(C) HN 2011
01/11/2011
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Powerpoint Templates
Harsanto Nursadi Page 1
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI (Pasal 76 sd 83)
PIDANA (pasal 93 sd 120)
FUNGSI
FUNGSI
Pencegahan g dan penanggulangan
Efek Jera dan Efek Derita
Powerpoint Templates
PERDATA (pasal 83 sd 93) FUNGSI
Ganti Rugi dan P Pemulihan lih Lingkungan
©HN2011
Page 2
1
(C) HN 2011
01/11/2011
Instrumen pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU 32/2009: 1. 2. 3. 4 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Tata Ruang; Baku Mutu Lingkungan Hidup; B k Kerusakan Baku K k Lingkungan Li k Hid Hidup; AMDAL; UKL-UPL; Perizinan; Instrumen ekonomi lingkungan hidup (termasuk insentif); Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup ((Green Legislation); g ); Anggaran berbasis lingkungan hidup (Green Budget); Analisis Risiko Lingkungan Hidup; Audit Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum Kelembagaan Pengelolaan lingkungan hidup Powerpoint Templates ©HN2011
Page 3
Penegakan Hukum Administrasi Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup meliputi 2 (dua) hal:
1 Upaya hukum yang ditujukan untuk 1. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU UU; 2. Gugatan administratif (court review) terhadap putusan tata usaha Negara (TUN) di PTUN. Powerpoint Templates ©HN2011
Page 4
2
(C) HN 2011
01/11/2011
Manfaat strategis penegakan hukum administratif lingkungan hidup: – Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (preventive); – Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. – Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium. – Pembiayaan ini lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mendatangkan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata;
– P Penegakan k hukum h k administrasi d i i i lebih l bih memiliki iliki kemampuan k mengundang partisipasi masyarakat. – Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penaatan/ pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. Powerpoint Templates
©HN2011
Page 5
SYARAT PENINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI Ada pasal-pasal peraturan hukum administrasi yang dilanggar Kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau berbagai pasal peraturan perundangundangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang telah diterbitkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi Powerpoint Templates ©HN2011
Page 6
3
(C) HN 2011
01/11/2011
Prajudi menyebutkan bahwa Hk Adm Negara sebagai Hukum yang MENGATUR administrasi negara dan Hukum yang DICIPTAKAN oleh administrasi negara. MENGATUR
nNorma hukum
Organisasi Kewenangan dan Fungsi
Sifat:
SDM - PNS
MENGATUR/ Regeling
Keuangan-Aset Pengawasan dan Pembinaan
DICIPTAKAN
penetapan
yang tercipta: Umum-Abstrak
KEPUTUSAN Beschiking
Kep yg mberi beban Kep yg menguntungkan
Powerpoint Templates Penetapan
UU, PP, Perpres, Permen, Perba, Perda
oNorma hukum yang tercipta
IndividualKongkret Sifat: Kongkrit-Individual-Final ©HN2011
Page 7
– Norma hukum pUmum-Kongkrit, yaitu misal pelaksanaan dari pasal peraturan perundangundangan – Norma hukum qIndividual-Abstrak, yaitu Izin yang disertai syarat-syarat yang bersifat mengatur dan abstrak serta berlaku permanen, contohnya izin yang terkaiy pengelolaan lingkungan. g g
Powerpoint Templates
©HN2011
Page 8
4
(C) HN 2011
01/11/2011
Perangkat Penegakan Hukum Administrasi 1. Pengaturan 2. Perizinan • Persyaratan 3. Pengawasan • Inspektur (Pejabat Pengawas Pengawas= g =Inspektur Inspektur) p ) • Mekanisme 4. Sanksi Administrasi • Bertahap danPowerpoint sistematis Templates
©HN2011
Page 9
Pengaturan • Menciptakan norma hukum umum-konkrit 1. Keluarnya y PP dan Permen yyang g mengatur • • • • • •
B3 Limbah B3 Amdal Limbah Cair Pencemaran Dll
2. Baku Mutu Lingkungan Powerpoint Templates
©HN2011
Page 10
5
(C) HN 2011
01/11/2011
• Baku Mutu Lingkungan – Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. – Fungsinya • • • • •
Alat evaluasi Alat pentaatan hukum administrasi P l k Pelaksanaan AMDAL ((preventif) tif) Alat kontrol perizinan Penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana – Pelanggaran delik formal – 43 UUPLH; 76 dan 87 UUPPLH Powerpoint Templates
©HN2011
Page 11
Baku mutu lingkungan hidup meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6 6. 7.
baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Powerpoint Templates
©HN2011
Page 12
6
(C) HN 2011
01/11/2011
PENCEMARAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN Diukur melalui
BAKU MUTU LINGKUNGAN • • • • • • • •
PERUBAHAN IKLIM
KRITERIA BAKU KERUSAKAN
EKOSISTEM
air; air limbah; air laut; udara ambien;; emisi; gangguan; Baku mutu lain sesuai dgn Perkembangan IPTEK
(pasal 20 ayat 2)
•Tanah untuk biomassa •Terumbu karang •Mangrove p g lamun •padang •Gambut •Karst •Kebakaran Hutan •BK ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan Powerpoint Templates ©HN2011 Page 13 IPTEK
Perizinan SISTEM PERIZINAN • Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (beschikking) penguasa • Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting • Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan lain perangkat hukum yang bersifat preventif • Izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Powerpoint Templates
©HN2011
Page 14
7
(C) HN 2011
01/11/2011
Prajudi membagi keputusan dalam Rationae materiae
Pernyataan tidak berwenang (onbevoeg verklaring) Keputusan NEGATIF (Penolakan)
Pernyataan tidak berdasar (niet ontvankelijk verklaring)
Rationae locus Rationae temporis
Penolakan total (een algehele afwijzing) Penolakan hanya berlaku satu kali, diterbitkan dan selesai. Bisa diajukan kembali dengan hal baru, data, argumentasi baru
Penetapan yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya Keputusan POSITIF (Pengabulan)
Penetapan yang menciptakan keadaan hukum baru hanya pada objek tertentu Penetapan yang menciptakan/membentuk atau membubarkan suatu badan hukum Penetapan yang memberi beban (kewajiban, obligasio) kepada badan/perorangan
Dispensasi Izin (verguning)
Penetapan yang memberi keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, perorangan
Lisensi Konsesi
Powerpoint Templates
©HN2011
Page 15
Prajudi mendefinisikan: • DISPENSASI – Suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku bagi kasus yang dajukan oleh pemohon
• IZIN – Suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang
• LISENSI – Izin yang bersifat komersial
• KONSESI – Penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi2, izin2, lisensi2 dan semacam “wewenang Powerpoint Templates pemerintahan” terbatas pada konsensionaris ©HN2011 Page 16
8
(C) HN 2011
01/11/2011
Keputusan berdasarkan Ps 1 angka 3 UU PTUN • Penetapan tertulis • Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN • Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku • Bersifat konkret, individual, dan final • Menimbulkan akibat hukum • Seseorang atau badan hukum perdata Powerpoint Templates
©HN2011
Page 17
IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41) Komisi berlisensi
RPPLH
USAHA/ Kegiatan
AMDAL/ UKL/UPL
SKKLH/ Rekomendasi/ UKL/UPL
KLHS merupakan KEPUTUSAN TUN
IZIN LINGKUNGAN
IZIN USAHA Izin LH dicabut Æ izin usaha batal
Dibatalkan bila Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, l h kketidakbenaran, tid kb pemalsuan data, dokumen/informasi
persyaratan
PENGUMUMAN
Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL Powerpoint Templates
Usaha/kegiatan U h /k i t berubah Izin lingkungan diperbaharui
©HN2011
Page 18
9
(C) HN 2011
01/11/2011
IZIN LINGKUNGAN • IZIN Hinder Ordonansi (Undangundang Gangguan = Perda Undangundang Gangguan) • IZIN Pembuangan Limbah Cair • IZIN yang berhubungan dengan Bahan Berbahaya y Beracun ((B3)) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (limbah B3) • IZIN “Usaha”Powerpoint Industri Templates ©HN2011
Page 19
Sistem Perizinan di Belanda • Wet Miliubeheer – UU Tata Lingkungan • Integrale miliuverguning - Izin lingkungan terpadu • Terdapat enam jenis izin individual – Hinderwet – UU Gangguan – De Wet luchtverontreiniging – UU Polusi Udara – De Wet geluidhinder – UU Gangguan Kebisingan – De Afvalstoffenwet – UU Limbah – De Wet Chemistche Afvalstoffen - UU Limbah Kimia – De Wet bodembescherming – UU Perlindungan Tanah Powerpoint Templates ©HN2011
Page 20
10
(C) HN 2011
01/11/2011
KEWENANGAN PENGELOLAAN B3 di PUSAT • Pengawasan penanggulangan • Perumusan kebijaksanaan kecelakaan pengelolaan limbah B3 pengelolaan lingkungan skala nasional • Pengawasan pengelolaan B3 • Koordinasi (kegiatan, penghasil, pengumpul, • Kebijaksanaan pemanfaat, f t pengolah, l h danpenimbun limbah B3) dan • Penetapan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran • limbah berdasarkan sumber limbah B3 skala nasional • status B3 • Registrasi B3 (yang tidak tergolong bahan farmasi dan radioaktif) • tempat penyimpanan sementara, • Penerbitan izin pengumpul, pengangkutan, – pembuangan limbah kemedia pemanfaatan, pengolahan dan lingkungan – pengumpulan limbah B3 skala nas penimbunan B3 – pemanfaatan limbah B3 • Notifikasi B3 dan limbah B3 – pengelolaan limbah B3 • Pengawasan pengelolaan limbah • operasi penimbunan limbah B3 • Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala nasional Powerpoint Templates ©HN2011
Page 21
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh DAERAH PROVINSI
KAB/KOTA
Pengawasan: pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. Pengawasan: pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.
Pengawasan: pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota Pengawasan:pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten/kota. Pengawasan: pelaksanaan sistem tanggap darurat Pengawasan: pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota. skala provinsi. Pengawasan: penanggulangan kecelakaan Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota. pengelolaan limbah B3 skala provinsi. Izin Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi ( sumber pengumpulan limbah B3 pada skala limbah lintas kabupaten/kota) kecuali / minyak kabupaten/kota kecuali / minyak pelumas/oli / bekas pelumas/oli bekas. Izin lokasi pengolahan limbah B3 Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
Powerpoint Templates
©HN2011
Page 22
11
(C) HN 2011
01/11/2011
PENGAWASAN menurut UU 32/09 (pasal 71 – pasal 75) Wewenang
wajib
Melakukan Pengawasan thd kegiatan &/atau usaha :
•Menteri •Gubernur •Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)
- Peraturan perUUan dibidang LH - Izin Lingkungan
Menetapkan Pejabat Pengawas LH (Inspektur LH) yang merupakan pejabat fungsional Powerpoint Templates
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup ©HN2011
Page 23
Pemantauan P Meminta Keterangan P Membuat Catatan kewenangan Membuat Salinan Dokumen L M Memasuki ki ttempatt ttertentu t t H Memotret Membuat rekaman audio visual Mengambil sampel Memeriksa peralatan Memeriksa instalasi/Alat Transportasi Menghentikan pelanggaran tertentu
Powerpoint Templates
©HN2011
Page 24
12
(C) HN 2011
01/11/2011
PENGUATAN PENGAWASAN : PENGAWASAN LAPIS KEDUA (second line inspection) psl 73 UU No.32/09
1
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH
2
Kewenangan PPLH untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lapangan (pasal 74 ayat (1) huruf J UU No. 32/09) Powerpoint Templates
©HN2011
Page 25
Sanksi Administratif (teoritis) • Secara garis besar (Van den Brekel): – Herstelsancties/reparatoir: gerict op herstel van de inbreuk op de rechtsorde (ditujukan untuk pemulihan dari pelanggaran terhadap tertib hukum)) • Contoh: paksaan pemerintah – Bestraffende sancties (punitief): gericht op vergelding (extra leed toebrengen) als reactie op normovertreding en preventief afschrikkende werking (ditujukan sebagai pembalasan atau pemberian pendereitaan ekstra sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan upaya penjera) • Contoh: denda administratif – Regressief: terugkeer naar de oorspronkelike rechtstoestand (pengembalian kepada keadaan hukum awal) Ædapat memiliki sifat reparatoir ataupun punitief • Contoh: pencabutan izin Powerpoint Templates
©HN2011
Page 26
13
(C) HN 2011
01/11/2011
Pengenaan Sanksi Adm 1. Paksaan Pemerintah atau tindakan paksa (bestuursdwang=executive coercion) 2. Uang Paksa (dwangsom) 3. Penutupan tempat usaha (sluiting van een enrichting) 4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (buitengebruiksteling van ee toestel) 5. Pencabutan izin (interking van een verguning) melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa Powerpoint Templates
©HN2011
Page 27
SANKSI ADMINISTRASI Pembekuan izin , UU 32/09 (pasal 76 sd pasal 83)
1. Teguran 2 P 2. Paksaan k P Pemerintah i t h 3. Pembekuan izin 4. Pencabutan izin oleh
pencabutan izin , denda keterlambatan, dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan
Audit lingkungan wajib bila terjadi pelanggaran (ps. 49 ayat 1b)
1.Menteri 2.Gubernur 3.Bupati/walikota Sesuai kewenangannya
Powerpoint Templates
©HN2011
Page 28
14
(C) HN 2011
01/11/2011
Paksaan Pemerintah Dijatuhkan tanpa didahului (pasal 80) 1 PENGHENTIAN 1. PENGHENTIAN SEMENTARA SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI 2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI 3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI 4. PEMBONGKARAN 5. PENYITAAN 6. PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH KEGIATAN 7. TINDAKAN LAIN UNTUK MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.
teguran apabila pelanggaran menimbulkan: 1. Ancaman yg sangat serius bagi g manusia & LH 2. Dampak yg lebih besar & lebih luas 3. Kerugian yg lebih besar bagi LH
Paksaan melakukan tindakan pemulihan (dapat dijalankan sendiri oleh Men/Gub/Bup atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk , dengan biaya pencemar (ps. 82 ayat 1&2) Powerpoint Templates ©HN2011 Page 29
Gugatan Administratif Pasal 93 1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan b d atau t pejabat j b t ttata t usaha h negara menerbitkan bitk iizin i lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL;dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan izin usaha h yang tidak tid k dilengkapi dil k id dengan izin i i lilingkungan. k 2) Tata cara pengajuan gugatan terhadapkeputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Powerpoint Templates
©HN2011
Page 30
15
(C) HN 2011
01/11/2011
• Citizen Lawsuit? • UU No. 9 thn 2004: • Pasal 53 (1)
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. • Penjelasan pasal 53 (1)
©HN2011
– hanya y orang g atau badan hukum p perdata yyang g berkedudukan sebagai g subyek y hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan TUN. – Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan TUN. – Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan dan karenanya Powerpoint yang bersangkutan merasa dirugikan Templates dibolehkan menggugat KeputusanPage TUN31
Sanksi Pidana Terhadap Setiap Orang (Dalam kaitan dengan Izin) dan Pejabat TUN Berdasarkan UU 32/2009 • Pasal 109 dan 110 (ancaman Hukuman bagi setiap orang); • Pasal 111 dan 112 (ancaman hukuman b i pejabat bagi j b t TUN)
Powerpoint Templates
©HN2011
Page 32
16
(C) HN 2011
01/11/2011
Ketentuan Peralihan (Pasal 123) Segala izin di bidang pengelolaan li k lingkungan hid hidup yang ttelah l h di kkeluarkan l k oleh Menteri, gubernur, Bupati/Walikota wajib di integrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan
Powerpoint Templates
©HN2011
Page 33
©HN2011
Page 34
Terimakasih
Powerpoint Templates
17
