JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
NANGGROE JURNAL HUKUM TATA NEGARA
ORIGINAL ARTICLE
Perspektif Pidana Penjara dari Sudut Penegakan Hukum Zul Akli1
Abstract Correspondence:
[email protected] 1. 2.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unsyiah
Pidana penjara pada prinsipnya adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan perampasan kemerdekaan. Pidana penjara yang diberikan dapat memberikan ikan cap jahat dan dapat pula menurunkan derajat dan harga diri seseorang, namun pidana penjara adalah salah satu sarana hukuman diantara hukuman pokok lainnya yang terdapat dalam hukum pidana dan diangap mendekati keadilan bagi korban dari pelaku tindak pidana, idana, walaupu sangat sukar dimaknai kata adil itu sendiri dari kontek hukum itu sendiri. Keywords: Perspektif, Pidana Penjara, Penegakan Hukum
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015) 2015)| 43
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Indonesia hukum
adalah
sebagaimana
negara
tercantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunnyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Hukum
pidana
adalah
pokok
dan
pidana
tambahan.
Pidana
pokok
tersebut
pidana
mati,
pidana
berupa penjara,
pidana tutupan, pidana kurungan, dan pidana denda. pidana pencabutan
Sedangkan
tambahan
berupa
hak-hak
tertentu,
perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim1.
salah satu hukum yang ada di
P.A.F. Lamintang mengemu-
indonesia, pengaturan tertulisnya di
kakan bahwa pidana penjara adalah
tuangkan dalam KUHP (Kitab-Kitab
suatu pidana berupa pembatasan
Undang-Undang
pidana)
kebebasan bergerak dan seorang
sebagai salah satu hukum positif.
terpidana yang dilakukan dengan
Seperti halnya ilmu hukuum lainya
menutup orang tersebut di dalam
hukum pidana mempunyai tujuan
sebuah lembaga pemasyarakatan.
umum,
yaitu
Dengan mewajibkan orang itu untuk
tertib
masya-rakat.
tujuan
khususnya
Hukum
menyelenggarakan Kemudian
adalah
untuk
mentaati tertib
semua
yang
peraturan
berlaku
di
tata dalam
menanggulangi kejahatan maupun
lembaga
maupun
mencegah
terjdinya
dikaitkan dengan suatu tindakan
kejahatan
sebagai
perlindungan
tata tertib bagi mereka yang telah
terhadap kepentingan-kepentingan
pemasyarakatan,
yang
melanggar peraturan tersebut.2
hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.
Roeslan Saleh menyatakan bahwa
pidana
penjara
adalah
pidana utama di antara pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang
(KUHP)
telah
unsur-unsur
kehilangan
kemerdekaan.
Pidana
mengatur
dari
tindak
1
pidana, macam pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang terdiri dari pidana
2
S.R. Sianturi, Hukum Penitensia di Indonesia, Alumni AhaemPetehaem, Jakarta, Thn 1996, hlm, 45. P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armiko, Bandung: 1984, hlm. 6
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 44
ISSN 2302-6219
penjara
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
boleh
dijatuhkan
untuk
seumur hidup atau untuk sementara waktu.
3
Barda
Nawawi
juga
manusia.4
Andi
Hamzah
juga
menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa
menyatakan bahwa pidana penjara
kehilangan
tidak
mengakibatkan
kehilangan kemerdekaan itu bukan
kemer-dekaan,
hanya
hanya
perampasan melainkan
juga
menim-bulkan
kemerdekaan.
dalam
penjara,
tetapi
Pidana
bentuk
pidana
juga
berupa
akibat negatif terhadap hal-hal yang
pengasingan,
berhubungan dengan dirampasnya
pengasingan ke Siberia dan juga
kemerdekaan itu sendiri. Akibat
berupa
negatif itu antara lain, terampasnya
lautan,
juga kehidupan seksual yang normal
buangan penjahat-penjahat Inggris
dari seorang, sehingga sering terjadi
ke Australia. Pada zaman kolonial di
hubungan
Indonesia dikenal dengan sistem
homoseksual
dan
masturbasi di kalangan terpidana.
misalnya
pembuangan misalnya
di
ke
dekaan
seseorang
pem-
pengasingan yang didasarkan pada jenderal
(exorbitante), misalnya pengasingan
berarti
Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel
terampasnya kemerdekaan berusaha
kemudian Ke Neira, pengasingan
dari
Soekarno ke Endeh kemudian ke
orang
mempunyai
itu akibat
juga
sebrang
dahulu
hak istimewa gubernur Dengan terampasnya kemer-
Rusia
yang
dapat
serius
bagi
Bengkulu.
Jadi
dapat
dikatakan
kehidupan serius bagi kehidupan
bahwa pidana penjara pada dewasa
ekonomi
ini merupakan bentuk utama dan
keluar-ganya.
Terlebih
pidana penjara itu memberikan cap
umum
jahat (stigma) yang akan terbawa
kemerdekaan. Dahulu kala pidana
terus walaupun yang bersangkutan
penjara tidak dikenal di Indonesia
tidak lagi melakukan kejahatan.
(hukum adat), yang dikenal ialah
Akibat lain yang sering disoroti ialah
pidana pembuangan, pidana badan
bahwa pengalaman penjara dapat
berupa pemotongan anggota badan
menyebabkan
atau dicambuk, pidana mati dan
degradasi
atau
dari
pidana
kehilangan
penurunan derajat dan harga diri 4 3
Roeslan Salih, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru Jakarta: 1987, hlm. 62
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang: 1996, hlm. 44
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 45
ISSN 2302-6219
pidana
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
denda
atau
berupa
pembayaran ganti rugi.5
penerapanya
dalam
penjatuhan
sanksi pidana oleh hakim serta perkembanganya saat ini.
Jaremmelink, dengan
pidana
sehubungan
penjara
juga
Berdasarkan uraian tersebut
menyatakan bahwa pidana penjara
di
adalah
pidana
pidana
perampasan kemerdekaan (pidana
dengan
badan)
kemerdekaan
suatu
bentuk
terpenting.
Di
negeri
atas
pada
prinsipnya
penjara
bahwa
berkaitan
pidana
erat
perampasan yang
dapat
Belanda bahkan dimuat persyaratan
memberikan cap jahat dan dapat
penjatuhanya dimuat dalam UUD
menurunkan derajat dan harga diri
Belanda yang baru pasal 133 ayat 3
manusia apabila seseorang dijatuhi
dengan
menetapkan
pidana penjara.
bahwa
terpidana
persyaratan hanya
boleh
dijatuhkan oleh hakim (pidana)6. Hukum pidana dengan sanksi
2. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakan
yang keras di katakan mempunnyai
penegakakan
fungsi
penjara
subsider
artinya
apabila
fungsi hukum lainya kurang maka
di
efektifitas hukum bandingkan
dengan hukuman yang lain?
baru di pergunakan hukum pidana,
2) Apakah penerapan hukuman
sering juga di katakan bahwa hukum
penjara sudah mencermin-
pidana
kan keadilan?
itu
merupakan ultimun
reme-dium atau Persolam
obat
hukm
pidana
terakhir. dalam
konteks ultimun remedium perlu di kaji lebih lanjut, yaitu mengenai 5
6
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993, hlm. 36-3 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Paparanya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, hlm. 46
3. Medode Penelitian Mengacu perumusan
pada
judul
masalah,
dan maka
penelitian ini termasuk ke dalam katagori
penelitian
normative.
Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 46
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, pengadilan, doktrin.7
B. PEMBAHASAN
putusan
perjanjian Bahan-bahan
serta tersebut
1. Efektifitas Penegakakan Hukum Penjara Di Bandingkan Dengan Hukuman Yang Lain
disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam
hubungannya
dengan
masalah yang diteliti.
Hukuman
merupakan salah satu bentuk dari hukuman yang
Menurut Peter Mahmud, ada
penjara
kemerdekaan,
lain
adalah
bentuk hukuman
kurungan. Hukuman penjara lebih
beberapa jenis pendekatan, yaitu
berat
pendekatan
hukuman kurungan. Ia diancamkan
(Statute
Undang-undang
Approach),
pendekatan
kasus (case Approach), pendekatan historis
(historical
pendekatan (komperative
approach),
dan
pendekatan konsepsual (conceptual approach).8
Dalam penelitian ini,
pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan untuk mencari asas-asas,
doktrin-doktrin
dan
sumber hukum untuk memahami menelaah, diharapkan solusi
mengkritisi dapat
khususnya
serta
memberikan yang
dibanding
dengan
terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara sengaja.9
approach), komparatif
bila
Hukuman
penjara
secara
khusus ditujukan sebagai hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang karena sifatnya menunjukkan watak yang buruk dan nafsu yang jahat. Hukuman penjara diberikan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan batas minimum satu hari dan batas maksimum 20 tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP).10
terkait
dengan Perspektif Pidana Penjara Dari Sudut Penegakan Hukum. 7
8
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta 2005, hlm 35
9
10
Tirtaatmidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Fasco, 1955, hlm. 124 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 19
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 47
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
Ada tiga sistem hukuman penjara, antara lain:11
terhukum
Pennsylvania.
12
yang
menghendaki para terhukum
tidak
diperbolehkan
berbicara satu sama yang lain. 3) Sistem
Irlandia
yang
terus-menerus ditutup sendiri-
menghendaki para terhukum
sendiri dalam satu kamar atau
pada mulanya ditutup secara
sel.
terus-menerus,
2) Sistem
Auburne13
menentukan 11
bekerja
bersama-sama di siang hari, tetapi
1) Sistem
disuruh
bahwa
yang
kemudian
para
secara
disuruh
bekerja
bersama-sama,
tahap
Wiryono Prdjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Erwsco, 1989, hlm. 17 12 Sistem ini pertama sekali dilakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pensylvania di Amerika Serikat, karena itulah dinamakan stelsel pensylvania, sel ini adalah sebua kamar kecil untuk seseorang, jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh yang jahat. Lihat Roeslan Salih, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 62 13 Sistem ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), sistem ini menimbulkan kesukarankesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan, kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkelbengkel yang besar dengan tenaga berpuluh orang bersama-sama, karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu dayaupaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbullah sistem campuran, yaitu pada waktu malam ditutup sendirisendiri sedangkan pada waktu siang bekerja bersamasama, pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubunganya dengan pekerjaan, oleh karena itu maka sistem ini dinamakan pula “silent system”. Ibid, hlm. 3
tetapi
demi
tahap
dan diberi
kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya
hukuman
sudah
lampau, maka dimerdekakan dengan syarat. Pengisolasian terhukum berdasar
secara pada
seorang terus-menerus
anggapan
bahwa
seorang
penjahat,
kalau
diper-
lakukan
demikian,
akan
mere-
nungkan
keadaan
selanjutnya
akan
jiwanya
dan
mempermudah
untuk memperbaiki diri. Sedangkan apabila terhukum
disuruh yang
bergaul lain,
dengan maka
si
terhukum malahan akan lebih jelek karena
mereka
akan
saling
mempengaruhi ke arah keadaan yang lebih buruk.
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 48
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
Anggapan semacam ini tidak
Dalam
penjelasan
KUHP
sepenuhnya diterima, karena ada
pasal 12 ayat 1,2,15 Pidana penjara
beberapa yang beranggapan bahwa
dapat
pengisolasian
hidup.
seorang
terhukum
dijatuhkan
untuk
Masyarakat
seumur merasa
justru akan mempertebal tabiatnya
keberatan atas macam pidana ini,
yang jahat, dan bahwa pergaulan
keberatan tersebut adalah karena
dengan
men-
dirasakan bahwa dengan putusan
dekatkan jiwanya kepada keadaan
demikian itu terhukum lalu tidak
masyarakat yang mengharapkan dari
mempunyai
mereka perbaikan tabiatnya.
kembali ke masyarakat. Melainkan
orang
lain
akan
harapan
lagi
untuk
sering pula harapan tersebut itu Di Indonesia sendiri seolaholah
ketiga
dikawinkan, beberapa
dapat dipulihkan kembali dengan
sistem
tersebut
adanya lembaga grasi, yang dapat
yaitu
biasanya
merubah pidana penjara seumur
terhukum
hidup itu menjadi pidana penjara
orang
dikumpulkan dalam satu ruangan,
selama waktu terentu.
tidak hanya ketika bekerja saat tidur juga bersama-sama, Tetapi
Dalam ayat 2 KUHP pasal 12
ada kemungkinan terhukum yang
disebutkan pidana penjara selama
nakal dapat ditutup sendiri dalam
waktu
satu kamar atau sel. Sedangkan
adalah satu hari dan yang paling
menurut Pasal 15 KUHP, seorang
lama
terhukum penjara atau kurungan
berturut-turut. Selanjutnya setelah
yang dua pertiga dari
pidana penjara seumur hidup itu
hukuman
sudah
tenggang
ini
sembilan
lamanya
dijalani
tertentu
adalah
paling
lima
belas
pendek
tahun
dan
dirubah menjadi pidana penjara
sedikit-dikitnya
sementara waktu, yang paling lama
bulan,
dapat
adalah lima belas tahun, maka jika
dimerdekakan dengan syarat dan
terhukum berkelakuan baik terus-
dalam
yang
menerus dia dapat pula dibebaskan
lamanya satu tahun lebih dari sisa
lagi pada tiap tanggal 17 Agustus,
waktu
percobaan,
lamanya hukuman.
14
15
14
Soenarto Soerodibroto KUHP, Op. Cit. hlm, 24-2
Roeslan Saleh, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasanya, Aksara Baru, Jakarta: 1987, hlm. 29
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 49
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
yaitu
hari
proklamasi
kemerdekaan.16
dipisahkan dari orang
terhukum
lainya, tetapi orang terhukum dari kelas ini
Dalam KUHP pasal 13, orang
yang
pidana
pidananya adalah
sementara waktu, dapat
yang terhukum yang dijatuhi pidana
dinaikkan
penjara dibagi-bagi atas beberapa
selama satu tahun ada kemajuan ia
golongan
berkelakuan baik.18
(kelas).
Dalam
pasal
ke-kelas
dua,
apabila
tersebut dijelaskan bahwa orangorang
terhukum
yang
dijatuhi
Dalam kelas kedua; orang-
hukum pidana penjara dibagi dalam
orang
empat
dengan pidana penjara lebih dari
kelas.
Maksud
dalam
terhukum
yang
dipidana
pembagian ini adalah agar orang-
tiga bulan.
orang terhukum yang pada dasarnya
dimasukkan orang terhukum yang
adalah baik dan jangan sampai
dipidana dengan pidana penjara
terpengaruhi
setelah
kebiasaan-kebiasaan
Dalam kelas ketiga;
selama
enam
berkelakuan
bulan
jelek dari orang orang terhukum
berturut-turut
lainya. Juga dimaksudkan untuk
dalam kelas dua. Termasuk dalam
mendorong orang-orang terhukum
kelas empat; semua orang terhukum
itu berkelakuan baik agar dapat
yang
naik tingkat yang lebih baik lagi.17
penjara tiga bulan atau kurang.
dipidana
Penting
pula
dengan
diketahui,
baik
pidana
bahwa
Dalam kelas pertama; orang
orang-orang terhukum dari kelas
dipidana
tiga
yang
dengan
pidana
itulah
apabila
ia
telah
penjara seumur hidup dan orang
menjalani pidananya sebanyak dua
yang
pidana
pertiga dari jumlah lamanya pidana
yang
dan sekurang-kurangnya sembilan
penjara
dipidana
dengan
sementara
waktu
tidak mau turut perintah atau yang berbahaya
untuk
orang
terhukum.
terhukum dari kelas ini 16 17
Ibid, hlm. 3 Sugandhi, KUHP Penjelasanya, Usaha Surabaya: 1980, hlm. 3
Dapat
diusulkan
untuk
keamanan
pegawai-pegawai penjara atau pun sesama
bulan.
Orang
haruslah
Dengan Nasional,
18
Banyaknya ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup tidak hanya dihitung berdasarkan pada jumlah pasal, tetapi juga pada ketentuan yang memuat ancaman pidana penjara dalam tiap ayat. lihat, Moeljatno, Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Cetakan ke-17 Jakarta: 1972, hlm. 8
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 50
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
dibebaskan bersyarat. praktek
Dalam
pem-bagian
disebutkan
yang
diatas
kejahatan ikan paus yang masih belum
terselesaikan.intinya
jarang
berbicara hukum tidak hanya satu
dilaksanakan. Karena penggolongan
aspek yang harus di kaji dan di
orang-orang
dalam
pecahkan, menyelesaikan masalah
rumah penjara di dasarkan dengan
hukum berarti harus melihat dari
mengikuti penggolongan berdasar-
berbagai
kan
terima oleh berbagai masyarakat,
terhukum
lamanya pidana yang harus
dijalani
atau
macamnya
pidana
dijalani.19
segi
hingga
dapat
di
sampai saat ini belum ada variabel yang jelas bagaimana penerapan
kedamaian
merupakan
hukuman
pidana
kurungan
di
penjara
dan
indonesia
sudah
impian semua orang di indonesia,
menjadi solusi yang kongkrit dalam
namun pada kenyataannya semua
menekan
itu
indonesia.
tidak
sesuai
dengan
tingkat
kejahatan
di
justru
dengan
di
penjara
dan
kenyataannya selaman masih ada
terapkan
hukuman
kejahatan di indonesia kehidupan
kurungan
belum
aman
sebuah
jumlah kejahatan yang ada. selain
tindak
harus ada reformasi birokrasi di
dan
keniscayaan.
tentram
itu
masalah
bisa
menekan
kejahatan yang terjadi di indonesia
antara
memang selalu jadi bahan kajian
permasalahan hukum ini berlarut-
seiring dengan kemajuan jaman dan
larut. harus ada solusi yang teruji
modus
mampu
yang
di
gunakan
untuk
pejabat
jangan
mengurangi
sampai
tindak
melakukan kejahatan. di sinilah
kejahatan yang ada maka harus ada
kewibawaan penegak hukum jadi
perubahan sistem di iringi dengan
taruhan, sejauh mana para penegak
mental para aparat yang harus di
hukum
indonesia
benahi
kepastian
masalah ini. selama masih ada
masyarakat,
kekuatan hitam yang menyelimuti
memberantas
indonesia perdamaian yang di impi-
yang
ada
di
sanggup
memberikan
hukum
terhadap
bahkan
sanggup
kejahatan yang ada.
katakanlah
kasus kejahatan ikan teri sampai
19
impikan
untuk
tidak
menyelesaikan
akan
pernah
terwujud.
Sugandhi Op.Cit, , hlm 32-33
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 51
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
2. Penerapan Hukuman Penjara Sudah Mencerminkan Keadilan
Tujuan kepastian
dan
keadilan Norma adalah kaidah atau
hukum
kemanfaatan,
hukum
dibicarakan
berupa
paling
banyak
sepajang
sejarah
pedoman untuk bertingkah laku di
filsafat hukum. Idealnya, hukum
dalam masyarakat. Norma pasti ada
memang harus mengakomodasikan
di dalam setiap masyarakat. Setiap
ketiga
orang
Putusan
yang
hidup
di
dalam
tujuan
hukum
hakim
di
atas.
atau
produk
masyarakat pasti selalu berusaha
perundang-undangan
untuk bisa memenuhi norma-norma
sedapat
yang berlaku di dalam masyarakat
mencerminkan ketiganya. Sekalipun
tempat
demikian,
dimana
tersebut
ia
tinggal.
dikarenakan
Hal
apabila
misalnya,
mungkin
tetap
berpendapat,
harus
ada
yang
diantara
ketiga
paling
penting
seseorang menyimpang dari norma
tujuan
hukum,
yang telah disepakati maka ia akan
adalah
keadilan.
mendapatkan sanksi. Misalnya orang
ekstrim
ada
yang melanggar norma kesopanan
bahwa tujuan hukum satu-satunya
akan mendapatkan sanksi digunjing.
hanyalah keadilan.
Bahkan
yang
lebih
mempercayai
Norma-norma lainnya seperti norma hukum, kesusilaan dan agama juga
Dalam perkembangan hukum
memiliki sanksinya sendiri. Norma
pidana
di
indonesia
kesusilaan
mengenai ultimun
remedium atau
dan
agama
memiliki
sanksi dari masyarakat, sementara
obat terakhir
norma hukum memiliki sanksi yang
sanksi pidana. Ultimun remedium di
lebih tegas karena diatur secara
anggap
tertulis dalam perundang-undangan.
mekanisme
penegakan
pada
bidang hukum
lainya
tidak
Norma
hukum
memiliki
dalam
jurus
penerapan
pamungkas
dalam
yang
bekerja
secara
efektif.
Namun,
sanksi yang tegas. Kelima, norma
dalam
perkembanganya
hukum
hukum merupakan norma tertulis.
pidana di Indonesia, sanksi pidana
Norma hukum bisa dibilang norma
ada
yang paling kuat keberadaannya
tidak
walaupun
remediummelainkan
norma
lainnya
juga
yang bergeser lagi
kedudukanya
sebagai ultimmun
memiliki sanksinya masing-masing.
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 52
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
sebagaipremiumremedium atau
Hukum bersifat objektif berlaku
obat yang utama.
bagi
semua
orang,
sedangkan
keadilan bersifat subjektif. Dengan Seorang Bismar
Hakim
Siregar
Indonesia,
dengan
mengatakan,
”bila
dua sifat yang berbeda maka untuk
tegas
menggabungkan antara hukum dan
untuk
keadilan itu bukan pekerjaan yang
menegakan keadilan saya korbankan
gampang.
kepastian
hukum,
konsekuensinya, sesulit apa pun
korbankan
hukum
akan
saya
itu.”
Hukum
Namun
menggabungkan
itulah
keadilan
dan
hanya
sarana(wasilah), Sedangkan
hukum harus dilakukan. Ini demi
tujuan
hukum
keadilan.
kewibawaan negara dan peradilan,
Mengapa tujuan dikorbankan karena
karena hak-hak dasar hukum itu
sarana? Demikian ungkapan yang
adalah hak-hak yang diakui oleh
sangat
peradilan.21
adalah
esensial
dari
seorang
20
hakim.
Suatu Pernyataan Bismar di atas menunjukan hubungan
betapa antara
eratnya
hukum
dan
peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja
tanpa
memperhatikan
dan
keadilan. Karena adil itu termasuk
keadilan. Hukum harus disatukan
pengertian hakiki suatu tata hukum
dengan keadilan sehingga tujuan
dan peradilan. Karena itu dalam
hukum betul-betul dirasakan oleh
pembentukan
masyarakat.
peradilan
Setiap
hukum
tata
hukum
yang
tata
haruslah
hukum
dan
berpedoman
dilaksanakan atau dijalankan ada
pada prinsip-prinsip umum tertentu.
tuntutan keadilan.
Prinsip-prinsip umum tersebut yang
Maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga tidak lagi berharga di hadapan masyarakat.
20
menyangkut
suatu
bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara itu merupakan keyakinan masyarakat
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filasafat Hukum di Indonesia, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. 2006), hlm. 155156
kepentingan
yang
hidup
tentang
dalam suatu
kehidupan yang adil. Karena tujuan 21
H.M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group; 2012), hlm. 91
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 53
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
negara dan hukum adalah mencapai
Plato
menggambarkan
keba-hagiaan yang paling besar bagi
keadil-an
yang
ada
pada
setiap orang yang mungkin, justru
manusia
berpikir secara hukum berakit erat
membandingkan
dengan ide bagaimana keadilan dan
Menurutnya, jiwa manusia terdiri
ketertiban itu terwujud22.
atas
dengan
jiwa cara
dengan
negara.
tiga
bagian,
pikiran (logistikon), perasaan dan Para
filsup
membicarakan
hakikat
nafsu
baik
psikis
maupun
dari
jasmani (epithumatikon), dan rasa
keadilan itu. Pada alam pikir masa
baik dan jahat (thumoeindes). Jiwa
Yunani
itu
Kuno
apa
banyak
(Abad
VI-V
SM)
teratur
secara
baik
bila
memandang manusia adalah bagian
dihasilakan suatu kesatuan yang
dari alam semesta. Hal-hal yang ada
harmonis antara ketiga bagian itu.
dalam dunia, muncul dan lenyap
Hal ini terjadi jika perasaan dan
menurut
alamiah.
nafsu dikendalikan dan ditundukan
Demikian juga yang terjadi pada
pada akal budi melalui rasa rasa
manusia,
keteraturan
baik dan jahat.24
bersama
harus
keharusan keteraturan
keharusan
hidup
disesuaikan
alamiah. itu
Bisa
terjadi
timbulah
keadilan.
Huijbers
disebut
merupakan
permulaan
Oleh masa
Gagasan
maka
oleh
Theo
Terobosan
Plato,
muridnya lain
diteruskan Aristoteles.
yang
dilakukan
ini
Aristoteles bagi pemikiran hukum
tanggapan
dibagi dengan dua jenis. Pertama,
tentang hukum pada orang-orang
konsekuensi
Yunani yang masih bersifat primitif.
pembedaan
Maksud dari primitif, bahwa hukum
materialdan prinsip bentuk.
dipandang sebagai suatu keharusan
Penerapan lebih jauh dalam prinsip
alamiah (nomos), baik semesta alam
ini kemudian dapat diamati pada
maupun hidup manusia tinggal di
masa Romawi Kuno dan yang kita
bawah hukum alamiah itu.23
anut hingga sekarang ini sebagai
22 23
Ibid. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta; Kanisusus. 1995), hlm. 22.
24
lebih
jauh
dari
antara prinsip
Erwin, Muhamad, Filsafat Hukum, Jakarta; Rajawali Pers. 2013
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 54
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
pembeda antara hukum formal dan
Aristoteles
juga
hukum material.
pembedaan
penting
kesamaan
numerik
dan
Kesamaan
numerik
Kedua,
Aristoteles
bedakanhukum
mem-
alamdanhokum
proporsional.
mempersamakan
membuat antara
tiap
manusia
positif. Padahal sebelum itu, hukum
sebagai unit. Inilah yang sekarang
alam adalah hukum alam-semesta
kita pahami dan maksudkan bahwa
yang dicerminkan dalam undang-
semua warga negara sama di depan
undang.
hukum (equality before the law).
Ketiga,keadilan(dikaiosyne) yang bagi Plato merupakan refleksi darieidosdalampolis,oleh Aristoteles dipisahkan sebagaikeadilanyangmenghukumdan keadilanyang membagi. Mengenai keadilan, Aristoteles dibilang paling pertama kalinya dalam melakukan ramifikasi
terhadap
konsep
keadilan.25
Sementara
kesamaan
memberi
tiap
orang
menjadi
haknya
proposional apa
sesuai
yang
dengan
kemapuanya,
prestasinya
sebagainya.
Lebih
dan lanjut,
Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dankeadilankorektif.
Keadilan
distributif berlaku dalam hukum publik dan keadilan korektif berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam wilayah keadilan distributif,
DalamkaryanyaNicomacheanEthics, sepenuhnya ditujukan
hal
bagi
yang
imbalan yang sama rata diberika
berdasarkan pada intisari filsafat
atas pencapaian yang sama rata
hukumnya. Karena hukum hanya
pula. Pada keadilan korektif bahwa
bisa
ketidaksetaraan
konsep
ditetapkan
keadilan
dalam
kaitanya
oleh
dengan keadilan.
yang
penting
Yang sangat penting dalam pandanganya, keadilan pengertian
pendapat
mesti
dipahami
kesamaan.
yang
misalnya,
kesepakatan,
ialah
bahwa
disebabkan pelanggaran
dikoreksi
dan
penjelasan
lebih
dihilangkan.
bahwa dalam Namun,
Dengan
lanjut bahwa keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor,
25
Muhamad Erwin, Op.Cit, hlm.22
kekayaan, dan barang-barang lain
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 55
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
yang sama-sama bisa didapatkan
Pada
abad
pertengahan
oleh anggota masyarakat. Distribusi
muncul filsuf aliran hukum kodrat,
yang adil boleh jadi merupakan
yakni Thomas Aquinas. Pada masa
distribusi yang sesuai dengan nilai
skolastik ini Aquinas melanjutkan
kebaikanya,
pemikiran
yakni
nilainya
bagi
hukum
alam.
masyarakat. Selanjutnya keadilan
membedakan
korektif. Keadilan korektif berfokus
keadilan,
pada pembetulan yang salah. Jika
umum (justisia
suatu
atau
keadilan khusus. Keadilan umum
kesalahan dilakukan, maka keadilan
kerap diartikan dengan keadilan
korektif
menurut kehendak undang-undang,
perjanjian
dilanggar
berupaya
kompensasi
yang
memberikan memadai
bagi
yang
atas
dua
Ia
yakni
jenis
keadilan generalis) dan
harus
ditunaikan
pihak yang dirugikan. Jika suatu
kepentingan
kejahatan telah dilakukan, maka
keadilan
hukuman yang sepantasnya perlu
menjadi
diberikan kepada si pelaku.26 Usai
distributif (justitia
masa kejayaan Yunani, keilmuan
distributiva), keadilan
didominasi dengan teologi agama.
(justitia commutativa), dan kadilan
Kebenaran dan keadilan ditentukan
vindikatif (justitia
oleh
disebut
Keadilan distributif adalah keadilan
dengan masa pertengahan. Dimana
yang memberikan kepada setiap
tidak hanya perkembangan filsafat
orang didasarkan atas jasa-jasanya
hukum
mengalami
atau pembagian menurut haknya
pemikiran
masing-masing. Keadilan distributif
gereja.
ini
yang
kemunduran. filsafat
Abad
Namun
secara
umum
juga
umum.
demi
khusus
dibedakan
berperan dalam hubungan antar dengan
ada
yang
Dalam
ini,
pemikirannya brilian dalam filsafat
berarti
hukum ada pada masa Stoik seperti
melainkan
Zeno,
berdasarkan
Cicero
yang
mengem-
bangkannya di Romawi.
komutatif
vindicativa).
masyarakat
filsuf
lagi
keadilan
mengalami kemunduran. Sejatinya beberapa
Selanjutnya
hal
perorangan.
keadilan
dalam
bukan
persamaan, perbandingan
haknya.
keadilan komutatif,
Kemudian
ialah
suatu
keadilan yang diterima oleh masing26
Carl Jaochim Friedrich (alih bahasa; Raisul Mutaqien), Op.Cit, hlm. 2425.
masing anggota tanpa memedulikan
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 56
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
jasa masing-masing. Misalnya dalam
kaum neokantianisme seperti Rudolf
organisasi perusahaan ada bagian
Stammler, Gustav Radbruch, dan
personalia, bagian umum, bagian
Hans
keuangan dan seterusnya. Mereka
mempersoalkan pemisahan antara
diangkat berdasarkan kemampuan
antara das
mereka dalam bekerja.
dan das sein(yangada).
Sementara katif adalah
keadilanvindi-
keadilan
dalam
hal
Kelsen
kembali
sollen (yang
harus)
Itu adalah cerita lama yang mulai dimunculkan oleh Platon dua
menjatuhkan hukuman atau ganti
milenium
kerugian
dipersoalkan lagi oleh Immanuel
dalam
tindak
pidana.
sebelumnya
Seorang diaggap adil apabila ia
Kant.
dipidana badan atau denda sesuai
berkibar terutama ditangan Hans
dengan
Kelsen.
besarnya
hukuman
yang
Ajaran
hukum
dan
Dalam
murni
ini
bukunya Reiner
telah ditentukan atas tindak pidana
Rechtslehre (ajaran hukum murni;
yang dilakukannya.27
1960) dia berusaha membersihkan hukum dari anasir-anasir politik dan
Selepas abad pertengahan,
kekuasaan. Pandangan ini berangkat
perdebatan tentang keadilan terus
dari
bergulir. Pada abadrenaissance ini
mengatakan
ada pemikir hukum seperti Niccolo
potensial ada dalam diri setiap
Machiavelli, Martin Luther King,
orang. Namun persoalanya adalah
Jean Bodin, Hugo Grotius, dan
bahwa tidak setiap orang mampu
Thomas Hobbes. Kemudian pada
menyadari dan memahami potensi
masa Aufklarunglahir
itu.
pemikir
pendapat
Kant
konsep
yang keadilan
filsafat politik yang sangat terkenal seperti Pufendorf,
John
Lock,
Montesqueu,
Samuel Jean
Karena itu Kelsen berusaha untuk
mengembalikan
Jacques Rousseau, dan Immanuel
kompleks
Kant. Pascapara pemikir brilian itu
kaidah
muncul ajaran hukum murni yang
disebutnyagurndnorm (normadasar).
dikenal
Di
Disebut 27
dengan neokantianisme. demikian,
karena
Muhamad Erwin, Op.Cit, hlm. 227
hukum
kepada
seluruh
dasar
atas
gurndnorm
suatu yang
itulah
dibangunya teori stufenbau. Teori ini menjelaskan struktur hukum dan
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 57
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
peraturan-peraturan untuk melak-
norma
sanakan
dipercayakan kepada penguasa.
gagasan
keadilan
yang
hukum
positif
yang
dikandung dalam norma dasar itu. Karena
sifatnya
sebagai
norma
3. Teori Keadilan John Rawls
dasar maka validitasnya tidak perlu dan tidak bisa dipertanyakan lebih jauh.28 Oleh sebagian pakar, aliran hukum murni digolongkan kedalam aliran positivisme hukum.
Uraian
tentang
selanjutnya
muncul
keadilan dari
John
Rawls. Pada tahun 1971, John Rawls menerbitkan
sebuah
buku
yang
berjudul A Theory of Justice (Teori
Bagi Kelsen hukum adalah
Keadilan). Rawls dipandang sebagai
keharusan
yang
mengatur
pencetus teori keadilan yang paling
laku
manusia
sebagai
konprehensif. Teori Rawls sendiri
suatu tingkah
mahluk rasional. Dalam hal ini yang
bisa
dipersoalkan oleh hukum bukanlah
pemikiran
’bagaimana
Teori
hukum
itu
dikatakan
berangkat
aliran
dari
Utilitarianisme.
keadilannya banyak sekali
seharusnya’ (what the law ought to
dipengaruhi
be), tetap yang dipersoalkan adalah
Bentham, John Struat Mill, dan
apa ’apa hukumnya’ (what the law
David Hume yang dikenal sebagai
is). Dengan demikian, walaupun
tokoh-tokoh
hukum
Sekalipun demikian, Rawls sendiri
itusollenkategorie, yang
dipakai adalah hukum positif (ius
lebih
constitutum),
bukan
kelompok
dicita-citakan
oleh
apa
yang
hukum (ius
hukum
ini
perpendapat
bahwa
kongkret.
Jadi
itu
pengejawentahan
hukum
dan
keadilan itu ditetapkan kedalam
Jeremy
Utilitarianisme.
sering
dimasukan
penganut
dalam Realisme
Hukum.
constituendum).29 Aliran positivisme hukum
pemikiran
Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Hukum menurut
28
29
Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil, Bandar Maju Bandung; 201, hlm. 97-98 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op.Cit, hlm. 115.
Rawls, dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak
memihak
dan
bersimpati
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 58
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
dengan orang lain. Pernyataan ini
Oleh karena persoalan pokok
sekaligus
mengkritik
aliran
Utilitarianisme
mengatakan
kelemahan
sebaliknya.
keadilan
adalah
struktur
dasar
yang
masyarakat, maka yang harus ditata
Menurut
adalah konsep hakikat manusia.
Rawls hukum justru harus menjadi
Oleh
penuntun
diatur dengan baik, orang-orang
agar
orang
dapat
karena
masyarakat
mengambil posisi dengan tetap bisa
harus
memperhatikan kepentingan indi-
asli (original
vidualnya.
menemukan prinsip-prinsip keadilan yang
Dalam keadilan,
merumuskan
ia
kembali
belum
pada
posisi
position) untuk
benar.
Posisi
asli
yang
dimaksud adalah keadaan dimana
melihat
dalam
manusia
kenyataanya
distribusi
beban
manusia
keuntungan
sosial,
seperti
Tanpa ada membawa embel-embel
kekayaan,
sandang,
apa pun. Original Positiongambaran
pangan, papan, dan hak-hak asasi,
plato dimana situasi yang sama dan
ternyata belum dirasakan seimbang.
setara antara tiap-tiap orang di
Faktor-faktor seperti agama, ras,
dalam masyarakat.
pekerjaan,
keturunan,
kelas
sebagainya tercapainya
sosial
lain
sebagai
dengan manusia.
dan
menghalangi
Tidak
ada
pihak
yang
dalam
memiliki posisi lebih tinggi antara
distribusi itu. Rawls mengatakan
satu dengan yang lainnya. Pada
bahwa hal itu tidak lain karena
keadaan
struktur
melakukan
belum
keadilan
berhadapan
dasar
masyarakat
sehat.
Untuk
menganjurkan
untuk
reorganisasi (call
itu
yang Rawls
dilakukan for
pihak
ini
orang-orang kesepakatan
lainnya
secara
dapat dengan
seimbang.
Posisi Original yang bertumpu pada pengertian ekulibrium
redress)sebagai syarat mutlak untuk
reflektifdengandidasari
menuju kepada suatu masyarakat
rasionalitas (rationality), kebebasan
ideal yang baru.30
oleh
ciri
(freedom), dan persamaan(equality).Ketiga ciri ini berguna mengatur struktur dasar
30
Ibid, hlm. 162, dikutif dari buku Huijbers (1988; 195).
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 59
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
masyarakat(basic
structure
of
society).31 Rawls
mengakui
kecenderungan
manusia
mementingkan
diri
bahwa untuk sendiri
merupakan kendala utama dalam menerima prinsip-prinsip keadilan. Keadilan adalah kejujuran (justice as
fairness). Masyarakat
adalah
kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan
bersatu
adanya
untuk
ikatan
kumpulan
individu,
karena memenuhi
tetapi
disisi
yang lain, masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur Apabila
dalam
kehidupan
seseorang
sosial. dapat
menempatkan pada posisi aslinya itu, manusia akan sampai pada dua prinsip
keadilan
yang
paling
mendasar. Yakni: 1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal leberty). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi seseorang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Ahli hukum Indonesia Priyono 31
http://jurnal.elsaonline.com//?p=78 diakses Tanggal 03 Desember 2015
menyebut beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan dalam berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak dipilih dan memilih), kebebasan berkeyakinan (termasuk kebebasan beragama), kebebasan menjadi diri sendiri (person) termasuk hak hidup, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Pembatasan atas kebebasan itu, bisa dilakukan dengan alasan untuk kebebasan itu sendiri. 2. Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masya-rakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejah-teraan, pendapatan dan otoritas atau kekuasaan). Dalam prinsip perbedaan dalam mendis-tribusikan hak-hak dibolehkan asalkan menguntungkan semua masyarakat. Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gadungan dari dua prinsip yaitu prinsip perbedaan(the difference principle). Prinsip perbedaan ini maksudnya ketidaksamaan sosial dan ekonomi sehingga harus diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Selanjutnya, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Prinsip persamaan kesempatan ini bisa dimaksudkan jabatanjabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 60
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
persamaan adil.32
kesempatan
yang
prinsip keadilan yang kedua (yaitu
Secara keseluruhan berarti ada
tiga
merupakan relasi antardua bagian
prinsip
keadilan
yang
antara
prinsip
perbedaan
dan
prinsip persamaan yang adil atas
dikemukakan oleh John Rawls, yakni
kesempatan).
“kebebasan
sebesar-
prinsip persamaan yang adil atas
persamaan
kesempatan secara leksikal berlaku
besarnya,
yang
sama
perbedaan,
yang adil atas kesempatan”. Tentu saja, tidak semua prinsip-prinsip keadilan
ini
dapat
bersama-bersama terjadi
dapat
yang
satu
berbenturan dengan prinsip yang lainya.
Atas
dahulu
perbedaan
daripada
Rawls,
prinsip
33
diwujudkan
karena
prinsip
lebih
Menurut
dasar
itu,
Rawls
memberikan
prioritas
dalam
menggunakan
ketika
prinsip
Memperlakukan versi
keadilan
Rawls artinya memberikan
kesempatan secara adil dan sama setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya
sebagai
manusia.
harga diri dan martabat manusia
tersebut.
tidak bisa diukur dengan kekayaan Prioritas menetapkan
pertama
Rawls
ekonomi. Sehingga harus dimengerti
bahwa
prinsip
jauh bahwa keadilan lebih luas
kebebasan yang sebesar-besarnya
melampaui
secara leksikal berlaku lebih dulu
seseorang.
daripada prinsip kedua dan ketiga.
martabat
Hanya
dengan
setelah
kebebasan
status Tinggi manusia
ekonomi
dan
luhurnya
itu
ditandai
kebebasan.
Karena
itu
diagungkan sepenuhnya, kita dapat
kebebasan harus mendapat prioritas
bebas
dibandingkan dengan keuntungan-
pula
mengarahkan
usaha
mengejar tuntutan yang terdapat
keuntungan
dalam
dicapai seseorang.
prinsip
Selanjutnya,
berikutnya.
prioritas
ekonomis
yang
bisa
kedua Menurut Rawls teori keadilan
32
http://eprints.walisongo.ac.id/ 3102/3/2105147_Bab%202.pdf. Lihat jugadiilhamendra.wordpress.comdi akses pada tanggal 03 Desember 2015.
yang
memadai
harus
dibentuk
dengan
pendekatan
kontrak.
Dimana
prinsip-prinsip
keadilan
33
Ibid, hlm. 166
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 61
ISSN 2302-6219
yang
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
dipilih
sebagai
bersama
pegangan
sungguh-sungguh
merupakan
hasil
kesepakatan
( ultimun
remedium)Norma
hukum bisa dibilang norma yang paling
kuat
keberadaannya
bersama dari semua person yang
walaupun norma lainnya juga
bebas,
memiliki
rasional,
dan
sederajat.
Hanya melalui pendekatan kontrak
masing.
inilah sebuah teori keadilan mampu
2. Penerapan
menjamin
pelaksanaan
masing-
hukuman
penjara
dan
sudah mencerminkan keadilan,
mendistribusikan
kata adil penjabarannya sifatnya
kewajban secara adil bagi semua
adalah abstrak dalam hal ini,
orang.
keadilan bukan berarti dalam
sekaligus
Dalam
arti
hak
sanksinya
ini
keadilan
adalah fairnes.34
persamaan,
melainkan
per-
bandingan berdasarkan haknya. C. KESIMPULAN
Dalam kontek hukuman penjara
1. efektifitas penegakakan hukum penjara di bandingkan dengan hukuman Hukum
yang
lain
pidana
adalah
merupakan
norma hukum terakhir setelah norma-norma
hukum
lain
tidak
dapat
dilaksanakan
dengan
baik
dikarenakan
sanksinya
tidak
dijalankan
dan
tegas kepada pelakunya. Begitu juga
dengan
hukum
maka adilnyapun berbeda, ada adil buat korban tapi belum tentu adil buat pelaku atau sebaliknya. prinsip-prinsip keadilan
dalam
penjatuhan
hukuman penjara dipilih sebagai pegangan
dalam
hak
dan
mendistribusikan
pelaksanaan sekaligus kewajban
secara adil bagi semua orang.
pidana
penjara adalah sebaiga upaya terakhir
bagi
pelaku
tindak
pidana, sanksi hukum pidana yang keras mempunnyai fungsi subsider artinya apabila fungsi hukum lainya kurang maka baru di pergunakan hukum pidana 34
DAFTAR PUSTAKA
Muhamad Erwin, Op.Cit, hlm. 231
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 62
ISSN 2302-6219
Perspektif Pidana Penjara… – Zul Akli (43-63)
Buku Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996. Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil, Bandar Maju Bandung, 200. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filasafat Hukum di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; 2006. Erwin, Muhamad, Filsafat Hukum, Rajawali Pers. Jakarta; 2013 H.M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Cetakan ke-17 Jakarta: 1972. P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armiko, 1984. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta 2005
Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru Jakarta: 1987. ----------------, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasanya, Aksara Baru, Jakarta: 1987. Jan
Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KitabUndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Paparanya dalam UndangUndang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisusus. Yogyakarta; 1995. Tirtaatmidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Fasco, 1955 Wiryono Prdjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Erwsco, Bandung: 1989, Internet. http://jurnal.elsaonline.com//?p=7 8 diakses Tanggal 03 Desember 2015 http://eprints.walisongo.ac.id/3102 /3/2105147_Bab%202.pdf http://ilhamendra.wordpress.comd iakses pada tanggal 03
S.R. Sianturi, Hukum Penitensia di Indonesia, Alumni AhaemPetehaem, Jakarta, Thn 1996. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge
Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 63