PENEGAKAN HUKUM TERKAIT KONFLIK KELOLA KHDTK BLI
DASAR HUKUM UU No. 5 Th 1990
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 41 Th 1999
Kehutanan
UU No. 18 Th 2013
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
PP No. 45 Th 2004
Perlindungan Hutan
PP No. 12 Th 2010
Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
PERLINDUNGAN HUTAN PERLINDUNGAN HUTAN - upaya untuk : 1. mencegah & membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, & HH yg disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; 2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, & perorangan atas hutan, kawasan hutan, HH, investasi serta perangkat yg berhubungan dg pengelolaan hutan. PENGAMANAN HUTAN tindakan polisional yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan
HAKEKAT PERLINDUNGAN HUTAN PASAL 47 UU 41 Thn 1999 Kehutanan
1. mencegah & membatasi kerusakan hutan, kaw hutan, & HH yg disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit 2. mempertahankan & menjaga hak-hak negara, masyarakat, & perorangan atas hutan, kaw hutan, HH, investasi serta perangkat yg berhub dg pengelolaan hutan. Bagian dari pengelolaan Hutan (LINHUT) Pelaksana fungsi Polsus di bid. hut
preemtif & preventif
tupoksi POLHUT represif & yustisi
tupoksi ppns
PERLINDUNGAN HUTAN Penyebab : 1. Perbuatan manusia
Polisional
2. ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; Non Polisional
PENGAMANAN HUTAN tindakan polisional yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan
PENEGAKAN HUKUM
PENEGAKAN HUKUM TIPIHUT
PENEGAKAN HUKUM (Tipihut)
OBJEK/SASARAN (Hutan, Kaw. Hutan, Hasil Hutan)
AMAN & TERLINDUNGI
Lanjutan....
PENEGAKAN HUKUM
Seluruh upaya/aktivitas yang mengarah kepada tegaknya aturan hukum KETAATAN THD ATURAN HUKUM SANKSI THD PELANGGARAN ATURAN HUKUM
Lanjutan....
OBJEK/SASARAN MENGALAMI GANGGUAN (TIDAK AMAN) ATAU MENGALAMI ANCAMAN (TIDAK TERLINDUNGI)
APA YANG TERJADI DIMANA TERJADI KAPAN TERJADI BAGAIMANA TERJADI SIAPA YANG MELAKUKAN APA NORMA YANG DILANGGAR MOTIVASI
Lanjutan....
UPAYA PENEGAKAN HUKUM
PREVENTIF &REPRESIF (YUSTISI & NON-YUSTISI)
Lanjutan....
PREVENTIF
KETAATAN THD ATURAN HUKUM
BUDAYA/KESADARAN HUKUM LUAS NORMA HUKUM PENGHORMATAN OBJEK/SASARAN
Lanjutan....
UPAYA/AKTIVITAS REPRESIF
SANKSI PELANGGARAN ATURAN HUKUM
NORMA HUKUM APARAT PENEGAK HUKUM PEMBIAYAAN
Tipologi & Bentuk Perbuatan Tipihut UU No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi SDAH & ekosistemnya • Merubah keutuhan KSA (fungsi, luas, jenis TSL) • Menangkap, melukai, menebang, memiliki, mengeluarkan, memperniagakan TSL dilindungi &bagiannya. • Merubah keutuhan zona inti TN (fungsi, luas, jenis TSL). • Melakukan kegiatan yg tidak sesuai dengan zona pemanfaatan & zona lain dr TN, Tahura, & TWA.
UU No. 18 Tahun 2013 ttg Pencegahan Perusakan Hutan
UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan
• Membakar hutan • Menebang pohon, memanen hasil hutan tanpa izin • Menggembalakan ternak dlm kaw. Hutan. • Mengeluarkan, membawa, mengangkut TSL yg tidak dilindungidari kaw. Hutan tanpa izin.
Penebangan ilegal Petambangan ilegal Perkebunan ilegal Termasuk kegiatankegiatan lain yang menyertai (membawa, mengangkut, membeli, dll hasil kegiatan ilegal) • Pembiaran kegiatan Perusakan hutan • • • •
Pembalakan Liar, Perambahan, Kejahatan thd TSL, Kebun & Tambang Ilegal, Pembakaran Hutan
KHDTK (KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS)
PENGELOLA KHDTK Pasal 34 UU No. 41 Tahun 1999 : Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus diberikan kepada: a. masyarakat hukum adat, b.lembaga pendidikan,
c. lembaga penelitian, d.lembaga sosial dan keagamaan
LITBANG SEBAGAI PENGELOLA KHDTK PP 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pasal 55
(1) Lembaga litbang kehutanan dapat menggunakan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk keperluan litbang kehutanan setelah ditetapkan oleh Menteri. (2) Lembaga diklat kehutanan dapat menggunakan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk keperluan diklat kehutanan setelah ditetapkan oleh Menteri. Pasal 57 Kawasan hutan dengan tujuan khusus dikelola oleh lembaga litbang kehutanan atau lembaga diklat kehutanan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KHDTK Pasal 48 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 :
Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya Pasal 8 ayat (3) PP 45 Tahun 2004 : Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN HUTAN OLEH PENGELOLA KHDTK Pasal 8 ayat (4) PP 45 Tahun 2004 : Perlindungan hutan oleh Pengelola Kawasan Hutan meliputi : a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa; b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam; c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya; d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat; e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.
TENAGA PENGAMANAN HUTAN DI KHDTK
Pasal 41 PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (1) Satuan Pengamanan Kehutanan dibentuk oleh pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin. (2) Anggota Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat oleh pengelola hutan atau pemegang izin yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan. (3) Tugas Satuan Pengaman Hutan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
PENEGAKAN HUKUM DI KHDTK PRAKONDISI : 1. SARPRAS 2. SDM Pembentukan Satuan Pengamanan Hutan ; Masyarakat Mitra Polhut (Koordinasi dengan Dishut/ BKSDA) 3. Anggaran 4. Status Kawasan PREEMTIF/PREVENTIF : 1. Sosialisasi peraturan perundangan dan batas kawasan 2. Patroli jika Sarpras, SDM, Anggaran sdh tersedia atau koordinasi dengan Dishut/ BKSDA untuk patroli gabungan. 3. Melaporkan kejadian pelanggaran hukum Dishut/ BKSDA/ Kepolisian/ KemenLHK
Lanjutan.... REPRESIF : 1. Operasi Dishut/BKSDA/Kepolisian/KemenLHK (tergantung Skala Ancaman) 2. Proses Yustisi Penyidikan Dishut/BKSDA/Kepolisian/KemenLHK
3. Non Yustisi Skema Resolusi Konflik
Identifikasi Permasalahan/Konflik : 1. Penyebab 2. Tipologi 3. Pelaku 4. Para Pihak Terkait 5. Faktor Pendukung (Sosio Politik, dll) Indikasi Pidana Yustisi
Konflik Tenurial Non Yustisi
PERENCANAAN OPERASI PENEGAKAN HUKUM 1. PENENTUAN SASARAN DAN TO ORANG, BARANG, TEMPAT, KEGIATAN, PERKARA 2. PERSIAPAN KEKUATAN PERSONIL YANG TERLIBAT UNSUR PIMPINAN, SEKRETARIAT OPS, PUSDATA OPS, ANEV, BID INTELIJEN, BID LOGISTIK, BID SOSIALISASI, BID OPERASI, BID GAKKUM, BID BANOPS 3. PERSIAPAN LOGISTIK RANMOR, ESKAVATOR, TENDA, TAMENG, TONGKAT, SENPI, DAMKAR
TAHAPAN OPERASI PENEGAKAN HUKUM PRA OPS (H-5 S/D H-1) : 1. BIDANG INTELIJEN MELAKSANAKAN LIDIK PENGGALANGAN SERTA MEMBUAT LAP INTEL;
PULBAKET
DAN
3. MENYUSUN RENOPS YG TERDIRI DARI DATA INTELIJEN, PENGGUNAAN PERSONEL, LOGISTIK DAN JARINGAN KOMUNIKASI;
RENC
2. ANEV DATA OPS;
4. MENYIAPKAN ADM OPS, PIRANTI LUNAK DAN PIRANTI KERAS SERTA ORGANISASI SATGAS OPS; 5. MELAKS KOORD ANTAR MASING-MASING BIDANG DGN INSTANSI TERKAIT; 6. MELAKS LATIHAN PRA OPERASI; 7. MENGUNDANG KOMNAS HAM, DPRD/ DPR RI DAN LSM UTK TERLIBAT DALAM TIM TERPADU. 8. MELAKSANAKAN SOSIALISASI/ PENYULUHAN KEPADA PELAKU, MASY UMUM, PAM SWAKARSA, SATPAM DAN TOKOH MASY SEKITAR. 9. BIDANG GAKKUM KORLAP.
MELAKSANAKAN
PEMANGGILAN
TERHADAP
PARA
OPERASI (H) : 1. GIAT OPS BERUPA PENERTIBAN PARA PELAKU DGN MENGEDEPANKAN SOFT POWER. 2. MELAKSANAKAN PEMBONGKARAN/ PEMUSNAHAN, TENDA, GUBUK/ RUMAH DAN FASILITAS UMUM YANG DIBANGUN. 3. MELAKSANAKAN PEMUSNAHAN TANAMAN NON KEHUTANAN. 4. MELAKSANAKAN PENGAMANAN SELURUH GIAT OPS. 5. MENCEGAH DAN PENGAMANAN DITIMBULKAN DARI GIAT OPS.
TERHADAP
DAMPAK
YANG
6. MELAKS LIDIK DAN TINDAKAN GAKKUM TERHADAP PELAKU. 7. KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT KHUSUSNYA APARAT GAKKUM DALAM RANGKA KELANCARAN PELAKS OPS.
PASCA OPERASI (H+? S/D H+?) : 1. MENSIAGAKAN PERSONEL PENGAMANAN DI LOKASI PENERTIBAN. 2. MENDATA HASIL OPERASI SEBAGAI BAHAN UNTUK OPERASI BERIKUTNYA. 3. MEMBUAT ANALISA DAN EVALUASI / KAJI ULANG ATAS PELAKS DAN HASIL OPERASI. 4. MELANJUTKAN PENANGANAN KASUS-KASUS YANG BELUM SELESAI. 5. MEMBUAT LAPORAN AKHIR OPERASI.
CB BIDANG SOSIALISASI
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.
BIDANG LOGISTIK
2.
3.
BIDANG OPERASI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI UTK BAHAN SOSIALISASI / PENYULUHAN AKAN PENTINGNYA HUTAN DAN MANFAATNYA BAGI KELANGSUNGAN KEHIDUPAN. MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN. MEMBERITAHUKAN DAN MENGUNDANG PIHAK TERKAIT (KOMNAS HAM, DPRD/ DPR RI DAN LSM) DLM PELAKS OPERASI. MENYIAPKAN BAHAN UNTUK MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK. MENGKOORDINASIKAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DLM RANGKA PUBLIKASI OPERASI. MENDOKUMENTASIKAN KEGIATAN TIM. MENDATA PARA PELAKU. MENYIAPKAN SARANA PRASARANA ANGKUTAN DAN PERALATAN OPERASI; MENYIAPKAN AKOMODASI DAN KOMSUMSI THDP PERS YG MELAKS OPERASI; MENYIAPKAN DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI; MENYIAPKAN PERSONEL UNTUK OPERASI. MENYUSUN JADWAL OPERASI. MELAKSANAKAN OPERASI. MENGAMBIL LANGKAH2 YG DIPERLUKAN SESUAI DGN PERKEMBANGAN LAPANGAN DGN PERSETUJUAN KETUA TIM. MELAKUKAN KOORD DGN PIHAK-PIHAK TERKAIT DLM PELAKS OPERASI. MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKS OPS HARIAN KEPADA KETUA TIM OPERASI.
CB 1.
BIDANG GAKKUM
2. 3. 4. 5.
1.
BIDANG INTELIJEN
2. 3.
4.
1.
BIDANG BANOPS
2. 3. 4.
MELAKUKAN PULBAKET YG DIBUTUHKAN (LIDIK) UTK PROSES PENYIDIKAN. MENYUSUN RENCANA PENYIDIKAN. MENGKOORDINASIKAN DAN MELAKSANAKAN PENYIDIKAN. MENGAWASI DAN MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN. MEMBERIKAN PETUNJUK/ARAHAN TEKNIS DAN TAKTIS YG BERKAITAN PROSES PENYIDIKAN. MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI INTELIJEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS TIM OPERASI. MENGOLAH DAN MENGANALISIS DATA DAN INFORMASI LAPANGAN. MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPANGAN DAN LAPORAN KEPADA KETUA TIM SEBAGAI BAHAN TINDAK LANJUT MASING- MASING BIDANG. MEMBERIKAN SARAN DAN REKOMENDASI INTELIJEN KEPADA KETUA TIM.
MEMBUAT RENCANA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN DAN EVAKUASI PARA PELAKU. MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS TERHADAP BIDANG LAINNYA APABILA DIBUTUHKAN OLEH BIDANG DALAM OPERASI. MEMBACK UP SEMUA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SELAMA OPERASI. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN SEMUA BIDANG.
TERIMA KASIH
“Semoga niat baik kita dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, Menjadikan ladang ibadah dan mendapat ridho Dari “ALLAH SWT”
