MONITORING PENEGAKAN HUKUM

MODUL

MONITORING PENEGAKAN HUKUM Indonesia Corruption Watch Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740 Tel. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005 Homepage: http//www.antikorupsi.org Email: [email protected]

MODUL

MONITORING PENEGAKAN HUKUM Agus Sunaryanto Adnan Topan Husodo Emerson Yuntho Lais Abid Febri Diansyah Tama S. Langkun

INDONESIA CORRUPTION WATCH 2012

DAFTAR ISI

Daftar Isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Keadaan Korupsi Indonesia 1. Persepsi Korupsi Indonesia 2. Tipologi Korupsi B. Sekilas Tentang kinerja penegak hukum dalam perkara korupsi 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Komisi Pemberantasan Korupsi 4. Pengadilan C. Praktek Mafia Hukum di Indonesia D. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi Bab II Monitoring Kinerja Penegak Hukum I. Pengertian II. Tujuan Pemantauan III. Waktu Pemantauan IV. Batasan Proses Hukum yang di Pantau V. Siapa yang bisa melakukan pemantauan VI. Metode Pemantauan VII. Form Instrumen (tools) pemantauan Bab III Analisis Hasil Pemantauan A. Pengolahan Data A. Analisis Kuantitatif B. Analisa Kualitatif C. Kompilasi Laporan Hasil Pemantauan D. Advokasi Hasil Pemantauan Bab IV Melaporkan Kasus Dugaan Korupsi 1. Memahami Korupsi 2. Investigasi Masyarakat 3. Sistematika Penyusunan Laporan 4. Advokasi kasus dan kampanye

KATA PENGANTAR

8 8 9 10 10 12 13 14 15 17 19 20 21 21 22 22 26 27 28 30 31 31 41 42 44 47

K

inerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi masih dipandang buruk oleh sebagian besar masyarakat. Ketidakpercayaan yang besar pada integritas penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menegakkan hukum dapat dilihat dari berbagai survei beberapa tahun terakhir. Hanya saja, untuk memaksa aparat penegak hukum berbenah masih membutuhkan waktu dan energi yang tidak kecil. Macetnya reformasi di tubuh penegak hukum merupakan indikasi adanya resistensi yang cukup kuat dalam melakukan pembenahan internal. Efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi akan sangat menentukan ada atau tidaknya efek jera bagi para pelakunya. Tanpa adanya efek jera, kasus korupsi tidak akan dapat ditekan dan sebaliknya, akan menjadi masalah yang kian akut. Penegakan hukum yang tidak efektif juga akan meningkatkan ongkos bagi negara untuk membiayai program pemberantasan korupsi, sementara pengembalian kerugian negara dari kejahatan korupsi lebih kecil jumlahnya. Bukan hanya itu, jika penegakan hukum korupsi berjalan sangat lamban, bahkan penuh dengan 'permainan' antara aparat yang menangani dengan pelaku, maka hukum sebagai alat untuk menertibkan perbuatan yang melanggar norma sosial akan kehilangan makna hakikinya. Untuk mendorong berjalannya proses reformasi di tubuh penegak hukum, sekaligus meningkatkan kinerja penegakan hukum kasus-kasus korupsi, maka dibutuhkan peran serta yang lebih real dari masyarakat luas, khususnya yang memiliki perhatian besar terhadap isu penegakan hukum. Namun peran serta itu akan sangat sulit diwujudkan jika tidak ada instrumen atau tools yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

ICW atas dukungan HIVOS telah melakukan upaya untuk membangun instrumen pengawasan kinerja aparat penegak hukum dalam bentuk modul pengawasan kinerja penegakan hukum. Modul ini dimaksudkan sebagai panduan bagi kelompok masyarakat, kalangan jurnalis dan kelompok strategis lainnya ditingkat masyarakat yang mempunyai perhatian besar terhadap program penegakan hukum kasus korupsi.

| Modul Monitoring Penegakan Hukum |

seluruh pengguna atau pembaca.

Kalibata, 29 Februari 2012

Tim Penyusun Secara garis besar, modul ini memberikan panduan bagi kalangan pemantau kinerja aparat penegak hukum untuk mengumpulkan informasi, bahan, data dan keterangan mengenai kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum selama periode tertentu. Keterangan, bahan atau informasi yang hendak diperoleh terkait dengan nama kasus korupsi yang sedang ditangani, nama tersangka, jumlah kerugian negara, modus korupsi, aparat yang menangani, dan beberapa detail lainnya. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh, pemantau dapat melakukan analisis untuk melihat apakah selama periode tertentu, aparat penegak hukum telah menangani kasus korupsi sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Data hasil pemantauan juga bisa dikonfrontir dengan laporan resmi aparat penegak hukum yang biasanya dikeluarkan setiap tahunnya. Dengan demikian, hasil pemantauan kinerja aparat penegak hukum bisa menjadi data atau informasi pembanding atas informasi atau penjelasan yang disampaikan secara resmi oleh aparat penegak hukum. Pendek kata, modul pemantauan kinerja aparat penegak hukum ini dimaksudkan untuk mendinamisir usaha penegakan hukum, sekaligus mengkritisi kinerja aparat penegak hukum secara lebih objektif, terukur dan secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Semoga dengan hadirnya modul ini, instrumen masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja unit negara, termasuk program pemberantasan korupsi akan semakin berkembang dan kaya. Namun modul ini tetap perlu ada kritik dan perbaikan secara terus menerus untuk tujuan penyempurnaan. Oleh karenanya, kami membuka diri untuk menerima catatan kritis atas modul ini dari

Foto : Kemal Jufri | Greenpeace



BAB I PENDAHULUAN

P

raktek korupsi masih menjadi isu utama di negeri ini. Korupsi telah terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat dan mewabah ke cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif serta sektor bisnis. Hampir setiap hari media massa, baik nasional maupun lokal memberitakan isu atau masalah korupsi. Akibat korupsi yang semakin menggurita, masyarakat secara sadar atau tidak sadar telah menjadi korban utama, sementara negara menanggung kerugian material dan non-material yang sangat besar. Meski dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak upaya dilakukan oleh sejumlah pihak untuk melawan korupsi, akan tetapi hasilnya masih jauh dari harapan dan manfaatnya belum sepenuhnya dapat dirasakan masyarakat luas. A. Keadaan Korupsi Indonesia 1. Persepsi Korupsi Indonesia Hingga hari ini, tingginya keadaan korupsi di Indonesia paling tidak dapat dilihat dari berbagai penelitian dan survei persepsi masyarakat internasional dan juga nasional mengenai korupsi di Indonesia. Secara global, dalam sepuluh tahun terakhir, survei Transparency International (TI) menempatkan Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara yang tinggi tingkat korupsinya. Dari Corruption Perception Index (CPI) untuk skor 10 (terbersih) hingga skor 0 (terkorup), Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2010 selalu dibawah skor 3 atau masih tergolong negara sangat korup. Pada 2010, dengan skor CPI senilai 2,8, Indonesia berada di posisi 110 dari 178 jumlah negara yang disurvei. Gambaran ini tidak mengalami kemajuan jika dibandingkan pada 2009.

Penilaian serupa juga dapat dilihat dari hasil survei Political & Economic Risk Consultancy atau PERC, sebuah lembaga survei berbasis di Hongkong pada Maret 2010 dimana mereka menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih. Hasil yang dicapai ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya (2009) yang juga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik versi PERC. Dari persepsi masyarakat ditingkat nasional, Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010 lalu menunjukkan masyarakat umumnya menilai tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat tinggi. Dari 1.824 responden di 33 provinsi yang disurvei, sebanyak 21,9 persen menyatakan kondisi korupsi Indonesia sangat tinggi dan 47,2 persen lainnya menyatakan tinggi. Hanya 14,6 persen menyatakan korupsi di Indonesia masuk kategori sedang dan 4,7 persen yang menyatakan rendah dan hanya 0,4 persen menyebutkan sangat rendah.

ICW |9


Tingkat Korupsi Secara Nasional menurut Survei LSI (2010)

Dalam versi yang berbeda, data Bank Dunia pada tahun 2011 setidaknya dapat menjelaskan begitu besarnya nilai korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya di sektor bisnis. Bank Dunia menyebutkan, korupsi dalam transaksi bisnis di Indonesia mencapai US$1 triliun per tahun atau 3% dari ekonomi dunia.³

sumber : LSI (2010)

Dilihat dari aspek kerugian keuangan negara, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan nilai penyimpangan yang terjadi di sejumlah instansi pemerintah di Indonesia sangat besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2007, dari laporan audit BPK terdapat 36.009 temuan pemeriksaan dengan nilai kerugian Rp.3.657,71 triliun.¹ Data terakhir menyebutkan selama semester I 2008 hingga Semester I 2010, BPK menemukan indikasi kerugian negara senilai Rp 73,55 triliun. ²

Foto : indonesiaproud.wordpress.com


1. Tipologi korupsi Penelitian yang dilakukan Global Corruption Barometer (GCB) TI Indonesia pada kurun 2004-2009 menempatkan kepolisian, parlemen, partai politik dan lembaga peradilan dalam daftar teratas institusi yang paling korup. Keempat institusi yang seharusnya dapat berperan besar dalam pemberantasan korupsi justru menunjukkan performance yang buruk karena menjadi bagian dari jejaring korupsi itu sendiri.

Indikasi Kerugian Negara Hasil Audit BPK Semester I 2008-Semester I 2010 Sem I 2008

Sem II 2008

Sem I 2009

Sem II 2009

Sem I 2010

Obyek Pemeriksaan

468

683

491

769

528

Potensi Kerugian negara (Rp)

7,41 triliun

11,84 triliun

28,49 triliun

16,26 triliun

9,55 triliun

Sumber : Dokumen ICW, diolah dari hasil pemeriksaan BPK 2008-2010.

¹ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2007. Hal. 287. ² Diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2008-2010.

10 | ICW

³ http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/10/224905/284/1/Transaksi-Bisnis-Berbau-Korupsi-Capai-Rp1Triliun-per-Tahun-

ICW | 11



Selain itu, survei Partnership for Governance Reform (PGR )-Kemitraan tahun 2010 memperlihatkan hal yang sama, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, eksekutif 32% dan Yudikatif 70%. Survei yang dilakukan dengan metode targetted (meminta pendapat orang tertentu yang berkompeten untuk menilai di lembaga masing-masing) ini dilakukan di 27 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data ICW tahun 2010, aktor terbanyak yang dijerat oleh aparat penegak hukum adalah pegawai pemerintahan daerah dan pihak swasta/bisnis. Dilihat dari aktor yang ditangani, yang sebagian besar berlatar belakang pegawai/staf pemda menunjukan bahwa aparat penegak hukum di daerah banyak menjerat aktor 'kelas teri'. Keterlibatan aktor dari DPR/D cenderung semakin meningkat dari 52 orang (smt I 2010) menjadi 82 orang (Semester II 2010).

Dengan penilaian yang berbeda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan daftar insitusi dengan integritas terbaik dan terburuk berdasarkan hasil survei Integritas tahun 2010. Enam instansi mendapatkan skor yang buruk yaitu Kementerian Perhubungan (4,21), Kementerian Kelautan dan Perikanan (5,03), PT Angkasa Pura (5,19), Kementerian Hukum dan HAM (5,34), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,68), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan kajian tren korupsi Semester I dan II Tahun 2010 mencatat, bahwa modus korupsi yang sering terjadi selama tahun 2010 adalah penggelapan. Tingginya modus penggelapan tersebut terkait dengan penyimpangan dana yang langsung berhubungan dengan APBD dan kepentingan masyarakat seperti dana-dana bantuan kemasyaratan (sosial), sementara modus lain yang dominan adalah modus mark-up, penyalahggunaan anggaran, proyek fiktif dan suap. Klasifikasi Modus Korupsi tahun 2010

12 | ICW

Sementara dari sektor yang ditangani, dapat dilihat bahwa kerugian negara tertinggi diakibatkan oleh korupsi di sektor pertambangan (senilai Rp. 566 miliar). Lima besar sektor lainnya adalah keuangan daerah (APBD): Rp 344,7 miliar (44 kasus), Energi Rp 240,3 miliar (4 kasus), Pertanahan/Lahan Rp 143 miliar (18 kasus), Pajak Rp 47,3 miliar (8 kasus) dan infrastruktur Rp 40,9 miliar (53 kasus).

ICW | 13


Merampok Hutan dan Uang Negara

10 Sektor Terkorup yang Terungkap Tahun 2010

Sayangnya data-data yang disampaikan Polri tidak pernah dipublikasikan atau disampaikan secara lengkap kepada publik. Sehingga wajar saja banyak kalangan meragukan kebenaran dan kualitas penanganan kasus korupsi yang dilakukan Polri. Hal ini juga diperkuat dengan hasil pemantauan ICW terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Polri khususnya Mabes Polri dan Polda Metro Jaya selama kurun waktu 2003-2009.

No.

Sektor

Jumlah Kasus

1.

Pertambangan

1

576.0

2.

Keuangan Daerah

44

344.7

3.

Energi

4

240.3

4.

Pertanahan dan Pengadan Lahan

18

143.0

5.

Pajak

8

47.3

6.

Infrastruktur

53

40.9

7.

Pendidikan

30

39.6

8.

Bantuan Bencana

3

20.1

9.

Sosial Kemasyarakatan

23

15.3

10.

Perdagangan

2

14.2

Kerugian Negara (Rp miliar)

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), Analisis Tren Korupsi Semester II 2010

B. Sekilas Tentang kinerja penegak hukum dalam perkara korupsi 1. Kepolisian Data penanganan kasus korupsi Kepolisian -sebagaimana disampakan Direktur III/Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Brigadir Jendral Yose Rizal – selama tahun 2004 -2008 tercatat 647 kasus berhasil dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), 73 kasus yang dihentikan penyidikannya (SP3) dan sebanyak 1.037 kasus masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Dari kasus korupsi yang disidik Kepolisian terjadi kerugian negara sedikitnya Rp 9,83 triliun dan US$3,1 juta.4 Pada tahun 2009, dari 427 perkara yang berhasil diselesaikan, 204 perkara nilai kerugian negaranya Rp 455 miliar. Sedangkan untuk tahun 2010 sebanyak 231 dari 277 perkara berhasil diselesaikan dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp339 miliar.5 4 Korupsi rugikan negara sedikitnya Rp9,83 triliun, Bisnis.com, 12 Desember 2008. 5 http://nasional.inilah.com/read/detail/1102642/polri-selamatkan-uang-negara-rp339-miliar

14 | ICW

Dari pemantauan ICW setidaknya terdapat sejumlah persoalan terkait kinerja Polri dalam penanganan kasus korupsi. Pertama, kasus korupsi kelas kakap cenderung di-peties-kan. Meskipun terdapat kasus yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan dan divonis bersalah oleh pengadilan seperti dalam kasus korupsi pembobolan BNI Cabang Kebayoran (Andrian Woworuntu dkk), namun saat ini sedikitnya 17 kasus korupsi kelas 'kakap' yang tidak jelas penanganannya atau 'dipetieskan' meskipun pihak Kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka. Beberapa kasus korupsi bahkan sudah mulai disidik sejak 2003 namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Disebut tidak jelas atau di'peties'kan karena kasus korupsi tersebut tidak pernah dilaporkan diSP3 atau telah dilimpahkan ke kejaksaaan atau pengadilan. Kedua, hambatan perizinan bagi pemeriksaan Kepala Daerah dan anggota dewan. Selain kinerja yang buruk, persoalan ekternal yang muncul dalam penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian adalah mengenai perizinan terhadap pemeriksaan Kepala Daerah dan anggota dewan. Dalam kurun waktu 2006-2008 terdapat sedikitnya 40 kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan anggota dewan ditangani oleh Polri (Mabes Polri maupun Polda) terhambat karena persoalan perizinan. Ketiga, adanya korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Proses penanganan kasus korupsi di Kepolisian juga diwarnai praktek korupsi suap. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus korupsi pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru yang melibatkan Andrian Woworuntu dkk. Sejumlah perwira polisi telah menerima suap dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi tersebut. Indikasi suap kepada aparat Kepolisian juga dapat dilihat dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 15 rekening perwira Kepolisian ICW | 15


yang dinilai mencurigakan. Keempat, kualitas penanganan perkara yang sangat diragukan. Salah satu indikatornya adalah banyaknya kasus yang disupervisi dan bahkan diambil-alih KPK. Sejak 2005, sedikitnya terdapat 90 kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian di seluruh Indonesia telah disupervisi KPK. Lima kasus korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) kemudian diambil alih KPK. Beberapa kasus diantaranya adalah kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Bandara Samarinda – Kutai Kartanegara Tahun 2003, 2004 dan 2005, yang melibatkan Syaukani, Bupati Kutai Kertanegara. Kasus ini diambil-alih dari Polda Kalimantan Timur. Kasus lainnya adalah korupsi dana APBD di Kabupaten Kendal, melibatkan Bupati Hendri Budoro, yang diambil alih dari Polda Jawa Tengah. Indikator lain yang dapat menunjukkan adanya persoalan mengenai kualitas penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian adalah dengan munculnya sejumlah kasus 'bolak-balik' perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan dalam tahap pra-penuntutan. Masalah seperti ini seringkali muncul dalam penanganan kasus korupsi di daerah. Seperti dalam kasus korupsi pembangunan jalan Rawu di Serang yang baru tuntas setelah bolak balik sebanyak tiga kali dari Polda Banten ke Kejati Banten.6 2. Kejaksaan Setali tiga uang dengan Polri, kinerja Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga dinilai belum optimal. Data Kejaksaan Agung RI menyebutkan sejak tahun 2004-2008 sebanyak 3.641 kasus korupsi telah disidik Kejaksaan.7 Kejaksaan Agung menyatakan pada tahun 2009 ada 1533 perkara korupsi masuk ke penyidikan dan uang negara yang diselamatkan mencapai Rp 4,8 triliun. Sedangkan data terakhir tahun 2010 menyebutkan Kejaksaan berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 2.296 perkara dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

6 http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=538&l=terlibat-korupsi-rp-5-miliar-mantan-pjs-bupati-dan-sekdaserang-ditahan 7 http://www.kejaksaan.go.id/kegiatan.php?idu=24&sm=4&id=38&hal=1

16 | ICW


Namun jika dicermati kembali secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap (big fish) baik dari segi aktor maupun jumlah kerugian negara yang berhasil diproses hingga pada tahap penuntutan. Penanganan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 150 triliun sejak tahun 1998 hingga tahun 2010 tidak kunjung selesai. Selain BLBI, ICW mencatat terdapat 40 kasus korupsi kelas kakap yang ditangani Kejaksaan belum jelas perkembangannya. 8 Kejaksaan juga masih bersikap kompromi terhadap kepentingan politik. Kejaksaan hanya tegas terhadap pelaku korupsi yang tidak memilki handicap politik. Sedangkan terhadap mereka yang memiliki dukungan kuat secara politis, cenderung melemah. Sejumlah kasus korupsi kelas kakap dan kasus yang melibatkan Kepala Daerah dari partai politik yang berkuasa cenderung lambat seperti dalam kasus korupsi yang melibatkan Awang Farouk (Gubernur Kaltim) dan juga Agusrin Najamuddin (Gubernur Bengkulu). Sejumlah kasus korupsi kakap bahkan dihentikan penyidikannya (SP3) seperti dalam kasus korupsi BLBI yang melibatkan Gordianus Setio L, Sjamsul Nursalim, Kasus Timor Putra Nasional Tommy Soeharto, kasus pengadaan kapal VLCC dengan tersangka Laksamana Sukardi, Arifi Nawawi, Alfred Rohimone, kasus korupsi di PT Asabri yang melibatkan Tan Kian, dan kasus korupsi di KBRI Thailand yang melibatkan Muhammad Hatta Djumantoro Purbo, dan Suhaeni. Kegagalan yang sama juga dialami pada saat pengembalian aset hasil korupsi berupa uang pengganti. Hingga tahun 2007 dari total jumlah uang pengganti yang harus dieksekusi oleh Kejaksaan sebesar Rp 11,034 triliun dan US$ 301,45 juta yang baru tertagih Rp 4,153 triliun dan USD 189 ribu (40%). Sedangkan berdasarkan catatan BPK, yang belum dapat ditagih lebih dari separuhnya atau sebesar Rp 6,9 triliun dan USD 111,9 juta. Pengelolaan uang pengganti kerugian negara yang sudah dieksekusi juga perlu mendapat perhatian khusus. Kejaksaan seringkali mengklaim telah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar. 8 ICW: 40 Kasus Korupsi Kakap Tertunggak, http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=node/14951

ICW | 17



Namun, data Departemen Keuangan menunjukkan jumlah uang yang disetorkan jauh lebih kecil dari yang sudah disetorkan. Pemberantasan korupsi yang digulirkan oleh pemerintah juga tidak diikuti dengan perbaikan sistem atau reformasi di institusi kejaksaan. Sama halnya dengan Kepolisian, Kejaksaan pun terhambat masalah izin pemeriksaan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan anggota dewan.

Anggota DPR menjadi aktor yang paling banyak ditetapkan tersangka oleh KPK, dilanjutkan dengan aktor lainnya, berlatar belakang direktur swasta/pengusaha, pegawai kementrian/lembaga dan pejabat tinggi kementrian.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak dapat dipungkiri bahwa KPK telah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Meskipun dengan sejumlah catatan, kinerja yang ditunjukkan KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius melakukan pemberantasan korupsi. Khusus tahun 2010, Laporan akhir tahun KPK menyebutkan dalam bidang penindakan jumlah kasus ditingkat penyelidikan (52 kasus), penyidikan (62 kasus), penuntutan (55 kasus), perkara incraacht (34 perkara) dan eksekusi (35 perkara). Sedangkan uang negara yang diselamatkan Rp 175 miliar. Hasil evalusi yang dilakukan ICW selama 2010 menunjukkan bahwa kinerja KPK kenyataannya memiliki sejumlah catatan baik positif maupun negatif. Kinerja KPK yang dapat dinilai sebagai catatan positif antara lain KPK sudah mulai menangani kasus korupsi di sektor yang dikehendaki masyarakat (korupsi politik, korupsi peradilan, korupsi perbankan) meskipun hasilnya belum maksimal. KPK juga mulai memberikan perhatian untuk menangani korupsi daerah. Tercatat 26 kasus di daerah yang ditangani KPK. Terakhir, kinerja KPK masih didukung penuh Pengadilan Tipikor. Dari 45 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan, seluruhnya divonis bersalah, meskipun dengan tingkat hukuman badan yang bervariasi. Dari sisi aktor dan nilai kerugian negara, terjadi peningkatan kasus kasus korupsi setiap tahunnya. Selama tahun 2010 terdapat 3 mantan pejabat yang pernah menjadi menteri yang ditetapkan sebagai tersangka. 18 | ICW

Sedangkan catatan kritis yang bisa digarisbawahi, kemampuan KPK Jilid II masih sebatas membongkar kasus namun belum dapat menuntaskan. Sedikitnya terdapat 10 kasus korupsi yang ditangani KPK tidak menjerat pelaku secara tuntas. Umumnya yang dijerat adalah pelaku dilapangan, bukan aktor utama. Penindakan KPK juga melemah ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki latar belakang aparat penegak hukum, politisi, pengusaha besar,atau pihak lain yang mendapatkan dukungan politis serta menteri/anggota kabinet yang masih aktif. Misalnya kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang dilaporkan Agus Condro, diduga karena melibatkan politisi dari partai besar maka kasusnya baru berjalan setelah dua tahun dilaporkan. Bahkan terdapat beberapa tersangka yang lebih dari 1 tahun belum diproses sama sekali. Pada aspek lain, kriminalisasi terhadap 2 Pimpinan KPK (Bibit dan Chandra) memiliki pengaruh negatif terhadap penangan perkara di KPK. Jaksa KPK juga dinilai belum maksimal melakukan penuntutan. Rata-rata tuntutan jaksa KPK di pengadilan Tipikor hanya 5 tahun 7 bulan penjara. Padahal untuk memberikan efek jera, tuntutan terhadap koruptor sebaiknya diberikan secara maksimal. KPK juga belum optimal menggunakan UU Tipikor untuk menjerat pelaku korupsi. Terbukti sepanjang tahun 2010, KPK tidak menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dalam penuntutan terjadi selisih yang besar antara potensi kerugian negara dengan tuntutan uang pengganti/denda. 4. Pengadilan Sulit mempercayai keseriusan dan komitmen lembaga pengadilan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, lembaga pengadilan dalam hal ini, Pengadilan Umum ICW | 19


hingga Juli 2009 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi.

tahun 2009, tercatat dari 69 terdakwa yang divonis bersalah, paling dominan (sebanyak 28 terdakwa atau lebih sepertiganya) divonis hanya 1 tahun penjara bahkan kurang dari setahun. Dalam hal ini terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana pada batas minimal yang ditentukan. Bahkan terdapat dua koruptor yang hanya di vonis 3 bulan penjara seperti terjadi Pengadilan Negeri Sumbawa dan Bengkulu. Jika ini dibiarkan oleh Ketua MA, bukan mustahil dimasa mendatang para hakim banyak menjatuhkan vonis dibawah satu tahun atau hanya beberapa bulan penjara saja.

Meskipun Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa ketika awal dilantik (15/1), menyatakan akan berkomitmen dengan pemberantasan korupsi. Namun faktanya pengadilan umum memberikan perubahan siginifikan bagi dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Baik MA maupun Pengadilan Umum dibawahnya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), kenyataaanya masih menjadi institusi yang berlaku ramah terhadap para pelaku korupsi. Minimnya dukungan pengadilan terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dari hasil pemantauan ICW terhadap fenomena vonis kasus korupsi di Pengadilan Umum sejak 2005 hingga Semester I 2010. Dari 857 kasus korupsi yang terpantau, dengan jumlah terdakwa 1965 orang, rata-rata terdakwa divonis bebas/lepas mencapai hampir separuhnya (49,57%) sedangkan yang divonis bersalah hanya 50,43 %. Trend Vonis Bebas/Lepas kasus korupsi oleh pengadilan umum (2005-Semester I 2010)

Selain vonis bebas, terjadi tren terdakwa yang divonis ringan sesuai batas minimal penjatuhan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Korupsi, bahkan dibawah 1 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 3 dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001, disebutkan bagi pelaku korupsi yang terbukti bersalah maka dijatuhi pidana penjara paling sedikit 1 tahun penjara dan paling banyak 20 tahun penjara. Misalnya saja pada 20 | ICW

sixooninele.blogspot.com


Fenomena hukuman percobaan dalam perkara korupsi tiap tahun juga meningkat. Selama 2009 -2010 ditemukan adanya 9 koruptor yang divonis dengan hukuman percobaan. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kondisi ini maka dapat dipastikan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan bersalah. Terkesan ada upaya “pensiasatan” hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan vonis. UU Tipikor hanya mengatur mengenai batas minimum hukuman yaitu 1 tahun penjara namun tidak mengatur apakah seseorang koruptor dapat dihukum dengan hukuman percobaan. Meskipun dinilai kontroversial, faktanya MA saat ini bahkan tengah mempertimbangkan pemberian vonis hukuman percobaan untuk perkara tindak pidana korupsi. Pertimbangannya, menurut Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong (24 Mei 2009), dalam memutuskan hukuman percobaan terhadap terdakwa perkara korupsi, hakim lebih memperhatikan asas keadilan hukum. Kondisi di Pengadilan Umum jelas sangat berbanding terbalik dengan penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Hingga Juni 2009 terdapat 29 perkara dengan 32 terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor. Seluruhnya (100 %) divonis bersalah dan tidak ada satupun yang divonis bebas atau lepas. Pengadilan Tipikor juga tidak pernah menjatuhkan vonis percobaan maupun divonis dibawah 1 tahun penjara. Rata-rata terdakwa korupsi divonis Pengadilan Tipikor selama 57,75 bulan penjara atau 4,81 tahun penjara.

ICW | 21



C. Praktek Mafia Hukum di Indonesia Salah satu faktor penyebab buruknya proses penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah karena tidak sterilnya lingkungan penegak hukum dari praktek korupsi. Kondisi yang dikenal dengan korupsi peradilan atau mafia peradilan menjalar ke semua institusi peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan bahkan Komisi negara yang baru terbentuk pasca reformasi seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Daftar Laporan Masyarakat soal Penegak Hukum kepada Pengawas Eksternal

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penegak hukum ditangkap dan diproses karena dugaan suap dan korupsi. Beberapa diantaranya bahkan sudah divonis bersalah oleh pengadilan dan mendekam di Penjara. Sebut saja kasus suap terhadap Urip Tri Gunawan, Jaksa yang menangani kasus korupsi Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Urip akhirnya divonis 20 tahun penjara karena terbukti suap. Sejumlah perwira tinggi polri seperti Suyitno Landung dan Samuel Ismoko juga diproses ke pengadilan karena dugaan menerima suap dari pihak yang kasusnya sedang ditangani oleh Mabes Polri. Pada lingkungan kehakiman, dalam dua tahun terakhir sudah tiga hakim yang ditangkap dan diproses secara hukum karena menerima suap. Mereka adalah Muhtadi Asnun (Hakim PN Tanggerang)-dihukum 2 tahun penjara, Ibrahim (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)dihukum 3 tahun penjara, dan yang terbaru adalah Syarifuddin Umar (Hakim PN Jakarta Pusat)- masih dalam proses. Lembaga pemberantas korupsi seperti KPK juga tersandung korupsi di internalnya. Penyidik KPK, AKP Suparman diproses dan divonis 6 tahun penjara karena melakukan pemerasan terhadap saksi kasus korupsi.

Aparatur yang diawasai

Jumlah Laporan Masyarakat (per 2011)

Keterangan

Komisi Kejaksaan

Jaksa

1.502

Sejak tahun 2006

Komisi Kepolisian

Polisi

1.199

Sejak tahun 2007

Komisi Yudisial

Hakim

11.469

Sejak tahun 2005

Lembaga

Dok. ICW diolah dari berbagai sumber

Data pembanding lainnya dapat dilihat dari laporan masyarakat yang masuk ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Hingga 12 Mei 2011, dari 4160 laporan yang masuk, institusi penegak hukum yang paling banyak dilaporkan. Kepolisian (1163 laporan- 28%), Peradilan (1107 laporan27%) dan Kejaksaan (615 laporan-15 %).¹° Akibat maraknya mafia peradilan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum. Dari survei opini publik nasional yang dilakukan oleh LSI pada 10-12 Oktober 2010 lalu menyebutkan, dari empat lembaga, hanya KPK yang aparatnya dinilai punya integritas. Sementara aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dinilai tidak punya integritas, atau integritasnya buruk. Lembaga-lembaga tersebut tidak mampu mencegah aparatnya dari tindakan korupsi, dan dari tekanan atau suap dari kelompok kepentingan masyarakat, termasuk pengusaha, dan dari politisi atau partai politik.

Mencuatnya korupsi peradilan belakangan ini juga memperkuat hasil penelitian ICW tahun 2001-2002 tentang pola-pola korupsi di lembaga peradilan. Penelitian ICW di enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Medan, Padang, Surabaya, Makassar, Yogyakarta) menemukan bahwa praktik kolusi, korupsi, dan pemerasan yang dilakukan penegak hukum mulai terjadi sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi suatu perkara.? ¹° Sumber http://www.satgas-pmh.go.id/?q=node/89 (up date 13/6/2011) ? Lebih detail lihat Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, ICW, Jakarta, 2003.

22 | ICW

ICW | 23



Survei Integritas Lembaga-lembagaPenegak Hukum (-100 s/d + 100)

Peran serta masyarakat hendaknya tidak hanya dipahami dari satu sisi yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya dalam memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Tetapi, harus juga dipandang sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan hak tersebut. Dengan perkataan lain kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi Secara sederhana Larry W. Canter (1977) mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai feed-forward information (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan tersebut). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite) (Arimbi HP dan Mas Achmad Santosa 1993: 1). Sementara Cormic (1979) membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat konsultatif dan kemitraan.¹¹ Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara, tapi juga masyarakat serta semua komponen bangsa. Peran serta masyarakat diperlukan untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggara negara. Masyarakat hendaknya tidak dijadikan objek penyelenggaraan negara tetapi harus dilibatkan juga sebagai subyek. Supaya pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan ‘tertib’, disusunlah pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. ¹¹ Naskah Akademik RUU Tipikor versi Masyarakat, Koalisi Pemantau Peradilan, 2009: hal. 82.

24 | ICW

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; dan 2. diminta hadir dalam proses penyelidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau sanksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran lebih lanjut dari Pasal 41 ayat (2) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal positif dari PP No. 68 Tahun 1999 adalah pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi penegak hukum atau KPK wajib ICW | 25


memberikan jawaban (secara lisan atau tertulis) atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau LSM terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima (Pasal 4 ayat (2)). Selain itu dicantumkan pula pemberian reward bagi pelapor yang dinilai memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi. Partisipasi masyarakat dalam melakukan monitoring kinerja penegakan hukum khususnya dalam perkara korupsi penting dilakukan, tidak saja sebagai implementasi UU Pemberantasan korupsi namun juga menjadi bagian pengawasan untuk mendorong kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi supaya menjadi lebih maksimal.

Bab II Monitoring Kinerja Penegak Hukum I. Pengertian

M

onitoring atau pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengetahui kualitas, efektifitas, efisiensi, capaian dan dampak dari sebuah program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Conor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Kegiatan monitoring yang dijelaskan dalam buku panduan ini, secara spesifik akan membicarakan tentang teknik atau cara bagi masyarakat untuk memonitor kinerja aparat penegak hukum khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi. Seperti diketahui, urusan penanganan kasus korupsi menjadi salah satu kewenangan dari aparat penegak hukum. Kewenangan tersebut melekat sesuai dengan mandat hukum yang mengatur setiap institusi. (tabel 1).

26 | ICW

ICW | 27


Tabel 1 : Perbandingan Kewenangan Institusi Penegak Hukum Institusi

Dasar Hukum

Proses Hukum Penyelidikan Penyidikan Penuntutan

Kepolisian UU No 2 Tahun 2002 Kejaksaan UU No 16 Tahun 2004 KPK

UU No 30 Tahun 2002

Tentunya kegiatan monitoring yang dimaksud bukan untuk mengambil alih peran-peran dan fungsi pengawasan yang ada didalam internal institusi aparat penegak hukum. Tapi lebih pada menyediakan laporan pembanding (independent report) versi masyarakat untuk memastikan kinerja aparat penegak hukum berjalan sebagaimana mestinya. Laporan tersebut juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada para pimpinan aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan atau perubahan kebijakan dalam mengatasi potensi-potensi persoalan dalam penangan korupsi, misalnya perkara yang berlarut-larut, adanya mafia kasus dan faktor lemahnya profesionalisme penyelidik/penyidik. II. Tujuan Pemantauan KUHP mengatur kewenangan polisi dan Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus termasuk didalamnya kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut kemudian diperkuat dengan UU yang mengatur masing-masing institusi baik UU tentang kepolisian, UU Tentang Kejaksaan serta UU KPK. Sebelum lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktis dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus TPK menjadi monopoli sepenuhnya dua institusi tersebut. Setiap informasi dalam setiap proses tersebut menjadi wilayah tertutup (restricted area) bagi publik. Publik tentu memahami bahwa informasi tentang alat bukti, identitas saksi/informan, pengungkapan pelaku serta strategi dan pengembangan investigasi patut untuk dirahasiakan karena sangat 28 | ICW


menentukan bagi keberhasilan proses hukum. Namun sayangnya kerahasiaan tersebut seringkali meluas bahkan hingga hal yang bersifat elementer misalnya informasi jumlah perkara korupsi yang sedang ditangani baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, jumlah perkara yang tidak dilayak dilanjutkan ataupun di SP3, potensi kerugian negara yang muncul ataupun yang sudah diselamatkan. Aparat penegak hukum terkesan menjadi sangat paranoid atas keterbukaan informasi karena menutup seluruh proses penanganan perkara sehingga mengeliminir peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Tentu situasi ini tidak bisa dibiarkan, masyarakat harus lebih aktif karena situasi yang demikian akan membuat kinerja aparat penegak hukum semakin tak terukur akibat lemahnya pengawasan dari publik. Tak terkontrolnya kinerja akan menjerumuskan aparat penegak hukum menjadi bagian dari masalah, bagian dari korupsi atau penyimpangan hukum lain. Beberapa kasus pelanggaran yang melibatkan aparat penegak hukum yang terungkap ke publik menjelaskan bagaimana proses yang tidak transparan membuka ruang munculnya makelarmakelar yang menjadikan perkara korupsi menjadi komoditas yang bisa dinegoisasikan atau diperdagangkan. Terbongkarnya kasus korupsi disektor perpajakan dengan salah satu terdakwa yang sangat fenomenal yaitu Gayus Halomoan Tambunan memberikan gambaran bagaimana kepolisian, jaksa, hakim maupun pengacara diindikasikan kuat terlibat dalam praktek suap-menyuap baik untuk menegoisasikan perkara, mengatur pasal dalam tuntutan, meringankan vonis tuntutan hingga pemberian hak-hak istimewa meski Gayus menyandang status tahanan. Berbagai penyelewengan yang dilakukan aparat penegak hukum jelas tidak boleh dibiarkan, oleh karena itu atas dasar jaminan berbagai peraturan dan perundangan seperti UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001, UU perlindungan Saksi dan Korban, UU tentang penyelenggara ICW | 29



negara yang bebas KKN, UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, PP 71 tahun 2006 serta aturan lain yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif mencegah dan memberantas korupsi maka pemberian masukan dan pengawasan atas kinerja penegak hukum menjadi sangat penting dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Periode waktu ini juga bisa menjelaskan apakah ada perubahanperubahan dari sisi tipologi kasus yang muncul setiap tahun berdasarkan modus, latar belakang pelaku dan lainnya, sehingga bisa dilihat kecenderungan tren kasus korupsi yang muncul di seluruh daerah di Indonesia.

Intinya pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap aparat penegak hukum memiliki beberapa tujuan antara lain ; 1. Membuat laporan independen dari masyarakat sipil yang digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah kinerja kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam menangani perkara korupsi telah memenuhi standar yang baik secara kuantitas maupun kualitas serta memenuhi harapan publik. 2. Memberikan tool/instrumen bagi kelompok masyarakat sipil sekaligus meningkatkan kemampuan dalam memberantas korupsi dan memonitor perkembangan proses hukum kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. 3. Adanya rekomendasi perubahan kebijakan penanganan perkara dari masyarakat kepada Jaksa Agung, Kapolri dan pimpinan KPK untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. 4. Kelompok masyarakat sipil dapat memetakan dan menganalisis kasus-kasus korupsi dari berbagai sudut pandang misalnya dari sisi modus, sektor, kerugian negara, dan klasifikasi aktor korupsi, jangka waktu penanganan hingga proses di pengadilan.

Pemantauan masyarakat terhadap penanganan perkara kasus korupsi dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan hingga vonis pengadilan. Pertanyaannya, mengapa dimulai pada tahap penyidikan bukan penyelidikan?

III. Waktu Pemantauan Pemantauan terhadap kinerja penangangan perkara/ kasus korupsi harus dilakukan secara regular setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui fluktuasi jumlah kasus korupsi yang ditangani tiap tahun dan ada tidaknya hubungan dengan kinerja aparat serta pengaruh kepemimpinan (leadership) di setiap institusi.

IV. Batasan Proses Hukum yang di Pantau

Mengacu pada definisi yang tercantum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada proses penyidikan ini umumnya APH sudah mempublikasikan nama/inisial tersangka yang diduga terlibat, modus dan potensi kerugian negaranya. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Mengacu pada definisi dan prakteknya, penyelidikan merupakan proses awal investigasi sebuah kasus korupsi sehingga belum ada kejelasan ada tidaknya unsur pidana dan aktor yang terlibat. Umumnya pada tahap ini penegak hukum bekerja secara rahasia untuk mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Itulah sebabnya sangat sulit memantau atau mendapatkan data/informasi pada tahap ini, meskipun ada kecurigaan bahwa pada tahap ini, APH kerap sudah melakukan kongkalingkong. V. Siapa yang bisa melakukan pemantauan Panduan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mengawasi kinerja

30 | ICW

ICW | 31


penegak hukum dalam menangani perkara korupsi. Oleh karena itu siapapun yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi baik itu LSM/NGO, akademisi, mahasiswa atau masyarakat bisa melakukan pemantauan. VI. Metode Pemantauan A. Pencarian Data (Observasi) Pada prinsipnya kegiatan pemantauan kinerja penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi membutuhkan data yang akurat dan tepat. Misalnya saja, kasus korupsi apa saja yang ditangani, berapa jumlahnya, aktor yang terlibat, waktu penanganan dan lainnya. Untuk memperolehnya tentu kita harus mengunjungi atau mengajukan permohonan informasi secara resmi ke masing-masing institusi APH sebagai sumber primer yang menyediakan informasi/data. Permohonan informasi tersebut bisa didasarkan atas UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan aturan tersebut, institusi penegak hukum sebagai badan publik wajib memenuhi semua permohonan informasi sesuai mekanisme waktu yang diatur. Disamping itu, saat ini institusi penegak hukum mulai memperbaiki sistem administrasi dan akuntabilitas informasi kepada publik misalnya saja KPK yang secara rutin mengeluarkan laporan akhir tahun (annual report) tentang penanganan perkara korupsi. Kejaksaan Agung dan Mabes Polri juga mulai menyediakan informasi melalui websitenya masing-masing (www.kejaksaan go.id & www.polri.go.id)meskipun seringkali informasi tidak di perbaharui (up-date) secara rutin. Namun sayangnya sistem informasi penanganan perkara di Kepolisian dan Kejaksaan belum terintegrasi dan online hingga level daerah. Beberapa Polda, Polres, Kejati dan Kejari banyak yang belum memiliki website sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan kasus korupsi di daerah. Kondisi ini diperparah dengan prilaku aparat yang menerapkan aspek kerahasiaan secara membabi buta dengan 32 | ICW


berlindung dari istilah “mengganggu penyelidikan dan penyidikan”. Metode pencarian lain yang harus dikembangkan jika menghadapi persoalan diatas adalah mengumpulkan dari sumber sekunder yaitu media massa cetak dan online. Seperti diketahui, Aparat penegak hukum baik di pusat dan daerah pada umumnya kasuskasus korupsi yang sudah pada tahap penyidikan beserta tersangka yang diduga terlibat. Pengumpulan data melalui kliping berita di media merupakan kegiatan yang penting namun akurasi datanya harus diperkuat dengan melakukan konfirmasi ulang ke institusi penegak hukum. Selain itu, laporan audit BPK juga bisa digunakan untuk memverifikasi hasil kliping media. A. Wawancara Kegiatan ini dilakukan untuk memperdalam atau memverifikasi data/ informasi yang telah didapatkan dari kliping media, data BPK atau data dari internal. Narasumber yang bisa diwawancara bisa dari wakil masing-masing APH, akademisi, pengamat hukum, aktifis NGO/LSM dll. B. Merumuskan Instrumen (tools) dan Indikator Pemantauan Setelah proses pencarian data dilalui, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan instrumen pemantauan. Instrumen ini terdiri dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur informasi/data apa saja yang ingin kita pantau agar menggambarkan kinerja aparat penegak hukum. Setelah indikator ditentukan dan disepakati, maka kemudian dituangkan dalam lembar (form) yang kemudian kita sebut sebagai lembar instrumen pemantauan. Secara garis besar paling tidak, ada dua sisi yang akan dipantau terkait kinerja APH dalam penanganan perkara kasus korupsi yaitu kasus atau perkara korupsinya dan aparat penegak hukum yang menangani (optional). Berikut definisi indikator-indikator pemantauannya ;

ICW | 33


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

34 | ICW

Deskripsi Kasus Penjelasan singkat tentang dugaan kasus korupsi yang sedang diproses secara hukum pada tahap penyidikan dan tersangkanya telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Aktor Korupsi Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Pasal Korupsi Yang digunakan untuk menjerat tersangka Merupakan pasal-pasal hukum baik dalam KUHP maupun UU tentang tindak pidana korupsi atau UU lain yang digunakan oleh APH dalam menjerat tersangka. Jabatan Adalah status jabatan tersangka saat melakukan tindakan/peristiwa korupsi dilakukan. Kerugian Negara Potensi kerugian keuangan baik pusat/daerah yang diderita berdasarkan perhitungan (definitif/sementara) yang ditetapkan institusi yang berwenang, misalnya BPK, BPKP, Polisi, Kejaksaan, KPK. Tahun terjadi Tahun terjadinya kasus (tempus delicti). Sebuah kasus bisa saja terungkap pada tahun 2007 namun terjadi pada tahun 2004. Maka tahun terjadinya adalah tahun 2004. Tahun Penindakan Tahun dilakukan proses penyidikan. Ini bisa dilihat dari waktu (tahun berapa/kapan) lembaga penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Modus Korupsi : a. Markup Penggelembungan harga pengadaan barang atau jasa dari harga wajar/pasar. b. Mark Down Menurunkan nilai barang (asset) yang dijual oleh pemerintah kepada pihak ketiga c. Penggelapan Menggunakan dan memiliki baik sebagian atau seluruhnya asset atau anggaran negara yang berada dalam


d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

penguasaannya. Penggelapan berbeda dari laporan fiktif karena dalam penggelapan memiliki sebagian atau seluruh asset negara. Sedangkan laporan fiktif bisa terjadi karena tidak ada kegiatan tapi ada laporannya, atau pengadaan hanya sebagian saja. Laporan fiktif Ada laporan penggunaan anggaran, tetapi realisasinya tidak pernah ada Penyalahgunaan anggaran Penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya Misalnya: anggaran bencana alam untuk pembelian mobil, upah punggut, kasus bansos Suap Memberikan sesuatu baik barang, uang, fasilitas yang bisa mempengaruhi kebijakan (untuk jelasnya dapat dilihat dalam UU Tipikor). Gratifikasi Pemberian sesuatu baik barang, uang kepada pejabat publik sesuai dengan UU Tipikor No 31 Tahun 1999 Junto No 20 Tahun 2001 Penyunatan/ Pemotongan Permintaan atau pengambilan secara paksa sebagian hak milik orang lain/negara Pemerasan Pemaksaan pemberian imbalan untuk mengubah kebijakan atau kewenangan. Contoh seorang penegak hukum meminta imbalan pada calon tersangka dalam proses penyidikan. (lihat : UU No. 20 tahun 2001 pasal 12 huruf e,g) Penyalahgunaan wewenang : Penyalahgunaan wewenang biasanya terjadi dalam penebitan izin untuk kegiatan tertentu seperti penerbitan izin HPH, SIM, izin penambangan secara illegal, penetapan tersangka tanpa kecukupan alat bukti, dll. Kegiatan/Proyek Fiktif Kegiatan anggaran yang tidak dilakukan oleh pengguna anggaran namun tetap dimuat dilaporan keuangan. ICW | 35


Anggaran Ganda Satu kegiatan yang didanai oleh lebih dari satu mata anggaran, namun menggunakan satu laporan yang sama. m. Pungutan Liar Pungutan yang dilakukan oleh petugas negara dan pejabat negara tanpa dasar hukum yang jelas. 9. Lokasi Korupsi Lokasi administratif tempat korupsi terjadi. Lokasi ini dibagi dalam level, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. 10. Sektor Korupsi Sektor Korupsi menunjukkan wilayah korupsi terjadi. Misalnya korupsi penggelapan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah korupsi disektor pendidikan. Korupsi dalam proses legislasi perbankan masuk dalam korupsi dalam sektor perbankan. Pemilu dan pilkada termasuk pada sektor politik atau electoral/pemilu. Sektor korupsi di kas pemerintah pusat/daerah sektornya adalah sektor keuangan pusat/daerah.


l.

Khusus untuk kasus korupsi dalam pengadaan infrastruktur di sektor peradilan ini dinamakan sebagai korupsi disektor peradilan non judicial. Hal ini berbeda dengan korupsi di sektor peradilan dimana aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim melakukan korupsi dalam proses penegakan hukum. Korupsi dalam pengadaan jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, pasar, bandar udara, tempat pelelangan ikan, gedung sekolah dikategorikan sebagai korupsi di sektor infrastruktur. Jadi kalau ada korupsi dalam pengadaan jalan tol maka dikategorikan sebagai korupsi di sektor infrastruktur. Kalau pengadaan bangunan sekolah maka tetap dimasukkan dalam sektor infrastruktur. Kasus dana bencana termasuk sebagai sektor sosial kemasyarakatan. Sedangkan kasus pengadaan dalam bidang agama seperti kasus pengadaan mesjid, gereja, vihara, dinamakan sebagai sektor keagamaan. Begitu juga korupsi dalam dana keagamaan seperti dana haji dinamakan sektor keagamaan. 36 | ICW

Kalau kasus korupsi dalam pengadaan jasa amdal pengadaan jalan tol maka ini termasuk korupsi disektor infrastruktur. 11.

Lembaga/Institusi tempat terjadinya Korupsi Diambil berdasarkan asal tempat penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangan. Seperti skandal korupsi perizinan alih fungsi hutan Pelalawan dimana anggota DPR menyalahgunakan kewenangan perizinan yang dimilikinya maka institusi tempat korupsi terjadi bagi kasus ini adalah DPR. Selain itu, institusi juga dapat ditelusuri dari sumber dana. Jika sumberdana berasal departemen A dan melibatkan pelaku dari departemen B maka institusi tempat terjadi korupsi adalah A. Namun, penetapan institusi berdasarkan asal dana bukan prioritas. Yang diprioritaskan adalah asal tempat penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan.

12. Institusi penegak hukum yang menangani Adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi misalnya, Kepolisian, Kejaksaan (negeri, tinggi, kejagung) maupun KPK. Jika dalam suatu kasus kepolisian melimpahkan berkas ke kejaksaan maka institusi yang dianggap menangani kasus korupsi adalah kepolisian. Kecuali dalam status pengambilalihan penanganan, misalnya KPK mengambil alih dari kepolisian atau kejaksaan, Kejaksaan tinggi mengambil alih dari kejaksaaan negeri maka yang dianggap menangani kasus adalah institusi yang mengambil alih kasus korupsi. 13. Tahun Pelimpahan ke Pengadilan Adalah waktu dimana jaksa melimpahkan berkas perkara yang telah matang untuk diproses di pengadilan. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui kinerja jaksa dengan mengukur waktu penetapan tersangka hingga pelimpahan ke pengadilan.

ICW | 37

38 | ICW

PT Kab

Kota

Prop

Institu si Yg Mena ngani Lokasi Tahun Penyidi kan Tahun Terjadi Modus Lem baga /Dep No.

Deskri psi Kasus

Jabatan Nama

Aktor

Pasal Koru psi

Kerugian Negara

Sek tor

Lembar Instrumen (tools) Pemantauan

VII. Form Instrumen (tools) pemantauan

Tahun Pelim pahan

15. Vonis Adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim baik ditingkat PN, PT, MA terhadap sebuah perkara korupsi. 16. Eksekusi Akhir Adalah informasi terakhir perkembangan kasus atau terdakwa dalam proses pengadilan. Misalnya putusan akhir setelah dilakukan peninjauan kembali (PK).

PN

Dakwaan

Putusan Pengadilan

14. Dakwaan Penuntut Umum Adalah tuntutan yang diberikan Jaksa penuntut umum kepada terdakwa dalam sebuah proses persidangan. Ringan atau beratnya dakwaan jaksa sangat penting diketahui untuk mengukur kualitas dakwaan ataupun bila dibandingkan dengan vonis akhir dari hakim.

MA

Ekse kusi Akhir



Bab III Analisis Hasil Pemantauan Mengolah data dengan bantuan komputer Dulu mengolah data dilakukan dengaan cara manual. Kini dengan berkembangnya teknologi, pengolahan data sangat terbantu dengan hadirnya aplikasi pengolah data dengan perangkat komputer. Untuk mengolah hasil tabulasi monitoring penegakan hukum, kita bisa memakai aplikasi spreadsheet biasa. Bisa memakai aplikasi berbayar seperti Microsoft excel atau memakai open source seperti Libre office. Untuk pengolahan data dengan tujuan analisa statistik yang lebih kompleks bisa menggunakan aplikasi pengolah data statistik yang berbayar seperti SPSS, atau bisa juga menggunakan aplikasi open source bernama “R” , PSPP atau Stata. Kemudian hasil dari pengolahan data ini bisa disajikan dengan tampilan grafik yang menarik. Grafik pun juga bisa dibuat dengan aplikasi spreadsheet, atau aplikasi pembuat grafik, baik yang berbayar maupun open source. Kemudian semuan komponen ini bisa dipindah ke dalam aplikasi presentasi (misalnya Microsoft power point) atau ke dalam aplikasi pengolah dokumen seperti Microsoft word atau Libre office document.

P

emantauan atas kinerja penegakan hukum adalah pengukuran atas kuantitas dari capaian kinerja institusi penegak hukum. Pemantauan ini biasanya menghasilkan data-data primer atas indikatorindikator seperti yang dijelaskan di dalam BAB II. A. Pengolahan data Data mentah yang telah dikumpulkan tidak akan ada gunanya, jika tidak diolah. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam pemantauan ini, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang b e r g u n a d a l a m merumuskan rekomendasi. Data mentah yang telah

dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehing ga data tersebut mempunyai makna untuk mengkonstruksikan temuan. Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksa data mentah, sekali lagi, membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer. Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubunganhubungan yang terjadi dianalisa, perlu pula dibuat penafsiranpenafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain di fokus pemantauan tersebut. Berdasarkan pengolahan data tersebut, perlu dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan hasil pemantauan. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat pemantauan. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Namun dalam kegiatan pemantauan ini pengolahan statistik lebih dititikbertakan pada statistik deskriptif.¹ Lain halnya dalam rancangan penelitian kualitatif, maka pengolahan data menggunakan teknik non statitistik. Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Perbedaan ini harus dipahami oleh peneliti atau atau kita yang melakukan proses pemantauan, sehingga penyajian data dan analisis kesimpulan penelitian relevan dengan sifat atau jenis data dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan. ¹ http://www.tkplb.org/documents/etraining%20-%20KTI/analisisdata.pdf

ICW | 41



Makna penelitian yang diperoleh dalam pengolahan data, tidak sampai menjawab pada analisis “kemengapaan” tentang makna-makna yang diperoleh. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif.

ditangani oleh institusi penegak hukum selama kurun waktu 1 tahun atau selama jangka waktu tertentu.

A. Analisis kuantitatif Analisa kuantitatif adalah bagian dari metode penelitian kuantitatif. Sedangkan metode penelitian kuantitatif memiliki cakupan yang sangat luas. Secara umum, metode penelitian kuantitatif dibedakan atas dua dikotomi besar, yaitu eksperimental dan noneksperimental. Eksperimental dapat dipilah lagi menjadi eksperimen kuasi, subjek tunggal dan lain sebagainya. Sedangkan noneksperimental berupa deskriptif, komparatif, korelasional, survey, historis dan lain sebagainya.² Sedangkan menurut Sugiono, pengertian analisa kuantitatif adalah sebagai berikut: “Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, piechart (diagram lingkaran), dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan.” ³

Untuk analisa kuantitatif dalam pemantauan kinerja penegak hukum, selain informasi atau data terkait dengan institusi penegak hukum, juga bisa terkait dengan aparat penegak hukumnya. Misalnya soal kinerja dan integritas jaksa, polisi atau penyidik KPK.

Jika jangka waktu yang kita pakai adalah periode 1 tahun, maka jumlah perkara atau kasus yang berhasil ditangani institusi penegak hukum bisa diperbandingkan antar tahun. Misalnya jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum tahun 2010 bisa diperbandingkan dengan jumlah kasus yang berhasil ditangani atau diproses oleh aparat penegak hukum selama tahun 2009. Secara sederhana perbandingan ini bisa menjadi indikator kinerja di tahun yang bersangkutan. Meskipun kita harus melakukan analisa terhadap variabel yang lain, namun perbandingan jumlah kasus yang bisa ditangani ini sudah bisa dipakai untuk melihat kinerja suatu institusi penegakan hukum. Dengan demikian kita bisa melakukan analisa, apakah kinerja suatu institusi penegak hukum itu naik atau turun di suatu tahun. Selanjutnya dengan melihat sedikit banyaknya kasus atau perkara yang ditangani oleh suatu institusi penegak hukum, maka kemudian kita bisa melihat banyak sedikitnya nilai kerugian negara. Karena asumsinya, bila perkara atau kasus yang berhasil ditangani oleh suatu institusi penegak hukum sangat sedikit, maka akan besarnya kerugian Negara yang muncul juga minimal. Padahal tidak berarti bahwa jika kasus yang ditangani sedikit, sedikit pula kerugian Negara yang timbul. Bisa jadi ada kasus korupsi yang tidak berhasil diproses oleh institusi penegak hukum, namun berpotensi menimbulkan kerugian Negara yang besar. Indikator selanjutnya adalah jumlah aktor atau pelaku korupsi di sebuah tahun. Sebuah kasus korupsi bisa dilakukan oleh sedikit orang atau banyak orang. Sebaliknya seseorang bisa didakwa terlibat dengan banyak kasus korupsi yang saling berkaitan.

Data-data primer ini perlu dianalisa agar bisa menjelaskan capaian kinerja institusi penegak hukum sehingga mudah dipahami. Analisa dilakukan untuk melihat berturut-turut jumlah kasus korupsi yang

Penentuan jumlah pelaku korupsi didasarkan pada penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan saksi-saksi atau tersangka awal jumlah tersangka bisa bertambah. Akor korupsi biasanya adalah pejabat publik atau birokrasi. Namun demikian swasta bisa juga menjadi tersangka kasus korupsi.

² http://blog.unila.ac.id/young/metode-penelitian-kuantitatif ³ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/436/jbptunikompp-gdl-melameilia-21778-3-unikom_m-i.pdf

Dengan melihat aktor atau pelaku korupsi, selanjutnya kita bisa melihat

42 | ICW

ICW | 43



kebijakan penanganan kasus korupsi, apakah memproses pelaku level bawah, menengah atau atas. Untuk kasus korupsi kecenderungannya, institusi penegak hukum akan banyak memproses pelaku level bawah, sebaliknya hanya sedikit memproses pelaku level atas.

Lebih jauh, kita juga bisa mendapatkan kesimpulan bahwa APBD atau keuangan daerah mengalir untuk kepentingan politik kepala daerah untuk persiapan pencalonan kembali dalam sebuah pemilu kepala daerah. Hal ini bisa kita analisa dari besarnya kerugian negara di sektor sosial kemasyarakatan dalam bentuk bantuan sosial. Bila periode tahun yang kita analisa adalah tahun sebelum musim pemilukada, maka kita mungkin bisa memastikan bahwa ada aliran dana korupsi yang dipakai untuk kepentingan politik kepala daerah.

Indikator selanjutnya adalah sektor korupsi. Kasus korupsi biasanya terkait dengan sektor-sektor tertentu. Misalnya anggaran daerah, pertanian, kehutanan, infrastruktur, sosial kemasyarakatan, penegakan hukum dan lain sebagainya. Kemudian ada juga indikator lembaga atau institusi tempat terjadinya korupsi. Karena korupsi adalah terkait dengan kerugian negara atau penyimpangan sumberdaya negara, maka biasanya tempat terjadinya korupsi adalah instansi pemerintah. Misalnya kantor kementerian, komisi negara, atau kalau di daerah ada SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). SKPD ini bisa berupa dinas, sekretariat daerah (pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah propinsi).

Untuk melakukan analisa kuantatif, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Bila kita sudah melakukan pemantauan dan hasilnya sudah dimasukkan ke dalam form, maka kita harus melakukan pemindahan data ke dalam format tabulasi. Data atau informasi dari form kita masukkan ke dalam kolom-kolom yang sesuai. Aktivitas ini kita sebut sebagai proses tabulasi. Dari hasil tabulasi, selanjutnya kita bisa lakukan analisa. Karena yang kita analisa adalah data angka-angka, maka kita sebut sebagai analisa kuantitatif.

Indikator yang paling penting adalah besarnya kerugian negara. Indikator inilah yang menentukan suatu kasus bisa dikategorikan korupsi atau bukan. Maka dalam pemantauan kinerja penegakan hukum kerugian negara juga harus dianalisa.

Analisa bisa dilakukan dengan bantuan pengolahan data spreadsheet atau aplikasi pengolah data statistik seperti SPSS. Kemudian untuk memudahkan penyajian dan pembacaan, hasil analisa bisa dibuat grafik atau infografis yang lain.

Indikator yang sangat terkait dengan kerugian negara adalah modus korupsi. Untuk melihat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, maka kita harus menentukan lebih dahulu modus kasus tersebut. Misalnya dari sebuah identifikasi sebuah kasus yang sedang ditangani oleh sebuah institusi penegak hukum, modusnya adalah markup. Maka kita bisa memastikan besarnya kerugian negara dari proses markup tersebut.

B. Analisa Kualitatif Dalam analisa kualitatif, yang dimaksud analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Catatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang deskriptif dan yang reflektif (Noeng Muhadjir.2000: 139).4 Catatan deskriptif lebih menyajikan kejadian daripada ringkasan. Catatan reflektif lebih mengetengahkan kerangka pikiran, ide dan perhatian dari

Dengan melakukan analisa silang antar beberapa indikator tersebut, maka kita akan mendapatkan temuan dari proses pemantauan kinerja penegak hukum. Misalnya kita bisa mendapatkan informasi bahwa potensi kerugian Negara disuatu tahun adalah di sektor infrstruktur dengan melakukan analisa silang antara sektor dan besarnya kerugian negara.

44 | ICW

4 Noeng Muhadjir. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin· Noeng Muhadjir. (2001). Filsafat Ilmu, Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme. Edisi II. Yogyakarta: Rake Sarasin

ICW | 45



peneliti. Lebih menampilkan komentar peneliti terhadap fenomena yang dihadapi.

C. Kompilasi Laporan Hasil Pemantauan Pemantauan kinerja penegakan hukum bisa kita lakukan di institusi kejaksaan, kepolisian di daerah atau KPK dan kejaksaan agung. Bila pemantauan parsial di daerah-daerah sudah dilakukan secara akurat dan cermat, hasilnya bisa dikompilasi. Hasilnya adalah pemantauan kinerja penegakan hukum secara nasional.

Dari analisa kuantitatif kita bisa mengembangkan menjadi analisa kualitatif. Hal ini bisa kita lakukan dengan menambahkan informasi atau data dari pengamatan langsung di institusi penegak hukum seperti di kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kepolisian daerah atau di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain pengamatan langsung kita juga bisa melakukan wawancara dengan pejabat di institusi penegak hukum yang kita pantau. Wawancara bisa dilakukan dengan pejabat/ kepala atau pejabat humas/ PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di instansi yang kita pantau. Selain itu bisa ditambahkan juga penilaian atas aparat penegak hukumnya. Misalnya tentang track record jaksa, polisi, atau penyidik KPK. Dalam hal ini bisa dimasukkan aspek-aspek untuk melihat kinerja atau integritas personal aparat penegak hukum. Contoh penyajian hasil pengolahan data

Dengan melakukan kompilasi secara nasional, kita juga bisa melakukan analisa lanjutan. Kita bisa mencari atau mencoba mendapatkan temuantemuan menarik sebagai fenomena yang sifatnya nasional.

D. Advokasi Hasil Pemantauan Secara umum tujuan dari pemantauan kinerja penegakan hukum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap fungsi lembaga penegakan hukum. Jadi dalam pemantuan ini masyarakat akan mendapatkan manfaat. Masyarakat akan bisa mendapatkan informasi secara akurat soal kinerja aparat penegak hukum. Kemudian institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendapatkan manfaat dari hasil pemantauan ini berupa bahan evaluasi eksternal. Dari hasil pemantuan ini, institusi penegak hukum akan mendapatkan bahan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Advokasi hasil pemantauan bisa dikirim atau melakukan audiensi ke institusi penegak hukum. Kemudian kita bisa memaparkan substansi hasil pemantauan kita sebagai rekomendasi. Rekomendasi ini bisa kita desakkan agar menjadi pertimbangan perencanaan program perbaikan kinerja institusi yang bersangkutan.

46 | ICW

ICW | 47



Sebagai institusi penegak hukum, KPK selama ini menunjukkan prestasi yang lebih baik bila dibanding dengan kejaksaan atau kepolisian. Setidaknya dari kewenangannya yang lebih lengkap dari pada kepolisian dan kejaksaan, belum pernah ada kasus korupsi yang ditangani KPK diputus bebas oleh pengadilan tipikor. Namun demikian, kalau ditelisik lebih detail terkait penanganan kasus di KPK ternyata ditemukan beberapa kinerja yang tidak menguntungkan bagi citra KPK sebagai lembaga terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bisa jadi kekurangan ini dampak dari serangan dari luar tersebut. Untuk lampiran Melepas Jerat Kriminalisasi Evaluasi Kinerja KPK tahun 2010 Malam belum beranjak, ketika Bibit dan Chandra berkemas di tahanan Brimob Kelapa Dua Depok 3 November 2009. Sore itu kedua pimpinan KPK itu genap tujuh hari ditahan dengan tuduhan menyalahgunakan jabatan. Setelah tujuh hari ditahan polisi, mereka ditangguhkan penahanannya. Dari tahanan Brimob, mereka harus menuju mabes polri untuk mengurus administrasi, kemudian sampai di gedung KPK pukul 01.00 dini hari. Itulah saat-saat yang menentukan menjadi kilas balik proses panjang upaya melemahkan KPK dengan jalan melakukan kriminalisasi pimpinannya. Tahun 2010 KPK memasuki tahun ke-6 keberadaanya. Juga periode kedua pergantian kepemimpinannya. Di periode pertama kepemimpinan KPK (2004-2008) keberadaan KPKcenderung 'aman', namun tidak demikian di periode kedua kepemimpinan KPK. Di era ini, KPK benar-benar mendapatkan serangan balik dari koruptor (corruptors fightback). Setelah puncak serangan terjadi di sepanjang tahun 2009, maka tahun 2010 dampak dari serangan tersebut masih terlihat dengan jelas. Hal ini bisa dilihat dari kinerja KPK selama tahun 2010. ICW melakukan pemantuan kinerja KPK sepanjang tahun 2010 tersebut dan sekaligus mengkajinya. 48 | ICW

Selama tahun 2010 KPK menangani 23 perkara/ kasus korupsi, dengan menetapkan 69 orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. ICW mencatat KPK mengendus perkiraan kerugian negara sebesar Rp 619.130.000.000,- (enam ratus sembilan belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah) melalui perkara yang ditanganinya selama tahun 2010. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, di tahun 2010 ini mengalami peningkatan tipis secara kualitas, meskipun secara kuantitas tidak banyak mengalami perbaikan. Jumlah kasus Potensi Kerugian Negara Jumlah Tersangka

Tahun 2009

Tahun 2010

23 kasus

23 kasus

Rp 470,6 Miliar

Rp 619,13 Miliar

42 Tersangka

69 Tersangka

Tercatat, bahwa potensi kerugian negara yang ditangani KPK meningkat menjadi Rp 619,13 miliar di tahun 2010, dari Rp 470,6 miliar di tahun 2009. ICW melakukan klasifikasi sektor terjadinya tindak korupsi yang ditangani KPK untuk memetakan sektor apa saja yang menyumbang kerugian negara terbesar. Sektor energi dan infrastruktur merupakan penyumbang kerugian negara terbesar di tahun 2010. Sementara sektor pendidikan adalah paling kecil sebagai penyumbang kerugian Negara.

ICW | 49



Sementara sektor energi yang tidak banyak ditangani KPK merupakan penyumbang potensi merugikan negara terbesar. Berdasarkan potensi kerugian Negara dan sektornya, lima kasus besar yang ditangani KPK tahun 2010 adalah energi 204 miliar rupiah (3 Kasus), infrastruktur 146,1 Miliar rupiah (3 Kasus), keuangan Daerah 99,8 Miliar rupiah (4 Kasus), kesehatan 93.4 Miliar rupiah (3 Kasus), dan perbankan 51 Miliar (1 Kasus).

Kemudian dari kacamata sektor, bisa dilihat pula bahwa KPK di tahun 2010 paling banyak menangani kasus terkait dengan keuangan daerah dan sosial kemasyarakatan, meakipun dari sisi potensi kerugian negara relatif kecil. Analisa silang terhadap sektor ini cukup memberikan temuan yang menarik. Sehingga memunculkan anggapan bahwa di tahun 2010 KPK menangani kasus-kasus yang sebenarnya berpotensi kecil menyelamatkan keuangan negara.

Setidaknya tercatat 4 kasus menonjol yang menimbulkan potensi kerugian negara paling besar selama 2010 yang ditangani KPK, yaitu; (1) Kasus pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Sumber Daya Mineral pada 2007 dan 2008 sebesar 119 miliar rupiah. (2) Kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 sebesar 90 miliar rupiah. (3) Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan potensi kerugian negara sebesar 86 miliar rupiah (4)Kasus dugaan markup nilai proyek pembangunan jalan dari Palembang ke Pelabuhan Tanjung Api-api pada 2005-2008 dengan Potensi Kerugian Negara 60 Miliar.

Saat acara audiensi ICW dan KPK 10 Maret 2011, Direktur Penuntutan dan Penyidikan KPK, Ferry Wibisono meralat bahwa kerugian negara kasus korupsi APBD Langkat adalah 90 miliar rupiah. 50 | ICW

ICW | 51


Suap dan markup adalah modus korupsi yang paling banyak muncul di kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK sepanjang tahun 2010. Bahkan, kasus bermodus suap selalu jadi tren selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2009 KPK banyak menangani kasus bermodus suap (7 dari 23 Kasus). Sementara tahun 2010 (8 dari 23 kasus). Modus lain yang cukup dominan di tahun 2010 adalah proyek fiktif (4 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (2 kasus). Sementara itu kasus korupsi bermodus markup yang ditangani KPK sepanjang tahun 2010 adalah: (1) Korupsi kasus pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Sumber Daya Mineral pada 2007 dan 2008 potensi kerugian negara Rp 119 Miliar, (2) Kasus dugaan markup nilai proyek pembangunan jalan dari Palembang ke Pelabuhan Tanjung Api-api pada 2005-2008 pengembangan dari kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-api/SJ, potensi kerugian negara mencapai 60 miliar, (3) korupsi pada proyek pengadaan outsourcing Customer Management System atau Rencana Induk Sistem Informasi CIS-RISI yang dilakukan pada 2000-2006 di PLN Pusat Jakarta-Tangerang. Potensi kerugian negara mencapai 45 miliar, (4) Kasus dugaan korupsi dalam Outsourcing Pengelolaan Sistem Informasi CIS (Customer Information System) berbasis IT pada PT PLN (Persero) Wilayah Lampung tahun 2004-2008 potensi kerugian negara mencapai 40 Miliar, (5) Kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) penangangan wabah flu burung di Departemen Kesehatan pada 2006 potensi kerugian negara mencapai 32 Miliar.


Dalam hal penetapan dan penahanan tersangka pelaku korupsi, di KPK selama tahun 2010 cukup memunculkan capaian yang menarik. Melalui dua kasus yaitu dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang dimenangi Miranda S Goeltom, tahun 2004 dengan besar suap mencapai 24 Miliar dan kasus pengadaan alat pemadam kebakaran (Damkar) di Otorita Batam KPK telah menetapkan 26 orang anggota DPR sebagai tersangka. Ini merupakan tersangka dari kalangan anggota DPR paling banyak dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara tiga klasifikasi aktor lainnya adalah berlatar belakang direktur swasta/pengusaha 8 tersangka, pegawai kementrian/lembaga 8 tersangka dan pejabat tinggi kementrian 7 tersangka. Pada tahun 2010 juga, KPK sempat menetapkan tiga orang sebagai tersangka, dimana ketiganya pernah menjabat sebagai menteri. Tersangka tersebut adalah: No.

Tersangka

Jabatan

Kasus Dugaan Korupsi

1.

Bactiar Chamsah

Menteri Sosial Menjadi tersangka dalam 3 kasus 2004-2009 dugaan korupsi; pengadaan sapi, Kasus korupsi pengadaan Mesin jahit, dan pengadaan sarung tahun 2006 sampai 2008 di Departemen Sosial

2.

Paskah Suzetta

Menteri Bapenas 2006-2009

Dugaan penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang dimenangi Miranda S Goeltom, tahun 2004

3.

Hary Sabarno

Menteri Dalam Negeri 2002-2004

Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran

Berdasarkan temuan diatas barangkali bisa ditengarai bahwa pada tahun 2010 KPK sudah mulai menangani kasus-kasus di pusat kekuasaan meskipun tidak melupakan kasus yang terjadi di daerah, terbukti dengan penetapan tersangka terhadap lima kepala daerah (bupati/walikota). KPK juga mulai masuk ke institusi penegak hukum seperti hakim dan pengacara, namun pada tahun 2010 KPK tidak menangani satu pun kasus korupsi yang melibatkan unsur jaksa dan polisi. Di sini sangat 52 | ICW

ICW | 53



penting KPK bisa menangani kasus korupsi yang melibatkan jaksa dan polisi, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat reformasi di tubuh aparat penegak hukum.

Meskipun sudah lepas dari jerat kriminalisasi, namun tidak bisa menutup mata begitu saja atas kekurangan-kekurangan dalam kinerja KPK selama tahun 2010, juga tahun-tahun sebelumnya. Tercatat masih ada beberapa kasus yang bisa dikategorikan sebagai macet dan berlarutlarut penanganannya.

Menurut Saldi Isra (2011) penegasan tersebut menjadi amat penting karena sejauh ini lembaga penegak hukum konvensional (seperti kejaksaan dan kepolisian) nyaris tidak bisa menjamah episentrum korupsi yang ada. Tidak hanya itu, KPK terbilang berhasil melakukan proses hukum terhadap sejumlah pelaku korupsi yang mempunyai posisi politik amat kuat. Secara kronologi ada hubungan kausalitas antara penetapan tersangka oleh KPK dan upaya pelemahan KPK. Dari infografis dibawah, terlihat bahwa ketika ada tekanan langsung ke KPK, tidak ada penetapan tersangka korupsi oleh KPK. Misalnya pada bulan Juli 2009, ketika ada penggeledahan kantor KPK oleh kepolisian dan mulai ada pemanggilan Bibit-Chandra KPK tidak menetapkan seorang pun sebagai tersangka. Hal yang sama juga terjadi saat Mahkamah Agung menolak permohonan pra peradilan Bibit-Chandra di bulan Oktober 2010. Dua peristiwa tersebut mengukuhkan anggapan selama ini bahwa KPK memang benarbenar sedang menghadapi serangan balik dari koruptor. Tahun 2010 sebenarnya proses pelemahan KPK tersebut sudah memasuki fase balik, dimana serangan secara langsung sudah tidak ada. Namun KPK sedang melakukan pemulihan keadaan. KPK sedang melepas jerat kriminalisasi.

Bisa disebut misalnya kasus korupsi penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 sd 2006 di Kab. Pelalawan. Dalam kasus ini mantan kepala dinas kehutanan kabupaten Pelalawan Ir. Syuhada Tasman, MM telah ditetapkan tersangka sejak 2008 (3 tahun) namun hingga akhir tahun 2010 belum ditahan oleh KPK. Hal yang sama juga terjadi pada Drs H Burhanudin Husin MM yang telah dijadikan tersangka sejak 2008 (3 tahun), kemudian bahkan sempat menjadi Bupati Kampar dan belum ditahan hingga tahun 2010. Terakhir juga Bupati Siak, Arwin. AS yang telah ditetapkan menjadi tersangka September 2009, hingga belum ditahan sampai berakhirnya tahun 2010. Menurut direktur penindakan KPK, Ade Raharja untuk kasus kehutanan Riau ini, telah terjadi perubahan konstruksi hukum. Burhanuddin Husin dan Suhada Tasman, tadinya dikonstruksikan dengan Tengku Asmun Jafar (Buapti Pelalawan) melakukan perbuatan bersama-sama, namun di putusan PN Tipikor ternyata tidak terbukti, sehingga KPK harus merekonstruksi hukumnya, agar masing-masing melakukannya secara indvidu. Sehingga perlu penelusuran bukti-bukti lagi yang memakan waktu lama. Di dalam putusan PN Tipikor terungkap bahwa bupati terkait dengan UPHHKHT, sementara dua kepala dinas tersebut terkait dengan RKT. Asumsinya orang yang menebang kayu, yang ditanam ternyat a hutan alam. Jadi ada perubahan konstruksi hukum. Kasus yang berlarut-larut penanganannya juga adalah kasus dugaan korupsi pengadaan alat sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2007 hingga 2010 yang nilai proyeknya sebesar Rp 180 miliar pengadaan. Dalam kasus ini Anggoro Wijaya Direktur PT Masaro Radiokom yang telah menjadi tersangka sejak 23 agustus 2009 ternyata kemudian langsung dinyatakan buron, karena menghilang. Sementara David Angkawijaya tersangka sejak 22 Agustus 2008 dicekal dan berlaku setahun dan belum ditahan. Namun Ferry

54 | ICW

ICW | 55



Wibisono, menegaskan bahwa David belum pernah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ia hanya menjadi saksi karena ia yang mengirimkan uang ke Yusuf Erwin Faishal (anggota DPR Frakasi PKB). KPK menjanjikan akan menyelesaikan kasus ini tahun 2011.

Pasal 11 ini yang juga dikenal sebagai “suap pasif”. Artinya, apabila pegawai negeri/penyelenggara negara menerima hadiah/janji dan diketahui pemberian tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yg berhubungan dengan jabatan sebenarnya sudah bisa dijerat (tanpa harus menjerat pemberi suap terlebih dahulu). Sepanjang 2010, tidak satu pun pengunaan pasal yang berhubungan dengan perbuatan curang dan benturan kepentinngan dalam pengadaan. Sementara pasal lain yang digunakan KPK: Pasal 15 (3 tersangka), pasal 18 (3 tersangka), pasal 21 (3 tersangka) dan Pasal 22, 23, 35(masingmasing 1 tersangka).

Kasus berikutnya adalah kasus penggelembungan harga dalam biaya pengiriman hibah alat transportasi KRL dari Jepang ke Indonesia yang merugikan negara Rp 11 miliar pada 2006 sampai 2007.Di sini Sumino Eko Saputro, Direktur jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan tersangka sejak 4 November 2009. Dicekal tanggal 10 Desember 2009 melalui surat siar pencegahan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI.5.GR.02.06-3.20648 sampai saat ini belum ditahan. Kemudian kasus Sumino (hibah KRL dari Jepang), ada KPK mengalami beberapa hambatan dengan barang bukti yang ada di Jepang. Penyidikan dan penyelesaian kasus ini dilakukan di dua negara Jepang dan Indonesia.

Berdasarkan analisa terhadap vonis yang dilakukan di pengadilan tipikor, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK menunjukkan ada peningkatan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ada peningkatan besarnya nominal keuangan yang harus diganti para terdakwa saat vonis dibanding dengan target jaksa saat penuntutan maupun penetapan tersangka.

Perbandingan Potensi Kerugian Negara dalam penyidikan, penuntutan dan vonis Penyidikan Potensi Kerugian Negara 829.188.000.000 Besaran Suap 31.532.000.000

Analisa terhadap penggunaan pasal-pasal dari undang-undang tipikor oleh KPK sepanjang tahun 2010 juga mengungkapkan temuan menarik. Dari penetapan 69 tersangka sepanjang tahun 2010, KPK paling banyak menggunakan pasal suap-menyuap. Seperti diketahui dalam UU TIPIKOR pasal yang berhubungan dengan suap-menyuap terdapat 12 pasal. Pasal 11 merupakan pasal yang paling sering digunakan (43 kali). 56 | ICW

Penuntutan

Tuntutan (Uang Pengganti dan Denda) 65.750.000.000

Vonis

Vonis (Uang Pengganti dan Denda) 418.412.000.000

Cat: Vonis dihitung berdasarkan 23 perkara yang diputuskan sepanjang tahun 2010

ICW | 57



Menurut Ferry Wibisono, asset recovery bagi KPK sangat penting. Sehingga setiap tim punya target. Jaksa juga diberi tugas atau target menyelamatkan kerugian negara. Sementara tidak semua kerugian negara bisa disita, karena kebanyakan yang menikmati hasil korupsi adalah pihak ketiga. Lagi pula hakim juga sering tidak bisa diyakinkan tentang kerugian negara ini. Terakhir KPK bisa mendorong untuk merampas kerugian negara ini, menjadi yurisprudensi baru, dimana hasil korupsi yang dinikmati pihak ketiga dirampas meskipun tidak terbukti melakukan perbuatan bersama-sama. Hal ini diterapkan misalnya untuk kasus korupsi Bupati Brebes.

Tahun 2010 terjadi penambahan kasus bermodus mark-up, juga terjadi peningkatan kualitas penjeratan aktor, yakni dengan indikator terdapat 3 mantan pejabat yang pernah menjadi menteri yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara terjadi penurunan rata-rata hukuman badan saat vonis dijatuhkan dibanding rata-rata tuntutan jaksa.

Perbandingan Tuntutan dan Penjatuhan Pidana Tahun 2010

Rata-rata Tuntutan JPU

5 tahun 7 bulan

Rata-rata Vonis

4 tahun 3 Bulan

Berdasarkan temuan tersebut diatas maka bisa disimpulkan bahwa tahun 2010 terjadi peningkatan kualitas penanganan perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, melihat indikator latarbelakang aktor dan kerugian Negara. Berdasarkan identifikasi sektor, kasus-kasus yang ditangani oleh KPK cenderung merata di 2 sektor keuangan daerah dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan skala prioritas yang dibuat oleh KPK sendiri, di sektor pendidikan dan pertambangan tidak ada satu pun kasus yang ditangani, sedangkan untuk sektor kehutanan KPK hanya menangani kasus lama dan macet. 58 | ICW

Kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Bibit-Chandra memiliki pengaruh negatif terhadap penangan perkara di KPK. Sebaliknya, kualitas penanganan perkara oleh KPK menjadi petunjuk bahwa terjadi pelemahan secara sistematis terhadap lembaga KPK. Dari proses penanganan perkara di KPK sepanjang tahun 2010, terlihat bahwa jaksa KPK belum maksimal melakukan penuntutan. KPK juga belum optimal menggunakan UU Tipikor. Terbukti sepanjang tahun 2010, KPK tidak menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan curang dan benturan kepentinngan dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam penuntutan terjadi selisih yang besar antara potensi kerugian negara dengan tuntutan uang pengganti/denda. Mengkaji atas pemantauan kinerja KPK selama tahun 2010, maka bisa direkomendasikan beberapa hal berikut: • Pendidikan, kehutanan dan pertambangan bisa menjadi fokus sektor pada tahun 2011, mengingat pada tahun 2010 KPK belum menyentuh sektor tersebut • KPK harus mencoba mengembangkan pengungkapan terhadap kasus bermodus konvensional seperti suap dan mark-up. Misalnya: Modus mafia pajak, dan pencucian uang. • KPK harus memprioritaskan kasus yang melibatkan penegak hukum • Perlu pengawasan terhadap asset tracing dan aset recovery yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK. Pimpinan KPK harus pro aktif untuk melakukan cek terhadap "hilangnya” aset dari penyelidikan ke penuntutan. • Evaluasi penyidik dan penuntut KPK; Tersangka yang sudah ditetapkan lebih dari setahun merupakan hal yang “tidak biasa” di KPK • KPK harus merealisasikan penyidik independen diluar Polisi dan Jaksa.

ICW | 59


BAB IV Melaporkan Kasus Dugaan Korupsi

P

asca disahkannya UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), masyarakat mendapat kesempatan yang sangat luas guna berpartisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara tegas UU menjamin hak masyarakat untuk mencari dan memperoleh informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, masyarakat bisa menyampaikan informasi kepada penegak hukum (melaporkan dugaan korupsi). Perlu dipahami, upaya pemberantasan korupsi tidak selesai hanya dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja penegak hukum. Te t a p i ,

optimalisasi masyarakat dalam melakukan pengorganisiran sangat dibutuhkan. Masyarakat yang teroganisir dengan baik, mampu memberikan dorongan untuk mempercepat penanganan perkara kasus korupsi. Tujuan utama dari melaporkan dugaan korupsi, yaitu memberikan suplai informasi kepada penegak hukum sehingga pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara simultan. Tetapi, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dan dilakukan agar laporan tindak pidana korupsi bisa ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pertama, pemahaman tentang tindak pidana korupsi. Kedua, memahami teknik investigasi masyarakat. Ketiga, menyusun sistematika laporan. Dan Keempat, advokasi kasus dan kampanye. 1. Memahami Korupsi Sebelum melaporkan kasus korupsi, masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang korupsi yang cukup. Sekurangnya, masyarakat mengerti apa itu korupsi dan perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi barasal dari bahasa latin corruption atau corruptus,dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere. Dan dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti inggris : corruption, corrupt; Prancis : corruption, dan Belanda : corruptive atau korruptie yang kemudian turun dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harifiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian.¹ ¹ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h.7.

ICW | 61



Dalam UU Tipikor, korupsi diklasifikasikan menjadi tujuh jenis diantaranya; Merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Ketujuh klasifikasi tersebut terurai sangat detail sebagai rumusan delik. Berikut pembagiannya;

Rumusan delik menunjukan apa yang harus dibuktikan menurut hukum. Sesungguhnya, semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan aturan hukum acara pidana.³ Berikut adalah klasifikasi tindak pidana korupsi (delik korupsi) berdasarkan penggunaan pasal-pasalnya. No

Merugikan Keuangan Negara

Klasifikasi tindak pidana korupsi

1 2

Kerugian keuangan negara Suap – menyuap

3

Penggelapan dalam jabatan

4 5

Pemerasan Perbuatan curang

Konflik Kepentingan Suap

Pasal yang digunakan Pasal 2 dan pasal 3 Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c Pasal 12 huruf e, g dan f

Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h

Gratifikasi

Perbuatan Curang

7

Pemerasan

Penggelapan Dalam Jabatan

Sumber: UU 31/99 Jo. UU 20/2001

Penggunaan Pasal-pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Undang-undang Tipikor memuat sejumlah rumusan delik tindak pidana korupsi yang diatur secara terperinci dalam pasal demi pasal. Delik dipahami suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.²

² JE. Utrecht, Hukum Pidana, Universitas Bandung, 1960 h. 256

62 | ICW

6

Benturan kepentingan dalam pengadaan Gratifikasi

Pasal 12 huruf i Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi UU Tipikor tidak hanya mengatur segala rumusan delik tindak pidana korupsi. Tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan” yang sekaligus mengggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu, utamanya terkait dengan keberhasilan penanganan korupsi.4 Mengikuti pengkategorian tersebut, berikut klasifikasinya.

³ D. Schuffmeister, hukum pidana, Citra Aditya Bakti bandung 2007 h. 25 4 Tjandra Sridjaja Prajonggo, sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, Indonesia lawyer club 2010.

ICW | 63

| Modul Monitoring Penegakan Hukum | No 1

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

Pasal yang digunakan

Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi Tidak memberi keterangan dan memberi keterangan yang tidak benar

Pasal 21

3

Bank yang tidak mememberikan keterangan rekening tersangka

Pasal 22 jo. Pasal 29

4

Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau member keterangan palsu


5

Orang yang memegang rahasia jaba tan tidak member keterangan atau member keterangan palsu


6

Saksi yang membuka identitas pelapor


2

2.

Pasal 22 jo. pasal 28

Investigasi Masyarakat Secara sederhana investigasi didefinisikan sebagai upaya pembuktian, upaya pencarian dan pengumpulan datainformasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran – atau bahkan kesalahan sebuah fakta. Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan. Lebih dari itu, kerja-kerja investigasi adalah menyusun kembali berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Mengkonstruksi sebuah peristiwa korupsi sangat bergantung pada bukti yang dimiliki. Semakin banyak bukti yang dimiliki, maka semakin mendekati dengan kejadian yang sesungguhnya. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti ialah : 1) Keterangan saksi 2) Keterangan ahli 3) Surat-surat 4) Petunjuk 5) Keterangan terdakwa


yang diucapkan, dikirim, di terima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Artinya, dalam mengungkap perkara korupsi, investigasi bisa difokuskan mencarian kelima alat bukti tersebut. Karena, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Yang bisa melakukan investigasi Investigasi tidak hanya dilakukan oleh institusi penegak hukum maupun lembaga-lembaga pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral, Inspekrorat Wilayah dan Badan Pengawasan Daerah namun pada kasus-kasus tertentu masyarakat bisa melakukan investigasi. Kasus-kasus yang bisa diinvestigasi Sebelum melakukan invesitgasi, masyarakat harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Pertama, Investigasi dilakukan untuk mengungkap fakta yang merugikanmasyarakat umum (publik) baik secara langsung maupun tidak. Kedua, persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dan cukup masuk akal mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas masyarakat umum. Ketiga, terdapat indikasi bahwa pihakpihak tertentu mencoba untuk menyembunyikan kejanggalan dari hadapan publik. Dan keempat, kasus yang diduga terindikasikan tindak pidana korupsi. Investigasi bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk masyarakat. Pada prinsipnya, melakukan kegiatan investigasi sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan. Tetapi juga menyusun berbagai informasi yang pada akhirnya bisa disimpulkan atas rangkaian sebuah peristiwa.

Mengenai alat bukti, pasal 44 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi informasi atau data 64 | ICW

ICW | 65


Untuk menjaga kualitas dari investagasi sebaiknya, masyarakat yang melakukan investigasi harus memahami prinsip-prinsip dalam investigasi, yaitu ; a. Mengungkap fakta dibalik fakta b. Dilakukan secara tertutup/ diam-diam c. Menggunakan cara-cara luar biasa d. Melindungi informan dan saksi Tahapan Investigasi Invesitgasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa pola yang jelas, dan rencana yang terukur. Sehingga resiko tidak mencapai tujuan investigasi bisa diminimalisi, bahkan dalam kondisi tertentu hal-hal yang bisa membahayakan investigator dilapangan bisa direduksi. Beberapa sasaran yang perlu dicapai dalam melakukan investigasi. mensubtitusi/melengkapi/ mengontrol proses penyidikan resmi, mendorong dan mengawal proses hukum, mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran umum. Untuk itu, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama : a. Adanya Petunjuk Awal b. Investigasi Pendahuluan (Riset Awal) c. Pembentukan Hipotesis d. Pencarian dan Pendalaman Literatur e. Pelacakan Dokumen f. Wawancara Sumber Ahli Tahap kedua : a. Pengamatan langsung dilapangan b. Pengorganisasian Berkas c. Wawancara lebih lanjut d. Pengorganisasian data dan fakta e. Penulisan laporan f. Pemeriksaan ulang atas fakta g. Pemeriksaan atas kemungkinan pencemaran nama baik


Pada tahap pertama, investigasi yang dilakukan sebatas mengurai dokumen diatas kertas atau hanya berdasarkan dokumen dan informasi yang kita miliki. Mengungkap perkara korupsi tentu berbeda dengan mengungkap perkara pembunuhan. Dimana alat bukti dan reka ulang peristiwa sangat dibutuhkan, dan terjun kelapangan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Berbeda dengan mengungkap korupsi yang pembuktian materiilnya sangat bergantung pada dokumen dan jika dokumen terkumpul dengan lengkap maka pekerjaan bisa dilakukan di belakang meja. Pada tahap kedua, ada beberapa langkah praktis yang bisa dijadikan pedoman. Pertama, menggali selengkap mungkin silsilah keluarga pemangku jabatan publik atau pun sahabat. Kedua, menggali nama perusahaan, yayasan yang berkaitan dengan pejabat publik. Ketiga, memanfaatkan internet, dimana berbagai buku telepon, kantor registrasi perusahaan dan kamar dagang industri dapat diakses, untuk mendapatkan alamat, nama, profil perusahaan yang sedang diteliti. Keempat, mengindentifikasi para broker, proxy dan kasir yang digunakan pejabat publik/ konglomerat Whistleblower memegang d a l a m m e n ga ku m u l a s i peranan sentral dalam modal serta bisnisnya. mendapatkan informasi yang Kelima, mencari dan akurat terlebih lagi untuk mempelajari akte notaris mengungkap kasus korupsi dan tambahan berita negara bermodus suap. (TBN) dari berbagai yayasan d a n p e r u s a h a a n ya n g Sumber dan dokumen diasosiasikan dengan sang merupakan hal penting pejabat. Keenam, dan dalam melakukan investigasi. terakhir memanfaatkan Untuk itu memverifikasi wishtleblowers. dokumen serta mengenal dan mengkonfirmasi sumber 3. Sistematika penyusunan lain sangat penting agar tak laporan terjerumus dalam konflik Menyusun laporan tentang kepentingan. d u ga a n t i n d a k p i d a n a korupsi merupakan hal yang

66 | ICW

ICW | 67



tidak bisa dianggap remeh. Karena, penyusunan laporan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari “meramu” semua temuan yang didapatkan selama proses investigasi. Dalam proses ini semua data dan dokumen yang relevan “dijahit” menjadi sebuah laporan dugaan tindak pidana korupsi.

2.

3. 4.

Tidak sedikit kasus-kasus besar dengan data-data yang relevan tidak ditangani oleh penegak hukum, lantaran buruknya teknik penyusunan laporan. Dalam kondisi ini, penegak hukum gagal mengerti maksud yang termuat dalam laporan. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk menyusun sistematika pelaporan yang lengkap dan komperehensif.

c.

Indikasi tindak pidana korupsi Dalam mengurai terjadinya tindak pidana korupsi ada 2 hal penting yang harus dilakukan: 1.

Analisis hukum : Dalam melakukan analisis, langkah awalnya adalah, memilih pasal-pasal yang sesuai dengan dugaan tindak pidana korupsi. Setelah mendapatkan pasal yang cocok, uraikanlah mengenai analisis pelanggaran hukum terhadap ketentuan perundangan, dengan menyebutkan secara rinci unsur-unsur pasal terhadap ketentuan perundangan. Pada tahap ini semaksimal mungkin dapatkan informasi setiap unsur yang ada.

2.

Dampak dari dugaan terjadinya tindak pidana korupsi :

Struktur laporan Kerangka laporan tindak pidana korupsi memuat latarbelakang, pendahuluan, permasalahan, indikasi tindak pidana korupsi, dan kesimpulan. a.

Latarbelakang Diuraikan secara umum dan singkat mengenai latar belakang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi sejak proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

b. Permasalahan

Pada dasarnya permasalahan ini memuat beberapa penguraian tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa hal penting yang harus diuraikan adalah; 1. Penguraian didasarkan pada kelengkapan data atau dokumen dan hindarkan memasukan opini dalam menjelaskan duduk permasalahan/Posisi kasus (5 W 1 H; What, Who , Why, Where, When dan How).

68 | ICW

Kronologis dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, disertai bukti pendukung yang sejauh mungkin diperlukan/diperoleh. Bagaimana dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan (modus/cara) dan pelakunya. Kecukupan dokumen pendukung dan alat bukti yang mungkin ada/diperoleh, untuk mendukung dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana korupsi ada berbagai jenis (lihat tabel). Dalam mengurai terjadinya tindak pidana korupsi pilihlah pasal yang sesuai dengan rangkaian kejadian. Pada prisnsipnya variabel utama dalam mengurai tindak pidana korupsi adalah dengan mengurai perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, kecuali suap. Berikut akan dicontohkan bagaimana melakukan penguraian pasal 2 UU Tipikor.

ICW | 69


Contoh; Penguraian unsur berdasarkan pasal Pasal 2 Ayat 1 UU No.31/99 jo UU No.20.2001. Pasal 2 Ayat (1) mengatakan “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00” Berikut Penguraian unsurnya; Unsur “setiap orang” Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dalam kata “barang siapa”. Sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Unsur “Secara melawan hukum” Berdasarkan ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan, namun apa bila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalama masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi Konteks memperkaya diri sendiri artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda 70 | ICW


miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya diri orang lain maksudnya, akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta bendanya. Unsur “Kerugian Negara” Yang dimaksud kerugian negara unsur ini adalah, menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Terminologi keuangan negara sendiri berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibannya yang timbul karena: I. Berada dalam penguasaan, pengurusan, Hal penting dalam d a n melaporkan Perkara. pertanggung Sebelum melaporkan baca jawaban ulang laporan, periksa pejabat ulang kelengkapan data, lembaga dan secara berkala begara, baik memonitoring laporan p u s a t yang sudah disampaikan. maupun Minta bukti laporan, daerah; identitas penerima ii. B e r a d a laporan, kontak person d a l a m penerima laporan untuk penguasaan memudahkan pengurusan, pemantauan d a n perkembangan pertangungj Sampaikan laporan dengan a w a b a n bahasa yang lugas dan Badan Usaha langsung pada persoalan M i l i k Negara/Daer ah, yayasan, ICW | 71


badan hukum dan perusahaan yang m e ny e r t a ka n m o d a l N e ga ra , a t a u perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan dengan negara. a.

Kesimpulan Berisikan penjelasan singkat tentang pemenuhan unsurunsur dugaan tindak pidana korupsi dengan berbagai penguraian permasalahan. Sehingga laporan yang nantinya akan disampaikan memiliki dalil hukum yang kuat.

b. Rekomendasi Berisikan tentang, kemana laporan ini disampaikan (Aparat Penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan atau KPK), apa yang seharusnya dilakukan, oleh Aparat Penegak Hukum mapun instansi-instansi lain yang memiliki kapasitas untuk mendorong perihal percepatan penuntasan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. 4. Advokasi kasus dan kampanye Pekerjaan mengawal penanganan kasus korupsi tidak berhenti penyampaian laporan kasus dan bendel dokumen ke penegak hukum. Tetapi, harus ada rangkaian advokasi agar tujuan dari pelaporan kasus korupsi bisa tercapai. Pelaporan dan Advokasi merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Apabila advokasi dilakukan secara efektif selain bagian dari kontrol terhadap penegak hukum, dapat juga menjadi tekanan (pressure group) untuk mempercepat penanganan perkara.


umum dan mengubah hubungan kekuasaan guna mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tidak punya hak suara.5 Melaporkan kasus dugaan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara terbuka, atau cara tertutup. Pelaporan dengan cara terbuka yaitu, masyarakat melaporkan kasus dugaan korupsi dilakukan secara langsung dan mengundang partisipasi publik, baik media maupun kelompok masyarakat sipil. Meskipun melaporkan kasus dugaan korupsi dijamin oleh undang-undang, namun cara pelaporan terbuka bukan tanpa resiko. Misalnya, ancaman pencemaran nama baik/fitnah sampai serangan secara fisik. Maka dari itu, tersedia mekanisme pelaporan dengan cara tertutup dimana pelapor menyampaikan laporannya secara diam-diam untuk meminimalisir terhadap potensi ancaman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan advokasi penganan perkara. • Sampaikan laporan lengkap ke APH terpercaya •

Siapkan saksi-saksi penting untuk mendukung laporan

•

Monitor terus perkembangan kasusnya

•

Gunakan media untuk mengontrol proses hukum dan

•

membangun kesadaran masyarakat (Konferensi Pers) Beri informasi dan pemahaman yang cukup para news maker,

•

pengamat, dll Jadikan gerakan bersama kasus yang dilaporkan publik

•

Bentuk tim hukum jika perlu untuk mengahadapi gugatan balik

Di beberapa negara, pemahaman soal advokasi sangat tergantung pada konteks politik dimana organisasi itu berada. Di india misalnya, advokasi digambarkan sebagai sebuah proses yang teroganisir, sistematik, dan sengaja untuk mempengaruhi perkara kepentingan 5 Valerie Miller dan Jane Covey Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan dan Refleksi, Tifa h 13

72 | ICW

ICW | 73

MONITORING PENEGAKAN HUKUM

Recommend Documents