005, Paus Yohanes Paulus II, Musyafir Dari Polandia, Jakarta,Penerbit Buku Kompas, Agustus, hlm. 126-128. Setelah wafatnya Paus Yohanes Paulus II; Dikatakan “Syafii Maarif”, bahwa beliau merupakan salah satu pelopor perdamaian dunia “Paus merupakan tokoh dunia yang mempunyai pengaruh luas bagi ketertiban dunia.”

228


kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang-orang fasik mengepung orang benar; itulah sebabnya keadilan muncul terbalik (Habakuk 1: 4). 5.

Pembaharuan Hukum Pidana Resume Barda Nawawi Arief: “masalah mediasi dalam perkara pidana, sudah masuk dalam agenda pembahasan ditingkat internasional, yaitu dalam Konggres PBB ke-9/1995 dan ke-10/2000 mengenai 'Prevention of Crime and the Treatment of Offenders' dan dalam Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (International Penal Reform Conference) tahun 1999”19; Terkait dan sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota POLRI dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan kepada instrumen internasional dan HAM sekurangkurangnya: 1) Menghormati martabat dan HAM setiap orang; 2) Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif; 3) Berperilaku sopan; 4) Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan 5) Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM20 6.

Analisa SWOT Bahwa, guna menyelesaikan masalah (problem solving) dan untuk intensitas keamanan dalam neger untuk memantapkan keamanan dalam negeri guna mendukung pembangunan nasional, perlu pembahasan strategi penangan konflik, didasarkan pada analisa SWOT mengenai : Strength/kekuatan, Weakness/kelemahan, opportunity/ peluang, dan Threat/ancaman konflik sosial, yaitu sebagai berikut: a. Strength/kekuatan; Bahwa kekuatan massa yang semakin besar akan semakin sulit dikendalikan. Makin besar massa berkumpul semakin besar kemungkinan konflik sosial akan terjadi. Untuk mengurangi kekuatan massa, pecah kekuatan massa menjadi bagian-bagian kecil atau gembosi massa 19 20 21

b.

sebelum berkumpul menjadi besar. Konflik sosial merupakan bukti sejarah yang hakikatnya bukti ketamakan/keserakahan manusia untuk memperoleh kekuasaan. Dilain pihak merupakan manifestasi harga diri sulit disalahkan tetapi juga sulit untuk dibenarkan. Terhadap kekuatan massa aparat seharusnya bersifat persuasive dan edukatif, mereka harus mengupayakan untuk mendinginkan suasana. Aparat tidak boleh berpihak atau diskriminasi. Tunjuk perwakilan untuk yang berkeinginan menyampaikan sesuatu permasalahan. Gembosi massa yang akan berkumpul banyak, karena makin banyak massa berkumpul makin besar kemungkinan konflik kekerasan mudah terjadi dan untuk itu massa makin sulit dikendalikan, oleh karena itu pecah kekuatan massa. Tindakan tegas,21 harus melalui tahapan, sesuai dengan Prosedur tetap. Sebelum konflik sosial terjadi, Pemerintah Daerah mengedepankan pencegahan dengan pembentukan Pranata Adat/Pranata Sosial yang lahir dari nilai-nilai yang ditaati oleh masyarakat dan diakui keberadaannya, sehingga kekuatan pengaruhnya akan sangat besar dalam pencegahan konflik sosial tersebut. Sebagian besar pemain mempunyai pemikiran, bahwa ini merupakan suatu interaksi atau hubungan sosial yang tidak dipisahkan. Weakness/kelemahan dalam pembuatan tanggul pencegah banjir akan timbul ancaman bahaya bencana banjir kedalam kota atau pemukiman, yang mengakibatkan “air bah” dahsyat sehingga menimbulkan korban jiwa, harta benda, dan ketakutan warga masyarakat. Begitu pula kelemahan deteksi dini (early warning) pada strategi konflik sosial, dapat dengan mudah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa pengrusakan, pembakaran, penjarahan, dan penganiayaan oleh massa. Lemahnya penegakan hukum dan ham, maka dapat dengan mudah menimbulkan ketidak percayaan masyarakat kepada aparat,

Barda Nawawi Arief, 2007, Mediasi Penal (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan) dalam Kapita Selekta Hukum, Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm.13-17 Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku dengan korban. Bambang Hendarso Danuri, 2009, Pasal 8 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Susilo Bambang Yudhoyono, 2013, Presiden Republik Indonesia, Semarang, Suara Merdeka, Selasa, 8 Januari 2013, hlm. 2 Istana Bogor (7/1/2013),

229


sehingga warga masyarakat suka main hakim sendiri, premanisme, penjarahan harta benda. Konflik sosial dengan kekerasan antara lain: tawur warga, tawuran pelajar, menimbulkan kekacauan, ketakutan, kebakaran, penganiayaan, pengungsian dan situasi mencekam. Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, maka kedekatan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Perangkat Kelurahan22 (RT, RW, Kepala Desa/Kelurahan) dengan warga masyarakat supaya terjalin intensif sehingga terjadi komunikasi dua arah yang baik dalam rangka meningkatkan situasi Kamtibmas yang kondusif.23 Opportunity/peluang, bahwa kesempatan/ peluang pertama “aksi nyata kerukunan” pejabat Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil), yaitu: Kapolrestabes/Kapolres, Dandimtabes/Dandim, dan Pemkab / Pemkot dan unsur-unsur militer, tokoh masyarakat, pemuka agama mengadakan kegiatan olah raga bersama, atau kegiatan sosial kemasyarakatan (duduk satu meja) lainnya, secara terus menerus/berlanjut untuk menciptakan situasi ketenteraman yang diikuti oleh aparat level paling bawah (Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa) pada kesempatan pertama juga harus memberikan kesempatan kepada pemuka agama, tokoh pemuda dan masyarakat untuk duduk bersama-sama (duduk satu meja) membicarakan pentingnya pencegahan konflik dan kejahatan, supaya keamanan dan ketertiban masyarakat selalu kondusif dan kehidupan terasa tenteram dan damai; Lemahnya kehadiran aparat ke desadesa/kampung-kampung maka secara tidak langsung telah memberikan peluang kepada pemain, untuk terjadinya kejahatan dan konflik sosial. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesempatan dan niat pemain (provokator) yang dapat menimbulkan terjadinya konflik berdarah, maka mekanisme dan prosedur operasional dalam upaya pencegahan konflik sosial oleh aparat (TNI, POLRI, Pemerintah Desa) terhadap kehidupan masyarakat, perlu

c.

22 23 24

d.

ditingkatkan peran masing-masing di lapangan agar selalu bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan ketenteraman dan kedamaian24. Dalam pencegahan konflik sosial (aparat) di lapangan yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, aparat desa/kelurahan (Kepala Kelurahan/Desa, RW, atau RT) dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, kaum intelektual, wira usaha, tokoh pemuda untuk membentuk pranata adat dan / atau pranata sosial untuk menciptakan ketenteraman dan kedamaian. Threat/ancaman konflik sosial, tidak hanya dapat menimbulkan kekerasan, suasana mencekam, perasaan takut secara meluas atau menimbulkan korban harta benda, hilangnya nyawa, tetapi konflik juga memecah belah persatuan dan kesatuan, antar kawan, antar kelompok, (baik rakyat maupun elit politik) memerosotkan moral bangsa, menurunkan prestasi generasi muda dan lain sebagainya. Konflik, merupakan ancaman yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran rumah-rumah warga, fasilitas umum, kebakaran, penganiayaan, dan apabila konflik sosial tidak dicegah maka akan terjadi bentrokan massa yang lebih besar sehingga sulit dikendalikan yang dapat mengakibatkan trauma psikis, ketakutan dan terganggunya ketenteraman umum sehingga menghambat cita-cita Pembangunan Nasional yaitu menuju masyarakat adil makmur, tata tenteram kerta raharja.

C. Simpulan dan Saran Berdararkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi dan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik dengan cara musyawarah untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan ketentuan hukum, yaitu sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan, Pertimbangan yang layak berdasarkan

Elan Subilan, Drs. SH., MM KOMBES POL, Kapolrestabes Semarang, awal 2013, Januari 14, Warta Jateng, hlm.: 2; Langgeng Purnomo, SIK, MH., AKBP, Kapolres Grobogan, Suara Merdeka, Sabtu, 5 Januari 2013, Kedung Sapur, 31, Asep Jenal Ahmadi, Kapolres Kendal, 2013,; Aksi nyata kerukunan bersama dengan Damdin Kendal Letkol Inf Tyas Koesharjadi, Suara Merdeka, Sabtu, 5 Januari 2013, Kedung Sapur 31,

230


keadaan memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia. Konsep strategi pencegahan dan penangan konflik sosial perlu regulasi yang mencakup 3 (tiga) strategi : 1. kerangka strategi dalam upaya pencegahan konflik. 2. kerangka regulasi bagi penanganan pada saat konflik terjadi meliputi penghentian konflik kekerasan, dan pencegahan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. 3. kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa, proses hukum, serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, rehabilitasi pemulihan keamanan. Berdasarkan simpulan tersebut, maka disampaikan saran sebagai berikut : 1. Perlunya mengaktifkan kehadiran Polri / Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan perangkat desa ke desa-desa/kelurahan-kelurahan secara terus menerus, berwawasan kemitraan dan kesetaraan dengan masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk diajak duduk satu meja secara bersama-sama dalam mencegah dan menangani terjadinya konflik atau gangguan keamanan. 2. Perlunya deteksi dini (early warning) untuk mengenali sumber-sumber penyebab konflik sosial yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kekerasan. 3. Perlunya menyampaikan informasi dua arah dengan pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat berwawasan perdamaian untuk menenteramkan situasi keamanan. DAFTAR PUSTAKA Alqur'an dan Terjemahannya (Revisi terbaru), 2000, Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab- Latin (Rumy), Semarang: Penerbit CV. Asy-Syifa', Arif, Barda Nawawi, 2007, Mediasi Penal (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan) dalam Kapita Selekta Hukum, Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Penerbit Fakultas Hukum

Undip, Semarang. Danuri, Bambang Hendarso, 2009, Pasal 8 Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Idrus, Chairuddin, 2011, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rencana Aksi Nasional HAM 2010 – 2014). Sebagai Strategi Nasional untuk Mewujudkan Implementasi HAM dalam Penegakan Hukum, Disampaikan pada Lokakarya HAM Mapolda Jawa Tengah, Semarang. Kuncahyono,Trias, Paus Yohanes Paulus II, Musyafir Dari Polandia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Agustus, 2005: 126-128. Madjid, Nurcholish, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan K e m o d e r e n a n , Ya y a s a n W a k a f Paramadina, Jakarta: PT. Tempirit Maskat H, Djunaidi, 1993, Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik Jilid I (Perencanaan), dilengkapi dengan berbagai contoh Format Bentuk Berbagai Rencana, Lembang, Bandung: Penerbit Sanyata Sumanasa Wira, Muchsin, 2004, Sebuah Ichtisar Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam Dan Pemikirannya, Bp Iblam, dalam Rachmat Taufiq Hidayat, 2003, Jakarta: Republikan. Nickel, James W., 1996, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Soekanto, Soeryono, 1988, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Jakarta: Raja Wali Press. Soemitro, Ronny Hanitio, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia Suparmin, 2012, Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 3-4. Suparmin, Prof. Dr. I.S. Susanto, SH. dan Prof. Dr. 231


Barda Nawawi Arif, S.H. Pembimbing Tesis, Lembaga Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai di Kabupaten Jepara, Studi Kasus di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Jepara, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2001: 78. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Penanganan Konflik Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116. Peraturan KAPOLRI (PERKAP) nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

232

REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Recommend Documents